Persiapan Pelaksanaan Anggaran 2012 - E...
Transcript of Persiapan Pelaksanaan Anggaran 2012 - E...
PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
a. Menunjuk/Menetapkan kembali Pejabat Perbendaharaan segera dilaksanakan pada awal tahun anggaran;
b. KPA segera menyampaikan SK penunjukan Pejabat Perbendaharaan pada KPPN;
c. Apabila belum ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang lama dengan memberitahukan kepada KPPN;
2
KEWAJIBAN KPA a. Meneliti DIPA untuk memastikan kebenaran baik jumlah
dana atau akun yang digunakan;
b. Menyusun POK beserta jadwal kegiatan;
c. Menyusun rencana penarikan dana berdasarkan POK yang telah disusun.
d. Mengajukan permohonan pembukaan rekening sebagai penampungan dana DIPA kepada KPPN
e. Menunjuk petugas pengantar SPM (Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang memahami prosedur pencairan dana).
f. Mengajukan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) ke KPPN
g. Segera memenuhi persyaratan apabila terdapat blokir dana dalam DIPA dan mengajukan usul pembukaan blokir
3
5
Mengidentifikasi jenis belanja atau kegiatan
Non Kontraktual
Kontraktual
Penetapan target waktu penyelesaian kegiatan
Procurement Plan
Kalender Kegiatan
Pengalokasian Anggaran
Penelaahan dan Analisa
Rincian Rincian
Kode
Prg/Keg/Output/ Komponen/sub
Komp/akun/detil Pagu
Januari Februari Maret s.d Des
% Rp % Rp % Rp
Program Kegiatan Output Sub Output
Komponen Sub Komponen Akun Belanja Rincian/Detil Belanja
100.000
50%
50.000
25%
25.000
25%
25.000
Program,Fungsi,Sub Fungsi
Kegiatan Output Sub output Komponen Sub Komponen Akun Belanja Rincian/detil Bel
Program,Fungsi,Sub Fungsi
Kegiatan Output Sub output Komponen Sub Komponen Akun Belanja Rincian/detil Bel
Database RKA-KL
Database Aplikasi
POK Menyusun kalender kegiatan per bulan
Menetapkan target penyerapan anggaran berdasarkan kalender kegiatan dalam % atau Rupiah;
Hasilnya: Rencana Penyerapan Anggaran
Input data dapat dilakukan pada level komponen atau Akun belanja atau detil belanja, atau kombinasi ketiganya
PENYUSUNAN DISBURSEMENT PLAN PADA SATKER/KPA
1 2
3
4
Transfer
Data
6
RPA
DJPBN
Realisasi
RPA
Realisasi
Monev
Kanwil DJPBN
Monev
Es. I K/L
Kirim Data Realisasi
1a
1b
2a
2b
database
Keterangan: 1. A) Kanwil DJPBN menerima data realisasi
dari server DJPBN B) DJPBN mengirim data realisasi secara
berkala ke unit Es. I 2. A) Atas dasar data DP dan realisasi Kanwil
DJPBN melakukan monev dan menyampaikan hasilnya ke Kanpus DJPBN
B) Atas dasar data DP dan realisasi Unit Es. I melakukan monev
Kanpus DJPBN
Kirim Data Realisasi
7
Contoh: Analisa DP dan Monev
Disbursement Plan
Disbursement
Mengapa belanja modal/bansos baru diserap bulan Mei, apa kendalanya
apabila dilakukan bulan Januari/Pebruari?
Mengapa trend disb plan tahun 2012 sama dengan
tren realisasi 2011?
Mengapa uang makan/pembayaran honor dibayarkan per
triwulan, apa kendalanya ?
Berapa besar
deviasinya? Mengapa terjadi
deviasi? Apa solusi agar bulan
berikutnya deviasi diperkecil?
Perencanaan Pelaksanaan
1 2
Deviasi?
ya
Tindak Lanjut Deviasi harus
diserap bulan berikutya
3
8
Hasil Monev Penarikan Anggaran:
• Lebih spesifik sesuai dengan faktor penyebab, dapat berupa :
a. Perbaikan perencanaan b. Perbaikan peraturan c. Bimbingan teknis / pendampingan
Tindak Lanjut Monev Penyerapan Anggaran:
• Faktor penyebab rendahnya penarikan anggaran • Pola penarikan anggaran satker dan Kementerian Negara/Lembaga
• Kesesuaian (gap) antara rencana dan realisasi
TINDAK LANJUT
9
Berdasarkan hasil Monev, diketahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penarikan anggaran pada tingkat satuan kerja dan K/L untuk selanjutnya dilakukan pendampingan pada satker guna memecahkan permasalahan sesuai faktor penyebabnya, yaitu :
Tenaga pendampingan dapat dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Perbendaharaan, pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP), Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaaan, Kantor Pusat Ditjen Anggaran, dan petugas Kementerian Negara/Lembaga
1. Pendampingan satker pada saat penyusunan perencanaan anggaran. 2. Pendampingan satker pada saat penyusunan Rencana Penarikan
Anggaran. 3. Pendampingan satker pada saat penyusunan Procurement Plan. 4. Pendampingan satker pada saat pelaksanaan kegiatan. 5. Pendampingan satker pada saat pengadaan barang dan jasa. 6. Pendampingan satker pada saat pertanggungjawaban/laporan keuangan
PENDAMPINGAN
10
PENGERTIAN UP
UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran satker hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Penggunaan uang persediaan ini menjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran pada masing-masing satker.
12
KAIDAH BESARAN UP
Pagu s.d Rp. 900 Juta Max Rp. 50 Juta
Pagu Rp. 900 Juta s.d Rp. 2,4 Miliar
Max Rp. 100 Juta
Pagu Rp. 2,4 Miliar s.d Rp. 6 Miliar Max Rp. 200 Juta
Pagu lebih dari Rp. 6 Miliar Max Rp. 500 Juta
Dispensasi :
Kepala Kanwil DJPB : Setinggi-tingginya Rp. 500 juta
Dirjen PB : diatas Rp. 500 juta 13
PENGGUNAAN UP
Belanja Barang
Belanja Modal Untuk pengeluaran honor Tim,
ATK, Perjalanan Dinas, Biaya
Pengumuman Lelang, Pengurusan
Surat Perijinan dan pengeluaran
lain yg tidak dapat LS.
Belanja Lain-Lain
52
53
58
UP
14
PENGGUNAAN UP
Pengisian kembali (revolving) uang persediaan dilakukan setelah
uang persediaan digunakan sekurang-kurangnya 75% sepanjang
masih tersedia pagu dana dalam DIPA.
Revolving dana setelah penggunaan 75% dimaksudkan untuk
mengurangi terjadinya “Idle Cash” pada rekening Bendahara
Rata-rata jumlah uang UP/TUP yang belum dipertanggung
jawabkan atau masih berada pada rekening Bendahara pada
tahun 2011 mengalami kenaikan lebih kurang 2 Triliun setiap
bulan dan pada akhir tahun mencapai 10 Triliun
NOTE:
15
KETENTUAN TUP
a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak
dapat tidak ditunda;
b. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D
diterbitkan.
c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana
yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening kas
Negara;
Apabila UP tidak mencukupi untuk kebutuhan yang mendesak
maka dapat diajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan
(TUP).
Syarat:
17
a. Sampai dengan 500 juta oleh Kepala KPPN;
b. Diatas Rp. 500 juta oleh Kepala Kanwil DJPB
Dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban TUP dapat
diberikan oleh Kepala Kanwil DJPB secara selektif dan untuk
alasan yang jelas.
Besaran TUP:
Dispensasi TUP:
BESARAN DAN DISPENSASI TUP
18