Persebaran penduduk yang tidak merata di atas ruang wilayah kota dan desa juga sering menjadi kendala pemerataan pembangunan Konsentrasi pembangunan yang lebih terfokus di wilayah kota juga memberikan pengaruh terhadap konsep ketimpangan pembangunan Padahal kuantitas dalam konteks jumlah penduduk menyebutkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan Sehingga titik sentral pembangunan ideal adalah daerah pedesaan (Adisasmita 2006) Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati oleh negara Pembangunan wilayah pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat serta upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan perkebunan perikanan peternakan dan kehutanan) artinya struktur perekonomiannya sangat berat sebelah pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis agraris (agriculture base) Tingkat kesejahteraan penduduk ketersediaan prasarana dan tingkat produktivitas pertanian pendidikan derajat kesehatan ketersediaan kemudahan adalah lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan Kondisi desa-desa yang terdapat di Indonesia masih belum seragam Ada yang masih tertinggal sedang berkembang hingga yang sudah maju Keragaman letak geografis sosial budaya dan potensi alam yang mengakibatkan perbedaan kondisi alam tersebut Pendekatan pembangunan pedesaan pada masa orde baru (sampai tahun 1997) adalah sentralisasi serta bersifat top-down Kewenangan perencanaan pembangunan sepenuhnya berada pada Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah tidak dilibatkan Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan berjalan lamban dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat desa Pada tahun 1998 terjadi reformasi yang mengganti sistem sentralisasi oleh sistem desentralisasi serta bersifat ldquobottom-up development planningrdquo yang berarti

memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom dan masyarakat lokal diikutsertakan dalam penyusunan rencana pembangunan Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik fisik material maupun mental spiritual Otonomi masyarakat desa dicirikan dengan adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat dari segi administrasi pemerintahan dan pelayanan umum Menguatnya fungsi perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatnya kemampuan keuangan desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan di desa baik yang bersumber dari swadaya maasyarakat maupun sumber lainnya Swadaya masyarakat akan meningkat bila pendapatan masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat (Saragi 2004 30) Di desa selalu ada dua tokoh kepemimpinan yakni tokoh informal dan tokoh formal Tokoh informal merupakan tokoh yang mempunyai kekuatan ikatan batin dengan masyarakatnya sehingga mempunyai pengaruh yang besar Tokoh informal yang dominan misalnya tokoh agama dan tokoh adat Tokoh formal merupakan pemerintahan desa yang mempunyai kekuatan hukum Kedua tokoh tersebut tidak dapat dilepaskan peranannya untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi

dalam tiga institusi utama yaitu Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dibentuk untuk mengelola merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong-royong masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di setiap desa dengan Peraturan Desa sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan (wwwpemkab-tanjungjabungbaratgoid) Adapun tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) antara lain a Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif b Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat c Melaksanakan mengendalikan dan mengawasi pembangunan

dihormati oleh negara Pembangunan wilayah pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat serta upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan perkebunan perikanan peternakan dan kehutanan) artinya struktur perekonomiannya sangat berat sebelah pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis agraris (agriculture base) Tingkat kesejahteraan penduduk ketersediaan prasarana dan tingkat produktivitas pertanian pendidikan derajat kesehatan ketersediaan kemudahan adalah lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan Kondisi desa-desa yang terdapat di Indonesia masih belum seragam Ada yang masih tertinggal sedang berkembang hingga yang sudah maju Keragaman letak geografis sosial budaya dan potensi alam yang mengakibatkan perbedaan kondisi alam tersebut Pendekatan pembangunan pedesaan pada masa orde baru (sampai tahun 1997) adalah sentralisasi serta bersifat top-down Kewenangan perencanaan pembangunan sepenuhnya berada pada Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah tidak dilibatkan Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan berjalan lamban dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat desa Pada tahun 1998 terjadi reformasi yang mengganti sistem sentralisasi oleh sistem desentralisasi serta bersifat ldquobottom-up development planningrdquo yang berarti

memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom dan masyarakat lokal diikutsertakan dalam penyusunan rencana pembangunan Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik fisik material maupun mental spiritual Otonomi masyarakat desa dicirikan dengan adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat dari segi administrasi pemerintahan dan pelayanan umum Menguatnya fungsi perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatnya kemampuan keuangan desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan di desa baik yang bersumber dari swadaya maasyarakat maupun sumber lainnya Swadaya masyarakat akan meningkat bila pendapatan masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat (Saragi 2004 30) Di desa selalu ada dua tokoh kepemimpinan yakni tokoh informal dan tokoh formal Tokoh informal merupakan tokoh yang mempunyai kekuatan ikatan batin dengan masyarakatnya sehingga mempunyai pengaruh yang besar Tokoh informal yang dominan misalnya tokoh agama dan tokoh adat Tokoh formal merupakan pemerintahan desa yang mempunyai kekuatan hukum Kedua tokoh tersebut tidak dapat dilepaskan peranannya untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi

dalam tiga institusi utama yaitu Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dibentuk untuk mengelola merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong-royong masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di setiap desa dengan Peraturan Desa sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan (wwwpemkab-tanjungjabungbaratgoid) Adapun tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) antara lain a Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif b Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat c Melaksanakan mengendalikan dan mengawasi pembangunan

memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom dan masyarakat lokal diikutsertakan dalam penyusunan rencana pembangunan Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik fisik material maupun mental spiritual Otonomi masyarakat desa dicirikan dengan adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat dari segi administrasi pemerintahan dan pelayanan umum Menguatnya fungsi perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatnya kemampuan keuangan desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan di desa baik yang bersumber dari swadaya maasyarakat maupun sumber lainnya Swadaya masyarakat akan meningkat bila pendapatan masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat (Saragi 2004 30) Di desa selalu ada dua tokoh kepemimpinan yakni tokoh informal dan tokoh formal Tokoh informal merupakan tokoh yang mempunyai kekuatan ikatan batin dengan masyarakatnya sehingga mempunyai pengaruh yang besar Tokoh informal yang dominan misalnya tokoh agama dan tokoh adat Tokoh formal merupakan pemerintahan desa yang mempunyai kekuatan hukum Kedua tokoh tersebut tidak dapat dilepaskan peranannya untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi

dalam tiga institusi utama yaitu Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dibentuk untuk mengelola merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong-royong masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di setiap desa dengan Peraturan Desa sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan (wwwpemkab-tanjungjabungbaratgoid) Adapun tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) antara lain a Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif b Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat c Melaksanakan mengendalikan dan mengawasi pembangunan

dalam tiga institusi utama yaitu Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dibentuk untuk mengelola merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong-royong masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di setiap desa dengan Peraturan Desa sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan (wwwpemkab-tanjungjabungbaratgoid) Adapun tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) antara lain a Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif b Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat c Melaksanakan mengendalikan dan mengawasi pembangunan

Di dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berfungsi sebagai a Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan Kelurahan

b Pengkoordinasian perencanaan pembangunan

c Pengkoordinasian perencanaan lembaga masyarakat

d Pengkoordinasian kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu

e Penggalian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Manusia untuk pembangunan di desa

Dalam pelaksanan suatu program pembangunan di perlukan partisipasi dari masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa harus dilaksanakan melalui suatu pengelolaan pembangunan yang dapat mewujudkan demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta mampu mendorong memotivasi menciptakan akses agar masyarakat desa lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa Anggota masyarakat bukan hanya merupakan objek pembangunan semata tetapi sebagai subjek pembangunan pula Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi ketersediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan (Adisasmita 2006 39)

KAJIAN PUSTAKA Masyarakat sebagai suatu sistem sosial dimana setiap unit sosial yang sifatnya berkelanjutan serta memiliki identitas tersendiri dan dapat dibedakan dengan unit sosial lainnya bisa dipandang sebagai sebuah sistem sosial Artinya bahwa terdapat susunan skematis yang menjadi bagian dari unit tersebut yang memiliki hubungan ketergantungan antar bagian Masyarakat memiliki batas yang berhubungan dengan lingkungan (secara fisik teknis dan sosial) serta memiliki proses eksternal dan internal Setiap individu sebagai bagian dari masyarakat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya Peran lebih menunjukkan kepada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses Dalam suatu lembaga peran diartikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada lembaga yang menempati kedudukan sosial tertentu Peran juga digambarkan apa yang diharapkan dan apa yang dituntut oleh masyarakat (Narwoko 2004) Loomis dalam Boyle (1981) menyatakan bahwa suatu sistem sosial merupakan komposisi pola interaksi anggotanya Boyle (1981) mendefenisikan beberapa unsur dalam sistem sosial yaitu tujuan norma status peran kekuatan jenjang sosial sanksi fasilitas dan daerah kekuasaan Selain itu terdapat proses yang terjadi dalam sistem tersebut yaitu komunikasi pembuatan keputusan pemeliharaan

batasan dan keterkaitan sistem Sistem nilai mengacu pada bagaimana anggota masyarakat menyesuaikan dirinya untuk bertingkah laku berdasarkan acuan (wwwteoripembangunansosiologicom) Dalam analisisnya tentang sistem sosial Parsons menggunakan status-peran sebagai unit dasar dari sistem Status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya tersebut Parsons juga menjelaskan dalam teorinya sejumlah persyaratan fungsional dari suatu sistem sosial Pertama sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya Kedua untuk menjaga kelangsungan hidupnya sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain Ketiga sistem sosial harus mampu memenuhi aktornya dalam proporsi yang signifikan Keempat sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya Kelima sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu Keenam bila konflik akan menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan Ketujuh untuk kelangsungan hidupnya sistem sosial memerlukan bahasa (Ritzer 2008 125) Struktural fungsionalisme menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial Teori ini adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai kebutuhan fungsional tertentu yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil Fungsi merupakan kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem Agar tetap bertahan suatu sistem harus memiliki empat fungsi yakni

1 Adaptation (adaptasi) sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya 2 Goal attainment (pencapaian Tujuan) sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya 3 Integration (integrasi) sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (AGL) 4 Latency (pemeliharaan pola) sebuah sistem harus memperlengkapi memelihara dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Ritzer 2004 121)

Di dalam konsep struktur sosial terkandung pengertian adanya hubungan-hubungan yang jelas dan teratur antara orang yang satu dengan yang lainnya Untuk dapat membangun pola hubungan yang jelas dan teratur tersebut tentu ada semacam aturan main yang diakui dan dianut oleh pihak-pihak yang terlibat Aturan main tersebut adalah norma atau kaidah ini menjadi lebih konkret dan bersifat mengikat sehingga diperlukan lembaga (institusi) yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat 21 Lembaga Desa dan Pembangunan Desa Pembangunan adalah perubahan sosial yang direncanakan sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik Dalam pembangunan diperlukan komunikasi pembangunan (penyampaian informasi pembangunan) agar pemerintah dapat menginformasikan program-program dalam pembangunan serta masyarakat dapat

mengkoordinasi pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik Pembangunan pedesaan bersifat multi dimensional dan multi aspek oleh karena itu perlu dilakukan analisis atau pembahasan yang lebih terarah dan dalam konteks serba keterkaitan dengan bidang atau sektor dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik ekonomi dan non ekonomi sosial-budaya spasial internal dan eksternal) Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan Dibentuknya lembaga di setiap desa sebagai wujud partisipasi masyarakat desa akan mempercepat proses pembangunan desa Hal ini dikarenakan masyarakat desa akan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka karena tumbuh dan berkembang dari masyarakat desa itu sendiri (grassroot) Program-program yang dicanangkan pemerintah akan disesuaikan dengan kondisi sekarang Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya alam sumber daya manusia sumber daya modal prasarana dan sarana pembangunan teknologi kelembagaan aspirasi masyarakat setempat dan lain sebagainya Dikarekan dana anggaran pembangunan yang tersedia di tiap desa terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak maka perlu dilakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan serta didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut (Adisasmita 200634) Jika diperhatikan dengan seksama aturan main proses penyusunan program-program pembangunan yang dilakukan selama ini sesungguhnya merupakan mekanisme ideal artinya berniat mengakomodasikan sebesar-besarnya aspirasi

masyarakat (desa) Proses penyusunan program pembangunan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari tingkat desa yaitu kegiatan musyawarah pembangunan desa kemudian dibawa ke tingkat kecamatan melalui diskusi unit daerah kerja pembangunan Demikian seterusnya hingga disalurkan di tingkat kabupatenkota yang melibatkan lintas unit-unit kerja kabupatenkota Adapun yang menjadi sasaran pembangunan pedesaan adalah dengan terciptanya a Pemantapan ketahanan pangan maka peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian membutuhkan dukungan penyediaan prasarana fisik desa disamping sarana produksi pertanian seperti pupuk bibit unggul dan teknologi

b Penciptaan kegiatan ekonomi lokal secara luas

c Peningkatan dan memperluas lapangan kerja

d Penguatan kelembagaan desa baik kelembagaan ekonomi maupun sosial

e Peningkatan keswadayaan masyarakat

f Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup pedesaan (Adisasmita 200699)

Lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat berbeda dengan suatu organisasi atau asosiasi Perbedaan tersebut ada pada tujuan pengaturannya yaitu apabila pengaturan yang ada berorientasi pada tercapainya suatu tujuan maka pengaturan itu terkait dengan masalah organisasi tetapi apabila pengaturannya itu berorientasi pada suatu pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sekunder maka pengaturan itu berarti terkait dengan masalah kelembagaan

Di dalam suatu masyarakat meskipun terdapat lebih dari satu lembaga biasanya terdapat satu lembaga yang berada dalam kedudukan teratas dan mendominasi lembaga-lembaga lainnya Bagi masyarakat desa lembaga-lembaga dominan ini bisa diwakili oleh lembaga adat maupun lembaga pemerintahan Besarnya peranan lembaga pemerintahan itu berbeda pada semua desa Pada desa dengan ikatan genealogis peranan lembaga pemerintahan ini tidak terlalu besar karena sistem kekerabatan dengan aturan adat istiadatnya sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa sedangkan pada desa dengan ikatan kedaerahan peranan lembaga pemerintahan cukup besar (Wisadirana 2005117) Perubahan dan perkembangan kelembagaan pada desa-desa di Indonesia ditentukan oleh kondisi internal maupun oleh pengaruh eksternal desa Pengaruh eksternal terutama datang dari program-program pembangunan Kondisi internal adalah semua potensi dan akses yang dimiliki desa tersebut dan menjadi faktor penentu dalam beradaptasi terhadap proses sosial umum Diferensiasi kelembagaan menjadi lebih berkembang setelah era pembangunan dimana Pemerintah melalui berbagai departemennya semakin meningkatkan intervensinya terhadap proses perkembangan pembangunan desa (Rahardjo 1999215) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

a peningkatan pelayanan masyarakat

b peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

c pengembangan kemitraan

d pemberdayaan masyarakat

e pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Pada jajaran pemerintahan desa dan masyarakat desa dijumpai banyak kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri daripada lembaga tersebut umpamanya lembaga keagamaan lembaga kepemudaan olah raga kesenian arisan kesukuan dan lain sebagainya Berikut ini adalah beberapa jenis kelembagaan yang terdapat di berbagai desa di Indonesia yaitu a) Lembaga Musyawarah Desa (LMD) terdapat di desa swadaya swakarya dan swasembada

b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (desa swadaya swakarya dan swasembada)

c) Rukun Tetangga Rukun Kampung - RTRW (desa swadaya swakarya dan swasembada)

d) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga - PKK (desa swakarya dan swasembada)

e) Perhimpunan Pemakai Air (desa swakarya dan swasembada)

f) Koperasi Unit Desa ndash KUDBUD dan sebagainya (desa swakarya dan swasembada)

g) Majelis ulama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya (desa swasembada)

h) Perkumpulan kematian (desa swasembada)

i) Himpunan Kerukunan Tani Indoonesia (desa swasembada)

j) Lembaga Sosial Kampung ndash LSK dan sebagainya (desa swasembada)

(Jayadinata 2006112) Dalam aktifitas Pemerintah desa keberadaan lembaga-lembaga di lingkungan desa membawa pengaruh positif bermanfaat dan sebagai kebutuhan yang tidak terelakkan Sebelumnya telah digarisbawahi bahwa masyarakat dalam setiap aspek kehidupan perlu peran sertanya dimobilisasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan Implementasi konsep peran serta ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua lembaga sosial desa yang telah dibentuk tersebut 22 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia) aspek material dan fisik sampai kepada aspek manajerial Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya ekonomi politik keamanan dan lingkungan Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris yakni empowerment yang mempunyai makna dasar lsquopemberdayaanrsquo dimana lsquodayarsquo bermakna kekuatan (power) Bryant amp White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat kurang mampu Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk

meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adilyakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh Sementara Freire (Sutrisno 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif (wwwpemberdayaancom) Konsep lain menurut Widjaja (200323) menyatakan bahwa pemberdayaaan mempunyai makna mengembangkan memandirikan menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan Makna lainnya adalah melindungi membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan kemandirian dan kesejahteraan Menurut Hikmat (20013) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri partisipasi jaringan kerja dan keadilan Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yakni primer dan sekunder Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya

(wwwpemberdayaancom) Sumodiningrat (2007) memandang pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan Konsepsi ini sesuai dengan dasar pemikiran pemberian otonomi oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana dikatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat Pemberdayaan memuat konsep pembangunan yang diawali dari kebutuhan masyarakat (bottom up) yang dalam kajian sehari-hari yang berorientasi dalam hal kesejahteraan masyarakat Pemberdayaan pada hakikatnya mempunyai dua makna spesifik pertama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan Kedua yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri (Widjaya 2003 23) Berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah akan jauh lebih efektif jika dilakukan di tengah masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat Program infrastruktur pedesaan misalnya jalan melibatkan partisipasi penduduk

desa secara maksimal dan demikian dana pemerintah tidak saja akan terbebas dari kemungkinan disalahgunakan masyarakat sendiri akan memberikan sumbangan ide tenaga maupun sumbangan bentuk lainnya guna memaksimalkan pekerjaan pemerintah di kampung mereka Dengan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha menempuhkan dan memandirikan masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya profil keberdayaan masyarakat yakni melekatnya unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tahan dan kekuatankemampuan membangun diri dan lingkungannya Maka dari itu aspek-aspek pokok pemberdayaan masyarakat adalah a Membangun suasana kondusif yaitu adanya iklim atau kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat b Support potensi yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian (hibah) input berupa bantuan keuangan kelembagaan dan pembangunan sarana ataupun prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat c Proteksi yaitu melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat (yang lemah) untuk mencegah kompetisi yang tidak seimbang (wwwpemberdayaancom)

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis Pada tingkat ideologis pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up antara growth strategy dan people

centered strategy Sedangkan di tingkat praksis proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) (Usman 2003 313-316) Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada dan mampu ikut sertaberpartisipasi Selain itu dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan namun dalam penerapannya memang disadari bahwa tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar Watson dalam buku ldquoPlanning of Changerdquo edisi kedua menggambarkan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan) Hal ini tentunya akan terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas 1) Kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity to norms) Norma dalam suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tersebut Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis lsquomengikatrsquo sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu Pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaharuan) yang ingin diwujudkan

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja tetapi berbagai sistem yang saling menyatu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman

3) Kelompok kepentingan (vested interest) Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan dalam masyarakat adalah adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pengembangan masyarakat

4) Penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders) (Usman 2003 313-316)

23 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mana merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Isi dari Keputusan Presiden tersebut yakni ldquoPemerintah PropinsiKabupatenKota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga kemasyarakatan di daerahnyardquo Salah satu lembaga yang penting adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

KAJIAN PUSTAKA Masyarakat sebagai suatu sistem sosial dimana setiap unit sosial yang sifatnya berkelanjutan serta memiliki identitas tersendiri dan dapat dibedakan dengan unit sosial lainnya bisa dipandang sebagai sebuah sistem sosial Artinya bahwa terdapat susunan skematis yang menjadi bagian dari unit tersebut yang memiliki hubungan ketergantungan antar bagian Masyarakat memiliki batas yang berhubungan dengan lingkungan (secara fisik teknis dan sosial) serta memiliki proses eksternal dan internal Setiap individu sebagai bagian dari masyarakat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya Peran lebih menunjukkan kepada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses Dalam suatu lembaga peran diartikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada lembaga yang menempati kedudukan sosial tertentu Peran juga digambarkan apa yang diharapkan dan apa yang dituntut oleh masyarakat (Narwoko 2004) Loomis dalam Boyle (1981) menyatakan bahwa suatu sistem sosial merupakan komposisi pola interaksi anggotanya Boyle (1981) mendefenisikan beberapa unsur dalam sistem sosial yaitu tujuan norma status peran kekuatan jenjang sosial sanksi fasilitas dan daerah kekuasaan Selain itu terdapat proses yang terjadi dalam sistem tersebut yaitu komunikasi pembuatan keputusan pemeliharaan

batasan dan keterkaitan sistem Sistem nilai mengacu pada bagaimana anggota masyarakat menyesuaikan dirinya untuk bertingkah laku berdasarkan acuan (wwwteoripembangunansosiologicom) Dalam analisisnya tentang sistem sosial Parsons menggunakan status-peran sebagai unit dasar dari sistem Status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya tersebut Parsons juga menjelaskan dalam teorinya sejumlah persyaratan fungsional dari suatu sistem sosial Pertama sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya Kedua untuk menjaga kelangsungan hidupnya sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain Ketiga sistem sosial harus mampu memenuhi aktornya dalam proporsi yang signifikan Keempat sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya Kelima sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu Keenam bila konflik akan menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan Ketujuh untuk kelangsungan hidupnya sistem sosial memerlukan bahasa (Ritzer 2008 125) Struktural fungsionalisme menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial Teori ini adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai kebutuhan fungsional tertentu yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil Fungsi merupakan kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem Agar tetap bertahan suatu sistem harus memiliki empat fungsi yakni

1 Adaptation (adaptasi) sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya 2 Goal attainment (pencapaian Tujuan) sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya 3 Integration (integrasi) sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (AGL) 4 Latency (pemeliharaan pola) sebuah sistem harus memperlengkapi memelihara dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Ritzer 2004 121)

Di dalam konsep struktur sosial terkandung pengertian adanya hubungan-hubungan yang jelas dan teratur antara orang yang satu dengan yang lainnya Untuk dapat membangun pola hubungan yang jelas dan teratur tersebut tentu ada semacam aturan main yang diakui dan dianut oleh pihak-pihak yang terlibat Aturan main tersebut adalah norma atau kaidah ini menjadi lebih konkret dan bersifat mengikat sehingga diperlukan lembaga (institusi) yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat 21 Lembaga Desa dan Pembangunan Desa Pembangunan adalah perubahan sosial yang direncanakan sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik Dalam pembangunan diperlukan komunikasi pembangunan (penyampaian informasi pembangunan) agar pemerintah dapat menginformasikan program-program dalam pembangunan serta masyarakat dapat

mengkoordinasi pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik Pembangunan pedesaan bersifat multi dimensional dan multi aspek oleh karena itu perlu dilakukan analisis atau pembahasan yang lebih terarah dan dalam konteks serba keterkaitan dengan bidang atau sektor dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik ekonomi dan non ekonomi sosial-budaya spasial internal dan eksternal) Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan Dibentuknya lembaga di setiap desa sebagai wujud partisipasi masyarakat desa akan mempercepat proses pembangunan desa Hal ini dikarenakan masyarakat desa akan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka karena tumbuh dan berkembang dari masyarakat desa itu sendiri (grassroot) Program-program yang dicanangkan pemerintah akan disesuaikan dengan kondisi sekarang Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya alam sumber daya manusia sumber daya modal prasarana dan sarana pembangunan teknologi kelembagaan aspirasi masyarakat setempat dan lain sebagainya Dikarekan dana anggaran pembangunan yang tersedia di tiap desa terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak maka perlu dilakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan serta didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut (Adisasmita 200634) Jika diperhatikan dengan seksama aturan main proses penyusunan program-program pembangunan yang dilakukan selama ini sesungguhnya merupakan mekanisme ideal artinya berniat mengakomodasikan sebesar-besarnya aspirasi

masyarakat (desa) Proses penyusunan program pembangunan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari tingkat desa yaitu kegiatan musyawarah pembangunan desa kemudian dibawa ke tingkat kecamatan melalui diskusi unit daerah kerja pembangunan Demikian seterusnya hingga disalurkan di tingkat kabupatenkota yang melibatkan lintas unit-unit kerja kabupatenkota Adapun yang menjadi sasaran pembangunan pedesaan adalah dengan terciptanya a Pemantapan ketahanan pangan maka peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian membutuhkan dukungan penyediaan prasarana fisik desa disamping sarana produksi pertanian seperti pupuk bibit unggul dan teknologi

b Penciptaan kegiatan ekonomi lokal secara luas

c Peningkatan dan memperluas lapangan kerja

d Penguatan kelembagaan desa baik kelembagaan ekonomi maupun sosial

e Peningkatan keswadayaan masyarakat

f Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup pedesaan (Adisasmita 200699)

Lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat berbeda dengan suatu organisasi atau asosiasi Perbedaan tersebut ada pada tujuan pengaturannya yaitu apabila pengaturan yang ada berorientasi pada tercapainya suatu tujuan maka pengaturan itu terkait dengan masalah organisasi tetapi apabila pengaturannya itu berorientasi pada suatu pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sekunder maka pengaturan itu berarti terkait dengan masalah kelembagaan

Di dalam suatu masyarakat meskipun terdapat lebih dari satu lembaga biasanya terdapat satu lembaga yang berada dalam kedudukan teratas dan mendominasi lembaga-lembaga lainnya Bagi masyarakat desa lembaga-lembaga dominan ini bisa diwakili oleh lembaga adat maupun lembaga pemerintahan Besarnya peranan lembaga pemerintahan itu berbeda pada semua desa Pada desa dengan ikatan genealogis peranan lembaga pemerintahan ini tidak terlalu besar karena sistem kekerabatan dengan aturan adat istiadatnya sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa sedangkan pada desa dengan ikatan kedaerahan peranan lembaga pemerintahan cukup besar (Wisadirana 2005117) Perubahan dan perkembangan kelembagaan pada desa-desa di Indonesia ditentukan oleh kondisi internal maupun oleh pengaruh eksternal desa Pengaruh eksternal terutama datang dari program-program pembangunan Kondisi internal adalah semua potensi dan akses yang dimiliki desa tersebut dan menjadi faktor penentu dalam beradaptasi terhadap proses sosial umum Diferensiasi kelembagaan menjadi lebih berkembang setelah era pembangunan dimana Pemerintah melalui berbagai departemennya semakin meningkatkan intervensinya terhadap proses perkembangan pembangunan desa (Rahardjo 1999215) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

a peningkatan pelayanan masyarakat

b peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

c pengembangan kemitraan

d pemberdayaan masyarakat

e pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Pada jajaran pemerintahan desa dan masyarakat desa dijumpai banyak kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri daripada lembaga tersebut umpamanya lembaga keagamaan lembaga kepemudaan olah raga kesenian arisan kesukuan dan lain sebagainya Berikut ini adalah beberapa jenis kelembagaan yang terdapat di berbagai desa di Indonesia yaitu a) Lembaga Musyawarah Desa (LMD) terdapat di desa swadaya swakarya dan swasembada

b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (desa swadaya swakarya dan swasembada)

c) Rukun Tetangga Rukun Kampung - RTRW (desa swadaya swakarya dan swasembada)

d) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga - PKK (desa swakarya dan swasembada)

e) Perhimpunan Pemakai Air (desa swakarya dan swasembada)

f) Koperasi Unit Desa ndash KUDBUD dan sebagainya (desa swakarya dan swasembada)

g) Majelis ulama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya (desa swasembada)

h) Perkumpulan kematian (desa swasembada)

i) Himpunan Kerukunan Tani Indoonesia (desa swasembada)

j) Lembaga Sosial Kampung ndash LSK dan sebagainya (desa swasembada)

(Jayadinata 2006112) Dalam aktifitas Pemerintah desa keberadaan lembaga-lembaga di lingkungan desa membawa pengaruh positif bermanfaat dan sebagai kebutuhan yang tidak terelakkan Sebelumnya telah digarisbawahi bahwa masyarakat dalam setiap aspek kehidupan perlu peran sertanya dimobilisasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan Implementasi konsep peran serta ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua lembaga sosial desa yang telah dibentuk tersebut 22 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia) aspek material dan fisik sampai kepada aspek manajerial Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya ekonomi politik keamanan dan lingkungan Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris yakni empowerment yang mempunyai makna dasar lsquopemberdayaanrsquo dimana lsquodayarsquo bermakna kekuatan (power) Bryant amp White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat kurang mampu Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk

meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adilyakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh Sementara Freire (Sutrisno 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif (wwwpemberdayaancom) Konsep lain menurut Widjaja (200323) menyatakan bahwa pemberdayaaan mempunyai makna mengembangkan memandirikan menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan Makna lainnya adalah melindungi membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan kemandirian dan kesejahteraan Menurut Hikmat (20013) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri partisipasi jaringan kerja dan keadilan Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yakni primer dan sekunder Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya

(wwwpemberdayaancom) Sumodiningrat (2007) memandang pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan Konsepsi ini sesuai dengan dasar pemikiran pemberian otonomi oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana dikatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat Pemberdayaan memuat konsep pembangunan yang diawali dari kebutuhan masyarakat (bottom up) yang dalam kajian sehari-hari yang berorientasi dalam hal kesejahteraan masyarakat Pemberdayaan pada hakikatnya mempunyai dua makna spesifik pertama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan Kedua yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri (Widjaya 2003 23) Berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah akan jauh lebih efektif jika dilakukan di tengah masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat Program infrastruktur pedesaan misalnya jalan melibatkan partisipasi penduduk

desa secara maksimal dan demikian dana pemerintah tidak saja akan terbebas dari kemungkinan disalahgunakan masyarakat sendiri akan memberikan sumbangan ide tenaga maupun sumbangan bentuk lainnya guna memaksimalkan pekerjaan pemerintah di kampung mereka Dengan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha menempuhkan dan memandirikan masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya profil keberdayaan masyarakat yakni melekatnya unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tahan dan kekuatankemampuan membangun diri dan lingkungannya Maka dari itu aspek-aspek pokok pemberdayaan masyarakat adalah a Membangun suasana kondusif yaitu adanya iklim atau kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat b Support potensi yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian (hibah) input berupa bantuan keuangan kelembagaan dan pembangunan sarana ataupun prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat c Proteksi yaitu melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat (yang lemah) untuk mencegah kompetisi yang tidak seimbang (wwwpemberdayaancom)

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis Pada tingkat ideologis pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up antara growth strategy dan people

centered strategy Sedangkan di tingkat praksis proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) (Usman 2003 313-316) Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada dan mampu ikut sertaberpartisipasi Selain itu dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan namun dalam penerapannya memang disadari bahwa tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar Watson dalam buku ldquoPlanning of Changerdquo edisi kedua menggambarkan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan) Hal ini tentunya akan terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas 1) Kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity to norms) Norma dalam suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tersebut Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis lsquomengikatrsquo sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu Pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaharuan) yang ingin diwujudkan

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja tetapi berbagai sistem yang saling menyatu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman

3) Kelompok kepentingan (vested interest) Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan dalam masyarakat adalah adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pengembangan masyarakat

4) Penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders) (Usman 2003 313-316)

23 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mana merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Isi dari Keputusan Presiden tersebut yakni ldquoPemerintah PropinsiKabupatenKota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga kemasyarakatan di daerahnyardquo Salah satu lembaga yang penting adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

batasan dan keterkaitan sistem Sistem nilai mengacu pada bagaimana anggota masyarakat menyesuaikan dirinya untuk bertingkah laku berdasarkan acuan (wwwteoripembangunansosiologicom) Dalam analisisnya tentang sistem sosial Parsons menggunakan status-peran sebagai unit dasar dari sistem Status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya tersebut Parsons juga menjelaskan dalam teorinya sejumlah persyaratan fungsional dari suatu sistem sosial Pertama sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya Kedua untuk menjaga kelangsungan hidupnya sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain Ketiga sistem sosial harus mampu memenuhi aktornya dalam proporsi yang signifikan Keempat sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya Kelima sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu Keenam bila konflik akan menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan Ketujuh untuk kelangsungan hidupnya sistem sosial memerlukan bahasa (Ritzer 2008 125) Struktural fungsionalisme menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial Teori ini adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai kebutuhan fungsional tertentu yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil Fungsi merupakan kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem Agar tetap bertahan suatu sistem harus memiliki empat fungsi yakni

1 Adaptation (adaptasi) sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya 2 Goal attainment (pencapaian Tujuan) sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya 3 Integration (integrasi) sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (AGL) 4 Latency (pemeliharaan pola) sebuah sistem harus memperlengkapi memelihara dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Ritzer 2004 121)

Di dalam konsep struktur sosial terkandung pengertian adanya hubungan-hubungan yang jelas dan teratur antara orang yang satu dengan yang lainnya Untuk dapat membangun pola hubungan yang jelas dan teratur tersebut tentu ada semacam aturan main yang diakui dan dianut oleh pihak-pihak yang terlibat Aturan main tersebut adalah norma atau kaidah ini menjadi lebih konkret dan bersifat mengikat sehingga diperlukan lembaga (institusi) yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat 21 Lembaga Desa dan Pembangunan Desa Pembangunan adalah perubahan sosial yang direncanakan sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik Dalam pembangunan diperlukan komunikasi pembangunan (penyampaian informasi pembangunan) agar pemerintah dapat menginformasikan program-program dalam pembangunan serta masyarakat dapat

mengkoordinasi pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik Pembangunan pedesaan bersifat multi dimensional dan multi aspek oleh karena itu perlu dilakukan analisis atau pembahasan yang lebih terarah dan dalam konteks serba keterkaitan dengan bidang atau sektor dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik ekonomi dan non ekonomi sosial-budaya spasial internal dan eksternal) Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan Dibentuknya lembaga di setiap desa sebagai wujud partisipasi masyarakat desa akan mempercepat proses pembangunan desa Hal ini dikarenakan masyarakat desa akan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka karena tumbuh dan berkembang dari masyarakat desa itu sendiri (grassroot) Program-program yang dicanangkan pemerintah akan disesuaikan dengan kondisi sekarang Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya alam sumber daya manusia sumber daya modal prasarana dan sarana pembangunan teknologi kelembagaan aspirasi masyarakat setempat dan lain sebagainya Dikarekan dana anggaran pembangunan yang tersedia di tiap desa terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak maka perlu dilakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan serta didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut (Adisasmita 200634) Jika diperhatikan dengan seksama aturan main proses penyusunan program-program pembangunan yang dilakukan selama ini sesungguhnya merupakan mekanisme ideal artinya berniat mengakomodasikan sebesar-besarnya aspirasi

masyarakat (desa) Proses penyusunan program pembangunan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari tingkat desa yaitu kegiatan musyawarah pembangunan desa kemudian dibawa ke tingkat kecamatan melalui diskusi unit daerah kerja pembangunan Demikian seterusnya hingga disalurkan di tingkat kabupatenkota yang melibatkan lintas unit-unit kerja kabupatenkota Adapun yang menjadi sasaran pembangunan pedesaan adalah dengan terciptanya a Pemantapan ketahanan pangan maka peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian membutuhkan dukungan penyediaan prasarana fisik desa disamping sarana produksi pertanian seperti pupuk bibit unggul dan teknologi

b Penciptaan kegiatan ekonomi lokal secara luas

c Peningkatan dan memperluas lapangan kerja

d Penguatan kelembagaan desa baik kelembagaan ekonomi maupun sosial

e Peningkatan keswadayaan masyarakat

f Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup pedesaan (Adisasmita 200699)

Lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat berbeda dengan suatu organisasi atau asosiasi Perbedaan tersebut ada pada tujuan pengaturannya yaitu apabila pengaturan yang ada berorientasi pada tercapainya suatu tujuan maka pengaturan itu terkait dengan masalah organisasi tetapi apabila pengaturannya itu berorientasi pada suatu pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sekunder maka pengaturan itu berarti terkait dengan masalah kelembagaan

Di dalam suatu masyarakat meskipun terdapat lebih dari satu lembaga biasanya terdapat satu lembaga yang berada dalam kedudukan teratas dan mendominasi lembaga-lembaga lainnya Bagi masyarakat desa lembaga-lembaga dominan ini bisa diwakili oleh lembaga adat maupun lembaga pemerintahan Besarnya peranan lembaga pemerintahan itu berbeda pada semua desa Pada desa dengan ikatan genealogis peranan lembaga pemerintahan ini tidak terlalu besar karena sistem kekerabatan dengan aturan adat istiadatnya sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa sedangkan pada desa dengan ikatan kedaerahan peranan lembaga pemerintahan cukup besar (Wisadirana 2005117) Perubahan dan perkembangan kelembagaan pada desa-desa di Indonesia ditentukan oleh kondisi internal maupun oleh pengaruh eksternal desa Pengaruh eksternal terutama datang dari program-program pembangunan Kondisi internal adalah semua potensi dan akses yang dimiliki desa tersebut dan menjadi faktor penentu dalam beradaptasi terhadap proses sosial umum Diferensiasi kelembagaan menjadi lebih berkembang setelah era pembangunan dimana Pemerintah melalui berbagai departemennya semakin meningkatkan intervensinya terhadap proses perkembangan pembangunan desa (Rahardjo 1999215) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

a peningkatan pelayanan masyarakat

b peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

c pengembangan kemitraan

d pemberdayaan masyarakat

e pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Pada jajaran pemerintahan desa dan masyarakat desa dijumpai banyak kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri daripada lembaga tersebut umpamanya lembaga keagamaan lembaga kepemudaan olah raga kesenian arisan kesukuan dan lain sebagainya Berikut ini adalah beberapa jenis kelembagaan yang terdapat di berbagai desa di Indonesia yaitu a) Lembaga Musyawarah Desa (LMD) terdapat di desa swadaya swakarya dan swasembada

b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (desa swadaya swakarya dan swasembada)

c) Rukun Tetangga Rukun Kampung - RTRW (desa swadaya swakarya dan swasembada)

d) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga - PKK (desa swakarya dan swasembada)

e) Perhimpunan Pemakai Air (desa swakarya dan swasembada)

f) Koperasi Unit Desa ndash KUDBUD dan sebagainya (desa swakarya dan swasembada)

g) Majelis ulama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya (desa swasembada)

h) Perkumpulan kematian (desa swasembada)

i) Himpunan Kerukunan Tani Indoonesia (desa swasembada)

j) Lembaga Sosial Kampung ndash LSK dan sebagainya (desa swasembada)

(Jayadinata 2006112) Dalam aktifitas Pemerintah desa keberadaan lembaga-lembaga di lingkungan desa membawa pengaruh positif bermanfaat dan sebagai kebutuhan yang tidak terelakkan Sebelumnya telah digarisbawahi bahwa masyarakat dalam setiap aspek kehidupan perlu peran sertanya dimobilisasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan Implementasi konsep peran serta ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua lembaga sosial desa yang telah dibentuk tersebut 22 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia) aspek material dan fisik sampai kepada aspek manajerial Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya ekonomi politik keamanan dan lingkungan Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris yakni empowerment yang mempunyai makna dasar lsquopemberdayaanrsquo dimana lsquodayarsquo bermakna kekuatan (power) Bryant amp White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat kurang mampu Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk

meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adilyakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh Sementara Freire (Sutrisno 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif (wwwpemberdayaancom) Konsep lain menurut Widjaja (200323) menyatakan bahwa pemberdayaaan mempunyai makna mengembangkan memandirikan menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan Makna lainnya adalah melindungi membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan kemandirian dan kesejahteraan Menurut Hikmat (20013) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri partisipasi jaringan kerja dan keadilan Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yakni primer dan sekunder Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya

(wwwpemberdayaancom) Sumodiningrat (2007) memandang pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan Konsepsi ini sesuai dengan dasar pemikiran pemberian otonomi oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana dikatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat Pemberdayaan memuat konsep pembangunan yang diawali dari kebutuhan masyarakat (bottom up) yang dalam kajian sehari-hari yang berorientasi dalam hal kesejahteraan masyarakat Pemberdayaan pada hakikatnya mempunyai dua makna spesifik pertama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan Kedua yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri (Widjaya 2003 23) Berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah akan jauh lebih efektif jika dilakukan di tengah masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat Program infrastruktur pedesaan misalnya jalan melibatkan partisipasi penduduk

desa secara maksimal dan demikian dana pemerintah tidak saja akan terbebas dari kemungkinan disalahgunakan masyarakat sendiri akan memberikan sumbangan ide tenaga maupun sumbangan bentuk lainnya guna memaksimalkan pekerjaan pemerintah di kampung mereka Dengan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha menempuhkan dan memandirikan masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya profil keberdayaan masyarakat yakni melekatnya unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tahan dan kekuatankemampuan membangun diri dan lingkungannya Maka dari itu aspek-aspek pokok pemberdayaan masyarakat adalah a Membangun suasana kondusif yaitu adanya iklim atau kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat b Support potensi yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian (hibah) input berupa bantuan keuangan kelembagaan dan pembangunan sarana ataupun prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat c Proteksi yaitu melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat (yang lemah) untuk mencegah kompetisi yang tidak seimbang (wwwpemberdayaancom)

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis Pada tingkat ideologis pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up antara growth strategy dan people

centered strategy Sedangkan di tingkat praksis proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) (Usman 2003 313-316) Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada dan mampu ikut sertaberpartisipasi Selain itu dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan namun dalam penerapannya memang disadari bahwa tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar Watson dalam buku ldquoPlanning of Changerdquo edisi kedua menggambarkan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan) Hal ini tentunya akan terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas 1) Kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity to norms) Norma dalam suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tersebut Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis lsquomengikatrsquo sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu Pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaharuan) yang ingin diwujudkan

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja tetapi berbagai sistem yang saling menyatu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman

3) Kelompok kepentingan (vested interest) Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan dalam masyarakat adalah adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pengembangan masyarakat

4) Penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders) (Usman 2003 313-316)

23 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mana merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Isi dari Keputusan Presiden tersebut yakni ldquoPemerintah PropinsiKabupatenKota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga kemasyarakatan di daerahnyardquo Salah satu lembaga yang penting adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

1 Adaptation (adaptasi) sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya 2 Goal attainment (pencapaian Tujuan) sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya 3 Integration (integrasi) sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (AGL) 4 Latency (pemeliharaan pola) sebuah sistem harus memperlengkapi memelihara dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Ritzer 2004 121)

Di dalam konsep struktur sosial terkandung pengertian adanya hubungan-hubungan yang jelas dan teratur antara orang yang satu dengan yang lainnya Untuk dapat membangun pola hubungan yang jelas dan teratur tersebut tentu ada semacam aturan main yang diakui dan dianut oleh pihak-pihak yang terlibat Aturan main tersebut adalah norma atau kaidah ini menjadi lebih konkret dan bersifat mengikat sehingga diperlukan lembaga (institusi) yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat 21 Lembaga Desa dan Pembangunan Desa Pembangunan adalah perubahan sosial yang direncanakan sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik Dalam pembangunan diperlukan komunikasi pembangunan (penyampaian informasi pembangunan) agar pemerintah dapat menginformasikan program-program dalam pembangunan serta masyarakat dapat

mengkoordinasi pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik Pembangunan pedesaan bersifat multi dimensional dan multi aspek oleh karena itu perlu dilakukan analisis atau pembahasan yang lebih terarah dan dalam konteks serba keterkaitan dengan bidang atau sektor dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik ekonomi dan non ekonomi sosial-budaya spasial internal dan eksternal) Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan Dibentuknya lembaga di setiap desa sebagai wujud partisipasi masyarakat desa akan mempercepat proses pembangunan desa Hal ini dikarenakan masyarakat desa akan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka karena tumbuh dan berkembang dari masyarakat desa itu sendiri (grassroot) Program-program yang dicanangkan pemerintah akan disesuaikan dengan kondisi sekarang Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya alam sumber daya manusia sumber daya modal prasarana dan sarana pembangunan teknologi kelembagaan aspirasi masyarakat setempat dan lain sebagainya Dikarekan dana anggaran pembangunan yang tersedia di tiap desa terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak maka perlu dilakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan serta didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut (Adisasmita 200634) Jika diperhatikan dengan seksama aturan main proses penyusunan program-program pembangunan yang dilakukan selama ini sesungguhnya merupakan mekanisme ideal artinya berniat mengakomodasikan sebesar-besarnya aspirasi

masyarakat (desa) Proses penyusunan program pembangunan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari tingkat desa yaitu kegiatan musyawarah pembangunan desa kemudian dibawa ke tingkat kecamatan melalui diskusi unit daerah kerja pembangunan Demikian seterusnya hingga disalurkan di tingkat kabupatenkota yang melibatkan lintas unit-unit kerja kabupatenkota Adapun yang menjadi sasaran pembangunan pedesaan adalah dengan terciptanya a Pemantapan ketahanan pangan maka peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian membutuhkan dukungan penyediaan prasarana fisik desa disamping sarana produksi pertanian seperti pupuk bibit unggul dan teknologi

b Penciptaan kegiatan ekonomi lokal secara luas

c Peningkatan dan memperluas lapangan kerja

d Penguatan kelembagaan desa baik kelembagaan ekonomi maupun sosial

e Peningkatan keswadayaan masyarakat

f Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup pedesaan (Adisasmita 200699)

Lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat berbeda dengan suatu organisasi atau asosiasi Perbedaan tersebut ada pada tujuan pengaturannya yaitu apabila pengaturan yang ada berorientasi pada tercapainya suatu tujuan maka pengaturan itu terkait dengan masalah organisasi tetapi apabila pengaturannya itu berorientasi pada suatu pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sekunder maka pengaturan itu berarti terkait dengan masalah kelembagaan

Di dalam suatu masyarakat meskipun terdapat lebih dari satu lembaga biasanya terdapat satu lembaga yang berada dalam kedudukan teratas dan mendominasi lembaga-lembaga lainnya Bagi masyarakat desa lembaga-lembaga dominan ini bisa diwakili oleh lembaga adat maupun lembaga pemerintahan Besarnya peranan lembaga pemerintahan itu berbeda pada semua desa Pada desa dengan ikatan genealogis peranan lembaga pemerintahan ini tidak terlalu besar karena sistem kekerabatan dengan aturan adat istiadatnya sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa sedangkan pada desa dengan ikatan kedaerahan peranan lembaga pemerintahan cukup besar (Wisadirana 2005117) Perubahan dan perkembangan kelembagaan pada desa-desa di Indonesia ditentukan oleh kondisi internal maupun oleh pengaruh eksternal desa Pengaruh eksternal terutama datang dari program-program pembangunan Kondisi internal adalah semua potensi dan akses yang dimiliki desa tersebut dan menjadi faktor penentu dalam beradaptasi terhadap proses sosial umum Diferensiasi kelembagaan menjadi lebih berkembang setelah era pembangunan dimana Pemerintah melalui berbagai departemennya semakin meningkatkan intervensinya terhadap proses perkembangan pembangunan desa (Rahardjo 1999215) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

a peningkatan pelayanan masyarakat

b peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

c pengembangan kemitraan

d pemberdayaan masyarakat

e pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Pada jajaran pemerintahan desa dan masyarakat desa dijumpai banyak kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri daripada lembaga tersebut umpamanya lembaga keagamaan lembaga kepemudaan olah raga kesenian arisan kesukuan dan lain sebagainya Berikut ini adalah beberapa jenis kelembagaan yang terdapat di berbagai desa di Indonesia yaitu a) Lembaga Musyawarah Desa (LMD) terdapat di desa swadaya swakarya dan swasembada

b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (desa swadaya swakarya dan swasembada)

c) Rukun Tetangga Rukun Kampung - RTRW (desa swadaya swakarya dan swasembada)

d) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga - PKK (desa swakarya dan swasembada)

e) Perhimpunan Pemakai Air (desa swakarya dan swasembada)

f) Koperasi Unit Desa ndash KUDBUD dan sebagainya (desa swakarya dan swasembada)

g) Majelis ulama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya (desa swasembada)

h) Perkumpulan kematian (desa swasembada)

i) Himpunan Kerukunan Tani Indoonesia (desa swasembada)

j) Lembaga Sosial Kampung ndash LSK dan sebagainya (desa swasembada)

(Jayadinata 2006112) Dalam aktifitas Pemerintah desa keberadaan lembaga-lembaga di lingkungan desa membawa pengaruh positif bermanfaat dan sebagai kebutuhan yang tidak terelakkan Sebelumnya telah digarisbawahi bahwa masyarakat dalam setiap aspek kehidupan perlu peran sertanya dimobilisasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan Implementasi konsep peran serta ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua lembaga sosial desa yang telah dibentuk tersebut 22 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia) aspek material dan fisik sampai kepada aspek manajerial Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya ekonomi politik keamanan dan lingkungan Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris yakni empowerment yang mempunyai makna dasar lsquopemberdayaanrsquo dimana lsquodayarsquo bermakna kekuatan (power) Bryant amp White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat kurang mampu Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk

meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adilyakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh Sementara Freire (Sutrisno 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif (wwwpemberdayaancom) Konsep lain menurut Widjaja (200323) menyatakan bahwa pemberdayaaan mempunyai makna mengembangkan memandirikan menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan Makna lainnya adalah melindungi membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan kemandirian dan kesejahteraan Menurut Hikmat (20013) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri partisipasi jaringan kerja dan keadilan Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yakni primer dan sekunder Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya

(wwwpemberdayaancom) Sumodiningrat (2007) memandang pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan Konsepsi ini sesuai dengan dasar pemikiran pemberian otonomi oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana dikatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat Pemberdayaan memuat konsep pembangunan yang diawali dari kebutuhan masyarakat (bottom up) yang dalam kajian sehari-hari yang berorientasi dalam hal kesejahteraan masyarakat Pemberdayaan pada hakikatnya mempunyai dua makna spesifik pertama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan Kedua yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri (Widjaya 2003 23) Berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah akan jauh lebih efektif jika dilakukan di tengah masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat Program infrastruktur pedesaan misalnya jalan melibatkan partisipasi penduduk

desa secara maksimal dan demikian dana pemerintah tidak saja akan terbebas dari kemungkinan disalahgunakan masyarakat sendiri akan memberikan sumbangan ide tenaga maupun sumbangan bentuk lainnya guna memaksimalkan pekerjaan pemerintah di kampung mereka Dengan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha menempuhkan dan memandirikan masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya profil keberdayaan masyarakat yakni melekatnya unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tahan dan kekuatankemampuan membangun diri dan lingkungannya Maka dari itu aspek-aspek pokok pemberdayaan masyarakat adalah a Membangun suasana kondusif yaitu adanya iklim atau kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat b Support potensi yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian (hibah) input berupa bantuan keuangan kelembagaan dan pembangunan sarana ataupun prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat c Proteksi yaitu melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat (yang lemah) untuk mencegah kompetisi yang tidak seimbang (wwwpemberdayaancom)

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis Pada tingkat ideologis pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up antara growth strategy dan people

centered strategy Sedangkan di tingkat praksis proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) (Usman 2003 313-316) Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada dan mampu ikut sertaberpartisipasi Selain itu dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan namun dalam penerapannya memang disadari bahwa tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar Watson dalam buku ldquoPlanning of Changerdquo edisi kedua menggambarkan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan) Hal ini tentunya akan terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas 1) Kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity to norms) Norma dalam suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tersebut Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis lsquomengikatrsquo sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu Pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaharuan) yang ingin diwujudkan

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja tetapi berbagai sistem yang saling menyatu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman

3) Kelompok kepentingan (vested interest) Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan dalam masyarakat adalah adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pengembangan masyarakat

4) Penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders) (Usman 2003 313-316)

23 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mana merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Isi dari Keputusan Presiden tersebut yakni ldquoPemerintah PropinsiKabupatenKota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga kemasyarakatan di daerahnyardquo Salah satu lembaga yang penting adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

mengkoordinasi pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik Pembangunan pedesaan bersifat multi dimensional dan multi aspek oleh karena itu perlu dilakukan analisis atau pembahasan yang lebih terarah dan dalam konteks serba keterkaitan dengan bidang atau sektor dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik ekonomi dan non ekonomi sosial-budaya spasial internal dan eksternal) Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan Dibentuknya lembaga di setiap desa sebagai wujud partisipasi masyarakat desa akan mempercepat proses pembangunan desa Hal ini dikarenakan masyarakat desa akan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka karena tumbuh dan berkembang dari masyarakat desa itu sendiri (grassroot) Program-program yang dicanangkan pemerintah akan disesuaikan dengan kondisi sekarang Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya alam sumber daya manusia sumber daya modal prasarana dan sarana pembangunan teknologi kelembagaan aspirasi masyarakat setempat dan lain sebagainya Dikarekan dana anggaran pembangunan yang tersedia di tiap desa terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak maka perlu dilakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan serta didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut (Adisasmita 200634) Jika diperhatikan dengan seksama aturan main proses penyusunan program-program pembangunan yang dilakukan selama ini sesungguhnya merupakan mekanisme ideal artinya berniat mengakomodasikan sebesar-besarnya aspirasi

masyarakat (desa) Proses penyusunan program pembangunan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari tingkat desa yaitu kegiatan musyawarah pembangunan desa kemudian dibawa ke tingkat kecamatan melalui diskusi unit daerah kerja pembangunan Demikian seterusnya hingga disalurkan di tingkat kabupatenkota yang melibatkan lintas unit-unit kerja kabupatenkota Adapun yang menjadi sasaran pembangunan pedesaan adalah dengan terciptanya a Pemantapan ketahanan pangan maka peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian membutuhkan dukungan penyediaan prasarana fisik desa disamping sarana produksi pertanian seperti pupuk bibit unggul dan teknologi

b Penciptaan kegiatan ekonomi lokal secara luas

c Peningkatan dan memperluas lapangan kerja

d Penguatan kelembagaan desa baik kelembagaan ekonomi maupun sosial

e Peningkatan keswadayaan masyarakat

f Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup pedesaan (Adisasmita 200699)

Lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat berbeda dengan suatu organisasi atau asosiasi Perbedaan tersebut ada pada tujuan pengaturannya yaitu apabila pengaturan yang ada berorientasi pada tercapainya suatu tujuan maka pengaturan itu terkait dengan masalah organisasi tetapi apabila pengaturannya itu berorientasi pada suatu pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sekunder maka pengaturan itu berarti terkait dengan masalah kelembagaan

Di dalam suatu masyarakat meskipun terdapat lebih dari satu lembaga biasanya terdapat satu lembaga yang berada dalam kedudukan teratas dan mendominasi lembaga-lembaga lainnya Bagi masyarakat desa lembaga-lembaga dominan ini bisa diwakili oleh lembaga adat maupun lembaga pemerintahan Besarnya peranan lembaga pemerintahan itu berbeda pada semua desa Pada desa dengan ikatan genealogis peranan lembaga pemerintahan ini tidak terlalu besar karena sistem kekerabatan dengan aturan adat istiadatnya sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa sedangkan pada desa dengan ikatan kedaerahan peranan lembaga pemerintahan cukup besar (Wisadirana 2005117) Perubahan dan perkembangan kelembagaan pada desa-desa di Indonesia ditentukan oleh kondisi internal maupun oleh pengaruh eksternal desa Pengaruh eksternal terutama datang dari program-program pembangunan Kondisi internal adalah semua potensi dan akses yang dimiliki desa tersebut dan menjadi faktor penentu dalam beradaptasi terhadap proses sosial umum Diferensiasi kelembagaan menjadi lebih berkembang setelah era pembangunan dimana Pemerintah melalui berbagai departemennya semakin meningkatkan intervensinya terhadap proses perkembangan pembangunan desa (Rahardjo 1999215) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

a peningkatan pelayanan masyarakat

b peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

c pengembangan kemitraan

d pemberdayaan masyarakat

e pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Pada jajaran pemerintahan desa dan masyarakat desa dijumpai banyak kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri daripada lembaga tersebut umpamanya lembaga keagamaan lembaga kepemudaan olah raga kesenian arisan kesukuan dan lain sebagainya Berikut ini adalah beberapa jenis kelembagaan yang terdapat di berbagai desa di Indonesia yaitu a) Lembaga Musyawarah Desa (LMD) terdapat di desa swadaya swakarya dan swasembada

b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (desa swadaya swakarya dan swasembada)

c) Rukun Tetangga Rukun Kampung - RTRW (desa swadaya swakarya dan swasembada)

d) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga - PKK (desa swakarya dan swasembada)

e) Perhimpunan Pemakai Air (desa swakarya dan swasembada)

f) Koperasi Unit Desa ndash KUDBUD dan sebagainya (desa swakarya dan swasembada)

g) Majelis ulama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya (desa swasembada)

h) Perkumpulan kematian (desa swasembada)

i) Himpunan Kerukunan Tani Indoonesia (desa swasembada)

j) Lembaga Sosial Kampung ndash LSK dan sebagainya (desa swasembada)

(Jayadinata 2006112) Dalam aktifitas Pemerintah desa keberadaan lembaga-lembaga di lingkungan desa membawa pengaruh positif bermanfaat dan sebagai kebutuhan yang tidak terelakkan Sebelumnya telah digarisbawahi bahwa masyarakat dalam setiap aspek kehidupan perlu peran sertanya dimobilisasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan Implementasi konsep peran serta ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua lembaga sosial desa yang telah dibentuk tersebut 22 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia) aspek material dan fisik sampai kepada aspek manajerial Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya ekonomi politik keamanan dan lingkungan Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris yakni empowerment yang mempunyai makna dasar lsquopemberdayaanrsquo dimana lsquodayarsquo bermakna kekuatan (power) Bryant amp White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat kurang mampu Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk

meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adilyakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh Sementara Freire (Sutrisno 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif (wwwpemberdayaancom) Konsep lain menurut Widjaja (200323) menyatakan bahwa pemberdayaaan mempunyai makna mengembangkan memandirikan menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan Makna lainnya adalah melindungi membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan kemandirian dan kesejahteraan Menurut Hikmat (20013) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri partisipasi jaringan kerja dan keadilan Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yakni primer dan sekunder Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya

(wwwpemberdayaancom) Sumodiningrat (2007) memandang pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan Konsepsi ini sesuai dengan dasar pemikiran pemberian otonomi oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana dikatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat Pemberdayaan memuat konsep pembangunan yang diawali dari kebutuhan masyarakat (bottom up) yang dalam kajian sehari-hari yang berorientasi dalam hal kesejahteraan masyarakat Pemberdayaan pada hakikatnya mempunyai dua makna spesifik pertama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan Kedua yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri (Widjaya 2003 23) Berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah akan jauh lebih efektif jika dilakukan di tengah masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat Program infrastruktur pedesaan misalnya jalan melibatkan partisipasi penduduk

desa secara maksimal dan demikian dana pemerintah tidak saja akan terbebas dari kemungkinan disalahgunakan masyarakat sendiri akan memberikan sumbangan ide tenaga maupun sumbangan bentuk lainnya guna memaksimalkan pekerjaan pemerintah di kampung mereka Dengan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha menempuhkan dan memandirikan masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya profil keberdayaan masyarakat yakni melekatnya unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tahan dan kekuatankemampuan membangun diri dan lingkungannya Maka dari itu aspek-aspek pokok pemberdayaan masyarakat adalah a Membangun suasana kondusif yaitu adanya iklim atau kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat b Support potensi yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian (hibah) input berupa bantuan keuangan kelembagaan dan pembangunan sarana ataupun prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat c Proteksi yaitu melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat (yang lemah) untuk mencegah kompetisi yang tidak seimbang (wwwpemberdayaancom)

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis Pada tingkat ideologis pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up antara growth strategy dan people

centered strategy Sedangkan di tingkat praksis proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) (Usman 2003 313-316) Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada dan mampu ikut sertaberpartisipasi Selain itu dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan namun dalam penerapannya memang disadari bahwa tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar Watson dalam buku ldquoPlanning of Changerdquo edisi kedua menggambarkan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan) Hal ini tentunya akan terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas 1) Kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity to norms) Norma dalam suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tersebut Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis lsquomengikatrsquo sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu Pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaharuan) yang ingin diwujudkan

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja tetapi berbagai sistem yang saling menyatu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman

3) Kelompok kepentingan (vested interest) Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan dalam masyarakat adalah adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pengembangan masyarakat

4) Penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders) (Usman 2003 313-316)

23 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mana merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Isi dari Keputusan Presiden tersebut yakni ldquoPemerintah PropinsiKabupatenKota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga kemasyarakatan di daerahnyardquo Salah satu lembaga yang penting adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

masyarakat (desa) Proses penyusunan program pembangunan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari tingkat desa yaitu kegiatan musyawarah pembangunan desa kemudian dibawa ke tingkat kecamatan melalui diskusi unit daerah kerja pembangunan Demikian seterusnya hingga disalurkan di tingkat kabupatenkota yang melibatkan lintas unit-unit kerja kabupatenkota Adapun yang menjadi sasaran pembangunan pedesaan adalah dengan terciptanya a Pemantapan ketahanan pangan maka peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian membutuhkan dukungan penyediaan prasarana fisik desa disamping sarana produksi pertanian seperti pupuk bibit unggul dan teknologi

b Penciptaan kegiatan ekonomi lokal secara luas

c Peningkatan dan memperluas lapangan kerja

d Penguatan kelembagaan desa baik kelembagaan ekonomi maupun sosial

e Peningkatan keswadayaan masyarakat

f Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup pedesaan (Adisasmita 200699)

Lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat berbeda dengan suatu organisasi atau asosiasi Perbedaan tersebut ada pada tujuan pengaturannya yaitu apabila pengaturan yang ada berorientasi pada tercapainya suatu tujuan maka pengaturan itu terkait dengan masalah organisasi tetapi apabila pengaturannya itu berorientasi pada suatu pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sekunder maka pengaturan itu berarti terkait dengan masalah kelembagaan

Di dalam suatu masyarakat meskipun terdapat lebih dari satu lembaga biasanya terdapat satu lembaga yang berada dalam kedudukan teratas dan mendominasi lembaga-lembaga lainnya Bagi masyarakat desa lembaga-lembaga dominan ini bisa diwakili oleh lembaga adat maupun lembaga pemerintahan Besarnya peranan lembaga pemerintahan itu berbeda pada semua desa Pada desa dengan ikatan genealogis peranan lembaga pemerintahan ini tidak terlalu besar karena sistem kekerabatan dengan aturan adat istiadatnya sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa sedangkan pada desa dengan ikatan kedaerahan peranan lembaga pemerintahan cukup besar (Wisadirana 2005117) Perubahan dan perkembangan kelembagaan pada desa-desa di Indonesia ditentukan oleh kondisi internal maupun oleh pengaruh eksternal desa Pengaruh eksternal terutama datang dari program-program pembangunan Kondisi internal adalah semua potensi dan akses yang dimiliki desa tersebut dan menjadi faktor penentu dalam beradaptasi terhadap proses sosial umum Diferensiasi kelembagaan menjadi lebih berkembang setelah era pembangunan dimana Pemerintah melalui berbagai departemennya semakin meningkatkan intervensinya terhadap proses perkembangan pembangunan desa (Rahardjo 1999215) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

a peningkatan pelayanan masyarakat

b peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

c pengembangan kemitraan

d pemberdayaan masyarakat

e pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Pada jajaran pemerintahan desa dan masyarakat desa dijumpai banyak kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri daripada lembaga tersebut umpamanya lembaga keagamaan lembaga kepemudaan olah raga kesenian arisan kesukuan dan lain sebagainya Berikut ini adalah beberapa jenis kelembagaan yang terdapat di berbagai desa di Indonesia yaitu a) Lembaga Musyawarah Desa (LMD) terdapat di desa swadaya swakarya dan swasembada

b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (desa swadaya swakarya dan swasembada)

c) Rukun Tetangga Rukun Kampung - RTRW (desa swadaya swakarya dan swasembada)

d) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga - PKK (desa swakarya dan swasembada)

e) Perhimpunan Pemakai Air (desa swakarya dan swasembada)

f) Koperasi Unit Desa ndash KUDBUD dan sebagainya (desa swakarya dan swasembada)

g) Majelis ulama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya (desa swasembada)

h) Perkumpulan kematian (desa swasembada)

i) Himpunan Kerukunan Tani Indoonesia (desa swasembada)

j) Lembaga Sosial Kampung ndash LSK dan sebagainya (desa swasembada)

(Jayadinata 2006112) Dalam aktifitas Pemerintah desa keberadaan lembaga-lembaga di lingkungan desa membawa pengaruh positif bermanfaat dan sebagai kebutuhan yang tidak terelakkan Sebelumnya telah digarisbawahi bahwa masyarakat dalam setiap aspek kehidupan perlu peran sertanya dimobilisasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan Implementasi konsep peran serta ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua lembaga sosial desa yang telah dibentuk tersebut 22 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia) aspek material dan fisik sampai kepada aspek manajerial Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya ekonomi politik keamanan dan lingkungan Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris yakni empowerment yang mempunyai makna dasar lsquopemberdayaanrsquo dimana lsquodayarsquo bermakna kekuatan (power) Bryant amp White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat kurang mampu Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk

meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adilyakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh Sementara Freire (Sutrisno 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif (wwwpemberdayaancom) Konsep lain menurut Widjaja (200323) menyatakan bahwa pemberdayaaan mempunyai makna mengembangkan memandirikan menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan Makna lainnya adalah melindungi membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan kemandirian dan kesejahteraan Menurut Hikmat (20013) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri partisipasi jaringan kerja dan keadilan Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yakni primer dan sekunder Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya

(wwwpemberdayaancom) Sumodiningrat (2007) memandang pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan Konsepsi ini sesuai dengan dasar pemikiran pemberian otonomi oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana dikatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat Pemberdayaan memuat konsep pembangunan yang diawali dari kebutuhan masyarakat (bottom up) yang dalam kajian sehari-hari yang berorientasi dalam hal kesejahteraan masyarakat Pemberdayaan pada hakikatnya mempunyai dua makna spesifik pertama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan Kedua yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri (Widjaya 2003 23) Berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah akan jauh lebih efektif jika dilakukan di tengah masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat Program infrastruktur pedesaan misalnya jalan melibatkan partisipasi penduduk

desa secara maksimal dan demikian dana pemerintah tidak saja akan terbebas dari kemungkinan disalahgunakan masyarakat sendiri akan memberikan sumbangan ide tenaga maupun sumbangan bentuk lainnya guna memaksimalkan pekerjaan pemerintah di kampung mereka Dengan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha menempuhkan dan memandirikan masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya profil keberdayaan masyarakat yakni melekatnya unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tahan dan kekuatankemampuan membangun diri dan lingkungannya Maka dari itu aspek-aspek pokok pemberdayaan masyarakat adalah a Membangun suasana kondusif yaitu adanya iklim atau kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat b Support potensi yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian (hibah) input berupa bantuan keuangan kelembagaan dan pembangunan sarana ataupun prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat c Proteksi yaitu melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat (yang lemah) untuk mencegah kompetisi yang tidak seimbang (wwwpemberdayaancom)

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis Pada tingkat ideologis pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up antara growth strategy dan people

centered strategy Sedangkan di tingkat praksis proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) (Usman 2003 313-316) Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada dan mampu ikut sertaberpartisipasi Selain itu dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan namun dalam penerapannya memang disadari bahwa tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar Watson dalam buku ldquoPlanning of Changerdquo edisi kedua menggambarkan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan) Hal ini tentunya akan terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas 1) Kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity to norms) Norma dalam suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tersebut Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis lsquomengikatrsquo sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu Pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaharuan) yang ingin diwujudkan

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja tetapi berbagai sistem yang saling menyatu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman

3) Kelompok kepentingan (vested interest) Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan dalam masyarakat adalah adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pengembangan masyarakat

4) Penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders) (Usman 2003 313-316)

23 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mana merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Isi dari Keputusan Presiden tersebut yakni ldquoPemerintah PropinsiKabupatenKota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga kemasyarakatan di daerahnyardquo Salah satu lembaga yang penting adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

Di dalam suatu masyarakat meskipun terdapat lebih dari satu lembaga biasanya terdapat satu lembaga yang berada dalam kedudukan teratas dan mendominasi lembaga-lembaga lainnya Bagi masyarakat desa lembaga-lembaga dominan ini bisa diwakili oleh lembaga adat maupun lembaga pemerintahan Besarnya peranan lembaga pemerintahan itu berbeda pada semua desa Pada desa dengan ikatan genealogis peranan lembaga pemerintahan ini tidak terlalu besar karena sistem kekerabatan dengan aturan adat istiadatnya sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa sedangkan pada desa dengan ikatan kedaerahan peranan lembaga pemerintahan cukup besar (Wisadirana 2005117) Perubahan dan perkembangan kelembagaan pada desa-desa di Indonesia ditentukan oleh kondisi internal maupun oleh pengaruh eksternal desa Pengaruh eksternal terutama datang dari program-program pembangunan Kondisi internal adalah semua potensi dan akses yang dimiliki desa tersebut dan menjadi faktor penentu dalam beradaptasi terhadap proses sosial umum Diferensiasi kelembagaan menjadi lebih berkembang setelah era pembangunan dimana Pemerintah melalui berbagai departemennya semakin meningkatkan intervensinya terhadap proses perkembangan pembangunan desa (Rahardjo 1999215) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

a peningkatan pelayanan masyarakat

b peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

c pengembangan kemitraan

d pemberdayaan masyarakat

e pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Pada jajaran pemerintahan desa dan masyarakat desa dijumpai banyak kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri daripada lembaga tersebut umpamanya lembaga keagamaan lembaga kepemudaan olah raga kesenian arisan kesukuan dan lain sebagainya Berikut ini adalah beberapa jenis kelembagaan yang terdapat di berbagai desa di Indonesia yaitu a) Lembaga Musyawarah Desa (LMD) terdapat di desa swadaya swakarya dan swasembada

b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (desa swadaya swakarya dan swasembada)

c) Rukun Tetangga Rukun Kampung - RTRW (desa swadaya swakarya dan swasembada)

d) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga - PKK (desa swakarya dan swasembada)

e) Perhimpunan Pemakai Air (desa swakarya dan swasembada)

f) Koperasi Unit Desa ndash KUDBUD dan sebagainya (desa swakarya dan swasembada)

g) Majelis ulama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya (desa swasembada)

h) Perkumpulan kematian (desa swasembada)

i) Himpunan Kerukunan Tani Indoonesia (desa swasembada)

j) Lembaga Sosial Kampung ndash LSK dan sebagainya (desa swasembada)

(Jayadinata 2006112) Dalam aktifitas Pemerintah desa keberadaan lembaga-lembaga di lingkungan desa membawa pengaruh positif bermanfaat dan sebagai kebutuhan yang tidak terelakkan Sebelumnya telah digarisbawahi bahwa masyarakat dalam setiap aspek kehidupan perlu peran sertanya dimobilisasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan Implementasi konsep peran serta ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua lembaga sosial desa yang telah dibentuk tersebut 22 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia) aspek material dan fisik sampai kepada aspek manajerial Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya ekonomi politik keamanan dan lingkungan Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris yakni empowerment yang mempunyai makna dasar lsquopemberdayaanrsquo dimana lsquodayarsquo bermakna kekuatan (power) Bryant amp White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat kurang mampu Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk

meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adilyakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh Sementara Freire (Sutrisno 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif (wwwpemberdayaancom) Konsep lain menurut Widjaja (200323) menyatakan bahwa pemberdayaaan mempunyai makna mengembangkan memandirikan menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan Makna lainnya adalah melindungi membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan kemandirian dan kesejahteraan Menurut Hikmat (20013) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri partisipasi jaringan kerja dan keadilan Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yakni primer dan sekunder Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya

(wwwpemberdayaancom) Sumodiningrat (2007) memandang pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan Konsepsi ini sesuai dengan dasar pemikiran pemberian otonomi oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana dikatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat Pemberdayaan memuat konsep pembangunan yang diawali dari kebutuhan masyarakat (bottom up) yang dalam kajian sehari-hari yang berorientasi dalam hal kesejahteraan masyarakat Pemberdayaan pada hakikatnya mempunyai dua makna spesifik pertama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan Kedua yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri (Widjaya 2003 23) Berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah akan jauh lebih efektif jika dilakukan di tengah masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat Program infrastruktur pedesaan misalnya jalan melibatkan partisipasi penduduk

desa secara maksimal dan demikian dana pemerintah tidak saja akan terbebas dari kemungkinan disalahgunakan masyarakat sendiri akan memberikan sumbangan ide tenaga maupun sumbangan bentuk lainnya guna memaksimalkan pekerjaan pemerintah di kampung mereka Dengan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha menempuhkan dan memandirikan masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya profil keberdayaan masyarakat yakni melekatnya unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tahan dan kekuatankemampuan membangun diri dan lingkungannya Maka dari itu aspek-aspek pokok pemberdayaan masyarakat adalah a Membangun suasana kondusif yaitu adanya iklim atau kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat b Support potensi yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian (hibah) input berupa bantuan keuangan kelembagaan dan pembangunan sarana ataupun prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat c Proteksi yaitu melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat (yang lemah) untuk mencegah kompetisi yang tidak seimbang (wwwpemberdayaancom)

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis Pada tingkat ideologis pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up antara growth strategy dan people

centered strategy Sedangkan di tingkat praksis proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) (Usman 2003 313-316) Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada dan mampu ikut sertaberpartisipasi Selain itu dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan namun dalam penerapannya memang disadari bahwa tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar Watson dalam buku ldquoPlanning of Changerdquo edisi kedua menggambarkan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan) Hal ini tentunya akan terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas 1) Kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity to norms) Norma dalam suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tersebut Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis lsquomengikatrsquo sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu Pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaharuan) yang ingin diwujudkan

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja tetapi berbagai sistem yang saling menyatu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman

3) Kelompok kepentingan (vested interest) Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan dalam masyarakat adalah adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pengembangan masyarakat

4) Penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders) (Usman 2003 313-316)

23 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mana merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Isi dari Keputusan Presiden tersebut yakni ldquoPemerintah PropinsiKabupatenKota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga kemasyarakatan di daerahnyardquo Salah satu lembaga yang penting adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

a peningkatan pelayanan masyarakat

b peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

c pengembangan kemitraan

d pemberdayaan masyarakat

e pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Pada jajaran pemerintahan desa dan masyarakat desa dijumpai banyak kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri daripada lembaga tersebut umpamanya lembaga keagamaan lembaga kepemudaan olah raga kesenian arisan kesukuan dan lain sebagainya Berikut ini adalah beberapa jenis kelembagaan yang terdapat di berbagai desa di Indonesia yaitu a) Lembaga Musyawarah Desa (LMD) terdapat di desa swadaya swakarya dan swasembada

b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (desa swadaya swakarya dan swasembada)

c) Rukun Tetangga Rukun Kampung - RTRW (desa swadaya swakarya dan swasembada)

d) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga - PKK (desa swakarya dan swasembada)

e) Perhimpunan Pemakai Air (desa swakarya dan swasembada)

f) Koperasi Unit Desa ndash KUDBUD dan sebagainya (desa swakarya dan swasembada)

g) Majelis ulama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya (desa swasembada)

h) Perkumpulan kematian (desa swasembada)

i) Himpunan Kerukunan Tani Indoonesia (desa swasembada)

j) Lembaga Sosial Kampung ndash LSK dan sebagainya (desa swasembada)

(Jayadinata 2006112) Dalam aktifitas Pemerintah desa keberadaan lembaga-lembaga di lingkungan desa membawa pengaruh positif bermanfaat dan sebagai kebutuhan yang tidak terelakkan Sebelumnya telah digarisbawahi bahwa masyarakat dalam setiap aspek kehidupan perlu peran sertanya dimobilisasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan Implementasi konsep peran serta ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua lembaga sosial desa yang telah dibentuk tersebut 22 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia) aspek material dan fisik sampai kepada aspek manajerial Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya ekonomi politik keamanan dan lingkungan Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris yakni empowerment yang mempunyai makna dasar lsquopemberdayaanrsquo dimana lsquodayarsquo bermakna kekuatan (power) Bryant amp White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat kurang mampu Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk

meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adilyakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh Sementara Freire (Sutrisno 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif (wwwpemberdayaancom) Konsep lain menurut Widjaja (200323) menyatakan bahwa pemberdayaaan mempunyai makna mengembangkan memandirikan menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan Makna lainnya adalah melindungi membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan kemandirian dan kesejahteraan Menurut Hikmat (20013) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri partisipasi jaringan kerja dan keadilan Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yakni primer dan sekunder Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya

(wwwpemberdayaancom) Sumodiningrat (2007) memandang pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan Konsepsi ini sesuai dengan dasar pemikiran pemberian otonomi oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana dikatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat Pemberdayaan memuat konsep pembangunan yang diawali dari kebutuhan masyarakat (bottom up) yang dalam kajian sehari-hari yang berorientasi dalam hal kesejahteraan masyarakat Pemberdayaan pada hakikatnya mempunyai dua makna spesifik pertama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan Kedua yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri (Widjaya 2003 23) Berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah akan jauh lebih efektif jika dilakukan di tengah masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat Program infrastruktur pedesaan misalnya jalan melibatkan partisipasi penduduk

desa secara maksimal dan demikian dana pemerintah tidak saja akan terbebas dari kemungkinan disalahgunakan masyarakat sendiri akan memberikan sumbangan ide tenaga maupun sumbangan bentuk lainnya guna memaksimalkan pekerjaan pemerintah di kampung mereka Dengan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha menempuhkan dan memandirikan masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya profil keberdayaan masyarakat yakni melekatnya unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tahan dan kekuatankemampuan membangun diri dan lingkungannya Maka dari itu aspek-aspek pokok pemberdayaan masyarakat adalah a Membangun suasana kondusif yaitu adanya iklim atau kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat b Support potensi yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian (hibah) input berupa bantuan keuangan kelembagaan dan pembangunan sarana ataupun prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat c Proteksi yaitu melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat (yang lemah) untuk mencegah kompetisi yang tidak seimbang (wwwpemberdayaancom)

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis Pada tingkat ideologis pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up antara growth strategy dan people

centered strategy Sedangkan di tingkat praksis proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) (Usman 2003 313-316) Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada dan mampu ikut sertaberpartisipasi Selain itu dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan namun dalam penerapannya memang disadari bahwa tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar Watson dalam buku ldquoPlanning of Changerdquo edisi kedua menggambarkan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan) Hal ini tentunya akan terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas 1) Kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity to norms) Norma dalam suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tersebut Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis lsquomengikatrsquo sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu Pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaharuan) yang ingin diwujudkan

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja tetapi berbagai sistem yang saling menyatu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman

3) Kelompok kepentingan (vested interest) Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan dalam masyarakat adalah adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pengembangan masyarakat

4) Penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders) (Usman 2003 313-316)

23 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mana merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Isi dari Keputusan Presiden tersebut yakni ldquoPemerintah PropinsiKabupatenKota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga kemasyarakatan di daerahnyardquo Salah satu lembaga yang penting adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

i) Himpunan Kerukunan Tani Indoonesia (desa swasembada)

j) Lembaga Sosial Kampung ndash LSK dan sebagainya (desa swasembada)

(Jayadinata 2006112) Dalam aktifitas Pemerintah desa keberadaan lembaga-lembaga di lingkungan desa membawa pengaruh positif bermanfaat dan sebagai kebutuhan yang tidak terelakkan Sebelumnya telah digarisbawahi bahwa masyarakat dalam setiap aspek kehidupan perlu peran sertanya dimobilisasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan Implementasi konsep peran serta ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua lembaga sosial desa yang telah dibentuk tersebut 22 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia) aspek material dan fisik sampai kepada aspek manajerial Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya ekonomi politik keamanan dan lingkungan Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris yakni empowerment yang mempunyai makna dasar lsquopemberdayaanrsquo dimana lsquodayarsquo bermakna kekuatan (power) Bryant amp White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat kurang mampu Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk

meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adilyakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh Sementara Freire (Sutrisno 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif (wwwpemberdayaancom) Konsep lain menurut Widjaja (200323) menyatakan bahwa pemberdayaaan mempunyai makna mengembangkan memandirikan menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan Makna lainnya adalah melindungi membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan kemandirian dan kesejahteraan Menurut Hikmat (20013) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri partisipasi jaringan kerja dan keadilan Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yakni primer dan sekunder Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya

(wwwpemberdayaancom) Sumodiningrat (2007) memandang pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan Konsepsi ini sesuai dengan dasar pemikiran pemberian otonomi oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana dikatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat Pemberdayaan memuat konsep pembangunan yang diawali dari kebutuhan masyarakat (bottom up) yang dalam kajian sehari-hari yang berorientasi dalam hal kesejahteraan masyarakat Pemberdayaan pada hakikatnya mempunyai dua makna spesifik pertama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan Kedua yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri (Widjaya 2003 23) Berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah akan jauh lebih efektif jika dilakukan di tengah masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat Program infrastruktur pedesaan misalnya jalan melibatkan partisipasi penduduk

desa secara maksimal dan demikian dana pemerintah tidak saja akan terbebas dari kemungkinan disalahgunakan masyarakat sendiri akan memberikan sumbangan ide tenaga maupun sumbangan bentuk lainnya guna memaksimalkan pekerjaan pemerintah di kampung mereka Dengan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha menempuhkan dan memandirikan masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya profil keberdayaan masyarakat yakni melekatnya unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tahan dan kekuatankemampuan membangun diri dan lingkungannya Maka dari itu aspek-aspek pokok pemberdayaan masyarakat adalah a Membangun suasana kondusif yaitu adanya iklim atau kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat b Support potensi yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian (hibah) input berupa bantuan keuangan kelembagaan dan pembangunan sarana ataupun prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat c Proteksi yaitu melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat (yang lemah) untuk mencegah kompetisi yang tidak seimbang (wwwpemberdayaancom)

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis Pada tingkat ideologis pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up antara growth strategy dan people

centered strategy Sedangkan di tingkat praksis proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) (Usman 2003 313-316) Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada dan mampu ikut sertaberpartisipasi Selain itu dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan namun dalam penerapannya memang disadari bahwa tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar Watson dalam buku ldquoPlanning of Changerdquo edisi kedua menggambarkan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan) Hal ini tentunya akan terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas 1) Kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity to norms) Norma dalam suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tersebut Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis lsquomengikatrsquo sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu Pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaharuan) yang ingin diwujudkan

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja tetapi berbagai sistem yang saling menyatu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman

3) Kelompok kepentingan (vested interest) Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan dalam masyarakat adalah adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pengembangan masyarakat

4) Penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders) (Usman 2003 313-316)

23 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mana merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Isi dari Keputusan Presiden tersebut yakni ldquoPemerintah PropinsiKabupatenKota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga kemasyarakatan di daerahnyardquo Salah satu lembaga yang penting adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adilyakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh Sementara Freire (Sutrisno 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif (wwwpemberdayaancom) Konsep lain menurut Widjaja (200323) menyatakan bahwa pemberdayaaan mempunyai makna mengembangkan memandirikan menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan Makna lainnya adalah melindungi membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan kemandirian dan kesejahteraan Menurut Hikmat (20013) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri partisipasi jaringan kerja dan keadilan Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yakni primer dan sekunder Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya

(wwwpemberdayaancom) Sumodiningrat (2007) memandang pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan Konsepsi ini sesuai dengan dasar pemikiran pemberian otonomi oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana dikatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat Pemberdayaan memuat konsep pembangunan yang diawali dari kebutuhan masyarakat (bottom up) yang dalam kajian sehari-hari yang berorientasi dalam hal kesejahteraan masyarakat Pemberdayaan pada hakikatnya mempunyai dua makna spesifik pertama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan Kedua yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri (Widjaya 2003 23) Berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah akan jauh lebih efektif jika dilakukan di tengah masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat Program infrastruktur pedesaan misalnya jalan melibatkan partisipasi penduduk

desa secara maksimal dan demikian dana pemerintah tidak saja akan terbebas dari kemungkinan disalahgunakan masyarakat sendiri akan memberikan sumbangan ide tenaga maupun sumbangan bentuk lainnya guna memaksimalkan pekerjaan pemerintah di kampung mereka Dengan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha menempuhkan dan memandirikan masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya profil keberdayaan masyarakat yakni melekatnya unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tahan dan kekuatankemampuan membangun diri dan lingkungannya Maka dari itu aspek-aspek pokok pemberdayaan masyarakat adalah a Membangun suasana kondusif yaitu adanya iklim atau kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat b Support potensi yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian (hibah) input berupa bantuan keuangan kelembagaan dan pembangunan sarana ataupun prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat c Proteksi yaitu melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat (yang lemah) untuk mencegah kompetisi yang tidak seimbang (wwwpemberdayaancom)

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis Pada tingkat ideologis pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up antara growth strategy dan people

centered strategy Sedangkan di tingkat praksis proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) (Usman 2003 313-316) Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada dan mampu ikut sertaberpartisipasi Selain itu dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan namun dalam penerapannya memang disadari bahwa tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar Watson dalam buku ldquoPlanning of Changerdquo edisi kedua menggambarkan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan) Hal ini tentunya akan terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas 1) Kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity to norms) Norma dalam suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tersebut Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis lsquomengikatrsquo sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu Pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaharuan) yang ingin diwujudkan

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja tetapi berbagai sistem yang saling menyatu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman

3) Kelompok kepentingan (vested interest) Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan dalam masyarakat adalah adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pengembangan masyarakat

4) Penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders) (Usman 2003 313-316)

23 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mana merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Isi dari Keputusan Presiden tersebut yakni ldquoPemerintah PropinsiKabupatenKota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga kemasyarakatan di daerahnyardquo Salah satu lembaga yang penting adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

(wwwpemberdayaancom) Sumodiningrat (2007) memandang pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan Konsepsi ini sesuai dengan dasar pemikiran pemberian otonomi oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana dikatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat Pemberdayaan memuat konsep pembangunan yang diawali dari kebutuhan masyarakat (bottom up) yang dalam kajian sehari-hari yang berorientasi dalam hal kesejahteraan masyarakat Pemberdayaan pada hakikatnya mempunyai dua makna spesifik pertama yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan Kedua yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri (Widjaya 2003 23) Berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah akan jauh lebih efektif jika dilakukan di tengah masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat Program infrastruktur pedesaan misalnya jalan melibatkan partisipasi penduduk

desa secara maksimal dan demikian dana pemerintah tidak saja akan terbebas dari kemungkinan disalahgunakan masyarakat sendiri akan memberikan sumbangan ide tenaga maupun sumbangan bentuk lainnya guna memaksimalkan pekerjaan pemerintah di kampung mereka Dengan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha menempuhkan dan memandirikan masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya profil keberdayaan masyarakat yakni melekatnya unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tahan dan kekuatankemampuan membangun diri dan lingkungannya Maka dari itu aspek-aspek pokok pemberdayaan masyarakat adalah a Membangun suasana kondusif yaitu adanya iklim atau kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat b Support potensi yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian (hibah) input berupa bantuan keuangan kelembagaan dan pembangunan sarana ataupun prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat c Proteksi yaitu melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat (yang lemah) untuk mencegah kompetisi yang tidak seimbang (wwwpemberdayaancom)

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis Pada tingkat ideologis pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up antara growth strategy dan people

centered strategy Sedangkan di tingkat praksis proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) (Usman 2003 313-316) Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada dan mampu ikut sertaberpartisipasi Selain itu dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan namun dalam penerapannya memang disadari bahwa tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar Watson dalam buku ldquoPlanning of Changerdquo edisi kedua menggambarkan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan) Hal ini tentunya akan terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas 1) Kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity to norms) Norma dalam suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tersebut Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis lsquomengikatrsquo sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu Pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaharuan) yang ingin diwujudkan

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja tetapi berbagai sistem yang saling menyatu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman

3) Kelompok kepentingan (vested interest) Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan dalam masyarakat adalah adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pengembangan masyarakat

4) Penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders) (Usman 2003 313-316)

23 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mana merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Isi dari Keputusan Presiden tersebut yakni ldquoPemerintah PropinsiKabupatenKota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga kemasyarakatan di daerahnyardquo Salah satu lembaga yang penting adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

desa secara maksimal dan demikian dana pemerintah tidak saja akan terbebas dari kemungkinan disalahgunakan masyarakat sendiri akan memberikan sumbangan ide tenaga maupun sumbangan bentuk lainnya guna memaksimalkan pekerjaan pemerintah di kampung mereka Dengan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha menempuhkan dan memandirikan masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya profil keberdayaan masyarakat yakni melekatnya unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tahan dan kekuatankemampuan membangun diri dan lingkungannya Maka dari itu aspek-aspek pokok pemberdayaan masyarakat adalah a Membangun suasana kondusif yaitu adanya iklim atau kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat b Support potensi yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian (hibah) input berupa bantuan keuangan kelembagaan dan pembangunan sarana ataupun prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat c Proteksi yaitu melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat (yang lemah) untuk mencegah kompetisi yang tidak seimbang (wwwpemberdayaancom)

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis Pada tingkat ideologis pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up antara growth strategy dan people

centered strategy Sedangkan di tingkat praksis proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) (Usman 2003 313-316) Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada dan mampu ikut sertaberpartisipasi Selain itu dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan namun dalam penerapannya memang disadari bahwa tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar Watson dalam buku ldquoPlanning of Changerdquo edisi kedua menggambarkan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan) Hal ini tentunya akan terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas 1) Kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity to norms) Norma dalam suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tersebut Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis lsquomengikatrsquo sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu Pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaharuan) yang ingin diwujudkan

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja tetapi berbagai sistem yang saling menyatu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman

3) Kelompok kepentingan (vested interest) Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan dalam masyarakat adalah adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pengembangan masyarakat

4) Penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders) (Usman 2003 313-316)

23 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mana merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Isi dari Keputusan Presiden tersebut yakni ldquoPemerintah PropinsiKabupatenKota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga kemasyarakatan di daerahnyardquo Salah satu lembaga yang penting adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

centered strategy Sedangkan di tingkat praksis proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi Maka konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development) (Usman 2003 313-316) Untuk mempercepat ketertinggalan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada dan mampu ikut sertaberpartisipasi Selain itu dalam proses menuju desa yang otonom pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan namun dalam penerapannya memang disadari bahwa tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar Watson dalam buku ldquoPlanning of Changerdquo edisi kedua menggambarkan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan) Hal ini tentunya akan terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas 1) Kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity to norms) Norma dalam suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tersebut Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis lsquomengikatrsquo sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu Pada titik tertentu norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaharuan) yang ingin diwujudkan

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja tetapi berbagai sistem yang saling menyatu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman

3) Kelompok kepentingan (vested interest) Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan dalam masyarakat adalah adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pengembangan masyarakat

4) Penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders) (Usman 2003 313-316)

23 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mana merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Isi dari Keputusan Presiden tersebut yakni ldquoPemerintah PropinsiKabupatenKota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga kemasyarakatan di daerahnyardquo Salah satu lembaga yang penting adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

2) Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence) Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja tetapi berbagai sistem yang saling menyatu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman

3) Kelompok kepentingan (vested interest) Salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan dalam masyarakat adalah adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan berbeda dengan tujuan pengembangan masyarakat

4) Penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders) (Usman 2003 313-316)

23 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mana merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Isi dari Keputusan Presiden tersebut yakni ldquoPemerintah PropinsiKabupatenKota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga kemasyarakatan di daerahnyardquo Salah satu lembaga yang penting adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

Pada tiap desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM dan merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat dimana lembaga tersebut dibentuk Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam upaya memerdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa adalah segala hal-hal yang disusun atas kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan Sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani pemerintahan desa dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial penyuluhan keagamaan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah desa bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan Antara lembaga satu dengan yang lain yang terdapat di desa akan saling membantu dalam mengatasi masalah di lingkungan desa Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003 116)

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

24 Partisipasi Masyarakat Menurut Craig and Mayo (dalam Hikmat 2003) bahwa partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu Dengan kata lain mustahil kita berbicara partisipasi masyarakat tanpa diawali dengan diskusi pemberdayaan Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan Masyarakat yang dikenal ldquotidak berdayardquo perlu untuk dibuat ldquoberdayardquo dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi programproyek yang dilaksanakan

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

Dalam partisipasi terkandung pengertian bahwa seseorang bisa terlibat (berpartisipasi) sesuai dengan relevansinya misalnya keahliannya kepentingan (masalahnya) ataupun tingkat kemampuannya Atau dengan kata lain seseorang dapat berpartisipasi secara parsial dalam pengertian hanya terlibat dalam salah-satu atau beberapa aktivitas saja atau berpartisipasi secara prosesial dalam pengertian dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir dari aktivitas dimaksudkan (Kaho 2007130) Agar mampu berpartisipasi seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain Kemampuan setiap orang jelas akan berbeda-beda dalam berpartisipasi Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana partisipasi seseorang dan pada akhirnya muncul partisipasi kelompok akan bisa ditumbuhkan dengan dorongan dari dalam dirinya atau dengan dorongan orang lain yang selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan kelompok tersebut Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki kapital sosial yaitu jaringan kerja aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara norma atau aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak Dalam partisipasi (konteks organisasi) yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban Kapital sosial merupakan wahana memungkinkan terjadinya pertukaran tersebut Kapital sosial adalah nilai-nilai dalam struktur sosial yang dapat digunakan

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

untuk mencapai kepentingan aktor George Homans (1987) menyebutkan bahwa ldquobagi semua tindakan yang dilakukan orang semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan semakin cenderung orang tersebut melakukan tindakan tersebutrdquo Proposisi ini dapat diartikan bahwa semakin sering seseorang memperoleh imbalan karena mengikuti kegiatan desa kelompok atau suatu organisasi maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan tindakan tersebut Agar seseorang aktif dalam suatu kegiatan maka harus dijamin bahwa keaktifannya tersebut akan memperoleh imbalan atau manfaat (Saragi 200451) Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan partisipasi masyarakat memainkan peranan penting Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan ldquoPembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negarardquo Masyarakat dapat berpartisipasi pada beberapa tahap terutama dalam pembangunan yakni pada tahap inisiasi legitimasi dan eksekusi Atau dengan kata lain pada tahap decision making implementation benefit dan tahap evaluasi Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo ldquoPertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaanhellip Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilanrdquo (Kaho 2007126)

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya Dalam hal ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar Sebenarnya jika masyarakat dilibatkan secara penuh mereka juga mempunyai potensi tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Hikmat (200323-24) bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber daya alam maupun dari semuber daya sosial dan budaya Masyarakat memiliki kekuatan bila digali dan disalurkan akan menjadi energi besar untuk pengentasan kemiskinan Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada masyarakat inilah yan menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat Dari pendapat yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni 1 Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

2 Partisipasi dalam pelaksanaan

3 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4 Partisipasi dalam evaluasi (Kaho 2007126)

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

21 Pengertian EfektivitasEfektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahliandan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan Menurut Drucker(197844) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secaraempiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan Efektivitas berkaitanerat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yanglebih baik sesuai dangan tujuan semula Sementara itu menurut Bernard (dalamGybson 1997 56) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersamadimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitasEfektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknyasuatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 200522) yang dapat dilihat dari1048707 Kemampuan memecahkan masalah keefektifan tindakan dapat diukur darikemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dariberbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebutdilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan1048707 Pencapaian tujuan efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainyasuatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secaranyataKriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyaditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi jugaditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan hal tersebut untukmeminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yangberbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D 200522)22 Pemberdayaan Masyarakat221 Konsep PemberdayaanPemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris power diartikansebagai kekuasaan atau kekuatan Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalahpeningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyatatas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modalSedangkan Pranarka dan Vidhyandika (199656) menjelaskan pemberdayaan adalahupaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakinefektif secara struktural baik di dalam kehidupan keluarga masyarakat negararegional internasional maupun dalam bidang politik ekonomi dan lainsebagainyaSelain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaanyang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politisdan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadapproses dan hasil-hasil pembangunan Menurut Robert Dahl (198350)pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrolManusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadapkeputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya Sementara Hulme danTurner (1990214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinyasuatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yangtidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secaralokal maupun nasional Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dankolektif Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungankekuasaan kekuatan yang berubah antar individu kelompok dan lembagaMenurut Talcot Parsons (dalam Prijono 199664-65) power merupakan

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat sedangkan power dalam empowermentadalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasaldari bawah Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah yaitu melepaskan belenggukemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalamstruktur kekuasaan Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upayapemberdayaan Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan masyarakatPemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaanpowerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan) tidak berdayatidak mampu menolong diri sendiri kehilangan kemampuan untuk mengendalikankehidupan sendiri (Prijono 199654) Selain itu pemberdayaan adalah sebuahproses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagipengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalembagayang mempengaruhi kehidupannyaKonsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilanpengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al 1994 106)Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungansebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (198465) dari penelitiannya yaitu(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif (2) Kondisi pemahaman yanglebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis dan (3) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompokGrand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacupada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai adaperbedaan kelas semisal majikan dan buruh distribusi pendapatan yang tidakmerata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan(Prijono 199654-55)222 Paradigma Community Development dan Community EmpowermentUntuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi pendekatan partisipasimasyarakat dikembangkan dalam community development Menurut Abbot(199612-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yangberperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadimodern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhanekonominya Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakatmerupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisikemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnyaLebih lanjut (Abbot 199616-17) menyatakan bahwa pengembanganmasyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality) konflik dan hubunganpengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannyarendah Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan dimanateori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antarnegara yang timpang utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran(tidak maju) Menurut Abbot (1996 20) dari teori ketergantungan munculpemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan yang pada akhirnya membentuksebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagaiteori keadilan (conscientisacion theory)Pengembangan masyarakat (community development) digunakan sebagaipendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi sedangkan

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan pendekatandalam konteks teori ketergantungan (dependency theory)

Prinsip dan Dasar Pemberdayaan MasyarakatPrinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakatmenurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno 200518) ada lima macam yaitu1) Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan danpara stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudianmengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya2) Partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaandalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan3) Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruhlapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapatditerima secara sosial dan ekonomi4) Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal regional dannasional5) Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaanSedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkanmasyarakat khususnya kaum miskin kaum lemah dan kelompok terpinggirkanmenciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembagapengembangan memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secarakeberlanjutan mengurangi ketergantungan membagi kekuasaan dan tanggungjawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan(Delivery dalam Sutrisno 200517)224 Proses dan Upaya Pemberdayaan MasyarakatMenurut Suharto (200659) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuanSebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individuindividuyang mengalami kemiskinan Sebagai tujuan maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosialyaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuandan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisikekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikanaspirasi mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial danmandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya Pengertian pemberdayaansebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilanpemberdayaanProses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif(kelompok) Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasiatau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasiekonomi maka kemampuan individu ldquosenasibrdquo untuk saling berkumpul dalam suatukelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif(Friedman 1993) Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi didalam kelompoknya masing-masing yaitu individu dalam kelompok belajar untukmendeskripsikan suatu situasi mengekspresikan opini dan emosi mereka ataudengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

kemudian mencari solusinyaMenurut United Nations (195683-92 dalam Tampubolon 2006) prosesprosespemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut(1) Getting to know the local community Mengetahui karakteristik masyarakatsetempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristikyang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya Mengetahuiartinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balikantara petugas dengan masyarakat(2) Gathering knowledge about the local community Mengumpulkan pengetahuanyang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat Pengetahuantersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurutumur sex pekerjaan tingkat pendidikan status sosial ekonomi termasukpengetahuan tentang nilai sikap ritual dan custom jenis pengelompokan sertafaktor kepemimpinan baik formal maupun informal(3) Identifying the local leaders Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasiaapabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinantokoh-tokoh masyarakatsetempat Untuk itu faktor the local leaders harus selau diperhitungkankarena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat(4) Stimulating the community to realize that it has problems Di dalam masyarakatyang terikat terhadap adat kebiasaan sadar atau tidak sadar mereka tidakmerasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan Karena itumasyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punyamasalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi(5) Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermaknamerangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskanpemecahannya dalam suasana kebersamaan(6) Helping people to identify their most pressing problems Masyarakat perludiberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang palingmenekan Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakanpemecahannya(7) Fostering self-confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalahmembangun rasa percaya diri masyarakat Rasa percaya diri merupakan modalutama masyarakat untuk berswadaya(8) Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untukmenetapkan suatu program yang akan dilakukan Program action tersebut perluditetapkan menurut skala prioritas yaitu rendah sedang dan tinggi Tentunyaprogram dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukanpelaksanaannya(9) Recognition of strengths and resources Memberdayakan masyarakat berartimembuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatandan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkanpermasalahan dan memenuhi kebutuhannya(10) Helping people to continue to work on solving their problems Pemberdayaanmasyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan Karena itumasyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnyasecara kontinyu(11)Increasing peoples ability for self-help Salah satu tujuan pemberdayaanmasyarakat adalan tumbuhnya kemandirian masyarakat Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri Untuk ituperlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadayaIde menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendirimendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment) Menurut Oakleydan Marsden 1984 proses pemberdayaan mengandung dua kecendrunganPertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakatagar individu menjadi lebih berdaya Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upayamembangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melaluiorganisasi Kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan padaproses menstimulasi mendorong atau memotivasi individu agar mempunyaikemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihanhidupnya melalui proses dialogMenurut Kartasasmita (199519) upaya memberdayakan rakyat harusdilakukan melalui tiga cara1 Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untukberkembang Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memilikipotensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakanupaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasidan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupayauntuk mengembangkannya2 Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkahnyata menampung berbagai masukan menyediakan sarana danprasarana baik fisik (irigasi jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah danfasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawahTerbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdayaseperti tersedianya lembaga pendanaan pelatihan dan pemasaran di pedesaan3 Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah Dalam prosespemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah ataumakin terpinggirkan menghadapi yang kuat Oleh karena itu perlindungan danpemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaanmasyarakat Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untukmencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yanglemah225 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan MasyarakatTeknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihakkarena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dariluar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan Kegagalan tersebutbiasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down)sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakatyang sesungguhnya Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakatdidayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan katalain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktifMenurut Adimihardja dan Harry (2001 15) konsep gerakan pemberdayaanmasyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasimasyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (darioleh dan untuk masyarakat) dan salah satu cara yang dipakai dalam teknikpemberdayaan ialah Participatory Rural Appraisal (PRA) Lebih lanjut Harry

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapaaspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan seperti (1) Perumusan konsep (2)Penyusunan model (3) Proses perencanaan (4) Pemantauan dan penilaian hasilpelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaanMenurut Wahab dkk (2002 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapatdilakukan dalam empowerment yaitu1 The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusiadan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dankemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakatdalam pendekatan centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensilokal masyarakat2 The development approach pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkanproyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dankeberdayaan masyarakat3 The empowerment approach pendekatan yang melihat bahwa kemiskinansebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatihrakyat untuk mengatasi ketidakberdayaanSedangkan Ross (198777-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatanpemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalampembangunan yaitu1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat the single function adalah programatau teknik pembangunan keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunandari luar masyarakat Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon darimasyarakat karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasiprakarsa masyarakat tidak berkembang2) Pola pendekatan the multiple approach dimana sebuah tim ahli dari luarmelaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapimasyarakat Pola ini juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secaraoptimum karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar3) Pola pendekatan the inner resources approach sebagai pola yang paling efektifuntuk memberdayakan masyarakat Pola ini menekankan pentingnyamerangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginandan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintahdan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka Pola ini mendidikmasyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yangdihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka milikiSedangkan menurut Suharto (1997218-219) pelaksanaan proses danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapanpendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu1 Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensimasyarakat berkembang secara optimal Pemberdayaan harus mampumembebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yangmenghambat2 Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannyaPemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenapkemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian3 Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persainganyang tidak seimbang (apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah danmencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemahPemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dandominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil4 Penyokongan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampumenjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya Pemberdayaan harusmampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yangsemakin lemah dan terpinggirkan5 Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalammasyarakat Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dankeseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatanberusaha226 Tahapan Pemberdayaan MasyarakatSulistiyani (200483-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangkapemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap Tahap-tahap yangharus dilalui tersebut meliputi 1 Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pedulisehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri2 Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapanketrampilanagar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehinggadapat mengambil peran di dalam pembangunan3 Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan-ketrampilan sehinggaterbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirianSelanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melaluipemberdayaan tersebut dalam tabel di bawah ini TABEL II1TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKATTAHAPANAFEKTIFTAHAPANKOGNITIFTAHAPANPSIKOMOTORIKTAHAPANKONATIFBelum merasa sadardan peduliBelum memilikiwawasanpengetahuanBelum memilikiketrampilan dasarTidak berperilakumembangunTumbuh rasakesadaran dankepedulianMenguasaipengetahuan dasarMenguasai

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

ketrampilan dasarBersedia terlibat dalampembangunanMemupuk semangatkesadaran dankepedulianMengembangkanpengetahuan dasarMengembangkanketrampilan dasarBerinisiatif untukmengambil peran dalampembangunanMerasa membutuhkankemandirianMendalamipengetahuan padatingkat lebih tinggiMemperkaya variasiketrampilanBerposisi secara mandiriuntuk membangun diridan lingkunganSumber Sulistiyani 2004

227 Elemen-elemen Pemberdayaan MasyarakatMenurut Bartle (2002) ada 16 (enam belas) elemen kekuatan ataupemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai prosespemberdayaan masyarakat yaitu1) Mendahulukan kepentingan umum yaitu porsi dan tingkat kesiapan individumengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruhmasyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan kemanusiaan individupengorbanan personal kebanggaan masyarakat saling mendukung setiaperduli persahabatan persaudaraan)2) Kesamaan nilai yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilaikhususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikankepentingan anggota dalam masyarakat3) Layanan masyarakat yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan pasar airminum jalur pendidikan layanan kesehatan) yang dipelihara secaraberkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitasdan layanan4) Komunikasi dalam masyarakat dan diantara masyarakat dengan pihak luarKomunikasi termasuk jalan metode elektronika (seperti telpon radio TVinternet) media cetak (koran majalah buku) jaringan kerja bahasa yang dapatsaling dimengerti kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasisecara umum5) Percaya diri meskipun percaya diri diekspresikan secara individual namunseberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakatmisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapansikap positif keinginan motivasi diri antusiasme optimisme mandirikeinginan untuk memperjuangkan haknya menghindari sikap masa bodoh danpasrah dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai6) Keterkaitan (politis dan administrative) suatu lingkungan yang mendukung

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasionalhukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai danteknisi sipil sebaik peraturan dan prosedur pemerintah) dan lingkungan hukum7) Informasi kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi tingkatkepedulian pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individudan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif danberguna tidak sekedar volume dan besaran8) Rintangan pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan pelatihanmanajemen munculnya kepedulian rangsangan) apakah ditujukan padaperkuatan masyarakat Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkantingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat atau menantang masyarakatuntuk bertindak menjadi lebih kuat Dan apakah rintangan itu bersifatberkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan olehpendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda darimasyarakat itu sendiri9) Kepemimpinan pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan pengaruh dankemampuan untuk mengerakkan masyarakat Pemimpin yang paling efektif danberkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat memilikikedudukan dan penentu kebijakan Pemimpin harus memiliki keahliankemauan kejujuran dan beberapa karisma10) Jaringan kerja tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahuiApakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahuiorang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakansumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secarakeseluruhan Serta memanfaatkan hubungan potensi dan kebenaran dalammasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat11) Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu melainkanhingga integritas organisasi struktur prosedur pengambilan keputusan prosesefektifitas divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi12) Kekuatan politik tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalampengambilan keputusan daerah dan nasional Namun sebagai individu yangmemiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat sehingga masyarakatmemiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional13) Keahlian kemampuan (kemampuan teknis kemampuan manajemenkemampuan berorganisasi kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan olehindividu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga merekamampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan14) Kepercayaan tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakattehadap sesamanya khususnya pemimpin dan abdi masyarakat yangmerupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran ketergantunganketerbukaan transparansi azas kepercayaan) dalam masyarakat15) Keselarasan pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusunmasyarakat meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan(agama kelas status penghasilan usia jenis kelamin adat suku) tingkattoleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu danlainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama suatu rasakesamaan tujuan atau visi perataan nilai16) Kekayaan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumberdaya actual dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang danbermanfaat keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerjatanah peralatan persediaan pengetahuan keahlian)Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas semakin kuatmasyarakat semakin besar kemampuan yang dimilikinya dan semakin berdayamereka23 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan PembangunanMuchdie dkk ed (20013-4) menjelaskan bahwa pembangunan ataupengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaanyang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya dalam hal ini penduduksetempat Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan olehapa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki guna meningkatkankualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain Jadi pengembangan harusdiartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuanuntuk merealisasikannyaSedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografiyang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secarainternal Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu (1) wilayah homogen (2)wilayah nodal (3) wilayah perencanaan dan (4) wilayah administratif(Budiharsono 200114) Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnyaditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik DiIndonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negarapropinsi kabupaten kecamatan atau desaSementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teorimanajemen (Siregar dkk 1987 16-21) maka dalam proses pengelolaan terdapatberbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi 1 Penetapan tujuan (goal setting) yang merupakan tahapan paling awal dalamproses pengelolaan Efektivitas pencapaian tujuan tersebut selain ditentukanoleh kemampuan pengelolaan juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itusendiri yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik realitas terukur danmempunyai batas waktu yang jelas2 Planning sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsimengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatanyang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan3 Staffing dalam proses ini berkenaan dengan rekruitmen penempatan pelatihandan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Pada dasarnyaprinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan padasaat yang tepat (right people right position right time)4 Directing yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yangdimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai denganrencana yang telah dibuat5 Supervising sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatuorganisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut6 Pengendalian (controlling) terhadap penetapan apa yang telah dicapai yaituproses evaluasi kinerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai denganyang telah ditetapkanSarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat Menurut UU No 4 tahun 1992tentang perumahan dan permukiman pengertian prasarana adalah kelengkapandasar fisik suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah (spatial space) sehinggamemungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya Sedangkan saranaadalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelengaraan dan pengembangankehidupan sosial ekonomi dan budayaMenurut Nurmandi (1999 214) jenis prasarana yang termasuk prasaranapublik meliputi jaringan jalan transportasi umum sistem air bersih sistem airlimbah manajemen persampahan jaringan drainase dan pencegahan banjirinstalasi listrik dan telepon Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakanjalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter konstruksi jalandapat berupa jalan perkerasan pasir batu beton aspal maupun paving pada keduasisi jalan dapat dilengkapi dengan saluranSedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluranpematusan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkansebagai saluran pembuang limbah tangga Jenis dari saluran drainase ini sesuaidengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer sekunder dan tersier (DitjenCipta karya Dep PU)Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnyalingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai denganfungsinya Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkankeseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkatkebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayahkawasan pada suatu kawasan tertentu keseimbangan antara kedua hal tersebut akanmengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo 19961)Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspekpengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholderMasyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaanpelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarananamun dalam ruang lingkup yang relatif terbatasDalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami untukpengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdanai beradadalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasaranadapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan WilayahPengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakatyang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapatdi sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengankebutuhan dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yangbersangkutan (Muchdie dkk ed 2001 20)241 Pemberdayaan Masyarakat dalam PembangunanKonsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan memiliki perspektifyang lebih luas Pearse dan Stieffel (dalam Prijono 199663) mengatakan bahwamenghormati kebhinnekaan kekhasan lokal dekonsentrasi kekuatan danpeningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatifHasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istambul Turkitahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegasmenyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan2411 Partisipasi MasyarakatMenurut Parwoto (1997) partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuhpada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satukelompokantar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia makapartisipasi dapat disebut sebagai ldquoFalsafah Pembangunan Indonesiardquo Dengandemikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konseppartisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaituproaktif atau sukarela (tanpa disuruh) adanya kesepakatan yang diambil bersamaoleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebutadanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangandan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsurpihak yang terlibatPenerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudiandisebut sebagai pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yangmelibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintahswasta dan masyarakat yang akan langsung menikmatiterkena akibatpembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konseppartisipasi dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dansekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunanPembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yangberwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstualsehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dariseluruh perencanaan makro Pembangunan partisipatif juga mempertemukanpendekatan dari atas (top-down) dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atasdan pendekatan dari bawah (bottom-up) yang menekankan keputusan di tanganmasyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing Dalampembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yangterlibatPartisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley 1986)adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakatsecara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan danberbagi hasil pembangunan secara adil Demikian juga menurut Panudju (1996)partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakatterutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah mencaripemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan Dengandemikian dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahappembuatan keputusan penerapan keputusan penikmatan hasil dan evaluasi (Cohenamp Uphoff 1980 215-223)Menurut Cooke dan Kothari ed (200237) yang mengacu pada pendapatbeberapa ahli mengemukakan bahwa partisipatori (partisipasi masyarakat)seringkali dibedakan menjadi dua kutub yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataandan pemberdayaan Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untukmencapai hasil proyekkegiatan yang lebih baik sedangkan kutub keduamenekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuanindividu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiriLebih lanjut menurut Soetrisno (1995221) ada dua jenis definisi partisipasiyang beredar dalam masyarakat yaitu definisi pertama adalah definisi yang

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia Definisipartisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagidukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang danditentukan tujuannya oleh perencana Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukurdengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uangmaupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah dan definisikedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunanmerupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakanmelaksanakan melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telahdicapai Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalampembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biayapembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dantujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka Ukuran lain yang dipakaioleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah adatidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkanhasil proyek itu2412 Kapasitas MasyarakatMenurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagiPemerintah Daerah Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeridan Otonomi Daerah (1999-2000) dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagaiberikut rdquoKapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasiatau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannyauntuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien Hal ini harusdidasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (frameworkconditions) dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuantujuanrdquoKapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untukmenghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)Menurut Soenarno (20023) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok)dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakankomunitas dalam pembangunan Keduanya selalu muncul dan pengertiannya salingmengisi dan menggantikan Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunansuatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkatpartisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas Dalam halini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalammemanfaatkan dan mengelola sumberdaya baik alam maupun sosial denganteknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosialkehidupan manusia Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas danketerlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata sumberdayamanusia dan kondisi yang menunjang2413 Perilaku ManusiaPerilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandangsecara behavioristis dan kognitif Secara behavioristis disebutkan bahwa perilakuatau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat daristimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternalmaupun internal Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan olehkeadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untukmenentukan perilakunya sehingga bersifat mekanistis Sementara menurutpandangan secara kognitif yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

stimulus dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukanperilaku yang diambilnya Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsungsecara otomatis tetapi individu mengambil peran dalam menentukanperilakunya(Walgito200313-14)242 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana KemiskinanChambers (1983 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinansebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dariketidakberdayaan (powerlessness) kerapuhan (vulnerability) kelemahan fisik(physical weakness) kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation) SementaraKabeer (1994) berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidakadanya kekuatan sama sekali akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknyahanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahanmenggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka Jadikekuatan itu ada hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkanPendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yangmembedakan kekuasaan (power) menjadi dua dimensi yaitu distributif dangeneratif Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorangatau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain Sedangkandimensi generatif kekuasan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkanmasyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masadepan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri Dimensi generatifkekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginaluntuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untukmemberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka padatingkat local maupun nasionalMengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakanorang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi sosial maupun politikDisamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnyamereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yangdihadapi Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasistruktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskanaspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry2001) Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapatditerjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untukmencari nafkah

Sumber

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

wacana

Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pesselprint send pdf

Senin 11 Februari 2013 | 201700 WIB

PAINAN Februari 2013

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari

Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska

Mawardi Roska menyebutkan LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati

Mulai tahun ini lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya ujarnya

Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud

Artinya jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN misalnya musrenbang nagari maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi ujar Entoh Tohidin

LPMN menurutnya memang seharusnya berbuat banyak untuk berbagai hal di nagari LPMN tidak boleh vakum kegiatannya

Padahal menurut Entoh Tohidin LPMN sebenarnya punya banyak tanggung jawab cukup besar untuk terlaksananya pembangunan di Pesisir Selatan secara umum dan di nagari - nagari secara khusus(09)

Bupati Solok Drs H Syamsu Rahim dalam pengarahannya pada pembukaan acara Pembinaan LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari) bertempat di Gedung Pertemuan Solok Nan Indah Koto Baru mengharapkan eksistensi lembaga-lembaga yang ada di nagari perlu lebih dioptimalkan fungsi dan perannya serta diharapkan menjadi mitra sinergis dengan pemerintahan nagari

Sebab pemerintah nagari memiliki posisi strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan kapasitasnya juga ditentukan oleh kemampuan dari lembaga-lembaga yang ada dan dibentuk di nagari dalam merumuskan dan menggali setiap potensi yang ada

Kemampuan lembaga yang ada di nagari seperti LPMN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemerintahan nagari dalam meruuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan memerlukan sebuah pembinaan yang berkelanjutan Hal itu ditujukan agar LPMN mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Karena sebagai lembaga yang lebih bersifat pengabdian seluruh anggota LPMN mestilah memiliki visi dan cara berfikir lebih jauh kedepan berfikir bagaimana perencanaan pembangunan dapat diruuskan secara komprehensif melalui pemanfaatan semua potensi yang ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat seperti semangat gotong royong yang selama ini telah tumbuh dan terus berkembang

Ditambahkan Syamsu Rahim jika dikaitkan dengan rencana pembangunan lima tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan visi misi dan agenda pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD 201-2015 maka peran LPMN sebagai mitra pemerintahan nagari menjadi sangat penting dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan

Menurut Kepala Bidang PKPPM BPM Kabupaten Solok Jasra Arnoda SH MH pesertanya terdiri dari Ketua LPMN dan Wali Nagari se-Kabupaten Solok dengan narasumber yakni Taufik Efendi SPd MM (Kepala Bappeda Kabupaten Solok) Drs H Khairi Yusri MM (Kepala BPM Kabupaten Solok) Zuarman (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Solok) dan H Fachri Azis (Ketua DPD LPMN Sumatera Barat)

Taufik Efendi dalam paparannya mengemukakan beberapa permasalahan kekinian dalam pembangunan daerah yakni 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2) Masyarakat pesimis terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan oleh pemerintah 3) Mulai terkikisnya sikap gotong royong dan proaktif sukarela masyarakat dalam kegiatan

kemasyarakatan 4) Masyarakat menganggap pembangunan bersifat fisik dan 5) Kadang terdapat pertarungan kepentingan (politis golongan tertentu dan lain-lain) sehingga merusak sistem pembangunan yang telah ditata

Karena proses pembangunan daerah sesungguhnya memilik tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga partisipasi dan peran aktif semua pihak (stake holders) adalah keniscayaan bagi tercapainya sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan

Untuk itu menurut Taufik perlu perubahan paradigma yakni dengan adanya pemahaman bersama bahwa pembangunan tidak semua akan menjadi beban pemerintah akan tetapi dapat juga menjadi beban masyarakat termasuk di nagari melalui kegiatan pemberdayaan dan swadaya masyarakat

Sedangkan Khairi Yusri dalam paparannya menjelaskan bahwa LPMN adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan Maka dari segi kedudukan LPMN merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat lokal dan independen yang berlaku di nagari

ldquoMaka peran LPMN dalam kelembagaan ekonomi nagari dan kelembagaannya adalah memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan ekonomi nagari seperti revolving KMN UEM-SP P2SPP Pos Pelayanan Teknologi Nagari (Posyantek) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan fasilitasi kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakatrdquo kata Khairi Yusri

Sementara fungsi LMPN menurut Khairi Yusri ada 4 yaitu 1) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat 2) Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terpadu 3) Penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam dan masyarakat untuk pembangunan dan 4) Penanaman dan pemupukan nilai-nilai agama adat dan budaya - See more at httpsumbaronlinecomberita-13033-eksistensi-lembaga-di-nagari-perlu-dioptimalkanhtmlsthashbeJ0LqPOdpuf

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat lokal dan independen yang berkedudukan di nagari yang bertugas menyusun rencana pembangunan partisipatif di nagari menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat melaksanakan dan mengendalikan pembangunan serta memberdayakan potensi masyarakat Sekaitan dengan fungsi yang dimiliki LPMN dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan secara partisipatif maka hubungan kerjanya dengan Wali Nagari Badan Musyawarah Nagari (BMN) Majelis Tigo Tungku Sajarangan (MTTS) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan hal tersebutlah maka Wali Nagari Ketua dan Anggota BMN Ketua MTTS dan Ketua KAN tidak dapat diangkat menjadi Ketua atau pengurus LPMN sekaitan dengan fungsi dan garis koordinasinya Menyadari bahwa LPMN sebagai ujung tombak maka BPM akan mengintensifkan pertemuan-pertemuan dan pembinaan-pembinaan terhadap LPMN sekaitan dengan kebijakan BPM untuk tidak membolehkan lagi pembangunan Gedung Serbaguna dari dana PNPM karena hal itu tidak signifikan dengan tujuannya dalam rangka penanggulangan kemiskinan Pendapat tersebut dikemukakan Kepala BPM Kabupaten Solok Drs H Khairi Yusri MM dalam kegiatan Pertemuan LPMN yang dihadiri oleh 74 orang Ketua LPMN se-Kabupaten Solok di Aula Sanggar PKK Arosuka Kamis (1512) Saat ini BPM lebih mengarahkan PNPM kepada peningkatan kapasitas dengan program-program pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan yang bersifat life skill Menurut Khairi Yusri ada beberapa nagari yang sudah ada LPMN yang memberikan arahan kepada peningkatan kapasitas seperti program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dan program yang bersifat life skill dengan memberikan pelatihan keterampilan menjahit kepada generasi muda Ini merupakan salah satu bentuk dari kiprah LPMN di daerahnya Giatnya Bupati melaksanakan MTTS mendorong LPMN untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyikapi persoalan-persoalan di nagari karena LPMN diharapkan untuk dapat merumuskan memberikan masukan terhadap permasalahan dalam forum MTTS di nagarinya masing-masing jelas Khairi Yusri pada wwwsumbaronlinecom hari ini Sementara itu para peserta mengharapkan agar ada penambahan uang transport mengingat beratnya pekerjaan yang harus mereka lakukan dilapangan Namun mereka juga berterima kasih dengan adanya kepedulian Kepala BPM yang sekarang terhadap keberadaan LPMN yang sejak 2007 keberadaan mereka kurang diperhatikan bahkan hampir tidak diperhatikan

Hal itu hampir senada dengan yang disampaikan oleh Ketua DPD LPMN Kabupaten Solok Syamsir Menurutnya sejak tahun 2007 baru sekarang BPM melaksanakan pertemuan dengan LPMN di Kabupaten Solok Awal keberadaannya organisasi LPMN dalam bentuk asosiasi tapi sesuai dengan hasil Rakernas LPM yang diikutinya tahun 2010 di Jakarta dirubah menjadi DPD LPMN pungkasnya - See more at httpwwwsumbaronlinecomberita-8127-lpmn-sebagai-ujung-tombak-bpm-htmlsthashVyBHQWrrdpuf

• wacana
• Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pessel

kemasyarakatan 4) Masyarakat menganggap pembangunan bersifat fisik dan 5) Kadang terdapat pertarungan kepentingan (politis golongan tertentu dan lain-lain) sehingga merusak sistem pembangunan yang telah ditata

Karena proses pembangunan daerah sesungguhnya memilik tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga partisipasi dan peran aktif semua pihak (stake holders) adalah keniscayaan bagi tercapainya sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan

Untuk itu menurut Taufik perlu perubahan paradigma yakni dengan adanya pemahaman bersama bahwa pembangunan tidak semua akan menjadi beban pemerintah akan tetapi dapat juga menjadi beban masyarakat termasuk di nagari melalui kegiatan pemberdayaan dan swadaya masyarakat

Sedangkan Khairi Yusri dalam paparannya menjelaskan bahwa LPMN adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan Maka dari segi kedudukan LPMN merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat lokal dan independen yang berlaku di nagari

ldquoMaka peran LPMN dalam kelembagaan ekonomi nagari dan kelembagaannya adalah memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan ekonomi nagari seperti revolving KMN UEM-SP P2SPP Pos Pelayanan Teknologi Nagari (Posyantek) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan fasilitasi kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakatrdquo kata Khairi Yusri

Sementara fungsi LMPN menurut Khairi Yusri ada 4 yaitu 1) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat 2) Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terpadu 3) Penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam dan masyarakat untuk pembangunan dan 4) Penanaman dan pemupukan nilai-nilai agama adat dan budaya - See more at httpsumbaronlinecomberita-13033-eksistensi-lembaga-di-nagari-perlu-dioptimalkanhtmlsthashbeJ0LqPOdpuf

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat lokal dan independen yang berkedudukan di nagari yang bertugas menyusun rencana pembangunan partisipatif di nagari menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat melaksanakan dan mengendalikan pembangunan serta memberdayakan potensi masyarakat Sekaitan dengan fungsi yang dimiliki LPMN dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan secara partisipatif maka hubungan kerjanya dengan Wali Nagari Badan Musyawarah Nagari (BMN) Majelis Tigo Tungku Sajarangan (MTTS) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan hal tersebutlah maka Wali Nagari Ketua dan Anggota BMN Ketua MTTS dan Ketua KAN tidak dapat diangkat menjadi Ketua atau pengurus LPMN sekaitan dengan fungsi dan garis koordinasinya Menyadari bahwa LPMN sebagai ujung tombak maka BPM akan mengintensifkan pertemuan-pertemuan dan pembinaan-pembinaan terhadap LPMN sekaitan dengan kebijakan BPM untuk tidak membolehkan lagi pembangunan Gedung Serbaguna dari dana PNPM karena hal itu tidak signifikan dengan tujuannya dalam rangka penanggulangan kemiskinan Pendapat tersebut dikemukakan Kepala BPM Kabupaten Solok Drs H Khairi Yusri MM dalam kegiatan Pertemuan LPMN yang dihadiri oleh 74 orang Ketua LPMN se-Kabupaten Solok di Aula Sanggar PKK Arosuka Kamis (1512) Saat ini BPM lebih mengarahkan PNPM kepada peningkatan kapasitas dengan program-program pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan yang bersifat life skill Menurut Khairi Yusri ada beberapa nagari yang sudah ada LPMN yang memberikan arahan kepada peningkatan kapasitas seperti program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dan program yang bersifat life skill dengan memberikan pelatihan keterampilan menjahit kepada generasi muda Ini merupakan salah satu bentuk dari kiprah LPMN di daerahnya Giatnya Bupati melaksanakan MTTS mendorong LPMN untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyikapi persoalan-persoalan di nagari karena LPMN diharapkan untuk dapat merumuskan memberikan masukan terhadap permasalahan dalam forum MTTS di nagarinya masing-masing jelas Khairi Yusri pada wwwsumbaronlinecom hari ini Sementara itu para peserta mengharapkan agar ada penambahan uang transport mengingat beratnya pekerjaan yang harus mereka lakukan dilapangan Namun mereka juga berterima kasih dengan adanya kepedulian Kepala BPM yang sekarang terhadap keberadaan LPMN yang sejak 2007 keberadaan mereka kurang diperhatikan bahkan hampir tidak diperhatikan

Hal itu hampir senada dengan yang disampaikan oleh Ketua DPD LPMN Kabupaten Solok Syamsir Menurutnya sejak tahun 2007 baru sekarang BPM melaksanakan pertemuan dengan LPMN di Kabupaten Solok Awal keberadaannya organisasi LPMN dalam bentuk asosiasi tapi sesuai dengan hasil Rakernas LPM yang diikutinya tahun 2010 di Jakarta dirubah menjadi DPD LPMN pungkasnya - See more at httpwwwsumbaronlinecomberita-8127-lpmn-sebagai-ujung-tombak-bpm-htmlsthashVyBHQWrrdpuf

• wacana
• Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pessel

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat lokal dan independen yang berkedudukan di nagari yang bertugas menyusun rencana pembangunan partisipatif di nagari menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat melaksanakan dan mengendalikan pembangunan serta memberdayakan potensi masyarakat Sekaitan dengan fungsi yang dimiliki LPMN dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan secara partisipatif maka hubungan kerjanya dengan Wali Nagari Badan Musyawarah Nagari (BMN) Majelis Tigo Tungku Sajarangan (MTTS) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan hal tersebutlah maka Wali Nagari Ketua dan Anggota BMN Ketua MTTS dan Ketua KAN tidak dapat diangkat menjadi Ketua atau pengurus LPMN sekaitan dengan fungsi dan garis koordinasinya Menyadari bahwa LPMN sebagai ujung tombak maka BPM akan mengintensifkan pertemuan-pertemuan dan pembinaan-pembinaan terhadap LPMN sekaitan dengan kebijakan BPM untuk tidak membolehkan lagi pembangunan Gedung Serbaguna dari dana PNPM karena hal itu tidak signifikan dengan tujuannya dalam rangka penanggulangan kemiskinan Pendapat tersebut dikemukakan Kepala BPM Kabupaten Solok Drs H Khairi Yusri MM dalam kegiatan Pertemuan LPMN yang dihadiri oleh 74 orang Ketua LPMN se-Kabupaten Solok di Aula Sanggar PKK Arosuka Kamis (1512) Saat ini BPM lebih mengarahkan PNPM kepada peningkatan kapasitas dengan program-program pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan yang bersifat life skill Menurut Khairi Yusri ada beberapa nagari yang sudah ada LPMN yang memberikan arahan kepada peningkatan kapasitas seperti program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dan program yang bersifat life skill dengan memberikan pelatihan keterampilan menjahit kepada generasi muda Ini merupakan salah satu bentuk dari kiprah LPMN di daerahnya Giatnya Bupati melaksanakan MTTS mendorong LPMN untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyikapi persoalan-persoalan di nagari karena LPMN diharapkan untuk dapat merumuskan memberikan masukan terhadap permasalahan dalam forum MTTS di nagarinya masing-masing jelas Khairi Yusri pada wwwsumbaronlinecom hari ini Sementara itu para peserta mengharapkan agar ada penambahan uang transport mengingat beratnya pekerjaan yang harus mereka lakukan dilapangan Namun mereka juga berterima kasih dengan adanya kepedulian Kepala BPM yang sekarang terhadap keberadaan LPMN yang sejak 2007 keberadaan mereka kurang diperhatikan bahkan hampir tidak diperhatikan

Hal itu hampir senada dengan yang disampaikan oleh Ketua DPD LPMN Kabupaten Solok Syamsir Menurutnya sejak tahun 2007 baru sekarang BPM melaksanakan pertemuan dengan LPMN di Kabupaten Solok Awal keberadaannya organisasi LPMN dalam bentuk asosiasi tapi sesuai dengan hasil Rakernas LPM yang diikutinya tahun 2010 di Jakarta dirubah menjadi DPD LPMN pungkasnya - See more at httpwwwsumbaronlinecomberita-8127-lpmn-sebagai-ujung-tombak-bpm-htmlsthashVyBHQWrrdpuf

• wacana
• Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pessel

Hal itu hampir senada dengan yang disampaikan oleh Ketua DPD LPMN Kabupaten Solok Syamsir Menurutnya sejak tahun 2007 baru sekarang BPM melaksanakan pertemuan dengan LPMN di Kabupaten Solok Awal keberadaannya organisasi LPMN dalam bentuk asosiasi tapi sesuai dengan hasil Rakernas LPM yang diikutinya tahun 2010 di Jakarta dirubah menjadi DPD LPMN pungkasnya - See more at httpwwwsumbaronlinecomberita-8127-lpmn-sebagai-ujung-tombak-bpm-htmlsthashVyBHQWrrdpuf

• wacana
• Peningkatan Fungsi Dan Peran LPMN Pessel