LKPP LKPP

Perpres No. 70 Tahun 2012

tentang

Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP

I. Latar Belakang II. Metodologi

III. Tujuan

IV. Pemberlakuan

Daftar Isi :

LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Petunjuk Presiden terkait percepatan penyerapan APBN/APBD;

Evaluasi pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010.

I. Latar Belakang

LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Informasi dari berbagai pelaksanaan pengadaan yang krusial selama 2010-2011;

Data sejak Agustus 2010 – Juli 2011 dari diskusi, advokasi PBJ, pertanyaan via surat resmi dan e-mail, konsultasi langsung, serta temuan di lapangan;

Terkumpul 514 pertanyaan dari K/L/D/I dan penyedia barang/jasa, diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) isu yang paling menonjol.

II. Metodologi

LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Mempercepat pelaksanaan APBN

dan APBD;

Menghilangkan dan memperjelas

multitafsir;

Memperjelas arah Reformasi

Kebijakan Pengadaan.

III. Tujuan

LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Mempercepat pelaksanaan anggaran

1. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

(procurement plan) dan penyusunan

rencana penarikan (disbursment plan);

2. Mewajibkan proses pengadaan sebelum

Dokumen Anggaran disahkan:

Menyediakan biaya pendukung

Tidak mengangkat Pengelola Pengadaan

setiap tahun (PPK, ULP, Bendahara,

PPHP, dan lain-lain);

3. Menaikkan nilai Pengadaan Langsung

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dari Rp.100 juta menjadi Rp.200 juta;

LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Mempercepat pelaksanaan anggaran (Lanjutan)

4. Menaikan threshold nilai pengadaan dengan

lelang Sederhana/Pemilihan Langsung dari

Rp.200 juta menjadi Rp.5 Milyar;

5. Pengecualian persyaratan sertifikat bagi PPK

yang dijabat oleh Eselon I & II dan PA/KPA

yang bertindak sebagai PPK dalam hal tidak

terdapat pejabat yang memenuhi

persyaratan;

6. Penugasan menjawab sanggahan banding

Pimpinan K/L/I dan Kepala Daerah kepada

Pejabat dibawahnya;

LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Mempercepat pelaksanaan anggaran (Lanjutan)

7. Memperjelas persyaratan untuk Konsultan

Internasional dengan menyesuaikan

terhadap praktek bisnis di dunia

internasional;

8. Penambahan metode Pelelangan Terbatas

untuk Pengadaan Barang.

LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Menghilangkan dan memperjelas

multitafsir

1. Sanggahan hanya untuk peserta yang

memasukan penawaran;

2. Penanggung jawab proses pemilihan

penyedia adalah Kelompok Kerja ULP;

3. Penyetaraan teknis dapat dilakukan untuk

pelelangan metode dua tahap.

LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Memperjelas arah Reformasi Kebijakan

Pengadaan

1. Lampiran Perpres dijadikan Peraturan Kepala

LKPP;

2. Mempertegas adanya mainstream Regular

Bidding dan Direct Purchasing;

3. Penambahan barang yang dilakukan melalui

Direct Purchasing ditentukan oleh LKPP.

LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

IV. Pemberlakuan

Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

(1 Agustus 2012).

Pengadaan yang sedang dilaksanakan

dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada

Perpres No. 54 Tahun 2010.

Perjanjian/kontrak yang ditandatangani

sebelum berlakunya Perpres ini tetap berlaku

sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

LKPP

Terima Kasih

LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa