PERNYATAAN TELAH DIREVIU SEKRETARIAT …jabar.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Lakip...2016 ini...
Transcript of PERNYATAAN TELAH DIREVIU SEKRETARIAT …jabar.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Lakip...2016 ini...
PERNYATAAN TELAH DIREVIUSEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARATTA 2016
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Komisi PemilihanUmum Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai PedomanReviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalamLaporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat KomisiPemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas LaporanKinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yangmenimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yangdisajikan di dalam Laporan Kinerja ini.
Bandung, Januari 2017
SEKRETARISKPU PROVINSI JAWA BARAT
HERI SUHERMAN
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - i -
KATA PENGANTAR
Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan ke hadlirat AllahSWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepadakita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan LaporanKinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi JawaBarat dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) KomisiPemilihan Umum 2015 - 2019 sesuai APBN Tahun 2016.
LKj Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yangberisi informasi mengenai kinerja Sekretariat KPU dalam rangkamendukung kinerja KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan tugaspokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.
Penyusunan LKj Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKj Sekretariat KPU Provinsi JawaBarat Tahun 2016 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumenperencanaan yang telah ditetapkan dan sejauhmana strategi pelaksanaandapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangkamewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LKj ini sebagaiwujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPUProvinsi Jawa Barat dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dantanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.
Diharapkan dengan adanya LKj Sekretariat KPU Provinsi JawaBarat Tahun 2016 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - ii -
kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datangsehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, dantujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umumpemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Kami menyadari LKj Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun2016 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal. Oleh karenaitu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan danpenilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaanpenyusunan laporan di masa yang akan datang.
Harapan kami, LKj Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun
2016 ini dapat memberikan kontribusi atau masukan berharga dan
bermanfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa
Barat ke depan guna mewujudkan visi KPU Provinsi Jawa Barat sebagai
Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan
Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang LUBER dan
JURDIL dalam rangka Mendukung Jawa Barat Maju dan Sejahtera.
Bandung, Januari 2017KPU PROVINSI JAWA BARAT
Sekretaris,
HERI SUHERMAN
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - iii -
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang
dilaksanakan selama Tahun 2016 sebagai perwujudan dari visi, misi,
tujuan, dan sasaran KPU Provinsi Jawa Barat. Penyusunan LKj ini
pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk
memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja
yang telah dilakukan selama tahun 2016 untuk mendukung kinerja
KPU Provinsi Jawa Barat.
Dalam rangka mengaktualisasikan visi KPU Provinsi Jawa
Barat yaitu: “Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri,
Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu/Pemilihan
yang LUBER dan JURDIL dalam rangka Mendukung Jawa Barat Maju dan
Sejahtera”, maka selaras dengan misi yang ditetapkan sebagai
berikut:
1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan
penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan
kepastian, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk
para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh
masyarakat;
4. Meningkatkan partsipasi dan kualitas pemlih melalui sosialisasi
dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - iv -
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan
memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif
khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien,
transparan, akuntabel, serta aksesabel.
Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui
penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Jawa
Barat selama Tahun 2016 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai
dengan Rencana Strategis KPU Provinsi Jawa Barat. Dari kegiatan
yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil
sebagai manifestasi dari pecapaian kinerja dapat dikatakan berhasil
dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target kinerja sebagai
berikut:
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi
%Capai
an
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
a. Terlaksananya sistem akuntansidan pelaporan keuangan
Jumlah laporan sistemakuntansi dan pelaporan keuangan
12 12 100
b. Terselesaikannya permasalahanpengelolaan keuangan
Jumlah laporan permasalahanpengelolaan keuangan
1 1 100
c. Tersusunnya laporanpertanggungjawabanpenggunaan anggaran
Jumlah laporanPertanggungjawabanPenggunaan Anggaran (LPPA)
1 1 100
d. Terlaksananya layananperkantoran dalam administrasikeuangan
Jumlah bulan layanan perkantorandalam adminisrasi keuangan
12 12 100
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - v -
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi
%Capai
an
2. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana danPrasarana Pemilu
a. Terlaksananya pelembagaanSOP pengelolaan logistik Pemilu
Jumlah dokumenperencanaan kebutuhan logistik,pedoman dan evaluasi manajemenlogistik pemilu
1 1 100
b. Terlaksananya pengendalian danpengaturan administrasipengelolaan logistik
Jumlah layanan fasilitasipengadaan logistik pemilu
1 1 100
c. Tersusunnya standar logistikpemilu
Jumlah laporan sistematikadan standar pengiriman logistikpemilu
1 1 100
d. Tersedianya data kebutuhanlogistik pemilu yang akurat
Jumlah unit inventarisasilogistik pemilu
1 1 100
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
a. Tersedianya dokumenperencanaan dan penganggaran,koordinasi antar lembaga, datadan informasi serta hasilmonitoring dan evaluasi
Jumlah dokumen perencanaandan penganggaran, koordinasiantar lembaga, data dan informasiserta hasil monitoring dan evaluasi
1 1 100
b. Terwujudnya sistemadministrasi penyelenggaraanpemilu yang tertib, efektif, danefisien
Jumlah dokumen sistemadministrasi penyelenggaraanpemilu yang tertib, efektif, danefisien
1 1 100
c. Tersedianya dokumen data daninformasi kepemiluan
Jumlah dokumen data daninformasi kepemiluan
2 2 100
d. Tersedianya data, informasi dansarana dan prasarana teknologiinformasi
Jumlah dokumen pemutakhirandata pemilih
1 1 100
e. Tersusunnya rencana penerapane-Government yang konkrit danterukur
Jumlah sistem aplikasi KPU 1 1 100
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
a. Meningkatnya tingkat ketepatantertib administrasi danpengelolaan SDM
Jumlah dokumen tingkatketepatan tertib administrasi danpengelolaan sumber daya manusia
5 5 100
b. Terselenggaranya Diklat Teknisdan Diklat Struktural
Jumlah layanan diklat teknis dandiklat struktural
100 100 100
c. Tersedianya Dokumenkepegawaian
Jumlah layananDokumen Kepegawaian
1 1 100
d. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalam layananPenggantian Antar Waktuanggota KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota
Jumlah layanan PenggantianAntar Waktu anggota KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota
5 3 60
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - vi -
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi
%Capai
an
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
a. Meningkatnya penatausahaanBarang Milik Negara
Jumlah dokumen penatausahaanBarang Milik Negara
3 3 100
b. Terwujudnya pengelolaanpersediaan (Stock opname )
Jumlah laporanpenataan, pendataan, danpenilaian arsip Stock Opnamebarang persediaan
1 1 100
c. Meningkatnya layanan personildalam penerapan elektroniksistem kearsipan
Jumlah layanansosialisasi Elektronik SistemKearsipan
2 2 100
d. Meningkatnya akuntabilitaspenataan, pendataan, danpenilaian arsip
Jumlah laporanpenataan, pendataan, danpenilaian arsip dalam tata kelolakearsipan
1 1 100
e. Meningkatnya kualitaspelayanan operasionalperkantoran
Jumlah layananoperasional perkantoran
12 12 100
6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPUKabupaten/Kota
a. Tersusunnya laporan hasilevaluasi LAKIP
Jumlah laporan hasilevaluasi LAKIP
1 1 100
b. Tersusunnya laporan hasil reviulaporan keuangan
Jumlah laporan hasil reviulaporan keuangan KPU sesuaidengan SAP
1 1 100
7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa danPenyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
a. Meningkatnya kualitaspertimbangan/opini hukum danpenyelesaian sengketa hukum
Jumlah kasus dalam advokasi dansengketa hukum
5 5 100
b. Meningkatnya pelayanan dankapasitas penyelenggaraanpemilihan umum
Jumlah laporan layananadministrasi kepemiluan
1 1 100
c. Meningkatnya kualitasrancangan peraturan KPU dankeputusan KPU yang sesuaidengan ketentuan pembentukanperaturan perundang- undangan
Jumlah layanan dalam penyuluhanperaturan perundang-undanganpemilu dan pemilukada
1 1 100
d. Meningkatnya kualitas advokasihukum dan penyelesaiansengketa hukum
Jumlah kegiatan advokasi hukumdan penyelesaian sengketa hukum
5 5 100
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - vii -
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi
%Capai
an
8. Fasilitasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/SosialisasiPenyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
a. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalam layananPenggantian Antar WaktuAnggota DPR, DPD, DPRDProvinsi, dan DPRDKabupaten/Kota
Jumlah layanan PenggantianAntar Waktu Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota
5 5 100
b. Tersampaikannya informasiPemilu
Jumlah peralatan untukmendukung tersampaikannyainformasi Pemilu
1 1 100
c. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalam layananbimbingan teknispenyelenggaraan pemilukada
Jumlah layanan bimbinganteknis penyelenggaraanpemilukada
1 1 100
d. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalam layananbimbingan teknispenyelenggaraan dan supervisidan monitoring pelaksanaanpemilukada
Jumlah layanan bimbinganteknis penyelenggaraanpemilukada
1 1 100
e. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalam layananpembentukan PPID
Jumlah layanan Pembentukan PPID 1 1 100
f. Terwujudnya dokumen teknispemilu legisatif, pemilu presidendan wakil presiden sertapemilukada
Jumlah dokumen teknispemilu legisatif, pemilu presidendan wakil presiden sertapemilukada
1 1 100
g. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalam layananpusat pendidikan pemilih
Jumlah layanan pusatpendidikan pemilih
1 1 100
h. Tersedianya laporan informasidan publikasi serta sosialisasipemilu dan pemilukada
Jumlah laporan informasidan publikasi serta sosialisasipemilu dan pemilukada
3 3 100
9. Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan efektivitas dukungan operasionalkebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik
- Meningkatnya efektivitasdukungan operasionalkebutuhan sarana dan prasaranakerja yang baik
Jumlah dokumenperencanaan, pelaksanaan, danevaluasi dukungan operasionalkebutuhan sarana dan prasaranakerja yang baik kantor KPUProvinsi
1 1 100
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - viii -
Dalam pencapaian sasaran masih terdapat beberapa
hambatan atau kendala baik yang sifatnya intern maupun lintas
koordinatif dengan stakeholders, seperti berkaitan dengan dukungan
pendanaan yang belum optimal dan kualitas SDM yang belum
sepenuhnya efektif dimanfaatkan. Hal ini ke depan perlu
diupayakan adanya peningkatan alokasi anggaran dalam bidang
perencanaan. Oleh karena itu, pengembangan Sumber Daya
Manusia merupakan salah satu agenda utama yang harus di
prioritaskan.
Untuk memperoleh dukungan yang optimal dari seluruh
stakeholders dalam proses penyusunan perencanaan, peningkatan
koordinasi, dan evaluasi internal merupakan hal yang signifikan
sebagai langkah dan upaya yang dilakukan dengan tujuan
menghindari adanya tumpang tindih sehingga diharapkan akan
tercipta suatu harmonisasi dalam proses penyusunan perencanaan.
Selanjutnya sebagai saran dan rekomendasi disampaikan
untuk meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif
pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang perlu
dilakukan perencanaan kinerja dan anggaran secara lebih cermat
termasuk revisi anggaran dan kegiatan secara selektif. Hal ini
dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, serta
peningkatan kualitas hasil kegiatan. Dari sisi pengembangan kapasitas
SDM yang lebih intensif diharapkan dapat dicapai melalui pengadaan
CPNS, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Di samping itu perlu pula
adanya prioritas pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran seperti
rehabilitasi gedung tahun 2017.
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - ix -
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................ iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ................................................................................................... xi
DAFTAR GRAFIK ................................................................................................. xii
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. xiii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Latar Belakang ................................................................................ 1
B. Penjelasan Umum Organisasi ..................................................... 3
C. Aspek Strategis Organisasi .......................................................... 17
D. Permasalahan Utama (StrategicIssued).................................... .... 29
E. Sistematika............................................................................. ......... 29
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016 .................................. 31
A. Sasaran RPJMN 2015 -2019 .......................................................... 31
B. Rencana Kinerja Tahun 2016 ....................................................... 35
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ...................................... 40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................... 44
A. Capaian Kinerja Organisasi ......................................................... 44
1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi
Tahun 2016............................................................................... 50
2. Analisis Capaian Kinerja antara Realisasi Tahun 2016
dengan Tahun Sebelumnya .................................................. 56
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - x -
3. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan
dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah
Dilakukan ................................................................................ 59
4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............ 60
5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian
Kinerja ..................................................................................... 61
B. Realisasi Anggaran ....................................................................... 62
BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 69
A. Kesimpulan .................................................................................... 69
B. Rekomendasi ................................................................................ 70
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - xi -
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Status Kepegawaian, Tingkat Pendidikan,
Pangkat, dan Golongan ................................................................. 14
Tabel 2.1 IKU KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 .................................. 35
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016 ............................................................................... 36
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun
2016 ................................................................................................... 40
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sekretariat Terhadap IKU KPU Provinsi
Jawa Barat Tahun 2016 ................................................................... 46
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat antara Target dengan Realisasi
Tahun 2016 ......................................................................................... 50
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun
2015 ...................................................................................................... 57
Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi APBN dan APBD per Program KPU
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ..................................................... 63
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi APBN dan APBD per Jenis Belanja
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ............................................ 66
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - xii -
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Status Kepegawaian ................................................ 14
Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................................................. 15
Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Kepangkatan ............................................................ 15
Grafik 3.1 Anggaran dan Realisasi APBN dan APBD per Program KPU
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 .................................................. 63
Grafik 3.2 Anggaran dan Realisasi APBN Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 .................................................. 64
Grafik 3.3 Anggaran dan Realisasi APBN Program Penguatan
Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik KPU
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 .................................................. 64
Grafik 3.4 Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam
Negeri Berkaitan dengan Efektivitas Dukungan Operasional
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik KPU
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 .................................................. 65
Grafik 3.5 Anggaran dan Realisasi APBN dan APBD KPU Provinsi
Jawa Barat Tahun 2016 .................................................................. 66
Grafik 3.6 Anggaran dan Realisasi APBN KPU Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016 per Jenis Belanja ........................................................ 67
Grafik 3.7 Anggaran dan Realisasi APBD KPU Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016 per Jenis Belanja ........................................................ 68
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - xiii -
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat ........................................................................... 17
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 1 -
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara
pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan
tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi
menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.
Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Jawa
Barat sebagai bagian hierarkis dari Setjen KPU RI dalam rangka
pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran
pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan
sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat
dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja
(LKj).
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 2 -
LKj Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 juga sebagai
wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU atas pelaksanaan tugas dan
fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan
tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang
mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah,
kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk
mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan
APBD.
LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja
Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat selama Tahun Anggaran 2016.
Capaian kinerja (performance results) Tahun 2016 diperbandingkan dengan
Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolak ukur
dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU
Provinsi Jawa Barat selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja
terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan
dan peningkatan kinerja ke depan.
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 3 -
B. Penjelasan Umum OrganisasiSecara umum struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan
menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal
tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berikut ini
dipaparkan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan
Struktur Organisasi KPU Provinsi Jawa Barat.
1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum
Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (6)
menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya
disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas
melaksanakan pemilu, dan pada pasal 4 ayat (2) disebutkan
bahwa KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, selanjutnya
pada pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya,
KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 6
disebutkan:
(1) Jumlah anggota:a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; danc. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 4 -
(2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap
anggota dan anggota;
(3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih
dari dan oleh anggota;
(4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama;
(5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
(6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan
sumpah/janji; dan
(7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Tugas Pokok
Pasal 9 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan tugas, wewenang, dan
kewajiban adalah Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 5 -
dengan tepat waktu; memperlakukan peserta pemilu dan pasangan
calon secara adil dan setara.
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan sebagai
berikut:
Pasal 9
1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di
provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan
menyampaikannya kepada KPU;
e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar
pemilih;
f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 6 -
Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan
suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan
mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi
penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya
kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
i. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
mengumumkannya;
j. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi
setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan
membuat berita acaranya;
k. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
l. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU
Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi
Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 7 -
m. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi
kepada masyarakat;
n. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
menetapkan jadwal di provinsi;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan diprovinsi
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar
pemilih;
e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan
menyampaikannya kepada KPU;
f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan
mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 8 -
suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
h. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU
Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi
Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;
j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi
kepada masyarakat;
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
3) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan
pemilihan gubernur meliputi:
a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan
gubernur;
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 9 -
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan
gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap
tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan;
d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan pedoman dari KPU;
e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan pemilihan gubernur;
f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar
pemilih;
g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam
wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita
acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan
suara;
i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 10 -
j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur
berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan
gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah
provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil
pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
l. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita
acaranya;
m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU
Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi
Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;
p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU
Provinsi kepada masyarakat;
q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata
cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan
tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 11 -
s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan
pemilihan gubernur;
t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
4) KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota berkewajiban:
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan
tepat waktu;
b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan
wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil
dan setara;
c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu
kepada masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip
yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 12 -
g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan
kepada Bawaslu;
i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
j. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat
provinsi;
k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi
Menurut Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (5) disebutkan:
“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan
Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan
Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk
memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”.
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
4 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang
Uraian Tugas Staf Pelaksanan pada Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 13 -
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat
provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang sifatnya hierarkis dan
tetap.
4. Sumber Daya ManusiaSekretariat KPU Provinsi Jawa Barat di dukung oleh 55
orang pegawai yang terdiri dari 43 orang PNS dan 12 orang tenaga
pendukung. Dari 43 personil PNS, 23 orang diantaranya adalah
pegawai organik KPU dan 20 orang dari Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.
Klasifikasi berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan,
pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dapat digolongkan ke dalam 5
(lima) strata pendidikan, antara lain SD sebanyak 1 orang, SMA
sebanyak 9 orang, D3 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 24 orang, dan
S2 sebanyak 13 orang. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat
pendidikan maupun pangkat dapat dilihat dalam data sebagai
berikut:
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 14 -
Tabel 1.1Klasifikasi Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa BaratBerdasarkan Status Kepegawaian, Tingkat Pendidikan,
Pangkat, dan Golongan
Grafik 1.1Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Status Kepegawaian
PERSONIL PENDIDIKAN PANGKAT
PNS 43 S2 13 IV/e 0HONORER 12 S1 24 IV/d 1
JUMLAH 55 D3 8 IV/c 0D1 0 IV/b 2
SLTA 9 IV/a 2SLTP 0 III/d 3
SD 1 III/c 3JUMLAH 55 III/b 12
III/a 3II/d 7II/c 2II/b 6II/a 1I/d 0I/c 0I/b 13I/a 0
JUMLAH 55
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 15 -
Grafik 1.2Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Grafik 1.3Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Kepangkatan
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 16 -
5. Struktur Organisasi
Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Uraian
Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yaitu:
1) Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas:
a. Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya
Manusia;
b. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; dan
c. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi
Masyarakat.
2) Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Data; dan
b. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
3) Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Subbagian Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Logistik.
4) Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. Subbagian Hukum; dan
b. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 17 -
Berikut adalah bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
Gambar 1.1Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat
Ditambahkan pula dalam Pasal 13 bahwa Sub Bagian pada
Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini,
dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.
C. Aspek Strategis OrganisasiKomisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara
Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang
mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan
SekretarisKPU Provinsi
BagianProgram, Data,
Organisasi, dan SDM
BagianKeuangan, Umum, dan
Logistik
BagianHukum, Teknis, dan
Hupmas
Sub BagianProgram dan Data
Sub BagianOrganisasi dan SDM
Sub BagianKeuangan
Sub BagianUmum dan Logistik
Sub BagianHukum
Sub BagianTeknis dan Hupmas
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 18 -
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya
secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 - 2019.
Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2015-
2019 adalah:
1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis.
2. Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil.
Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, pada tahun 2015 - 2019 KPU
menyiapkan program-program dan kebijakan yang akan
dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah
meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan
dilaksanakan dalam program tersebut adalah:
1) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran,
koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil
monitoring dan evaluasi;
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 19 -
2) Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,
pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta
terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum;
3) Terselenggaranya dukungan operasional dan
pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi
Pemilihan Umum seluruh Indonesia;
4) Terse lenggaranya pembinaan sumber daya manusia ,
pe layanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan
Setjen Komisi Pemilihan Umum;
5) Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan
penggantian antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
6) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7) Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan
akuntabel.
Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur
keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:
1) Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKL;
2) Persentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umumdengan lembaga lain;
3) Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabeldan tepat waktu;
4) Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan
model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola
Komisi Pemilihan Umum;
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 20 -
5) Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan
di seluruh wilayah Indonesia;
6) Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkritdan terukur;
7) Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhanPemilihan Umum;
8) Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistikPemilihan Umum;
9) Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa
administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan
kebutuhan Pemilihan Umum;
10) Persentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistikPemilihan Umum;
11) Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasaranaPemilihan Umum;
12) Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan;
13) Persentase dukungan operasional dan pemeliharaanperkantoran.
14) Persentase pengadaan menggunakan e-procurement;15) Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah
dilaksanakan dengan system berbasis TIK;
16) Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM,
dan kesejahteraan pegawai;
17) Tingkat keakuratan data dan informasi SDM;
18) Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai;
19) Persentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
20) Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM;
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 21 -
21) Tingkat ketetapan proses pelaksanaan Pergantian Antar
Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
22) Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif;
23) Persentase pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi;
24) Persentase pejabat telah menandatangani dan melaksanakanpakta integritas;
25) Persentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan
tata kerja ) yang proporsional, efektif dan efesien;
26) Persentase SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses
bisnis yang lebih sederhana;
27) Tersedianya sistem rekruitment yang transparan;
28) Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dantransparan;
29) Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi;
30) Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif,
disertai penerapan reward and punishment;
31) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaankeuangan;
32) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komisi PemilihanUmum;
33) Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai;
34) Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi
pelaksanaan pengawasan regular;
35) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaanpengawasan khusus;
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 22 -
36) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaanevaluasi tindak lanjut;
37) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaanreview laporan keuangan;
38) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaanpenyusunan LKj;
39) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaanTapkin;
40) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaanevaluasi LKj;
41) Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan
operasional Pemilihan Umum;
42) Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian,
pemeriksaan atas kebenaran laporan;
43) Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN;
44) Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi;
45) Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internalyang efektif;
46) Persentase temuan yang ditindaklanjuti;
47) Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif;
48) Persentase penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang
disampaikan ke masyarakat;
49) Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik;
50) Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yangmendapat penilaian baik;
51) Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur;
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 23 -
52) Persentase penerapan SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK,
Rencana Aksi, LKj, dan lain-lain).
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah memadainya
sarana dan prasarana aparatur Komisi Pemilihan Umum.
Dari program ini diharapkan dapat memadainya sarana dan
prasarana operasionalisasi bagi aparatur di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah
tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Komisi
Pemilihan Umum Provinsi.
Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur
keberhasilan pencapaian program tersebut:
1) Persentase akumulasi kemajuan pembangunan gedung
Komisi Pemilihan Umum, pengadaan meubelair dan belanja
modal.
2) Persentase akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi
gedung Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pengadaan meubelair
dan belanja modal.
3) Persentase akumulasi kemajuan sarana dan prasarana,
kendaraan operasional, dan belanja modal.
c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan
Proses Politik
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 24 -
kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.
Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam programtersebut adalah :
1) Terselenggaraanya penyiapan penyusunan rancangan
peraturan Komisi Pemilihan Umum, advokasi hukum dan
penyuluhannya;
2) Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/
sosialiasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
pendidikan pemilih.
Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur
keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:
1) Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan
rancangan verifikasi peraturan Partai Politik peserta
Pemilihan Umum, perseorangan Peserta Pemilihan Umum
dan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum, penyusunan
Daerah Pemilihan, dan lain-lain.
2) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan Regulasi
penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014.
3) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan
pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum.
4) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi
dan informasi hukum peraturan perundangan dan
pelaksanaan penyuluhan hukum.
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 25 -
5) Persentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis
bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum
yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel.
6) Persentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis dalam
rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan Komisi
Pemilihan Umum yang diselesaikan dengan akuntabel dan
tepat waktu.
7) Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan
Umum kepala daerah untuk Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK,
dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif.
8) Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan
Umum legislatif dan Presiden untuk Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang tepat
waktu sesuai rencana dan efektif.
9) Persentase kemajuan pengembangan pusat pendidikanpemilih.
10) Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok
perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia.
11) Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yangdilaksanakan.
12) Persentase kemajuan pengembangan media center.
13) Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan
14) Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkanpendidikan politik.
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 26 -
15) Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang
sudah menerapkan standar pelayanan
16) Persentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkanmaklumat pelayanan
17) Persentase unit pelayanan publik yang menerapkan
manajemen pengaduan yang efektif
18) Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan
publik pada unit penyelenggara pelayanan publik
Selanjutnya aspek-aspek strategis yang disampaikan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 KPU Provinsi Jawa Barat
adalah sebagai berikut:
1) Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan;
2) Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan;
3) Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan
anggaran;
4) Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi
keuangan;
5) Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik
Pemilu;
6) Terlaksananya pengendalian dan pengaturan
administrasi pengelolaan logistik;
7) Tersusunnya standar logistik pemilu;
8) Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu yang
akurat;
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 27 -
9) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran,
koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil
monitoring dan evaluasi;
10) Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan
pemilu yang tertib, efektif, dan efisien;
11) Tersedianya dokumen data dan informasi kepemiluan;
12) Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana
teknologi informasi;
13) Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang
konkrit dan terukur;
14) Meningkatnya tingkat ketepatan tertib administrasi dan
pengelolaan SDM;
15) Terselenggaranya Diklat Teknis dan Diklat Struktural;
16) Tersedianya Dokumen kepegawaian;
17) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan
Penggantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota;
18) Meningkatnya penatausahaan Barang Milik Negara;
19) Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname );
20) Meningkatnya layanan personil dalam penerapan
elektronik sistem kearsipan;
21) Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan
penilaian arsip;
22) Meningkatnya kualitas pelayanan operasional
perkantoran;
23) Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP;
24) Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan;
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 28 -
25) Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan
penyelesaian sengketa hukum;
26) Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan
pemilihan umum;
27) Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan
keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan
pembentukan peraturan perundang- undangan;
28) Meningkatnya kualitas advokasi hukum dan
penyelesaian sengketa hukum;
29) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan
Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
30) Tersampaikannya informasi Pemilu;
31) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan
bimbingan teknis penyelenggaraan pemilukada;
32) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan
bimbingan teknis penyelenggaraan dan supervisi dan
monitoring pelaksanaan pemilukada;
33) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan
pembentukan PPID;
34) Terwujudnya dokumen teknis pemilu legisatif, pemilu
presiden dan wakil presiden serta pemilukada;
35) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan
pusat pendidikan pemilih;
36) Tersedianya laporan informasi dan publikasi serta
sosialisasi pemilu dan pemilukada;
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 29 -
37) Meningkatnya efektivitas dukungan operasional
kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik .
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)Adapun dalam proses perjalanannya, KPU Provinsi Jawa Barat
menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issued), yaitu:
1) Organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat
menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
2) Kurang optimalnya perencanaan anggaran dan kegiatan,
sehingga banyak melakukan revisi DIPA dan POK, yang
mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyerapan
anggaran.
E. SistematikaSistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU
Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan,
maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok, dan
fungsi, serta sistematika penulisan laporan.
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 30 -
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016
Dijelaskan mengenai Rencana Strategis (Renstra), Indikator
Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja
(PK). Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi,
program dan kegiatan serta indikator kinerja yang
dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen
KPU.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan
secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta
langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan
dengan kinerja KPU Provinsi Jawa Barat serta strategi
pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun
mendatang.
LAMPIRAN:
1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2016
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 31 -
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
TAHUN 2016
A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Selain menjabarkan hasil evaluasi
pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada
periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah,
Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang
akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.
Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU
telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015
tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015 - 2019. Dalam peraturan
tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU
dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu: “KPU menjadi penyelenggara
pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk
terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil”.
Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi.
Visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 32 -
selama kurun waktu 2015 - 2019. Adapun misi KPU adalah sebagai
berikut:
1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan
penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan
kepastian, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemlu, khususnya untuk
para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh
masyarakat;
4. Meningkatkan partsipasi dan kualitas pemlih melalui sosialisasi
dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan
memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif
khususnya mengenai kode etk penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien,
transparan, akuntabel, serta aksesabel.
Adapun visi KPU Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:
“Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional,
dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang LUBER
dan JURDIL dalam rangka Mendukung Jawa Barat Maju dan Sejahtera”
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta
menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi
lembaga, maka KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan misi sebagai
berikut:
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 33 -
1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai
upaya menciptakan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang
profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu/Pemilihandi lingkup
Jawa Barat yang memberikankepastian hukum, progesif, dan
partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan,
khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya
untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui
sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan lembaga dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan
dengan memberikan pemahaman secara intensif dan
komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara
Pemilu/Pemilihan;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang efektif
dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.
Pernyataan visi dan misi di atas telah memberikan gambaran
yang tegas mengenai komitmen KPU termasuk KPU Provinsi Jawa Barat
yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas
pokok dan fungsinya (core competency), yaitu penyelenggaraan
pemilu/pemilihan dan pelaksanaan demokrasi.
Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang
tertuang dalam RPJMN tahap ke-3 (2015 - 2019) menyiratkan akan arti
pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas,
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 34 -
profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia
yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
dalam wadah NKRI.
Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi
tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional
berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan
dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Provinsi Jawa
Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun
waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan
sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan
permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu.
Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana
pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik
rakyat dalam pemilu/pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni
dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang
demokratis; dan
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia
dan jujur serta adil.
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 35 -
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam
pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan
terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima)
periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.
Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan
dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Hal ini
diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan
dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.
B. Rencana Kinerja Tahun 2016KPU Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan
berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target
kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2016 berdasarkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 – 2019. Untuk menentukan Rencana
Kinerja Tahun 2016 KPU Provinsi Jawa Barat merumuskan IKU tahun
2016 sebagai berikut:
Tabel 2.1IKU KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
NO.SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
UTAMAKETERANGAN
1. MeningkatnyapenyelenggaraanPemilihan yangdemokratis.
Persentase Komisi PemilihanUmum Kabupaten/Kota di JawaBarat yang menyelenggarakanpersiapan tahapan Pemilihansesuai dengan jadwal danketentuan yang berlaku.
Jumlah Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota di Jawa Barat yangmenyelenggarakan Pemilihan sesuaidengan tahapan dan jadwal dibandingkandengan jumlah Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota di Jawa Barat yangmenyelenggarakan Pemilihan.
Persentase Pemutakhiran DataPemilih melalui sinergitas dansinkronisasi dengan Disdukcapildi Jawa Barat.
Jumlah KPU Kabupaten/Kota di JawaBarat yang melaksanakan PemutakhiranData Pemilih Berkelanjutan melaluisinergitas dan sinkronisasi denganDisdukcapil dibandingkan dengan jumlahKPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 36 -
NO.SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
UTAMAKETERANGAN
2. TerlaksananyaPemilihan yangAman, Damai,Jujur, dan Adil.
Persentase Komisi PemilihanUmum Kabupaten/Kota yangmelaksanakan persiapan tahapanPemilihan tanpa konflik.
Persentase dari Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota yang menyelenggarakanpersiapan tahapan Pemilihan tanpa terjadipengrusakan, penghilangan, danpenguasaan terhadap aset negara akibatdari kerusuhan massa.
Persentase Penyelenggarapersiapan tahapan Pemilihanyang terbukti melakukanPelanggaran Pemilihan.
Jumlah orang (Anggota dan Sekretariat)yang melakukan pelanggaran kode etik diKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotadi Jawa Barat dalam masa persiapantahapan dibandingkan dengan jumlahorang (Anggota dan Sekretariat) di KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota diJawa Barat yang menyelenggarakanPemilihan.
Persentase Sengketa Hukumdalam masa persiapan tahapanPemilihan yang DimenangkanKomisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota di Jawa Barat
Membandingkan seluruh putusansengketa dalam masa persiapan tahapanPemilihan dengan putusan sengketa yangdimenangkan.
Adapun Rencana Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut:
Tabel 2.2Rencana Kinerja Tahunan
Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
a.
Terlaksananya sistem akuntansidan pelaporan keuangan
Jumlah laporan sistem akuntansi danpelaporan keuangan
12 Laporan
b.
Terselesaikannya permasalahanpengelolaan keuangan
Jumlah laporan permasalahanpengelolaan keuangan
1 Laporan
c.
Tersusunnya laporanpertanggungjawaban penggunaananggaran
Jumlah laporanPertanggungjawaban PenggunaanAnggaran (LPPA)
1 Laporan
d.
Terlaksananya layananperkantoran dalam administrasikeuangan
Jumlah bulan layanan perkantoran dalamadminisrasi keuangan
12 BulanLayanan
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 37 -
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
2. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana danPrasarana Pemilu
a. Terlaksananya pelembagaan SOPpengelolaan logistik Pemilu
Jumlah dokumen perencanaankebutuhan logistik, pedoman danevaluasi manajemen logistik pemilu
1 Dokumen
b. Terlaksananya pengendalian danpengaturan administrasipengelolaan logistik
Jumlah layanan fasilitasi pengadaanlogistik pemilu
1 LayananPengadaan
c. Tersusunnya standar logistikpemilu
Jumlah laporan sistematika danstandar pengiriman logistik pemilu
1 Laporan
d. Tersedianya data kebutuhanlogistik pemilu yang akurat
Jumlah unit inventarisasi logistikpemilu
1 Unit
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
a. Tersedianya dokumenperencanaan dan penganggaran,koordinasi antar lembaga, data daninformasi serta hasil monitoringdan evaluasi
Jumlah dokumen perencanaan danpenganggaran, koordinasi antar lembaga,data dan informasi serta hasil monitoringdan evaluasi
1 Dokumen
b. Terwujudnya sistem administrasipenyelenggaraan pemilu yangtertib, efektif, dan efisien
Jumlah dokumen sistemadministrasi penyelenggaraanpemilu yang tertib, efektif, dan efisien
1 Dokumen
c. Tersedianya dokumen data daninformasi kepemiluan
Jumlah dokumen data daninformasi kepemiluan
2 Dokumen
d. Tersedianya data, informasi dansarana dan prasarana teknologiinformasi
Jumlah dokumen pemutakhiran datapemilih
1 Dokumen
e. Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit danterukur
Jumlah sistem aplikasi KPU 1 Aplikasi
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
a. Meningkatnya tingkat ketepatantertib administrasi danpengelolaan SDM
Jumlah dokumen tingkat ketepatantertib administrasi dan pengelolaansumber daya manusia
5 Dokumen
b. Terselenggaranya Diklat Teknisdan Diklat Struktural
Jumlah layanan diklat teknis dan diklatstruktural
100 Orang
c. Tersedianya Dokumenkepegawaian
Jumlah layanan DokumenKepegawaian
1 Dokumen
d. Meningkatnya kualitas dukunganteknis dalam layanan PenggantianAntar Waktu anggota KPUProvinsi dan KPUKabupaten/Kota
Jumlah layanan Penggantian AntarWaktu anggota KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota
5 Orang
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 38 -
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
a. Meningkatnya penatausahaanBarang Milik Negara
Jumlah dokumen penatausahaanBarang Milik Negara
3 Dokumen
b. Terwujudnya pengelolaanpersediaan (Stock opname )
Jumlah laporan penataan,pendataan, dan penilaian arsipStock Opname barang persediaan
1 Laporan
c. Meningkatnya layanan personildalam penerapan elektroniksistem kearsipan
Jumlah layanan sosialisasiElektronik Sistem Kearsipan
2 Orang
d. Meningkatnya akuntabilitaspenataan, pendataan, danpenilaian arsip
Jumlah laporan penataan,pendataan, dan penilaian arsipdalam tata kelola kearsipan
1 Laporan
e. Meningkatnya kualitas pelayananoperasional perkantoran
Jumlah layanan operasionalperkantoran
12 BulanLayanan
6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPUKabupaten/Kota
a. Tersusunnya laporan hasilevaluasi LAKIP
Jumlah laporan hasil evaluasiLAKIP
1 Laporan
b. Tersusunnya laporan hasil reviulaporan keuangan
Jumlah laporan hasil reviu laporankeuangan KPU sesuai dengan SAP
1 Laporan
7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa danPenyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
a. Meningkatnya kualitaspertimbangan/opini hukum danpenyelesaian sengketa hukum
Jumlah kasus dalam advokasi dansengketa hukum
5 Kasus
b. Meningkatnya pelayanan dankapasitas penyelenggaraanpemilihan umum
Jumlah laporan layanan administrasikepemiluan
1 Laporan
c. Meningkatnya kualitas rancanganperaturan KPU dan keputusanKPU yang sesuai denganketentuan pembentukan peraturanperundang- undangan
Jumlah layanan dalam penyuluhanperaturan perundang-undanganpemilu dan pemilukada
1 Provinsi
d. Meningkatnya kualitas advokasihukum dan penyelesaian sengketahukum
Jumlah kegiatan advokasi hukum danpenyelesaian sengketa hukum
5 Kegiatan
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 39 -
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
8. Fasilitasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/SosialisasiPenyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
a. Meningkatnya kualitas dukunganteknis dalam layanan PenggantianAntar Waktu Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota
Jumlah layanan Penggantian AntarWaktu Anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
5 Dokumen
b. Tersampaikannya informasiPemilu
Jumlah peralatan untuk mendukungtersampaikannya informasi Pemilu
1 Jenis
c. Meningkatnya kualitas dukunganteknis dalam layanan bimbinganteknis penyelenggaraanpemilukada
Jumlah layanan bimbingan teknispenyelenggaraan pemilukada
1 Aparatur
d. Meningkatnya kualitas dukunganteknis dalam layanan bimbinganteknis penyelenggaraan dansupervisi dan monitoringpelaksanaan pemilukada
Jumlah layanan bimbingan teknispenyelenggaraan pemilukada
1 Satker
e. Meningkatnya kualitas dukunganteknis dalam layananpembentukan PPID
Jumlah layanan Pembentukan PPID 1 Satker
f. Terwujudnya dokumen teknispemilu legisatif, pemilu presidendan wakil presiden sertapemilukada
Jumlah dokumen teknis pemilulegisatif, pemilu presiden dan wakilpresiden serta pemilukada
1 Dokumen
g. Meningkatnya kualitas dukunganteknis dalam layanan pusatpendidikan pemilih
Jumlah layanan pusat pendidikanpemilih
1 Satker
h. Tersedianya laporan informasidan publikasi serta sosialisasipemilu dan pemilukada
Jumlah laporan informasi danpublikasi serta sosialisasi pemilu danpemilukada
3 Laporan
9. Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan efektivitas dukungan operasionalkebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik
- Meningkatnya efektivitasdukungan operasional kebutuhansarana dan prasarana kerja yangbaik
Jumlah dokumen perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi dukunganoperasional kebutuhan sarana danprasarana kerja yang baik kantor KPUProvinsi
1 Dokumen
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 40 -
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016KPU Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan
berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target
kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2016. Perjanjian Kinerja Tahun
2016 merupakan tahun kedua dari periode Renstra 2015 - 2019.
Berikut adalah ringkasan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di
bawah ini.
Tabel 2.3Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
a. Terlaksananya sistemakuntansi dan pelaporankeuangan
Jumlah laporan sistem akuntansi danpelaporan keuangan
12 Laporan
b. Terselesaikannyapermasalahan pengelolaankeuangan
Jumlah laporan permasalahanpengelolaan keuangan
1 Laporan
c. Tersusunnya laporanpertanggungjawabanpenggunaan anggaran
Jumlah laporanPertanggungjawaban PenggunaanAnggaran (LPPA)
1 Laporan
d. Terlaksananya layananperkantoran dalamadministrasi keuangan
Jumlah bulan layanan perkantoran dalamadminisrasi keuangan
12 BulanLayanan
2. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana danPrasarana Pemilu
a. Terlaksananya pelembagaanSOP pengelolaan logistikPemilu
Jumlah dokumen perencanaankebutuhan logistik, pedoman danevaluasi manajemen logistik pemilu
1 Dokumen
b. Terlaksananya pengendaliandan pengaturan administrasipengelolaan logistik
Jumlah layanan fasilitasi pengadaanlogistik pemilu
1 LayananPengadaan
c. Tersusunnya standar logistikpemilu
Jumlah laporan sistematika danstandar pengiriman logistik pemilu
1 Laporan
d. Tersedianya data kebutuhanlogistik pemilu yang akurat
Jumlah unit inventarisasi logistik pemilu 1 Unit
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 41 -
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
a. Tersedianya dokumenperencanaan danpenganggaran, koordinasiantar lembaga, data daninformasi serta hasilmonitoring dan evaluasi
Jumlah dokumen perencanaan danpenganggaran, koordinasi antar lembaga,data dan informasi serta hasil monitoringdan evaluasi
1 Dokumen
b. Terwujudnya sistemadministrasipenyelenggaraan pemiluyang tertib, efektif, danefisien
Jumlah dokumen sistemadministrasi penyelenggaraan pemiluyang tertib, efektif, dan efisien
1 Dokumen
c. Tersedianya dokumen datadan informasi kepemiluan
Jumlah dokumen data daninformasi kepemiluan
2 Dokumen
d. Tersedianya data, informasidan sarana dan prasaranateknologi informasi
Jumlah dokumen pemutakhiran datapemilih
1 Dokumen
e. Tersusunnya rencanapenerapan e-Governmentyang konkrit dan terukur
Jumlah sistem aplikasi KPU 1 Aplikasi
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
a. Meningkatnya tingkatketepatan tertib administrasidan pengelolaan SDM
Jumlah dokumen tingkat ketepatan tertibadministrasi dan pengelolaan sumber dayamanusia
5 Dokumen
b. Terselenggaranya DiklatTeknis dan Diklat Struktural
Jumlah layanan diklat teknis dan diklatstruktural
100 Orang
c. Tersedianya Dokumenkepegawaian
Jumlah layanan DokumenKepegawaian
1 Dokumen
d. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalamlayanan Penggantian AntarWaktu anggota KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota
Jumlah layanan Penggantian Antar Waktuanggota KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota
5 Orang
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 42 -
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
a. Meningkatnyapenatausahaan Barang MilikNegara
Jumlah dokumen penatausahaan BarangMilik Negara
3 Dokumen
b. Terwujudnya pengelolaanpersediaan (Stock opname )
Jumlah laporan penataan,pendataan, dan penilaian arsip StockOpname barang persediaan
1 Laporan
c. Meningkatnya layananpersonil dalam penerapanelektronik sistem kearsipan
Jumlah layanan sosialisasiElektronik Sistem Kearsipan
2 Orang
d. Meningkatnya akuntabilitaspenataan, pendataan, danpenilaian arsip
Jumlah laporan penataan,pendataan, dan penilaian arsip dalamtata kelola kearsipan
1 Laporan
e. Meningkatnya kualitaspelayanan operasionalperkantoran
Jumlah layanan operasionalperkantoran
12 BulanLayanan
6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPUKabupaten/Kota
a. Tersusunnya laporan hasilevaluasi LAKIP
Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP 1 Laporan
b. Tersusunnya laporan hasilreviu laporan keuangan
Jumlah laporan hasil reviu laporankeuangan KPU sesuai dengan SAP
1 Laporan
7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa danPenyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilua. Meningkatnya kualitas
pertimbangan/opini hukumdan penyelesaian sengketahukum
Jumlah kasus dalam advokasi dan sengketahukum
5 Kasus
b. Meningkatnya pelayanandan kapasitaspenyelenggaraan pemilihanumum
Jumlah laporan layanan administrasikepemiluan
1 Laporan
c. Meningkatnya kualitasrancangan peraturan KPUdan keputusan KPU yangsesuai dengan ketentuanpembentukan peraturanperundang- undangan
Jumlah layanan dalam penyuluhanperaturan perundang-undangan pemiludan pemilukada
1 Provinsi
d. Meningkatnya kualitasadvokasi hukum danpenyelesaian sengketahukum
Jumlah kegiatan advokasi hukum danpenyelesaian sengketa hukum
5 Kegiatan
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 43 -
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
8. Fasilitasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/SosialisasiPenyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
a. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalamlayanan Penggantian AntarWaktu Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota
Jumlah layanan Penggantian Antar WaktuAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, danDPRD Kabupaten/Kota
5 Dokumen
b. Tersampaikannya informasiPemilu
Jumlah peralatan untuk mendukungtersampaikannya informasi Pemilu
1 Jenis
c. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalamlayanan bimbingan teknispenyelenggaraanpemilukada
Jumlah layanan bimbingan teknispenyelenggaraan pemilukada
1 Aparatur
d. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalamlayanan bimbingan teknispenyelenggaraan dansupervisi dan monitoringpelaksanaan pemilukada
Jumlah layanan bimbingan teknispenyelenggaraan pemilukada
1 Satker
e. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalamlayanan pembentukan PPID
Jumlah layanan Pembentukan PPID 1 Satker
f. Terwujudnya dokumenteknis pemilu legisatif,pemilu presiden dan wakilpresiden serta pemilukada
Jumlah dokumen teknis pemilulegisatif, pemilu presiden dan wakilpresiden serta pemilukada
1 Dokumen
g. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalamlayanan pusat pendidikanpemilih
Jumlah layanan pusat pendidikan pemilih 1 Satker
h. Tersedianya laporaninformasi dan publikasi sertasosialisasi pemilu danpemilukada
Jumlah laporan informasi danpublikasi serta sosialisasi pemilu danpemilukada
3 Laporan
9. Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan efektivitas dukungan operasionalkebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik
- Meningkatnya efektivitasdukungan operasionalkebutuhan sarana danprasarana kerja yang baik
Jumlah dokumen perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi dukunganoperasional kebutuhan sarana danprasarana kerja yang baik kantor KPUProvinsi
1 Dokumen
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 44 -
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan
menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini
dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja
diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua
sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi
yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan,
bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya;
(2) data eksternal , digunakan sepanjang relevan dengan
pencapaian kinerja KPU Provinsi Jawa Barat.
Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam
pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Provinsi Jawa
Barat tahun 2016, yaitu indikator masukan (inputs) adalah segala
sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2016
indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana
kegiatan yang berasal dari APBN dan APBD. Indikator keluaran
(outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 45 -
Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari
output jumlah keputusan, draft, jumlah orang, dan jumlah
barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan
tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka
menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka
mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefits) dan dampak
(impacts) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran,
karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan
pengukurannya.
Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang
merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator
kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan
menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan.
Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator
kinerja yang berorientasi pada output atau outcome
kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan
dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran
kegiatan.
Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja
tahun 2016 dengan 9 sasaran kegiatan dan 37 indikator kinerja dapat
dijelaskan melalui pengukuran kinerja seperti bagan di bawah ini.
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 46 -
Tabel 3.1Pengukuran Kinerja Sekretariat terhadap IKU
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi
%Capai
an
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
a. Terlaksananya sistemakuntansi dan pelaporankeuangan
Jumlah laporan sistem akuntansidan pelaporan keuangan
12 12 100
b. Terselesaikannyapermasalahan pengelolaankeuangan
Jumlah laporan permasalahanpengelolaan keuangan
1 1 100
c. Tersusunnya laporanpertanggungjawabanpenggunaan anggaran
Jumlah laporanPertanggungjawaban PenggunaanAnggaran (LPPA)
1 1 100
d. Terlaksananya layananperkantoran dalamadministrasi keuangan
Jumlah bulan layanan perkantorandalam adminisrasi keuangan
12 12 100
2. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana danPrasarana Pemilu
a. Terlaksananya pelembagaanSOP pengelolaan logistikPemilu
Jumlah dokumen perencanaankebutuhan logistik, pedoman danevaluasi manajemen logistik pemilu
1 1 100
b. Terlaksananya pengendaliandan pengaturan administrasipengelolaan logistik
Jumlah layanan fasilitasi pengadaanlogistik pemilu
1 1 100
c. Tersusunnya standar logistikpemilu
Jumlah laporan sistematika danstandar pengiriman logistik pemilu
1 1 100
d. Tersedianya data kebutuhanlogistik pemilu yang akurat
Jumlah unit inventarisasi logistikpemilu
1 1 100
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 47 -
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi
%Capai
an
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
a. Tersedianya dokumenperencanaan danpenganggaran, koordinasiantar lembaga, data daninformasi serta hasilmonitoring dan evaluasi
Jumlah dokumen perencanaan danpenganggaran, koordinasi antarlembaga, data dan informasi sertahasil monitoring dan evaluasi
1 1 100
b. Terwujudnya sistemadministrasipenyelenggaraan pemiluyang tertib, efektif, danefisien
Jumlah dokumen sistemadministrasi penyelenggaraanpemilu yang tertib, efektif, danefisien
1 1 100
c. Tersedianya dokumen datadan informasi kepemiluan
Jumlah dokumen data daninformasi kepemiluan
2 2 100
d. Tersedianya data, informasidan sarana dan prasaranateknologi informasi
Jumlah dokumen pemutakhirandata pemilih
1 1 100
e. Tersusunnya rencanapenerapan e-Governmentyang konkrit dan terukur
Jumlah sistem aplikasi KPU 1 1 100
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
a. Meningkatnya tingkatketepatan tertib administrasidan pengelolaan SDM
Jumlah dokumen tingkat ketepatantertib administrasi dan pengelolaansumber daya manusia
5 5 100
b. Terselenggaranya DiklatTeknis dan Diklat Struktural
Jumlah layanan diklat teknis dandiklat struktural
100 100 100
c. Tersedianya Dokumenkepegawaian
Jumlah layanan DokumenKepegawaian
1 1 100
d. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalamlayanan Penggantian AntarWaktu anggota KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota
Jumlah layanan Penggantian AntarWaktu anggota KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota
5 3 60
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 48 -
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi
%Capai
an
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
a. Meningkatnyapenatausahaan Barang MilikNegara
Jumlah dokumen penatausahaanBarang Milik Negara
3 3 100
b. Terwujudnya pengelolaanpersediaan (Stock opname )
Jumlah laporan penataan,pendataan, dan penilaian arsipStock Opname barang persediaan
1 1 100
c. Meningkatnya layananpersonil dalam penerapanelektronik sistem kearsipan
Jumlah layanan sosialisasiElektronik Sistem Kearsipan
2 2 100
d. Meningkatnya akuntabilitaspenataan, pendataan, danpenilaian arsip
Jumlah laporan penataan,pendataan, dan penilaian arsipdalam tata kelola kearsipan
1 1 100
e. Meningkatnya kualitaspelayanan operasionalperkantoran
Jumlah layanan operasionalperkantoran
12 12 100
6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPUKabupaten/Kota
a. Tersusunnya laporan hasilevaluasi LAKIP
Jumlah laporan hasil evaluasiLAKIP
1 1 100
b. Tersusunnya laporan hasilreviu laporan keuangan
Jumlah laporan hasil reviu laporankeuangan KPU sesuai dengan SAP
1 1 100
7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa danPenyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
a. Meningkatnya kualitaspertimbangan/opini hukumdan penyelesaian sengketahukum
Jumlah kasus dalam advokasi dansengketa hukum
5 5 100
b. Meningkatnya pelayanan dankapasitas penyelenggaraanpemilihan umum
Jumlah laporan layanan administrasikepemiluan
1 1 100
c. Meningkatnya kualitasrancangan peraturan KPUdan keputusan KPU yangsesuai dengan ketentuanpembentukan peraturanperundang- undangan
Jumlah layanan dalam penyuluhanperaturan perundang-undanganpemilu dan pemilukada
1 1 100
d. Meningkatnya kualitasadvokasi hukum danpenyelesaian sengketahukum
Jumlah kegiatan advokasi hukumdan penyelesaian sengketa hukum
5 5 100
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 49 -
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi
%Capai
an
8. Fasilitasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/SosialisasiPenyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
a. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalamlayanan Penggantian AntarWaktu Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota
Jumlah layanan Penggantian AntarWaktu Anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi, dan DPRDKabupaten/Kota
5 5 100
b. Tersampaikannya informasiPemilu
Jumlah peralatan untuk mendukungtersampaikannya informasi Pemilu
1 1 100
c. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalamlayanan bimbingan teknispenyelenggaraan pemilukada
Jumlah layanan bimbingan teknispenyelenggaraan pemilukada
1 1 100
d. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalamlayanan bimbingan teknispenyelenggaraan dansupervisi dan monitoringpelaksanaan pemilukada
Jumlah layanan bimbingan teknispenyelenggaraan pemilukada
1 1 100
e. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalamlayanan pembentukan PPID
Jumlah layanan Pembentukan PPID 1 1 100
f. Terwujudnya dokumenteknis pemilu legisatif,pemilu presiden dan wakilpresiden serta pemilukada
Jumlah dokumen teknis pemilulegisatif, pemilu presiden dan wakilpresiden serta pemilukada
1 1 100
g. Meningkatnya kualitasdukungan teknis dalamlayanan pusat pendidikanpemilih
Jumlah layanan pusat pendidikanpemilih
1 1 100
h. Tersedianya laporaninformasi dan publikasi sertasosialisasi pemilu danpemilukada
Jumlah laporan informasi danpublikasi serta sosialisasi pemiludan pemilukada
3 3 100
9. Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan efektivitas dukungan operasionalkebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik
- Meningkatnya efektivitasdukungan operasionalkebutuhan sarana danprasarana kerja yang baik
Jumlah dokumen perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasidukungan operasional kebutuhansarana dan prasarana kerja yangbaik kantor KPU Provinsi
1 1 100
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 50 -
KPU Provinsi Jawa Barat secara umum dapat mencapai target
kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun
2016. Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Jawa Barat
pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun2016
Berikut adalah tabel capaian kinerja antara target dengan realisasitahun 2016.
Tabel 3.2Capaian Kinerja Sekretariat antara Target dengan Realisasi Tahun 2016
No. Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
Target
Realisasi
%Capai
anPagu (Rp) Realisasi (Rp)
%Penyerap
an1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
a.
Jumlah laporansistem akuntansi danpelaporan keuangan
12 12 100 18.217.000 18.116.400 99,45
b.
Jumlah laporanpermasalahanpengelolaan keuangan
1 1 100 57.912.000 57.604.000 99,47
c.
Jumlah laporanPertanggungjawabanPenggunaanAnggaran (LPPA)
1 1 100 34.641.000 34.541.550 99,71
d.
Jumlah bulan layananperkantoran dalamadminisrasi keuangan
12 12 100 3.187.763.000 3.161.876.710 99,19
2. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana danPrasarana Pemilua.
Jumlah dokumenperencanaankebutuhan logistik,pedoman danevaluasi manajemenlogistik pemilu
1 1 100 4.160.000 4.150.000 99,76
b.
Jumlah layananfasilitasi pengadaanlogistik pemilu
1 1 100 5.698.000 5.610.000 98,46
c.
Jumlah laporansistematika danstandar pengirimanlogistik pemilu
1 1 100 3.360.000 3.350.000 99,7
d.
Jumlah unitinventarisasi logistikpemilu
1 1 100 7.788.000 7.788.000 100
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 51 -
No. Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
Target
Realisasi
%Capai
anPagu (Rp) Realisasi
(Rp)
%Penyerap
an
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
a.
Jumlah dokumenperencanaan danpenganggaran,koordinasi antarlembaga, data daninformasi serta hasilmonitoring danevaluasi
1 1 100 135.904.000 132.619.050 97,58
b.
Jumlah dokumensistem administrasipenyelenggaraanpemilu yang tertib,efektif, dan efisien
1 1 100 2.200.000 2.185.000 99,32
c.
Jumlah dokumendata dan informasikepemiluan
2 2 100 115.250.000 110.410.900 95,8
d.
Jumlah dokumenpemutakhiran datapemilih
1 1 100 195.335.000 190.404.700 97,48
e.
Jumlah sistem aplikasiKPU
1 1 100 27.214.000 26.090.750 95,87
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
a.
Jumlah dokumentingkat ketepatan tertibadministrasi danpengelolaan sumberdaya manusia
5 5 100 56.920.000 51.093.950 89,76
b.
Jumlah layanan diklatteknis dan diklatstruktural
100 100 100 111.730.000 108.772.000 97,35
c.
Jumlah layananDokumen Kepegawaian
1 1 100 143.376.000 137.716.000 96,05
d.
Jumlah layananPenggantian AntarWaktu anggota KPUProvinsi dan KPUKabupaten/Kota
5 3 60 7.130.000 6.200.000 86,96
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 52 -
No. Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
Target
Realisasi
%Capai
anPagu (Rp) Realisasi
(Rp)
%Penyerap
an
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
a. Jumlah dokumenpenatausahaan BarangMilik Negara
3 3 100 88.867.000 85.823.750 96,58
b. Jumlah laporanpenataan, pendataan,dan penilaian arsipStock Opname barangpersediaan
1 1 100 4.501.000 4.500.000 99,98
c. Jumlah layanansosialisasi ElektronikSistem Kearsipan
2 2 100 1.656.000 1.560.000 94,2
d. Jumlah laporanpenataan, pendataan,dan penilaian arsipdalam tata kelolakearsipan
1 1 100 30.426.000 30.405.500 99,93
e. Jumlah layananoperasional perkantoran
12 12 100 596.015.000 590.798.418 99,12
6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPUKabupaten/Kota
a. Jumlah laporanhasil evaluasi LAKIP
1 1 100 31.568.000 30.974.200 98,12
b. Jumlah laporan hasilreviu laporan keuanganKPU sesuai dengan SAP
1 1 100 79.687.000 78.550.000 98,57
7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa danPenyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
a. Jumlah kasus dalamadvokasi dan sengketahukum
5 5 100 35.142.000 33.336.500 94,86
b. Jumlah laporan layananadministrasi kepemiluan
1 1 100 75.972.000 57.623.326 75,85
c. Jumlah layanan dalampenyuluhan peraturanperundang-undanganpemilu dan pemilukada
1 1 100 35.522.000 34.991.400 98,51
d. Jumlah kegiatan advokasihukum dan penyelesaiansengketa hukum
5 5 100 10.984.000 7.161.000 65,19
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 53 -
No. Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
Target
Realisasi
%Capai
anPagu (Rp) Realisasi
(Rp)
%Penyerap
an
8. Fasilitasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/SosialisasiPenyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
a. Jumlah layananPenggantian AntarWaktu AnggotaDPR, DPD, DPRDProvinsi, danDPRDKabupaten/Kota
5 5 100 10.291.000 7.470.000 72,59
b. Jumlah peralatanuntuk mendukungtersampaikannyainformasi Pemilu
1 1 100 16.972.000 15.565.000 91,71
c. Jumlah layananbimbingan teknispenyelenggaraanpemilukada
1 1 100 104.720.000 100.931.300 96,38
d. Jumlah layananbimbingan teknispenyelenggaraanpemilukada
1 1 100 118.530.000 101.795.550 85,88
e. Jumlah layananPembentukan PPID
1 1 100 11.220.000 11.086.000 98,81
f. Jumlah dokumenteknis pemilulegisatif, pemilupresiden dan wakilpresiden sertapemilukada
1 1 100 54.680.000 44.620.000 81,6
g. Jumlah layananpusat pendidikanpemilih
1 1 100 175.018.000 169.942.294 97,1
h. Jumlah laporaninformasi danpublikasi sertasosialisasi pemiludan pemilukada
3 3 100 181.773.000 145.692.545 80,15
9. Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan efektivitas dukungan operasionalkebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik
- Jumlah dokumenperencanaan,pelaksanaan, danevaluasi dukunganoperasionalkebutuhan saranadan prasaranakerja yang baikkantor KPU Provinsi
1 1 100 4.000.000.000 3.898.041.537 97,45
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 54 -
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa indikator kinerja
persentase penyelenggaraan program dukungan manajemen yang
profesional, akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna) serta penyelenggaraan
program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses
politik dengan ukuran tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan
KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi dan penyuluhan
hukum, serta terlaksananya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/
sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan pendidikan pemilih sebesar
96,75% atau di atas target yang ditetapkan, yaitu sebesar 95%. Hasil
tersebut dapat dikatakan sebagai upaya maksimal terhadap pencapaian
target kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja KPU
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.
.
Selanjutnya untuk indikator peningkatan sarana dan
prasarana KPU dapat dilihat dari memadainya sarana dan prasarana
KPU Provinsi Jawa Barat. Persentase yang direalisasikan secara fisik
dari anggaran APBD mencapai 100% sesuai dengan target yang
ditetapkan, walaupun secara anggaran terserap 97,45%. Beberapa
kebijakan yang dilaksanakan dalam program tersebut yaitu terjadinya
akumulasi kemajuan sarana dan prasarana,
pembangunan/rehabilitasi ruang Komisioner Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Barat, pengadaan meubelair, pemeliharaan
kendaraan operasional, dan belanja modal.
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 55 -
Adapun dalam peningkatan kapasitas dan kredibilitas organisasi
penyelenggara pemilu dalam persiapan tahapan pemilihan
Bupati/Walikota tahun 2017 di KPU Kabupaten Bekasi, KPU Kota
Cimahi, dan KPU Kota Tasikmalaya berdasarkan IKU yang ditetapkan
pada tahun 2016 untuk Persentase Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan persiapan tahapan Pemilihan
sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sebesar 100%. Untuk
persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi
dengan Disdukcapil di 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat mencapai 100%.
Selanjutnya, untuk persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
yang melaksanakan persiapan tahapan Pemilihan tanpa konflik sebesar
100%. Persentase Penyelenggara persiapan tahapan Pemilihan yang
terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan sebesar 0%. Sedangkan untuk
sengketa hukum dalam masa persiapan tahapan pemilihan tidak terjadi di
3 (tiga) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan.
Hingga akhir tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Barat telah melaksanakan semua kegiatan yang menjadi kewajiban.
Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran
dapat dilihat, sebagai berikut:
1. Tujuan pertama adalah meningkatnya penyelenggaraan pemilihan
yang demokratis. Dengan sasaran sebagi berikut:
a. Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa
Barat yang menyelenggarakan persiapan tahapan Pemilihan
sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
b. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan
sinkronisasi dengan Disdukcapil di Jawa Barat.
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 56 -
2. Tujuan kedua adalah terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai,
Jujur, dan Adil. Dengan sasaran sebagi berikut:
a. Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang
melaksanakan persiapan tahapan Pemilihan tanpa konflik;
b. Persentase penyelenggara persiapan tahapan pemilihan yang
terbukti melakukan pelanggaran pemilihan;
c. Persentase sengketa hukum dalam masa persiapan tahapan
pemilihan yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota di Jawa Barat .
Kendati demikian, secara kualitas penyerapan anggaran tahun
2016 ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya dalam teknis
maupun pelaksanaanya begitu pula dalam pelaporan administrasi
sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
2. Analisis Capaian Kinerja antara Realisasi Tahun 2016 denganTahun Sebelumnya
Analisis capaian kinerja antara realisasi tahun 2016 dengan tahun
2015 KPU Provinsi Jawa Barat menggambarkan bahwa pelaksanaan
program/kegiatan tahun anggaran 2016 yang lebih difokuskan dalam
persiapan pilkada serentak tahun 2017 pada 3 (tiga) KPU Kabupaten/Kota
di Jawa Barat dan pembayaran penambahan uang tunjangan kinerja dan
pembayaran penambahan uang kehormatan KPU. Hal ini sangat memberi
dampak signifikan terhadap penyerapan anggaran terutama untuk
anggaran uang kehormatan KPU, dibanding dengan tahun 2015 yang
lebih dititikberatkan dalam penyelenggaraan dukungan pelaksanaan
Pilkada Serentak Tahun 2015 pada 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota di
Jawa Barat dan pembayaran tunjangan kinerja tahun 2015.
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 57 -
Capaian kinerja realisasi ini bisa dilihat pada perbandingan
realiasasi tahun 2015 dan tahun 2016. Berikut adalah capaian kinerja
realisasi tahun 2015:
Tabel 3.3Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015
No. SasaranKegiatan
Indikator KinerjaKinerja
Target Realisasi
% Kategori
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
a. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporankeuangan
Jumlah laporan sistem akuntansi danpelaporan keuangan
1 1 100 Berhasil
b. Tersusunnya laporan pertanggungjawabanpenggunaan anggaran
Jumlah laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran
1 1 100 Berhasil
c. Tersusunnya laporan pengelolaan hibahpemilihan
Jumlah laporan pengelolaan hibahPemilihan
2 2 100 Berhasil
d. Terlaksananya layanan perkantoran dalamadministrasi keuangan
Jumlah bulan layanan perkantorandalam adminisrasi keuangan
12 12 100 Berhasil
2. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
- Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaanlogistik Pemilu
Jumlah dokumen perencanaankebutuhan logistik, pedoman danevaluasi manajemen logistik pemilu
1 1 100 Berhasil
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
a. Tersedianya dokumen perencanaan dan datakepemiluan
Jumlah dokumen perencanaan dandata kepemiluan
1 1 100 Berhasil
b. Tersedianya data, informasi serta sarana danprasarana teknologi informasi
Jumlah dokumen pemutakhiran dataPemilih
1 1 100 Berhasil
c. Tersusunnya laporan hasil monitoring danevaluasi pelaksanaan kegiatan KPU
Jumlah laporan pelaksanaankegiatan monitoring dan evaluasi
1 1 100 Berhasil
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
a. Meningkatnya tingkat ketepatan tertibadministrasi dan pengelolaan SDM
Jumlah laporan penataan organisasi,pembinaan dan pengelolaan SDM
5 5 100 Berhasil
b. Terselenggaranya layanan peningkatankompetensi SDM
Jumlah layanan peningkatankompetensi SDM
100 100 100 Berhasil
c. Terselenggaranya layanan pengadaan pegawaiBaru
Jumlah layanan pengadaan pegawaibaru
1 0 100 Berhasil
d. Terselenggaranya penggantian antar waktuanggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Jumlah penggantian antar waktuanggota KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota
5 1 80 CukupBerhasil
e. Tersusunnya dokumen kepegawaian Jumlah dokumen kepegawaian 1 1 100 Berhasil
f. Terseleksinya anggota KPU daerah pemekaran Jumlah komisioner KPU daerahpemekaran terseleksi
5 5 100 Berhasil
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 58 -
No. SasaranKegiatan
Indikator KinerjaKinerja
Target Realisasi
% Kategori
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
a. Tersedianya dokumen penatausahaan BarangMilik Negara
Jumlah dokumen penatausahaanBarang Milik Negara
3 3 100 Berhasil
b. Tersusunnya laporan evaluasi tindak lanjut hasilpemeriksaan laporan BMN
Jumlah laporan Evaluasi TindakLanjut Hasil Pemeriksaan LaporanBMN
1 1 100 Berhasil
c. Meningkatnya layanan personil dalam penerapanelektronik sistem kearsipan
Jumlah layanan sosialisasi elektroniksistem kearsipan
2 2 100 Berhasil
d. Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan,dan penilaian arsip
Jumlah laporan penataan,pendataan, dan penilaian arsip
1 1 100 Berhasil
e. Meningkatnya kualitas pelayanan operasionalperkantoran
Jumlah layanan operasionalperkantoran
12 12 100 Berhasil
6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- Tersusunnya laporan hasil reviu laporankeuangan
Jumlah laporan hasil reviu laporankeuangan KPU sesuai dengan SAP
1 1 100 Berhasil
7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undanganyang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
a. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opinihukum dan penyelesaian sengketa hukum
Jumlah layanan dalam advokasi dansengketa hukum
5 5 100 Berhasil
b. Meningkatnya pelayanan dan kapasitaspenyelenggaraan pemilihan umum
Jumlah laporan layanan administrasikepemiluan
1 1 100 Berhasil
c. Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPUdan keputusan KPU yang sesuai denganketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
Jumlah layanan dalam penyuluhanperaturan perundang-undanganpemilu dan pemilukada
1 1 100 Berhasil
8. Fasilitasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan PendidikanPemilih
a. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalamlayanan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota
Jumlah layanan Penggantian AntarWaktu Anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi, dan DPRDKabupaten/Kota
50 1 98 Berhasil
b. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalamlayanan pusat pendidikan pemilih
Jumlah layanan pusat pendidikanpemilih
1 1 100 Berhasil
c. Tersedianya laporan informasi dan publikasiserta sosialisasi pemilu dan pemilukada
Jumlah laporan informasi danpublikasi serta sosialisasi pemilu danpemilukada
1 1 100 Berhasil
d. Tersedianya laporan tahapan pemilihan Jumlah laporan tahapan pemilihan 1 1 100 Berhasil
9. Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan efektivitas dukungan operasional kebutuhan sarana dan prasarana kerjayang baik
- Meningkatnya efektivitas dukungan operasionalkebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik
Jumlah dokumen perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi dukunganoperasional kebutuhan sarana danprasarana kerja yang baik kantorKPU Provinsi
1 1 100 Berhasil
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 59 -
3. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan danHambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab
keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
KPU Provinsi Jawa Barat yaitu:
a. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen
internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi
KPU serta upaya SDM KPU menuju penyelenggara pemilu yang
profesional, berintegritas, dan akuntabel.
b. Penyebab hambatan, diantaranya seringnya dilakukan revisi
anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan
prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum
sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi
bersama internal KPU Provinsi Jawa Barat, ruang kerja yang masih
sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas, dan belum
memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara,
dan masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan
sukses visi, misi, dan tujuan program kerja KPU Provinsi Jawa Barat
yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari
pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental,
disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan
kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-
masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran politik rakyat untuk
berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita
masyarakat Indonesia yang demokratis.
c. Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal
melalui arahan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat selaku Kuasa
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 60 -
Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan
kegiatan pada unit kerja KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini
melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK
(Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan,
maupun koordinasi dengan KPU RI, mendorong percepatan
penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa,
dan dilakukannya upaya-upaya peningkatan kapasitas
penyelenggara pemilu, bantuan penyelesaian sengketa pemilu,
kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis
penyelenggaraan pemilu.
4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang
tersedia, Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemetaan
sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana maupun personil
pegawai Sekretariat KPU dari unsur organik dan yang diperbantukan.
Pemanfataatan fasilitas gedung, barang-barang inventaris, dan
sarana lainnya mengacu pada efisiensi fasilitas dan kegiatan guna
pencapaian tujuan yang maksimal. Begitu pun dalam hal peningkatan
kapasitas penyelenggara pemilu terus dilaksanakan untuk membentuk
konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam
melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya
masing-masing.
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 61 -
5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupunKegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja
melalui program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian
kinerja bergantung kepada faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhinya.
Adapun program-program/kegiatan yang dapat menunjang
keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja, yaitu: (1) penyusunan laporan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; (2) penataan organisasi,
pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia; (3) serta bimbingan
teknis penyelenggara pemilihan Bupati/Walikota tahun 2017. Ketiga
kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja
yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan
manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan, anggaran, dan kinerja KPU Provinsi Jawa Barat dalam tahun
2016. Hal ini dibuktikan dengan terdokumentasikannya seluruh dokumen
SAKIP yang terdiri dari Renstra, IKU, RKT, Perkin, Rencana Aksi tahun
2016, dan LKj tahun 2015 dari 27 KPU Kabupaten/Kota dan 1 KPU
Provinsi Jawa Barat. Begitu juga dalam penataan organisasi, pembinaan,
dan pengelolaan sumber daya manusia; dan bimbingan teknis
penyelenggara pemilihan 2017 tentunya sangat baik dalam peningkatan
kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada.
Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat atau
menjadi kendala pencapaian perjanjian kinerja, yaitu pemetaan sumber
daya manusia baik di lingkungan KPU Provinsi maupun di KPU
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 62 -
Kabupaten/Kota di Jawa Barat belum optimal, sehingga mengakibatkan
tidak maksimalnya pencapaian kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Akuntabilitas KeuanganBerdasarkan alokasi anggaran KPU Provinsi Jawa Barat Tahun
2016, pagu anggaran KPU Provinsi Jawa Barat sebesar Rp
9.778.142.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta
seratus empat puluh dua ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari Rp
5.778.142.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus
empat puluh dua ribu rupiah) dana APBN, dan Rp 4.000.000.000,- (empat
milyar rupiah) dana hibah APBD.
Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan
secara baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi)
dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada
keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA KPU
Provinsi Jawa Barat tahun 2016 terdiri atas revisi SP-RKAKL, revisi DIPA
dan revisi POK total sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.
Penyerapan/realisasi anggaran APBN dan APBD sampai
dengan akhir semester II tahun 2016 (31 Desember 2016) sebesar Rp
9.460.577.219,- (sembilan milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus
tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) atau sebesar 96,75%
(sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima persen), dengan rincian per
program sebagai berikut:
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 63 -
Tabel 3.4Anggaran dan Realisasi APBN dan APBD per Program
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
No Program Alokasi(Rp.)
Realisasi s.d 31Desember 2016
(Rp.)%
1. 076.01.01Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKPU
4.947.318.000,- 4.832.320.767,- 97,67
2. 076.01.06Penguatan Kelembagaan Demokrasidan Perbaikan Proses Politik
830.824.000,- 730.214.915,- 87,89
3. 076.01.06 (APBD)Pelaksanaan Hibah Langsung DalamNegeri berkaitan dengan efektivitasdukungan operasional kebutuhansarana dan prasarana kerja yang baik
4.000.000.000,- 3.898.041.537 97,45
T o t a l 9.778.142.000,- 9.460.577.219 96,75
Grafik 3.1Anggaran dan Realisasi APBN dan APBD per Program
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 64 -
Anggaran dan Realisasi APBN untuk Program DukunganManajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU tahun 2016seperti grafik di bawah ini:
Grafik 3.2Anggaran dan Realisasi APBN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
Anggaran dan Realisasi APBN untuk Program PenguatanKelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik tahun 2016seperti grafik di bawah ini:
Grafik 3.3Anggaran dan Realisasi APBN
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasidan Perbaikan Proses Politik
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 65 -
Anggaran dan Realisasi APBD untuk Program PelaksanaanHibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan efektivitas dukunganoperasional kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik padatahun 2016 seperti grafik di bawah ini:
Grafik 3.4Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri
Berkaitan dengan Efektivitas Dukungan OperasionalKebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
Selanjutnya gambaran anggaran dan realisasi APBN danAPBD KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 secara keseluruhan adalahsebagai berikut:
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 66 -
Tabel 3.5Anggaran dan Realisasi APBN dan APBD per Jenis Belanja
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
Grafik 3.5Anggaran dan Realisasi APBN dan APBD
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
UraianAnggaran Realisasi Sisa Anggaran %
(Rp) (Rp) (Rp) Penyerapan
1 2 3 4 5
No. BELANJA 9.778.142.000 9.460.577.219 317.564.781 96,75
A. APBN 5.778.142.000 5.562.535.682 215.606.318 96,27
1. Belanja Pegawai 3.187.763.000 3.113.276.599 74.486.401 97,66
2. Belanja Barang/ Jasa 2.554.544.000 2.414.969.083 139.574.917 94,54
3. Belanja Modal 35.835.000 34.290.000 1.545.000 95,69
B. APBD 4.000.000.000 3.898.041.537 101.958.463 97,45
1. Belanja Pegawai - - - 0
2. Belanja Barang/ Jasa 2.661.600.000 2.573.111.645 88.488.355 96,67
3. Belanja Modal 1.338.400.000 1.324.929.892 13.470.108 98,99
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 67 -
Anggaran dan Realisasi APBN KPU Provinsi Jawa Barat Tahun
2016 per jenis belanja adalah sebagai berikut:
Grafik 3.6Anggaran dan Realisasi APBN
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 per Jenis Belanja
Anggaran dan Realisasi APBD KPU Provinsi Jawa Barat Tahun
2016 per jenis belanja adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 68 -
Grafik 3.7Anggaran dan Realisasi APBD
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 per Jenis Belanja
Berdasarkan data di atas, penyerapan anggaran KPU
Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan dalam belanja pegawai,
barang, dan modal APBN dan APBD mencapai 96,75% (sembilan
puluh enam koma tujuh puluh lima persen) pada Tahun Anggaran 2016
setelah pengembalian sebesar Rp 48.820.111,- (empat puluh delapan
juta delapan ratus dua puluh ribu seratus sebelas rupiah) dari program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
yang sebelumnya mencapai 97,25 % (sembilan puluh tujuh koma dua
puluh lima persen). Hal ini membuktikan bahwa realisasi penyerapan
anggaran KPU Provinsi Jawa Barat telah melampaui target
penyerapan anggaran tahun 2016 secara nasional sebesar 95%
(sembilan puluh lima persen).
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 69 -
BAB IV
PENUTUP
A. KesimpulanPemaparan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian
perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan analisa pencapaian kinerja dalam
rangka pencapaian visi dan misi KPU Provinsi Jawa Barat selama tahun
anggaran 2016 sesuai Renstra KPU Tahun 2015 - 2019.
Pengukuran kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun
2016, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang
menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari
kegiatan yang dilaksanakan tahun 2016. Capaian rata-rata kinerja sasaran
dan pengukuran kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat tahun 2016
berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan terlampir.
Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif
pencapaian target indikator kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat
mendapatkan alokasi dana dari APBN dan APBD untuk tahun anggaran
2016 sebesar Rp 9.778.142.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh
delapan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan yang telah
direalisasikan sebesar Rp 9.460.577.219,- (sembilan milyar empat ratus
enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas
rupiah) atau sebesar 96,75% (sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima
persen).
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 70 -
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan
ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan
secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen
anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada
keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem
informasi bersama internal KPU Provinsi Jawa Barat, ruang kerja
yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas,
dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik
Negara.
3. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU
Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan bukan hanya diukur
semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting
adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh
aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan
kinerja sesuai fungsinya masing-masing.
B. Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan
datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016Hal - 71 -
a) Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan
revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif
sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
b) Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih
intensif melalui pengadaan CPNS, pembinaan, pendidikan, dan
pelatihan.
c) Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat tahun 2016ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatifmaupun kuantitatif pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat di masayang akan datang.
No. Indikator Kinerja Target
a. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporankeuangan
Jumlah laporan sistem akuntansi danpelaporan keuangan
12 Laporan
b. Terselesaikannya permasalahan pengelolaankeuangan
Jumlah laporan permasalahan pengelolaankeuangan
1 Laporan
c. Tersusunnya laporan pertanggungjawabanpenggunaan anggaran
Jumlah laporan PertanggungjawabanPenggunaan Anggaran (LPPA)
1 Laporan
d. Terlaksananya layanan perkantoran dalamadministrasi keuangan
Jumlah bulan layanan perkantoran dalamadminisrasi keuangan
12 Bulan Layanan
a. Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaanlogistik Pemilu
Jumlah dokumen perencanaan kebutuhanlogistik, pedoman dan evaluasi manajemenlogistik pemilu
1 Dokumen
b. Terlaksananya pengendalian dan pengaturanadministrasi pengelolaan logistik
Jumlah layanan fasilitasi pengadaan logistikpemilu
1 Layanan Pengadaan
c. Tersusunnya standar logistik pemilu Jumlah laporan sistematika dan standarpengiriman logistik pemilu
1 Laporan
d. Tersedianya data kebutuhan logistik pemiluyang akurat
Jumlah unit inventarisasi logistik pemilu 1 Unit
a. Tersedianya dokumen perencanaan danpenganggaran, koordinasi antar lembaga, datadan informasi serta hasil monitoring danevaluasi
Jumlah dokumen perencanaan danpenganggaran, koordinasi antar lembaga, data daninformasi serta hasil monitoring dan evaluasi
1 Dokumen
b. Terwujudnya sistem administrasipenyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif,dan efisien
Jumlah dokumen sistem administrasipenyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, danefisien
1 Dokumen
c. Tersedianya dokumen data dan informasikepemiluan
Jumlah dokumen data dan informasikepemiluan
2 Dokumen
d. Tersedianya data, informasi dan sarana danprasarana teknologi informasi
Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih 1 Dokumen
e. Tersusunnya rencana penerapan e-Governmentyang konkrit dan terukur
Jumlah sistem aplikasi KPU 1 Aplikasi
a. Meningkatnya tingkat ketepatan tertibadministrasi dan pengelolaan SDM
Jumlah dokumen tingkat ketepatan tertibadministrasi dan pengelolaan sumber dayamanusia
5 Dokumen
b. Terselenggaranya Diklat Teknis dan DiklatStruktural
Jumlah layanan diklat teknis dan diklat struktural 100 Orang
c. Tersedianya Dokumen kepegawaian Jumlah layanan DokumenKepegawaian
1 Dokumen
d. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalamlayanan Penggantian Antar Waktu anggotaKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Jumlah layanan Penggantian Antar Waktuanggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
5 Orang
RENCANA KINERJA TAHUNANKPU PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016
Sasaran Kegiatan
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
2. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
No. Indikator Kinerja Target
a. Meningkatnya penatausahaan Barang MilikNegara
Jumlah dokumen penatausahaan Barang MilikNegara
3 Dokumen
b. Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stockopname )
Jumlah laporan penataan, pendataan,dan penilaian arsip Stock Opname barangpersediaan
1 Laporan
c. Meningkatnya layanan personil dalampenerapan elektronik sistem kearsipan
Jumlah layanan sosialisasi ElektronikSistem Kearsipan
2 Orang
d. Meningkatnya akuntabilitas penataan,pendataan, dan penilaian arsip
Jumlah laporan penataan, pendataan,dan penilaian arsip dalam tata kelolakearsipan
1 Laporan
e. Meningkatnya kualitas pelayanan operasionalperkantoran
Jumlah layanan operasional perkantoran 12 Bulan Layanan
a. Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP 1 Laporan
b. Tersusunnya laporan hasil reviu laporankeuangan
Jumlah laporan hasil reviu laporan keuanganKPU sesuai dengan SAP
1 Laporan
a. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opinihukum dan penyelesaian sengketa hukum
Jumlah kasus dalam advokasi dan sengketahukum
5 Kasus
b. Meningkatnya pelayanan dan kapasitaspenyelenggaraan pemilihan umum
Jumlah laporan layanan administrasi kepemiluan 1 Laporan
c. Meningkatnya kualitas rancangan peraturanKPU dan keputusan KPU yang sesuai denganketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
Jumlah layanan dalam penyuluhan peraturanperundang-undangan pemilu dan pemilukada
1 Provinsi
d. Meningkatnya kualitas advokasi hukum danpenyelesaian sengketa hukum
Jumlah kegiatan advokasi hukum danpenyelesaian sengketa hukum
5 Kegiatan
a. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalamlayanan Penggantian Antar Waktu AnggotaDPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota
Jumlah layanan Penggantian Antar WaktuAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota
5 Dokumen
b. Tersampaikannya informasi Pemilu Jumlah peralatan untuk mendukungtersampaikannya informasi Pemilu
1 Jenis
c. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalamlayanan bimbingan teknis penyelenggaraanpemilukada
Jumlah layanan bimbingan teknispenyelenggaraan pemilukada
1 Aparatur
d. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalamlayanan bimbingan teknis penyelenggaraan dansupervisi dan monitoring pelaksanaanpemilukada
Jumlah layanan bimbingan teknispenyelenggaraan pemilukada
1 Satker
e. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalamlayanan pembentukan PPID
Jumlah layanan Pembentukan PPID 1 Satker
f. Terwujudnya dokumen teknis pemilulegisatif, pemilu presiden dan wakil presidenserta pemilukada
Jumlah dokumen teknis pemilu legisatif,pemilu presiden dan wakil presiden sertapemilukada
1 Dokumen
g. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalamlayanan pusat pendidikan pemilih
Jumlah layanan pusat pendidikan pemilih 1 Satker
h. Tersedianya laporan informasi dan publikasiserta sosialisasi pemilu dan pemilukada
Jumlah laporan informasi dan publikasiserta sosialisasi pemilu dan pemilukada
3 Laporan
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
Sasaran Kegiatan
7.
8. Fasilitasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu danPendidikan Pemilih
9. Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan efektivitas dukungan operasional kebutuhan sarana danprasarana kerja yang baik
- Meningkatnya efektivitas dukunganoperasional kebutuhan sarana dan prasaranakerja yang baik
Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan,dan evaluasi dukungan operasional kebutuhansarana dan prasarana kerja yang baik kantorKPU Provinsi
1 Dokumen
9.
Nama Lembaga : Sekretariat KPU Provinsi Jawa BaratTahun : 2016
No. Indikator Kinerja Target
a. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporankeuangan
Jumlah laporan sistem akuntansi danpelaporan keuangan
12 Laporan
b. Terselesaikannya permasalahan pengelolaankeuangan
Jumlah laporan permasalahan pengelolaankeuangan
1 Laporan
c. Tersusunnya laporan pertanggungjawabanpenggunaan anggaran
Jumlah laporan PertanggungjawabanPenggunaan Anggaran (LPPA)
1 Laporan
d. Terlaksananya layanan perkantoran dalamadministrasi keuangan
Jumlah bulan layanan perkantoran dalamadminisrasi keuangan
12 Bulan Layanan
a. Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaanlogistik Pemilu
Jumlah dokumen perencanaan kebutuhanlogistik, pedoman dan evaluasi manajemenlogistik pemilu
1 Dokumen
b. Terlaksananya pengendalian dan pengaturanadministrasi pengelolaan logistik
Jumlah layanan fasilitasi pengadaan logistikpemilu
1 Layanan Pengadaan
c. Tersusunnya standar logistik pemilu Jumlah laporan sistematika dan standarpengiriman logistik pemilu
1 Laporan
d. Tersedianya data kebutuhan logistik pemiluyang akurat
Jumlah unit inventarisasi logistik pemilu 1 Unit
a. Tersedianya dokumen perencanaan danpenganggaran, koordinasi antar lembaga, datadan informasi serta hasil monitoring danevaluasi
Jumlah dokumen perencanaan danpenganggaran, koordinasi antar lembaga, data daninformasi serta hasil monitoring dan evaluasi
1 Dokumen
b. Terwujudnya sistem administrasipenyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif,dan efisien
Jumlah dokumen sistem administrasipenyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, danefisien
1 Dokumen
c. Tersedianya dokumen data dan informasikepemiluan
Jumlah dokumen data dan informasikepemiluan
2 Dokumen
d. Tersedianya data, informasi dan sarana danprasarana teknologi informasi
Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih 1 Dokumen
e. Tersusunnya rencana penerapan e-Governmentyang konkrit dan terukur
Jumlah sistem aplikasi KPU 1 Aplikasi
a. Meningkatnya tingkat ketepatan tertibadministrasi dan pengelolaan SDM
Jumlah dokumen tingkat ketepatan tertibadministrasi dan pengelolaan sumber dayamanusia
5 Dokumen
b. Terselenggaranya Diklat Teknis dan DiklatStruktural
Jumlah layanan diklat teknis dan diklat struktural 100 Orang
c. Tersedianya Dokumen kepegawaian Jumlah layanan DokumenKepegawaian
1 Dokumen
d. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalamlayanan Penggantian Antar Waktu anggotaKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Jumlah layanan Penggantian Antar Waktuanggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
5 Orang
PERJANJIAN KINERJA
Sasaran Kegiatan
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
2. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
No. Indikator Kinerja Target
a. Meningkatnya penatausahaan Barang MilikNegara
Jumlah dokumen penatausahaan Barang MilikNegara
3 Dokumen
b. Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stockopname )
Jumlah laporan penataan, pendataan,dan penilaian arsip Stock Opname barangpersediaan
1 Laporan
c. Meningkatnya layanan personil dalampenerapan elektronik sistem kearsipan
Jumlah layanan sosialisasi ElektronikSistem Kearsipan
2 Orang
d. Meningkatnya akuntabilitas penataan,pendataan, dan penilaian arsip
Jumlah laporan penataan, pendataan,dan penilaian arsip dalam tata kelolakearsipan
1 Laporan
e. Meningkatnya kualitas pelayanan operasionalperkantoran
Jumlah layanan operasional perkantoran 12 Bulan Layanan
a. Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP 1 Laporan
b. Tersusunnya laporan hasil reviu laporankeuangan
Jumlah laporan hasil reviu laporan keuanganKPU sesuai dengan SAP
1 Laporan
a. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opinihukum dan penyelesaian sengketa hukum
Jumlah kasus dalam advokasi dan sengketahukum
5 Kasus
b. Meningkatnya pelayanan dan kapasitaspenyelenggaraan pemilihan umum
Jumlah laporan layanan administrasi kepemiluan 1 Laporan
c. Meningkatnya kualitas rancangan peraturanKPU dan keputusan KPU yang sesuai denganketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
Jumlah layanan dalam penyuluhan peraturanperundang-undangan pemilu dan pemilukada
1 Provinsi
d. Meningkatnya kualitas advokasi hukum danpenyelesaian sengketa hukum
Jumlah kegiatan advokasi hukum danpenyelesaian sengketa hukum
5 Kegiatan
a. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalamlayanan Penggantian Antar Waktu AnggotaDPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota
Jumlah layanan Penggantian Antar WaktuAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota
5 Dokumen
b. Tersampaikannya informasi Pemilu Jumlah peralatan untuk mendukungtersampaikannya informasi Pemilu
1 Jenis
c. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalamlayanan bimbingan teknis penyelenggaraanpemilukada
Jumlah layanan bimbingan teknispenyelenggaraan pemilukada
1 Aparatur
d. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalamlayanan bimbingan teknis penyelenggaraan dansupervisi dan monitoring pelaksanaanpemilukada
Jumlah layanan bimbingan teknispenyelenggaraan pemilukada
1 Satker
e. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalamlayanan pembentukan PPID
Jumlah layanan Pembentukan PPID 1 Satker
f. Terwujudnya dokumen teknis pemilulegisatif, pemilu presiden dan wakil presidenserta pemilukada
Jumlah dokumen teknis pemilu legisatif,pemilu presiden dan wakil presiden sertapemilukada
1 Dokumen
g. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalamlayanan pusat pendidikan pemilih
Jumlah layanan pusat pendidikan pemilih 1 Satker
h. Tersedianya laporan informasi dan publikasiserta sosialisasi pemilu dan pemilukada
Jumlah laporan informasi dan publikasiserta sosialisasi pemilu dan pemilukada
3 Laporan
Sasaran Kegiatan
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
8. Fasilitasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu danPendidikan Pemilih
9. Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan efektivitas dukungan operasional kebutuhan sarana danprasarana kerja yang baik
6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
- Meningkatnya efektivitas dukunganoperasional kebutuhan sarana dan prasaranakerja yang baik
Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan,dan evaluasi dukungan operasional kebutuhansarana dan prasarana kerja yang baik kantorKPU Provinsi
1 Dokumen
9.
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
%Capaia
n
a. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporankeuangan
Jumlah laporan sistem akuntansi danpelaporan keuangan
12 12 100
b. Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan Jumlah laporan permasalahanpengelolaan keuangan
1 1 100
c. Tersusunnya laporan pertanggungjawabanpenggunaan anggaran
Jumlah laporan PertanggungjawabanPenggunaan Anggaran (LPPA)
1 1 100
d. Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasikeuangan
Jumlah bulan layanan perkantoran dalamadminisrasi keuangan
12 12 100
a. Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistikPemilu
Jumlah dokumen perencanaankebutuhan logistik, pedoman danevaluasi manajemen logistik pemilu
1 1 100
b. Terlaksananya pengendalian dan pengaturanadministrasi pengelolaan logistik
Jumlah layanan fasilitasi pengadaan logistikpemilu
1 1 100
c. Tersusunnya standar logistik pemilu Jumlah laporan sistematika dan standarpengiriman logistik pemilu
1 1 100
d. Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu yangakurat
Jumlah unit inventarisasi logistik pemilu 1 1 100
a. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran,koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasilmonitoring dan evaluasi
Jumlah dokumen perencanaan danpenganggaran, koordinasi antar lembaga,data dan informasi serta hasil monitoringdan evaluasi
1 1 100
b. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraanpemilu yang tertib, efektif, dan efisien
Jumlah dokumen sistemadministrasi penyelenggaraan pemiluyang tertib, efektif, dan efisien
1 1 100
c. Tersedianya dokumen data dan informasi kepemiluan Jumlah dokumen data dan informasikepemiluan
2 2 100
d. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasaranateknologi informasi
Jumlah dokumen pemutakhiran datapemilih
1 1 100
e. Tersusunnya rencana penerapan e-Government yangkonkrit dan terukur
Jumlah sistem aplikasi KPU 1 1 100
a. Meningkatnya tingkat ketepatan tertib administrasi danpengelolaan SDM
Jumlah dokumen tingkat ketepatan tertibadministrasi dan pengelolaan sumber dayamanusia
5 5 100
b. Terselenggaranya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Jumlah layanan diklat teknis dan diklatstruktural
100 100 100
c. Tersedianya Dokumen kepegawaian Jumlah layanan DokumenKepegawaian
1 1 100
d. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layananPenggantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota
Jumlah layanan Penggantian Antar Waktuanggota KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota
5 3 60
a. Meningkatnya penatausahaan Barang Milik Negara Jumlah dokumen penatausahaan BarangMilik Negara
3 3 100
b. Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname ) Jumlah laporan penataan,pendataan, dan penilaian arsip StockOpname barang persediaan
1 1 100
c. Meningkatnya layanan personil dalam penerapanelektronik sistem kearsipan
Jumlah layanan sosialisasiElektronik Sistem Kearsipan
2 2 100
d. Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, danpenilaian arsip
Jumlah laporan penataan,pendataan, dan penilaian arsip dalamtata kelola kearsipan
1 1 100
e. Meningkatnya kualitas pelayanan operasionalperkantoran
Jumlah layanan operasionalperkantoran
12 12 100
PENGUKURAN KINERJAKPU PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016
Sasaran Kegiatan
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
2. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
%Capaia
n
a. Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP 1 1 100
b. Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan Jumlah laporan hasil reviu laporankeuangan KPU sesuai dengan SAP
1 1 100
a. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum danpenyelesaian sengketa hukum
Jumlah kasus dalam advokasi dan sengketahukum
5 5 100
b. Meningkatnya pelayanan dan kapasitaspenyelenggaraan pemilihan umum
Jumlah laporan layanan administrasikepemiluan
1 1 100
c. Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dankeputusan KPU yang sesuai dengan ketentuanpembentukan peraturan perundang- undangan
Jumlah layanan dalam penyuluhanperaturan perundang-undangan pemiludan pemilukada
1 1 100
d. Meningkatnya kualitas advokasi hukum danpenyelesaian sengketa hukum
Jumlah kegiatan advokasi hukum danpenyelesaian sengketa hukum
5 5 100
a. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layananPenggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Jumlah layanan Penggantian Antar WaktuAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, danDPRD Kabupaten/Kota
5 5 100
b. Tersampaikannya informasi Pemilu Jumlah peralatan untuk mendukungtersampaikannya informasi Pemilu
1 1 100
c. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layananbimbingan teknis penyelenggaraan pemilukada
Jumlah layanan bimbingan teknispenyelenggaraan pemilukada
1 1 100
d. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layananbimbingan teknis penyelenggaraan dan supervisi danmonitoring pelaksanaan pemilukada
Jumlah layanan bimbingan teknispenyelenggaraan pemilukada
1 1 100
e. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layananpembentukan PPID
Jumlah layanan Pembentukan PPID 1 1 100
f. Terwujudnya dokumen teknis pemilu legisatif, pemilupresiden dan wakil presiden serta pemilukada
Jumlah dokumen teknis pemilulegisatif, pemilu presiden dan wakilpresiden serta pemilukada
1 1 100
g. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layananpusat pendidikan pemilih
Jumlah layanan pusat pendidikanpemilih
1 1 100
h. Tersedianya laporan informasi dan publikasi sertasosialisasi pemilu dan pemilukada
Jumlah laporan informasi danpublikasi serta sosialisasi pemilu danpemilukada
3 3 100
- Meningkatnya efektivitas dukungan operasionalkebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik
Jumlah dokumen perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi dukunganoperasional kebutuhan sarana danprasarana kerja yang baik kantor KPUProvinsi
1 1 100
6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
Sasaran Kegiatan
8. Fasilitasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu danPendidikan Pemilih
9. Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan efektivitas dukungan operasional kebutuhan sarana danprasarana kerja yang baik