PERMENDIKBUD No 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis...

PERMENDIKBUD No 32 tahun 2018tentang

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanBiro Hukum dan Organisasi

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2018

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1687

TUJUAN BERNEGARA

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia1

Memajukan kesejahteraan umum2

Mencerdaskan kehidupan bangsa3

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

4Alinea Ke-4

SETIAP WARGA NEGARA MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR UNTUK HIDUP SECARA LAYAK

UU 23/2014 MENGANUT PRINSIP-PRINSIP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DENGAN SALAH SATU CIRINYA:

DASAR HUKUM

• Amanat Pasal 18 UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan PemerintahanWajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar .

• Selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bhw Belanja Daerah diprioritaskan untuk

mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan

dengan standar pelayanan minimal

• Urusan PemerintahanWajib yang berkaitan denganPelayanan Dasar meliputi:

– pendidikan;– kesehatan;– pekerjaan umum dan penataan ruang;– perumahan rakyat dan kawasan permukiman;– ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;– sosial.

DASAR HUKUM (UU No 23 Tahun 2014)

UU 32 Tahun 2004 UU 23 Tahun 2014

Standar Pelayanan Minimal adalah standar suatu

pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.15 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan

Dasar.

Ditetapkan dengan Peraturan Menteri oleh

masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dominasi pengaturan terkait ProdusenPelayanan

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan

mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasaryang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang

berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.6 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan

Dasar.

Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar

konsumen pelayanan

PERUBAHAN KONSEP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

• Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang

merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

• Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

• Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan

dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

• Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta

pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak

• Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua

Daerah.

• Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan

orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGERTIAN(PP NO 2 TAHUN 2018)

6

Kriteria Penetapan

Berkaitan dengan

Pelayanan Dasar

Option 2

1.Pendidikan

2.Kesehatan

3.Pekerjaan umum dan penataan ruang

4.Perumahan rakyat dan kawasan

permukiman

5.Ketenteraman, ketertiban umum, dan

pelindungan masyarakat

6.Sosial

Penetapan sebagai SPM dilakukan

berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa

kebutuhan dasar yang:

a. bersifat mutlak; dan

b. mudah distandarkan,

yang berhak diperoleh oleh setiap Warga

Negara secara minimal sesuai dengan Jenis

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan

Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib

7

JENIS SPM

JENIS SPM

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum;

d. perumahan rakyat;

e. ketenteraman, ketertiban umum,

dan pelindungan masyarakat; dan

f. sosial.

MATERI SPM

a.Jenis Pelayanan Dasar;

b.Mutu Pelayanan Dasar; dan

c.penerima Pelayanan Dasar.

Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar

SPM Pendidikan

N

O

JENIS

PELAYANA

N DASAR

PENERIMA

PELAYANAN DASAR

MUTU PELAYANAN

DASAR

1. Pendidikan

menengahWarga negara usia

16 s.d. 18 tahun.

a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. Standar jumlahdan kualitaspendidik dan tenaga kependidikan; dan

c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;

2. Pendidikan

khususWarga negara usia

4 s.d. 18 tahun

yang

berkebutuhan

khusus.

N

O

JENIS

PELAYAN

AN

DASAR

PENERIMA PELAYANAN

DASARMUTU PELAYANAN DASAR

1. Pendidik

an anak

usia dini

Warga negara usia 5

s.d. 6 tahun.

a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. Standar jumlah dankualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan

c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

2. Pendidik

an dasarWarga negara usia 7

s.d. 15 tahun.

3. Pendidik

an

kesetara

an

Warga negara usia 7

s.d. 18 tahun.

ProvinsiKabupaten/Kota

PP NO 2 TAHUN 2018STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dasar Hukum SPM Pendidikan

Pasal 5 ayat (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknissebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaturdengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang ditetapkan setelahdikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalamnegeri dan kementerian/lembaga pemerintahnonkementerian terkait.

PASAL 11

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenispelayanan dasar dan mutupelayanan dasar yang berhakdiperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Penerapan SPM dilakukan dengantahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhanpemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhanPelayanan Dasar; dan pelaksanaanpemenuhan Pelayanan Dasar.

Penerapan SPM diprioritaskan bagiwarga negara yang berhakmemperoleh pelayanan dasarsecara minimal sesuai dengan jenispelayanan dasar dan mutupelayanan dasarnya.

01

02

03

Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, Pemerintah Daerah dapat:

1. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagimasyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

2. Memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakatmiskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SPM di atur dengan PeraturanMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintahnonkementerian terkait.

Laporan Penerapan SPM Pasal 17

(1) Laporan penerapan SPM termasuk dalam

materi muatan laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Materi muatan laporan penerapan SPM

sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. hasil penerapan SPM;

b. kendala penerapan SPM; dan

c. ketersediaan anggaran dalam penerapan

SPM.

(3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud

no. 2, laporan penerapan SPM Daerah provinsi

dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah harus mencantumkan rekapitulasi

penerapan SPM Daerah kabupaten/kota.

Hasil Penerapan SPM Pasal 18

Hasil pelaporan digunakan oleh

Pemerintah Daerah untuk:

a. Penilaian kinerja perangkat Daerah;

b. Pengembangan kapasitas Daerah

dalam peningkatan pelaksanaan

pemenuhan Pelayanan Dasar; dan

c. Penyempurnaan kebijakan

penerapan SPM dalam perencanaan

dan penganggaran pembangunan

Daerah.

Pembinaan dan Pengawasan

1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melaksanakan pembinaan dan

pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara umum.

2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang sesuai dengan jenis SPM

melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara teknis.

3. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM provinsi oleh perangkat

Daerah provinsi.

4. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM

Daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.

5. Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten oleh perangkat

Daerah kabupaten dan wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kota

oleh perangkat Daerah kota.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP 12 tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

• Capaian standar pelayanan minimal ataspelayanan pendidikan;

• Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan dan kebudayaan;

• Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan

• Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah.

Pengawasan teknis meliputi (Pasal 10 ayat (4)

PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah):

1. Kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah yang tidak

melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administratif.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

SANKSI

16

PERMENDIKBUD NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

17

Ketentuan Umum1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.

3. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa

kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.

4. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan

dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai denganstandar teknis agar hidup secara layak.

5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melaluiproses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerahyang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

prinsip kesesuaian

kewenangan

SPM diterapkan sesuai dengan

kewenangan Daerah provinsi & Daerah

kabupaten/kota menurut pembagian

Urusan Pemerintahan Wajib yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

prinsip keterjangkauan

SPM ditetapkan dan diterapkan dalam

rangka menjamin barang dan/atau jasa

kebutuhan dasar yang mudah diperoleh

oleh setiap Warga Negara.

prinsip

kesinambunganSPM ditetapkan dan diterapkan

untuk memberikan jaminan

tersedianya barang dan/atau

jasa kebutuhan dasar Warga

Negara secara terus-menerus.

prinsip ketepatan

sasaranSPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan

barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang

berhak diperoleh setiap Warga Negara secara

minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah

ditujukan kepada Warga Negara dengan

memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau

tidak mampu

prinsip keterukuran

SPM ditetapkan dan diterapkan

dengan barang dan/atau jasa

yang terukur untuk memenuhi

kebutuhan dasar Warga Negara

prinsip ketersediaan

SPM ditetapkan dan diterapkan

dalam rangka menjamin tersedianya

barang dan/atau jasa kebutuhan

dasar yang berhak diperoleh oleh

setiap Warga Negara secara minimal.

Tujuan dan Prinsip SPM PendidikanStandar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang danjalur pendidikan.

TUJUAN

PRINSIP

Ruang Lingkup SPM Pendidikan Jenis dan Penerima

Pelayanan Dasar01

Mutu Pelayanan Dasar02

Pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

03

Pelaporan Penerapan dan Pencapaian SPM Pendidikan

04

20

Jenis Pelayanan Dasar

1. Pendidikan Anak Usia Dini

2. Pendidikan Dasar

3. Pendidikan kesetaraan

1. Pendidikan menengah

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerahkabupaten/kota terdiri atas:

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerahprovinsi terdiri atas:

2. Pendidikan khusus

Penerima Pelayanan Dasar

Peserta Didik yang berusia 4 – 18 tahun.

Peserta Didik yang berusia 5 – 6 tahun

.

Peserta Didikyang berusia 16 – 18 tahun.

Peserta Didik yang berusia 7 – 15 tahun.

.

Peserta Didik yang berusia 7 – 18 tahun

Pendidikan Kesetaraan

PendidikanDasar

PAUDPendidikanKhusus

PendidikanMenengah

22

Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.1

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Tata cara pemenuhan standar.

2

3

1STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU JASADAN TATACARA PEMENUHANNYA

24

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Standar satuan pendidikan, terdiri

atas:

a. Standar kompetensi lulusanb. Standar isic. Standar prosesd. Standar sarana dan prasaranae. Standar pengelolaanf. Standar pembiayaang. Standar penilaian

Standar biaya pribadi Peserta

Didik, terdiri atas:a. perlengkapan dasar Peserta

Didikb. pembiayaan pendidikan

Standar jumlah kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

• Standar satuan pendidikan; dan

• Standar biaya pribadi Peserta Didik.

25

Perlengkapan Dasar Peserta Didik

No

Penerima

Pelayanan Dasar

Perlengkapan Dasar Jumlah Kualitas

1 PAUD

Buku gambar 6 buah per peserta didik per

semester

Dalam kondisi baru

Alat mewarnai 1 set paling sedikit 12 warna

per peserta didik per semester

2 SD dan SMP

Buku teks pelajaran 1 paket per peserta didik per

tahun

Sesuai dengan kurikulum

Perlengkapan belajar

(alat dan buku tulis)

1 set per peserta didik per

semester

Dalam kondisi baru

3 Pendidikan Kesetaraan

Modul belajar 1 paket per peserta didik per

tahun


Perlengkapan belajar

(alat dan buku tulis)

1 set per peserta didik per

semester

Dalam kondisi baru

4 SMA dan SMK

Buku teks pelajaran 1 paket per peserta didik per tahun


Perlengkapan belajar (alat dan buku tulis)

1 set per peserta didik per semester

Dalam kondisi baru

5 Pendidikan

Khusus

Materi ajar 1 paket per peserta didik per tahun

Sesuai dengan ragam disabilitas dan kurikulum

Perlengkapan belajar (alat dan buku tulis)

1 set per peserta didik per semester

Dalam kondisi baru

1

23

4Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda dibebankan kepada

Pemda untuk: pendidikan dasar; dan

pendidikan Menengah bagi daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun.

Dalam hal daerah yang belum melaksanakan

wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka pembiayaan pendidikan menengah bagi satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemdadibebankan kepada Peserta Didik atau

orangtua/wali.

Dalam hal daerah yang belum melaksanakan wajibbelajar 12 (dua belas) tahun, maka pembiayaanpendidikan menengah bagi satuan pendidikanyang diselenggarakan oleh Pemda dibebankankepada Peserta Didik atau orangtua/wali.

Kepala Satuan Pendidikan yangdiselenggarakan oleh masyarakat menetapkanbesaran pembiayaan pendidikan setelahmendapatkan pertimbangan dari komitesekolah.

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Timeline Style

Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD diberikan pada setiap awal tahun.

Biaya satuanbuku gambardan biayasatuan alatmewarnaisesuaidenganstandar biayamasing-masingdaerah.

321

Perhitungan pemenuhan perlengkapandasar bagi Peserta Didik yang berasal darikeluarga miskin atau tidak mampu yangmenjadi tanggung jawab Pemerintah Daerahdalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengancara sebagai berikut:

• Jumlah Peserta didik yang berasaldari keluarga miskin atau tidakmampu x 12 (dua belas) buah bukugambar x biaya satuan buku gambar.

• Jumlah Peserta Didik yang berasaldari keluarga miskin atau tidakmampu x 2 (dua) set alat mewarnai xbiaya satuan alat mewarnai.

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa (PAUD)

28

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa (SD dan SMP)

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

Jumlah Peserta Didik yang berasal darikeluarga miskin atau tidak mampu x 1(satu) paket buku teks pelajaran x biayasatuan buku teks pelajaran.

Jumlah Peserta Didik yang berasal darikeluarga miskin atau tidak mampu x 2(dua) set buku tulis dan alat tulis x biayasatuan buku tulis dan alat tulis.

Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagiPeserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidakmampu yang menjadi tanggung jawab PemerintahDaerah dalam satu tahun dilaksanakan dengan carasebagai berikut:

3Pemenuhan buku teks pelajaranpada sekolah dasar dan sekolahmenengah pertama diperuntukkanbagi Peserta Didik yang belumterlayani perlengkapan dasarPeserta Didik.

Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama diberikan pada setiap awal tahun.

Biaya satuan buku tekspelajaran dan biaya satuanbuku tulis dan alat tulis sesuaidengan standar biaya masing-masing daerah.

1

2

4

29

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa (Pendidikan Kesetaraan)


Jumlah Peserta Didik yang berasal darikeluarga miskin atau tidak mampu x 1(satu) paket modul belajar x biaya satuanmodul belajar.

Jumlah Peserta Didik yang berasal darikeluarga miskin atau tidak mampu x 2(dua) set buku tulis dan alat tulis x biayasatuan buku tulis dan alat tulis.


3Pemenuhan modul belajar pada pendidikan kesetaraan diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.

Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan diberikan pada setiap awal tahun.

Biaya satuan modul belajardan biaya satuan buku tulisdan alat tulis sesuai denganstandar biaya masing-masingdaerah.

1

2

4

30

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa (SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus)



3

SMA dan SMK Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin

atau tidak mampu x 1 (satu) paket buku teks pelajaran xbiaya satuan buku teks pelajaran.

Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskinatau tidak mampu x 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis xbiaya satuan buku tulis dan alat tulis.

Pendidikan Khusus Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin

atau tidak mampu x 1 (satu) paket materi ajar sesuaidengan ragam disabilitas x biaya satuan materi ajar.

Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskinatau tidak mampu x 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis xbiaya satuan buku tulis dan alat tulis.

Pemenuhan:• buku teks pelajaran pada SMA dan

SMK;• materi ajar pada pendidikan

khusus;diperuntukkan bagi Peserta Didik yangbelum terlayani perlengkapan dasarPeserta Didik.

Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada SMA, SMK, dan pendidikan khusus diberikan pada setiap awal tahun.

Biaya satuan buku tekspelajaran/materi ajar danbiaya satuan buku tulis danalat tulis sesuai denganstandar biaya masing-masingdaerah.

1

2

4

31

Pelaksanaan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.

Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 bulan dikali pembiayaanpendidikan.

1. Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar dilakukan oleh Pemda sesuai kewenangannya dapat berupa:a.menyediakan perlengkapan

dasar; danb.memberikan uang tunai

untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.

2. Pemenuhan pelayanan dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan standar biaya pribadi diprioritaskan bagi Peserta Didik yangberasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

2STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TATACARA PEMENUHANNYA

33

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)

NoJenis pendidik

dan tenagakependidikan

Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

1. Guru PAUD 1. paling rendah memiliki ijazah D-IV /S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologii; dan

2. memiliki sertifikat profesi guru PAUD.

2. Kepala SatuanPAUD

1. paling rendah memiliki ijazah D-IV /S1; 2. memiliki sertifikat pendidik; dan3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

1. Dalam hal guru PAUD pada kabupaten/kota belum memilikisertifikat profesi guru PAUD, Pemerintah Daerah wajibmenyampaikan surat keterangan yang menyatakanmasih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikatprofesi guru PAUD kepada Mendagri melalui gubernursebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusankepada Mendikbud.

2. Dalam hal kepala satuan PAUD formal pada kabupaten/kota

belum memiliki surat tanda tamat pendidikan danpelatihan calon kepala sekolah, Pemerintah Daerah

wajib menyampaikan surat keterangan yangmenyatakan masih terdapat kepala satuan PAUD formalyang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan danpelatihan calon kepala sekolah kepada Mendagri melaluigubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengantembusan kepada Mendikbud.

3. Surat Keterangan dilampirkan sebagai bagian dari laporanpenerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepadaMendagri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusatdan tembusan kepada Mendikbud.

34

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD)

NoJenis pendidik dan tenaga

kependidikanKualitas pendidik dan tenaga

kependidikan

1. Guru Kelas 1. paling rendah memiliki ijazah D-IV /S1; dan

2. memiliki sertifikat pendidik.

2. Guru Mata Pelajaran 1. paling rendah memiliki ijazah D-IV /S1; dan


3. Kepala Sekolah 1. paling rendah memiliki ijazah D-IV /S1;

2. memiliki sertifikat pendidik; dan

3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

4. Tenaga penunjang lainnya. 1. paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

1. Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran pada

kabupaten/kota belum memiliki sertifikat pendidik,

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan suratketerangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang

belum memiliki sertifikat pendidik kepada Mendagri melaluigubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusankepada Mendikbud.

2. Dalam hal kepala satuan pendidikan pada kabupaten/kota belummemiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihancalon kepala sekolah, Pemerintah Daerah wajibmenyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih

terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surattanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolahkepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil daripemerintah pusat dengan tembusan kepada Mendikbud.

3. Surat keterangan tersebut dilampirkan sebagai bagian dari

laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepadaMendagri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusatdengan tembusan kepada Mendikbud.

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SMP)



kependidikan

1. Guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.

1. paling rendah memiliki ijazah D-IV/S1; dan


2. Kepala Sekolah 1. paling rendah memiliki ijazah D-IV/S1;




1. Dalam hal guru mata pelajaran pada kabupaten/kota belummemiliki sertifikat pendidik, Pemerintah Daerah wajibmenyampaikan surat keterangan yang menyatakan masihterdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidikkepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil daripemerintah pusat dengan tembusan kepada Mendikbud.

2. Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surattanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepalasekolah, Pemerintah daerah wajib menyampaikan suratketerangan pendukung yang menyatakan masih terdapatkepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tandatamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepadaMendagri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintahpusat dengan tembusan kepada Mendikbud.

3. Surat keterangan dilampirkan sebagai bagian dari laporanpenerapan dan pencapaian SPM kepada Mendagri melaluigubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan tembusankepada Mendikbud.

36

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pendidikan Kesetaraan)


kependidikanKualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

1. Tutor pendidikan kesetaraan 1. paling rendah memiliki ijazah D-IV/S1

2. Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan 1. paling rendah memiliki ijazah D-IV/S1

3. Tenaga penunjang lainnya. 1. paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat

37

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SMA)

NoJenis pendidik dan

tenaga kependidikanKualitas pendidik dan tenaga

kependidikan

1. Guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum

1. paling rendah memiliki ijazah D-IV /S1; dan


2. Kepala Sekolah 1. paling rendah memiliki ijazah D-IV /S1;



3. Tenaga laboratorium paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat

4. Tenaga penunjang lainnya.

paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.

1. Dalam hal guru mata pelajaran pada provinsi belum memilikisertifikat pendidik, Pemerintah Daerah wajib menyampaikansurat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidikyang belum memiliki sertifikat pendidik kepada Mendagri dengantembusan kepada Mendikbud.

2. Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tandatamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah,

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keteranganpendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuanpendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikandan pelatihan calon kepala sekolah kepada Mendagri dengantembusan kepada Mendikbud.

3. Surat Keterangan dilampirkan sebagai bagian dari laporanpenerapan dan pencapaian SPM kepada Mendagri dengantembusan kepada Mendikbud.

38

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SMK)



kependidikan

1. Guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.

1. paling rendah memiliki ijazah D-IV/S1; dan



2. memiliki sertifikat pendidik; dan3. memiliki surat tanda tamat

pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

3. Tenagalaboratorium/bengkel/workshop

1. paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/sederajat

Keterangan : kualitas tenagakependidikan yang memiliki ijazah SMK relevan dengan kebutuhanlaboratorium/bengkel/workshop


1. Dalam hal guru mata pelajaran pada provinsi belum memilikisertifikat pendidik, Pemerintah Daerah wajibmenyampaikan surat keterangan yang menyatakan masihterdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidikkepada Mendagri dengan tembusan kepada Mendikbud.

2. Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surattanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepalasekolah, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan suratketerangan pendukung yang menyatakan masih terdapatkepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tandatamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepadaMendagri dengan tembusan kepada Mendikbud.

3. Surat keterangan dilampirkan sebagai bagian dari laporanpenerapan dan pencapaian SPM kepada Mendagri dengantembusan kepada Mendikbud.

39

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pendidikan Khusus)



kependidikan

1. Guru kelas 1. paling rendah memiliki ijazah D-IV/S1; dan


2. Guru mata pelajaran 1. paling rendah memiliki ijazah D-IV/S1; dan



2. memiliki sertifikat pendidik; dan3. memiliki surat tanda tamat

pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.


1. Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran pada provinsi

belum memiliki sertifikat pendidik, Pemerintah Daerah

wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan

masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat

pendidik kepada Mendagri dengan tembusan kepada

Mendikbud.

2. Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat

tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala

sekolah, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat

keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat

kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda

tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada

Mendagri dengan tembusan kepada Mendikbud.

3. Surat keterangan dilampirkan sebagai bagian dari laporan

penerapan dan pencapaian SPM kepada Mendagri dengan

tembusan kepada Mendikbud.

40

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1) Pemenuhan jumlahpendidik pada pendidikananak usia dini didasarkanpada tata cara perhitungankebutuhan pendidik sesuaidengan jumlah rombonganbelajar pada satuan PAUD.

2) Pemenuhan jumlah tenagakependidikan padapendidikan anak usia diniyaitu 1 (satu) kepala satuanPAUD per satuan PAUD.

PAUD

1. Pemenuhan jumlah pendidik pada sekolah dasar dan sekolahmenengah pertama didasarkan pada tata cara perhitunganpemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan halsebagai berikut.a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; danc. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulumyang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada sekolah dasar dansekolah menengah pertama didasarkan pada tata caraperhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikansebagai berikut.a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; danb. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

41


Pendidikan Kesetaraan

1. Pemenuhan jumlah tutor pendidikan kesetaraan pada pendidikan kesetaraan didasarkanpada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan halsebagai berikut:a. jumlah rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan;b. kewajiban pemenuhan beban mengajar tutor; danc. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/programyang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan kesetaraan didasarkan padatata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan untuk 1 (satu) satuanpendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sebagai berikut:a. 1 (satu) kepala satuan pendidikan per satuan pendidikan kesetaraan; danb. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan kesetaraan.

42


Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan

1. Pemenuhan jumlah pendidik pada sekolah menengahatas didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhankebutuhan pendidik dengan memperhatikan halsebagai berikut:a. jumlah rombongan belajar pada satuan

pendidikan;b. kewajiban pemenuhan beban mengajar, danc. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur

kurikulumyang diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

2. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada sekolahmenengah atas didasarkan pada tata cara perhitunganpemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagaiberikut:a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; b. 1 (satu) tenaga laboratorium per laboratorium; dan c. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan

pendidikan.

1. Pemenuhan jumlah pendidik pada sekolah menengahkejuruan didasarkan pada tata cara perhitunganpemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikanhal sebagai berikut:a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; danc. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulumyang diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

2. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada sekolahmenengah kejuruan didasarkan pada tata cara perhitunganpemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagaiberikut:a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; b. 1 (satu) tenaga laboratorium/bengkel/workshop per

laboratorium/bengkel/workshop; dan c. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan

pendidikan.

43


Pendidikan Khusus

1. Pemenuhan jumlah pendidik pada pendidikan khusus didasarkan pada tata caraperhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagaiberikut:a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; danc. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulumyang diatur sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus didasarkan padatata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; danb. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

3PEMENUHAN SPM OLEH PEMDA

Masyarakat penyelenggara pendidikan wajibmemfasilitasi pemenuhan:a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasab. standar jumah dan kualitas pendidik dan tenaga

kependidikanpada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakanoleh masyarakat..

Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan ditetapkan

dalam dokumen perencanaan danpenganggaran Pemerintah Daerahsebagai prioritas belanja daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan.

Pemenuhan SPM Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

46

Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan PAUDdilakukan dengan cara:

a. menghitung jumlah anak usia 5 sampaidengan 6 tahun pada kabupaten/kota yangbersangkutan;

b. menghitung jumlah anak usia 5 sampaidengan 6 tahun yang sudah tamat atausedang belajar di PAUD; dan

c. menghitung persentase jumlah anaksebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagidengan jumlah anak sebagaimana dimaksuddalam huruf a.

Dalam hal Peserta Didik mengikuti PAUD padakabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebutdihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada SekolahDasar dilakukan dengan cara:

a. menghitung jumlah anak usia 7 sampai dengan 12tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

b. menghitung jumlah anak usia 7 sampai dengan 12tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah dasar; dan

c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimanadimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anaksebagaimana dimaksud dengan huruf a.

Dalam hal Peserta Didik mengikuti sekolah dasar padakabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitungtelah memenuhi SPM Pendidikan.

PAUD Sekolah Dasar

47


Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Kesetaraan

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan padasekolah menengah pertama dilakukan dengan cara:a. menghitung jumlah anak usia 12 sampai dengan

15 tahun pada kabupaten/kota yangbersangkutan;

b. menghitung jumlah anak usia 12 sampai dengan15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajardi sekolah menengah pertama; dan

c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimanayang dimaksud dalam huruf b dibagi denganjumlah anak sebagaimana yang dimaksud denganhuruf a.

Dalam hal Peserta Didik mengikuti sekolah menengahpertama pada kabupaten/kota lain, Peserta Didiktersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan padapendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:a. menghitung jumlah anak usia 7 sampai dengan

18 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

b. menghitung jumlah anak usia 7 sampai dengan18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajardi pendidikan kesetaraan; dan


Dalam hal Peserta Didik mengikuti pendidikankesetaraan pada kabupaten/kota lain, PesertaDidik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

48


Sekolah Menengah AtasSekolah Menengah Kejuruan

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan padasekolah menengah atas dilakukan dengan cara:a. menghitung jumlah anak usia 16 sampai

dengan 18 tahun pada provinsi yangbersangkutan;

b. menghitung jumlah anak usia 16 sampaidengan 18 tahun yang sudah tamat atausedang belajar di sekolah menengah atas; dan


Dalam hal Peserta Didik mengikuti sekolahmenengah atas pada provinsi lain, Peserta Didiktersebut dihitung telah memenuhi SPMPendidikan.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah kejuruan dilakukan dengan cara:a. menghitung jumlah anak usia 16 sampai dengan

18 tahun pada provinsi yang bersangkutan;b. menghitung jumlah anak usia 16 sampai dengan

18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah kejuruan; dan

c. menghitung persentase jumlah anaksebagaimana dimaksud dalamhuruf b dibagidengan jumlah anak sebagaimana dimaksuddalam huruf a.

Dalam hal Peserta Didik mengikuti sekolahmenengah kejuruan pada provinsi lain, Peserta Didiktersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

49


Pendidikan Khusus

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan khusus dilakukandengan cara:

a. menghitung jumlah anak usia 4 sampai dengan 18 tahun pada provinsi yang bersangkutan;

b. menghitung jumlah anak usia 4 sampai dengan 18 tahun yang sudah tamatatau sedang belajar di pendidikan khusus; dan

c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam hal peserta didik mengikuti pendidikan khusus pada provinsi lain, PesertaDidik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

50

Pembatalan Penerimaan SPM Pendidikan

Peserta Didik penerimaSPM Pendidikan yang pemenuhannya menjadi

tanggung jawabPemerintah Daerah wajib ditetapkan olehkepala daerah sesuaidengankewenangannya.

Pemerintah Daerah dapatmembatalkan penerima SPM Pendidikan apabilaPeserta Didik tidakmemenuhi kriteria:

• usia sebagaimana diatur dalam SPM Pendidikan; dan

• berasal dari keluarga miskinatau tidak mampu.

Pembatalan oleh Pemerintah Daerah

dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis darisatuan pendidikan

1 2 3

51

Pelaporan Pelaksanaan Pemenuhan SPM Pendidikan

Laporan pelaksanaan pemenuhan SPMPendidikan disusun sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan..

Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhanSPM Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. hasil penerapan SPM Pendidikan;b. kendala penerapan SPM Pendidikan; danc. ketersediaan anggaran dalam penerapan

SPM Pendidikan.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai

dengan kewenangannya wajib menyampaikanlaporan pelaksanaan pemenuhan SPMPendidikan kepada Mendagri melaluigubernur sebagai wakil dari pemerintahpusat dengan tembusan kepada Mendikbud..

Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan

kewenangannya wajib menyampaikanlaporan pelaksanaan pemenuhan SPMPendidikan kepada Mendagri dengantembusan kepada Mendikbud.

Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikantermasuk dalam materi muatan laporanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan

disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenailaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain materi muatan, laporanpelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan

Daerah provinsi juga harusmencantumkan rekapitulasipenerapan SPM Pendidikan Daerahkabupaten/kota.

2

34

56

1

PENERAPAN BEBERAPA PPDBKANAL INFORMASI

021-570 3303021-5790 3020

ult.kemdikbud.go.id

0812 976 929

021-573 3125

[email protected]

0812 976 929

jdih.kemdikbud.go.id npd.kemdikbud.go.id

simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id

bos.kemdikbud.go.id

Data Pendidikan Daerah, Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Peraturan Terkait Kemdikbud

Unit Layanan Terpadu

Posko Pengaduan Itjen Kemdikbud

Terima Kasih

53

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanBiro Hukum dan Organisasi

PERMENDIKBUD No 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis...

Documents

Transcript of PERMENDIKBUD No 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis...