PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DALAM...

PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DALAM

PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMUDA

TANGERANG (ANALISIS YURIDIS UU NO 12 TAHUN 1995).

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

WAWAN SOLIHIN

NIM: 1111045100015

KONSENTRASI KEPIDANAAN ISLAM

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2015/1436 H

i

ABSTRAK

WAWAN SOLIHIN, NIM 1111045100015, Judul Skripsi:

“Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pandangan Hukum

Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No 12 Tahun 1995)”. Konsentrasi

Kepidanaan Islam, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan

perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Pemuda Tangerang berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 dan Hukum

Pidana Islam. Hal ini dilakukan dengan mengkaji perlindungan hak kesehatan

fisik narapidana tersebut berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum

empiris sosiologis, dengan melihat dari segi Undang-Undang No 12 Tahun

1995 dan fakta sesungguhnya di lapangan yaitu berupa pelaksanaan hak

kesehatan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan penelitian

menggunakan pendekatan normatif yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 1995

dan pendekatan empiris yaitu pelaksanaan perlindungan kesehatan fisik di

Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang. Sedangkan jenis penelitiannya berupa

analisis kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan tentang suatu fenomena

yang datanya diambil melalui buku-buku literatur, peraturan Undang-Undang

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, wawancara dengan Kasi Binapi,

penjaga Lapas, dokter Lapas, dan beberapa narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hak kesehatan fisik

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah

sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dan hukum pidana Islam

yaitu Al-Maqasid Al-Syari’ah yakni Hifzh al-nafsi (memelihara jiwa). Hal itu

terlihat dari pelayanan kesehatan dari pihak Lapas yang cukup baik terhadap

narapidana yang sakit, baik itu sakit ringan maupun sakit berat. Sarana

prasarananya pun sudah lengkap mulai dari program penyuluhan kesehatan,

pengecekan kesehatan, asupan makan yang bergizi, alat-alat kesehatan, obat-

obatan, tim medis serta kebersihan di Lapas tersebut terjaga dengan baik dan

bersih. Sehingga tidak ada narapidana yang meninggal karena sakit di dalam

Lapas.

Pembimbing : Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puja dan puji syukur penulis

panjatkan kehadirat Allah SWT. Dengan kuasa-Nya kita dapat bernafas,

bergerak, berfikir dan hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan atas nikmat

yang indah. Dengan penuh keikhlasan, Penulis bersyukur atas kehidupan yang

telah diberi. Alhamdulillah Allah SWT telah memberikan kita potensi berfikir,

bertindak, berusaha, dan berjuang.

Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah

Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa umat Islam dari zaman Jahiliyah

menuju zaman Islamiyah yang seperti sekarang ini. Kesejahteraan dan

keselamatan semoga selalu tercurahkan untuknya, para keluarga, seluruh

sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tidak ada

kemampuan melainkan apa yang telah Allah SWT berikan, atas Ridha-Nya

pula disertai dengan kesungguhan, maka penulis dapat menyelesaikan salah

satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mencapai gelar (S1) Sarjana Strata

Satu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan

menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang penulis

angkat dengan judul: “Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam

Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No

12 Tahun 1995)”.

iii

Selama pembuatan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan kendala yang

dialami penulis, Namun berkat kesungguhan hati dan kerja keras disertai

dorongan dan bantuan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan kendala itu

dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu penulis memanjatkan

syukur yang sedalam-dalam kehadirat Allah SWT dan mengucapkan terima

kasih yang tiada terhingga serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini:

Dr. H. M. Nurul Irfan M. Ag. Yang dengan tulus, ikhlas dan penuh perhatian

telah membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk-petunjuk serta

nasihat-nasihat yang sangat berharga kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada yang

terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. Dede Rosyada, MA. Rektor UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

2. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta para pembantu Dekan.

3. Ibu Dra. Hj. Maskufa. M.Ag Ketua Program Studi Jinayah Siyasah jurusan

Kepidanaan Islam dan kepada ibu Rosdiana MA, Sekretaris Program Studi

Kepidanaan Islam.

4. Bapak H. Qosim Arsyadani S.Ag.,MA Dosen Akademik yang telah

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

5. Bapak Dr. H.M. Nurul Irfan, M, Ag. sebagai dosen pembimbing yang telah

memberikan arahan dan bimbingan serta saran kepada penulis.

iv

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,

beserta seluruh karyawan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Pihak perpustakaan umum dan perpustakaan fakultas syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Banten

yang telah memberikan perizinan untuk meneliti di Lembaga


9. Ketua Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dan para petugas yang telah

memberikan izin penulis untuk mengadakan penelitian dan memperoleh

informasi, tidak lupa juga rekan-rekan narapidana di Lapas Kelas IIA

Pemuda Tangerang yang telah memberikan informasi kepada penulis.

10. Bapak dan ibuku yang tercinta, bapak H. Sulhi dan Ibu Hj. Marhati’ah

yang telah berusaha payah membesarkan dan mengarahkan pendidikan

penulis, sehingga tanpa hal tersebut sulit kiranya penulis dapat mencapai

apa yang diperoleh saat ini. Terima kasih telah memberikan kasih sayang,

doa, motivasi, semangat dan pengorbanan sepanjang masa hingga sekarang

anakmu dapat menuntut ilmu hingga jenjang saat ini.

11. Untuk kakakku Suherman SE, Sukmariah, Edi Suaedi, Wati, Umi Kulsum

yang telah mendukung untuk menyelesaikan Studi di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, dan adikku Mursi dan Feri Setiawan yang telah

memberi semangat dan inspirasi.

12. Neng Novi Mela Yuliani S. Pd. Yang selalu sabar menemani, memberi

semangat dan motivasi di saat pembuatan skripsi ini.

v

13. Keluarga (Ikatan Remaja Masjid Fathulah) IRMAFA yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, yang telah membantu serta bertukar fikiran baik

selama belajar hingga detik-detik pelaksanaan wisuda.

14. Sahabat-sahabat Jurusan Pidana Islam angkatan 2011 yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, yang telah memotivasi untuk terselesainya skripsi.

15. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Cilegon (KMC) yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, yang telah memotivasi untuk terselesainya skripsi.

16. Semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi

ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semoga semua kebaikan

yang telah diberikan mendapatkan ganjaran yang setimpal serta selalu

mendapat ridha Allah SWT dan keberkahannya Rasulullah SAW.

penulis sangat menyadari keterbatasan kemampuan penulis, serta

mengakui sifat kemanusiaan yang banyak kekurangan dan kesalahan. Segala

petunjuk dari para pembaca sangat diharapkan demi pembenaran dan

kesempurnaan skripsi ini dan semoga membawa manfaat khususnya bagi

penulis dan para pembaca aamiin.

Mengakhiri kata pengantar ini, penulis berdoa semoga partisipasi aktif

semua pihak yang tersebut di atas dan yang tidak dapat disebutkan, benar-benar

menjadi bagian dari rangkaian amal mereka, Aamiin.

Jakarta, Maret 2015

Wawan Solihin

1111045100015

vi

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Pengesahan Pembimbing

Surat Pernyataan Karya Ilmiah

Abstrak ............................................................................................................... ... i

Kata Pengantar .................................................................................................... . ii

Daftar Isi ............................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah …………………… . 15

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………… ............................. 16

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ............................................ .... 17

E. Metode Penelitian ........................................................................... ... 18

F. Sitematika Penulisan ........................................................................ . 22

BAB II HAM DAN KONSEP PERUNDANG-UNDANGAN NARAPIDANA

BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 1995 DAN HUKUM PIDANA

ISLAM

A. Hakikat Hak Asasi Manusia ............................................................... 25

1. Pengertian Hak Asasi Manusia .................................................. . 25

2. Hak Asasi Manusia Menurut Islam ............................................. . 27

3. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia Dalam Islam ............................... 29

4. Sejarah Hak Asasi Manusia ........................................................ . 33

vii

5. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia ................................................... . 35

B. Hakikat Perlindungan Hak Narapidana ............................................ . 38

C. Konsep Perundangan Terhadap Narapidana Menurut UU No 12 Tahun

1995 .................................................................................................. . 40

1. Hakikat Narapidana .................................................................... . 40

2. Hak-Hak Narapidana ................................................................... . 41

D. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Pidana

Islam dan UU No 12 Tahun 1995 ................................................ ..... 42

1. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut UU No 12

Tahun 1995 .................................................................................. . 43

2. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Islam

..................................................................................................... .. 45

BAB III DESKRIPSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA

PEMUDA TANGERANG DAN KASUS PELANGGARAN HAK

NARAPIDANA

A. Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang

..................................................................................................... .. 48

B. Keadaan Bangunan ...................................................................... . 49

C. Tinjauan Historis ......................................................................... . 50

D. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................ . 51

E. Struktur Organisasi ...................................................................... . 52

F. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .................................................... . 53

G. Indikator Keberhasilan ................................................................ . 55

viii

H. Jumlah Narapidana Keseluruhan Di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Pemuda Tangerang ....................................................... 56

I. Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda

Tangerang ..................................................................................... 56

J. Sarana Kesehatan Alat Medis, Obat-obatan, Ruangan, Alur Berobat

....................................................................................................... 57

K. Kondisi Saat Ini ........................................................................... 59

L. Kasus Pelanggaran Hak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Pemuda Tangerang ....................................................... 61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN

NARAPIDANA

A. Kajian Pelaksanaan Hak Kesehatan Fisik Narapidana Di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Menurut UU No 12

Tahun 1995 ................................................................................... 62

1. Pelayanan Kesehatan .............................................................. 64

2. Asupan Makanan .................................................................... 72

3. Akses Kesehatan ..................................................................... 74

4. Kebersihan .............................................................................. 75

5. Olahraga ................................................................................. 76

B. Kajian Pelaksanaan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Pemuda Tangerang Menurut Hukum Pidana Islam .... 76.

C. Temuan Penelitian ........................................................................ 80

ix

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................................... 82

B. Saran .................................................................................................. 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak lahir tentunya saling membutuhkan satu sama lain karena

manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia harus

mengetahui tata cara dalam kehidupan bermasyarakat agar mampu

menciptakan kehidupan yang damai dan tentram. Dalam kehidupan

bermasyarakat, tentunya akan diatur oleh hukum yang berlaku di negara

tersebut, sehingga masyarakat harus tunduk terhadap hukum tanpa terkecuali.

Hukum berfungsi untuk mengatur tata cara penyelenggaraan negara, seperti

yang dinyatakan oleh Teguh Prasetyo dalam buku yang berjudul Hukum

Pidana menyatakan bahwa tujuan hukum pidana yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan

yang tidak baik (Aliran klasik)

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik

menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan

lingkungannya (Aliran modern). 1

Dari tujuan di atas, dapat diketahui bahwa hukum bertujuan untuk

mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan, sehingga seseorang yang

telah melakukan kejahatan tersebut mampu menyadari serta kembali lagi untuk

1. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012, cet - 3 h. 14

2

melakukan perbuatan yang lebih baik, dan dapat bersatu kembali dengan

lingkungan masyarakat.

Pada saat ini, di Indonesia sedang berlangsung usaha untuk

memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian

dari usaha pembaharuan hukum Nasional yang menyeluruh. Usaha

pembaharuan itu dilakukan, tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang

sekarang ini diberlakukan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan

perkembangan masyarakat, akan tetapi karena KUHP tersebut tidak lebih dari

produk warisan penjajahan Belanda yang tidak sesuai dengan pandangan hidup

bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Seperti yang dinyatakan oleh Jimmly Ashidiqqie dalam bukunya yang

berjudul Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia bahwa “Perlunya KUHP itu

diperbaharui bertolak dari alasan-alasan yang bersifat praktis, filosofis,

sosiologis, dan bahkan alasan yang bersifat praktis karena adanya kebutuhan

dalam praktik”.2 Maka dari itu hukum yang telah ditetapkan dalam KUHP

perlu diadakan pembaharuan dan dikodifikasi mengikuti perkembangan zaman,

sehingga manusia bisa mengetahui dan mentaati peraturan-peraturan baru

tersebut, dimana peraturan tersebut lebih baik dibandingkan KUHP yang lama.

Pembangunan di bidang hukum merupakan bagian yang tidak bisa

dipisahkan dengan pembangunan manusia seutuhnya, untuk itu usaha

pembangunan di bidang hukum perlu terus ditingkatkan. Harus disadari bahwa

pembangunan hukum merupakan salah satu sarana untuk terwujudnya sistem

2. Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Angkasa 1996,

h. 1

3

hukum dan produk hukum yang dapat mengayomi dan memberikan landasan

hukum bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.

Hukum adalah perlindungan bagi para individu agar ia tidak

diperlakukan semena-mena di satu pihak ke pihak yang lain. Hukum

merupakan perlindungan bagi masyarakat dan negara agar tidak ada

seorangpun yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati

bersama. Oleh karena itu, hukum bukan saja merupakan salah satu jaminan

perlindungan terhadap individu agar tidak diperlakukan semena-mena, tetapi

juga merupakan alat pengatur antar hak dan kewajiban serta antara kewajiban

dan ketertiban. Sehubungan dengan hal tersebut, maka alat penegak hukum

dalam melaksanakan tugasnya bukan semata-mata bertolak pada ketentuan

yang berlaku, tetapi juga wajib melayani kebutuhan masyarakat secara serasi

dan seimbang.

Ali Yuswandi menegaskan bahwa “Aparat penegak hukum harus berani

mengambil langkah-langkah secara tegas kepada setiap pelanggar hukum dan

melindungi setiap orang dari setiap tindakan pelanggar hukum”.3 Maka dari itu,

jika penegak hukum di Indonesia melaksanakan hukumnya dengan tegas, maka

kemungkinan besar lebih sedikit orang yang melakukan pelanggaran hukum

karena manusia cenderung akan takut dengan pelaksanaan hukum yang tegas.

Jika hukuman bisa dibeli maka hukum pun akan rusak dan tidak akan menjadi

sebuah pembelajaran bagi manusia.

3. Ali Yuswandi, Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana

cet -1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1995, h.2

4

Meningkatnya kesejahteraan hidup serta makin cepatnya penerapan

teknologi modern justru manusia bukan makin bahagia, akan tetapi malah

mengalami kemunduran-kemunduran yang berhakekat Dehumanisasi.4

Keadaan manusia justru semakin memburuk dan secara keseluruhan bahkan

menunjukkan gejala-gejala rontok. Mengenai kenyataan ini, kalangan ilmuwan

dan kaum cerdik-cendikiawan banyak menuliskan pendapat dan peringatannya,

sedangkan pers dan media masa lainnya sehari-hari penuh dengan berita-berita

tentang makin parahnya keadaan manusia saat ini.

Menurut Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto dalam bukunya

yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana menjelaskan bahwa:

Memburuknya keadaan manusia di dunia modern sekarang ini, ternyata

bukan saja memiskinkan manusia akan kebajikan dan perhatian terhadap

sesamanya, akan tetapi telah meningkatkan pula kecenderungan-

kecenderungan yang mendorong meningkatnya perbuatan-perbuatan

kekerasaan dan teror, sehingga terasa sangat mengancam peradaban dan

martabat manusia modern tersebut.5

Banyaknya tindakan-tindakan yang mengancam peradaban dan martabat

manusia pada saat ini, karena banyaknya tindakan pelanggaran moral yang

buruk sehingga merugikan manusia yang lainnya. Dengan banyaknya tindakan

moral yang buruk maka semakin bertambah pula jumlah narapidana. Meskipun

seseorang telah ditetapkan menjadi seorang narapidana, akan tetapi narapidana

tersebut tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi yang sesuai dengan

4. Dehumanisme adalah penghilangan harkat manusia. KBBI, Jakarta: Balai Pustaka 1988

cet-1.

5. Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto. Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan

Hukum Pidana, , Jakarta: Ghalia Indonesia 1984, cet -1, h. 27-28

5

amanat UU No 12 Tahun 1995 dalam pasal 14 dinyatakan bahwa hak-hak

narapidana meliputi:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. Menyampaikan keluhan;

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya

yang tidak dilarang;

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu

lainnya;

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi

keluarga;

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.6

Meskipun hak-hak narapidana sudah diatur dalam Undang-Undang, akan

tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa hak narapidana yang belum

terpenuhi. Tentunya hal ini menjadi masalah dalam pelaksanaan hak asasi

manusia.

Sebagai titik tolak dalam pembahasan masalah hak asasi manusia di

Indonesia ini, maka sorotan kita tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar dan

Pancasila, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dari segala

peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, begitu pula Pancasila

adalah merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia.

6. Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: PT Intan Sejati 2007, cet -3,

h. 185

6

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengendapan dari

cita-cita dan pengalaman bangsa Indonesia dalam perjuangan pergerakan

kemerdekaan Indonesia untuk menghapuskan penjajahan. Oleh sebab itu, pada

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan menonjolkan hak

setiap bangsa untuk merdeka, sebagaimana dinyatakan pada alinea pertamanya

yaitu “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh

sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.7

Menurut Johnny Ibrahim, dalam bukunya yang berjudul Teori Dan

Metodologi Penelitian Hukum Normatif menyatakan “Pada dasarnya

kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, sepanjang sejarah

peradaban manusia peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana

yang menginginkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara

damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui”. 8

Manusia sebagai

makhluk yang tidak luput dari kesalahan maka dengan itu manusia tidak bisa

dipisahkan dengan hukum, karena dengan adanya hukum manusia bisa menjadi

lebih baik dan terarah.

Menurut Sholehuddin dalam bukunya yang berjudul Sistem Sanksi

Dalam Hukum Pidana menyatakan bahwa:

Masalah hukum tidaklah dapat dipisahkan dengan masalah pidana dan

pemidanaan yang dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari

7. Djoko Prakoso dan Andhi Nirwanto, Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum

Pidana, h, 41-42

8. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Malang:

Bayumedia Publishing, 2007, cet -3, h. 1.

7

abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan para ahli. Bila

disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal

yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui

tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan dengan mendasarkan

diri pada pengalamannya di masa lampau9.

Maka tidak diherankan lagi jika peraturan selalu mengalami perubahan

dan selalu diperdebatkan oleh kalangan para ahli hukum karena hukum selalu

berubah-ubah tidak ada hukuman yang bisa menjamin tanpa adanya perubahan

yang menuju kebaikan. Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995

menyatakan bahwa:

Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan

pemasyarakatan agar dapat berintegritasi secara sehat dengan

masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab oleh karena itu sistem

pemasyarakatan haruslah mampu mengembalikan warga binaannya

menjadi pribadi yang taat hukum.10

Sebagai negara hukum, hak-hak narapidana itu harus dilaksanakan sesuai

dengan Undang-Undang, maka dari itu penegak hukum khususnya para staf di

lembaga pemasyarakatan harus menjamin perlindungan hak-hak narapidana

sebagaimana fungsi lembaga pemasyarakatan sendiri yang berfungsi untuk

melakukan pembinaan terhadap narapidananya. Narapidana juga perlu

diperhatikan sebagai mana manusia yang lainnya, agar ketika narapidana sudah

mendapatkan kebebasan bisa menjadi masyarakat yang lebih baik. Walaupun

seorang narapidana telah melakukan kesalahan melanggar hukum akan tetapi

mereka tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi, misalnya penyiksaan

9. Muhammad Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double

Track System dan Implementasinya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 1

10. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , Bandung: PT.

Refika Admitama, 2006, h. 106.

8

di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak mendapat fasilitas untuk menunjang

pelaksanaan hak-haknya dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi.

Pada dasarnya hak narapidana antara narapidana laki-laki dan narapidana

perempuan memiliki hak yang sama, hanya ada beberapa saja yang berbeda

karena narapidana perempuan memiliki beberapa hak yang tidak didapatkan

oleh narapidana laki-laki. Ada juga beberapa hal yang berbeda, di antaranya

karena perempuan mempunyai kodrat yang tidak dimiliki oleh narapidana laki-

laki yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini

hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian yang khusus baik

menurut Undang-Undang maupun berdasarkan peraturan dari petugas lembaga

pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Selain dibahas dalam hukum positif, hak asasi manusia pun dibahas

dalam hukum pidana Islam. Menurut Frans Maramis terdapat dua pandangan

yang berbeda tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana yaitu:

1. Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan suatu

realitas bahwa dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga

diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari

terjadinya kejahatan.

2. Untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan

penguasa. Pandangan ini didasarkan pada suatu titik tolak bahwa

kekuasaan cenderung disalah gunakan, sehingga diadakannya hukum

pidana justru untuk membatasi kekuasaan penguasa.11

11

. Frans Maramis, Hukum Pidana dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2012, h.12-13

9

Selain hal itu bisa kita lihat bahwa hukum pidana Islam dalam buku

Hukum Pidana Islam karangan Asadulloh Al-Faruq menyatakan bahwa

“Hukum Pidana Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia

atau yang biasa disebut dengan istilah Al maqasid al syari’ah al khamsah yaitu:

1. Hifzh al din (memelihara agama)

2. Hifzh al nafsi (memelihara jiwa)

3. Hifzh al maal (memelihara harta)

4. Hifzh al nashl (memelihara keturunan)

5. Hifzh al’aqli (memelihara akal).12

Hal tersebut menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang

mulia dan setiap manusia berhak memiliki dan dilindungi dalam hak-haknya

sebagai manusia, walaupun manusia sering melakukan kehilafan dan kesalahan

bukan berarti manusia kehilangan hak-haknya.

Menurut Asadulloh Al Faruk dalam buku Hukum Pidana Dalam Sistem

Hukum Islam bahwa “Seseorang yang terkenai pidana dalam hukum pidana

Islam adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian, telah melakukan

suatu tindakan yang dilarang oleh syar’i. Terpidana adalah orang yang benar-

benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekedar praduga, tetapi

harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan”.13

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, pertama: As-

Sijnu: mencegah atau menahan, yang kedua Al- Habsu: diartikan juga As-Sijnu,

dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Menurut

Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziah, yang dimaksud dengan Al-Habsu menurut

12

Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Bogor : Ghalia

Indonesa, 2009, h. 12

13. Ibid, h. 9

10

syara’ bukanlah menahan pelaku ketempat yang sempit, melainkan menahan

seseorang dan pencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik

menahan tersebut di dalam rumah, masjid maupun di tempat yang lainnya.14

Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar,

artinya pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus

disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam

bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah

Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah

dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai

penjara. Selain tindakan Khalifah Umar dasar hukum untuk diperbolehkannya

hukuman penjara ada dalam surat An-Nisaa ayat 15.15

Yang artinya: Dan

terdapat para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat

orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka

telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam

rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang

lain kepadanya. (QS. An-Nisaa’: 15). Hal ini menunjukkan bahwa pada

dasarnya Islam memberikan hukuman bagi para pelanggar dengan tujuan untuk

membina mereka agar bisa mentaati aturan yang ada di masyarakat tanpa

mengurangi hak-hak mereka.

14

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Cet- 1, h.

261

15.Ibid., h. 261

11

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian

yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara

maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SWT pernah

bersabda “Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas

kamu”, (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari

menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan

dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin

perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin,

tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan

itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi

melindungi hak-haknya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya Pembaharuan Hukum Pidana

Indonesia menyatakan bahwa:

Yang dimaksudkan dengan orang yang memerangi dan para perusuh

dalam ayat ini adalah para perusuh dan pengganggu keamanan umum

seperti dengan merampok, menyamun, dan sebagainya. Mereka itu,

(maksudnya perampok dan penyamun), apabila tidak mengambil harta

dan tidak pula membunuh korbannya tetapi hanya menakut-nakuti saja

atau menyebabkan rasa takut saja kepada korban, maka pidana yang

diancamkan baginya adalah pidana pengusiran. Ini menunjukan bahwa

yang bersangkutan diasingkan dari kehidupan pergaulan sehari-hari yang

berarti kemerdekaannya sebagai pribadi ditiadakan atau dikurangi

sedemikian rupa, sehingga ia tidak bebas bergaul dalam kehidupannya

sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.16

Oleh karena itu diasingkan dari kehidupan pergaulan sehari-hari sama

saja dengan di penjara karena kemerdekaannya dikurangi atau tidak bebas

untuk bergaul ke masyarakat dalam hak-haknya.

16

. Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, h. 97

12

Apa yang dijumpai di dalam lembaga pemasyarakatan sering berbeda

dengan apa yang tercantum di dalam perundang-undangan, karena ada hal yang

belum sepenuhnya dapat terlaksana sebagaimana amanat Undang-Undang.

Seperti yang disampaikan oleh Hazairin dalam bukunya yang berjudul Tujuh

Serangkai Tentang Hukum yang menegaskan bahwa “Hidup dalam penjara

walaupun dalam penjara yang super modern, adalah hidup yang sangat

menekan jiwa, pikiran dan hidup kepribadian”.17

Seharusnya Lapas mampu

menjadikan manusia yang tidak baik menjadi manusia yang baik, sesuai

dengan Undang-Undang, sehingga narapidana bisa diterima dengan baik di

masyarakat dan menjadi agen perubahan di masyarakat. Ketidaksesuaian di

Lembaga Pemasyarakatan dengan pelaksanaan hak-hak yang diamanatkan oleh

Undang-Undang bisa kita lihat dari berbagai peristiwa yang diberitakan oleh:

1. Sindonews.com. Seorang narapidana kasus narkoba atas nama Pati

Taulani (40), tewas di dalam kamar selnya di Lembaga

Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Sabtu (21/9/2013).18

2. Liputan6.com. Semarang - Brojol Hermawan, seorang napi kasus

pencurian dan kekerasan di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang,

Jawa Tengah tewas setelah terlibat dalam perkelahian antar

narapidana di dalam Lapas. Ia dikeroyok oleh 2 penghuni lainnya.19

17

. Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta: PT. Tintamas, 1974. h. 2

18. http://m.sindonews.com/read/785832/31/narapidana-kasus-narkoba-tewas-di-lapas-

cipinang. Berita ini diakses Rabu. 17 september-2014 pukul 12.30

19. http://news.liputan6.com/read/2103515/berkelahi-di-lapas-seorang-napi-di-semarang-

tewas-ditusuk. Berita ini diakses pada Rabu 17 september 2014. Pukul 12.55

http://news.liputan6.com/read/2096280/kerusuhan-di-penjara-brasil-2-narapidana-tewas-dipenggal

http://m.sindonews.com/read/785832/31/narapidana-kasus-narkoba-tewas-di-lapas-cipinang


http://news.liputan6.com/read/2103515/berkelahi-di-lapas-seorang-napi-di-semarang-tewas-ditusuk


13

Berdasarkan peristiwa tersebut bisa kita amati bahwa di dalam Lembaga

Pemasyarakatan ternyata masih terjadi tindakan-tindakan kekerasan, dan hak-

hak narapidana yang belum terpenuhi, yang tentunya hal ini melanggar hak

asasi manusia. Tidak jarang juga narapidana yang meninggal di dalam lembaga

pemasyarakatan disebabkan sakit karena mempunyai penyakit pribadi. Hal

tersebut pun pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yaitu

“Narapidana yang bernama Benget Situmorang meninggal karena sakit di

Rutan Cipinang hal tersebut karena terlantarkan di dalam Rutan”.20

Semua petugas dan penjaga lembaga pemasyarakatan serta staf-staf yang

mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi narapidana, jika

peraturan dan fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan teratur dan tercukupi

maka perlindungan hak-hak narapidana akan berjalan dengan baik, karena

narapidana pun mempunyai hak untuk hidup dan untuk dilindungi. Fungsi dari

Lembaga Pemasyarakatan sendiri adalah membina warga binaannya berubah

menjadi lebih baik, bukan semakin memburuk, maka dari itu perlu dibimbing

dan perlu diperhatikan dengan baik hak-haknya.

Keadaan narapidana tersebut tentunya tidak sesuai dengan amanat

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H yang berbunyi: “Setiap orang berhak

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan”.

20

. Hery H Winarno, http://www.merdeka.com/peristiwa/benget-diterlantarkan-hakim-pn-

jakarta-timur-karena-miskin.html Berita ini diakses Sabtu Rabu 20 September 2014 pukul 13.45

http://www.merdeka.com/reporter/hery-h-winarno/

http://www.merdeka.com/peristiwa/benget-diterlantarkan-hakim-pn-jakarta-timur-karena-miskin.html


14

Kesehatan itu sendiri terdiri dari dua yaitu kesehatan jasmani maupun

rohani akan tetapi dalam pelaksanaannya hak kesehatan jasmani maupun

rohani kurang terlaksana dengan baik, seperti narapidana yang meninggal di

dalam lembaga pemasyarakatan karena tidak mendapatkan perlindungan dan

fasilitas kesehatan yang baik, serta masih ada narapidana yang melakukan

kekerasan antar sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Kesehatan jasmani adalah keserasian yang sempurna antara bermacam-

macam fungsi jasmani, disertai dengan kemampuan untuk menghadapi

kesukar-sukaran yang biasa, yang terdapat dalam lingkungan, di samping

secara positif merasa gesit, kuat dan bersemangat.21

Kesehatan jasmani atau

kesehatan fisik yaitu bentuk dan fungsi fisiknya tidak mengalami gangguan,

sehingga bisa melaksanakan aktivitasnya dengan normal.

Sedangkan kesehatan mental adalah keserasian yang sempurna atau

integrasi antara fungsi-fungsi jiwa yang bermacam-macam, disertai

kemampuan untuk menghadapi kegoncangan-kegoncangan jiwa yang ringan

yang biasa terjadi pada orang, di samping itu secara positif dapat merasakan

kebahagiaan dan kemampuan.22

Kesehatan mental lebih terpacu dengan

kesehatan jiwa seseorang yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang

buruk. Adanya pelanggaran hak narapidana terutama hak kesehatannya di

dalam Lapas, tentunya hal ini harus diselesaikan, terutama Lapas-Lapas yang

21

. Abdul Aziz-Quussiy, Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa/Mental, Jakarta: PT. Bulan

Bintang, 1986 cet. -2, h. 12

22. Ibid, h 14

15

merupakan acuan bagi Lapas lainnya maka harus mampu memberikan contoh

yang baik dalam pelaksanaan hak narapidananya.

Berdasarkan karakteristik dari Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

sendiri, sebagai Lapas terbesar di Provinsi Banten, seperti yang diberitakan di

media massa, maka tentunya Lapas tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan

perlindungan hak kesehatan fisik bagi Lapas di Provinsi Banten lainnya.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka

masalah tersebut akan dibahas dengan judul: “Perlindungan Hak Kesehatan

Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis

Yuridis UU No 12 Tahun 1995)”.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada pelaksanaan hak kesehatan fisik baik

itu kesehatan fisik dari dalam maupun dari luar. Pengkajian masalah dalam

penelitian ini menggunakan analisis deskriptif terhadap pelaksanaan hak

kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. Tujuan

dari pembatasan masalah ini adalah untuk memfokuskan pada hak kesehatan

fisik luar maupun dalam yang sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun

1995 dan perspektif hukum pidana Islam.

16

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka rumusan masalahnya

sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang

berdasarkan UU No 12 Tahun 1995?

b. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan

perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang

berdasarkan UU No 12 Tahun 1995.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang

berdasarkan hukum pidana Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjelaskan tentang pelaksanaan

perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di dalam Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, yang berdasarkan

peraturan UU No 12 Tahun 1995 dan hukum pidana Islam.

17

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan

ilmu hukum dan pengetahuan tentang peraturan hak kesehatan

narapidana serta dapat juga dipergunakan sebagai sumbangan terhadap

penelitian yang sejenis maupun berbeda.

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Dalam tinjauan (Review) kajian terdahulu, telah dilakukan beberapa

tinjauan ke beberapa skripsi terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan

yang ada, agar tidak terjadi plagiasi atau penjiplakan yakni diantaranya:

1. Peraturan dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Cipinang (Kajian Hukum Pidana Positif dan Hukum

Pidana Islam) oleh Lukman. Konsentrasi pidana Islam Program Studi

Siyasah Jinayah Syar’iyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012.

Dari review skripsi terdahulu, tidak ditemukan skripsi yang membahas

mengenai materi yang terkandung secara menyeluruh dalam judul yang

diangkat yakni mengenai Perlindungan Hak Kesehatan Fisik Narapidana

Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No 12

Tahun 1995).

18

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang

mempunyai langkah-langkah sistematis.23

Pada dasarnya sesuatu yang dicari

dalam penelitian adalah pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan yang

benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk

menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.24

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris

sosiologis yaitu untuk melihat bagaimana hukum yang ada yaitu Undang-

Undang No 12 Tahun 1995 dipraktikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Pemuda Tangerang. Dengan demikian, hukum bukan hanya

dipandang sebagai sebuah kaidah saja melainkan juga merupakan sebuah

proses sosial dan lembaga sosial.25

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua (2) pendekatan, yaitu melalui

pendekatan normatif yaitu pendekatan perundang-undangan berupa Undang-

Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai fokus sekaligus

tema sentral penelitian.26

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan

penelitian empiris yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hak

23

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta:

PT. Bumi Aksara, 2009, cet -2, h. 42

24. Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

1997, cet -1 h.27-28.

25. Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:

Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010, cet -1, h. 47

26. Ibid , johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif h. 302-303

19

kesehatan fisik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda

Tangerang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis

penelitian yang berbentuk kualitatif deskriptif yang berusaha untuk

menggambarkan pelaksanaan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga

Permasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang yang dikaitkan dengan

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tanpa membandingkan ataupun mencari

pengaruh antar variabel tersebut.

3. Data Penelitian

Adapun mengenai sumber data yang digunakan yaitu data primer, data

skunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum

yaitu:

a. Sumber data primer ini diambil melalui:

1) Hasil pengamatan lapangan, gambaran umum dari pelaksanaan

perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga


2) Hasil wawancara dengan Kasi Binapi atau Petugas di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, Narapidana, dan

Dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang.

3) Studi dokemen-dokumen yang terkait dengan Lembaga


20

b. Sumber data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1) Al-Qur’an

2) Buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Pidana dan Hukum

Pidana Islam yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan

Pemasyarakatan

c. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas

(autoritatif).27

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: (a)

peraturan perundang-undangan No 12 Tahun 1995, (b) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan.

d. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang

merupakan dokumen yang tidak resmi. Oleh karena itu, bahan hukum

sekunder yang digunakan terdiri atas skripsi dan jurnal hukum.28

27

. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2010, cet -2, h.

47

28. Ibid. h. 54

21

e. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil

penelitian dan lain sebagainya, sepanjang mempunyai relevansi

dengan objek permasalahan yang akan diteliti.29

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari:

a. Teknik observasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung

dengan obyek yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan perlindungan

hak kesehatan fisik terhadap narapidana.

b. Teknik wawancara yaitu dengan melakukan wawancara kepada subyek

yang terkait dengan penelitian ini yaitu Kasi Binapi, Dokter Lapas, dan

Narapidana serta petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana.

c. Teknik kepustakaan yaitu mencari data yang berkaitan dengan

permasalahan yang ada melalui Al-Qur’an, Hadits-Hadits hukum dan

Undang-Undang serta buku-buku yang terkait.30

5. Subyek-Obyek Penelitian

Pelaksanaan wawancara dengan Kasi Binapi, Dokter dan Petugas Lapas,

dan Narapidana Kelas IIA Pemuda Tangerang, diperlukan untuk mendapatkan

penjelasan secara langsung tentang pelaksanaan perlindungan hak kesehatan

fisik narapidana. Oleh karena itu yang menjadi subyek penelitian dalam

penelitian ini adalah narapidana, kasi binapi, dokter serta petugas Lapas Kelas

29

. Ibid, h.57

30. Husein Usman, Metode Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 245

22

IIA Pemuda Tangerang. Sedangkan obyeknya adalah hak-hak kesehatan fisik

narapidana yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu

Undang-Undang No 12 Tahun 1995. Adapun yang dijadikan sebagai tempat

penelitian yaitu di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif

kualitatif. Data kualitatif ini didapatkan dengan hasil wawancara dan observasi.

Desain penulisan ini adalah deskriptif analisis yaitu sebuah studi untuk

menemukan fakta dan interpretasi yang tepat dan menganalisa dengan lebih

dalam tentang hubungannya, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran

dan penjelasan khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hak kesehatan

fisik narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam membaca skripsi ini, penulis

telah menyusun pengkajian materi dari yang bersifat umum sampai ke yang

khusus, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini diuraikan tentang pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi

penelitian ini, yang diorganisir menjadi 6 (enam) sub-sub, yaitu: (1) Latar

belakang masalah, (2) Pembatasan dan perumusan masalah, (3) Tujuan dan

manfaat penelitian, (4) Tinjauan (review) kajian terdahulu, (5) Metode

penelitian dan (6) Sistematika penulisan.

23

BAB II: Ham Dan Konsep Perundang-undangan Narapidana

Berdasarkan UU NO 12 Tahun 1995 Dan Hukum Pidana

Islam

Bab ini akan menjelaskan tentang Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)

berdasarkan pandangan umum dan pandangan Islam, hakikat perlindungan

HAM, jenis-jenis HAM, sejarah HAM, konsep perundangan terhadap

narapidana menurut UU No 12 Tahun 1995, dan perlindungan hak kesehatan

narapidana menurut hukum pidana Islam dan UU No 12 Tahun 1995.

BAB III : Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda

Tangerang Dan Kasus Pelanggaran Hak Narapidana

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Pemuda Tangerang dan Pelaksanaan pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. Dalam bab ini menyajikan sub-

sub, yaitu: Deskripsi, Keadaan Bangunan, Tinjauan Historis, Tugas Pokok dan

Fungsi, Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator

Keberhasilan, serta sarana prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Pemuda Tangerang.

BAB IV: Hasil Penelitian Hak Perlindungan Kesehatan Narapidana

Bab ini akan menganalisa pelaksanaan hak untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan Undang-Undang No 12 tahun

1995 serta analisis hukum pidana Islam terhadap permasalahan tersebut.

24

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi tentang penutupan

dan uraian yang telah dibahas. Di samping itu dimuat pula saran-saran yang

terkait tindak lanjut atas temuan penelitian.

25

BAB II

HAM DAN KONSEP PERUNDANG-UNDANGAN

NARAPIDANA BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 1995 DAN

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Hakikat Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Locke di dalam keadaan alam (state of nature) manusia telah

mempunyai hak-hak kodrat yang tidak dapat diganggu gugat yaitu hak hidup,

hak bebas, hak milik dan hak atas kebahagiaan.31

Menurut A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, dalam bukunya yang berjudul

Pendidikan Kewargaan (Civic Education) ICCE UIN Syarif Hidayatullah

menyatakan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan

serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.32

Menurut Muhammad Erwin dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan

Republik Indonesia menyatakan bahwa “Hak asasi manusia merupakan hak dasar,

31

. Mariam Darus Badru lzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya,

Bandung: penerbit Alumni 1981, h. 112

32. A. Ubaedila dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi,

Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008, cet -

3, h. 132

25

26

pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta

tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada,

jelas, adil, dan benar sehingga harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh

individu, masyarakat dan negara”.33

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi

manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia selama hidupnya yang

merupakan pemberian dari Tuhan, yang tidak bisa diganggu gugat oleh

siapapun. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi dan

mentaati hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang,

sehingga diantara sesama manusia tersebut tidak ada perbedaan baik itu yang

miskin maupun yang kaya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian

yang akan terjadi di masyarakat.

Hak asasi manusia tersebut harus dijalankan dengan baik. Adanya hak

asasi manusia tersebut maka hak-hak manusia menjadi teratur dan terarah,

sehingga di dalam suatu negara tindakan penindasan akan terminimalisir. Hak

asasi manusia sendiri telah melekat dalam diri manusia, sehingga manusia

bernilai sangat tinggi karena manusia merupakan makhluk yang paling mulia

yang diciptakan oleh Allah SWT sehingga wajib untuk dihormati.

33

. Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jakarta: PT.

Refika Aditama, 2013, cet -3, h. 159

27

2. Hak Asasi Manusia Menurut Islam

Berbicara tentang hak asasi manusia dalam Islam maka yang kita

maksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Menurut Maulana

Abul A’la Maududi bahwa “Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau

majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali

semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga

yang memiliki kewenangan untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh

Tuhan”.34

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya,

yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu bersifat suci.35

Oleh karena itu hak asasi manusia harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh setiap

manusia karena dalam Islam pun sangat mengedepankan hak asasi tersebut.

Hak Asasi tidak bisa dihilangkan oleh siapapun karena hak asasi pemberian

dari Tuhan, sehingga jika ada manusia yang menghilangkan hak asasi

seseorang maka dia telah melanggar hukum positif dan hukum Islam.

Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting hak asasi

manusia dewasa ini, persoalan tentang universalitas hak asasi manusia

dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus

menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana hak asasi manusia

kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan

etik kehidupan manusia.36

Menurut Supriyanto Abdi, terdapat tiga varian pandangan tentang

hubungan Islam dan hak asasi manusia, baik yang dikemukakan oleh para

sarjana barat atau pemikir muslim sendiri, yaitu:

34

. Maulana Abul A’la Maududi, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta: Bumi

Askara, 1995, cet -1, h. 10

35. Muchlis M. Hanafi, Hukum Keadilan, Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Lajnah

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010, cet -1, h. 278

36. Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Mausia Dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945

sampai dengan Amandemen uud 1945 Tahun 2002 Jakarta: Kencana, 2007, cet -2, h. 56

28

a. Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia

modern.

b. Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern

c. Menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah

kemanusiaan universal dan Islam memberikan landasan normatif yang

sangat kuat terhadapnya.37

Dalam Al-Qur’an banyak sekali yang menyebutkan tentang hak asasi

manusia diantaranya dalam surat Al-Maidah ayat 32:

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa

barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh

orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-

akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara

kehidupan semua manusia, sesungguhnya Rasul kami telah datang

kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas,

tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di

bumi”. 38

Dalam surat Al-An’am ayat 151 dijelaskan pula bahwa jangan kamu

membunuh nyawa yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu sebab yang

benar. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa hak untuk hidup bagi manusia

itu tanpa mengenal perbedaan agama, ras ataupun bangsa.

37

. Ibid. h. 58

38. Rachmat Syafe’i. Terjemahan Al-quran kementrian Agama RI, Bandung : Sygma

Publishing, cet, 1

29

Bachtiar Surin dalam tafsirnya memberi makna bahwa “Memelihara

Kehidupan” berarti juga memberi makan mereka yang kelaparan, memberi

pengobatan yang sakit, menolong yang kesusahan, alangkah tinggi nilai

kemanusiaan dalam ayat ini.39

Bisa kita lihat bahwa hak asasi manusia dalam

Islam sangat memelihara kehidupan manusia, berupa memberikan pengobatan

bagi yang sakit, memberi makan bagi yang kelaparan dan menolong kepada

yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan

untuk saling melindungi dan dilindungi antar sesama manusia.

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua

manusia tanpa pandang bulu. Sehingga agama kemanusiaan Islam

meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia di

gambarkan oleh Al-Qur’an sebagai makhluk yang paling sempurna dan

harus dimuliakan.40

Hal ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan untuk berbuat adil

terhadap sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

3. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Hak asasi manusia dalam Islam yaitu: hak hidup, hak berkeluarga, hak

memelihara agama, hak kepemilikan harta, hak memelihara akal untuk berfikir

dan berekspresi.41

39

. Azhary, Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995, cet -1, h. 84

40. A. Ubaedila dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi,

Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, h. 125

41. Muchlis M. Hanafi, Hukum Keadilan, dan Hak Asasi Manusia, h. 281-290

30

Jenis-jenis hak-hak asasi manusia tersebut, dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a. Hak hidup

Islam sangat menghormati harkat dan martabat manusia, dan

melarang siapa pun untuk merendahkan harkat dan martabat itu.

b. Hak berkeluarga

Fikih Islam mengatur secara rinci seluk beluk pernikahan dan

pembentukan keluarga dalam bab munakahat. Membina keluarga

merupakan sifat naluriah manusia.

c. Hak memelihara agama

Selain sebagai makhluk sosial manusia adalah makhluk beragama.

Status ini meniscayakan manusia untuk percaya kepada Tuhan.

d. Hak kepemilikan harta

Hak kepemilikan harta sangat dihargai dalam Islam. Allah terang-

terangan menyatakan bahwa alam dan seluruh isinya diciptakan untuk

dimanfaatkan oleh manusia.

e. Hak memelihara akal untuk berfikir dan berekspresi

Hal ini Islam berfikir adalah sebuah kewajiban. Mereka yang mau

menelaah Al-Qur’an akan menemukan puluhan ayat memotivasi

manusia untuk berfikir tentang dirinya dan alam semesta.

Sedangkan menurut Maulana Abul A’la Maududi dalam buku Hak-

Hak Asasi Manusia Dalam Islam, menyatakan bahwa hak asasi manusia

dalam Islam meliputi: “Hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup,

31

hak penghormatan terhadap kesucian kaum wanita, hak untuk

memperoleh kebutuhan hidup pokok, hak Individu atas kebebasan, hak

atas keadilan, hak kesamaan derajat umat manusia, hak untuk kerja sama

dan tidak bekerja sama”.42

Hak asasi manusia tersebut dijelaskan sebagai

berikut:

a. Hak untuk hidup

Hak asasi yang paling utama adalah hak untuk hidup. Al-Qur’an

menegaskannya dalam surat Al-Maidah ayat 32 “Barang siapa yang

membunuh seorang manusia (tanpa alasan pantas) tanpa direncanakan,

atau bukan karena melakukan perusakan di muka bumi maka seakan-

akan ia dipandang telah membunuh manusia seluruhnya”.

b. Hak atas keselamatan hidup

Hak ini terdapat di surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan “Dan barang

siapa menyelamatkan dengan perbuatannya hidup seorang manusia

maka dengan perbuatannya itu seakan-akan ia menyelamatkan hidup

seluruh umat manusia”.

c. Hak penghormatan terhadap kesucian kaum wanita

Unsur ketiga dalam piagam hak-hak asasi manusia yang diberikan

oleh Islam adalah bahwa kesucian seorang wanita harus dihormati dan

dilindungi setiap saat, baik apabila ia sebangsa dengan kita atau

termasuk bangsa musuh, baik ia tidak ditaklukan, baik ia seagama

dengan kita, atau termasuk bangsa musuh, baik ia kita temukan di

42

. Maulana Abul A’la Maududi, Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam, h. 12-21

32

dalam hutan belantara atau di sebuah kota yang ditaklukan, baik ia

seagama dengan kita atau sama sekali ia tidak beragama. Seorang

muslim tidak diperbolehkan menyiksanya secara fisik dalam keadaan

apapun.

d. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok

Surat Az-Zariyat ayat 19 menyatakan

“Dan di antara harta benda mereka sesungguhnya terdapat bagian dari

kaum peminta-minta dan orang miskin”.

e. Hak individu atas kebebasan

Islam secara tegas melarang praktek primitif penangkapan orang

yang merdeka untuk dijadikan hamba sahaya atau budak atau untuk

diperjualbelikan sebagai hamba sahaya. Nabi Muhammad SAW

Mengatakan bahwa “Ada tiga kategori manusia yang aku sendiri akan

menggugatnya pada hari kiamat, yaitu mereka yang menyebabkan

seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya, lalu menjualnya dan

memakan uang hasil penjualannya” (Bukhari dan Ibnu Majah).

f. Hak atas keadilan

Ini adalah hak yang sangat penting dan bernilai yang diberikan

Islam kepada manusia. Dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2

dinyatakan bahwa “Janganlah membiarkan kebencianmu terhadap

suatu kaum mendorongmu berbuat sewenang-wenang”. Dengan

penekanan kepada hal ini Al-Qur’an menyatakan bahwa “Hai orang-

33

orang beriman, jadikan kamu orang yang benar-benar menegakkan

keadilan, menjadi saksi semata-mata karena Allah”.

g. Kesamaan derajat umat manusia

Islam tidak saja mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak

diantara manusia tanpa melihat kepada warna kulit, ras, atau

kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Menurut

Islam Tuhan memberikan kepada manusia hak persamaan ini sebagai

hak asasi, oleh karena itu tidak seorang pun yang dapat dikenai

diskriminasi atas dasar warna kulitnya, tempat kelahirannya, ras,

bangsa atau kebangsaan.

h. Hak untuk kerja sama dan tidak bekerja sama

Al-Qur’an mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 2 “Tolong

menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikkan dan takwa dan

jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

4. Sejarah Hak Asasi Manusia

Sebagai negara anggota PBB, setiap tahun tepatnya pada tanggal 10

Desember kita mengadakan upacara peringatan kelahiran hak-hak asasi

manusia (HAM), sebagai penghormatan dan pengakuan akan harkat dan

martabat manusia sebagaimana di umumkan oleh dokumen PBB Declaration

Of Human Right pada tanggal 10 Desember 1948.43

43

. Anhar Gonggong dkk, Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, 1995, cet

-1, h. 8

34

Setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan keluarnya

ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, perkembangan hak

asasi manusia di Indonesia semakin pesat.44

Hal ini ditandai dengan adanya

kebebasan berpendapat, dan penegakkan hukum yang tegas terhadap para

pelanggar HAM.

Sejarah hak-hak asasi manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada

waktu hak-hak asasi itu oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan

terhadap serangan atau bahaya, yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh

kesatuan masyarakat, yang disebut “negara” (staat) oleh sebab itu pada

hakikatnya persoalan hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan

antara manusia (individu) dan masyarakat.45

Para pendiri negara ini sadar benar akan arti penting dan perlunya

jaminan hak-hak asasi manusia itu. Untuk pembuktiannya kita simak dari

dokumen otentik berupa jawaban Soepomo dalam kedudukannya sebagai ketua

panitia kecil perancang Undang-Undang yang diucapkan pada tanggal 15 Juli

1945, sebagai berikut ”Tentang memasukkan hak-hak dasar warga negara

dalam Undang-Undang Dasar, tadi sudah dikatakan bahwa Undang-Undang

Dasar harus mempunyai sistematik”.46

Hal ini menunjukkan bahwa pendiri

44

. Rozali Abdullah, Syamsir, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di

Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 16

45. Djoko Prakoso dan Djaman Adhi Nirwanto, EUTHANASIA, Hak Asasi Manusia dan

Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, h. 29

46. Anhar Gonggong dkk, Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, h. 26

35

bangsa sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga mereka

memasukan hak-hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang yang bersifat

sistematik.

Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sebenarnya dalam UUD

1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah

dilakukan amandemen 1 sampai dengan IV Undang-Undang Dasar 1945,

ketentuan tentang hak asasi manusia tercantum pada pasal 28 A sampai 28 J.47

Adapun dalam pasal 28 J dinyatakan sebagai berikut:

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dalam

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak

dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban

umum dalam suatu masyarakatandemokratis.48

Dari sejarah tersebut dapat terlihat bahwa hak asasi manusia di Indonesia

sudah mulai diperhatikan ketika Indonesia merancang Undang-Undang Dasar.

Perlindungan HAM pada saat itu bertujuan untuk melindungi manusia dari

serangan/bahaya, serta menjaga hubungan antara sesama manusia.

Setelah amandemen kedua, UUD 1945 mengeluarkan ketetapan MPR RI

tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang No 39

Tahun 1999. Adanya Undang-Undang tentang HAM ini maka kehidupan

47

. Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif

Hukum Dan Masyarakat, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005, cet -1 h. 3

48. Infosa Bani saleh Undang-Undang Repulik Indonesia 1945.

36

manusia akan semakin baik, damai, dan tentram serta tidak ada penindasan

seperti zaman penjajahan.

5. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Sementara secara operasional beberapa bentuk hak asasi manusia yang

terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi

manusia adalah sebagai berikut:

a. Hak hidup

b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

c. Hak mengembangkan diri

d. Hak memperoleh keadilan

e. Hak atas kebebasan pribadi

f. Hak atas rasa aman

g. Hak atas kesejahteraan

h. Hak turut serta dalam pemerintahan

i. Hak wanita

j. Hak anak49

Adapun penjelasan hak asasi manusia yang terdapat dalam PP No 39

Tahun 1999 tersebut yaitu:

a. Hak untuk hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan

taraf hidupnya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir batin,

serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

49

. Muhammad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, h. 173

37

c. Hak mengembangkan diri

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya,

baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa

dan negaranya.

d. Hak memperoleh keadilan

Setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan

mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara

pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan

yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin

pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk

memperoleh putusan adil dan benar.

e. Hak memperoleh kebebasan pribadi

Setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik,

mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama tidak diperbudak,

memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah

dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

f. Hak atas rasa aman

Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan,

martabat, hak milik, rasa aman dan tentram, serta perlindungan dari

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

38

g. Hak atas kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa, dan

masyarakat dengan tidak melanggar hukum, serta mendapatkan jaminan

sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak, dan

mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan

kehidupannya.

h. Hak turut serta dalam pemerintahan

Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan secara

langsung atau melalui perantara wakil yang dipilih secara bebas, dan dapat

diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintah.

i. Hak wanita

Seorang wanita berhak memilih, dipilih diangkat dalam jabatan, profesi,

dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan.

j. Hak anak

Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga,

masyarakat, dan negara, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran

dalam rangka pengembangan diri, dan tidak dirampas kebebasannya secara

melawan hukum.50

50

. Muchlis M. Hanafi, Hukum Keadilan, Dan Hak Asasi Manusia, h. 279-281

39

Adapun bentuk-bentuk hak asasi manusia sebagai berikut:

a. Hak-hak sipil, yang meliputi: hak hidup, hak untuk menikah, hak

untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, hak untuk memeluk

agama, dan hak untuk terbebas dari kekerasan.

b. Hak politik, yang meliputi: hak untuk berserikat dan berkumpul, hak

untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tulisan, hak untuk

berpendapat di muka umum, termasuk mencari suaka.

c. Hak ekonomi yaitu: hak untuk memiliki sesuatu, memperalihkannya,

seperti membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya, termasuk

pula hak atas jaminan sosial, hak dapat perlindungan kerja ataupun

hak perdagangan.

d. Hak sosial budaya, yang meliputi: hak atas kesehatan, hak atas

pendidikan, hak atas kekayaan intelektual, hak atas pekerjaan, hak atas

pemukiman dan perumahan.51

Hak-hak tersebut merupakan komponen dasar bagi penyelengaraan

kehidupan manusia dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera.

B. Hakikat Perlindungan Hak Asasi Manusia

Menurut Muladi dalam buku Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan

Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat menyatakan

bahwa “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan

seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja

maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum

mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi

manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-

Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan

mekanisme hukum yang berlaku”.52

Undang-Undang tentang hak asasi manusia ini merupakan payung dari

seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena

itu pelanggaran baik yang langsung maupun tidak langsung atas hak asasi

manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif sesuai dengan

51

. Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif

Hukum Dan Masyarakat, h. 167

52. Ibid h. 4

40

ketentuan peraturan perundang-undangan.53

Hal ini dilakukan sebagai bentuk,

perlindungan terhadap penegakkan hak asasi manusia.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal

dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukkan

warga negara dalam hukum dan pemerintah.54

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan lebih lanjut dari

kesepakatan satu tujuan tadi yang dimuat di dalam satu naskah yaitu dalam

pembukaan UUD yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.55

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan payung dari

pelaksanaan penegakkan HAM di Indonesia.

53

. Undang-Undang HAM 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet -1, h. 42

54. Ibid, h. 39

55. Infosa Bani Saleh, Undang-Undang Dasar 1945, h. 3

41

C. Konsep Perundangan Terhadap Narapidana Menurut UU No 12 Tahun

1995

1. Hakikat Narapidana

Menurut Andi Hamzah dalam buku Sistem Hukum Pidana dan

Pemidanaan Indonesia bahwa “Narapidana adalah seorang manusia atau

anggota masyarakat yang menjalani pidana hilang kemerdekaan karena sebuah

kejahatan atau pelanggaran hukum”.56

Menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara

Pengadilan Anak bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana

hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.57

Sedangkan menurut

Dwidja Priyatno dalam bukunya yang berjudul Sistem Pelaksanaan Pidana

Penjara di Indonesia bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani

pidana hilang kemerdekaan di Lapas.58

Oleh karena itu, narapidana merupakan

warga negara yang dibatasi hak-haknya sebagai masyarakat, tetapi tidak semua

hak-hak manusia dicabut dan narapidana juga mempunyai hak-hak tersendiri.

Seseorang yang melanggar hukum akan dimasukkan ke dalam penjara,

pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak

dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di

dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk

56

. Andi Hamzah, Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradiya

Paramita, 1993, h. 1

57. Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: PT. Intan Sejati, 2007, cet

-3, h. 180

58. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, jakarta: PT.

Refika Aditama, 2006, cet -1, h. 163

42

mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga

pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi

mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.59

Namun pembatasan hak

tersebut, tidak mengurangi esensi dari hak asas manusia yang dimiliki

narapidana tersebut. Meskipun mereka mendapatkan hukuman, akan tetapi

penegakkan hak asasi narapidana tetap dilaksanakan.

2. Hak-Hak Narapidana

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan dalam pasal 14 menyatakan bahwa hak narapidana

yaitu:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. Menyampaikan keluhan;

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya

yang tidak dilarang;

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu

lainnya;

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi

keluarga;

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.60

Hak-hak seorang narapidana tidak jauh berbeda hak asasi manusia yang

lainnya, hanya ada beberapa yang tidak dimiliki oleh seorang narapidana.

59

. P.AF Lamintang, Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar

Grafika 2010, cet-1, h. 54

60. Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, h. 185.

43

Diantaranya yaitu seorang narapidana tidak memiliki hak kebebasan seperti

manusia yang lainnya.

D. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Pidana Islam

dan Undang-Undang No 12 Tahun 1995

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera sempurna yang lengkap

meliputi: kesejahteraan fisik, mental, dan sosial bukan semata-mata bebas dari

penyakit/kelemahan.61

Istilah kesehatan dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1960 tentang

pokok-pokok, Bab 1 pasal 2 menjelaskan bahwa “Kesehatan dalam Undang-

Undang ini ialah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan

sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan

kelemahan.62

Istilah ini telah sedikit berubah di dalam Undang-Undang Republik

Indonesia No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sedunia sebagai berikut

“Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi”.63

61

. Wahid Iqbal Mubarok dan Nurul Chayatin, Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan

Aplikasi, Jakarta: h. 17

62. Juli Soemirat Slamet, Kesehatan Lingkungan, Jakarta: Gadjah Mada University Pres.

cet -1 hal. 4

63. Wahid Iqbal Mubarok dan Nurul Chayatin, Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori Dan

Aplikasi, h. 17

44

Menurut Rusmin Tumanggor dkk dalam bukunya yang berjudul Wanita

Dan Kesehatan Perilaku Kesehatan Wanita Di Pemukiman Kumuh menyatakan

bahwa “Seseorang dianggap sakit apabila yang bersangkutan menanggapi

gejala-gejala dengan cara-cara yang kurang nyaman diiringi tanda-tanda organ

dan fungsi tubuh, mental dan solusinya yang kurang baik, yang menyebabkan

ia tak dapat melakukan sebagian atau seluruh peranan normalnya”.64

Kesehatan

seseorang harus diutamakan walaupun seseorang itu telah melakukan

pelanggaran, karena kesehatan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh

setiap orang. Seorang narapidana pun mempunyai hak-hak layaknya seorang

manusia biasa yang salah satunya yaitu: Hak kesehatan, jika seseorang itu sehat

maka aktivitas sehari-hari akan normal.

1. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut UU No 12 Tahun

1995

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan

langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya.

Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan

antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota

masyarakat.65

64

. Rusmin dkk, Wanita dan Kesehatan Perilaku Kesehatan Wanita di Pemukiman

Kumuh, Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, h. 8

65. Soekidjo Notoatmodjo, Etika Dan Hukum Kesehatan, Jakarta: PT Rineka Cipta, cet -1

h. 44

45

Dalam bidang kesehatan menurut Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya

Etika dan Hukum Kesehatan bahwa Undang-Undang mengatur hak-hak

masyarakat sebagai berikut:

a. Setiap orang berhak atas kesehatan

b. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses

atas sumber daya di bidang kesehatan.

c. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan

yang aman, bermutu, dan terjangkau.

d. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab

menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlakukan bagi

dirinya.

e. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi

pencapaian derajat kesehatan.

f. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi

tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

g. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan

dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang

akan diterimanya dari tenaga kesehatan.66

Semua hak kesehatan tersebut merupakan hak dasar dalam upaya

pelaksanaan hak kesehatan, yang harus dilakukan secara konsekuen

Dalam Peraturan Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 tentang Syarat

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 16

bahwa “Narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan mengenai

kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di lembaga

pemasyarakatan wajib melakukan pemeriksaan”.67

Dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No 32 tahun 1999 pasal 17 bahwa dalam hal

penderita sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) memerlukan

perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada

66

. Ibid h. 53

67. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, h. 233

46

Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum

pemerintah di luar lembaga pemasyarakatan.68

Dalam pasal 24 setiap orang

dilarang memberi makanan dan minuman yang dapat menimbulkan gangguan

kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada narapidana dan anak didik

pemasyarakatan.69

Sedangkan dalam PP No 32 tahun 1999 pasal 7 bahwa

“Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan

jasmani berupa:

1. Memberi kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi;

2. Pemberian perlengkapan pakaian; dan

3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi”.70

Semua penjabaran Undang-Undang diatas, dapat dijadikan indikator

terkait pelaksanaan hak kesehatan narapidana.

2. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, kesehatan merupakan nikmat dan karunia Allah

SWT yang wajib disyukuri. Sehat juga obsesi setiap insan berakal, sehingga

tak seorangpun yang tidak ingin selalu sehat, agar tugas dan kewajiban hidup

dapat terlaksana dengan baik.71

Kesehatan merupakan kebutuhan fitrah manusia dan juga sebagai nikmat

Allah, tetapi banyak yang mengabaikan dan merupakan nikmat sehat ini.

68

. Ibid h. 233

69. Ibid h. 235

70. Ibid h. 231

71. Arief Sumantri, Kesehatan Lingkungan, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, cet -

2 h. 297

47

Dalam kitab Shahih Al-Bukhari Fathul Baari yang ditulis oleh Syaikh Abdul

Azis Abdullah bin Baz dijelaskan sebagai berikut:

بىن فيهما كثير مه الىاس الصحة والفراغ) وعمتان مغ: قال الىبي صلى هللا عليه وسلم 6049

Rasulullah SAW bersabda “Dua nikmat yang sering membuat manusia

tertipu, yaitu sehat dan waktu senggang” ( HR. Imam Bukhari).72

Tujuan hukum Islam yaitu pemeliharaan jiwa, maka dari itu hukum Islam

wajib memelihara hak asasi manusia untuk hidup dan mempertahankan

kehidupannya, untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan (QS Al-Isra: 33)

sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana

yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan

hidupnya.73

Jiwa manusia adalah suci dan tidak boleh disakiti dan segala usaha harus

dilakukan untuk melindunginya, terutama tidak seorangpun diperbolehkan

menyakiti seseorang kecuali berdasarkan hukum, seperti hukuman qishash

pada tindak pidana pembunuhan. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 178

yaitu

72

. Syaikh Abdul Azis Abdullah bin Baz, Kitab Shahih Al-Bukhari Fathul

Baari, Pustakaazzam, 2009, h. 2

73. Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia,

Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, cet -1 h. 134

48

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu

(melaksanakan) qishash, berkenan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka

dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan

dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya,

hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (pula). Yang

demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa

melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapatkan azab yang sangat

pedih.74

Berdasarkan penjelasan dalam ayat Al-Qur’an tersebut, bisa dilihat

bahwa hukum Islam itu bijak dan adil dalam menegakkan hak asasi manusia.

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa jika telah memperoleh maaf, maka

qishsah tidak berlaku, tetapi hukum Islam tetap mewajibkan ganti rugi berupa

diyat. Apabila orang tersebut tetap berperilaku buruk dan tidak menyadari

kesalahannya, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah

SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa penegakkan hak asasi manusia dalam

Islam ditegakkan seadil mungkin dan tetap memperhatikan hak-hak narapidana

atau orang yang menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Islam sangat

mementingkan hak kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga

kemaslahatan umat dan penegakkan HAM.

74

. Rachmat Syafe’i , Terjemah Al-Quran Kementrian Agama RI. Bandung: Sygma

Publishing, h. 27

49

BAB III

DESKRIPSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMUDA

TANGERANG DAN KASUS PELANGGARAN HAK NARAPIDANA

A. Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pemuda Tangerang

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia, pada tanggal 16 Desember 1983 Nomor: M.03.UM.01.06 Tahun

1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah

Tahanan Negara. Dalam lampiran II Surat Keputusan tersebut Lapas Kelas IIA

Pemuda Tangerang di samping ditetapkan sebagai Lapas dan juga sebagian

ruangannya ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Seperti diketahui bahwa Lapas merupakan tempat untuk melakukan

pembinaan terhadap pelanggaran hukum yang sudah diputus oleh Hakim dan

sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Rutan merupakan

tempat yang diperuntukkan bagi pelanggar hukum yang masih dalam proses

peradilan baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan, ataupun mereka yang

masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 26 Juni

1985 Nomor E PS 01 10 10-116 tentang penempatan narapidana Anak Negara

dan Anak Sipil, dinyatakan bahwa narapidana dewasa adalah narapidana yang

berumur lebih dari 21 tahun. Narapidana pemuda adalah mereka yang berumur

antara 18 tahun sampai 21 tahun. Sedangkan berdasarkan Surat Kepala Kantor

49

50

Wilayah Departemen Kehakiman Wilayah VII DKI Jaya tanggal 18 Februari

1984 Nomor: W7.A.UM.01.06.923.84, Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

juga dijadikan tempat penampungan narapidana yang berusia maksimal 27

tahun.

Namun penempatan tersebut pada saat ini tidak dapat dilaksanakan

secara kaku, karena pada akhir-akhir ini ada kecenderungan makin

meningkatnya jumlah penghuni di wilayah Banten, sehingga Lapas Kelas IIA

Pemuda Tangerang oleh Pimpinan Wilayah difungsikan sebagai Lapas

penyangga dari adanya kecenderungan over kapasitas. Di samping itu, apabila

terjadi keributan di Lapas Cipinang, Rutan Salemba, dan Lapas Kelas 1

Tangerang (kecenderungan pada saat pasca reformasi tahun 1998), maka Lapas

Kelas IIA Pemuda Tangerang juga dijadikan Lapas yang menampung

narapidana yang terlibat dalam keributan tersebut. Akibatnya fungsi sebagai

Lapas yang khusus menampung dan membina narapidana pemuda, sudah tidak

murni lagi. Hal ini diperkuat lagi dengan ditetapkannya Lapas Pemuda sebagai

Rutan yang notabene tidak mengenal pengklasifikasian yang ditinjau dari

aspek umur.

B. Keadaan Bangunan

Bangunan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dibuat tahun 1924 dan

diselesaikan pada tahun 1927. Bangunan ini didirikan di areal tanah seluas

385.420m2, dengan luas tanah bangunan sebesar 28.610 m

2 dan luas bangunan

sebesar 10.312 m2. Bentuk bangunan model kipas, yang terdiri dari 6 (enam)

51

blok yaitu blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, blok F sebanyak 120 kamar

yang sudah direnovasi dengan kapasitas 1356 orang.

Sistem penguncian menggunakan sistem gerendel dengan satu gembok

kunci. Dilihat dari fungsinya sistem penguncian yang demikian sangat efektif

untuk mencegah adanya pengeluaran penghuni secara tidak sah pada malam

hari, karena apabila seorang petugas ingin mengeluarkan satu orang penghuni

maka resikonya akan membuka semua pintu kamar. Dengan demikian resiko

yang akan diambil oleh seorang petugas pun akan sangat berat.

Selama ini seluruh bangunan telah mengalami renovasi masing-masing

blok pada tahun anggaran: 1989/1990, 1994/1995, 1999/2000, 2007, 2008, dan

2009.

C. Tinjauan Historis

1. Pada tahun 1927-1942 oleh Pemerintah Hindia Belanda ditetapkan sebagai

tempat pemenjaraan bagi pemuda bangsa Belanda maupun pribumi, dengan

sebutan Jeugd Gevangenis

2. Pada tahun 1942-1945 oleh pemerintah Jepang dijadikan tempat

pelaksanaan pidana dengan sebutan Keimusho Shikubu

3. Pada tahun 1946-1948 oleh Pemerintah Belanda (Palang Merah NICA)

digunakan sebagai tempat penampungan pengungsi Cina Pendalaman

4. Pada tahun 1984-1950 oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat untuk

pelaksanaan pemenjaraan bagi pemuda dengan sebutan Jeughd Gevangenis

52

5. Pada tahun 1950-1964 oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat untuk

pelaksanaan pidana penjara untuk pemuda dengan sebutan Rumah Penjara

Anak-anak

6. Pada tahun 1964-1965 oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat

pelaksanaan pemasyarakatan pemuda dengan sebutan Lembaga

Pemasyarakatan Khusus Pemuda.

7. Pada tahun 1965-1979 oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat

pemidanaan narapidana pemuda dan Pusat Rehabilitasi Tahanan

G.30.S/PKI. Dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pemuda.

8. Pada tahun 1979-1984 Pemerintah Indonesia dijadikan tempat pelaksanaan

pemasyarakatan untuk pemuda sebutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1

Pemuda Tangerang.

9. Pada tahun 1984-sekarang oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat

pelaksanaan pemasyarakatan untuk pemuda merangkap sebagai Rumah

Tahanan Negara Tangerang dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Pemuda Tangerang.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak

didik dan melaksanakan tugas perawatan tahanan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lapas mempunyai beberapa fungsi

yaitu:

a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;

53

b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil

kerja;

c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas;

e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

tanggal 26 Februari 1985 Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1983 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dinyatakan bahwa Lapas

Kelas IIA Pemuda Tangerang terdiri dari:

54

Nama-Nama Ketua Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dari awal sampai

sekarang

1. J.F.H.T Sinjal : 1951 – 1966

2. Ngawam : 1966 – 1970

3. Sigit Soegito, Bc.IP : 1970 – 1972

4. R. Soeprapto : 1972 – 1975

5. Drs. Hasan Oetoyo, SH : 1975 – 1976

6. Drs. Saidin Saragih : 1976 – 1979

7. Drs. Sudjoko Budi santoso : 1979 – 1982

8. R. Moeljono : 1982 – 1987

9. Mintardjo, Bc.IP, SH : 1987 – 1993

10. Drs. Wijono, Bc.IP : 1993 – 1996

11. Drs. Sugeng Handrijo, Bc.IP : 1996 – 1998

12. Drs. Bambang Margono : 1998 – 2001

13. Drs. Didin Sudirman, Bc.IP, M.Si : 2001 – 2003

14. Windarso. Bc.IP, SH : 2003 – 2005

15. Kusnin, Bc.IP, SH, MH : 2005 – 2006

16. Drs. Bambang Irawan, Bc.IP : 2006 – 2006

17. K. Purwanto, Bc.IP, S.Pd, MH : 2006 – 2009

18. P. Kunto Wiryanto, Bc.IP, SH, MH : 2009 – 2012

19. Sugeng Irawan, Bc.IP, SH :2012 – sekarang.

F. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi

Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang yang

unggul dalam pembinaan, prima dalam pelayanan dan tangguh dalam

pengamanan.

2. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan dan pembinaan narapidana dalam rangka

penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta

kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

55

3. Tujuan

a. Membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

berperan aktif dan produktif dalam pembangunan serta dapat hidup

secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi pelanggaran hukum yang

dikenakan penahanan Rutan (melalui kegiatan pelayanan dan perawatan)

dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di sidang pengadilan agar jalannya proses pengadilan dapat

dilaksanakan secara cepat, mudah dan murah.

c. Menciptakan ketertiban di dalam Lapas agar jalannya pembinaan dan

perawatan penghuni dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan

secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap terciptanya

suasasa aman dan tertib di dalam masyarakat pada umumnya.

4. Sasaran

Pembinaan dan pelayanan terhadap pelanggaran hukum diarahkan agar

terjadi adanya:

a. Peningkatan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Peningkatan kualitas intelektual;

c. Peningkatan kualitas sikap dan perilaku;

d. Peningkatan kualitas keterampilan;

e. Peningkatan kualitas kesehatan jasmani dan rohani;

56

f. Peningkatan kualitas integritas hubungan hidup, kehidupan dan

penghidupan.

G. Indikator Keberhasilan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

Indikator yang dapat dijadikan alat untuk mengukur keberhasilan

Lapas adalah sebagai berikut:

1. Isi Lapas lebih rendah daripada kapasitas;

2. Menurunya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan

gangguan kamtib;

3. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum

waktunya melalui proses asimilasi dan integritas;

4. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis;

5. Semakin banyaknya jenis-jenis dan program pembinaan sesuai kebutuhan

berbagai golongan narapidana;

6. Secara bertahap perbandingan banyak narapidana yang bekerja di bidang

pertanian dan pemeliharaan adalah 70:30;

7. Prosentasi kematian dan sakit penghuni Lapas sama dengan prosentase di

masyarakat;

8. Biaya perawatan penghuni sama dengan kebutuhan minimal manusia

pada umumnya;

9. Lapas dalam kondisi bersih dan terpeliharanya; dan

10. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan

proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lapas dan semakin

berkurangnya nila-nilai subkultur penjara dalam Lapas.

57

H. Jumlah Narapidana Keseluruhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Pemuda Tangerang

Data Narapidana

No Jenis Narapidana Jumlah

1 B I 1.178 Orang

2 B II a 31 Orang

3 B II b 1 Orang

4 B III s 57 Orang

5 SH -

6 Titipan -

Jumlah 1.267 Orang

Data Tahanan

No Jenis Tahanan Jumlah

1 A I 65 Orang

2 A II a 93 Orang

3 A III b 517 Orang

4 A IV s 23 Orang

5 AV 17 0rang

6 Titipan -

Jumlah 715 Orang

Data Warga Negara Asing

No Keterangan Jumlah

1 Narapidana WNA 26 Orang

2 Tahanan WNA 20 Orang

Jumlah 46 Orang

I. Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda

Tangerang

Sarana penerangan menggunakan aliran dari PLN dan generator/diesel

listrik sebagai cadangan. Sarana air mandi/ minum menggunakan air sumur dan

PAM. Sarana pendidikan terdapat 2 (dua) lokal kelas, perpustakaan satu lokal,

ruangan kantor satu lokal dan satu ruangan wihara.

58

Sarana ibadah Masjid Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dibuat pada

tahun ±1974 dengan nama Masjid At-Taubah yang berlokasi di blok A dengan

kapasitas ±125 orang dan sekarang sudah dilengkapi dengan ruang

perpustakaan agama Islam. Pada tahun 2005 Masjid At-Taubah telah

direnovasi dengan menghabiskan biaya Rp. 137.523.400,- Masjid tersebut

direnovasi dengan biaya swadaya, saat ini kapasitasnya ± 450 orang dan telah

diresmikan oleh Bapak Walikota Tangerang (Drs. H. Wahidin Halim).

J. Sarana Kesehatan Alat Medis, Obat-Obatan, Ruang Kesehatan dan Alur

Berobat

Daftar alat-alat medis di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

No Jenis Barang Jumlah

1 Tensimeter digital dan

tensimeter manual

8

2 Timbangan badan 3

3 Tabung oksigen besar dan

Tabung oksigen kecil

5

4 Tempat tidur besi 3

5 Kursi fiber 1

6 Jam elektronik 1

7 Dispenser 2

8 Sterilsator 2

9 Diaguastik set 2

10 Sleskop 15

11 Termometer standar 4

12 Alat pernapasan 1

13 Mesin hitung 1

14 Lemari kayu 4

15 Rak besi 1

16 Papan visual/ papan nama 1

17 Mesin fogging 1

18 Meja kerja kayu 5

19 Kursi meja/ metal 3

20 Meja komputer 1

21 Tempat tidur besi 7

59

Ruangan Kesehatan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

No Jenis Ruangan Jumlah

1 Ruang Gigi 1

2 Ruang Periksa 1

3 Ruang Gudang 1

4 Ruang Umum 1

5 Ruang Laboratorium 3

6 Ruang VTC 2

7 Ruang Tempat Tidur 16

Data kamar di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

No Jenis Kamar Jumlah Kapasitas

1 Blok Pesantren 329 Orang 329 Orang

2 Blok A 160 Orang 113 Orang

3 Blok B 551 Orang 804 Orang

4 Blok C 329 Orang 434 Orang

5 Blok D 488 Orang 674 Orang

6 Blok E 368 Orang 404 Orang

7 Blok F 86 Orang 68 Orang

Alur Klinik Harian Terpadu Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

Tahanan/ Narapidana

- Alur VCT

- Alur TB

- Alur PTRM

Tindakan Medis

Loket Pendaftaran

Daftar Buku Berobat

Resep pengembangan obat Pemeriksaan Lab

- Rawat Inap

- Rujukan

- Isolasi

Kembali ke blok

60

Berdasarkan alur tersebut, bisa kita dipahami bahwa ketika narapidana

sakit maka dia harus melakukan pendaftaran dulu di loket pendaftaran, setelah

itu narapidana tersebut akan dilakukan tindakan medis berupa rawat inap atau

sejenisnya, sesuai dengan jenis penyakit yang diderita.

K. Kondisi Saat Ini Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

Kondisi saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda

Tangerang pada umumnya dalam keadaan kondusif gangguan keamanan relatif

tidak ada.

Pelaksanaan pembinaan kepribadian sudah berjalan walaupun belum

optimal. Kegiatan pesantren, solat berjamaah, olahraga senam, bulu tangkis,

tenis meja, volly ball, sepak bola (futsal) secara rutin dilaksanakan di dalam

Lapas.

Pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana berupa pengerjaan

bengkel kayu, pertanian sayur, penjahitan, bengkel elektronik, salon rambut.

dan bengkel las. Di samping itu dilaksanakan juga pekerjaan rumah tangga

berupa kebersihan halaman, kebersihan kantor, petugas dapur dan lain-lain.

Hal yang terpenting dalam rangka pembinaan adalah penerapan proses

pemasyarakatan. Secara bertahap narapidana dikenalkan dengan kehidupan

masyarakat di luar Lapas. Proses itu dilaksanakan melalui kegiatan asimilasi

dan integrasi. Kebijakan Lapas sangat mendorong upaya-upaya struktural

sesuai Protap untuk melaksanakan poses asimilasi berupa kerja luar dengan

kegiatan pertanian dan kebersihan halaman kantor.

61

Didorong pula upaya pemenuhan hak-hak narapidana lainnya yaitu: hak

mendapat CMK, hak mendapatkan remisi, hak mendapat kunjungan, hak

mendapat layanan kesehatan dan lain-lain. Pemenuhan hak tersebut

diperkirakan dapat menurunkan tingkat kegelisahan (konflik) penghuni yang

pada gilirannya dalam batas-batas tertentu, hal tersebut juga dapat

mendukung suasana yang aman di dalam Lapas.

62

L. Kasus Pelanggaran Hak Narapidana Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

63

BAB IV

HASIL PENELITIAN HAK PERLINDUNGAN KESEHATAN

NARAPIDANA

A. Kajian Pelaksanaan Hak Kesehatan Fisik Narapidana Di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Menurut UU No 12 Tahun

1995.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia

yang hidup di dunia ini menurut kodratnya, yang melekat dan tak dapat

dipisahkan dari pada hakikatnya, sehingga bersifat suci.75

Sehingga manusia

yang hidup harus dilindungi dan dipertahankan kehidupannya karena yang

mengatur kematian seseorang hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu cara

untuk mempertahankan kehidupan manusia melalui perlindungan kesehatan.

Kesehatan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena jika manusia sakit

maka dia tidak mampu melaksanakan kegiatan yang biasa dilakukannya. Oleh

karena itu, kesehatan seseorang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan

masyarakat.

Setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya,

sehingga bukan hanya manusia tertentu saja yang mempertahankan dan

dilindungi kehidupannya khususnya kesehatannya tetapi seorang narapidana

juga yang telah melakukan kesalahan atau yang telah melanggar hukum,

75

. Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, EUTHANASIA, h. 129

63

64

mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya dan berhak

mendapatkan perlindungan kesehatan seperti manusia yang lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kesehatan merupakan hak

bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali termasuk narapidana yang berada di

dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, oleh karena itu Lapas pemuda

Tangerang sebagai perangkat negara yang memiliki tugas untuk:

1. Melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan melaksanakan perawatan

tahanan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas seperti:

a. Melakukan pembinaan narapidana;

b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil

kerja;

c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana;

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas;

e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.76

Oleh karena itu Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang memiliki salah satu

tugas yaitu melakukan perlindungan terhadap narapidananya.

Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dibentuk berdasarkan keputusan

KEMENKUMHAM RI, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan di Lapas Kelas IIA Pemuda

Tangerang, ini bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan saja tetapi ada juga

Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Tujuan dari Lapas Kelas IIA Pemuda

Tangerang yakni membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya,

menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri agar tidak terulang kembali,

76

. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, h. 4

65

agar narapidana mendapatkan hak kebebasan dan bisa aktif ke dalam

masyarakat seperti manusia yang lainnya.77

Salah satu tanggung jawab Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang yakni

menjaga agar seluruh hak-hak narapidana tidak diabaikan khususnya mengenai

pelayanan kesehatan yang telah diamanatkan dalam UU No 12 Tahun 1995

bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan

yang layak, sehingga pihak Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang tentunya

berkewajiban melaksanakan perlindungan hak-hak narapidana tersebut.

Perlindungan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda

Tangerang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan

bahwa Kesehatan merupakan suatu keadaan fisik, mental, dan sosial

kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan, kondisi

manusia baik jasmani, rohani, akal, maupun sosial agar menjadi lebih baik.78

Berdasarkan hal tersebut bisa kita ketahui bahwa indikator kesehatan seseorang

bisa dilihat melalui keseimbangan keadaan fisik, mental dan sosialnya. Jika

keseimbangan kondisi tersebut sudah tercapai, maka bisa dikatakan bahwa

orang tersebut dikategorikan sehat.

77

. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, h. 5

78. http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan.com. Postid by Arianto 16 Januari

2013 Artikel ini di akses pada sabtu 13-Desember.2014 20.55.

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan.com

66

Menurut penuturan ketiga narapidana, mereka menyebutkan bahwa

“Pelayanan kesehatan di Lapas Pemuda Tangerang sudah dilaksanakan dengan

baik dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang”.79

Pernyataan

tersebut didukung oleh penuturan dari dokter Lapas sendiri yang menyatakan

bahwa “Pemeliharaan kesehatan telah terfasilitasi berupa sarana dan prasarana

yang meliputi alat-alat medis, obat-obatan, ruang perawatan dan tim medis

yang meliputi dokter umum dan dokter gigi. Di dalam klinik juga ada ruangan

untuk periksa, ruang laboratorium, ruang inap dan ruang obat-obatan. Semua

itu sudah tersedia di klinik Lapas pemuda, akan tetapi jika dibandingkan

dengan klinik umum tentunya hal tersebut masih kurang memadai.80

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan tersebut, merupakan modal dasar

pihak Lapas dalam melakukan perlindungan kesehatan bagi para

narapidananya.

Dalam hal ini Bapak Tetra selaku Kasi Binapi menyatakan bahwa

anggaran kesehatan untuk narapidana sudah dianggarkan oleh Pemerintah

Pusat sebesar Rp. 200.000.000 selama 1 tahun, anggaran tersebut harus

digunakan selama setahun dengan jumlah narapidana lebih dari 1500 orang.81

Tentunya dengan anggaran yang terbatas, menyebabkan pelayanan kesehatan

79

. Wawancara dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda

Tangerang

80. Wawancara dengan Wibisono Dokter Lapas pada hari selasa 25 November 2014 Pukul

11.10 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang

81. Wawancara dengan Tetra Kasi Binapi pada hari selasa 2 Desember 2014 di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang

67

di Lapas tersebut hanya mampu melayani narapidana yang memiliki penyakit

ringan seperti gatal-gatal, flu, batuk, diare, penyakit kulit dan sebagainya. Bagi

narapidana yang memiliki penyakit khusus/berat, Lapas hanya memberikan

fasilitas berupa perizinan dan mobil ambulance untuk mengantarkan

sedangkan untuk pembiayaannya ditanggung pihak keluarga. Hal tersebut

dipertegas oleh pernyataan narapidana yang bernama Acang yang sudah

tinggal enam tahun di Lapas tersebut bahwa “Untuk perizinan ke rumah sakit

umum itu mudah yang penting kita memiliki kepentingan yang jelas untuk

berobat, dan dapat izin dari dokter serta kepala Lapas sedangkan mengenai

biaya ditanggung sendiri.82

Meskipun anggaran terbatas, akan tetapi pihak

Lapas tetap memfasilitasi narapidana yang sakit dengan perizinan yang mudah

sehingga hak kesehatan narapidana pun terjamin.

Perlindungan kesehatan pun dilakukan bagi narapidana yang memiliki

penyakit khusus atau pribadi, berupa tindakan dari dokter Lapas sendiri yaitu

mengkarantina mereka di ruang karantina klinik Lembaga Pemasyarakatan.

Fungsi karantina tersebut agar narapidana mendapatkan perawatan intensif,

apabila setelah dikarantina tidak ada perubahan serta sakitnya semakin

memburuk maka akan dirujuk ke rumah sakit umum atas perizinan dari dokter

dan ketua Lembaga Pemasyarakatan.

82

. Wawancara dengan Acang F. Narapidana pada hari Selasa 2 Desember 2014 di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang

68

Perlindungan kesehatan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sendiri

memiliki tahapan yaitu setiap narapidana yang telah diputus dan menjadi

terdakwa serta telah dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan

mendapatkan penyuluhan dan pengecekkan kesehatan, serta sosialisasi terkait

jenis-jenis penyakit yang menular. Hal tersebut dilaksanakan agar narapidana

bisa menjaga kesehatannya dan yang memiliki penyakit menular tidak

menyebar ke orang lain, serta jika ada narapidana yang memiliki penyakit

khusus maka klinik Lapas akan mendatanya untuk dilakukan perawatan khusus

dan rutin.

Menurut penjaga Lapas narapidana yang sakit kemudian meninggal di

dalam Lapas untuk saat ini belum ada. Hal tersebut terjadi karena jika ada

narapidana yang sakit, pihak Lapas langsung merujuknya ke klinik dan apabila

klinik tidak menyanggupi maka langsung dirujuk ke rumah sakit umum.83

Pernyataan tersebut diperkuat dari keterangan dokter bahwa saat ini belum ada

narapidana yang sakit kemudian meninggal karena kurang perawatan. Adapun

narapidana yang meninggal, itu pun meninggalnya ketika sudah dirujuk ke

rumah sakit umum.84

Hal ini dikarenakan, pihak Lapas cepat tanggap apabila

ada narapidana yang sakit, meskipun ada beberapa narapidana yang tidak mau

dibawa ke klinik. Jika narapidana tersebut tidak mau dibawa ke klinik maka

83

. Wawancara dengan Syamsul Penjaga Lapas, pada hari Selasa 2 Desember 2014 di


84. Wawancara Dokter Lapas Pada Hari Selasa 2 November 2014 di Lembaga


69

penjaga Lapas akan memanggil dokter ke kamar dan apabila sakitnya parah,

maka narapidana tersebut akan dibawa paksa untuk diberikan perawatan.

Narapidana yang meninggal di Lapas tersebut yaitu ketika narapidana

yang berusaha melarikan diri dari Lapas akan tetapi dia terjatuh dari atap tetapi

meskipun begitu pihak Lapas tetap berusaha membawanya ke rumah sakit

umum, namun diperjalanan nyawa korban tidak bisa tertolong.

Narapidana yang berada di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

berjumlah 1.356 orang sedangkan untuk saat ini jumlah narapidana mencapai

1.952 orang sehingga ini melebihi kapasitas.85

Setiap harinya narapidana yang

sakit dan yang berobat ke klinik Lapas mencapai kurang lebih 20 orang

perharinya, sehingga jika dirata-ratakan mencapai kurang lebih 600 narapidana

yang sakit perbulannya di Lapas tersebut. Hal tersebut dikarenakan banyaknya

narapidana kiriman dari Lapas luar seperti Lapas Cipinang, Lapas Tangerang

kelas 1, Rutan Salemba dan lain sebagainya. Sehingga sangat wajar jika

narapidana banyak yang mengalami sakit, karena keadaan di tempat tersebut

cukup sempit dan kurangnya udara bersih. Sehingga, para narapidana sering

mengeluh penyakit gatal-gatal, batuk dan flu.86

Untuk mengatasi hal tersebut,

tindakan yang dilakukan oleh pihak Lapas berupa penyediaan obat-obatan serta

mengajukan surat kepada dinas terkait bahwa daya tampung Lapas Pemuda

sudah di luar kapasitas sehingga tidak menerima lagi kiriman narapidana dari

85

. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang

86. Wawancara Dokter Lapas Pada Hari Selasa 2 November 2014 di Lembaga


70

Lapas lain. Selain itu juga, penjaga Lapas melakukan sanitasi air dan

menggalakan pembersihan kamar sel.

Perlindungan kesehatan bukan hanya dilakukan melalui tindakan dari

dokter akan tetapi hal tersebut juga dilakukan oleh penjaga Lapas berupa

pengecekkan terhadap makanan dan obat-obatan yang dibawa dari luar.

Pengecekkan tersebut dilakukan untuk melihat layak tidaknya makanan

tersebut dikonsumsi sedangkan untuk obat-obatan sendiri pengecekkan

dilakukan oleh penjaga Lapas dengan cara obat tersebut dibawa terlebih dahulu

kepada dokter Lapas untuk diatur dosis pemakaiannya.

Pemeriksaan makanan sendiri dilakukan melalui 3 tahapan yaitu oleh

penjaga gerbang, penjaga pintu lalu lintas dan terakhir diperiksa oleh penjaga

lapas di kamar sel masing-masing. Hal ini dilakukan, dengan tujuan untuk

melindungi keamanan dan kesehatan narapidana.

Selain pemeliharaan kesehatan berupa makanan dan pengawasan, Lapas

tersebut juga melakukan penyuluhan dalam rangka melindungi kesehatan

narapidana. Hal tersebut dikemukakan oleh bapak Wibisono selaku Dokter

Lapas yang menyatakan bahwa “Penyuluhan kesehatan narapidana dilakukan

sebulan sebanyak 7 kali sampai 8 kali dan dilakukan setiap hari senin dan

kamis. Biasanya penyuluhan kesehatan pun dilakukan ketika narapidana

pertama kali memasuki Lapas87

. Penyuluhan tersebut adalah salah satu

program dari pihak Lapas, untuk mengenalkan lingkungan Lapas kepada

narapidana yang baru agar mereka mampu menyesuaikan pola kehidupannya di

87. Wawancara Dokter Lapas pada hari Selasa 2 November 2014 di Lembaga


71

Lapas tersebut sehingga para narapidana bisa menjaga kesehatan masing-

masing. Selain penyuluhan tersebut, pihak Lapas juga sering mengadakan

penyuluhan dengan cara bekerjasama dengan para mahasiswa dan instansi

lainnya.

Kasi Binapi menyatakan bahwa “Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

memiliki program kesehatan yakni pelaksanaan Tim TB, Tim HIV dan Tim

PTRM serta didukung oleh tim medis yang berjumlah 3 orang dokter yang

terdiri dari 2 dokter umum, 1 dokter gigi dan 5 perawat.88

Pelayanan kesehatan

di dalam Lapas tidak hanya mengobati penyakit umum saja, penyakit khusus

pun sudah ada programnya.

Perawat di Lapas Pemuda ini sudah seperti dokter, karena mereka sudah

mampu menangani berbagai penyakit yang biasa dokter tangani, sehingga

meskipun dokter tidak ada pelayanan kesehatan tetap bisa dijalankan.

Kehidupan di dalam Lapas tidaklah setertib yang diperkirakan, sering

kali terjadi keributan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

narapidana. Hal tersebut pun terjadi di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

yaitu narapidana sering melakukan pelanggaran berupa berkelahi, membawa

handphone dan sebagainya. Hukuman bagi mereka yang melakukan

pelanggaran di dalam Lapas adalah pemindahan ke sel khusus. Sel khusus

tersebut tentunya berbeda dengan sel umum, di sel khusus para narapidana

tidak dipekenankan keluar dari kamar sel dan satu kamarnya dihuni dengan

para narapidana pelanggar lainnya, yang jumlah penghuninya bisa bertambah

88. Wawancara dengan Tetra Kasi Binapi pada hari Selasa 2 Desember 2014 di Lembaga


72

sesuai dengan banyaknya pelanggaran. Meskipun begitu, para narapidana di sel

khusus tetap mendapatkan hak-haknya. Seperti pengobatan dan makanan, akan

tetapi makanannya diantarkan ke dalam kamar sel oleh penjaga Lapas sendiri.

Penjaga Lapas pun dalam melakukan perlindungan kesehatan bagi

narapidananya, melakukan kontrol ke setiap kamar dengan cara berkeliling.

Jika ada narapidana yang sakit, maka penjaga Lapas tersebut akan langsung

membawanya ke klinik untuk diperiksa. Apabila sakitnya parah, maka dokter

Lapas akan memberikan surat izin kepada Kalapas sehingga narapidana

tersebut bisa berobat diluar. Sedangkan jika ada narapidana yang sakit di

malam hari, maka petugas Lapas akan menelepon dokter Lapas, maka dengan

segera dokter Lapas tersebut akan datang ke klinik Lapas. Hal tersebut

dilakukan karena dokter Lapas bertugas 24 jam, meskipun mereka di rumah

akan tetapi mereka harus siap siaga.89

Menurut beberapa narapidana pelayanan kesehatan di Klinik Lapas Kelas

IIA Pemuda Tangerang dilakukan salah satunya melalui pelayanan kesehatan,

ketika ada narapidana yang merasakan sakit maka dengan segera akan

diperiksa dan diobati, setelah itu diberikan obat yang sesuai dengan sakit yang

dirasakan. Setelah meminum obat tersebut, ternyata mereka sembuh dan bisa

melaksanakan aktifitas seperti biasanya. Dalam pelayanannya pun, dokter atau

perawat di dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang ini mengutamakan

kekeluargaan sehingga narapidana nyaman untuk berkonsultasi.90

Pemberian

89

. Wawancara dengan Tetra Kasi Binapi pada hari Selasa 2 Desember 2014 di Lembaga


90. Wawancara Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang

73

obat yang tepat serta keramahan dalam berkonsultasi, tentunya hal tersebut

merupakan bagian dari konsistensi Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dalam

melakukan perlindungan hak kesehatan bagi narapidana.

2. Asupan Makanan

Makanan yang bergizi tentunya akan memberikan dampak kesehatan

yang baik bagi seseorang termasuk narapidana. Oleh karena itu, untuk

melaksanakan hak perlindungan kesehatan bagi narapidana maka asupan

makanan pun harus diperhatikan. Berdasarkan penuturan penjaga Lapas

menyatakan bahwa “Narapidana makan sehari 3 kali, yakni pagi hari, siang

hari, dan sore hari dan makanan tersebut sudah memenuhi standar gizi.91

Untuk

menu makanan sudah cukup karena menu makanan diatur langsung oleh

pemerintah sehingga narapidana hanya memasak dan makan sedangkan

menunya setiap 10 hari berbeda-beda. Pergantian menu tersebut dilakukan agar

narapidana tidak bosan sehingga nafsu makannya akan selalu tinggi.92

Pemenuhan gizi makanan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah

mencapai standar gizi, hal ini diperkuat oleh pernyataan Kasi Binapi yang

menyatakan bahwa dalam menentukan menu makanan, mereka selalu

berpedoman pada kelayakan makanan narapidana yang diatur dalam Undang-

Undang No 12 Tahun 1995.93

Makanan disini pun hampir sama dengan

91

. Wawancara dengan Syamsul Penjaga Lapas pada hari selasa 2 Desember 2014 di






74

makanan di rumah dan terkadang mereka pun diberikan makanan berupa

protein hewani, serta seminggu dua kali para narapidana diberikan menu bubur

kacang. Lapas Pemuda memiliki menu makanan untuk 10 hari, sehingga jika

sudah 10 hari maka menu makanan akan kembali ke awal.

Lapas Pemuda Tangerang memiliki dapur umum dan alat-alatnya pun

sudah lengkap, sehingga narapidana hanya memasak saja sesuai dengan jadwal

yang telah ditentukan. Dapur Lapas tersebut bersih dan tertata rapi. Dengan

dapur yang bersih, tentunya makanan yang dikonsumsi pun akan bersih dan

tidak mengandung bibit penyakit, makanan pun dibuat sendiri oleh narapidana

sehingga cita rasa makanannya pun akan disesuaikan dengan lidah mereka,

karena makanan itu untuk mereka sendiri jadi tidak asal memasak.

75

3. Akses kesehatan

Akses kesehatan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, sebagai berikut:

Alur Klinik Harian Terpadu Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

Berdasarkan alur tersebut, bisa dilihat bahwa alur pengobatan di klinik

Lapas dibedakan berdasarkan jenis penyakitnya. Untuk penyakit yang menular,

pihak Lapas memiliki alur tersendiri dan mereka tidak begitu saja membiarkan

narapidana yang memiliki penyakit menular. Narapidana yang memiliki

penyakit menular, akan diberikan perawatan yang sesuai dengan penyakitnya,

dan mereka akan diisolasi atau dikarantina sampai penyakitnya sembuh.94

Hal

94

. Wawancara Dokter Lapas pada hari selasa 2 November 2014 di Lembaga


Tahanan/ Narapidana

- Alur VCT

- Alur TB

- Alur PTRM

Tindakan Medis

Loket Pendaftaran

taran

Daftar Buku Berobat

Resep Pengembangan

Obat

Pemeriksaan Lab

- Rawat Inap

- Rujukan

- Isolasi

-

Kembali ke Blok

76

tersebut dilakukan, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan narapidana yang

lainnya agar tidak tertular, sedangkan untuk penyakit yang tidak menular,

pihak Lapas melakukan pengobatan melalui perawatan biasa.

Menurut Penjaga Lapas bahwa “Narapidana yang memiliki penyakit

khusus dan yang membawa obat-obatan dari luar yang sesuai dengan

penyakitnya diperbolehkan untuk membawanya kedalam Lapas. Akan tetapi,

tidak semua dibawa ke dalam kamar sel, hanya berapa biji saja yang dibawa

sisanya dititipkan ke klinik Lapas, jika sewaktu-waktu obatnya habis mereka

bisa mengambilnya di klinik Lapas.95

4. Kebersihan

Kebersihan merupakan prasyarat utama untuk membangun jiwa dan fisik

yang sehat. Kebersihan di Lapas Pemuda tersebut merupakan prioritas, hal itu

bisa kita lihat dari berbagai sudut ruangan dan halaman hampir tidak ada

tempat yang kotor. Kebersihan di klinik Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

sudah bersih dan tersusun dengan rapih. Narapidana pun diikut sertakan untuk

memelihara kebersihan Lapas mulai dari kamar sel, halaman Lapas, kantor

Lapas dan hampir semua kebersihan di Lapas yang melakukan adalah

narapidana

95

. Wawancara dengan Syamsul Penjaga Lapas pada hari Selasa 2 Desember 2014 di


.

77

5. Olahraga

Olahraga merupakan bagian yang tidak terlupakan dalam mendukung

daya tahan tubuh. Olahraga merupakan cara sederhana dalam menjalani hidup

sehat, di Lapas Pemuda sendiri tidak ada larangan untuk berolahraga bahkan

tiap harinya mereka dianjurkan untuk olahraga, baik itu olahraga ringan

ataupun olahraga dalam bentuk pertandingan antar blok.

Kegiatan olahraga di dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

meliputi Futsal, Bola voli dan Tenis meja. Akan tetapi itu semua sesuai dengan

bakat yang dimiliki narapidana bahkan pernah diadakan pertandingan antar

blok. Respon narapidana pun terhadap kegiatan olahraga ini cukup baik,

mereka merasakan dengan olahraga seperti ini tubuh mereka yang biasanya

terkurung di dalam sel bisa mereka gerakkan sehingga otot-otot dan organ

tubuh mereka bisa mendapatkan sinar matahari dan oksigen yang cukup.96

B. Kajian Pelaksanaan Hak Kesehatan Fisik Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Menurut Hukum Pidana

Islam.

Dalam agama Islam manusia merupakan makhluk hidup yang sangat

sempurna dan mulia, yang mempunyai hak untuk memelihara jiwa dan hak

untuk hidup, yang merupakan sesuatu yang dasar bagi manusia untuk saling

memahami satu sama lain. Hak asasi manusia tersebut harus disamakan dengan

manusia yang lainnya, tanpa memandang jabatan ataupun yang lainnya, karena

tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, oleh

96

. Wawancara Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang

78

karena itu manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia

yang lainnya.

Kajian hukum pidana Islam yang membahas tentang pemeliharaan jiwa

begitu banyak, sehingga dalam sumber-sumber ajaran agama Islam dan Al-

Qur’an ataupun sunah pula banyak yang membahas tentang pemeliharaan jiwa,

Al-Qur’an memberikan gambaran penting tentang sejarah pemeliharaan jiwa

pada zaman dahulu sehingga betapa pentingnya ajaran agama Islam yang

mengutamakan pemeliharaan jiwa.

Dalam surat Al-An’am ayat 151 bahwa “Jangan kamu membunuh nyawa

yang diharamkan Allah, kecuali dengan sebab yang benar”. Dan dalam Al-

Qur’an surat Al-Maidah ayat 32 juga dijelaskan:

Artinya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa

barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang

lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah

membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan semua

manusia, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di

antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Sesuai dengan ayat di atas bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk

menghargai jiwa setiap manusia, dan jika menghilangkan jiwa manusia tanpa

alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam maka termasuk orang yang

79

telah membunuh manusia sehingga mereka diartikan membunuh seluruh jiwa

manusia, oleh karena itu agama Islam sangat menghargai hak-hak manusia

sehingga tidak ada perbedaan antara narapidana maupun manusia yang lainnya,

dan Islam pun mengajarkan kepada kita untuk saling melindungi jiwa manusia

satu sama lainnya.

Memelihara satu jiwa manusia berarti sama seperti memelihara jiwa

manusia secara umum, sehingga dapat diartikan sebagai pemeliharaan terhadap

jiwa manusia seluruhnya tanpa mengenal perbedaan agama, ras, ataupun

agama bahkan kedudukannya sebagai narapidana.

Allah berfiman dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yaitu

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu

(melaksanakan) qishash, berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang

merdeka dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya,

perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf

dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan

membayar diyat (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat

dari tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan

mendapatkan azab yang sangat pedih.

Berdasarakan ayat Al-Qur’an di atas dijelaskan bahwa kita diwajibkan

untuk memelihara jiwa manusia sehingga jika ada yang melukai manusia maka

hukumannya dibalas sesuai dengan perbuatannya.

80

Ayat di atas mempertegas keberadaan dan ketinggian nilai hak hidup

setiap manusia, tidak dibenarkan jika menghilangkan nyawa manusia karena

alasan-alasan yang subyektif, seperti takut terjerumus ke dalam jurang

kemiskinan dan alasan lainnya.

Tujuan hukum Islam adalah untuk pemeliharaan jiwa, maka hukum Islam

mewajibkan untuk memelihara hak asasi manusia untuk hidup

mempertahankan hidupnya. Hukum Islam pun melarang pembunuhan tanpa

alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam.

Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam tahun 1990 yang

mengatur tentang kehidupan termuat dalam pasal 2 yang berbunyi:

a. Kehidupan adalah berkat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan hak untuk hidup. Kita sebagai manusia individu,

masyarakat, dan negara-negara untuk melindungi hak-hak manusia

dan dari setiap pelanggaran dilarang untuk mencabut kehidupan

kecuali berdasarkan syariat.

b. Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan

permusnahan.

c. Perlindungan kehidupan manusia sampai akhir masa merupakan

kehendak Tuhan dan suatu kewajiban yang di tetapkan oleh syariat.97

Oleh karena itu, kewajiban masyarakat, negara atau pemerintah

khususnya yang berada di dalam Lingkungan Lapas Kelas IIA Pemuda

Tangerang yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak dan baik.

97. Lukman Masyudi, Pengaturan Dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga

Pemasyarakatan Cipinang, 2012 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 70

81

Agar setiap narapidana yang sakit dan memerlukan pelayanan kesehatan dapat

dilayani dengan baik dalam upaya memelihara jiwa narapidana yang sesuai

dengan hukum pidana islam.

Narapidana berhak mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan makanan

yang layak seperti manusia yang lainnya,. Hal ini merupakan bagian dari

pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs) yang sangat diutamakan dalam ajaran syariat

Islam. Sehingga jika narapidana yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan

dan makan yang layak maka pihak Lapas akan bertentangan dengan Undang-

Undang pemidanaan dan syariat Islam. Untuk makanan dan pelayanan

kesehatan di dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah mendapatkan

anggaran dari pemerintah pusat, serta semua komponen dalam Lapas tersebut

pun berupaya untuk melayani kesehatan para narapidana.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang

ditemukan diantaranya:

1. Pelayanan kesehatan narapidana sudah baik, dari segi sarana prasarana

yang sudah lengkap berupa fasilitas alat-alat medis, obat-obatan yang

lengkap dan dokter.

2. Kebersihan di dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah

cukup bersih dan terawat, baik di dalam Lapas maupun di halaman

Lapas, sehingga baik narapidana maupun pengunjung merasakan

kenyamanan ketika berada di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang.

82

3. Perlindungan kesehatan tidak hanya dilakukan bagi narapidana yang

sakit saja, akan tetapi pihak Lapas secara aktif melakukan pencegahan

bibit penyakit bagi para narapidananya melalui penyuluhan, makanan

yang sehat dan sebagainya.

4. Narapidana yang meninggal karena sakit di dalam Lapas Kelas IIA

Pemuda Tangerang belum pernah terjadi, karena ketika ada

narapidana yang sakit pihak Lapas melakukan tindakan dengan cepat

tanggap.

5. Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas dimasukkan

ke dalam sel khusus, tetapi tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana

mestinya narapidana lain.

6. Selain melakukan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang memiliki

penyakit ringan, mereka juga memberikan fasilitas berupa perizinan

yang mudah bagi narapidana yang memiliki penyakit pribadi atau

berat untuk berobat ke rumah sakit umum, akan tetapi untuk

pembiayaannya ditanggung oleh pihak keluarga karena anggaran dari

pemerintah yang terbatas.

7. Bagi Narapidana yang memiliki penyakit menular, mereka akan

mendapatkan perawatan yang eksklusif, yaitu dikarantina di ruang

rawat khusus sehingga tidak akan menular kepada narapidana lainnya.

83

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hak kesehatan fisik

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang dalam

perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (Analisis dalam UU No 12

tahun 1995) maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik di dalam Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, sudah sesuai dengan

UU No 12 Tahun 1995. Hal itu terlihat dari pelayanan kesehatan dari

pihak Lapas yang cukup baik terhadap narapidana yang sakit, baik itu

sakit ringan maupun sakit berat, serta melakukan pencegahan bibit

penyakit melalui penyuluhan dan lingkungan yang sehat. Sarana

prasarananya pun sudah lengkap mulai dari program penyuluhan

kesehatan, pengecekan kesehatan, asupan makan yang bergizi, alat-

alat kesehatan, obat-obatan, tim medis serta kebersihan di Lapas

tersebut terjaga dengan baik dan bersih. Sehingga tidak ada

narapidana yang meninggal karena sakit di dalam Lapas.

2. Pandangan hukum pidana Islam pelaksanaan perlindungan hak

kesehatan fisik narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

sudah sesuai dengan syariat Islam. Agama Islam sangat menganjurkan

manusia untuk saling memelihara jiwa. Sehingga jika ada seseorang

83

84

yang melakukan kejahatan pembunuhan, maka dibalas dengan

perbuatan yang setimpal dengan tetap memperhatikan hak-hak

narapidana tersebut. Pemeliharaan jiwa dalam Islam itu tanpa

memandang jabatan, agama, ras, suku dan lain sebagainya.

Pelaksanaan hak kesehatan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, hal itu bisa terlihat dalam

pelaksanaan perlindungan hak kesehatan, dan di Lapas tersebut sudah

sesuai dengan syariat Islam berupa Al-Maqasid Al-Syari’ah yakni

Hifzh al-nafsi (memelihara jiwa), seperti melakukan penyuluhan

kesehatan, asupan makan yang bergizi, pengecekan kesehatan yang

baik, sarana-prasarananya dan obat-obatan yang cukup lengkap .

85

B. Saran

Atas beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis

mencoba menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan masalah

perlindungan hak kesehatan fisik narapidana sebagai berikut:

1. Pemerintah memberikan anggaran yang cukup kepada setiap Lapas

agar narapidana yang memiliki keterbatasan biaya bisa berobat dengan

baik.

2. Untuk memenuhi perlindungan kesehatan di dalam Lapas sebaiknya

sarana prasarananya ditingkatkan kembali.

3. Sebaiknya Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang diisi oleh narapidana

sesuai dengan kapasitasnya.

4. Penambahan tenaga medis yaitu dokter agar pelayanan kesehatan

lebih baik lagi.

86

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Al-Karim

Abdullah, Azis, Abdul, Syaikh, bin Baz, Kitab Shahih Al-Bukhari Fathul

Baari, Pustakaazzam, 2009.

Abdullah, Rozali dan Syamsir. Perkembangan HAM Dan Keberadaan

Peradilan HAM di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia.

Ahmadi, Muhammad, Fahmi dan Jenal, Aripin. Metode Penelitian Hukum,

Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010, cet -1.

Al Faruk, Asadulloh. Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Bogor :

Ghalia Indonesa, 2009.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Sinar Grafika,

2010, cet -2.

Asshiddiqie, Jimly. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung:

Angkasa 1996.

Azhary. Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995,

cet -1.

Darus, Badru, lzaman, Mariam. Pembentukan Hukum Nasional Dan

Permasalahannya, Bandung: penerbit Alumni 1981.

Daud, Muhammad, Ali dan Habibah Daud. Lembaga-Lembaga Islam Di

Indonesia, Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, cet -1.

El-Muhtaj, Majda. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari

UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 Jakarta:

Kencana, 2007 cet -2.

El-Quussiy, Aziz-, Abdul. Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa/Mental, Jakarta:

PT. Bulan Bintang, 1986 cet. -2.

Erwin, Muhamad. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia,

Jakarta: PT. Refika Aditama, 2013, cet -3.

Gonggong, Anhar dkk. Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia Di

Indonesia, 1995, cet -1.

Hamzah, Andi. Sistem Hukum Pidana Dan Pemidanaan Indonesia,

Jakarta: Pradiya Paramita, 1993.

Hanafi, Muchlis. Hukum Keadilan, Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010, cet -1.

87

Hazairin. Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta: PT. Tintamas, 1974.

Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif

Malang: Bayumedia Publishing, 2007, cet -1.

Iqbal, Mubarok, Wahid dan Nurul Chayatin. Ilmu Kesehatan Masyarakat

Teori dan Aplikasi, Jakarta:

KBBI. Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bangsa, Jakarta: Balai

Pustaka Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan 1988.

Lamintang dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta:

Sinar Grafika 2010, cet-1.

Lukman. Pengaturan Dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga

Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2012

Maramis, Frans. Hukum Pidana Dan Tertulis Di Indonesia, Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 2012, cet-2

Mawdudi, A’la, Abul,. Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta:

Bumi Askara, 1995, cet -1.

Muladi. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam

Perspektif Hukum Dan Masyarakat, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005, cet -1.

Muslich, Ahmad, Wardi. Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika,

2005, cet-1.

Notoatmodjo, Soekidjo. Etika Dan Hukum Kesehatan, Jakarta: PT Rineka

Cipta, cet -1.

Prakoso, Djoko dan Andhi, Nirwanto, Djaman. Euthanasia: Hak Asasi

Manusia Dan Hukum Pidana, , Jakarta: Ghalia Indonesia 1984, cet -1.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

2012.

Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia ,

Bandung: PT. Refika Admitama, 2006, cet-1.

Sholehuddin, Muhammad. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide

Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2002, cet-1.

Soemirat, Slamet, Juli, Kesehatan Lingkungan, Jakarta: Gadjah Mada

University Pres. Cet -1.

Sugono, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 1997, cet -6.

88

Sumantri, Arief. Kesehatan Lingkungan, Jakarta: PT Fajar Interpratama

Mandiri, cet -2.

Supramono, Gatot. Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta:PT Intan

Sejati 2007, cet -3.

Syafe’i, Rachmat. Al-Quran Dan Terjemah Kementrian Agama RI. Bandung:

Sygma Publishing.

Tumanggor, Rusmin dkk. Wanita Dan Kesehatan Perilaku Kesehatan

Wanita Di Pemukiman Kumuh, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif

Hidayatullah.

Ubaedilah, dan Abdul Rozak. Pendidikan Kewargaan (Civic Education)

Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN

Syarif Hidayatullah, 2008, cet -3.

Usman, Husaini dan Setiady Akbar Purnomo. Metodologi Penelitian

Sosial, Jakarta: Penerbit, PT. Bumi Aksara, 2009, cet -2.

Usman, Husein. Metode Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2013.

Yuswandi, Ali. Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan

Menjalankan Pidana, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1995, cet -1.

Undang-Undang HAM 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet -1,

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang

Arianto http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan.com. Postid 16

Januari 2013 Artikel ini di akses pada sabtu 13-Desember.2014 20.55.

http://m.sindonews.com/read/785832/31/narapidana-kasus-narkoba-tewas-

di-lapas-cipinang. Berita ini diakses Rabu. 17 september-2014 pukul 12.30

http://news.liputan6.com/read/2103515/berkelahi-di-lapas-seorang-napi-

di-semarang-tewas-ditusuk. Berita ini diakses pada Rabu 17 september 2014.

Pukul 12.55

Hery H Winarno, http://www.merdeka.com/peristiwa/benget-

diterlantarkan-hakim-pn-jakarta-timur-karena-miskin.html Berita ini diakses

Sabtu Rabu 20 September 2014 pukul 13.45

Wawancara dengan Aceng Firdaus Narapidana, pada Selasa tanggal 2

Desember 2014 pukul 9.00

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan.com





http://www.merdeka.com/reporter/hery-h-winarno/



89

Wawancara dengan wahyu dan Rozak Narapidana, pada hari selasa

tanggal 25 November 2014 pukul 9.30

Wawancara dengan Kasi Binapi bapak Tetra, pada tanggal selasa 2

Desember 2014 pukul 10.45

Wawancara dengan Dokter Lapas Wibisono, pada selasa tanggal 25

November 2014 pukul 11.10

Wawancara dengan Syamsul penjaga Lapas, pada tanggal 2 Desember

2014 pukul 12.15

90

LAMPIRAN 1

A. Wawancara dengan Penjaga Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, Bapak

Syamsul Hidayat

1. Sudah berapa lama bapak bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda

Kelas IIA Pemuda Tangerang ini?

Jawab: untuk bekerja di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang selama 3

bulan.

2. Ada berapa shift dalam sehari?

Jawab: Dalam sehari ada 3 shif

3. Dalam satu hari berapa kali narapidana diberikan makan?

Jawab: 3 kali dalam sehari jadwal makan narapidana

4. Tindakan apa yang bapak lakukan jika ada narapidana yang sakit di dalam

sel?

Jawab: Ketika ada narapidana yang sakit maka tindakan pertama

menanyakan ketua kamar kemudian konfirmasi ke dokter setelah itu maka

dibawa ke klinik Lapas.

5. Jika ada narapidana yang sakit, bagaimana untuk perizinannya?

Jawab: Untuk perizinan yang sakit, narapidana tidak semudah seperti selain

narapidana, jadi pihak Lapas sudah mempunyai data nama-nama yang

mempunyai penyakit, sehingga kita tahu siapa saja yang sakit, dan jika

hanya sakit biasa maka untuk berobat ke klinik Lapas.

6. Untuk makanan narapidana, menunya cukup atau seperti apa bapak?

Jawab: Untuk menu makanan sudah cukup karena untuk menu makanan

dari pemerintah langsung sehingga narapidana hanya memasak dan makan.

7. Jika ada yang berkunjung, dan membawa makanan apakah makanannya

diperiksa terlebih dahulu atau tidak?

Jawab: Untuk pemeriksaan makanan yang dibawakan oleh pengunjung

maka diperiksa terlebih dahulu, dan tidak hanya sekali diperiksa tetapi ada

tahapan yang pemeriksaan sehingga untuk jumlah pemeriksaan ada 3

tahapan dan terakhir pengecekan di blok.

8. Apabila narapidana membawa obat dari luar, diperbolahkan atau tidak?

Jawab: Untuk narapidana yang membawa obat-obatan dari luar

diperbolehkan untuk membawanya tetapi tidak terlalu banyak untuk dibawa

ke dalam kamar sel, hanya berapa biji saja yang dibawa ke dalam kamar

sisanya dititipkan ke klinik Lapas.

91

9. Berapa kali dalam sehari/seminggu bapak bertugas untuk mengontrol

narapidana?

Jawab: Dalam tugas untuk mengontrol narapidana setiap hari keliling,

kalau ada yang sakit maka dicatat kemudian didata, baru diarahkan ke klinik

kalau yang dirawat baru dikarantina.

10. Berapa kali dalam sebulan para narapidana dicek kesehatannya?

Jawab: Untuk pengecekan kesehatan pasti setiap bulannya, tetapi pihak

Lapas terbuka jika ada dari pihak luar yang mengadakan pengecekan

kesehatan.

11. Jika ada narapidana yang memiliki penyakit khusus, apakah mendapat

perlakuan khusus? Dari segi makanan, atau kamar khusus?

Jawab: narapidana yang memiliki penyakit khusus kita ada ruang karantina,

maka narapidana yang sakit dan itu tidak sembuh-sembuh maka dikarantina,

dan jika dikarantina tidak ada perubahan maka dirujuk ke rumah sakit

umum.

12. Pernahkah ada narapidana yang sakit kemudian meninggal?

Jawab: Untuk narapidana yang sakit kemudian meninggal di dalam Lapas,

untuk saat ini belum ada, karena kita jika ada narapidana yang sakit dan

dari pihak Lapas tidak menyanggupi maka langsung dirujuk ke rumah

sakit lain.

13. Bagaimana jika ada narapidana yang berkelahi?

Jawab: Narapidana yang berkelahi biasanya langkah awal untuk

diselesaikan secara kekeluargaan, dan jika tidak bisa di selesaikan maka

narapidana yang berkelahi ditempatkan di kamar sel khusus.

92

B. Wawancara dengan Bapak Wibisono sebagai dokter Lapas Kelas IIA

Pemuda Tangerang

1. Sudah berapa lama bapak bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Pemuda Tangerang ini?

Jawab: Saya untuk bertugas di Lapas Tangerang ini baru 4 bulan, tetapi

saya sudah kerja di KEMENKUM HAM sekitar 20 tahun.

2. Pendidikan terakhir bapak apa?

Jawab: Pendidikan terakhir saya S1 Kedokteran dari Atmajaya

3. keluhan kesehatan apa yang kebanyakan dialami oleh narapidana?

Jawab: Biasanya keluhan kesehatan yang dialami oleh para narapidana

yaitu: gatel-gatel, flu/pilek, batuk-batuk.

4. Apakah di lembaga pemasyarakan ini perlengkapan medisnya sudah

tercukupi/ terfasilitasi?

Jawab: Untuk peralatan medis di Klinik Lapas ini sudah tercukupi dan

terfasilitasi

5. Sebutkan jika belum atau tidak lengkap?

Jawab: sudah lengkap

6. Jika ada narapidana yang tidak bisa diobati di klinik Lapas, apa yang

dilakukan oleh dokter?

Jawab: Jika ada narapidana yang tidak bisa diobati oleh klinik Lapas

maka dokter Lapas membuat surat untuk merujuk ke rumah sakit luar dan

sebelum merujuk ke rumah sakit luar terlebih dahulu diizinkan oleh

Kalapas.

7. Dalam satu bulan, kira-kira bapak menangani berapa pasien narapidana

yang sakit?

Jawab: Setiap hari pasti ada narapidana yang sakit dan yang berobat ke

klinik Lapas tersebut, dan setiap hari mencapai kurang lebih 20 orang

narapidana yang sakit, sehingga jika dikalkulasikan sebulan maka

mencapai kurang lebih 600 narapidana yang sakit.

8. Jika ada narapidana yang sakit di dalam kamar sel dan tidak bisa dibawa

ke klinik, apakah dokter mengunjunginya ke dalam sel?

Jawab: Narapidana yang sakit di dalam kamar sel biasanya dilaporkan

oleh ketua kamar dan jika tidak mau dibawa ke klinik Lapas maka dari

dokter mengunjungi ke kamar sel tersebut kemudian dibawanya ke

klinik.

93

9. Jika ada narapidana yang sakit, apakah dokter menghimbau kepada

penjaga Lapas untuk menjaga pola makan narapidana tersebut?

Jawab: Tidak, karena untuk mengenai makanan di dalam Lapas sudah

terpenuhi dan terfasilitas yang sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan.

10. Apakah dokter selalu memberikan penyuluhan kesehatan kepada

narapidana?

Jawab: Untuk memberikan penyuluhan kesehatan narapidana biasanya

dilakukan setiap hari senin dan kamis, dan seperti biasanya penyuluhan

kesehatan dilakukan ketika narapidana awal memasuki Lapas.

11. Apakah pernah ada narapidana yang sakit kemudian meninggal?

Jawab: Untuk saat ini belum ada narapidana yang sakit kemudian

meninggal, yang ada ketika klinik sudah merujuk ke rumah sakit luar

meninggal, jadi jika narapidana yang sakit kemudian meninggal di dalam

Lapas belum pernah terjadi.

12. Berapakali dalam sebulan untuk mengadakan penyuluhan kesehatan

kepada narapidana?

Jawab: Penyuluhan kesehatan yang dilakukan untuk narapidana

dilakukan dalam sebulan sebanyak 7 sampai 8 kali yang dilakukan setiap

hari senin dan hari kamis.

94

C. Wawancara dengan Kasi Binapi Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang,

Bapak Tetra

1. Sudah berapa lama bapak menjadi Kasi Binapi?

Jawab: Sudah 5 tahun

2. Program apa saja yang diberikan oleh pihak Lapas untuk memenuhi

kesehatan narapidana?

Jawab: Untuk program kita mempunyai perawatan psikis makanan dan

kesehatan ada tim TB, HIV, PTRM, mempunyai 2 dokter umum dan 1

dokter gigi

3. Apakah ada anggaran kesehatan bagi narapidana?

Jawab: Anggaran kesehatan ada dari pemerintah pusat sebesar 200 juta

untuk selama 1 tahun untuk semua narapidana.

4. Menurut bapak anggaran tersebut sudah cukup atau belum untuk memenuhi

pelayanan kesehatan narapidana?

Jawab: Kalau di bilang cukup kami kurang cukup dengan anggaran dana

hanya 200 juta untuk ±2000 narapidana

5. Jika ada narapidana yang sakit apa yang dilakukan oleh pihak Lapas?

Jawab: melakukan tindakan pengobatan terhadap narapidana tersebut

6. Apakah ada tindakan khusus dari kasi Binapi sendiri jika ada narapidana

yang memiliki penyakit khusus?

Jawab: ada tindakannya disesuaikan dengan jenis penyakitnya

7. Untuk memenuhi gizi para narapidana apakah ada program atau tindakan

khusus untuk memenuhi gizi narapidana?

Jawab: tidak ada secara khusus, tetapi makanannya dijaga kebersihannya

8. Jika ada narapidana yang memiliki penyakit yang tidak bisa ditindak oleh

dokter Lapas, apa yang dilakukan oleh ketua Lapas?

Jawab: memberikan surat rujuk ke rumah sakit umum

9. Jika narapidana tersebut miskin/kurang mampu, bantuan apa yang diberikan

oleh Lapas?

Jawab: tidak ada bantuan secara finansial kecuali mobil ambulance untuk

mengantar ke rumah sakit umum

10. Ada berapa tim medis/dokter di Lapas ini?

Jawab: Untuk dokter ada 3 dokter dan untuk perawat ada 5

11. Apakah Lapas memiliki kendaraan operasional kesehatan?

Jawab: Kendaraan oprasional kita mempunyai 1 kendaraan ambulan

95

12. Bagaimana cara ketua Lapas untuk memenuhi hak kesehatan narapidana?

Jawab: memberikan pengontrolan dan penyuluhan ke narapidana.

13. Apakah pernah ada narapidana yang sakit kemudian meninggal?

Jawab: Untuk narapidana yang meninggal di dalam Lapas untuk saat ini

belum ada karena kita cepat tanggap, ada juga yang meninggal yang telah

dibawa ke rumah sakit umum, kemarin ada narapidana yang melarikan diri

kemudian jatuh dari atas kemudian saat dibawa ke rumah sakit umum

tidak bisa tertolong.

96

D. Wawancara Narapidana Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang

1. @Wahyu Mulya Ais Bin Anwarudin, 21 Tahun, Tangerang

Kasus pencurian dan perampokan alat-alat kantor

1. Sudah berapa lama bapak masuk ke dalam Lapas ini?

Jawab: Saya dalam Lapas ini sudah memasuki 1 tahun 1 bulan

2. Kenapa bapak masuk ke Lapas ini?

Jawab: Saya melakukan pencurian alat-alat kantor di daerah Tangerang

Ciledug

3. Apakah bapak merasa nyaman tinggal di Lapas ini?

Jawab: Kalau untuk kenyamanan di dalam Lapas ini lumayan nyaman,

karena tidak sesuai apa yang saya bayangkan pada saat dulu, saya kira di

penjara itu di pukulin dan tidak diberi fasilitas dan kegiatan-kegiatan

yang saya alami sekarang. Karena yang saya alami berbeda disini saya

seperti di pondok dididik untuk sopan, mengaji dan taat pada peraturan.

4. Apa yang dilakukan oleh pihak Lapas ketika bapak sakit?

Jawab: Ketika saya sakit saya langsung ke klinik dan saya langsung

ditangani oleh dokter klinik tersebut, kemudian saya diperiksa dan diberi

obat oleh dokter klinik Lapas.

5. Apa bapak memiliki penyakit khusus? penanganan apa yang dilakukan

oleh Lapas untuk bapak?

Jawab: Alhamdulillah saya tidak punya penyakit khusus. Paling saya

sakit karena flu dan gatel-gatel.

6. Menurut bapak, makanan yang diberikan oleh pihak Lapas sudah sesuai

dengan kebutuhan gizi bapak belum?

Jawab: Kalau menurut saya sudah cukup makanan di dalam Lapas ini,

dan tidak membosankan karena setiap hari menunya berbeda. Dan kalau

untuk sesuai kebutuhan gizi saya kira sudah cukup sesuai dengan

kebutuhan gizi pa.

7. Berapa kali pihak Lapas melakukan pengecekan kesehatan terhadap

bapak?

Jawab: Untuk pengecekan kesehatan yang saya alami hanya ketika

pertama kali saya masuk dalam Lapas ini dan untuk selanjutnya ketika

saya kurang enak badan atau sakit baru di cek kesehatan saya.

8. Setelah berobat dari klinik Lapas, apakah kondisi bapak menjadi lebih

baik?

Jawab: Alhamdulillah setelah saya berobat ke klinik saya merasa lebih

baik dan sehat

97

9. Jika bapak akan berobat keluar dari Lapas, apakah perizinannya mudah?

Dan untuk biayanya bagaimana?

Jawab: Saya selama disini tidak pernah berobat keluar Lapas, saya pun

alhamdulillah jarang sakit paling sakit flu aja, untuk perizinannya saya

kurang tau mudah atau tidaknya dan untuk biaya juga saya kurang tau.

10. Menurut bapak bagaimana pelayanan kesehatan di dalam Lapas dan

klinik Lapas?

Jawab: Menurut saya untuk melayanan kesehatan di klinik lapas ini

lumayan baik dan ramah, karena selalu dilayani ketika saya sakit.

11. Apakah di dalam Lapas ada kegiatan olahraga?

Jawab: Kalau untuk kegiatan olahraga ada banyak, seperti maen foot sal,

volly, tenis meja, tetapi sesuai narapidana mau milih main yang mana

yang disukai, bahkan pernah saya tanding foot sale dengan tetangga

kamar.

12. Apakah menurut bapak Lapas ini bersih dan memenuhi standar

kesehatan?

Jawab: Bersih di Lapas ini kerena setiap hari ada yang membersihkan

yang jadwal piketnya, untuk kamar mandi dan kamar pun bersih karena

sudah ada jadwal masing-masing.

13. Apakah ada narapidana yang meninggal ketika sakit?

Jawab: Saya belum pernah liat ada narapidana yang meninggal di dalam

kamar atau di Lapas ini.

98

2. @Muhammad Rozaki, 23 tahun, Lampung

pengeroyokan


Jawab: Saya masuk di Lapas ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan


Jawab: Saya masuk di Lapas ini karena saya melakukan keroyokan

dengan teman saya


Jawab: Awalnya saya takut masuk di dalam penjara, tetapi ketika saya

masuk di dalam Lapas semuanya itu berbeda, karena disini dibina untuk

menjadi orang yang baik dan kehidupannya di Lapas ini pun nyaman.


Jawab Ketika saya sakit saya minta izin untuk berobat ke klinik Lapas,

dan pihak Lapas pun mengizinkan untuk berobat.



Jawab: Tidak, saya tidak memiliki penyakit khusus,



Jawab: Menurut saya untuk makanan di sini sudah cukup dan sesuai

dengan kebutuhan gizi saya, karena seperti di rumah sehari saya

diberikan makan 3 kali makan, pagi, siang dan sore, nasi bubur kacang

biasanya 2 kali dalam seminggu


bapak?

Jawab: Untuk pengecekan kesehatan dilakukan ketika saya masuk dalam

Lapas ini kemudian ketika saya sakit, mungkin itu aja untuk pengecekan

kesehatan yang saya rasakan.


baik?

Jawab: Alhamdulillah setelah berobat ke klinik obatnya manjur dan saya

menjadi sehat


Dan untuk biayanya gimana?

Jawab: Kalau untuk berobat keluar saya kurang tau karena saya belum

pernah berobat keluar, jadi saya tidak tau prosedur untuk berobat ke luar

99


klinik Lapas?

Jawab: Untuk pelayanan kesehatan di klinik Lapas ini ramah-ramah

untuk dokternya dan penjaganya

11. Apakah di dalam Lapas ada kegiatan olahraga?

Jawab: Untuk kegiatan olahraga di dalam lapas lumayan banyak seperti

fut sal, volly dan ada juga seminggu sekali dilakukan senam jantung dan

lain sebagainya.


kesehatan?

Jawab: Lapas ini menurut saya sudah bersih, kamar sel dan kamar mandi

pun sudah bersih, untuk kesehatan lumayan baik


Jawab: Selama saya disini belum pernah melihat narapidana yang

meninggal di Lapas.

100

3. Wawancara @Acang Rirdaus, 49 Tahun, Banten

pembunuhan


Jawab: Saya sudah 5 tahun 11 bulan


Jawab: Saya melakukan pembuhuan


Jawab: Untuk kenyamanan di sini alhamdulillah nyaman dan keluarga

pula masih sering mengunjungi


Jawab: Saat saya sakit saya berobat ke klinik yang ada di Lapas



Jawab: Untuk penyakit khusus alhamdulillah tidak punya



Jawab: Untuk makanan di sini alhamdulillah tidak membosankan karena

menunya berbeda-beda makanannya cukup untuk kebutuhan gizi


bapak?

Jawab: Untuk pengecekkan kesehatan biasanya dilakukan ketika awal

masuk ke dalam Lapas dan kemudian saat saya sakit. Dan kadang-kadang

ada 3 bulan sekali


baik?

Jawab: Alhamdulillah setelah saya berobat ke klinik saya merasakan

lebih enak dari sebelumnya.


Dan untuk biayanya gimana?

Jawab: Untuk perizinan ke rumah sakit luar mudah yang penting kita

memiliki kepentingan yang jelas untuk berbat. Dan untuk biaya

ditanggung sendiri atau keluarga sendiri


klinik Lapas?

Jawab: Pelayanan kesehatan di klinik Lapas ini baik pelayanan karena

langsung dicek dan diberi obat.

101

11. Apakah di dalam Lapas ada kegiatan olah raga?

Jawab: Kegiatan olah raga ada seperti futsal, volly, senam, fitnes,

tetapi olag raga tergantung narapidananya, mau olah raga yang mana.


kesehatan?

Jawab: Lapas menurut saya lumayan bersih dan sudah memenuhi

standar kesehatan


Jawab: Yang saya tau dan ketika saya di sini belum pernah ada

narapidana yang sakit kemudian meninggal di dalam Lapas, yang ada

meninggal di rumah sakit luar.

102

LAMPIRAN II

Foto Bersama Kasi Binapi Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Pemuda Tangerang (Bapak Tetra)

Foto Bersama Dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Pemuda Tangerang (Bapak Wibisono)

Foto Bersama Narapidana Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Pemuda Tangerang (Acang Firdaus)

Foto Ruangan Periksa Kesehatan Di LembagaPemasyarakatan

Kelas IIA Pemuda Tangerang

PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DALAM...

Documents

Transcript of PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DALAM...