PERKEMBANGAN HARGA, JUMLAH UANG … · Web view220 GRAFIK III - 6 PERKEMBANGAN PERSETUJUAN DAN...

PERKEMBANGAN HARGA, JUMLAH UANGBEREDAR, PERKREDITAN BANK DAN

LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN

B A B III

PERKEMBANGAN HARGA, JUMLAH UANG BEREDAR,PERKREDITAN BANK DAN LEMBAGA-LEMBAGA

KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

Selama Repelita II (1974/75 — 1978/79) usaha pembangunan na -sional banyak mengalami tantangan-tantangan yang besar oleh karena gejolak perekonomian dunia, krisis Pertamina dan hambatan-hambat-an dalam produksi pangan. Berhubung dengan itu telah ditempuh ber-bagai langkah kebijaksanaan yang menyeluruh dan terpadu di pelbagai bidang termasuk kebijaksanaan di bidang moneter, fiskal dan perda-gangan yang tetap berlandaskan pada Trilogi Pembangunan dengan tujuan untuk mengamankan pelaksanaan Repelita II.

Stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi pelaksanaan pembangu-nan merupakan salah satu unsur dari Trilogi Pembangunan yang men-jadi landasan kebijaksanaan pembangunan selama Repelita II. Salah satu aspek yang penting dari stabilitas nasional tersebut adalah stabili -tas ekonomi.

Sehubungan dengan meningkatnya kembali laju inflasi dalam tahun 1972/73 dan 1973/74 maka untuk memulihkan kembali stabilitas ekonomi telah ditempuh pelbagai kebijaksanaan ekonomi keuangan pada tanggal 9 April 1974 yang kemudian disesuaikan pada tanggal 28 Desember 1974 yang bertujuan untuk mengatasi kegoncangan-kegoncangan moneter baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri.

Khususnya di bidang moneter, dilakukan pengaturan likwiditas perekonomian, termasuk pengaturan jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian itu sendiri, untuk menekan laju inflasi tanpa mengganggu kelancaran serta peningkatan kegiatan pro-duksi. Hal tersebut dilaksanakan terutama melalui pembatasan per -

169

luasan kredit perbankan serta pengarahan di dalam penggunaannya untuk membiayai usaha-usaha yang produktif. Dengan demikian maka selama Repelita II jumlah kredit perbankan terus meningkat menjadi sekitar 4,6 kali yaitu dari Rp 1.215,6 milyar pada akhir tahun 1973/74 menjadi Rp 5,581,8 milyar pada akhir tahun 1978/79 atau suatu total kenaikan sebesar 359,2% dibanding dengan 795,8% selama Repelita I. Bersamaan dengan itu laju inflasi juga terus dapat diken-dalikan sehingga menurun dari 47,4% dalam tahun 1973/74 menjadi masing-masing 20,1%, 19,8%, 12,1% dan 10,1% dalam tahun-tahun 1974/75, 1975/76, 1976/77 dan 1977/78 tetapi kemudian sedikit meningkat kembali dalam tahun 1978/79 menjadi 11,9% terutama oleh karena pengaruh devaluasi rupiah pada tanggal 15 Nopember 1978. Secara keseluruhan, harga-harga telah meningkat dengan 98,6% selama Repelita II dibanding dengan 114,1 % selama Repelita I.

Pemberian kredit perbankan juga terutama diarahkan untuk men-dorong kegiatan investasi, kegiatan produksi dalam negeri, peningkatan ekspor dan kegiatan pengusaha golongan ekonomi lemah. Secara keseluruhan pemberian kredit tersebut meliputi antara lain kredit jangka pendek, kredit investasi, Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), kredit Mini, kredit Candak Kulak, kredit pembangunan dan pemugaran pasar, kredit pemilikan rumah sederhana dan lain-lain.

Program pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sederhana dimulai dalam tahun 1978 dan diperuntukkan bagi golongan masyara -kat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai negeri dan ABRI.

Program stabilisasi ekonomi ditunjang pula melalui pelaksanaan kebijaksanaan pengerahan dana perkreditan bank, mengingat fungsi dana perkreditan adalah untuk mengurangi pengaruh perluasan kredit terhadap perkembangan harga. Di samping itu dana-dana tersebut juga dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Adapun jum-lah dana perkreditan selama Repelita II telah berkembang dari Rp 1.163,3 milyar pada akhir tahun 1973/74 menjadi Rp 3.406,4 milyar pada akhir tahun 1978/79, suatu total kenaikan sebesar 192,8% dibandingkan dengan 1.465,7% selama Repelita I. Jumlah

170

dana perkreditan tersebut terdiri dari giro, deposito berjangka INPRES, TABANAS/TASKA dan tabungan lainnya.

Alat kebijaksanaan moneter lainnya adalah pengaturan suku bunga kredit dan suku bunga deposito serta tabungan yang terus meng -alami penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan perkembangan keadaan ekonomi dan moneter serta skala prioritas pembangunan. Selama Re-pelita II, suku bunga kredit telah mengalami empat kali penyesuaian sehingga menjadi sekitar 9 — 21% setahun pada akhir Repelita II. Suku bunga deposito juga mengalami penyesuaian-penyesuaian se-hingga pada akhir Repelita II: berkisar antara 0,5% sebulan untuk deposito berjangka 6 bulan dan 1,25% sebulan untuk deposito ber -jangka 24 bulan dengan jumlah Rp 2,5 juta ke bawah sedangkan untuk deposito berjangka 3 bulan ke bawah suku bunganya ditetapkan oleh bank-bank penyelenggara.

Dalam rangka pembentukan suatu landasan yang kuat bagi ter -ciptanya stabilitas ekonomi, pemupukan tabungan dan pengerahan dana-dana masyarakat serta pengarahan penggunaannya, lembaga-lembaga perbankan dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank me-megang peranan yang sangat penting. Sehubungan dengan itu maka usaha pengembangan lembaga-lembaga perbankan juga terus dilaku-kan terutama untuk menjamin keamanan serta pelayanan lalu lintas pembayaran secara cepat dan efisien, serta untuk meningkatkan pem -binaan golongan ekonomi lemah dalam rangka menunjang pelaksana -an pembangunan. Lembaga-lembaga perbankan meliputi bank-bank umum Pemerintah, bank-bank swasta nasional, bank devisa, bank asing dan bank perkreditan rakyat. Di lain pihak, lembaga-lembaga keuang-an bukan bank didirikan terutama untuk mendorong perkembangan pasar uang dan modal. Dewasa ini jumlah lembaga keuangan bukan bank meliputi 9 buah yang bergerak sebagai perantara dan perda -gangan surat-surat berharga dan sebanyak 3 buah di bidang pembiaya -an pembangunan. Dalam rangka pengembangan usaha golongan eko-nomi lemah, beberapa lembaga keuangan bukan bank yang khusus juga telah dikembangkan dan ditingkatkan peranannya selama Repe- lita II seperti PT Bahana, PT Askrindo dan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi.

171

Perkembangan perasuransian di Indonesia selama Repelita II juga memperlihatkan kemajuan yang cukup menggembirakan, terutama berkaitan dengan perkembangan di bidang dunia usaha pada umum - nya. Di samping itu arti daripada kemajuan di sektor asuransi dapat dilihat pula dari pengerahan dana investasi oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Selama Repelita II, jumlah dana investasi yang dikerah-kan oleh perusahaan-perusahaan asuransi sosial, kerugian dan jiwa telah berkembang dari Rp 15.812 juta pada akhir Desember 1973 menjadi Rp 162.752 juta pada akhir Desember 1978.

B. PERKEMBANGAN HARGA

Sebagaimana diketahui, keadaan stabilitas ekonomi pada akhir masa Repelita I mengalami gangguan oleh karena rendahnya produksi padi akibat musim kemarau yang panjang dan pelbagai krisis ekonomi dunia, sehingga laju inflasi dalam tahun 1973/74 meningkat menjadi 47,4%. Untuk mengendalikan laju inflasi tersebut maka pada tanggal 9 April 1974 telah dikeluarkan serangkaian kebijaksanaan di bidang moneter, fiskal dan perdagangan yang dikenal sebagai paket kebijak -sanaan 9 April 1974. Khususnya di bidang moneter dilakukan peng-aturan likwiditas perekonomian, termasuk pengaturan uang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian itu sendiri dengan tujuan untuk menekan laju inflasi tanpa mengganggu kelancaran dan pening -katan kegiatan produksi. Hal tersebut dilaksanakan terutama melalui pembatasan pemberian kredit perbankan dan pengarahan di dalam penggunaannya untuk membiayai usaha-usaha yang produktif.

Di bidang fiskal, kebijaksanaan yang ditempuh antara lain berupa penyesuaian tarif pajak penjualan dan bea masuk, sedangkan di bidang perdagangan dijalankan kebijaksanaan untuk memperbesar cadangan stok nasional berupa beras, tepung terigu, pupuk, gula pasir, semen, besi beton, kertas koran dan benang tenun, serta memperlancar penya-lurannya kepada masyarakat. Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut di atas kemudian mengalami beberapa kali penyesuaian, sesuai dengan perkembangan keadaan. Hasilnya adalah bahwa jumlah uang beredar semakin dikendalikan dan pengadaan serta penyaluran barang-barang kebutuhan pokok semakin ditingkatkan sehingga laju inflasi dapat

172

terus ditekan dari 47,4% dalam tahun 1973/74 menjadi 20,1 % dalam tahun 1974/75, 19,8% dalam tahun 1975/76, 12,1% dalam tahun 1976/77 dan 10,1% dalam tahun 1977/78. Dalam tahun 1978/ 79 laju inflasi ternyata sedikit meningkat kembali menjadi 11,9% terutama disebabkan karena pengaruh devaluasi mata uang rupiah pada tanggal 15 Nopember 1978 (lihat Tabel III — 1 dan Grafik III — 1).

TABEL III — 1PERSENTASE KENAIKAN INDEKS BIAYA HIDUP,

1968, 1973/74 — 1978/79

T a h u n

(September 1966 =

100)

T a h u n % Kenaikan

1968 84,81973 27,4 1973/74 47,41974 33,3 1974/75 20,11975 19,7 1975/76 19,81976 14,2 1976/77 12,1

1977 11,8 1977/78 10,11978 6,7 1978/79 11,9

Secara rata-rata kenaikan laju inflasi adalah 14,7% per tahun se-lama Repelita II dibanding dengan 16,4% rata-rata selama Repelita I.

Kebijaksanaan devaluasi mata uang rupiah pada tanggal 15 Nopember 1978 meningkatkan harga barang-barang impor dan cenderung meningkatkan harga barang-barang dan jasa pada umumnya, namun laju inflasi yang lebih besar dapat dicegah oleh karena bersamaan dengan devaluasi mata uang rupiah juga dilakukan tindakan-tindakan lain guna menunjang berhasilnya devaluasi tersebut. Tindakan-tindak-an tersebut di bidang fiskal antara lain berupa

173

pengurangan bea masuk dan pajak penjualan impor atas sejumlah bahan baku/penolong untuk produksi industri dalam negeri. Di bidang harga berupa pengendalian atas stok dan harga barang-barang kebutuhan pokok (beras, gula, tepung terigu, minyak goreng dan lain-lain), penetapan pedoman harga

GRAFIK III – 1BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI INDONESIA,

1969 (Maret), 1973/74 – 1978/79

174

bagi barang-barang lainnya yang dianggap penting (meliputi 207 ma-cam barang) serta pembatasan ekspor barang-barang yang dibutuhkan untuk konsumsi dalam negeri (meliputi 20 macam barang). Di bidang moneter/perkreditan diadakan penyesuaian atas batas tertinggi per -tambahan kredit dan aktiva perbankan lainnya untuk menampung kenaikan kebutuhan likwiditas masyarakat sebagai akibat dari ke -naikan harga umum. Dengan rangkaian kebijaksanaan-kebijaksanaan di atas, laju inflasi selama periode Nopember 1978 sampai dengan Maret 1979 hanya mencapai 9,3% walaupun nilai mata uang dollar terhadap rupiah meningkat dengan 50,6% sebagai akibat dari deva -luasi.

Secara terperinci, perkembangan harga dapat diikuti dari per -kembangan indeks harga 62 macam barang dan jasa di Jakarta yang juga merupakan Angka Indeks Biaya Hidup (lihat Tabel III — 2 dan Grafik III — 2).

Dalam tahun 1974/75 kenaikan indeks biaya hidup mulai menu-run kembali menjadi 20,1% sebagai tanda berhasilnya program stabi -lisasi ekonomi yang dilaksanakan mulai 9 April 1974. Dalam tahun 1975/76 indeks biaya hidup meningkat dengan 19,8% terutama oleh karena kenaikan indeks sektor makanan berhubung dengan musim paceklik dan penyesuaian harga pembelian padi/beras serta kenaikan indeks sektor perumahan berhubung dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak. Dalam tahun 1976/77 indeks biaya hidup hanya me-ningkat dengan 12,1% terutama oleh karena kenaikan indeks sektor perumahan yang antara lain disebabkan oleh karena penyesuaian harga bahan bakar minyak sedangkan dalam tahun 1977/78 indeks biaya hidup mengalami kenaikan yang terkecil selama Repelita II yaitu se -besar hanya 10,1% dengan kenaikan-kenaikan yang hampir sama di hampir semua sektor.

Selama tahun terakhir Repelita II atau tahun 1978/79 indeks biaya hidup kembali meningkat dengan 11,9% yaitu dari 2.109 pada akhir Maret 1978 menjadi 2.359 pada akhir Maret 1979. Selama se -mester pertama tahun 1978/79 indeks tersebut hanya mengalami ke -naikan sebesar 1,7% yaitu kenaikan dari 2.109 pada akhir Maret 1978

175

TABEL III - 2INDEKS BIAYA HIDUP, 1969 (Maret), 1973 - 1978179

(September 1966 = 100)

176

menjadi 2.144 pada akhir September 1978. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya indeks sektor makanan sebesar 0,2%, sektor pe-rumahan sebesar 1,1%, sektor pakaian sebesar 3,0% dan sektor lain-lain sebesar 6,5%. Selama semester kedua, indeks tersebut mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 10,0% yaitu dari indeks sebesar 2.144 pada akhir September 1978 menjadi 2.359 pada akhir Maret 1979. Kenaikan indeks biaya hidup selama semester kedua ini terutama disebabkan karena meningkatnya indeks sektor makanan sebesar 10,0%, sektor perumahan sebesar 1,9%, sektor pakaian sebesar 12,7% dan sektor lain-lain sebesar 12,4%. Khususnya kelompok sektor pa -kaian dan sektor lain-lain mengalami kenaikan yang cukup besar ter -utama disebabkan oleh adanya penyesuaian harga barang-barang yang termasuk di dalam kelompok-kelompok yang bersangkutan menyusul adanya kebijaksanaan devaluasi 15 Nopember 1978. Dalam pada itu indeks kelompok makanan naik dengan sekitar 10,0%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan indeks sektor pakaian dan sek-tor lain-lain. Dalam kelompok makanan tersebut, meskipun telah di -naikkan harga dasar pembelian padi/gabah, namun dengan cukup ter -sedianya beras di pasaran yang ditunjang oleh meningkatnya produksi dalam negeri, kestabilan harga beras tetap dapat dipertahankan. Di lain pihak indeks sektor perumahan mengalami kenaikan yang kurang berarti karena harga minyak tanah dan tarif listrik tidak mengalami perubahan selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, selama lima tahun Repelita II telah terjadi kenaikan indeks biaya hidup dengan sekitar 98,6% yaitu dari angka indeks sebesar 1.188 pada akhir tahun 1973/74 menjadi 2.359 pada akhir 1978/79. Di lain pihak selama lima tahun Repelita I angka in -deks biaya hidup meningkat dengan 114,1 % yaitu dari 555 pada akhir Maret 1969 menjadi 1.188 pada akhir 1973/74.

Kemantapan perkembangan harga selama Repelita II dapat dili-hat pula dari perkembangan indeks harga 9 macam bahan kebutuhanpokok seperti terlihat pada Tabel III — 3. Selama lima tahun Repe -lita II telah terjadi kenaikan indeks 9 macam bahan pokok sebesar11,2%, 19,8%, 0,9%, 4,4% dan 3,1% berturut-turut untuk tahun -tahun 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78 dan 1978/79. Dalam tahun

178

terakhir Repelita II indeks harga 9 macam bahan pokok yang terdiri dari beras, ikan asin, minyak goreng, gula pasir, garam, minyak tanah, sabun cuci, tekstil, dan batik mengalami kenaikan sebesar 3,1% di -bandingkan dengan 4,4% dalam tahun 1977/78. Tingkat kenaikan yang lebih rendah dalam tahun 1978/79 tersebut disebabkan oleh karena menurunnya indeks harga beras dengan 0,3% dan stabilnya harga garam dan minyak tanah, meskipun harga bahan-bahan kebu-tuhan lainnya meningkat, antara lain minyak goreng naik sebesar 16,0%, tekstil 15,8%, gula pasir 13,5% dan kain batik kasar 11,4%. Dengan demikian maka faktor-faktor yang penting yang mempenga-ruhi kemantapan harga dalam tahun 1978/79 adalah kestabilan harga beras dan beberapa kebutuhan pokok lainnya yang sebagian diken -dalikan oleh Pemerintah.

Di antara 9 macam bahan pokok tersebut di atas, beberapa macam barang dapat dikelompokkan ke dalam kebutuhan utama yaitu yang meliputi beras, gula pasir, tekstil dan tepung terigu. Terhadap barang-barang utama ini dilakukan pengawasan secara terus menerus untuk menjamin tersedianya stok yang mencukupi serta penyaluran yang lancar kepada masyarakat. Berkat kebijaksanaan tersebut, maka harga barang-barang utama dapat dikendalikan pada tingkatan yang relatif stabil.

Bahan utama beras dan tepung terigu memperlihatkan perkem-bangan harga yang mantap. Pada akhir Maret 1979 di beberapa kota besar di Indonesia harga tepung terigu berkisar antara Rp 160,- dan Rp 200,- tiap kilogram. Harga gula pasir sejak Nopember 1978 meng -alami , kenaikan yang berarti, sehingga pada akhir Maret 1979 harga ,

gula pasir berkisar antara Rp 250,- dan Rp 283,- tiap kilogram. Harga tekstil di beberapa kota besar di Indonesia mengalami kenaikan pula, sehingga pada akhir Maret 1979 berkisar antara Rp 245,- dan Rp 450,- tiap meter.

Perkembangan harga barang-barang ekspor penting Indonesia di pasaran dunia selama tahun 1974/75 sampai dengan tahun 1978/79 mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh gerak perkembangan eko -nomi dunia. Dalam tahun 1973/74 harga barang-barang ekspor di pa-saran dunia cenderung memperlihatkan perkembangan yang mengun-

179

TABEL III – 3

PERKEMBANGAN INDEKS HARGA 9 MACAM BAHAN POKOK,

1969 (Maret), 1973 - 1978/79

(Oktober 1966 = 100)Tahun/Bulan Beras Ikan

AsinMinyakGoreng

GulaPasir

GaramBataan

MinyakTanah

SabunCuci

Tekstil Batik Indeks Keseluruhan Kenaikan IndeksKeseluruhan (%)Tahun/Triwulan Bulan

1969 (Mare) 535 741 587 619 964 346 432 368 189 507

1973 1.072 1.174 1.886 1.355 1.017 875 1.209 810 309 1.050 + 10,831,21973/74 1.110 1.726 1.748 1.384 1.419 1.161 1.420 917 348 1.130 -31,2

1974 1.196 1.807 1.630 1.653 1.817 1.000 1.283 917 362 1.184 +12,81974/75 1.313 2.067 1.301 1.681 1.897 1.000 1.207 917 371 1.257 +11,2

+1975 1.656 2.219 950 1.874 2.256 1.250 991 890 375 1.482 + 25,21975/76 1.673 2.480 995 1.883 2.290 1.250 995 890 375 1.506 + 19,81976 1.613 2.574 1.563 1.853 2.304 1.500 1.000 900 376 1.505 + 1,61976/77 1.610 2.677 1.730 1.911 2.304 1.500 1.100 900 375 1.520 + 0,91977 1.659 2.741 1.856 2.061 2.401 1.500 1.198 917 412 1.570 + 4,31977/78 1.567 + 4,4

Juni 1.594 2.727 1.869 2.011 2.304 1.500 1.188 917 398 1.525 + 0,3September 1.588 2.741 1.848 2.057 2.401 1.500 1.188 917 400 1.523 - 0,1Desember 1.659 2.741 1.856 2.061 2.401 1.500 1.198 917 412 1.570 + 3,1

Maret 1.676 2.741 1.946 2.171 2.401 1.500 1.198 917 411 1.587 + 1,1

1978 1.657 2.790 2.192 2.213 2.401 1.500 1.217 979 431 1.597 + 1,7

1978/79 1.636 + 3,1

April 1.667 2.741 1.964 2.194 2.401 1.500 1.198 917 411 1.583 - 0,3Mei 1.663 2.741 1.966 2.200 2.401 1.500 1.198 917 411 1.591 - 0,1Juni 1.654 2.713 1.973 2.229 2.401 1.500 1.198 917 411 1.575 - 0,8 - 0,4Juli 1.669 2.213 2.087 2.248 2.401 1.500 1.198 917 411 1.590 +1,0

Agustus 1.671 2.725 2.152 2.221 2.401 1.500 1.198 917 412 1.594 + 0,3September 1.662 2.741 2.135 2.199 2.401 1.500 1.198 917 414 1.587 + 0.8 0,4Oktober 1.675 2.741 2.099 2.190 2.401 1.500 1.198 917 414 1.597 + 0,6Nopember 1.668 2.760 2.290 2.263 2.401 1.500 1.240 960 424 1.607 + 0,6Desember 1.657 2.790 2.192 2.213 2.401 1.500 1.217 979 431 1.597 0,6 0,6Januari 1.659 2.832 2.229 2.213 2.401 1.500 1.221 985 434 1.603 + 0,4Pebruari 1.667 2.941 2.258 2.224 2.401 1.500 1.230 1.047 453 1.623 +1.2Maret 1.671 3.004 2.258 2.465 2.401 1.500 1.236 1.062 458 1.636 + 2,4 + 0,8

180

tungkan cadangan devisa negara. Kemudian dalam tahun 1974/75 terjadi krisis pangan dan krisis energi yang melanda dunia, yang mengakibatkan harga beberapa jenis barang ekspor utama Indonesia kecuali teh menunjukkan perkembangan yang menurun. Dalam periode berikutnya yaitu dalam tahun 1975/76 dan 1976/77 harga barang-barang ekspor kita di pasaran internasional tampak terus menanjak, terutama karena pulihnya kembali perekonomian dunia dari suasana resesi. Dalam tahun 1977/78 harga beberapa barang ekspor di pasaran dunia seperti karet, kopi, teh dan timah masih memperlihatkan peningkatan, sekalipun harga minyak sawit dan kayu cenderung menurun. Dalam tahun 1978/79 meskipun perekonomian dunia mengalami kelesuan, namun harga beberapa barang ekspor secara rata-rata ternyata masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata dalam tahun 1977/78 seperti karet, minyak sawit dan timah. Keadaan tersebut lebih banyak disebabkan oleh terbatasnya pengadaan di pasaran dunia serta adanya inelastisitas di dalam pengadaannya. Sebaliknya harga beberapa barang ekspor lainnya seperti kopi dan lada hitam memperlihatkan kecenderungan menurun sebagai akibat dari bertambahnya pengadaan di pa-saran dunia di satu pihak dan berkurangnya permintaan di lain pihak karena pengaruh kelesuan ekonomi dunia tersebut. Perkembangan harga bulanan dari beberapa barang ekspor penting tersebut selama tahun 1978/79 adalah sebagai berikut :

Harga karet RSS I di New York mengalami kenaikan dari 43 5/8 sen dollar/lb pada bulan Maret 1978 menjadi 59¼ sen dollar/lb pada bulan Maret 1979. Demikian pula minyak sawit dan timah di London, masing-masing meningkat dari $ 635 dan £ 5.880/long ton pada bulan Maret 1978 menjadi masing-masing $ 710 dan £ 7.415/long ton pada bulan Maret 1979. Sebaliknya harga kopi di pasaran Singapura dan lada hitam di pasaran New York mengalami penurunan, masing-masing dari Sin. $

300/pikul dan 117 sen dollar/lb pada bulan Maret 1978 menjadi masing-masing Sin. $ 285/pikul dan 96 sen dollar/lb pada bulan Maret 1979.C. PEREDARAN UANG

Salah satu aspek yang penting daripada kebijaksanaan moneter dalam usaha mewujudkan stabilitas ekonomi adalah pengaturan likwi-

181

ditas perekonomian khususnya pengaturan jumlah uang beredar untuk. mengusahakan stabilitas harga-harga sekaligus menunjang kegiatan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Tabel III-4 dan Grafik III-3 melukiskan perbandingan antara per-kembangan kenaikan jumlah uang beredar dengan perkembangan laju inflasi yang umumnya menjadi semakin baik sejak tahun 1968 sampai

TABEL III — 4PERBANDINGAN ANTARA TINGKAT KENAIKAN HARGA DENGAN TINGKAT

PERTAMBAHAN JUMLAH UANG BEREDAR,1968, 1973 — 1978/79

Tahun

TingkatKenaikanHarga (%)

TingkatPertambahanjumlah Uang

TahunTingkatKenaikanHarga (%)

TingkatPertambahanJumlah

1968 84,8 121,2

1973 27,4 41,0 1973/74 47,4 47,9

1974 33,3 40,1 1974/75 20,1 31,01975 19,7 33,3 1975/76 19,8 39,01976 14,2 28,2 1976/77 12,1 27,11977 11,8 25,21) 1977/78 10,1 16,11)1978 6,7 24,02) 1978/79 11,9 28,82)

1) Angka diperbaiki2) Angka sementaradengan tahun 1978/79. Apabila pada tahun 1968 kenaikan jumlah uang beredar adalah 121,2% sedangkan kenaikan harga adalah 84,8% maka pada tahun 1978/79 walaupun terjadi kenaikan jumlah uang beredar dengan 28,8% namun hanya terjadi kenaikan harga-harga sebesar 11,9%. Persentase kenaikan jumlah uang beredar yang relatif menjadi semakin lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan harga mencerminkan bahwa sebagian besar daripada pertambahan jumlah uang beredar tersebut telah digunakan untuk pembiayaan ke -giatan-kegiatan yang produktif serta kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah telah menjadi semakin mantap.

182

Secara terperinci Tabel III-5 memberikan gambaran tentang jumlah Serta komposisi uang beredar pada bulan Maret 1969 dan selama tahun 1973 sampai dengan tahun 1978/79. Dari tabel tersebut tampak telah terjadi perubahan pada komposisi uang beredar di mana peranan uang giral menjadi lebih besar dibandingkan dengan uang kartal, yaitu sebesar 51% pada akhir Repelita II dibandingkan dengan 46% pada akhir Repelita I dan 38% pada akhir Maret 1969. Perkembangan uang giral yang semakin cepat tersebut adalah sejalan dengan peningkatan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat dan semakin berkembangnya kegiatan dunia usaha.

Khususnya perkembangan jumlah uang beredar selama lima tahun periode Repelita II memperlihatkan kecenderungan untuk selalu meningkat. Apabila pada akhir tahun 1973/74 uang beredar berjumlah Rp 784,3 milyar, maka pada akhir tahun 1978/79 jumlahnya menjadi Rp 2.714,4 milyar. Dengan demikian maka selama Repelita II jumlah uang beredar telah meningkat dengan 246,1% dibanding dengan kenaikan selama Repelita I sebesar 499,2%.

Dalam Tabel III-6 dapat diikuti faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah uang beredar. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan pertambahan jumlah uang beredar, kenaikan kegiatan sektor perusahaan menduduki tempat utama baik dalam tahun 1968, 1973 / 74 maupun selama periode 1974/75 sampai dengan 1978/79. Dalam ta-hun 1975/76 pemberian kredit kepada perusahaan-perusahaan negara, perusahaan-perusahaan swasta dan perorangan mencapai angka yang tinggi, terutama karena pemberian kredit kepada PN PERTAMINA dalam rangka pembayaran hutang-hutang dalam dan luar negerinya. Selanjutnya dalam tahun 1978/79

184

sektor kegiatan perusahaan kembali mengalami pengaruh ekspansif yang besar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, sejalan dengan kebijaksanaan moneter yang ditempuh Pemerintah pada permulaan tahun 1978 dan berhubung dengan devaluasi mata uang rupiah pada tanggal 15 Nopember 1978 yang mengakibatkan meningkatnya permintaan akan kredit perbankan. Jumlah pemberian kredit baik kepada perusahaan swasta maupun perusahaan negara mencatat kenaikan sebesar Rp 1.532,8 milyar di dalam tahun tersebut. Dari jumlah tersebut Rp 591,3 milyar merupa-

T A B E L I I I - 5PERKEMBANGAN JUMLAH UANG BEREDAR, 1969 (Maret),

1973 - 1978/79(dalam milyar rupiah)

185

T A B E L I I I - 6SEBAB-SEBAB P E R U B A H A N J U M L A H U A N G B E R E D A R ,

196 8 , 1 37 3 / 7 4 - 1 9 7 8 / 7 9(dalam mi lya r r up i ah)

1978179 2)J u m l a h

II I I IPERUBAHAN DALAM 1968 1973/74 1974/75 1975/761j 1976/771) 19771781) 1 IV 1978/792)

SEKTOR AKTIVA LUAR NEGERI + 12,5 + 154,2 + 1,1 - 319,7 + 476,2 + 445,4 - 44,7 + 134,4 + 616,24) + 223,8 + 929,7

SEKTOR PEMERINTAH + 2,9 - 13,91) + 23,21) - 417,9 - 417,9 - 143,0 - 93,6 - 100,3 - 216,94) + 7,2 - 404 ,2(Tagihan pada Pemerintah) (- 0.9) (- 15.1) (+ 22,4) (- 417,9) (- 390,4) (- 143.0) (- 93.6) (- 101,3) (- 216,9) (+ 7 .2) (- 404,6)( D I C S ) (+ 3,8) ( + 1,2) (+ 0,8) ( - ) (- 27,5) ( - ) ( - ) (+ 0,4) ( - ) ( - ) (+ 0.4)

SEKTOR KEGIATAN PERUSAHAAN+ 62,6 + 458,61) + 549,61) + 1.273,2 + 718,6 + 300,3 + 312,7 + 216,8 + 827,541 + 175,8 + 1.5328

(Tagihan pada PerusahaanNegara dan Swasta)

(+ 41,4) (+ 439,2) (+ 497,2) (+ 1.256,0) (+ 768,9) (+ 326,3) (+ 233,0) ( + 150,5)(+ 897,1) (+ 191,3) (+ 1.471,9)

(+ 79,7) (+ 66,3(Kredi t pengadaan pangan) (+ 21,2) (+ 13,4) (+ 51,9) (+ 17,2) (- 40,3) (- 26,0) ( - 69,61) (- 15,5) (+ 60,9)

LAIN-LAIN - 5,8 - 1 6 4 . 5 - 193,0 + 142,4 - 194,4 - 175,3 + 35,0 - 93,3 - 1.056 ^ ) - 162,4 -1 .277,4

TOTAL LIKWIDITAS + 72,2 + 434,4 + 380,9 + 678,0 + 582,5 + 427,4 + 209,4 + 157,0 + 170,1 + 244,4 + 780,9DEPOSITO BERJANGKA DANTABUNGAN 3) - 9,8 - 1 8 0 , 4 - 138,1 - 277,2 - 105,0 - 135,0 - 76,7 - 26,9 - 52,54) - 18,4 - 174,4

JUMLAH UANG BEREDAR + 62,4 + 2 5 4 . 0 + 242,8 + 400,8 + 387,5 + 292,4 + 132,7 + 130,1 + 117,6 + 226,0 + 606,5

(Kartal) ( + 40,6) (+ 130.0) (+ 117,4) (+ 120,7) (+ 194,2) (+ 182.4) (+ 74,3) (+ (+ 84,0) (+ 81,8) (+ 285,9)(Giral)

(+ 21,8) l + 124,0) (+ 125,4) (+ 280.1) (+ 193,3) ( 110,0) ( 58 , 4 ) ( 84,3) (+ 33,6 (+ 144,2) (+ 320,6)

1} Angka diperbaikiPerubahan angka-angka terutama karena dana nilai lawan bantuan program yang semula dikelompokkan ke dalamLembaga/Perusahaan Pemerintah dipindahkan ke dalam rekening Pemerintah.

2) Angka sementara3) Termasuk rekening-rekening dalam valuta asing dan tidak termasuk deposito berjangka milik

Pemerintah dan deposito berjangka milik golongan bukan penduduk.4) Perobahan yang besar pada pos-pos ini berkaitan dengan diperhitungkannya

tambahan jumlah karena penyesuaian nilai tukar rupiah.

186

kan kenaikan yang diakibatkan oleh penyesuaian nilai tukar rupiah pada tanggal 15 Nopember 1978, sehingga tambahan kredit di luar pengaruh devaluasi selama tahun 1978/79 adalah sebesar Rp 941,5 milyar. Di antara tambahan pinjaman kredit dimaksud, sebesar Rp 60,9 milyar diberikan kepada BULOG untuk keperluan pengadaan pangan.

Sektor luar negeri dalam tiga tahun terakhir Repelita II senantiasa memberikan pengaruh ekspansif yang cukup besar terhadap jumlah uang beredar, hal mana berkaitan dengan surplus yang terjadi dalam neraca pembayaran. Keadaan neraca pembayaran dalam dua tahun per-tama Repelita II sangat dipengaruhi oleh peristiwa krisis keuangan PERTAMINA. Hal ini mengakibatkan bahwa pada tahun 1974/75 sek-tor luar negeri hanya memberikan pengaruh ekspansif yang sangat kecil yakni Rp 1,1 milyar dan dalam tahun 1975/76 bahkan memberikan pe-ngaruh kontraktif sebesar Rp 319,7 milyar. Sejak tahun 1976/77 sektor luar negeri kembali memberikan pengaruh ekspansif bahkan mencapai jumlah sebesar Rp 929,7 milyar dalam tahun 1978/79, termasuk kenai -kan sebagai akibat tindakan penyesuaian nilai tukar rupiah sebesar Rp 598,1 milyar.

Selama periode Repelita II, kecuali dalam tahun 1974/75, sektor Pemerintah selalu mempunyai pengaruh kontraktif terhadap pertamba-han jumlah uang beredar. Setelah pengaruhnya yang ekspansif sebesar Rp 23,2 milyar dalam tahun 1974/75 maka dalam tahun 1975/76 terjadi pengaruh kontraktif yang sangat besar yaitu sebesar Rp 417,9 milyar sebagai akibat pembukuan nilai lawan pinjaman luar negeri Pemerintah dalam rangka pelunasan hutang-hutang PERTAMINA. Selanjutnya pe-ngaruh kontraktifnya dalam tahun 1976/77 adalah sama besar dengan yang dicapai dalam tahun sebelumnya sebesar Rp 417,9 milyar. Dalam tahun tersebut telah terjadi kenaikan penerimaan Pemerintah dalam jumlah yang berarti sehingga memungkinkan Pemerintah untuk mela -kukan pembayaran sebagian dari hutangnya pada Bank Indonesia. Pengaruh kontraktif tersebut menurun dalam tahun 1977/78 menjadi Rp 143,0 milyar sehubungan dengan dilakukannya pembayaran hutang luar negeri Pemerintah dari pinjaman-pinjaman dalam rangka pelunas an hutang-hutang PERTAMINA pada tahun 1975 dan tahun 1976 .

187

Dalam tahun 1978/79 pengaruh kontraktif sektor Pemerintah kembali meningkat menjadi Rp 404,2 milyar sejalan dengan peningkatan bebe -rapa jenis penerimaan akibat tindakan 15 Nopember 1978 serta akibat penilaian kembali rekening-rekening Pemerintah dalam valuta asing. Besarnya pengaruh kontraktif dalam tahun tersebut terdiri dari kenaik -an penerimaan Pemerintah dari pajak perseroan minyak sebesar Rp 286,0 milyar dan penerimaan Pemerintah sebesar Rp 118,2 milyar yang berasal dari penilaian kembali rekening-rekening Pemerintah dalam valuta asing.

Kecuali dalam tahun 1975/76, sektor lain-lain juga selalu membe -rikan pengaruh kontraktif yang antara lain berasal dari penerimaan laba dari bank-bank serta dari setoran jaminan impor. Sektor lain-lain mencatat pengaruh kontraktif yang sangat besar dalam tahun 1978/79 yaitu sebesar Rp 1.277,4 milyar, diantaranya Rp 986,9 milyar merupa -kan pembukuan lawan dari penilaian kembali aktiva luar negeri bersih, rekening-rekening Pemerintah serta deposito berjangka dan tabungan sehubungan dengan penyesuaian nilai tukar rupiah.

Deposito berjangka dan tabungan selama Repelita II tetap mem-berikan pengaruh kontraktif yang cukup besar, walaupun suku bunga -nya telah beberapa kali mengalami penyesuaian yaitu pada bulan April dan Desember 1974, Januari 1977 dan bulan Januari 1978. Pengaruh kontraktif yang terbesar dicapai dalam tahun 1975/76 sebesar Rp 277,2 milyar, setelah diadakannya deposito berjangka waktu 18 bulan dan 24 bulan yang bersuku bunga tinggi. Dalam tahun-tahun berikutnya peng-aruh kontraktif dari deposito berjangka dan tabungan terus menurun sehingga mencapai Rp 195,0 milyar dalam tahun 1976/77 dan Rp 135,0 milyar dalam tahun 1977/78. Selama tahun 1978/79 pengaruh kontrak-tifnya meningkat lagi menjadi Rp 174,4 milyar, dimana Rp 84,3 milyar merupakan tambahan sebagai akibat dari penilaian kembali simpanan dalam valuta asing.

D. PERKRED1TAN

1. Kebijaksanaan PerkreditanKebijaksanaan perkreditan juga merupakan salah satu komponen

dari kebijaksanaan moneter yang bertujuan untuk menunjang kegiatan

188

ekonomi, dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan di samping memantapkan kestabilan harga. Dengan demikian maka dalam men-jalankan kebijaksanaan perkreditan tersebut selalu diusahakan agar volume kredit perbankan tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi dan agar kredit digunakan untuk membiayai sektor-sektor yang benar-benar produktif. Pengaturan dan pengarahannya dilaksanakan baik secara kwantitatif maupun secara kwalitatif, berupa antara lain pene-tapan suku bunga kredit, pembatasan pertambahan volume kredit dan aktiva lainnya dari perbankan, penentuan penggunaan kredit untuk tujuan-tujuan tertentu serta ketentuan-ketentuan lain baik mengenai kredit investasi, KIK dan KMKP maupun jenis kredit-kredit lainnya yang diprioritaskan. Kebijaksanaan perkreditan tersebut selama Repe-lita II juga terus disesuaikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai perkembangan perekonomian yang sedang berlangsung.

Dalam rangka menanggulangi laju inflasi yang tinggi pada akhir Repelita I, maka pada tanggal 9 April 1974 telah ditempuh dikebijak-sanaan di bidang perkreditan berupa : a) penetapan batas tertinggi pertambahan volume kredit dan aktiva lainnya dari perbankan yang untuk pertama kalinya diperkenalkan, dan b) menaikkan suku bunga kredit bank-bank Pemerintah secara selektif dengan tetap memperta -hankan suku bunga kredit untuk kegiatan-kegiatan yang berprioritas tinggi antara lain bagi kredit Bimas.

Dalam rangka mendorong pengembangan usaha golongan ekonomi lemah maka beberapa program kredit yang khusus juga diadakan mulai tahun 1974. Program Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dengan jumlah maksimum Rp 5 juta diadakan dalam rangka usaha memperkuat permodalan pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Kemudian untuk membantu usaha rakyat secara kecil-kecilan di daerah pedesaan yang tidak ter -jangkau oleh fasilitas kredit jenis KIK dan KMKP, dalam tahun 1974/ 75 mulai dilaksanakan pemberian kredit kecil (kredit mini) dengan jumlah yang berkisar antara Rp 10.000,— s/d Rp 100.000,— Pro- gram kredit mini terdiri dari kredit untuk keperluan investasi dan kredit untuk eksploitasi.

189

Dengan menurunnya kembali laju inflasi maka pada tanggal 28 Desember 1974 ketentuan suku bunga kredit perbankan kembali meng-alami penyesuaian, berupa penurunan suku bunga beberapa jenis kre-dit jangka pendek seperti kredit ekspor, kredit produksi barang ekspor dan kredit perdagangan dalam negeri.

Dalam rangka pembinaan bank-bank swasta nasional dan bank-bank pembangunan daerah kearah yang lebih sehat, maka pada tahun 1975/76 ditetapkan ketentuan baru mengenai pemberian kredit likwi -ditas Bank Indonesia bagi kelompok bank-bank tersebut. Adapun maksud dari ketentuan itu adalah mengatur besarnya kredit likwiditas Bank Indonesia berdasarkan tingkat kesehatan dan kegiatan masing-masing bank yang bersangkutan dalam pembinaan nasabah-nasabah pribumi.

Di samping itu untuk menyesuaikan pemberian kredit dengan kemampuan dana perkreditan maka dikeluarkan pula ketentuan bahwa .

untuk kredit investasi yang berjumlah di atas Rp 300 juta harus dibi -ayai bersama oleh bank-bank Pemerintah. Selanjutnya dalam tahun. 1975 jangka waktu kredit investasi juga diperpanjang menjadi lebih dari 5 tahun sepanjang ada jaminan Pemerintah dan untuk proyek-proyek Pemerintah yang besar diberikan kesempatan untuk mendapatkan, kredit investasi sebesar lebih dari nilai lawan US $ 2,5 juta.

Mengingat situasi perkembangan ekspor di luar minyak bumi yang tidak begitu menggembirakan maka pada awal tahun 1976/77 ditetapkan penurunan suku bunga kredit untuk ekspor dan produksi barang ekspor yang diikuti dengan penurunan suku bunga kredit likwiditas Bank Indonesia untuk keperluan tersebut. Dalam tahun ter sebut dilaksanakan pula program pemberian kredit candak kulak (KCK) dengan tujuan membantu para pedagang kecil dan menengah di daerah pedesaan. KCK merupakan kredit dengan .

syarat sangat lunak dan prosedur yang sederhana terutama untuk melindungi pedagang kecil di pedesaan dari praktek-praktek lintah darat serta untuk lebih mendorong terlaksananya usaha peme-rataan pendapatan. Dana untuk kredit mini maupun kredit candak kulak diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu kepada Pemerintah Daerah disediakan pula fasilitas kredit

190

untuk pembangunan dan pemugaran pasar yang juga bertujuan untuk membantu para pedagang kecil. Di dalam hal ini Pemerintah Daerah mendapat bantuan Inpres Pasar yang dimaksudkan untuk memungkin -kan Pemerintah Daerah mendapatkan pinjaman tanpa bunga guna pembangunan dan pemugaran pasar-pasar tersebut dan yang dapat dilunasi dalam jangka waktu cukup lama yaitu sampai sepuluh tahun.

Selanjutnya guna mendorong kegiatan produksi dalam negeri serta untuk lebih menunjang kegiatan pengusaha kecil pada umumnya, pada tanggal 1 Januari 1978 telah diambil beberapa kebijaksanaan baru. Kebijaksanaan tersebut meliputi antara lain penekanan biaya produksi melalui penurunan suku bunga kredit, pelonggaran syarat-syarat kredit likwiditas Bank Indonesia kepada bank-bank serta perpanjangan jangka waktu pelunasan dan masa tenggang kredit investasi. Beberapa jenis kredit mengalami penyesuaian suku bunga seperti misalnya suku bunga kredit investasi yang sebelumnya telah cukup rendah diturun-kan sehingga berkisar antara 10,5% dan 13,5% setahun. Dalam pada itu diadakan pula penyesuaian dalam jumlah pinjaman untuk tiap- tiap golongan kredit investasi menjadi sebagai berikut : sampai dengan jumlah kredit Rp 75 juta dikategorikan dalam golongan I; untuk jumlah kredit di atas Rp 75 juta sampai dengan Rp 200 juta digolongkan dalam golongan II; untuk jumlah di atas Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta termasuk dalam golongan III; sedangkan jumlah kredit investasi di atas Rp 500 juta dimasukkan dalam golong-an IV. Selanjutnya diadakan ketentuan di mana semua jenis kredit dapat memperoleh fasilitas kredit likwiditas, di samping diadakan pula peningkatan volume kredit likwiditas tersebut untuk sebagian besar bank-bank Pemerintah. Dalam rangka usaha untuk menurunkan biaya dana perbankan agar bank-bank juga dapat melaksanakan penurunan suku bunga kredit, maka suku bunga deposito dan tabungan pada bank-bank Pemerintah juga diturunkan. Sejalan dengan ini dilakukan pula penurunan kewajiban pemeliharaan likwiditas minimum oleh bank-bank yang semula 30% menjadi 15% dari kewajiban yang dapat dibayar.

Selama tahun terakhir Repelita II (tahun 1978/79) tindakan-tin -dakan di bidang perkreditan merupakan penyesuaian dan penyempur-

191

naan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pengarahan pemberian kredit terutama ditujukan untuk mendorong peningkatan ekspor, investasi dan kegiatan produksi lainnya yang diprioritaskan seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya. Dalam pada itu terus diadakan penyempurnaan mengenai tatacara dan persyaratan pemberian kredit. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan bank-bank swasta nasional dalam penyaluran KIK dan KMKP serta kredit kepada eksportir dan produsen eksportir sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan Bank Indonesia. Tindakan ini dimaksudkan untuk lebih mendorong peningkatan usaha golongan ekonomi lemah serta peningkatan ekspor di luar minyak. Dalam rangka peningkatan ekspor tersebut pada bulan April 1978 diambil tindakan untuk menyamakan suku bunga kredit bank-bank Pemerintah kepada produsen eksportir dalam rangka penanaman modal asing dan perusahaan asing dengan suku bunga kredit yang berlaku bagi eksportir dan produsen eksportir nasional. Besarnya suku bunga kredit tersebut adalah 12% setahun, sedangkan besarnya pin -jaman kredit likwiditas Bank Indonesia adalah 75% dengan suku bunga 4% setahun. Sementara itu mulai bulan Juni 1978 kredit untuk ekspor dan produksi barang ekspor berdasarkan ketentuan Bank Indo-nesia, telah dapat disalurkan pula melalui bank-bank devisa swasta nasional. Ketentuan Bank Indonesia tersebut selanjutnya mengatur besarnya suku bunga kredit dan besarnya fasilitas kredit likwiditas Bank Indonesia serta suku bunganya. Jangka waktu kredit likwiditas Bank Indonesia untuk setiap pinjaman kredit yang diberikan kepada eksportir dan produsen eksportir ditetapkan maksimum 9 bulan. Pada bulan Agustus 1978 diadakan penyesuaian mengenai ketentuan kredit investasi untuk biaya lokal dalam rangka bantuan proyek yang dibi -ayai dengan dana perbankan. Menurut ketentuan baru, terhadap pin -jaman tersebut ditetapkan penggolongan dan besarnya suku bunga sesuai dengan persyaratan kredit investasi biasa yang berlaku pada 1 Januari 1978.

Dalam rangka penyempurnaan tatacara pemberian kredit inves-tasi, maka sejak bulan September 1978 bank-bank Pemerintah diberi wewenang untuk memutuskan sendiri pemberian kredit sampai dengan

192

Rp 200 juta dan kredit sampai dengan Rp 300 juta sepanjang proyek tersebut merupakan bidang utama bank yang bersangkutan. Di sam-ping itu bank-bank tersebut juga dapat memutuskan sendiri pemberian kredit dengan jaminan Pemerintah dan kredit-kredit dalam rangka pembiayaan bersama (konsorsium). Selain dari pada itu bank-bank Pemerintah diberi wewenang untuk memberikan kredit tanpa keharus-an pembiayaan bersama sampai dengan jumlah Rp 500 juta bagi kredit investasi dan sampai dengan Rp 750 juta bagi kredit eksploitasi. Menurut ketentuan sebelumnya, kredit investasi di atas Rp 300 juta dan kredit eksploitasi di atas Rp 500 juta hanya dapat diberikan melalui pembiayaan bersama dengan bank lain.

Dalam pada itu besarnya batas pertambahan kredit untuk tahun 1978/79 yang semula ditetapkan sebesar 17,7% dari posisi akhir Maret 1978, ditingkatkan menjadi 24,2%. Penyesuaian tersebut dimak-sudkan untuk menampung secara selektif peningkatan permintaan kredit sebagai akibat tindakan penyesuaian nilai tukar rupiah pada tanggal 15 Nopember 1978.

Selanjutnya mulai awal tahun 1979 pinjaman untuk pendirian penggilingan padi, huller dan penyosohan beras tidak diperbolehkan lagi, kecuali untuk beberapa propinsi. Tindakan ini diambil karena sudah jenuhnya bidang usaha tersebut.

2. Jumlah dan Arah Penggunaan Kredit

Selama Repelita II peranan kredit perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan kegiatan ekonomi dan pembangunan menjadi semakin meningkat. Hal ini tercermin pada peningkatan jumlah kredit perbankan selama Repelita II menjadi sekitar 4,6 kali yaitu dari Rp 1.215,6 milyar pada akhir tahun 1973/74 menjadi Rp 5.581,8 milyar pada akhir tahun 1978/79 (lihat Tabel III — 7, Tabel III — 8 dan Grafik III — 4).

Dalam tahun 1974/75 jumlah kredit perbankan mengalami ke-naikan sebesar 44,3% (Rp 539,1 milyar) dibandingkan dengan kenaik -an tahun sebelumnya sebesar 57,9% (Rp 445,8 milyar). Penurunan daripada tingkat kenaikan tersebut adalah akibat dari kebijaksanaan

193

9 April 1974 yang membatasi pertambahan volume kredit dan aktiva lainnya dari perbankan dengan tujuan untuk menekan laju inflasi.

Selama tahun 1975/76 kredit perbankan kembali meningkat de -ngan jumlah yang cukup besar yakni 70,3% atau Rp 1.233,9 milyar, sehingga mencapai Rp 2.988,6 milyar pada akhir Maret 1976. Kenaik -an yang cukup besar tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pemberian kredit dari Bank Indonesia kepada PN PERTAMINA un-tuk pembayaran hutang-hutang luar negeri maupun untuk pembiayaan dalam negeri perusahaan tersebut. Di samping itu, kenaikan kredit tersebut juga disebabkan oleh semakin meningkatnya pemberian kredit kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.

Meredanya masalah keuangan PERTAMINA membawa penga-ruh yang berarti terhadap laju kenaikan jumlah kredit perbankan se -hingga menurun menjadi 24,4% (Rp 728,4 milyar) dalam tahun 1976/ 77. Di samping itu, penurunan laju kenaikan tersebut juga disebabkan oleh menurunnya kredit langsung Bank Indonesia kepada BULOG un-tuk keperluan pengadaan pangan.

Dalam tahun 1977/78 jumlah kredit perbankan hanya bertambah dengan 9,6% (Rp 356,8 milyar) menjadi Rp 4.073,8 milyar pada akhir Maret 1978 yang merupakan kenaikan yang terendah selama Repe- lita II. Rendahnya kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh ber -kurangnya kredit langsung Bank Indonesia kepada PN PERTAMINA di samping terjadinya pelunasan kredit yang lebih besar daripada yang diperkirakan semula serta berkurangnya permintaan kredit untuk bi -dang-bidang tertentu.

Dalam tahun 1978/79 volume kredit perbankan mengalami ke-naikan yang terbesar selama Repelita II yaitu sebesar Rp 1.508,0 milyar (37,0%) di antaranya sebesar Rp 608,8 milyar merupakan ke-naikan karena penyesuaian nilai kredit dalam valuta asing. Apabila ke-naikan karena penilaian kembali valuta asing tersebut tidak diperhi -tungkan, maka kredit perbankan dalam tahun 1978/79 bertambah de-ngan Rp 899,2 milyar (22,1%) yang berarti masih lebih besar diban-dingkan dengan kenaikan sebesar Rp 356,8 milyar (9,6%) pada tahun sebelumnya. Bertambahnya pemberian kredit perbankan selama pe -

194

TABEL III - 7PERKEMBANGAN KREDIT1) MENURUT SEKTOR PERBANKAN,

1969 (Maret), 1973 - 1978/79(dalam milyar rupiah)

AkhirTahun/bulan

Bank 2)Indonesia

Bank-Bank Bank-BankPemerintah3) Swasta3)

Nasional

Bank-BankAsing/Campuran

Jumlah KenaikanPersentase Kenaikan

Tahun/Triwulan Bulan

1969 (Maret) 44,2 80,3 10,1 1,1 135,7

1973 153,0 744,7 65,6 95,1 1.058,4 + 379,0 55,8

1973/74 137,6 882,3 71,9 123,8 1,215,6 + 445,8 + 57,9

1974 230,7 1.135,8 89,1 117,1 1.572,7 + 514,3 + 48,6

1974/75 263,5 1.264,0 99,2 128,0 1,754,7 + 539,1 + 44,3

1975 893,7 1.601,9 132,6 122,3 2.750,5 + 1.177,8 + 74,91975/76 967,2 1.735,7 150,4 135,3 2.988,6 + 1.233,9 + 70,31976 1.211,6 2.007,5 197,4 150,0 3.566,5 + 816,0 + 29,71976/77 1.235,5 2.108,6 212,7 160,2 3.717,0 + 728,4 + 24,419774) 1.229,3 2.266,7 257,0 183,5 3.936,5 + 370,0 + 10,4

4.073,8 + 356,8 + 9,6Juni 1.222,8 2.208,8 231,7 160,3 3.823,6 + 106,6 + 2,9

September 1.265,8 2.228,2 246,6 174,8 3.915,4 + 91,B + 2,4Desember 1.229,3 2.266,7 257,0 183,5 3.936,5 + 21,1 + 0,5Maret 1.199,0 2.379,0 288,8 207,0 4.073,8 + 137,3 + 3,5

19785) 1.934,9 2.831,8 365,4 262,1 5.394,2 + 1.457,7 + 37,9

1978/796) 5.581,8 + 1.508,0 + 37,0

April6) 1.220,7 2.433,6 294,5 211,3 4.160,1 + 86,3 + + 2,1Me i 5) 1.253,6 2.462,8 301,3 214,8 4.232,5 + 72,4 + 1,7Juni 6) 1.290,5 2.507,9 316,5 215,2 4.330,1 + 97,6 + 6,3 + 2,3J u l i 5) 1.311,7 2.534,3 321,1 216,5 4.383,6 + 53,5 + 1,2Agustus 6) 1.376,2 2.592,3 327,9 211,6 4.507,0 + 123,4 + 2,8September 6) 1.377,8 2.608,7 338,0 213,0 4.537,5 + 30,5 + 4,8 + 0,7

Oktober 5) 1.416,4 2.643,2 347,5 212,6 4,619,7 + 82,2 + 1,8Nopember 5) 1.937,1 2.779,1 359,7 250,9 5.326,8 + 707,1 + T5,3Desember 5) 1.934,9 2.831,8 365,4 262,1 5.394,2 + 67,4 + 18,0 + 1,3Januari 5) 1.964,1 2.872,0 375,0 273,9 51485,0 + 90,8 + 1,7Pebruari 6) 1.957,5 2.910,8 383,3 287,7 5.539,3 + 54,3 + 1,0Maret 6) 1.946,5 2.945,1 392,3 297,9 5.581,8 + 42,5 + 3,5 + 0,8

1) Kredit dalam rupiah, maupun valuta asing. Termasuk Kredit Investasi, KIK dan KMKPtetapi tidak termasuk kredit antar bank serta kredit kepada Pemerintah Pusat dan bukan penduduk.

2) Perobahan angka- .angka pada kelompok bank ini dari tahun-tahun yang Iain, terutama karena tidakdiperhitungkannya pinjaman-pinjaman kepada karyawan Bank Indonesia.

3) Termasuk kredit yang dibiayai oleh dana kredit likwiditas Bank Indonesia.4) Angka diperbaiki5) Angka sementara6) Angka perkiraan, kecuali Bank Indonesia.

195

riode tahun 1978/79 tersebut selain disebabkan oleh bertambahnya kredit langsung Bank Indonesia, juga disebabkan karena bertambah-nya pemberian kredit bank-bank umum sebagai akibat dari pengaruh penurunan suku bunga kredit pada tanggal 1 Januari 1978, serta me -ningkatnya kebutuhan likwiditas dalam masyarakat setelah diambil nya kebijaksanaan 15 Nopember 1978. Selama periode 1978/79 kredit langsung Bank Indonesia bertambah dengan jumlah yang cukup besar yakni dengan Rp 747,5 milyar. Adapun kenaikan kredit tersebut ter -utama diberikan kepada PN PERTAMINA dalam rangka pembayaran hutang-hutang PERTAMINA dan kepada BULOG dalam rangka pengadaan pangan.

Apabila dilihat dari perkembangan kredit menurut sektor per -bankan, tampak adanya pergeseran yang cukup berarti dalam peranan masing-masing kelompok bank selama Repelita II (lihat Tabel III — 7). Walaupun kredit yang diberikan oleh bank-bank umum Pemerin -tah merupakan bagian yang terbesar dari seluruh kredit perbankan selama Repelita II, namun mulai tahun 1975/76 peranan kelompok bank tersebut menurun dari 72,0% pada akhir tahun 1974/75 menjadi 58,1%, 56,7% dan 58,4% masing-masing pada akhir tahun 1975/76, 1976/77 dan 1977/78. Bahkan pada akhir Repelita II tahun 1978/79, peranan bank-bank umum Pemerintah tersebut menurun lagi menjadi 52,8% dari jumlah kredit perbankan. Hal ini disebabkan oleh mening -katnya peranan kredit langsung Bank Indonesia kepada PERTAMINA dan melambatnya kenaikan kredit dalam rangka pemberian kredit bank-bank umum Pemerintah karena semakin selektifnya pemberian kredit oleh bank-bank tersebut. Peranan kredit langsung Bank Indo -nesia dalam seluruh kredit perbankan meningkat dari 15,0% pada akhir tahun 1974/75 menjadi 32,4%, 33,2%, 29,4% dan 34,9% ma-sing-masing pada akhir tahun 1975/76, 1976/77, 1977/78 dan 1978/79.

Di lain pihak bagian pemberian, kredit bank-bank swasta baik bank swasta nasional maupun bank asing menurun dari 16,1 % pada akhir tahun 1973/74 menjadi 12,9% pada akhir tahun 1974/75 dan 9,6% pada akhir tahun 1975/76. Penurunan tersebut juga disebabkan oleh karena melonjaknya peranan kredit langsung Bank Indonesia. Namun pada akhir tahun 1976/77 dan 1977/78 peranan bank-bank

196

tersebut meningkat kembali masing-masing menjadi 10,0% dan 12,2% dan bahkan mencapai 12,4% pada akhir Repelita II tahun 1978/79. Hal ini erat hubungannya dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam usaha mendorong peningkatan partisipasi bank-bank tersebut di dalam pemberian kredit.

Di dalam memberikan kredit, bank-bank umum Pemerintah dan bank-bank swasta nasional mendapat bantuan kredit likwiditas dari Bank Indonesia. Bagi bidang-bidang yang berprioritas rendah besarnya kredit likwiditas tersebut dibatasi dengan maksud agar bank-bank meningkatkan pengerahan dana-dana dari masyarakat untuk kemudian digunakan dalam pemberian kreditnya. Dewasa ini sekitar dua pertiga dari kredit perbankan merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Pemberian kredit perbankan secara keseluruhan baik berupa kre -dit investasi maupun kredit modal kerja yang digunakan untuk mem -biayai kegiatan di berbagai sektor ekonomi dapat dilihat pada Tabel III — 8 dan Grafik III — 4. Dari sini tampak bahwa kegiatan dalam sektor produksi menduduki tempat yang penting. Kredit untuk sektor produksi digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan perindustrian, pertanian dan pertambangan. Jumlah kredit untuk sektor produksi pada akhir tahun 1974/75 adalah Rp 536,8 milyar yang berarti me -ningkat dengan 18,3% dibandingkan dengan akhir tahun 1973/74. Selama tahun 1975/76 pemberian kredit kepada sektor produksi me -ngalami peningkatan yang cukup besar yaitu dengan 97,0% terutama oleh karena meningkatnya kredit untuk industri tekstil dan logam dasar. Dalam tahun 1976/77 kenaikan kredit untuk sektor tersebut mengalami penurunan menjadi 30,2% dan bahkan hanya meningkat dengan 13,8% dalam tahun 1977/78. Akan tetapi pada akhir tahun 1978/79 jumlah kredit untuk sektor produksi kembali meningkat de -ngan laju yang cukup besar yakni dengan 34,3% sehingga mencapai jumlah Rp 2.103,3 milyar pada akhir Maret 1979. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya kredit untuk Krakatau Steel, industri semen dan konstruksi.

Jumlah kredit untuk sektor perdagangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan ekspor, impor dan perdagangan dalam negeri, se -

197

TABEL I I I - 8PERKEMBANGAN KREDIT 1) MENURUT SEKTOR EKONOMI


Akhir Tahun/Bulan

Produksi 2) Perdagangan 3) Lain-lain 4) JUMLAH KenaikanPersentase

KenaikanTahun/Triwulan Bulan

1969 ( Maret) 65,9 11,0 58,8 135,7

1973 372,8 428,2 257,4 1.058,4 + 379,0 + 55,81973/74 453,7 425,7 336,2 1.215,6 + 445,8 + 57,91974 486,0 626,8 459,9 1.572,7 + 514,3 + 48,6

1974/75 536,8 613,3 604,6 1.754,7 + ,539,1 + 44,31975 954,8 766,3 1.029,4 2.750,5 + 1.177,8 + 74,91975/76 1.057,3 790,5 1.140,8 2.988,6 + 1.233,9 + 70,31976 1.272,3 858,1 1.436,1 3.566,5 + 816,0 + 29,71976/77 1.376,7 811,7 1.529,2 3.717,0 + 728,4 + 24,41977 5) 1.446,1 911,2 1.579,2 3.936,5 + 370,0 + 10,41977/785) 4.073,8 + 356,8 + 9,6

J u n i 1.421,3 853,7 1.548,6 3.823,6 + 106,6 + 2,9September 1.383,7 936,2 1.595,5 3.915,4 + 91,8 + 2,4Desember 1.446,1 911,2 1.528,6 3.936,5 + 21,1 + 0,5M a r e t 1.566,6 953,1 1.554;1 4.073,8 + 137,3 + 3,5

1978 6) 1.989,9 1.113,8 2.290,5 5.394,2 + 1.457,7 + 37,01978/797) 5.581,8 + 1.508,0 + 37,0

A p r i l 1.634,5 949,2 1.576,4 4.160,1 + 86,3 + + 2,1M e i 1.639,8 992,7 1.600,0 4.232,5 + 72,4 + 1,7J u n i6) 1.658,0 1.069,3 1.602,8 4.330,1 + 97,6 + 6,3 + 7,3J u I i6) 1.679,9 1.090,8 1.612,9 4.383,6 + 53,5 + + 1,2Agustus 6) 1.702,9 1.135,4 1.668,7 4.507,Q + 123,4 + 2;8September 6) 1.716,0 1.166,7 1.654,8 4.537,5 + 30,5 + 4,8 + 0,7Oktober 6) 1.780,9 1.125,5 1.713,3 4.619,7 + 82,2 + 1,8Nopember 6) 1.943,7 1.108,9 2.274,2 5.326,8 + 707,1 + 15,3Desember 61 1.989,9 1.113,8 2.290,5 5.394,2 + 67,4 + 18,9 + 1,3Januari 6) 2.020,8 1.169,1 2.295,1 5.485,0 + 90,8 + 1,7Pebruari 7) 2.075,8 1.145,2 2.320,3 5.539,3 + 54,3 + 1,0Ma r e t 7) 2.103,3 1.137,9 2.340,6 5.581,8 + 42,5 + 3,5 + 0,8

3) Kredit dalam rupiah maupun valuta asing. Termasuk kredit investasi, KIK dan KMKP, tetapitidak termasuk kredit antar bank serta kredit kepada Pemerintah Pusat dan bukan penduduk.

2) Termasuk produksi barang-barang hasil pertanian, pertambangan (kecuali Pertamina) den perindustrian.3) Terdiri dari kredit ekspor, kredit impor den kredit perdagangan dalam negeri.4) Terdiri dari kredit untuk Pertamina, jasa-jasa dan lain-lain.5) Angka diperbaiki. 6) Angka sementara. 7) Angka perkiraan.

198

GRAFIK III – 4PERKEMBANGAN KREDIT MENURUT SEKTOR EKONOMI

1969 (Maret), 1973/74 – 1978/79

199

lama tahun 1974/75 dan 1975/76 bertambah masing-masing dengan 44,1% dan 28,9% sehingga berjumlah Rp 790,5 milyar pada akhir Maret 1976. Jumlah kredit tersebut kemudian hanya meningkat dengan 2,7% dan 17,4% masing-masing dalam tahun 1976/77 dan 1977/78, tetapi kemudian meningkat kembali dengan pesat dalam tahun 1978/ 79 dengan 19,4% sehingga mencapai jumlah Rp 1.137,9 milyar pada akhir Maret 1979. Kenaikan di dalam tahun 1978/79 tersebut terutama disebabkan oleh karena penurunan suku bunga kredit untuk eksportir dan produsen eksportir dalam rangka mendorong peningkatan ekspor non-minyak.

Kelompok kredit untuk sektor lain-lain di samping digunakan untuk membiayai usaha-usaha di sektor jasa-jasa seperti pengangkutan dan perhubungan, sebagian besar merupakan pinjaman Bank Indonesia kepada PN PERTAMINA baik dalam valuta asing maupun dalam rupiah. Dalam tahun 1974/75 dan 1975/76 telah terjadi pemberian kredit kepada PN PERTAMINA dalam jumlah yang sangat besar, sehingga kelompok kredit untuk sektor tersebut mengalami kenaikan sebesar masing-masing 79,8% dan 88,7%. Selanjutnya dengan makin meredanya masalah keuangan PERTAMINA jumlah kredit untuk sektor lain-lain hanya bertambah dengan 34,0% dalam tahun 1976/77 dan dengan 1,6% dalam tahun 1977/78. Walaupun demikian selama tahun terakhir Repelita II (1978/79) kredit untuk sektor lain-lain men-catat kenaikan sebesar 50,6% terutama disebabkan oleh karena peni -laian kembali kredit dalam valuta asing sehubungan dengan kebijak-sanaan devaluasi 15 Nopember 1978. Di luar kenaikan karena penilai -an kembali tersebut maka kredit untuk sektor lain-lain dalam tahun 1978/79 hanya meningkat dengan sekitar 19,7%.

3. Dana Perkreditan BankLangkah-langkah kebijaksanaan yang ditempuh dalam Repelita II

di bidang pengerahan dana perkreditan bank ditujukan untuk me-ningkatkan pemupukan dana dari masyarakat melalui perbankan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Di sam-ping itu pengerahan dana perkreditan tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh perluasan pemberian kredit terhadap perkem-

200

bangan harga. Untuk mendorong masyarakat menyimpan dananya di bank, telah ditempuh pelbagai kebijaksanaan antara lain berupa pemberian suku bunga yang cukup tinggi, pemberian keringanan pajak dan penyempurnaan tata cara perbankan di dalam melayani para penabung. Ketentuan tersebut juga senantiasa disesuaikan dengan per -kembangan ekonomi dan moneter yang terjadi.

Dengan meningkatnya kembali laju inflasi pada akhir Repelita I, maka pada tanggal 9 April 1974 telah ditetapkan tingkat suku bunga yang cukup tinggi bagi deposito dan tabungan serta bersamaan dengan itu juga diciptakan deposito yang berjangka waktu 18 bulan dan 24 bulan. Setelah laju inflasi mulai dapat ditekan dalam tahun 1974, maka pada tanggal 28 Desember 1974 suku bunga deposito berjangka di -turunkan kembali. Kemudian dengan semakin dapat ditekannya laju inflasi sehingga menjadi 14,2% dalam tahun 1976 maka pada tanggal 13 Januari 1977 kembali diadakan penurunan tingkat suku bunga deposito berjangka serta TABANAS/TASKA. Di samping itu deposito berjangka 18 bulan ditiadakan karena ternyata kurang menarik bagi masyarakat. Penurunan tingkat suku bunga deposito berjangka yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1978 dengan maksud untuk menyesuaikannya dengan laju inflasi yang semakin menurun dalam tahun 1977, di samping untuk meringankan biaya dana perbankan.

Selama Repelita II jumlah dana perkreditan bank telah meningkat menjadi hampir 3 kali sejak akhir Maret 1974 hingga mencapai Rp 3.406,4 milyar pada akhir Maret 1979. Mulai tahun pertama sampai tahun keempat Repelita II, proporsi dana perkreditan yang berasal dari deposito dan tabungan terhadap keseluruhan dana perkreditan telah meningkat dari 41,6% menjadi 46,4%. Pada tahun terakhir Repelita II peranan deposito dan tabungan meningkat menjadi 49,8%, oleh karena pengaruh devaluasi; tanpa diperhitungkan pengaruh deva -luasi peranannya sebenarnya hampir sama dengan tahun sebelumnya. Adapun peranan giro tidak mengalami perubahan, yaitu sekitar 44,0% dari tahun 1975/76 hingga tahun 1977/78: namun pada akhir Repeli - ta II menunjukkan peningkatan menjadi 46,4% berhubung dengan dikeluarkannya kebijaksanaan 15 Nopember 1978 yang menimbulkan

201

kebutuhan likwiditas yang lebih besar dalam masyarakat guna keper -luan transaksi.

Di dalam jumlah deposito dan tabungan tercakup pula deposito dan tabungan dalam valuta asing. Dalam tahun 1973/74 sebagian be -sar dari kenaikan deposito dan tabungan disebabkan oleh meningkat -nya deposito dan tabungan dalam valuta asing. Akan tetapi dengan berlakunya ketentuan yang membatasi peranan deposito dan tabungan dalam valuta asing, maka peranan dari deposito dan tabungan ter -sebut kemudian menjadi semakin menurun. Perkembangan dana per-kreditan bank dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dapat dilihat pada Tabel III — 9. Dari tabel tersebut tampak bahwa apabila di-banding dengan keadaan sebelum Repelita I maka jumlah dana per -kreditan setelah 10 tahun pada akhir Repelita II bahkan mencapai hampir 46 kali, suatu jumlah yang cukup besar yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan.

4. Deposito berjangka, TABANAS dan TASKADeposito berjangka yang diatur berdasarkan INPRES No. 28

tahun 1968 merupakan salah satu sumber dana terbesar bagi bank-bank Pemerintah. Dari Tabel III — 10 dapat diikuti perkembangan deposito berjangka pada bank-bank Pemerintah. Selama Repelita II jumlah deposito berjangka INPRES meningkat menjadi hampir lima kali sehingga pada akhir Maret 1979 mencapai Rp 707,9 milyar. Dalam tahun 1974/75 jumlah deposito berjangka mengalami kenaikan sebesar Rp 124,6 milyar (86,6%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa suku bunga yang ditetapkan pada bulan April 1974 cukup merangsang masyarakat untuk menanamkan dana-nya dalam bentuk simpanan deposito tersebut. Selanjutnya dalam tahun-tahun 1975/76, 1976/77, 1977/78 dan 1978/79 kenaikan jumlah deposito berjangka cenderung menurun masing-masing sebesar 66,3%, 41,2%, 8,9% dan 3,1%. Adapun kenaikan-kenaikan yang semakin menurun tersebut berkaitan erat dengan dilakukannya beberapa kali penurunan suku bunga dan dipengaruhi pula oleh tindakan devaluasi pada tanggal 15 Nopember 1978. Perkembangan deposito berjangka sebelum devaluasi selama periode April — Oktober 1978 masih tetap menunjukkan kenaikan sebesar Rp 38,2 milyar atau 5,6% walaupun

202

TABEL II I - 9PERKEMBANGAN DANA PERKREDITAN,1)

1969 (Maret), 1973 - 1978/79( dalam milyar rupiah )Deposito Ber- Persentase Kenaikan

Akhir Tahun/Bulan

G i r o jangka2) dan Lain-lain4)

Tabungan 3)

JUMLAH Kenaikan Tahun/Tri-wulan bulan

1969 (Maret) 46,1 26,6 1,6 74,3

1973 379,5 373,2 208,5 961,2 + 350,5 + 57,41973/74 498,6 460,9 203,8 1.163,3 + 444,8 + 61,91974 556,8 626,3 335,5 1.518,6 + 557,4 + 58,0

1974/75 624,5 697,4 354,2 1.676,1 + 512,8 + 44,11975 724,1 840,4 199,0 1.763,5 + 244,9 + 16,11975/76 874,1 896,2 200,4 1.970,7 + 294,6 + 17,61976 977,8 1.083,1 231,1 2.292,0 + 528,5 + 30,0

1976/77 5) 1.101,4 1.152,4 238,7 2.492,5 + 521,8 + 26,5

1977 5) 1.143,9 1.249,8 325,0 2.718,7 + 426,7 + 18,6

1977/785) 2.751,0 + 258,5 + 10,4

Juni 1.139,1 1.186,9 275,8 2.601,8 + 109,3 + 4,4September 1.137,9 1.209,4 309,9 2.657,2 + 55,4 + 2,1Desember 1,143,9 1.249,8 326,0 2.718,7 + 61,5 + 2,3Maret 1.183,0 1.277,2 290,8 2.751,0 + 32,3 + 1,2

1978 1.568,8 1.501,9 405,5 3.474,2 + 755,5 + 27,81978/79 6) 3.406,4 + 655,4 + 23,8

April 1.213, 7 1.287,1 252,2 2.753,0 + 2,0 + 0,1Mel 1.234,6 1.299,9 257,5 2.792,0 + 39,0 + 1,4

Juni 1.288,3 1.329,5 269,9 2.877,7 + 85,7 + 4,6 + 3,1

Juli 1.320,7 1.363,0 258,7 2.942,4 + 64,7 + 2,2

Agustus 1.280,3 1.356,3 277,2 2.913,8 28,6 - 1,0

September 1.360,2 1.353,5 313,2 3.026,9 + 113,1 + 5,2 + 3,9

Oktober 1.369,8 1.359,5 319,6 3.048,9 + 22,0 + 0,7

Nopember 1.489,4 1.462,4 367,0 3.318,8 + 269,9 + 8,8

Desember 1.666,8 1.501,9 405,5 3.474,2 + 155,4 + 14,8 + 4,7

Januari 1.506,3 1.561,0 214,9 3.282,2 - 192,0 - 5,5

Pebruari 1.556,0 1.634,4 163,5 3.353,9 + 71,7 + 2,2

Maret 0) 1 579,3 1.696,5 130,6 3,406,4 + 52,5 - 1,9 + 1,6

1) Baik dalam rupiah maupun valuta asing. Tidak termasuk rekening-rekening antar bank.

2) Termasuk sertifikat deposito.3) Termasuk Tabanas dan Taska.4) Terdiri dari simpanan lainnya termasuk pinjaman yang

diterima dan setoran jaminan.5) Angka diperbaiki.6) Angka perkiraan.

203

TABEL I II - 10PERKEMBANGAN DEPOSITO BERJANGKA BANK-BANK PEMERINTAH,


Akhir Tahun/Bulan 24 Bulan 18 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 3 Bulan

ke bawah Jumlah KenaikanPersentase Kenaikan

Tahun/ bulanTriwulan

1969 (Maret) 10,8 3,7 1,0 16,41973 129,4 14,1 5,4 148,9 + 3,1 + 2,11973/74 129,7 9,3 4,9 143,9 - 5,3 - 3,61974 179,9 8,1 37,2 8,3 5,1 238,6 + 89,7 + 60,21974/75 210,6 10,2 29,6 10,2 7,9 268,5 + 124,6 + 86,61975 335,5 10,3 27,3 9,2 4,0 386,3 + 147,7 + 61,91975/76 394,2 7,0 29,4 11,5 4,4 446,5 + 178,0 + 66,31976 517,8 4,0 48,5 25,0 16,6 611,7 + 225,4 + 58,31976/77 630,5 + 184,0 + 41,2

Juni 430,2 4,6 39,7 19,4 9,1 503,0 + 56,5 + 12,7September 471,2 3,8 47,4 24,1 9,8 656,3 + 53,3 + 10,8Desember 517,6 4,0 48,5 25,0 16,6 611,7 + 55,4 + 10,0Maret 543,3 3,6 48,5 24,4 10,7 630,5 + 18,8 + 3,1

1977 604,8 1,9 33,5 40,7 10,9 691,8 + 80,1 + 13,11977/78 686,9 + 56,4 + 8,9

Juni 554,6 2,7 42,1 31,6 12,8 643,8 + 13,3 + 2,1September 577,8 2,3 33,9 43,5 9,1 666,6 + 22,8 + 3,5Desember 604,8 1,9 33,5 40,7 10,9 891,8 + 25,2 + 3,8Maret 615,9 0,6 34,6 34,3 1,5 086,9 - 4,9 - 0,7

1978 609,0 - 42,1 51,7 3,8 706,6 + 14,8 + 2,1

1978/79 707,9 + 21,0 + 3,1

April 622,5 0,5 35,9 33,8 1,7 664,4 + 7,5 + 1,1Mei 622,7 0,4 40,6 28,9 1,9 694,4 + 0,0 0Juni 822,0 - 39,0 44,6 1,9 707,6 + 13,1 + 3,0 + 1,9Juli 621,5 - 39,9 52,4 1,8 715,6 + 8,1 + 1,1Agustus 626,9 - 39,8 52,0 1,9 720,6 + 5,0 + 0,7September 623,9 - 39,5 65,7 2,2 721,3 + 0,7 + 1,9 + 0,1Oktober 623,2 - 41,2 57,9 2,8 725,1 + 3,8 + 0,5Nopember 620,2 - 39,8 57,6 2,6 720,2 - 4,9 - 0,7Desember 609,0 - 42,1 51,7 3,8 706,6 - 13,6 - 2,0 - 1,9Januari 606,3 - 38,4 61,1 8,3 714,1 + 7,5 + 1,1Pebruari 608,1 - 37,9 60,2 8,1 714,3 0,2 0Maret 608,2 - 36,3 56,3 5,1 707,9 - 6,4 + 0,2 - 0,9

204

suku bunga deposito telah diturunkan sejak 1 Januari 1978. Kenaikan ini mencerminkan pula rendahnya laju inflasi selama periode tersebut sebesar hanya 2,4%. Akan tetapi dengan diambilnya tindakan deva-luasi pada tanggal 15 Nopember 1978, perkembangan deposito mulai memperlihatkan kecenderungan menurun, sehingga jumlahnya pada akhir Maret 1979 menjadi Rp. 707,9 milyar yang berarti turun dengan 2,4% dibandingkan dengan posisi pada akhir bulan Oktober 1978. Apabila dibandingkan dengan keadaan sebelum Repelita I (Maret 1969) maka jumlah deposito berjangka selama 10 tahun telah meningkat menjadi lebih dari 43 kali.

Hingga akhir Maret 1979, jumlah deposito berjangka 24 bulan masih tetap merupakan bagian terbesar dari keseluruhan deposito INPRES, namun dalam tahun 1978/79 perkembangan deposito ber-jangka waktu 6 bulan mengalami kenaikan yang lebih pesat sebesar sekitar 70,0% dibandingkan dengan deposito berjangka waktu 24 bulan maupun yang 12 bulan, sehingga peranannya meningkat dari 5,0% pada akhir Maret 1978 menjadi 8,2% pada akhir Maret 1979.

Gerakan TABANAS dan TASKA yang dimulai sejak tahun 1971 merupakan usaha Pemerintah yang bersifat mendidik untuk memupuk kebiasaan menabung di kalangan masyarakat terutama yang berpeng-hasilan rendah. Pada tahap pertama pendidikan tersebut ditekankan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap terutama pe -gawai negeri dan kepada golongan generasi muda. Selama Repelita II terus diadakan penyempurnaan-penyempurnaan baik di dalam pem-berian perangsang maupun dalam sistem serta tata cara penyelengga -raan tabungan. Pemberian perangsang terutama dilakukan dengan menetapkan suku bunga yang cukup menarik disertai dengan pembe-rian subsidi oleh Pemerintah kepada bank-bank penyelenggara tabung-an. Pemberian perangsang berupa bunga tersebut senantiasa disela-raskan dengan perkembangan keadaan ekonomi dan keuangan serta perkembangan suku bunga kredit dan suku bunga dari bentuk-bentuk dana lainnya. Perangsang lainnya yang diberikan berbentuk antara lain pemberian hadiah dengan cara undian, dan dalam hal TASKA diberikan perangsang dalam bentuk asuransi jiwa. Pada mulanya sistem undian pada TABANAS didasarkan pada jumlah tabungan, namun

205

mengingat bahwa undian hadiah hanya merupakan perangsang dan bukan tujuan gerakan tabungan, maka mulai tahun 1976/77 sistem undian didasarkan pada jumlah buku TABANAS.

Dengan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut di atas maka selama Repelita II jumlah TABANAS dan TASKA telah me -ningkat dari Rp 36,9 milyar dengan 3.030.632 penabung pada akhir Maret 1974 menjadi Rp 200,0 milyar dengan 7.608.926 penabung pada akhir Maret 1979. Perkembangan yang pesat dari TABANAS dan TASKA terjadi selama 4 tahun pertama Repelita II di mana rata-rata persentase kenaikannya adalah 46,4% setahun, sedangkan dalam tahun terakhir hanya menunjukkan peningkatan sebesar 18,1 %. Perkem-bangan ini sejalan dengan penyesuaian suku bunga yang diadakan pada tanggal 9 April 1974 dan 13 Januari 1977.

TASKA merupakan bentuk tabungan yang didorong dengan pemberian bunga yang menarik dan juga dikaitkan dengan asuransi jiwa. Jumlah TASKA selama periode 1977/78 dan 1978/79 cenderung memperlihatkan penurunan. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh banyaknya saingan dari perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan syarat-syarat yang lebih menarik. Di samping itu TA -BANAS dan Deposito INPRES ternyata lebih menarik bagi masyara-kat dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk TASKA.

Pada akhir tahun 1973/74 jumlah TABANAS baru mencapai Rp 36,8 juta akan tetapi kemudian terus meningkat menjadi Rp 199,9 juta pada akhir tahun 1978/79. Jumlah penabungnya meningkat dari 3.019.497 pada akhir Repelita I menjadi 7.602.636 penabung pada akhir Repelita II. Perkembangan TASKA menunjukkan jumlah Rp 78 juta pada akhir tahun 1973/74 tetapi kemudian meningkat menjadi Rp 188 juta pada akhir tahun 1976/77. Jumlah tersebut kemudian me -nurun sehingga pada akhir Repelita II hanya mencapai Rp 116 juta dengan 6.290 penabung. Perkembangan jumlah TABANAS dan TAS- KA dapat diikuti pada Tabel III — 11.

Guna memupuk kebiasaan menabung di kalangan generasi muda, pada tahun 1974 telah dilaksanakan pula program PERATA P3 (Peningkatan Gerakan Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka) yang

206

T A B E L I I I - 1 1 P E R K E M B A N G A N T A B A N A S D A N T A S K A , 1 )

1971, 1973 - 1978/79

TABANAS 2) TASKA JUMLAHAkhir Tahun/Bulan

PenabungPosisi(jutaanrupiah)

PenabungPosisi

(jutaanrupiah)

PenabungPosisi(jutaanrupiah)

1971 867.239 4.992 19.967 36 887.206 5.023

1973 2.870.603 32.465 11.782 84 2.882.385 32.549'

1973/74 3.019.497 36.777 11.135 78 3.030.632 36.855

1974 3.450.148 43.984 8.755 74 3.458.903 44.058

1974/75 3.049.896 54.205 8.658 84 3.658.554 54.289

1975 4.110.872 70.131 9.349 114 4.120.221 70.245

1975/76 4.325.387 81.873 10.288 127 4.335.675 82.0001976 5.429.981 109.147 10.836 158 5.440.817 109.305,1976/77 6.566.385 123.117 10.402 188 6.576.787 123.305.1977 6.864.401 135.592 8.735 138 6.873.136 153.7301077/78

J u n i 6.695.269 135.643 9.060 108 6.704.329 135.801

September 6.871.073 143.474 8.727 151 6.879.800 143.625.

Desember 6.864.401 153.592 8.735 138 6.873,136 153.730M a r e t 6.960.491 169.274 7.911 123 6.968.402 169.397

1978 7.459.963 191.462 6.873 120 7.465.836 191.582

1978/79

April 7.096.751 176.347 7.551 122 7.104.332 176.469-

M e i 7.185.916 178.893 7.402 121 7.193.318 179.014-

J u n i 7.230.267 181.005 7.499 123 7.237.766 181.128

J u l i 7.285.071 181 580 7.259 124 7.292.330 181.704

Agustus 7.256.731 183.559 6.551 122 7.263.282 183.661

September 7.307.178 188.618 6.600 125 7.313.778 188.743

Oktober 7.370.031 193.973 6.522 131 7.376.553 194.104

Nopember 7.415.448 191.794 6.822 120 7.422.270 191.914

Desember 7.458.963 191.462 6.873 120 7.465.836 191.582

Januari 7.495.620 195.950 6.801 113 7.502.421 196.063

Pebruari 7.560.471 199.789 6.586 114 7.567.057 199.903

Maret 7.602.636 199.876 6.290 116 7.608.926 199.992

1) Meliputi TABANAS dan TASKA pada Bank-Bank Umum Pemerintah, Bank Tabungan Negara dan beberapa Bank Swasta Nasional.

2) Termasuk Tabungan Pelajar dan Pramuka.

207

di dalam Repelita II tatacara pelaksanaannya telah semakin disempur-nakan. Dalam tahun 1976/77 telah dilaksanakan pula program ta-bungan pegawai, yang bertujuan untuk meningkatkan kebiasaan mena-bung di kalangan pegawai negeri dan ABRI. Selanjutnya dalam tahun 1978/79 diambil langkah-langkah untuk meningkatkan program Ta-bungan di kalangan Pemuda, Pelajar dan Pramuka (TAPPELPRAM) yang merupakan bagian dari PERATA P3. Melalui TAPPELPRAM ini sasaran gerakan diperluas hingga menjangkau para pelajar di sekolah-sekolah atau kursus-kursus dan dimasukkan unsur pengenalan bank ke dalam program pendidikan di sekolah. Pengaruhnya terlihat pada perkembangan jumlah tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka yang telah meningkat dari Rp 314,0 juta menjadi Rp 505,0 juta pada ,akhir Maret 1979. Walaupun jumlah penabung selama periode yang lama mengalami sedikit penurunan yaitu dari 854.846 orang menjadi 832.956 orang. Dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang dilaku-kan pada PERATA P3 dalam tahun 1978/79 maka diharapkan jumlah penabung terutama di kalangan Pemuda dan Pelajar akan terus meningkat dalam tahun-tahun mendatang. Selanjutnya sejak dibentuk-nya program tabungan pegawai maka selama tahun 1976/77 hingga ta-hun 1978/79 jumlah tabungan pegawai telah meningkat dari Rp 3.236,0 juta dengan 694.752 penabung menjadi Rp 7.561,0 juta dengan jumlah penabung 826.033 orang.

Program Ongkos Naik Haji (ONH) adalah merupakan program angsuran penyetoran ongkos naik haji dengan memberikan diskonto kepada calon jemaah. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong para jemaah haji untuk menyetorkan ONH nya seawal mungkin. Cara pem -bayaran yang demikian juga dimaksudkan agar tidak memberatkan calon jemaah haji. Bank-bank yang ditunjuk sebagai penyimpan ONH tersebut adalah Bank Negara Indonesia 1946, Bank Rakyat Indonesia dan untuk wilayah Irian Jaya ditunjuk Bank Ekspor Impor Indonesia Penerimaan setoran ONH oleh Bank-bank tersebut merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usahanya menjelang timbulnya kewajiban penyetoran kepada Peme-rintah. Kecuali dalam tahun 1976/77, jumlah ONH yang disetor selama

208

Repelita II senantiasa menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah ONH dalam tahun 1974/75 adalah Rp 38 milyar, dalam tahun 1975/76 Rp 39 milyar, kemudian menurun menjadi Rp 23 milyar dalam tahun 1976/77 dan dalam tahun 1977/78 meningkat lagi menjadi Rp 27 milyar. Adapun jumlah calon jemaah haji adalah 66.836 orang dalam tahun 1974/75, 54.286 orang dalam tahun 1975/ 76, 25.335 orang dalam tahun 1976/1977 dan 32.468 orang dalam tahun 1977/78. Dalam tahun terakhir Repelita II (1978/79) telah diambil kebijaksanaan berupa pemberangkatan calon jemaah haji dengan pesawat udara dan diturunkan ONH dari Rp 816 ribu menjadi Rp 766 ribu. Oleh karena itu maka jumlah ONH untuk musim haji tahun 1978/79 menunjukkan kenaikan yang cukup besar yaitu dengan 103,7% sehingga pada akhir Maret 1979 mencapai jumlah Rp 55 milyar sedangkan calon jemaah haji meningkat dengan 122,4% sehingga mencapai 72.213 orang pada akhir Maret 1979.

5. Suku Bunga

Pengaturan suku bunga, baik suku bunga deposito dan tabungan maupun suku bunga kredit mempunyai arti yang penting sebagai salah satu alat kebijaksanaan moneter di dalam mengerahkan dana-dana masyarakat dan mengarahkan kredit ke sektor-sektor yang diprioritaskan. Dalam kebijaksanaan penetapan suku bunga kredit dipertimbangkan pula sasaran untuk meningkatkan peranan golongan eko-nomi lemah di dalam pembangunan. Penetapan suku bunga baik mengenai suku bunga kredit perbankan maupun suku bunga deposito dan tabungan selalu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter yang terjadi.

Selama Repelita II (tahun 1974/75 sampai dengan 209

tahun 1978/ 79) kebijaksanaan suku bunga telah empat kali mengalami penyesuaian, yakni dua kali dalam tahun 1974 dan selanjutnya dalam tahun 1976 dan 1978. Penyesuaian pertama dilakukan pada tanggal 9 April 1974, yang pada pokoknya menaikkan suku bunga kredit seja-lan dengan kebijaksanaan pengendalian inflasi. Suku bunga kredit bank-bank Pemerintah dinaikkan secara selektif dengan tetap mempertahan-

kan suku bunga yang relatif rendah bagi kegiatan-kegiatan yang di -prioritaskan seperti kredit untuk Bimas, KIK/KMKP serta kredit untuk pengadaan pangan dan produksi. Adapun suku bunga kredit investasi yang semula ditetapkan 12% setahun untuk semua golong-an dinaikkan menjadi 15% setahun bagi golongan III (Rp 100 juta s/d Rp 300 juta) dan IV (di atas Rp 300 juta). Perubahan ketentuan suku bunga ini diadakan bersamaan dengan dilaksanakannya kebi jaksanaan pembatasan pertambahan volume kredit dan aktiva lainnya dari perbankan. Dengan menurunnya laju inflasi, maka pada tanggal 28 Desember 1974 diadakan perubahan lagi berupa penurunan suku bunga beberapa jenis kredit jangka pendek seperti kredit untuk ekspor, produksi barang ekspor dan perdagangan dalam negeri. Suku bunga kredit investasi, KIK dan KMKP tidak mengalami perubahan yaitu tetap 12% setahun bagi kredit investasi golongan I, II dan KIK, serta 15% setahun bagi kredit investasi golongan III, IV dan KMKP. Selanjutnya oleh karena adanya indikasi bahwa kegiatan ekspor cenderung menurun, maka untuk lebih menggalakkan ekspor diadakan lagi perubahan suku bunga yang merupakan bagian dari paket 1 April 1976. Menurut ketentuan tersebut suku bunga kredit ekspor dan produksi barang ekspor diturunkan dari 15% menjadi 12% setahun. Sejalan dengan itu suku bunga kredit likwiditas Bank Indo -nesia untuk ekspor dan produksi barang ekspor juga diturunkan dari 10% menjadi 5% setahun. Akhirnya mengingat perkembangan harga yang semakin mantap, untuk terakhir kalinya selama Repelita II, di -adakan perubahan suku bunga yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978. Perubahan tersebut berupa penurunan suku bunga kredit yang meliputi baik kredit modal kerja, KIK dan KMKP maupun suku bunga kredit investasi. Dengan demikian maka sejak 1 Januari 1978 suku bunga kredit jangka pendek bank-bank yang semula ber-kisar antara 9% sampai 24% setahun diturunkan menjadi berkisar antara 9% sampai 21% setahun. Ketentuan 1 Januari 1978 juga meng-adakan perubahan dan penggeseran atas bidang-bidang yang dipriori -taskan sehingga beberapa bidang yang menurut ketentuan lama kurang diprioritaskan, menurut ketentuan baru diberikan prioritas yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan perincian penggunaan kredit ber -

210

tambah menjadi 25 jenis yang dikelompokkan ke dalam 6 golongan suku bunga, sedangkan sebelumnya terdiri atas 18 jenis. Suku bunga untuk KIK dan KMKP serta kredit investasi juga mengalami penurun -an. Suku bunga KIK dan KMKP turun menjadi masing-masing 10,5% dan 12% setahun, sedangkan sebelumnya masing-masing adalah 12% dan 15% setahun. Adapun suku bunga kredit investasi yang mengalami perubahan adalah golongan I, III dan IV, di mana untuk golongan I dikenakan bunga 10,5% setahun sedangkan untuk golongan III dan IV 13,5% setahun. Sehubungan dengan perubahan suku bunga tersebut diadakan pula penyesuaian suku bunga kredit likwiditas Bank Indone -sia yang semula berkisar antara 3% sampai 10% setahun menjadi ber -kisar antara 3% sampai 6% setahun. Di samping itu terdapat beberapa sektor usaha yang menurut ketentuan lama tidak mendapat pinjaman kredit likwiditas Bank Indonesia, namun menurut ketentuan 1 Januari 1978 mulai mendapat kredit likwiditas sesuai dengan golongan priori -tasnya. Kemudian dalam tahun 1978/79 telah diadakan pula penyem -purnaan dalam ketentuan mengenai suku bunga beberapa jenis kredit yang meliputi antara lain kredit untuk ekspor dan produksi barang ekspor serta kredit untuk biaya lokal dalam rangka bantuan proyek yang dibiayai dengan dana perbankan. Sejak bulan April 1978 suku bunga kredit kepada produsen-eksportir dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Asing disamakan dengan suku bunga kredit kepada produsen-eksportir nasional yang dilaksanakan oleh Bank-bank Pemerintah. Besarnya suku bunga kredit tersebut ada -lah 12% setahun, sedangkan suku bunga kredit likwiditasnya adalah 4% setahun. Selanjutnya mulai bulan Juni 1978 Bank-bank devisa swasta nasional telah diberi kesempatan untuk menyalurkan kredit kepada eksportir dan produsen-eksportir berdasarkan ketentuan-keten -

tuan suku bunga dan persyaratan-persyaratan yang berlaku bagi Bank-bank Pemerintah, dengan mendapat kredit likwiditas dari Bank Indo-nesia. Besarnya suku bunga kredit likwiditas tersebut adalah 4% se -tahun namun apabila terjadi penyimpangan dari penggunaan pinjaman dimaksud,. maka suku bunga kredit likwiditasnya dibebankan sebesar 7,5% setahun, sesuai dengan suku bunga kredit likwiditas yang ber-laku bagi kelompok bank tersebut. Sementara itu terhadap kredit inves-tasi untuk biaya lokal dalam rangka bantuan proyek, dalam tahun

211

1978/79 telah dilakukan penggolongan dan pembebanan suku bunga-nya sesuai dengan penggolongan dan ketentuan suku bunga kredit investasi menurut ketentuan Bank Indonesia pada tanggal 1 Januari 1978. Adapun suku bunga kredit likwiditasnya ditetapkan lebih tinggi dari pada kredit investasi biasa yakni masing-masing 7% dan 9% untuk golongan I dan II serta masing-masing 11% untuk golongan III dan IV. Suku bunga kredit likwiditas yang lebih tinggi tersebut antara lain disebabkan oleh bagian pembiayaan Bank Indonesia yang lebih besar (90%) dibandingkan dengan kredit investasi lainnya. Perkem -bangan suku bunga kredit bank-bank Pemerintah dapat diikuti pada Tabel III — 12.

Selama Repelita II penyesuaian suku bunga deposito berjangka INPRES dilakukan sebanyak 4 kali. Penyesuaian pertama dilakukan dalam bulan April 1974 berupa peningkatan suku bunga, di samping diadakannya deposito berjangka 18 bulan dan 24 bulan. Langkah ini diambil sehubungan dengan meningkatnya laju inflasi pada bulan-bulan pertama tahun 1974. Besarnya suku bunga dirubah menjadi ber -kisar antara 6% setahun untuk jangka waktu kurang dari 3 bulan sam -pai 30% setahun untuk deposito 24 bulan. Penyesuaian-penyesuaian berikutnya diadakan lagi pada bulan Desember 1974, Januari 1977 dan Januari 1978 berupa penurunan suku bunga sehubungan dengan semakin meredanya inflasi dan penghapusan deposito berjangka 18 bulan terhitung mulai 13 Januari 1977. Adapun besarnya suku bunga deposito berjangka INPRES sejak Januari 1978 adalah 6% setahun untuk jangka waktu 6 bulan dan 9% setahun untuk jangka waktu 12 bulan. Bagi deposito berjangka 24 bulan besarnya suku bunga adalah 15% setahun untuk jumlah sampai dengan Rp 2,5 juta serta 12% untuk jumlah selebihnya. Perkembangan mengenai suku bunga depo-sito berjangka INPRES dapat diikuti pada Tabel III — 13 dan Grafik III — 5.

Perubahan suku bunga TABANAS/TASKA selama Repelita II dilakukan dua kali searah dengan perubahan tingkat suku bunga depo -sito berjangka INPRES. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan pada tanggal 9 April 1974 dan 13 Januari 1977. Pada tanggal 9 April 1974 suku bunga TABANAS ditetapkan sebesar 18% setahun untuk saldo

212

TABEL III – 12PERKEMBANGAN SUKU BUNGA DAN GOLONGAN SUKU BUNGA PINJAMAN

MENURUT SEKTOR-SEKTOR EKONOMI 1973/74 – 1978/79

213

tabungan Rp 200.000,— pertama dan 9% untuk saldo di atas Rp 200.000,— sedangkan sebelumnya adalah 15% untuk saldo Rp 100.000,— pertama dan 9% untuk saldo di atas Rp 100.000,-- Sejak 13 Januari 1977 suku bunga TABANAS diturunkan kembali menjadi 15% untuk saldo Rp 200.000,— pertama dan 6% untuk saldo di atas Rp 200.000,—. Sedangkan suku bunga TASKA yang semula ditetapkan sebesar 15% setahun diturunkan menjadi 9% setahun dan diberikan kepada penabung yang telah mengangsur penuh. Pada. 1 Januari 1978 suku bunga TABANAS dan TASKA tidak mengalami perubahan dengan pertimbangan bahwa penabung TABANAS/ TASKA tersebut pada umumnya terdiri dari golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Sehubungan bunga sertifikat deposito menunjukkan tingkat ter-tinggi pada tahun pertama Repelita II. Suku bunga pada tahun tersebut berkisar antara 10,8% dan 20,5% dengan jangka waktu antara 1 minggu dan 12 bulan. Hal ini berkaitan erat dengan meningkatnya laju inflasi dalam tahun tersebut. Namun pada tahun-tahun berikutnya suku bunga sertifikat deposito senantiasa menunjukkan kecende-rungan menurun sehingga menjadi berkisar antara 2 1/2% dan 12% dalam tahun 1978/79.

Sehubungan dengan keputusan Pemerintah mengenai penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1978 maka dalam tahun 1978/79 diadakan pula penyesuaian besarnya jasa atas simpanan giro bank-bank Pemerintah menjadi 1,8% untuk jumlah Rp 1 juta sampai dengan Rp 50 juta, 3% untuk jum - lah di atas Rp 50 juta sedangkan untuk jumlah di bawah Rp 1 juta ditetapkan oleh masing-masing bank. Adapun besarnya jasa giro yang diberikan oleh bank-bank swasta nasional dan bank-bank asing pada umumnya tidak jauh berbeda dengan jasa giro yang berlaku pada bank-bank Pemerintah.

6. Kredit Investasi

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tanggal 7 Maret 1969 maka untuk pertama kalinya mulai dilaksanakan pemberian kredit investasi oleh bank-bank Pemerintah dan dimaksudkan untuk mem-

214

TABEL III—13

PERKEMBANGAN SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKABANK-BANK UMUM PEMERINTAH,1969 (Maret), 1973/74 — 1978/79(bunga bulanan dalam persentase)

Berlaku mulai Kurang dari3 bulan

3 bulan 6 bulan

12 bulan 18 bulan 24 bulan

17

Maret 1969 1,50 300 4,00 5,00

12

April 1973 0,50 0,75 1,00 1,25

9 April 1974 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,5028

Desember 1974 0,50 0,75 1,00 1,25 1,75 2,0013

Januari 1977 0,25 0,50 0,75 1,00 1,501 Januari 1978 1) 1) 0,50 0,75 1,252)

1,003)

1) Deposito berjangka waktu 3 bulan bunganya ditetapkan oleh bank-bank penyelenggara deposito berjangka.

2) Untuk simpanan sampai dengan Rp. 2.500.000,3) Untuk simpanan di atas Rp. 2.500.000,—

215

biayai rehabilitasi, dan investasi di pelbagai sektor terutama sektor pertanian, pertambangan, industri, perhubungan dan pariwisata. Pada waktu itu kredit investasi merupakan program kredit jangka menengah dengan jangka waktu 3 sampai 5 tahun dan dengan suku bunga 12% setahun. Bagi proyek-proyek yang akan mendapatkan kredit investasi ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari jumlah investasi harus dibi-ayai dengan dana sendiri.

Untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada proyek-pro -yek yang relatif kecil dan yang kebanyakan dilaksanakan oleh peng-usaha-pengusaha pribumi, maka pada bulan. April 1973 kredit inves tasi dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan besarnya pinjaman dengan jumlah masing-masing untuk golongan I sampai dengan Rp 25 juta, untuk golongan II di atas Rp 25 juta sampai dengan Rp 100 juta, untuk golongan III di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 300 juta dan untuk golongan IV di atas Rp 300 juta. Juga ditetapkan suatu sasaran bahwa kredit investasi golongan I dan II harus men -capai 65% dari seluruh kredit investasi. Bagian investasi yang harus dibiayai dengan dana sendiri bagi proyek-proyek prioritas ditetapkan sebesar 25% untuk golongan I sampai dengan III, sedangkan untuk golongan IV 35%. Untuk proyek-proyek non-prioritas, semua golongan debitur diharuskan membiayai 50% dari jumlah investasi. Selanjut -nya dalam rangka meningkatkan bantuan kepada pengusaha kecil pribumi, maka pada bulan Pebruari 1974 dikeluarkan ketentuan baru yang menggariskan bahwa kredit investasi bank-bank Pemerintah hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan pribumi. Kemudian di dalam tahun 1976/1977 mulai disediakan fasilitas kredit bagi Peme -rintah daerah Kabupaten/Kotamadya untuk pembangunan dan pemu-garan pasar-pasar khususnya dalam rangka penyediaan fasilitas yang cukup bagi para pedagang golongan ekonomi lemah di pasar-pasar. Di dalam mendapatkan kredit tersebut, Pemerintah Daerah memper - oleh bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat melalui INPRES Pasar. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan Pemerintah Da -erah mendapatkan kredit tanpa bunga dan melunasi pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang yakni sampai 10 tahun. Untuk keperluan tersebut dalam tahun 1976/77, 1977/78 dan 1978/79

217

telah disediakan fasilitas perkreditan bank masing-masing sebesar Rp 20 milyar, Rp 25 milyar dan Rp 30 milyar.

Kebijaksanaan terakhir yang diambil pada tanggal 1 Januari 1978, meliputi perubahan jangka waktu, peningkatan jumlah maksi -mum untuk masing-masing golongan kredit investasi serta penurunan suku bunga. menurut ketentuan tersebut jangka waktu kredit inves-tasi diperpanjang menjadi maksimum 10 tahun termasuk masa teng -gang 4 tahun. Perpanjangan tersebut dimaksudkan agar debitur dapat melunasi pinjamannya dengan jumlah angsuran yang relatif lebih kecil. Adapun jumlah maksimum untuk masing-masing golongan pin -jaman ditetapkan menjadi golongan I sampai dengan Rp. 75 juta, golongan II di atas Rp. 75 juta sampai dengan Rp. 200 juta, golongan III di atas Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta dan golongan IV di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1.500 juta. Selanjutnya dite -tapkan pula bahwa bagi investasi yang memerlukan pembiayaan dengan kredit lebih dari Rp 1.500 juta dan/atau kredit yang berjangka waktu lebih dari 10 tahun, pembiayaannya dapat dilakukan oleh BA-PINDO, dengan pembatasan bahwa jangka waktu kredit tidak boleh melebihi 15 tahun dengan masa tenggang tidak lebih dari 6 tahun. Tindakan untuk memperluas bantuan kredit investasi tersebut diambil dalam rangka peningkatan kegiatan pembangunan di dalam negeri serta penyesuaiannya dengan sifat dari investasi-investasi tertentu yang membutuhkan tenggang waktu yang lebih panjang sebelum meng-hasilkan.

Langkah-langkah yang diambil dalam tahun 1978/79 mengenai kredit investasi merupakan penyesuaian dan penyempurnaan dari ke-bijaksanaan tahun-tahun sebelumnya antara lain penyederhanaan tata cara pemberian kredit investasi dan penyesuaian bidang usaha yang dapat diberi kredit investasi.

Dalam rangka penyempurnaan tata cara pemberian kredit inves -tasi, maka mulai bulan September 1978 bank-bank Pemerintah diberi wewenang untuk memutus sendiri pemberian kredit sampai dengan Rp. 200 juta dan kredit sampai dengan Rp. 300 juta sepanjang proyek tersebut merupakan bidang utama bank yang bersangkutan. Di sam -

218

ping itu bank-bank tersebut juga dapat memutus sendiri pemberian kredit dengan jaminan Pemerintah dan kredit-kredit dalam rangka pembiayaan bersama (konsorsium). Perlu ditambahkan bahwa me -nurut ketentuan sebelumnya wewenang bank pelaksana dalam pe -mutusan pinjaman tersebut terbatas pada kredit yang berjumlah Rp. 100 juta ke bawah. Selain dari pada itu jumlah kredit yang harus diberikan dengan cara pembiayaan bersama dinaikkan dari Rp. 300 juta menjadi Rp. 500 juta.

Sementara itu mulai awal tahun 1979 kredit investasi untuk pen -dirian penggilingan padi, huller dan penyosohan beras tidak diperke -nankan lagi, kecuali untuk beberapa propinsi tertentu. Tindakan ini diambil karena sudah jenuhnya bidang usaha tersebut.

Tabel III—14 dan Grafik III—6 memberikan gambaran jumlah realisasi maupun jumlah yang disetujui dari kredit investasi .

Realisasi pemberian kredit investasi yang dimulai pada awal tahun 1969/70 mencapai jumlah Rp. 119,3 milyar pada akhir 1973/74 dan selama Repelita 11 meningkat menjadi hampir 3 kali lipat, sehing-ga mencapai Rp. 337,2 milyar pada akhir Maret 1979. Ini berarti suatu kenaikan total sebesar Rp. 217,9 milyar (182,6%) atau suatu kenaikan rata-rata selama Repelita II sebesar 23,1% setahun. Kenaik-an tersebut adalah sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha pada umumnya serta adanya tata cara pemberian kredit yang semakin baik dengan persyaratan-persyaratan yang semakin ringan.

Apabila dilihat perkembangan realisasi kredit investasi dari tahun ke tahun maka persentase kenaikan sebesar 9,4% dalam tahun 1977/ 78 merupakan persentase kenaikan yang terendah selama Repelita II. Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya pelunasan-pelunasan dalam jumlah yang cukup besar dari kredit-kredit investasi yang jatuh tempo.

Sektor-sektor ekonomi utama yang mendapat pembiayaan kredit investasi adalah sektor perindustrian, perhubungan dan pariwisata serta pertanian. Pada akhir tahun 1974/75 dan 1975/76 bidang per -industrian tercatat paling banyak mendapat fasilitas kredit investasi, yaitu masing-masing sebesar Rp. 72,4 milyar atau 50,7% dari seluruh realisasi kredit investasi dan Rp. 81,9 milyar (41,7%), akan tetapi pada

219

TABEL I l l - 14

PERKEMBANGAN KREDIT INVESTASI MENURUT SEKTOR EKONOMI1)

1969 (Juni), 1973174 1978/79

(dalam milyar rupiah)

Perhubungan danPariwisata

Persentase-kenaikan

Pertanian Industri Pertambangan Lain-lain Jumlah Kenaikan Akhir Tahun/ Perse- Reali- Perse- Reali- Perse- Reali- Perse- Reali- Perse- Reali- Perse- Reali- Perse- Reali- Perse- Reali-

Bulan tujuan sasi tujuan sasi tujuan sasi tujuan sasi tujuan

sasi tujuan sasi tujuan sasi tujuan sasi

1969 (Juni) 2,5 2,0 6,5 0,2 2,3 1,4 0,1 0,0 5,4 3,61973/74 Juni 16,3 8,2 76,2 58,4 0,5 0,3 54,1 31,1 5,9 2,5 1536 100,5 + 63 + 3,7 + 4,3 + 3,8 September 16,3 8,4 79,6 60,0 0.5 0,2 55,6 35,4 7,7 3,6 159,7 107,6 + 6,7 + 7,1 + 4,4 + 7,1 Desember 16,3 8,1 80,9 59,6 0,5 02 56,8 38,5 7,8 4,7 1,62,3 111,1 + 26 + 3,5 + 1,6 3,3 Maret 18,3 9,7 84,7 61,0 0,5 0,2 62,3 41,2 10,1 7,2 1153 119,3 + 13,0 + 82 + 8,0 + 7,4

1974/75 198,3 142,7 + 23,0 + 23,4 + 13,1 + 19,6 Juni 18,3 9,5 90,9 63,8 0,5 0,2 63,2 44,4 11,1 7,3 184,0 125,2 + 8,7 + 5,9 + 5,0 + 4,9 September 19,3 11,1 91,6 66,3 0,3 02 66,4 45,5 11,1 8,2 188,7 131,3 + 4,7 + 6,1 + 2,6 + 4,9 Desember 19,7 12,6 96,7 69,3 0,2 0,2 67,3 45,8 12,7 9,1 196,6 137,0 + 7,9 + 5,7 + 42 + 4,3 M a r e t 19,0 13,4 996 72,4 62 0,2 69,9 46,7 13,6 10,0 198,3 142,7 + 1,7 + 5,7 + 09 + 42

1975/76 269,5 196,6 + 71,2 + 53,7 + 359 + 37,6

Juni 31,3 17,9 101,5 75,2 02 0,1 58,5 51,1 13,9 10,2 215,4 154,5 + 17,1 + 11,8 + 8,6 + 8,3 September 32,0 24,0 103,8 76,5 0,2 0,1 73,1 55,7 14,6 99 223,7 1662 + 8,3 + 11,7 + 3,9 + 76 Desember 34,3 26,9 108,7 783 0,2 0,1 96,8 62,2 15,1 10,3 255,1 177,8 + 31,4 + 11,6 + 14,0 + 7,0 Maret 35,9 29,3 109,6 81,9 5,2 5,1 103,7 70,4 15,1 9,7 269,5 196,4 + 14,4 + 10$ + 5,6 + 10,51976/77 3432 262,7 + 73,7 + 663 + 27,3 + 33,6 Juni 40,7 32,1 119,6 84,3 52 4,6 1046 76,7 15,2 11,0 285,3 208,7 + 15,0 + 12,3 + 56 + 63 September 43,5 36,1 119,5 86,3 5,3 4,8 108,4 87,2 14,0 9,5 290,7 223,9 + 54 + 152 + 1,9 + 73 Desember 44,4 38,9 130,3 94,1 53 4,3 125,5 100,5 14,5 8,9 320,0 2462 + 29,3 + 22,3 + 10,1 + 10,0 Maret 48,3 40,8 136,9 97,0 5,3 4,3 137,7 110,6 15,6 10,8 3432 262,7 + 232 + 16,5 + 7,3 + 6,7

1977/78 362,1 287,5 + 8,9 + 24,8 + 5,5 + 9,4 Juni 32,3 45,2 137,0 1003 5,3 3,8 120,6 108,8 16,1 11,1 319,3 369,2 + 3,9 + 6,5 + 1,1 + 2,5 September 59,2 49,9 136,7 7062 6,3 36 1263 108,0 15,5 109 343,0 2723 + 3,7 + 3,6 + 1,1 + 1,5 Desember 2) 61,8 52,1 143,8 105,8 5,3 3,3 125,9 106,5 15,5 10,5 352,3 278,2 + 9,3 + 5,4 + 2,7 + 2,5 Maret 69,5 56,8 742,5 109,3 5,3 3,3 127,0 106,5 17,8 11,6 362,1 287,5 + 9,,8 + 9,3 + 2,8 + 331978/79 441,2 337,2 + 79,1 + 49,7 + 21,8 + 173

April 70, , 57,1 153,2 109,7 5,3 3,3 126,1 105,1 18,8 13,6 373,5 2886 + 11,4 + 1,3 + 3,1 + 0,5 Mei 70,6 58,0 154,4 110,9 5,3 3,3 127,5 105,9 20,6 14,9 378,4 293,0 + 4,9 + 4,2 + 73 + 1,5 Juni 74,9 60,6 154,4 1132 5,3 3,3 121,6 103,1 20,0 15,6 382,2 295,8 + 3,6 + 2,8 + 1,0 + 1,0 Juli 3) 75,1 60,5 157,3 113,0 5,3 3,3 128,5 102,9 20,4 75,5 387,1 295,3 + 49 0,5 + 1,3 02 Agustus 3) 75,4 60,7 159,4 133,3 5,3 3,3 129,1 103,2 20,5 15,6 389,7 2966,1 + 2,6 + 0,8 + 0,7 + 03 September3) 75,9 61,2 161,0 114,4 5,3 3,3 129,7 104,2 20,8 15,8 392,7 298,9 + 3,0 + 2,8 + 0,8 + 0,9 Oktober 3) 76,3 61,6 161,6 715,0 5,3 3,3 139,0 1053 209 153 403,1 301,1 + 10,4 + 22 + 2,6 + 0,7 Nopember 3) 76,9 61,9 165,8 116,3 5,3 3,3 155,1 131,1 21,2 16,4 424,3 329,0 + 21,2 + 279 + 53 + 9,3 December3) 77,0 61,9 167,8 115,6 5,3 3,3 156,8 132,6 215 15,9 428,4 329,3 + 4,1 + 03 + 1,0 + 0,1 januari31 11,2 62,1 168,2 116,2 5,3 33 157,6 133,1 21,8 76,1 430,1 331,4 + 1,7 + 2,7 + 0,4 + 0,6 Pebruari 3) 77,7 62,4 169,1 117,3 5,3 3,3 158,3 134,2 22,0 16,1 432,4 333,3 + 2,3 + 1$ + 0,5 + 0,6 Maret 31 78,0 62,6 176,7 119,8 5,3 33 158,8 135,4 224 16,1 441,2 337,2 + 8,8 + 3,9 + 2,0 + 1,2

1) Termasuk pembiayaan rupiah bantuan proyek tetapi tidak termasuk Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan nilai lawan valuta asing bantuan proyek.2) Angka diperbaiki.3) Angka perkiraan.

220

G R A F I K I I I - 6

PERKEMBANGAN PERSETUJUAN DAN REALISASI KREDIT INVESTASI

1969(JUNI) 1973/74 1978/79

221

akhir tahun 1976/77 dan 1978/79 kedudukannya digantikan oleh sektor perhubungan dan pariwisata yang mencapai masing-masing Rp. 110,6 milyar (42,1%) dan Rp 135,4 milyar (40,2%). Pada akhir tahun 1977/78 peranan masing-masing sektor tersebut hampir sama yakni Rp. 109,3 milyar (38,0%) untuk sektor perindustrian danRp. 106,5 milyar (37,0%) untuk sektor perhubungan dan pariwisata. Penggeseran komposisi kredit investasi tersebut disebabkan oleh se -makin meningkatnya kredit untuk Perum Telkom sejak akhir tahun 1976 serta pemberian kredit INPRES Pasar sejak tahun 1976/77.

7. Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Kecil (Mini), Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar, Kredit Candak Kulak (KCK) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Program KIK/KMKP yang dimulai pada awal tahun 1974 bertujuan membantu pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Semu- la, jumlah maksimum untuk KIK ditetapkan sebesar Rp. 5 juta dengan jangka waktu pembayaran maksimum 5 tahun dan bunga 12% setahun. Sedangkan untuk KMKP jumlah maksimumnya adalah Rp. 5 juta dengan jangka waktu pembayaran maksimum 3 tahun dan bunga 15% setahun. Dalam rangka memperlancar pemerataan hasil-hasil pembangunan, selama Repelita II syarat-syarat pemberian KIK/ KMKP telah semakin diperlunak dan prosedurnya senantiasa disem-purnakan. Pada pertengahan tahun 1975, KIK/KMKP dapat diberikan secara masal kepada 10 orang atau lebih sekaligus, yaitu untuk KIK/ KMKP yang digunakan untuk membiayai sektor ekonomi yang sama dalam suatu daerah tertentu dan diajukan untuk jangka waktu yang sama pula. Di samping itu mulai awal tahun 1977 kepada nasabah yang usahanya berjalan baik selama 2 tahun dan telah menikmati KIK/KMKP selama 3 tahun dapat memperoleh tambahan kredit sehingga jumlah maksimum kredit menjadi Rp. 10 juta. Mulai 1 Juni 1977 program pemberian KIK/KMKP diperluas lagi sehingga men-cakup usaha-usaha kalangan profesi pribumi, seperti dokter dan pengacara. Selanjutnya sejak 1 Januari 1978 suku bunga KIK dan KMKP diturunkan masing-masing dari. 12% menjadi 10,5% setahun dan dari 15% menjadi 12% setahun.

222

Dengan semakin meningkatnya KIK dan KMKP maka bank-bank swasta nasional juga diikut sertakan dalam penyaluran kredit-kredit tersebut baik secara langsung maupun melalui pembiayaan bersama dengan bank-bank Pemerintah. Di dalam pemberian kredit-kredit ini disediakan kredit likwiditas dari Bank Indonesia. Dalam tahun 1978/ 79 diadakan penyempurnaan peraturan tentang tambahan kredit lik -widitas Bank Indonesia kepada bank-bank umum swasta nasional dan bank pembangunan daerah yang menyalurkan KIK dan KMKP secara langsung, serta perubahan persyaratan untuk memperoleh tam-bahan KIK/KMKP. Bagi bank-bank umum swasta nasional dan bank pembangunan daerah yang tergolong sehat dan cukup sehat yang memberikan KIK dan KMKP secara langsung dapat diberikan tam-bahan kredit likwiditas sebesar 1/2 kali modal sendiri di atas jumlah maksimum yang sebelumnya berlaku. Di samping itu sejak bulan De-sember 1978 pemberian tambahan jumlah KIK dan KMKP didasar - kan pada penilaian mengenai kelayakan usaha nasabah yang bersang -kutan dan tidak lagi dikaitkan dengan lamanya nasabah menikmati KIK dan KMKP. Juga telah diadakan kerjasama antara Bank Indo - nesia dengan Bank Dunia dalam rangka pengembangan golongan ekonomi lemah di mana Bank Dunia telah menyediakan dana bantuan sebesar US $ 40 juta untuk keperluan penelitian dan bantuan teknik serta tambahan dana KIK. Dana tersebut diberikan sebagai bagian dana likwiditas Bank Indonesia kepada bank pelaksana.

Perkembangan pemberian KIK dan KMKP senantiasa menun-jukkan peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel III — 15. Selama Repelita II pemberian KIK mengalami kenaikan rata-rata se -besar 76,5% setahun, sehingga mencapai Rp. 68,0 milyar pada akhir Maret 1979 atau naik menjadi lebih dari 17 kali dibandingkan dengan jumlah pada akhir Maret 1974, Permohonan KIK yang disetujui ter -masuk KIK Masal, naik dengan rata-rata sebanyak 10.553 nasabah setahun dengan nilai Rp. 21,4 milyar sehingga pada akhir Maret 1979 mencapai 57.378 nasabah dengan nilai sebesar Rp. 112,7 milyar.

Pemberian KMKP juga mengalami kenaikan setiap tahun sebe-sar rata-rata 100,0% setahun sehingga mencapai jumlah sebesar Rp. 93,2 milyar pada akhir Maret 1979 atau meningkat menjadi ham-

223

TABEL I I I - 15PERKEMBANGAN KREDIT INV E S TAS I \K EC IL D A N

KREDIT MODAL KERJA PERMANEN,1973/74 - 1978/79

AkhirTahun/Bulan

Jumlahpermohonan

yangdisetujui

Nilaipermohonan Posisi

yang Kreditdisetujui

Jumlahpermohonan

yangdisetujui

Nilaipermohonan Posisi

yang Kreditdisetujui

(jutaan rupiah)(jutaan rupiah}

1973/74 :Maret 4.611 5.667 3.966 3.303 4.488 2.913

1974/75 :Maret 11.324 18.768 15.533 15.769 17.914 13.578

1975/76 :Maret 19.804 34.090 25.533 83.281 40.756 26.671

1976/77 :Juni 22.697 39.025 29.310 102.193 49.210 31.786September 25.026 43.889 32.564 148.896 57.993 37.277Desember 27.827 49.602 36.086 166.149 67.080 41.446Maret 30.741 55.269 39.605 183.877 74.786 46.342

1977/78 :Juni 33.573 61.453 43.425 217.927 88.935 52.624September 36.347 67.797 46.600 282.775 101.771 59.047Desember 39.737 74.186 50.462 322.391 114.990 61.839Maret 42.163 79.249 52.704 335.366 124.496 65.4151)

1978/79 :April 44.609 82.495 54.286 336.991 127.614 66.654M e I 45.784 84.127 55.185 354.787 131.091 68.246J u n i 47.180 86.375 56.435 365.776 135.547 70.703J u I i 48.769 92.278 58.842 392.015 148.905 76.577Agustus 49.739 95.199 60.630 402.016 153.158 78.663

September 50.895 97.701 61.923 406.518 158.369 81.204Oktober 52.410 101.022 64.598 410.067 167.040 85.000Nopember 53.478 103.071 64.061 414.862 173.370 84.444Desember 54.970 105.801 64.711 420.495 177.239 83.748Januari 56.000 107.806 65.853 429.297 182.072 88.285Pebruari 56.171 109.690 65.698 433.710 183.239 90.839M a r e t 57.378 112.666 67.951 438.027 187.872 93.157

1) Angka diperbaiki.

224

pir 32 kali jumlah pada akhir Repelita I. Jumlah KMKP yang dise -tujui termasuk KMKP Masal pada akhir Repelita II adalah Rp. 187,9 milyar yang meliputi 438.027 nasabah, yang berarti suatu peningkatan rata-rata setiap tahun sebanyak 86.945 nasabah dengan nilai Rp. 36,7 milyar.

Di samping itu untuk lebih membantu para pengusaha kecil ter -utama di pedesaan, mulai tahun pertama Repelita 11 (1974/75) telah dilaksanakan pemberian Kredit Kecil (Mini) untuk keperluan inves -tas i dan modal ker ja . Pinjaman ini berkisar antara Rp. 10.000,-sampai dengan Rp. 100,000,— dan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia kecuali untuk propinsi Irian Jaya yang disalurkan melalui Bank Ekspor Impor Indonesia. Bunga Kredit Mini untuk investasi adalah 12% setahun dan untuk modal kerja 15% setahun. Mulai ta - hun 1978/79 suku bunga Kredit Mini untuk keperluan modal kerja diturunkan menjadi 12% setahun. Dana Kredit Mini ini seluruhnya berasal dari APBN.

Perkembangan pemberian Kredit Mini selama Repelita II juga terus menunjukkan peningkatan yaitu dari Rp. 2,1 milyar pada akhir tahun pertama menjadi Rp. 15,7 milyar pada akhir Repelita II. Dari jumlah Rp. 15,7 milyar tersebut sebesar Rp. 12,9 milyar digunakan untuk keperluan eksploitasi dan Rp. 2,8 milyar untuk investasi. Se-lama Repelita II, jumlah keseluruhan dana yang telah disediakan dari APBN untuk pemberian kredit ini berjumlah Rp. 18,2 milyar. Sampai dengan akhir tahun 1978/79 jumlah nasabah kredit mini untuk ke -perluan investasi meliputi 53.110 nasabah, sedangkan untuk eksploi -tasi sebanyak 283.912 nasabah. Perkembangan mengenai kredit mini selama Repelita II dapat diikuti pada Tabel III -16.

Usaha Pemerintah dalam membantu golongan pengusaha kecil khususnya pedagang kecil dilakukan juga melalui penyediaan fasilitas kredit pembangunan dan pemugaran pasar kepada Pemerintah Da-erah dengan mendapatkan bantuan dari APBN melalui INPRES Pa-sar. Melalui program ini yang dimulai sejak tahun 1976/77 telah disediakan fasilitas kredit Pasar sebesar Rp. 75 milyar, yaitu Rp. 20 milyar dalam tahun 1976/77, Rp. 25 milyar dalam tahun 1977/78 dan

225

T A B E L I I I - 1 6P E R K E M B A N G A N K R E D I T M I N I ,

1 9 7 4 / 7 5 - 1978/79

Akhir Tahun/Bulan

Baki Debet(dalam jutaan rupiah) N a s a b a h

Investasi Eksploitasi Jumlah Investasi Eksploitasi Jumlah

1974/75J u n i 67 363 430 1.300 3.673 4.973September 290 882 1.172 4.247 26.357 30.604Desember 389 1.209 1.598 6.076 40.674 46.750M a r e t 331 1.806 2.137 5.842 55.982 61.824

1975/76

J u n i 529 2.608 3.137 10.533 75.922 86.455September 1.013 2.608 4.141 18.685 88.367 107.052Desember 923 3.576 4.499 18.982 108.966 119.948M a r e t 1.063 3.966 5.029 24.227 107.376 131.603

1976/77J u n i 1.566 4.201 5.767 37.807 112.747 150.554September 1.358 5.205 6.563 29.309 142.878 172.187Desember 1.406 5.811 7.217 32.965 159.404 192.369M a r e t 1.474 6.718 8.192 33.228 174.545 207.773

1977/78

J u n i 1.283 7.184 8.467 28.607 186.010 214.617September 1.458 7.768 9.226 30.767 206.494 237.261Desember 1.588 8.112 9.700 29.441 202.721 232.162Maret l) 1.825 9.223 10.058 35.432 217.378 252.810

1978/79

A p r i I 1.930 9.700 11.630 38.703 225.083 263.786M e i 2.018 9.833 11.851 40.863 228.284 269.147Juni 2.164 10.188 12.352 44.618 214.262 258.780Juli 2.241 10.556 12.797 45.347 239.700 285.047Agustus 2.433 11.318 13.751 46.533 251.579 298.112September 2.333 11.139 13.472 44.298 254.793 299.091Oktober 2.290 11.607 13.897 44.523 266.518 311.041Nopember 2.370 11.785 14.155 48.266 272.329 320.595Desember 2.455 11.838 14.293 48.853 273.919 322.772Januari 2.501 12.019 14.520 52.866 274.340 327.206Pebruari 2.670 12.486 15.156 51.899 281.016 332.915Maret 2) 2.805 12.858 15.663 53.110 283.912 337.022

1) Angka diperbaiki.2) Angka Perkiraan.

226

Rp. 30 milyar dalam tahun 1978/79. Sampai dengan akhir tahun 1978/79 realisasi kredit dalam rangka INPRES ini berjumlah Rp. 25,4 milyar dengan subsidi bunga yang telah dibayarkan oleh Pemerintah sebesar Rp. 2,5 milyar.

Di samping KIK/KMKP dan Kredit Mini, juga telah diberikan bantuan keuangan kepada para pedagang kecil terutama yang berada di pedesaan dalam bentuk Kredit Candak Kulak (KCK) dengan mak-sud untuk melindungi mereka dari pengaruh lintah darat. Program KCK juga dimulai dalam tahun 1976/77 dan diberikan tanpa jaminan serta dengan syarat-syarat yang sangat lunak. Besarnya kredit ber -kisar antara Rp. 2.000,— sampai dengan Rp. 15.000,— dengan bunga 12% setahun serta jangka waktu minimum. 5 hari dan maksimum 7 bulan. Dana KCK juga berasal dari APBN dan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia tetapi dengan penyaluran kepada nasabah melalui BUUD/KUD dengan bimbingan dan pengawasan Direktorat Jenderal Koperasi.

Jumlah KCK yang telah diberikan sampai pada akhir Maret 1977 adalah Rp 930 juta kemudian terus meningkat sehingga men - capai Rp. 5,9 milyar pada akhir Maret 1978 dan Rp. 15,6 milyar pada akhir Maret 1979. Dari jumlah tersebut telah dilunasi sebesar Rp. 13,6 milyar, sehingga posisi KCK pada akhir Repelita II adalah sebesar Rp. 2 milyar atau 12,8% dari jumlah KCK yang diberikan. Luas daerah yang menikmati KCK yang dalam tahun 1976/77 me - liputi 6 propinsi di Jawa dan Bali telah berkembang menjadi 12 . propinsi pada akhir Repelita II termasuk daerah-daerah di Sumatera dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya jumlah BUUD/KUD yang menyalurkan KCK juga telah bertambah dari 533 BUUD/KUD dalam tahun 1976/77 menjadi 967 BUUD/KUD dalam tahun 1977/78, sedangkan pada akhir Repelita II bertambah lagi menjadi 2.196 BUUD/KUD. Adapun jumlah keseluruhan dana yang disediakan me-lalui APBN untuk pemberian KCK hingga akhir 1978/79 berjumlah Rp. 4.250 juta, yaitu Rp. 1.500 juta dalam tahun 1976/77, Rp. 1.750 juta dalam tahun 1977/78 dan Rp. 1.000 juta dalam tahun 1978/79.

Selain program-program tersebut, dalam tahun 1978 juga telah dilaksanakan program pemberian kredit untuk keperluan pemilikan

227.

rumah sederhana bagi golongan masyarakat berpenghasilan tetap seperti pegawai negeri dan golongan ABRI. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN), dan diberikan dengan syarat-syarat yang ringan. Dana untuk kredit tersebut berasal dari APBN untuk rumah yang dibangun oleh PERUMNAS dan dari perbankan untuk rumah yang dibangun oleh perusahaan swasta. KPR dengan dana APBN diberikan untuk pembelian rumah dengan harga setinggi-tingginya Rp. 3,5 juta dan dibebani suku bunga 5% setahun dengan jangka waktu 5 — 20 tahun. Adapun KPR dengan dana perbankan diberikan untuk pembelian rumah dengan harga setinggi-tingginya Rp. 6 juta bagi DKI Jaya dan Surabaya serta Rp. 4,5 juta bagi daerah lainnya. Sebagaimana halnya dengan kredit investasi maka menurut ketentuan Bank Indonesia, untuk KPR dengan dana perbankan, BTN juga dapat memperoleh fasilitas kredit likwiditas Bank Indonesia sebesar 80% dari jumlah kredit dengan suku bunga 3% setahun. Sampai dengan akhir tahun 1978/79 BTN telah memberikan kredit perumahan sebesar Rp. 13,9 milyar. Dalam jumlah ter-sebut termasuk kredit Bank Indonesia sebesar Rp. 6,1 milyar dalam rangka pemberian kredit perumahan kepada korban bencana alam di Bali. Adapun dana APBN yang telah disalurkan kepada BTN hingga akhir Maret 1979 berjumlah Rp. 10 milyar.

8. Sertifikat DepositoPengeluaran sertifikat deposito bertujuan untuk

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap surat-surat berharga serta mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal. Perizinan penge-luarannya hanya diberikan kepada bank-bank umum Pemerintah dan bank-bank asing. 228

Pengeluaran sertifikat deposito ini telah dimulai se-jak tahun 1971 seiring dengan dihentikannya pengeluaran sertifikat Bank Indonesia yang beredar sebelumnya. Agar penanaman uang menjadi menarik bagi masyarakat maka bagi sertifikat deposito telah diberikan juga pembebasan pajak atas bunga, dividen dan royalty (PBDR) seperti juga halnya dengan beberapa surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar uang. Jangka waktu sertifikat deposito tersebut berkisar antara seminggu sampai 12 bulan sedangkan suku

bunganya dalam tahun 1978/79 berkisar antara 2 ½ % dan 12% setahun.

Perkembangan sertifikat deposito selama Repelita II dapat diikuti pada Tabel 111-17 dan III-18. Sejak tahun 1973/74 sampai dengan 1975/76 posisi sertifikat deposito menunjukkan perkembangan yang sangat pesat yaitu meningkat dengan 66,3% sehingga mencapai Rp. 94.393 juta pada akhir Maret 1976. Dalam tahun 1976/77 jumlah penjualan sertifikat deposito menurun dengan 50,5% sehingga posisi pada akhir Maret 1977 adalah sebesar Rp. 46.732 juta. Berkurangnya penjualan sertifikat terutama disebabkan oleh karena hank-bank Pe -merintah mempunyai kelebihan dana sedangkan sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh bank-bank asing mengalami peningkatan karena bank-bank tersebut mengalami kekurangan dana. Dalam tahun 1977/ 78 penjualan sertifikat deposito meningkat kembali dengan 23,4% hingga mencapai Rp. 57.658 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan sertifikat deposito oleh bank-bank asing. Selama tahun 1978/79 penjualan sertifikat deposito oleh bank-bank asing menunjukkan penurunan yang cukup besar sehingga pada akhir Maret 1979 jumlah seluruh sertifikat deposito menjadi Rp. 29,8 juta atau turun sebesar 48,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan semakin berkurang-nya minat masyarakat untuk membeli sertifikat deposito sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan likwiditas di dalam masyarakat sete -lah ditempuhnya kebijaksanaan devaluasi pada tanggal 15 Nopember 1978. Di samping itu dengan semakin berkembangnya pasar uang dan modal, masyarakat mempunyai semakin banyak alternatif bagi pena -naman dananya.

E. PERKEMBANGAN LEMBAGA PERBANKAN DAN LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Kebijaksanaan di bidang lembaga-lembaga keuangan diarahkan untuk mengembangkan suatu sistem moneter yang sehat dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi kelancaran kegiatan eko -nomi dan pembangunan. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut diharapkan akan memberikan suatu landasan yang kuat bagi

229

TABEL III - 17PERKEMBANGAN SERTIFIKAT DEPOSITO BANK-BANK

1971 (September), 1973/74 - 1978/79(dalam jutaan rupiah)

Penjualan Pelunasan Dalaml)

PeredaranP e r i o d e

Akhir September 1971 238 618 2.239

April - Juni 1973 8.778 6.092 9.601Juli - September 1973 22.186 9.480 29.811Oktober - Desember 1973 22.748 12.715 31.735Januari - Maret 1974 56.383 33.651 56.753

April - J u n i 1974 75.059 54.126 77.484Juli - September 1974 73.975 78.171 77.514Oktober - Desember 1974 104.471 103.068 72.953Januari - Maret 1975 121.363 116.067 79.531


April - Juni. 1976 80.632 102.331 71.994Juli - September 1976 66.394 80.244 58.612Oktober - Desember 1976 49.799 65.223 43.798Januari - Maret 1977 73.760 69.302 46.732



1) Termasuk sertifikat deposito antar bank dan meliputi sertifikat deposito Bank Ekspor Impor Indonesia yang tidak terperinci jumlah penjualan dan pelunasan-nya sampai dengan Desember 1975 serta Bank Rakyat Indonesia yang tidak terperinci jumlah penjualan dan pelunasannya sejak Oktober 1975.

230

T A B E L I I I - 1 8 POSISI SERTIFIKAT DEPOSITO BANK-BANK

1971 (September), 1973/74 - 1978/79( dalam jutaan rupiah )

AkhirTahun/Bulan

Bank-Bank Bank-BankPemerintah 1) Asing2) Jumlah

1971 (September) 472 1.767 2.2391973 23.381 8.354 31.7351973/74 48.608 8.145 56.7531974 64.732 8.221 72.9531974/75 70.056 9.475 79.5311975 71.117 10.691 81.8081975/76 70.020 24.373 94.3931976 24.883 18.915 43.7981976/77

J u n i 51.893 20.101 71.994September 38.126 20.486 58.612Desember 24.883 18.915 43.798M a r e t 14.540 32.192 46.732

1977/78 J u n i 14.306 33.314 47.620

September 19.795 20.025 39.820Desember 20.802 31.407 52.209M a r e t 13.686 43.972 57.658

1978/79A p r i l 13.678 41.688 55.366

M a i 13.068 43.602 56.670J u n i 12.445 48.253 60.698J u I i 12.159 46.875 59.034Agustus 11.386 48.327 59.713September 11.479 48.614 60.093Oktober 11.814 41.511 53.325Nopember 11.939 41.190 53.129Desember 14.134 32.986 47.120Januari 15.174 18.504 33.678Pebruari 13.262 14.118 27.380M a r e t 15.677 14.155 29.832

1) Bank Bumi Daya, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara dan Bank Rakyat Indonesia.

2) Citi Bank, American Express International Banking Corporation, Algemene Bank Nederland, Bangkok Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, The Chase Manhattan Bank N.A. dan Bank of Tokyo.

231

terciptanya stabilitas ekonomi, pemupukan tabungan dan pengerahan dana masyarakat serta pemberian kredit yang lebih terarah.

Di dalam pengembangan lembaga-lembaga perbankan, usaha yang dilakukan terutama ditekankan pada pemulihan dan pemupukan ke -percayaan masyarakat terhadap perbankan yang menghendaki adanya jaminan keamanan dan efisiensi dalam penggunaan dana-dana masya -rakat serta pelayanan lalu lintas pembayaran secara cepat dan efisien. Perhatian diberikan juga terhadap perluasan pemberian jasa-jasa bank secara geografis serta peningkatan peranan bank dalam usaha pem -binaan golongan ekonomi lemah. Kebijaksanaan pengembangan lem-baga perbankan tersebut selama Repelita II dilakukan antara lain melalui pembinaan tingkat kesehatan bank, pemberian dorongan ke-pada bank-bank swasta nasional untuk melakukan penggabungan usaha (merger), pemberian bantuan likwiditas oleh Bank Indonesia serta penetapan peraturan-peraturan mengenai operasi perbankan ter -masuk persyaratan dan perizinan untuk beroperasi sebagai bank devisa dan pembukaan kantor-kantor cabang bank. Selanjutnya bank-bank umum juga diharuskan untuk mengumumkan neracanya di dalam surat-surat kabar dan loket-loket yang banyak dikunjungi oleh publik. Pengumuman neraca dan perhitungan laba/rugi oleh bank-bank tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai keadaan keuangan bank.

Bank-bank swasta nasional dianjurkan mulai tahun 1971/72 untuk melakukan penggabungan usaha dengan mendapatkan fasilitas perpajakan yang telah diperpanjang beberapa kali. Dalam tahun 1977/78 telah disediakan pula fasilitas kredit likwiditas yang lebih besar bagi bank-bank yang melakukan penggabungan usaha serta ke-sempatan untuk memilih tempat kedudukan dan pembukaan kantor-kantor cabang. Oleh karena ternyata masih banyak minat dari bank-bank swasta nasional yang ingin melakukan penggabungan usaha maka telah diperpanjang lagi fasilitas perpajakan sampai akhir Maret 1980.

Pembinaan usaha pribumi serta pemilikan pribumi atas bank- bank swasta nasional juga telah didorong dengan memberikan kredit likwiditas yang lebih besar kepada bank-bank yang dimiliki pribumi dan yang telah membina usaha pribumi dibandingkan dengan jumlah

232

yang diberikan kepada bank-bank non-pribumi dan yang belum mem-bina usaha pribumi.

Dalam usaha meringankan beban dana perbankan serta memberi -kan kesempatan kepada bank-bank untuk memperbesar aktivanya yang menghasilkan maka sejak 1 Januari 1978 besarnya likwiditas minimum yang wajib dipelihara oleh bank-bank baik dalam rupiah maupun valuta asing yang semula ditetapkan sebesar 30% diturunkan menjadi 15% dari kewajiban yang dapat dibayar. Dengan penurunan tersebut diharapkan bank-bank dapat berusaha dengan lebih menguntungkan sehingga kelangsungan usahanya lebih terjamin.

Selama Repelita II jumlah bank umum telah berkurang dari 123 pada akhir Maret 1974 menjadi 94 bank pada akhir Maret 1979 sedang-kan jumlah kantor bertambah dari 888 menjadi 982 kantor. Jumlah bank umum sebanyak 94 bank tersebut meliputi 5 bank Pemerintah, 78 bank swasta nasional. 10 bank swasta asing dan 1 bank swasta cam-puran. Penurunan jumlah bank umum tersebut disebabkan oleh kare - na penggabungan usaha (merger) di kalangan bank-bank umum swasta nasional di samping adanya pencabutan izin usaha beberapa bank. Jumlah bank yang melakukan penggabungan usaha selama Repelita II tercatat sebanyak 29 bank. Dengan adanya penggabungan usaha tersebut serta pencabutan izin usaha beberapa bank swasta nasional maka jumlah bank-bank tersebut telah jauh berkurang dari 107 pada akhir Maret 1974 menjadi 78 bank pada akhir Maret 1979. Penam-bahan jumlah kantor di samping mencerminkan perkembangan usaha perbankan juga berkaitan erat dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk memperluas penyebaran jasa-jasa bank di seluruh tanah air.

Jumlah Bank Pembangunan selama Repelita II tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebanyak 28 bank yang terdiri atas 1 bank Pem -bangunan Pemerintah, 1 bank tabungan swasta dan 26 bank pemba-ngunan daerah. Jumlah kantornya bertambah dari 117 kantor pada akhir Maret 1974 menjadi 156 pada akhir Maret 1979. Pertambahan tersebut mencerminkan perluasan kegiatan dari usaha bank-bank pem-bangunan.

233

Bank Tabungan dan jumlah kantor-kantornya telah berkurang menjadi 5 bank dan 12 kantor pada akhir Maret 1979 dibandingkan ,dengan 10 bank dan 17 kantor pada akhir Maret 1974. Selama Repelita II terjadi penutupan 4 bank tabungan swasta karena tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Pokok Perbankan tahun 1967 serta adanya penggabungan usaha dari 2 bank dengan bank- bank umum.

Jumlah bank perkreditan rakyat yang terdiri dari bank-bank desa, lumbung desa dan bank pasar telah menurun dari sebanyak 5.872 buah pada akhir Maret 1974 menjadi 5.870 buah pada akhir Maret 1979.

Jumlah bank asing yang diizinkan beroperasi di Indonesia sejak tahun 1969 sampai dengan akhir Repelita II masih tetap dibatasi se -banyak 10 bank dan 1 buah bank campuran. Pembatasan ini dimaksud -kan untuk melindungi bank-bank nasional dari persaingan yang terlalu tajam dari bank-bank asing tersebut. Mulai Pebruari 1974 Bank Indo -nesia juga telah menetapkan persyaratan kerja sama dengan bank-bank nasional bagi bank-bank asing yang melakukan kegiatan usahanya di luar Jakarta.

Selama Repelita II jumlah bank devisa telah berkembang menjadi 9 buah sampai dengan akhir Maret 1979. Bank-bank tersebut merupakan bank-bank swasta nasional yang telah ditunjuk sebagai bank devisa. Dalam rangka mendorong pengembangan pasar modal serta pengusaha golongan ekonomi lemah, pada tahun 1977/78 ditetapkan syarat-syarat untuk penunjukan sebagai bank devisa yang mengharuskan bahwa sekurang-kurangnya 50% dari sahamnya dimiliki oleh pribumi, serta bersedia menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui bursa dan telah melakukan penggabungan usaha di samping memenuhi persyaratan kesehatan bank. Selanjutnya telah dikeluarkan pula ketentuan baru tentang pembukaan cabang yang dikaitkan dengan tingkat kesehatan dan penggabungan usaha.

Dalam rangka mendorong perkembangan lembaga-lembaga ke -uangan bukan bank dan melindungi kepentingan masyarakat, dalam tahun 1974/75 telah ditetapkan bahwa penawaran efek-efek kepada

234

masyarakat melalui bursa harus dilakukan dengan perantaraan lem-baga keuangan bukan bank. Lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang telah didirikan hingga saat ini berbentuk sebagai lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (investment finance corporation) atau sebagai lembaga pembiayaan pembangunan (development finance corporation). Kebijaksanaan di bidang pengem -bangan lembaga-lembaga keuangan bukan bank bertujuan untuk menghimpun dana-dana pembangunan dari masyarakat untuk selan-jutnya disalurkan kepada dunia usaha melalui pasar uang dan modal. Guna membantu lembaga keuangan bukan bank untuk meningkatkan perdagangan surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan pribumi, perusahaan nasional non-pribumi maupun asing maka Bank Indonesia sejak bulan April 1978 telah memberikan fasilitas diskonto ulang. Lembaga keuangan bukan bank diperkenankan mendiskonto ulangkan surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh ketiga jenis per -usahaan tersebut di atas. Untuk lebih membantu perusahaan pribumi maka alas surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan ter -sebut diberikan nilai-tunai yang lebih besar dibandingkan dengan surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan nasional non-pribumi maupun asing. Besarnya nilai tunai tersebut adalah 100% untuk perusahaan pribumi sedangkan untuk perusahaan nasional non-pribumi dan asing masing-masing hanya sebesar 70% dan 20%.

Sampai dengan akhir tahun 1978/79 jumlah lembaga keuangan bukan bank meliputi 12 buah dengan perubahan status untuk PT Ba- hana dari lembaga keuangan jenis investasi menjadi jenis pembangunan, sehingga lembaga keuangan jenis investasi (investment finance corporation) menjadi 9 buah, sedangkan lembaga keuangan jenis pemba-ngunan (development finance corporation) menjadi 3 buah. Adapun perkembangan kegiatan lembaga keuangan bukan bank hingga saat ini terus meningkat, seperti tampak dari jumlah dana yang berhasil dipupuk dan dari segi penanaman modal. Jumlah dana dan penanaman modal yang berhasil dibina oleh lembaga-lembaga keuangan hingga akhir Maret 1979 masing-masing mencapai Rp 183 milyar dan Rp 179 milyar.

235

Dalam rangka usaha untuk mengembangkan pengusaha golongan ekonomi lemah, beberapa lembaga keuangan bukan bank yang khusus telah dikembangkan dan ditingkatkan peranannya selama Repelita II. Lembaga-lembaga keuangan tersebut meliputi PT Bahana, PT Askrin-do, dan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi.

PT Bahana merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mem-bantu permodalan dan manajemen perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang berbentuk perseroan terbatas. Untuk mencapai tujuan tersebut PT Bahana mengadakan kerja sama dengan bank-bank Peme-rintah dan dengan perusahaan asing. Sejak didirikannya pada tahun 1973 sampai dengan akhir Maret 1979, PT Bahana telah melakukan penanaman modal sebesar Rp 3.432,5 juta. Penanaman modal tersebut sebagian besar berbentuk surat-surat berharga yang terutama terdiri dari saham-saham.

Untuk membantu golongan pengusaha kecil di dalam mendapatkan kredit perbankan, pada tahun 1971 oleh Pemerintah bersama Bank In -donesia telah didirikan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT ASKRIN-DO). PT ASKRINDO bertugas memberikan jaminan atas kredit-kredit yang diberikan bank kepada perusahaan-perusahaan kecil dan pengu-saha golongan ekonomi lemah. Besarnya jaminan yang dibayar oleh PT ASKRINDO adalah 75% dari seluruh pinjaman dengan premi sebesar 3% setahun. Sejak didirikannya dalam tahun 1971 hingga akhir Maret 1974 jumlah kredit yang dijamin oleh PT ASKRINDO baru ter -catat sebesar Rp 5,6 milyar. Tetapi sampai dengan akhir Maret 1979 keseluruhan kredit yang dijamin oleh PT ASKRINDO telah meningkat menjadi Rp 442,8 milyar.

Tujuan didirikannya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) dalam tahun 1970 adalah untuk memberikan jaminan terhadap kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia kepada koperasi-koperasi. Apabila pada tahun 1974/75 jaminan kredit koperasi yang dikeluarkan oleh LJKK meliputi Rp 5.559,9 juta, maka pada akhir Maret 1976 jumlah jaminan kredit telah berkembang menjadi Rp 15.304,9 juta. Jumlah jaminan kredit koperasi tersebut kemudian meningkat lagi

236

menjadi Rp 20.509,9 juta dan Rp 21.956,1 juta masing-masing pada akhir tahun 1977/78 dan 1978/79.

Pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga keuangan bukan bank juga dimaksudkan untuk mendorong pengembangan pasar uang dan modal di Indonesia. Di samping itu dalam rangka pembinaan pasar uang dan pasar modal ke arah yang lebih baik maka sejak tahun 1974 telah dirintis pembentukan pasar uang antar bank. Pembentu - kan pasar uang ini terutama dimaksudkan untuk mempermudah bank-bank yang kekurangan dana akibat perhitungan clearing untuk meminjam dana kepada bank-bank yang kelebihan dana. Kegiatan pasar uang antar bank yang sampai saat ini baru terdapat di Jakarta menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Perkembangan tersebut ter -cermin pada jumlah transaksi yang dilakukan di pasar uang tersebut. Jumlah transaksi rata-rata bulanan yang pada tahun 1974/75 sebesar Rp 39 milyar telah meningkat menjadi Rp 144 milyar pada tahun 1978/79.

Selama Repelita II juga telah dilakukan usaha-usaha untuk meng-giatkan kembali pasar modal di Indonesia. Usaha-usaha untuk lebih meningkatkan kegiatan pasar modal tersebut tercermin pada penam-bahan jumlah lembaga keuangan bukan bank hingga menjadi 12 buah dan Peraturan Pemerintah tentang tata cara penawaran efek di pasar modal serta Keputusan Pemerintah pada bulan Desember 1976 tentang pembentukan PT Danareksa, pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) serta penyempurnaan Badan pembina Pasar Modal . Dari usaha-usaha tersebut maka pada tanggal 10 Agustus 1977 pasar modal dinyatakan aktif kembali dengan penawaran saham perta -ma oleh PT Semen Cibinong sebanyak 178.750 lembar saham.

PT Danareksa yang didirikan pada akhir Desember 1976 mem-punyai tugas untuk memecah saham-saham yang dikeluarkan oleh per -usahaan-perusahaan menjadi sertifikat saham dengan nilai nominal yang lebih kecil sehingga terjangkau oleh penanam modal kecil dalam rangka pemerataan pendapatan melalui pemilikan saham yang lebih luas.

Sebagai kegiatan pertamanya, PT Danareksa telah membeli 150.000 lembar saham dari 178.750 saham PT Semen Cibinong yang

237

ditawarkan di pasar modal. Dari jumlah yang dibeli tersebut PT Dana-reksa telah mengeluarkan 148.200 lembar sertifikat dengan nilai nomi-nal Rp 10.000,— per lembar saham. Penjualan sertifikat-sertifikat terse-but oleh PT Danareksa dilaksanakan dengan cara menyalurkannya me-lalui bank-bank Pemerintah di seluruh Indonesia. Sejak bulan Agustus 1977 sampai akhir Maret 1979 PT Danareksa telah melakukan penju-alan dan pembelian kembali sertifikat saham masing-masing sebesar 191.350 lembar dan 48.874 lembar sehingga jumlah sertifikat yang ber -edar dalam masyarakat pada akhir Maret 1979 adalah sebanyak 142.476 lembar. Perkembangan kurs-nya memperlihatkan kecenderung-an meningkat dengan kurs terendah sebesar Rp 10.000,— pada bulan Agustus 1977 dan kurs tertinggi sebesar Rp 12.450,— pada bulan Maret 1979.

Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) antara lain bertugas untuk mengendalikan dan menyelenggarakan bursa pasar modal, melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat melalui bursa, serta mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui, pasar modal. Dalam usia hanya beberapa bulan Ba-dan tersebut telah melakukan penilaian terhadap PT Semen Cibinong sehingga perusahaan tersebut dapat memasarkan sahamnya di bursa pada bulan Agustus 1977. Dalam tahun 1978 BAPEPAM telah mela -kukan pula penilaian terhadap 3 perusahaan yang akan menawarkan saham-sahamnya di pasar modal. Dengan keluarnya kebijaksanaan de-valuasi mata uang rupiah pada tanggal 15 Nopember 1978 maka pema -saran saham-saham ketiga perusahaan tersebut menjadi tertunda, kare -na atas aktiva perusahaan-perusahaan harus dilakukan penilaian kem -bali.

Badan Pembina Pasar Modal bertugas untuk memberikan pedo-man kepada Badan Pelaksana Pasar Modal mengenai arah pelaksanaan pasar modal. Pada tahun 1978/79, keanggotaan Badan Pembina telah disempurnakan lagi sehingga meliputi juga Menteri/Sekretaris Negara dan Menteri Perindustrian. Dengan penambahan ini keanggotaan Ba dan sekarang menjadi 8 orang yang terdiri Menteri Keuangan, Men - teri Negara PAN, Menteri Perdagangan, Menteri/Sekretaris Negara,

238

Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Gubernur Bank Sentral.

Kebijaksanaan lainnya dalam rangka pengembangan kegiatan pasar modal adalah dikeluarkannya beberapa peraturan dalam tahun, 1978/79 antara lain mengenai pembebasan pajak atas kenaikan nilai. saham akibat penilaian kembali aktiva tetap, pembatasan pemberian. imbalan kepada penjamin emisi dan penegasan tentang jenis efek yang dapat diperjual belikan di luar bursa. Di samping itu bagi perusahaan yang menjual saham-sahamnya di pasar modal diberikan keringanan beban pajak perseroan.

Sektor perasuransian di Indonesia dapat digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu asuransi sosial, asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Perkembangan kegiatan di bidang perasuransian pada dasarnya berka -itan erat dengan pengembangan dunia usaha dan kesejahteraan masya-rakat. Di samping itu sektor perasuransian juga mempunyai peranan sebagai sarana penggerak modal masyarakat ke arah pembiayaan pem-bangunan.

Pembidangan asuransi sosial juga telah dilakukan di mana dite -tapkan bahwa Perum Taspen menangani angkatan bersenjata, Perum A.K. Jasa Raharja menangani asuransi kecelakaan lalu lintas, Asuransi Kesehatan menangani asuransi pegawai negeri dan Perum Astek me-nangani asuransi tenaga kerja perusahaan. Khususnya dalam program. Astek tercakup pula program asuransi kesehatan kerja dan tabungan hari tua.

Selanjutnya usaha asuransi jiwa berperan sebagai satu Wahana un-tuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bertalian dengan kematian, bea siswa dan pensiun.

Sampai dengan akhir tahun 1978/79 jumlah perusahaan di bidang asuransi jiwa ada 12 perusahaan, di mana satu di antaranya adalah milik negara yaitu PT Asuransi Jiwasraya, sedangkan sisanya sebanyak 11 perusahaan adalah milik swasta nasional.

Jenis perusahaan yang bergerak di bidang asuransi kerugian me-liputi asuransi kerugian nasional dan asuransi kerugian asing. Dalam

239

tahun 1974 telah ditetapkan peraturan tentang pembinaan sektor asu -ransi nasional, di mana dianjurkan kepada perusahaan asuransi kerugi -an asing untuk membentuk kerjasama patungan dengan perusahaan asuransi kerugian nasional. Jumlah perusahaan asuransi kerugian hing-ga saat ini meliputi 1 perusahaan milik negara, 3 perusahaan reasuransi, 39 perusahaan swasta nasional dan 12 perusahaan asuransi kerugian asing. Dari 12 perusahaan asuransi kerugian asing, 11 perusahaan telah merupakan perusahaan asuransi patungan. Pada bulan Juli 1974 dike -luarkan ketentuan tentang keharusan untuk meningkatkan modal setor perusahaan secara bertahap. Ketentuan modal setor tersebut pada akhir Maret 1979 telah ditingkatkan menjadi minimum Rp 500 juta bagi pendirian perusahaan asuransi kerugian baru.

Selama periode Repelita II jumlah dana asuransi yang diinvesta -sikan secara keseluruhan telah mengalami peningkatan, yaitu dari Rp 15.812 juta pada akhir Desember 1973 menjadi Rp 162.752 juta pada akhir Desember 1978.

240

PERKEMBANGAN HARGA, JUMLAH UANG … · Web view220 GRAFIK III - 6 PERKEMBANGAN PERSETUJUAN DAN...

Documents

Transcript of PERKEMBANGAN HARGA, JUMLAH UANG … · Web view220 GRAFIK III - 6 PERKEMBANGAN PERSETUJUAN DAN...