PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR · anak balita kurang gizi 1 Cakupan Balita gizi...

1

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya akses dan

mutu pelayanan kesehatan

1 Angka Kematian Ibu (AKI) 118 per 100.000 kelahiran hidup

2 Angka Kematian Bayi (AKB) 13,4 per 1000 kelahiran hidup

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

100%

4 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

15%

5 Persentase masyarakat miskin yang terlayani (tercover) jaminan pelayanan kesehatan (semua jaminan kesehatan)

100%

2 Meningkatnya Usia Harapan Hidup

1 Angka Harapan Hidup 72,09 tahun

3 Menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi

1 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

100%

4 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan

1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

• Jenjang SD/MI • Jenjang SMP/MTs • Jenjang SMA/SMK/MA

99,5% 99,1% 55,25%

2 Angka Partisipasi Murni (APM)


91,23% 82,35% 42,12%

3 Angka Kelulusan (AL)

• Jenjang SD/MI • Jenjang SMP/MTs

100% 100%

2


(1) (2) (3) (4) • Jenjang SMA/SMK/MA 100%

4 Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik

80%

5 Berkurangnya angka buta huruf

1 Angka Melek Huruf 91,98

6 Meningkatnya kualitas dan produktivitas kerja

1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

63%

7 Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja

1 Persentase tenaga kerja yang ikut Jamsostek

27%

2 Persentase perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kabupaten

51%

8 Tersedianya infrastruktur Jalan dan jembatan, transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

1 Persentase panjang jalan Kabupaten yang kondisinya baik

75%

2 Persentase jembatan yang kondisinya baik

84%

3 Persentase saluran drainase di jalan Kabupaten yang berfungsi baik

84%

4 Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang dilengkapi PJU

15%

5 Persentase terpenuhinya rambu lalin di jalan kabupaten

60%

9 Tersedianya infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai untuk peningkatan produksi dan pemasaran produk

1 Cakupan pemenuhan jaringan irigasi sekunder

90%

2 Persentase panjang jalan lingkungan yang kondisinya baik

68%

3 Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi baik

75%

10 Tersedianya infrastruktur 1 Akses Rumah Tangga terhadap 75%

3


(1) (2) (3) (4) kesehatan yang makin luas jangkauannya

sanitasi dasar

11 Tersedianya infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar

1 Ruang kelas yang kondisinya baik


89% 93% 95%

12 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman

1 Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih

60%

13 Meningkatnya kualitas objek dan sarana pariwisata

1 Persentase peningkatan kunjungan wisata

3,5%

2 Persentase PAD sektor Pariwisata terhadap seluruh PAD Kabupaten Blitar

1,1%

14 Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

1 Persentase keluarga miskin 39,34%

15 Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau

1 Persentase ketersediaan bahan pangan

100%

16 Meningkatnya daya beli dan ketahanan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal

1 Persentase produksi perikanan tangkap

14,38%

2 Persentase produksi ikan budidaya

85,61%

3 Persentase sumbangan PDRB dari sektor Pertanian terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar

43,23%

4 Persentase Peningkatan produksi padi

3%

4


(1) (2) (3) (4) 5 Produksi Daging 43.966 ton

6 Produksi Telor 143.761 ton

7 Produksi Susu 45.310 ton

8 Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar

0,65%

9 Jumlah Industri (IKM) yang dibina

45

10 Persentase sumbangan PDRB dari sektor Industri terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar

2,7%

11 Omset produk unggulan Daerah 39.656.374.000 IDR

17 Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing

1 Persentase peningkatan koperasi yang mendapatkan penilaian baik

79,14%

2 Persentase UMKM tangguh dan UMKM mandiri

98%

18 Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja

1 Persentase peningkatan PMDN di daerah

100%

19 Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi

1 Pertumbuhan Kelompok Tani 94,64%

2 Persentase Unit Usaha Gapoktan di tingkat Desa, yang dibentuk

100%

3 Jumlah BUM Desa yang dikembangkan di pedesaan

101

20 Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada

1 Persentase Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial

80%

5


(1) (2) (3) (4) Tuhan Yang Maha Esa Pembangunan Tempat Ibadah

21 Berkembangnya penerapan nilai budaya dalam rangka peningkatan modal sosial

1 Persentase grup kesenian/ kebudayaan yang dibina

90%

22 Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas

1 Persentase penanganan kasus pelanggaran perda pada tahun ybs

100%

2 Rasio jumlah satpol pp per 10.000 penduduk

2

3 Persentase Perkara yang ditangani dalam setahun

100%

23 Pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan

1 Persentase perusahaan yang memilliki Dokumen (HO, UKL/UPL, AMDAL) dan Ijin Lingkungan

100%

24 Mencegah meluasnya areal lahan kritis

1 Luas lahan kritis 3,5%

25 Meningkatnya profesionalisme birokrasi

1 Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)

100%

2 Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten

70%

3 Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan oleh SKPD

70%

4 Persentase Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai kewenangan)

100%

5 Persentase kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan

80%

6


(1) (2) (3) (4) 6 Persentase penyelesaian Tindak

Lanjut temuan audit 100%

7 Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

8 Ketepatan waktu penyelesaian ijin usaha sesuai SOP

100%

9 Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang miliki tata kearsipan yang baik

5%

10 Persentase realisasi penerimaan PAD

100%

11 Persentase peningkatan penerimaan PAD

5%

26 Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur

1 Persentase Pelayanan administrasi persuratan di tingkat Sekretariat Daerah

100%

2 Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana aparatur

100%

3 Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat

100%

4 Persentase pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan

100%

27 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien

1 Persentase Kegiatan yang di muat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD)

80%

2 Persentase SKPD yang memiliki 100%

7


(1) (2) (3) (4) Renstra dengan baik

28 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1 Persentase layanan publik yang menggunakan Teknologi Informasi (TI)

80%

2 Persentase masalah pertanahan yang difasilitasi

80%

3 Persentase lokasi rawan bencana yang telah di pasang rambu-rambu

13%

4 Jumlah Press Release yang diadakan dalam rangka pelayanan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel

197

5 Persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan

11%

29 Menguatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik

1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif, dan lembaga pemerintah

86,14%

NO PROGRAM ANGGARAN 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 58.829.095.670 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 37.993.831.594 3 Peningkatan disiplin aparatur Rp 3.950.737.250 4 Fasilitasi pindah/purna tugas PNS Rp 57.354.000 5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 15.201.115.750

6 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp 1.104.181.553

7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rp 2.365.301.940 8 Peningkatan Pelayanan Perijinan Rp 550.321.650 9 Pembinaan Lingkungan Sosial Rp 300.000.000

10 Pelayanan Kontrasepsi Rp 72.598.500 11 Kesehatan Reproduksi Remaja Rp 154.732.000 12 Keluarga Berencana Rp 1.429.349.800

8

13 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Rp 275.853.000

14 Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 2.737.824.501 15 Pembangunan jalan dan jembatan Rp 12.027.819.000 16 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Rp 29.485.000

17 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Rp 335.500.000

18 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Rp 119.430.000

19 Penataan Administrasi Kependudukan Rp 667.608.000

20 Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Rp 15.000.000

21 Pendidikan Anak Usia Dini Rp 374.706.000

22 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rp 210.461.600

23 Pengembangan data/informasi Rp 564.411.000

24 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp 2.326.351.000

25 Pengembangan Nilai Budaya Rp 480.150.000 26 Pengembangan pemasaran pariwisata Rp 243.550.000 27 Program pengembangan wilayah transmigrasi Rp 65.200.000 28 Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Rp 22.280.000

29 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rp 13.588.769.750

30 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Rp 767.200.000

31 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 860.500.000

32 Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 1.883.094.000

33 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp 224.760.500

34 Perencanaan Tata Ruang Rp 1.573.870.000

35 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Rp 149.030.000

36 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp 1.094.736.000 37 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rp 3.220.761.200 38 Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp 1.582.232.000 39 Pengembangan destinasi pariwisata Rp 8.434.733.000

40 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Rp 127.688.200

41 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp 1.022.785.550

42 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp 1.932.048.954

43 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 925.000.000

44 Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Rp 27.135.427.300

9

45 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rp 3.380.752.000

46 Peningkatan peran serta kepemudaan Rp 104.500.000

47 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Rp 20.000.000

48 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp 326.511.934

49 Rehabilitasi hutan dan lahan Rp 2.441.281.500 50 Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 47.396.013.145,50 51 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp 26.919.418.411 52 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Rp 24.000.000 53 Peningkatan pelayanan angkutan Rp 1.636.450.704

54 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Rp 9.464.381.828

55 Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp 139.118.750

56 Partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Rp 100.628.800

57 Pendidikan Menengah Rp 15.977.288.934 58 Pengawasan Obat dan Makanan Rp 96.952.550 59 Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 700.000.000

60 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Rp 254.165.000

61 Pengembangan wawasan kebangsaan Rp 1.934.670.000 62 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp 88.600.000

63 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Rp 10.733.659.900

64 Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Rp 28.674.000

65 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Rp 315.000.100

66 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Rp 346.417.100

67 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp 1.391.800.000

68 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp 389.000.000

69 Transmigrasi regional Rp 107.000.000 70 Pembinaan Lingkungan Sosial Rp 4.725.000.000 71 Pengembangan dan Pengendalian BUMD Rp 52.734.000 72 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Rp 561.600.000

73 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Rp 497.062.700

74 Pembinaan para penyandang disabilitas dan trauma Rp 192.380.000

75 Pendidikan Non Formal Rp 634.599.500 76 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Rp 2.110.768.000

77 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp 600.000.000

10

78 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp 258.500.000 79 Peningkatan kualitas pelayanan informasi Rp 59.635.000

80 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Rp 1.441.341.000

81 Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Rp 112.322.000

82 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rp 57.834.927.750

83 Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Rp 5.623.808.000

84 Pembinaan panti asuhan /panti jompo Rp 288.635.000 85 Pengembangan sentra-sentra industri potensial Rp 221.515.000 86 Pembinaan pedagang kakilima dan asongan Rp 2.900.000

87 Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Rp 50.000.000

88 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Rp 1.437.529.750

89 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Rp 121.125.000

90 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp 622.900.000

91 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan Rp 854.116.700

92 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 2.187.276.804

93 Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Rp 694.449.000

94 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp 689.200.000

95 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Rp 107.685.000

96 Pengelolaan Pasar Daerah Rp 3.367.907.220 97 Pengembangan budidaya perikanan Rp 4.311.180.330

98 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Rp 330.675.000

99 Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Rp 413.528.750

100 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 7.041.395.375

101 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Rp 22.370.000

102 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Rp 2.831.087.400

103 Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 942.405.350 104 Perencanaan dan pengembangan hutan Rp 18.000.000

105 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 1.729.143.000

106 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 209.519.775

107 Pendidikan politik masyarakat Rp 2.296.325.000 108 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Rp 1.306.201.900

11

Media Massa 109 Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 900.000.000 110 Pengembangan perikanan tangkap Rp 63.145.500 111 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Rp 191.679.186

112 Peningkatan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS termasuk PMS Rp 35.245.000

113 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Rp 597.410.000

114 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Rp 11.812.082.700 115 Perencanaan pembangunan daerah Rp 2.705.187.450 116 Tanggap darurat jalan dan jembatan Rp 1.575.000.000 117 Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 1.553.558.590

118 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Rp 207.220.000

119 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp 1.692.552.500

120 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Rp 554.126.500

121 Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Rp 48.710.000 122 Pengembangan Usaha Koperasi Rp 214.515.000

123 Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan Rp 678.375.000

124 Peningkatan produksi hasil peternakan Rp 847.185.000 125 Perencanaan pembangunan ekonomi Rp 1.118.002.200 126 Kedaruratan dan logistik Rp 317.250.000 127 Kerjasama Informasi dengan Mas media Rp 317.688.000 128 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Rp 628.000.000

129 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Rp 312.555.000

130 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Rp 364.880.000

131 Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rp 57.075.725.670

132 Perencanaan sosial dan budaya Rp 1.467.800.000 133 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 788.521.200

134 Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Rp 676.845.000

135 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Rp 385.080.000

136 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rp 64.643.347.400

137 Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Rp 1.798.210.000

138 Perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Rp 2.275.960.000

139 Rehabilitasi dan rekonstruksi Rp 14.714.052.000

140 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Rp 6.639.511.000

12

141 Pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Rp 56.653.500

142 Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Rp 39.286.000

143 Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp 202.075.000

144 Peningkatan Kualitas Bahan Baku Rp 3.190.485.000 145 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Rp 26.454.441.122

146 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SPM Bidang Lingkungan Hidup Rp 9.650.000

147 Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp 2.930.936.500 148 Penelitan dan Pengembangan Rp 1.908.874.950

149 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Rp 44.733.278.911

150 Pengembangan Usaha Dan Lembaga Perdagangan Rp 373.755.000

151 Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Rp 31.749.429.080

152 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Rp 1.025.000.000

153 Penataan Daerah Otonomi Baru Rp 1.408.978.000

154 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rp 2.223.365.000

154 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 814.921.500

155 Pengendalian Banjir Rp 10.000.000.000

156 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp 17.607.500.000

157 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 3.094.309.960 158 Pembangunan infrastruktur perdesaan Rp 88.311.399.400 159 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia Rp 95.825.000 160 Pengembangan Data/Informasi Rp 187.905.000 161 Pembangunan Gedung Perkatoran Rp 17.896.692.500

162 Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp 46.594.500

163 Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Pusat Rp 194.270.000 164 Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah Rp 1.887.759.000 165 Pengembangan Data/Informasi Pegawai Rp 208.684.727

166 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pada BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Rp 31.175.000.000

167 Peningkatan Efektifitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Rp 1.601.720.000

168 Peningkatan Sumber Daya Alam Rp 702.247.000 169 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 21.717.500 170 Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Rp 250.000.000

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR · anak balita kurang gizi 1 Cakupan Balita gizi...

Documents

Transcript of PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR · anak balita kurang gizi 1 Cakupan Balita gizi...