PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.id BPMD DAN PEMDES... · Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan...
-
Upload
phamkhuong -
Category
Documents
-
view
235 -
download
1
Transcript of PERJANJIAN KINERJA - badungkab.go.id BPMD DAN PEMDES... · Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan...
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa
REVIEW
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2015
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALAJALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI TELP :
0361- 9009257 Kode Pos 80351
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Anak Agung Gde Agung
Jabatan : Bupati Badung
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Bupati Badung
Anak Agung Gde Agung
Mangupura, 16 Pebruari2015
Pihak Pertama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina Utama Muda. NIP. 19600304 198503 1 013.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokuman pernyataan kinerja/
kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Badung. Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan
Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun
2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada rencana
Strategis (Renstra) Badan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015.
Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator
kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung pada tahun 2015. Diharapkan
Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Badung ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan
pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
A. Tugas Pokok dan Fungsi :
1. Menyusun program/rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desaberdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang
baik dan saling mendukung;
3. Menilai pelaksanaan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai
dengan dan ketentuan yang berlaku;
4. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan
dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;
5. Menyusun pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
6. Memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasinya guna mengetahui
permasalahannya;
7. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier;
8. Mengawasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan
Masyarakat, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Ketahanan
Masyarakat dan Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan;
9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-
langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
10. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan
yang berlaku;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
B. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan
masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
di Kabupaten Badung dalam rangka meningkatkan kwalitas pelayanan public dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten
Badung.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Badung antara lain
adalah sebagai berikut:
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat terdiri dari:
-Sub.Bag Program.
-Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian.
-Sub.Bag Keuangan.
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
-Sub.Bid.Bantuan Pembangunan dan Swadaya
Masyarakat.
-Sub.Bid Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
-Sub.Bid .Aparatur Pemerintahan Desa dan
Kelurahan.
-Sub.Bid Kelembagaan Desa dan Kelurahan.
e. Bidang Ketahanan Masyarakat Terdiri dari:
-Sub.Bid.Pengembangan SDM Desa/Kelurahan.
-Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan.
f. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan terdiri dari:
-Sub.Bid Pembinaan Desa /Kelurahan.
-Sub.Bid Unit Kerja Daerah Pembangunan.
Tujuan Penetapan Kinerja
a. Untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
c. Untuk menilai keberhasilan organisasi.
BAB II
PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan
nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah
dengan melibatkan masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten
Badung Tahun 2010 s/d 2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang
disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan pembangunan
jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan
kegiatan daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang
diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang
terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara
bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.
SASARAN STRATEGISRPJMD :
1. Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat dimana sektor
lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha dan daya saing SDM
masyarakat Badung;
2. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin
maupun cacat dan penyandang sosial lainnya untuk dapat memanfaatkan
sumber-sumber usaha produktif secara terbuka;
3. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang
bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel yang
dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap;
sistem manajemen partisipatif yang legitimate dan keterlibatan masyarakat dalam
proses perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan.
B. RENCANA STRATEGIS
2.1. VISI DAN MISI
Visi Badan Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : “ Terwujudnya Otonomi Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Partisipatif“. Visi tersebut mencerminkan apa
yang dicapai memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu
mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen dan mampu menjamin
pembangunan transportasi yang berkesinambungan.
Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang
berkwalitas.
2. Mewujudkan kelembagaan dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat.
3. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan Teknologi
Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.
2.2. TUJUAN DAN SASARAN
Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan
meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran.
Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah :
1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang
berkwalitas;
2. Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan
masyarakat;
3. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan peningkatan pendayagunaan
Teknologi Tepat Guna (TTG) Sesuai kebutuhan masyarakat;
Indikator tujuan :
1. Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban
APBDes;
2. Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM)
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
3. Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan;
4. Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).
SasaranBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kwalitas aparatur Pemerintahan Desa /Kelurahan;
2. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan;
3. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun
desa/kelurahan;
4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi
Tepat Guna (TTG).
C. Indikator Kinerja Utama dan Program
Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung,
pada masing – masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target
kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2015. Indikator kinerja masing – masing
sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung.
Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung berikut target yang ingin dicapai di tahun
2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 1.Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung.
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target
1.
2.
3.
4.
Meningkatnya
kwalitas aparatur
Pemerintahan
Desa/Kelurahan.
Meningkatnya
kwalitas
kelembagaanPemeri
ntahan Desa/Kel
Meningkatnya
partisipasi dan
keswadayaan
masyarakat dalam
membangun
Desa/Kelurahan
Meningkatnya
pengelolaan sumber
daya alam dan
pendayagunaan
Teknologi Tepat
Guna (TTG).
--Persentase tertibnya peren-
canaan, penyusunan dan
pertanggungjawaban APBDes
-Meningkatnya persentase
partisipasi lembaga desa
(BPD, LPM dan KPM) dalam
perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan desa
-Prosentase swadaya murni
Masyarakat dalam membangun
Desa/Kelurahan
- Persentase peningkatan pen-
dapatan kelompok Teknologi
Tepat Guna (TTG).
75%
60%
80 %
20%
Program utama yang mendukung indikator kinerja utama yang akan dijalankan
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung pada tahun 2015 terdiri dari 5 (lima) program 18 ( delapan belas )
kegiatan.Program yang mendukung indikator kinerja sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa.
3. Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan.
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi.
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
D. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung memiliki 5 (lima) program prioritas yang didukung oleh 26 (dua puluh enam)
kegiatan. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah kabupaten Badung dalam
pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa kabupaten Badung tahun 2015 sebesar Rp 4.691.868.225,00 yang bersumber
dari APBD Kabupaten Badung tahun 2015.
BAB III
PENUTUP
Perjanjian Kinerja (PK) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam mewujudkan
manajemen pemerintahan yang efektif, tansparan akuntabel dan berorientasi pada
hasil.Dokumen Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi
dan menjadi dasar evalusai akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran.
Perjanjian Kinerja SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten
Badung Tahun 2010 – 2015 didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung
jawabnya.
KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung
Drs Putu Gede Sridana,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19600304 198503 1 013
Penetapan Kinerja Tahun 2015
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan
Pemerintahan Desa
Tahun Anggaran : 2015
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 Meningkatnya Aparatur
pemerintahan Desa/Kel.
yang mengikuti Bimtek
tatakelola Pemerintahan
Desa/Kel.
1
2
Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang
mengikuti Bimtek Pengelolaan
Keuangan Desa dan Kelurahan.
Persentase Aparatur Desa/Kelurahan
yang mengikuti Bimtek Administrasi
Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
80%
80%
2 Tertibnya perencanaan,
penyusunan dan
pertanggungjawaban
APBDes.
1
2
3
4
5
Jumlah Desa yang menyampaikan
dokumen RPJM Desa;
Jumlah Desa yang menyampaiakan
Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
Desa sesuai dengan RPJM Desa. Jumlah Desa yang menyampaiakan
APBDes yang sesuai RKP Desa
Persentase Desa yang menyampaikan
Dokumen APBDes tepat waktu.
Persentase Desa yang menyampaikan
laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes.
46 Desa
46 Desa
46 Desa
80%
90%
3 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
1 PersentaseDesa/Kel. yang telah memiliki website dan data base
berbasis IT.
80%
4 Terlaksananya Tindak
Lanjut Peraturan Desa
1
2
Jumlah Desa yang memiliki
Peraturan Kepala Desa.
Jumlah Desa yang memiliki
Keputusan Kepala Desa.
46 Desa
46 Desa
5 Meningkatnya peran Lembaga Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan
dalam pembangunan
Desa/Kelurahan
1
2
3
4
Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam
Musrenbang Desa
Persentase Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa yang terbentuk
Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk.
Provinsi Persentase Lembaga Desa dan
Lembaga Kemasyara-katan yang
telah mengikuti Bimtek.
100%
26%
Juara I
6 Meningkatnya peranan
masyarakat dalam pembangunan Desa
1 Persentase swadaya murni masyarakat
dalam pembangunan Desa.
80%
7 Meningkatnya Usaha Mikro
Kecil Menengah di
pedesaan.
1 Persentase pasar yang dikelola dengan
baik.
90%
8 Meningkatnya keterampilan
kelompok masyarakat
melalui penerapan TTG
1
2
Jumlah kelompok Binaan TTG yang
produknya dipamerkan.
Jumlah kelompok masyarakat yang
memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG.
29 kelompok
57 kelompok
9 Tersalurkannya Raskin
(Tepat Sasaran, Tepat
Jumlah, Tepat Harga, Tepat
Mutu, Tepat Waktu dan
Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan
rendah.
1 Persentase penyaluran Raskin kepada
masyarakat berpenghasilan rendah.
100%
Jumlah Anggaran Th. 2015 : Rp. 4.691.868.225,00 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 628.465.400,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 317.650.000,00
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 107.400.000,00
4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp. 68.354.300,00 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Rp. 1.609.568.600,00
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp. 1.672.777.950,00
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp. 170.229.875,00
8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 117.422.100,00
Bupati Badung
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Anak Agung Gde Agung
Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.
Pembina Utama Muda.
NIP. 19600304 198503 1 013.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIS PADA BPMD DAN PEMDES
KABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
KET
SEKRETARIS ESELON IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1
Meningkatnya pelayanan administrasi umum
Persentase Surat masuk yang ditindaklanjuti
100% Kasubag Umum/Kepeg
Non
IKU
2
Berfungsinya barang milik daerah dengan baik
Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik
100% Kasubag Umum/Kepeg
Non IKU
3
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas
100% Kasubag Umum/Kepeg
Non IKU
4
Meningkatnya Pelayanan administrasi Kepegawaian
Jumlah usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu
4 orang Kasubag Umum/Kepeg
Non IKU
Jumlah usulan pensiun yang diajukan tepat waktu
1 orang Kasubag Umum/Kepeg
Non IKU
5
Meningkatnya disiplin pegawai
Persentase kehadiran Pegawai di Kantor
80,78%
Kasubag Umum/Kepeg
Nn IKU
6
Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD
Nilai Akuntabilitas Kinerja
70 Kasubag Program
Non IKU
Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu
4 Kasubag Program
Non IKU
Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu
9 Kasubag Program
Non IKU
Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem e-Sakip Kabupaten Badung Tepat waktu
4 Kasubag Program
Non IKU
7 Meningkatnya kepuasan terhadap Pelayanan SKPD
Nilai SKM
70 Sebagai 14ension14r pada bidang yang melaksanakan pelayanan
Non IKU
NO
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
KET
SEKRETARIS ESELON IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8 Tercipatanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel
Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/Kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas
100% Kasubag Keuangan
Non IKU
Persentase temuan Hasil Pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
0 Kasubag Keuangan
Non IKU
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
2 3 4 5 6 7 1
Persentase Surat masuk yang ditindaklanjuti
2
Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kegiatan:
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/
operasional
APBD
10.900.000
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kegiatan :
Pengadaan perlengkapan
kantor
APBD
38.750.000
Pengadaan peralatan kantor APBD 169.450.00
0
Pemeliharaan gedung kantor APBD 2.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan Dinas/operasional
APBD 75.450.000
Pemeliharaan perlengkapan
kantor
APBD 20.500.000
Pemeliharaan peralatan kantor APBD 11.000.000
3
Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kegiatan
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
APBD
20.000.000
Penyediaan komponen
Instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
APBD 2.000.000
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
APBD 20.000.000
Penyediaan bahan bacaandan
peraturan perundang-
undangan
APBD 16.332.000
Penyediaan makanan dan
minuman
APBD 16.112.000
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
APBD 100.000.00
0
Penyediaan dekorasi APBD 5.000.000
Penyediaan bahan bakar
kendaraan
APBD 220.320.00
0
Penyediaan upacara
keagamaan
APBD 23.300.000
Lomba-lomba olah
raga/kesenian
pada hari-hari bersejarah
APBD 14.993.000
Penyediaan alat tulis kantor APBD 25.000.000
Pelaksanaan upakara
penganyaran ke Pura
Kahyangan Jagat
APBD 30.000.000
4
Jumlah usulan
kenaikan pangkat
yang diselesaikan
H-5 dari waktu
yang ditetapkan
oleh Badan
Kepegawaian
5 Jumlah usulan
17ension yang
diajukan tepat
waktu
6 Persentase
kehadirtan pegwai
di kantor
7 Nilai akuntabilitas kinerja
8 Jumlah dokumen
perencanaan yang
dikirim tepat
waktu
Penyusunan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
APBD
6.000.000
9
Jumlah laporan
yang dikirim tepat
waktu
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan:
Penyusunan laporan capaian
Kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
APBD
86.400.000
10 Jumlah
pelaksanaan input
data capaian
kinerja SKPD ke
system e-SAKIP
Kab.Badung tepat
waktu
11 Nilai SKM
Survey kepuasanmasyarakat APBD 5.000.000,
00
12 Persentase capaian realisasi keuangan,pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan:
1.Pelayanan jasa administrasi
Keuangan
APBD
3.301.000,
00
2.Penyediaan jasa pegawai
tidak
Tetap
APBD 121.207.40
0
13 Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/Eksternal yang ditindak lanjuti
14 Tersusunya Renja
RKA tepat waktu
Penyusunan dokumen
perencanaan SKPD(RENJA RKA)
APBD
10.000.000
Jumlahanggaran 1.068.508.4000 !Syntax Error, ) !Syntax Error, )
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB.BAG KEUANGAN PADA
BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
KET
Mangupura, 23 April 2015
PihakPertama Sekretaris,
Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I
NIP. 19610830 199003 2 002
PihakKedua Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Badung
Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda
NIP. 19600304 198503 1 013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Tercipatanya tata
kelola keuangan
yang efektif,
efisien dan
akuntabel
1.Persentase capaian
realisasi keuangan
pengelolaan
program/Kegiatan tepat
waktu sesuai dengan
anggaran kas
100 %
2.Persentase temuan Hasil
Pemeriksaan internal/eksternal
yang ditindaklanjuti
11 laporan
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
1.Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/Kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan:
1.Pelayanan jasa
administrasi
keuangan
APBD
3.301.000
2.Penyediaan jasa
pegawai
tidak tetap
APBD 121.207.400
2 Persentase temuan Hasil Pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
Jumlah anggaran 124.508.400
Mangupura, 23 April 2015
Pihak Kedua, Sekretaris,
Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I
NIP. 19610830 199003 2 002
Pihak Pertama Kepala Sub.Bid.Keuangan
Ni Wayan Siki, SH.M.Si. Pembina
NIP. 19641231 198503 2 087
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB.BAG PROGRAM PADA BPMD DAN PEMDES
KABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Meningkatnya implementasi
Nilai Akuntabilitas Kinerja
70 Non IKU
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
akuntabilitas kinerja SKPD
Jumlah dokumen
perencanaan yang dikirim
tepat waktu
4
Jumlah laporan yang dikirim
tepat waktu
9
Jumlah pelaksanaan input
data capaian kinerja SKPD
ke sistem esakip Kabupaten
Badung Tepat waktu
4
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
2 3 4 5 6 7
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja
2 Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu
Penyusunan Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP)
APBD
6.000.000
3 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan:
Penyusunanlaporancapai
ankinerjadanikhtisarreal
isasikinerja SKPD
APBD
86.400.000
4 Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem esakip Kabupaten Badung Tepat waktu
5 Nilai SKM Tepat waktu
Survey
kepuasanmasyarakat
APBD 5.000.000
Jumlahanggaran 97.400.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BPMD DAN PEMDES
KABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET
PihakKedua
Sekretaris,
Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I
NIP. 19610830 199003 2 002
Mangupura, 23 April 2015
PihakPertama
Kasubag Program
I Putu Gede Suka Arsana, SH. Penata TK.I
NIP. 19620823 199009 1 001
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
KET APBD KABUPATEN
BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Meningkatnya
pelayanan
administrasi umum
Persentase Surat masuk
yang ditindaklanjuti
100% Non
IKU
2 Berfungsinya barang
milik daerah dengan
baik
Persentase barang
milik daerah yang
dipelihara dengan
baik
100% Non IKU
3 Meningkatnya sarana
dan prasarana
aparatur
Persentase
meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
perkantoran untuk
menunjang tugas
100% Non IKU
4 Meningkatnya
Pelayanan
administrasi
Kepegawaian
1.Jumlah usulan
kenaikan pangkat
yang diajukan
tepat
waktu
4 orang Non IKU
2.Jumlah usulan
pensiun yang
diajukan tepat
waktu
1 Orang Non IKU
5 Meningkatnya disiplin
pegawai
Persentase kehadiran
Pegawai di Kantor
80,78% Non IKU
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
KET APBD KABUPATEN
BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Persentase Surat
masuk yang
ditindaklanjuti
APBD 100%
2
Persentase barang
milik daerah yang
dipelihara dengan
baik
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kegiatan:
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/
operasional
APBD
10.900.000,0
0
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kegiatan :
Pengadaan perlengkapan
kantor
APBD
38.750.000
Pengadaan peralatan
kantor
APBD 169.450.000
Pemeliharaan gedung
kantor
APBD 2.500.000
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
Dinas/operasional
APBD 75.450.000
Pemeliharaan
perlengkapan kantor
APBD 20.500.000
Pemeliharaan peralatan
kantor
APBD 11.000.000
3 Persentase
peningkatnya
kualitas sarana
dan prasarana
perkantoran untuk
menunjang tugas
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kegiatan
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
APBD
20.000.000
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
KET APBD KABUPATEN
BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
air dan listrik
Penyediaan komponen
Instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
APBD 2.000.000
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
APBD 20.000.000
Penyediaan bahan
bacaandan peraturan
perundang-undangan
APBD 16.332.000
Penyediaan makanan dan
minuman
APBD 16.112.000
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
APBD 100.000.000
Penyediaan dekorasi APBD 5.000.000
Penyediaan bahan bakar
kendaraan
APBD 220.320.000
Penyediaan upacara
keagamaan
APBD 23.300.000
Lomba-lomba olah
raga/kesenian
pada hari-hari bersejarah
APBD 14.993.000
Penyediaan alat tulis
kantor
APBD 25.000.000
Pelaksanaan upakara
penganyaran ke Pura
Kahyangan Jagat
APBD 30.000.000
4 Jumlah usulan
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
KET APBD KABUPATEN
BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
kenaikan Pangkat yang diajukan tepat waktu
5 Jumlah usulan pensiun yang diajukan tepat waktu
6 Persentase kehadiran Pegawai di Kantor
PihakKedua
Sekretaris,
Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I
NIP. 19610830 199003 2 002
Mangupura, 23 April 2015
PihakPertama
Ka.Sub.Bag Umu dan Kepegawaian
I Gusti Ayu Candrawati, SE. Penata TK.I
NIP. 19621116 1986022 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
KEPALA BIDANG KETAHANAN PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET PENANGGUNG
JAWAB
KET.
TH 2015 1 2 3 4 5 6
1
Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
1.Jumlah kelompok binaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang produknya dipamerkan
29 KLP
IKU
2.Jumlah Kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG
57 Klp IKU
2 Tersalurkannya Raskin (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah
Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah
100% IKU
No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH
APBD KABUPATEN
BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1 2 3 4 5 6 7
1
Jumlah kelompok binaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang produiknya dipamerkan
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Kegiatan:
- Gelar Teknologi Tepat
Guna Tingkat Nasional
143.021.600
143.021.600
- Pelatihan TP PKK dan
Ketua Kelompok PKK
(TPK3 PKK) Desa
Binaan
21.808.800,00
21.808.800
2
Jumlah Kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG
Program Pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Kegiatan:
- Monev peningkatan
lingkungan pedesaan melalui
unit pengelola
sarana/kelompok pemakai
sarana
(UPS-KPS)
13.364.900
13.364.900
3 Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan: - Monitoring Raskin di Kab.
Badung
170.229.875
170.229.875
Jumlah anggaran 348.425.175 348.425.175
Mangupura, 23 Pebruari 2015
Pihak Pertama
Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa
Ida Bagus Putu Darmawijaya, S.S. Pembina
NIP. 19680207 199803 1 006
Pihak Kedua
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung
Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina Utama Muda
NIP. 19600304 198503 1 013
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB.BIDANG PENGEMBANGAN SDM DESA/KELURAHAN PADA
BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG
N0
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan TTG
Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
1. Jumlah kelompok
binaan Teknologi Tepat
Guna (TTG) yang
produiknya dipamerkan
29 klp
IKU
No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
APBD KABUPATEN
BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN JUMLAH
1
Jumlah hasl binaan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dipamerkan
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam membangun Desa
Kegiatan:
- Gelar Teknologi Tepat Guna
Tk.Nasional
143.021.600,00
143.021.600
- Pelatihan TP-PKK dan Ketua
Kelompok PKK (TPK3PKK)
Desa Binaan
21.808.800,00
21.808.800
Jumlah anggaran 164.830.400
Pihak Kedua, Kepala Bidang Ketahanan
Masyarakat Desa
Ida Bagus Putu Darmawijaya, S.S. Pembina
NIP. 19680207 199803 1 00
Mangupura, 23 April 2015
Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Pengembangan SDM Desa/Kel
Drs. Kadek Sudita.M.Si. Pembina
NIP. 19671229 199403 1 008
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BID.SARANA DAN PRASARANA DESA/KEL.
PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Terwujudnya
pemanfaatan
sumber daya
alam dengan
menggunakan
TTG
Meningkatnya ketrampilan kelompok masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Jumlah Kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG
57 Klp IKU
2 Terwujudnya
pendistribusian
Raskin sesuai
standard
PEDUM kepada
masyarakat
berpenghasilan
rendah
Tersalurkannya Raskin (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah
Jumlah RTS-PM Raskin
9883 IKU
No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
- Jumlah kelompok
masyarakat yang sudah
memiliki sarana dan
prasarana air bersih
dengan TTG
Program Pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan
sosial
Kegiatan:
- Monev peningkatan lingkungan
pedesaan melalui unit pengelola
sarana/kelompok pemakai sarana
(UPS-KPS)
13.364.900
13.364.900
2
Jumlah RTS-PM Raskin
Program:
Pelayanan dan Rehabilitasi
kesejahteraan sosial.
Kegiatan:
- Monitoring raskin di Kab.Badung
170.229.875
170.229.875
Jumlah anggaran 183.594.775
Pihak Kedua, Kepala Bidang Ketahanan
Masyarakat Desa
Ida Bagus Putu Darmawijaya, S.S. Pembina
NIP. 19680207 199803 1 00
Mangupura, 23 April 2015
Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Sarana dan Prasarana
Desa/Kel
Drs. Made Krishnamurti.M.Si. Pembina
NIP. 19610527 198503 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET.
TH
2015 1 2 3 4 5 6
1
Meningkatnya aparatur Pemerintahan Desa dan Kel.yang mengikuti Bimtek tatakelola Pemerintahan Desa/Kelurahan
1.Persentase aparatur Desa/Kel. yang
mengikuti Bimtek pengelolaan
keuangan Desa/Kelurahan
80 % IKU
2.Persentase aparatur Desa/Kel. yang
mengikuti Bimtek administrasi
managemen Pemerintahan Desa dan
Kelurahan
80% IKU
2 Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggung jawaban APBDes
1.Jumlah Desa yang menyampaikan
dokumen RPJM Desa 100 % IKU
2.Jumlah Desa yang menyampaikan
Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
Desa sesuai dengan RPJM Desa
46 Desa IKU
3.Jumlah Desa yang menyampaikan
APBDes yang sesuai RKP Desa 46 Desa IKU
4.Persentase Desa yang menyampaikan
dokumen APBDes tepat waktu 80% IKU
5.Persentase Desa yang menyampaikan
laporan pertanggung jawaban realisasi
APBDes
90% IKU
3 Terlaksananya tindak lanjut peraturan Desa
1.Jumlah Desa yang memiliki Peraturan
Desa 46 Desa IKU
2.Jumlah Desa yang memiliki Keputusan
Desa 46 Desa IKU
4 Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kel.
Persentase Lembaga Desa dan lembaga
Kemasyarakatan yang telah mengikuti
Bimtek
80% IKU
No INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1 2 3 4 5 6 7
1
Persentase aparatur Desa/Kel. yang mengikuti Bimtek pengelolaan keuangan Desa/Kelurahan
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Kegiatan:
1.Pembinaan dan monitoring
arah penggunaan ADD dan
penyisihan Pajak dan
Restribusi Daerah
42.833.700
42.833.700
2
Persentase aparatur
Desa/Kel. yang mengikuti
Bimtek administrasi
managemen
Pemerintahan Desa dan
Kelurahan
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Kegiatan:
1.Pembinaan/Monitoring
pemilihan dan
pelantikan
Perbekel di
Kab.Badung
1.176.541.40
0
1.176.541.400
2.Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
25.031.000
25.031.000
3 Jumlah Desa yang
menyampaikan dokumen
RPJM Desa
4
Jumlah Desa yang
menyampaikan Rencana
Kerja Pembangunan (RKP)
Desa sesuai dengan RPJM
Desa
5 Jumlah Desa yang
menyampaikan APBDes yang
sesuai RKP Desa
6 Persentase Desa yang
menyampaikan dokumen
APBDes tepat waktu
7 Persentase Desa yang
menyampaikan laporan
pertanggung jawaban realisasi
APBDes
8 Jumlah Desa yang memiliki
Peraturan Desa Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
237.709.200 237.709.200
Kegiatan:
-Kajian naskah akademis
untuk Ranperda terkait
pengaturan Desa
9 Jumlah Desa yang memiliki
Keputusan Desa
10 Persentase Lembaga Desa dan
lembaga Kemsayarakatan
yang telah mengikuti Bimtek
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Kegiatan:
- Bimtek peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa,Lembaga Kemasyarakatan dan KPM di Kab.Badung
127.452.800 127.452.800
Jumlah anggaran 1.609.568.100
Pihak Kedua
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung
Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina Utama Muda
NIP. 19600304 198503 1 013
Mangupura, 23 Pebruari 2015
Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung
I Nyoman Yoseph Sridana, SH.M.Si. Pembina Tk. I
NIP. 19620803 198503 1 021
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BID.KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN
PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Meningkatnya
peran Lembaga
Desa,Lembaga
Kemasyarakatan
dan masyarakat
dalam
pembangunan
Desa/Kel
Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kel.
Jumlah anggota BPD,LPM dan
KPM yang mengikuti Bimtek
262 Orang
IKU
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD KABUPATEN
BADUNG
APBD PROV BALI
APBN
1
Jumlah anggota BPD,LPM
dan KPM yang mengikuti
Bimtek
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Kegiatan:
Bimtek peningkatan
kualitas SDM
Pemerintahan
Desa,Lembaga
Kemasyarakatan dan KPM
di Kab.Badung
127.452.80
0
127.452.800
Jumlah anggaran 365.162.000
Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung
I Nyoman Yoseph Sridana, SH.M.Si. Pembina Tk. I
NIP. 19620803 198503 1 021
Mangupura, 23 April 2015
Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Kelembagaan Desa/Kel
I Wayan Somaribawa.SSTP.M.Si. Penata Tk.I
NIP. 19610527 198503 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BIDANG APARATUR DESA/KELURAHAN
PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Terwujudnya
tatakelola
Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
yang baik
Meningkatnya
aparatur
Pemerintahan
Desa/Kelurahan yang
mengikuti Bimtek
tatakelola
Pemerintahan
Desa/Kel.
Jumlah Desa yang dibina dan
dimonitor arah penggunaan
ADD dan penyisihan Pajak
dan Restribusi Daerah
46 Desa IKU
Jumlah perbekel yang
dibina,dipilih dan dilantik
8 Desa IKU
Terlaksananya tindak
lanjut peraturan Desa
Jumlah Kajian naskah akademis
untuk Ranperda terkait
pengaturan Desa
3 Naskah IKU
No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN
BADUNG
APBD
PROV.
BALI
APBN
1
Jumlah Desa yang
dibina dan
dimonitor arah
penggunaan ADD dan
penyisihan Pajak dan
Restribusi Daerah
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan:
-Pembinaan dan monitoring arah
penggunaan ADD dan
penyisihan Pajak dan
Restribusi
Daerah
42.833.700
42.833.700
2 Jumlah perbekel
yang dibina,dipilih
dan dilantik
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan:
1.Pembinaan/Monitoring pemilihan
dan pelantikan Perbekel di
Kab.Badung
1.176.541.400
1.176.541.400
2.Pembinaan administrasi
dan penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
25.031.000 25.031.000
3 Jumlah Kajian naskah
akademis
untuk Ranperda terkait
pengaturan Desa
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Kegiatan:
-Kajian naskah akademis
untuk Ranperda terkait
pengaturan Desa
237.709.200 237.709.200
Jumlah anggaran 1.244.406.100
Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung
I Nyoman Yoseph Sridana, SH.M.Si. Pembina Tk. I
NIP. 19620803 198503 1 021
Mangupura, 23 April 2015
Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Aparatur Desa/Kel
Ida Bagus Putu Yudara.SH. Penata Tk.I
NIP. 19621231 1992031161
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN
PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKAT0R KINERJA
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
KET
TH 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
-Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data base berbasis IT
80 % IKU
2
Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa
5 Desa IKU
3
Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan
-Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi
80 % IKU
4 Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa
Persentase swadaya murni
Masyarakat dalam pembangunan Desa
80% IKU
No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD KABUPATEN
BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data base berbasis IT
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Kegiatan:
-Pembinaan Penyusunan
Profil
Desa/Kelurahan
Tk.Kabupaten
22.865.900,00
22.865.900
2
Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Kegiatan:
1.Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
381.318.250,0
0
381.318.250
3
-Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Kegiatan:
1.Pembinaan
Desa/Kelurahan
Lomba dan
Desa/Kelurahan
Binaan
71.381100
71.381.100
2.Lomba Desa/Kelurahan 318.584.100 318.584.100
4 Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa.
1.Pembinaan Bulan Bhakti
Gotong Royong dalam
Membangun Desa
6.883.600,00
6.883.600
2.Penilaian Pelaksanaan
Bulan
Bhakti Gotong Royong
Terbaik
32.918.600,00 32.918.600
3. Lomba 10 Program Pokok
PKK
82.632.400,00 82.632.400
4.Jambore Kader PKK 132.842.100 132.842.100
5.Pencanangan Bulan
Bhakti
Gotong Royong dalam
Membangun Desa
53.537.800,00 53.537.800
Jumlah anggaran
1.102.963.850
Pihak Kedua,
KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan DesaKabupatenBadung
Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda
NIP. 19600304 198503 1 013
Mangupura, 23 April 2015 Pihak Pertama Kepala Bidang Pengembangan Desa
dan Kelurahan Kab. Badung
Drs. I G A K Suryanegara,M.Si. Pembina
NIP. 19670811 198902 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BID.PEMBINAAN DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Terwujudnya
tatakelola
Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan yang
baik
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
-Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina terkait penyusunan profil Desa
62 Desa/Kel
IKU
Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
Jumlah Desa yang
memiliki Keputusan
Kepala Desa
46 Desa
2 Meningkatnya
peran Lembaga
Desa, Lembaga
Kemasyarakatan
dan masyarakat
dalam
pembangunan
Desa/Kel.
Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kel.
Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi
JuaraI Tk.Prov.
IKU
Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa
Persentase swadaya murni Masyarakat dalam pembangunan Desa
80%
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN
BADUNG
APBD PROV .BALI
APBN
1
Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina terkait penyusunan profil Desa
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Kegiatan:
-Pembinaan Penyusunan
Profil Desa/Kelurahan
Tk. Kabupaten
22.865.900
22.865.900
2 Jumlah Desa yang
memiliki Keputusan
Kepala Desa
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Kegiatan:
- Pembinaan pemekaran
Br. Dinas/lingkungan
di Kabupaten Badung
5.488.400
5.488.400
3 Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi .
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Kegiatan:
1.Pembinaan
Desa/Kelurahan
Lomba dan
Desa/Kelurahan
Binaan
71.381.100
71.381.100
2.Lomba Desa/Kelurahan 318.584.100 318.584.100
4 Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Kegiatan:
1.Jambore Kader PKK
132.842.100
132.842.100
2. Lomba 10 Program Pokok
PKK
82.632.400 82.632.400
Jumlah anggaran 633.794.000
Pihak Kedua, Kepala Bidang Pengembangan Desa
dan Kelurahan Kab. Badung
Drs. I G A K Suryanegara,M.Si. Pembina
NIP. 19670811 198902 1 002
Mangupura, 23 April 2015
Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Pembinaan Desa/Kel
Ni Nyoman Sri Harwati, SE. Penata Tk.I
NIP. 19610313 1990032003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BID.UNIT KERJA DAERAH PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUN
G JAWAB
KET TH 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Terwujudnya
tatakelola
Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan yang
baik
Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
Jumlah Desa yang telah memiliki penetapan Batas Desa
5 Desa
IKU
2
Meningkatnya
peran Lembaga
Desa, Lembaga
Kemasyarakata
n dan
masyarakat
dalam
pembangunan
Desa/Kel.
Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan
Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa .
80 % IKU
No INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV BALI
APBN
1
Jumlah Desa yang telah memiliki penetapan batas Desa
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun
Desa
Kegiatan:
-Penetapan dan
Penegasan
Batas Desa
381.318.250,0
0
381.318.250
2
Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun
Desa
Kegiatan:
6.883.600,00
6.883.600
1.Pembinaan Bulan
Bhakti Gotong Royong
dalam Membangun
Desa
2.Penilaian
Pelaksanaan
Bulan Bhakti Gotong
Royong Terbaik
32.918.600,00
32.918.600
3.Pencanangan Bulan
Bhakti Gotong Royong
dalam Membangun
Desa
53.537.800,00
53.537.800
Jumlah anggaran 474.658.250
Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan Kab. Badung
Drs. I G A K Suryanegara,M.Si.
Pembina NIP. 19670811 198902 1 002
Mangupura, 23 April 2015
Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Unit Kerja Daerah
Pembangunan Desa/Kel
Ida Ayu Putri Astuti.SH Penata Tk.I
NIP. 19650724 1992032008
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
KET
TH 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (7)
1
Meningkatnya peran Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kel.
Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan
Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa
100% IKU
Persentase Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa)yang terbentuk
100% IKU
Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di Pedesaan
Persentase pasar yang dikelola dengan baik
90 % IKU
No.
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV BALI
APBN
1 Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa
1.Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Kegiatan: 1. Monitoring dan evaluasi
pengelolaan berkelanjutan
pelaksanaan Program
Community Based Development
(CBD) di Kab.Badung
12.387.000
12.387.000
2.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan: 1.Pemberian Makanan Tambahan
Anak Sekolah (PMT-AS)
196.424.300
196.424.300
2.Operasional kegiatan
PNPM- MPd di Kab. Badung
73.605.400 73.605.400
3.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan: -Lomba KG-PKK,KB
/Kes Posyandu,PHBS
dan Lingkungan bersih
sehat dalam rumah
tangga
81.203.900
81.203.900
4.Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Kegiatan:
-Pembinaan Pokjanal/
Pokja Posyandu,PHBS
dan Lingkungan
36.218.200
36.218.200
2
Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan: -Bimtek BUM Desa
47.327.900
47.327.900
3 Persentase pasar yang dikelola dengan baik
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan: - Pembinaan dan lomba PasarDesa antar Kec. se- Kabupaten Badung
55.967.300
55.967.300
Jumlah anggaran 619.234.700
Pihak Kedua, Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa
KabupatenBadung
Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda
NIP. 19600304 198503 1 013
Mangupura, 23 April 2015
Pihak Pertama Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos., M.Si.
Pembina NIP. 19700120 199003 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB. BIDANG BANTUAN PEMBANGUNAN DAN SWADAYA MASYARAKAT
PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANG
GUNG JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Meningkatnya peran Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kel.
Meningkatnya Peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan
Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa.
80% IKU
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa.
1.Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun
Desa
Kegiatan:
- Operasional kegiatan
PNPM- MPd di Kab. Badung
73.605.400
73.605.400
2.Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Kegiatan:
1.Lomba KG-PKK,KB/Kes
Posyandu,PHBS dan
Lingkungan Bersih
Sehat
dalam rumah tangga
81.203.900
81.203.900
2.Pembinaan Pokjanal/
Pokja Posyandu,PHBS
dan Lingkungan
36.218.200 36.218.200
3.Program Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam Membangun
Desa
Kegiatan:
Gelar Karya
Pembangunan
Tingkat Nasional
116.100.700
116.100.700
Jumlah anggaran 270.910.000,00
Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos., M.Si. Pembina
NIP. 19700120 199003 2 006
Mangupura, 23 April 2015
Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Bantuan Pembangunan
dan Swadaya Masyarakat
I Nyoman Susila Penata Tk.I
NIP. 19630212 198607 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB.BID USAHA EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKATPADA
BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Meningkatnya
peran Lembaga
Desa, Lembaga
Kemasyarakatan
dan masyarakat
dalam
pembangunan
Desa/Kel
Meningkatnya Peran Lembaga Desa dan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan
Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa.
100 %
IKU
Jumlah Kepala Desa yang mengikuti Bimtek tentang BUM Desa
46 Desa IKU
Meningkatnya usaha mikro kecil menengah di pedesaan
Jumlah pasar yang di kelola dengan baik
9 Binaan , 8 yang
dilombakan
IKU
NO
INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa.
1.Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Kegiatan:
-Monitoring dan evaluasi
pengelolaan
berkelanjutan
pelaksanaan program
Community Based
Development (CBD) di
Kab. Badung
12.387.000
12.387.000
2.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan: - Pemberian Makanan
Tambahan Anak Sekolah
(PMT-AS)
196.424.300
196.424.300
2
Jumlah Kepala Desa yang mengikuti Bimtek tentang BUM Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan: - Bimtek BUM Desa
47.327.900
47.327.900
3 Jumlah pasar yang di bina dan dilombakan
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan: -Pembinaan dan Lomba Pasar Desa antar Kecamatan se-Kab.
Badung
55.967.300
55.967.300
Jumlah anggaran 348.324.700
Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos., M.Si.
Pembina NIP. 19700120 199003 2 006
Mangupura, 23 April 2015
Pihak Pertama
Ka.Sub.Bid. Ekonomi Keluarga DanMasyarakat
I Ketut Sutarka,SP. PenataTk.I
NIP. 19611231 198103 1 114
Penetapan Kinerja Tahun 2015
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan
Pemerintahan Desa Tahun Anggaran : 2015
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 Meningkatnya Aparatur
pemerintahan Desa/Kel.
yang mengikuti Bimtek
tatakelola Pemerintahan
Desa/Kel.
1
2
Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang
mengikuti Bimtek Pengelolaan
Keuangan Desa dan Kelurahan.
Persentase Aparatur Desa/Kelurahan
yang mengikuti Bimtek Administrasi
Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
80%
80%
2 Tertibnya perencanaan,
penyusunan dan
pertanggungjawaban
APBDes.
1
2
3
4
5
Jumlah Desa yang menyampaikan
dokumen RPJM Desa;
Jumlah Desa yang menyampaiakan
Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
Desa sesuai dengan RPJM Desa. Jumlah Desa yang menyampaiakan
APBDes yang sesuai RKP Desa
Persentase Desa yang menyampaikan
Dokumen APBDes tepat waktu.
Persentase Desa yang menyampaikan
laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes.
46 Desa
46 Desa
46 Desa
80%
90%
3 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
1 PersentaseDesa/Kel. yang telah memiliki website dan data base
berbasis IT.
80%
4 Terlaksananya Tindak
Lanjut Peraturan Desa
1
2
Jumlah Desa yang memiliki
Peraturan Kepala Desa.
Jumlah Desa yang memiliki
Keputusan Kepala Desa.
46 Desa
46 Desa
5 Meningkatnya peran
Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
dalam pembangunan
Desa/Kelurahan
1
2
3
4
Persentase kehadiran Lembaga Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa
Persentase Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa yang terbentuk
Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk.
Provinsi Persentase Lembaga Desa dan
Lembaga Kemasyara-katan yang
telah mengikuti Bimtek.
100%
26%
Juara I
6 Meningkatnya peranan
masyarakat dalam pembangunan Desa
1 Persentase swadaya murni masyarakat
dalam pembangunan Desa.
80%
7 Meningkatnya Usaha Mikro
Kecil Menengah di
pedesaan.
1 Persentase pasar yang dikelola dengan
baik.
90%
8 Meningkatnya keterampilan
kelompok masyarakat
melalui penerapan TTG
1
2
Jumlah kelompok Binaan TTG yang
produknya dipamerkan.
Jumlah kelompok masyarakat yang
memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG.
29 kelompok
57 kelompok
9 Tersalurkannya Raskin 1 Persentase penyaluran Raskin kepada 100%
(Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat
Mutu, Tepat Waktu dan
Tepat Administrasi) kepada
masyarakat berpenghasilan
rendah.
masyarakat berpenghasilan rendah.
Jumlah Anggaran Th. 2015 : Rp. 4.691.868.225,00 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 628.465.400,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 317.650.000,00 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 107.400.000,00 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp. 68.354.300,00 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
Desa Rp. 1.609.568.600,00 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp. 1.672.777.950,00
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp. 170.229.875,00
8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 117.422.100,00
Bupati Badung
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Anak Agung Gde Agung
Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.
Pembina Utama Muda.
NIP. 19600304 198503 1 013.
REVIEW
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALAJALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI TELP :
0361- 9009257 Kode Pos 80351
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Anak Agung Gde Agung
Jabatan : Bupati Badung
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Bupati Badung
Anak Agung Gde Agung
Mangupura, 17 Maret2014
Pihak Pertama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina Utama Muda. NIP. 19600304 198503 1 013.
BAB I
PENDAHULUAN
C. Latar Belakang
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokuman pernyataan kinerja/
kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Badung. Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan
Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun
2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada rencana
Strategis (Renstra) Badan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015.
Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator
kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung pada tahun 2014. Diharapkan
Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Badung ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan
pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.
D. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
C. Tugas Pokok dan Fungsi :
12. Menyusun program/rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desaberdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
13. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang
baik dan saling mendukung;
14. Menilai pelaksanaan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai
dengan dan ketentuan yang berlaku;
15. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan
dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;
16. Menyusun pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
17. Memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasinya guna mengetahui
permasalahannya;
18. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier;
19. Mengawasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan
Masyarakat, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Ketahanan
Masyarakat dan Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan;
20. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-
langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
21. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan
yang berlaku;
22. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
D. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan
masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
di Kabupaten Badung dalam rangka meningkatkan kwalitas pelayanan public dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten
Badung.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Badung antara lain
adalah sebagai berikut:
c. Kepala Badan.
d. Sekretariat terdiri dari:
-Sub.Bag Program.
-Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian.
-Sub.Bag Keuangan.
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
-Sub.Bid.Bantuan Pembangunan dan Swadaya
Masyarakat.
-Sub.Bid Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
-Sub.Bid .Aparatur Pemerintahan Desa dan
Kelurahan.
-Sub.Bid Kelembagaan Desa dan Kelurahan.
e. Bidang Ketahanan Masyarakat Terdiri dari:
-Sub.Bid.Pengembangan SDM Desa/Kelurahan.
-Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan.
f. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan terdiri dari:
-Sub.Bid Pembinaan Desa /Kelurahan.
-Sub.Bid Unit Kerja Daerah Pembangunan.
Tujuan Penetapan Kinerja
d. Untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
e. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
f. Untuk menilai keberhasilan organisasi.
BAB II
PENETAPAN KINERJA
E. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan
nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah
dengan melibatkan masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten
Badung Tahun 2010 s/d 2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang
disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan pembangunan
jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan
kegiatan daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang
diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang
terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara
bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.
SASARAN STRATEGIS RPJMD :
4. Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat dimana sektor
lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha dan daya saing SDM
masyarakat Badung;
5. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin
maupun cacat dan penyandang sosial lainnya untuk dapat memanfaatkan
sumber-sumber usaha produktif secara terbuka;
6. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang
bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel yang
dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap;
sistem manajemen partisipatif yang legitimate dan keterlibatan masyarakat dalam
proses perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan.
F. RENCANA STRATEGIS
2.1. VISI DAN MISI
Visi Badan Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : “ Terwujudnya Otonomi Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Partisipatif“. Visi tersebut mencerminkan apa
yang dicapai memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu
mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen dan mampu menjamin
pembangunan transportasi yang berkesinambungan.
Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
4. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang
berkwalitas.
5. Mewujudkan kelembagaan dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat.
6. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan Teknologi
Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.
2.2. TUJUAN DAN SASARAN
Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan
meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran.
Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah :
4. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang
berkwalitas;
5. Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan
masyarakat;
6. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan peningkatan pendayagunaan
Teknologi Tepat Guna (TTG) Sesuai kebutuhan masyarakat;
Indikator tujuan :
5. Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban
APBDes;
6. Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM)
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
7. Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan;
8. Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).
SasaranBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung adalah sebagai berikut :
5. Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa /Kelurahan;
6. Meningkatnya kualitas kelembagaan Desa/Kelurahan;
7. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun
desa/kelurahan;
8. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi
Tepat Guna (TTG).
G. Indikator Kinerja Utama dan Program
Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung,
pada masing – masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target
kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2014. Indikator kinerja masing – masing
sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung.
Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung berikut target yang ingin dicapai di tahun
2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 1.Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung.
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target
1.
2.
Meningkatnya
kwalitas aparatur
Pemerintahan
Desa/Kelurahan.
Meningkatnya
kwalitas
kelembagaan
-Persentase tertibnya peren-
canaan, penyusunan dan
pertanggungjawaban APBDes
- Meningkatnya persentase
partisipasi lembaga desa
(BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan
50 %
50 %
3.
4.
Pemerintahan
Desa/Kel
Meningkatnya
partisipasi dan
keswadayaan
masyarakat dalam
membangun
Desa/Kelurahan
Meningkatnya
pengelolaan sumber
daya alam dan
pendayagunaan
Teknologi Tepat
Guna (TTG).
pembangunan desa
- Prosentase swadayamurni
masyarakat dalam
membangun desa/kelurahan
- Persentase peningkatan pen-
dapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).
70%
20%
Program utama yang mendukung indikator kinerja utama yang akan dijalankan
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung pada tahun 2014 terdiri dari 6 (enam) program 35 ( tiga puluh lima )
kegiatan .Program yang mendukung indikator kinerja sebagai berikut :
6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa.
8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
9. Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan.
10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi.
11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
H. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung memiliki 6 ( enam) program yang didukung oleh 35 (tiga puluh lima))
kegiatan. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah kabupaten Badung dalam
pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa kabupaten Badung tahun 2014 sebesar Rp 4.871.314.092,00 yang bersumber
dari APBD Kabupaten Badung tahun 2014.
BAB III
PENUTUP
Penetapan Kinerja (PK) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, tansparan akuntabel dan
berorientasi pada hasil.Dokumen Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur
keberhasilan organisasi dan menjadi dasar evalusai akuntabilitas kinerja pada akhir
tahun anggaran.
Penetapan Kinerja SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten
Badung Tahun 2010 – 2015 didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung
jawabnya.
KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Drs Putu Gede Sridana,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19600304 198503 1 013
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 SEKRETARIS PADA BPMD DAN PEMDES
KABUPATEN BADUNG
NO TUJUAN
SASARAN SETRATEGIS
INDIKATOR
KERJA
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
1
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
umum
Persentase Surat
masuk yang
ditindaklanjuti
100% Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian
Non
IKU
2
Berfungsinya
barang milik
daerah dengan
baik
1.Persentase barang
milik daerah yang
dipelihara dengan
baik
100% Ka.Sub.Bag Umu dan Kepegawaian
Non
IKU
3 2.Persentase
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana
perkantoran untuk
menunjang tugas
100% Kepala Sub.Bid.Keuangan
Non IKU
4 Meningkatnya
Pelayanan
administrasi
Kepegawaian
1.Jumlah usulan
kenaikan pangkat
yang diajukan tepat
waktu
11 orang Kasubag Program
Non
IKU
2.Jumlah usulan
pensiun yang
diajukan tepat waktu
1 Orang Kasubag Program
Non
IKU
5 Meningkatnya
disiplin pegawai
Persentase kehadiran
Pegawai di Kantor
83,32 %
Kasubag
Umum/Kepeg
Non IKU
6 Meningkatnya
implementasi
akuntabilitas
kinerja SKPD
1.Nilai Akuntabilitas
Kinerja
70
Kasubag Program
Non IKU
2.Jumlah dokumen 4 Non IKU
perencanaan yang
dikirim tepat waktu
Kasubag Program
Jumlah laporan yang
dikirim tepat waktu
9
Kasubag Program
Non IKU
Jumlah pelaksanaan
input data capaian
kinerja SKPD ke sistem
esakip Kabupaten
Badung Tepat waktu
4
Kasubag Program
Non IKU
7 Meningkatnya
kepuasan
terhadap
Pelayanan SKPD
Nilai SKM -
Sebagai indikator
pada bidang yang
melaksanakan
pelayanan
Non IKU
8 Tercipatanya tata
kelola keuangan
yang efektif,
efisien dan
akuntabel
Persentase capaian
realisasi keuangan
pengelolaan
program/Kegiatan
tepat waktu sesuai
dengan anggaran kas
100%
Kasubag
Keuangan
Non IKU
Persentase temuan
Hasil Pemeriksaan
internal/eksternal yang
ditindaklanjuti
0
Kasubag
Keuangan
Non IKU
9 Meningkatnya
partisipasi dan
keswadayaan
masyarakat dalam
membangun
Desa/Kel
-Prosentase swadaya
murni masyarakat
dalam membangun
Desa/Kel
70% Ka.Sub.Bag
Umum/Kepeg
IKU
No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD KAB. BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Surat masuk yang ditindaklanjuti Persentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu Presentase usulan pensiun yang diajukan tepat waktu Persentase kehadiran Pegawai di Kantor Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/Kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas Persentase temuan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
APBD
20.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
APBD 9.950.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
APBD 24.997.750
Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
APBD 16.320.000
Penyediaan makanan dan minuman
APBD 7.700.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
APBD
100.000.000
Penyediaan dekorasi
APBD 5.000.000
Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
APBD 121.207.400
Penyediaan bahan bakar kendaraan
APBD 314.400.000
Penyediaan upacara keagamaan
APBD 16.100.000
Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah
APBD 14.978.000
Penyediaan alat tulis kantor
APBD 19.997.977
Pelaksanaan upakara penganyaran ke
APBD 25.000.000
9
10
11
12
Hasil Pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti Nilai Akuntabilitas Kinerja Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu
Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem esakip Kabupaten Badung Tepat waktu
Pura Kahyangan Jagat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
APBD
185.000.000
Pengadaan perlengkapan kantor
33.479.940,-
Pengadaan peralatan kantor
APBD 18.468.000,00
Pemeliharaan gedung kantor
APBD 2.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional
APBD 75.026.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
APBD 23.600.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan: Pelayanan jasa administrasi keuangan
APBD
3.301.000,00
Penyediaan jasa pegawai tidak tetap(upah THL selama 1 tahun)
APBD 135.234.375,0
0
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
APBD 96.300.000,00
PenyusunanSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
APBD 6.000.000,00
Penyusunan dokumen
perencanaan
SKPD(RENJA RKA)
APBD 6.000.000
Persentase swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa/Kel
Program:
Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun
Desa/Kel.
Kegiatan:
Pembinaan Bulan
Bhakti Gotong Royong
Masyarakat.
APBD
10.058.500
Lomba Bulan Bhakti
Gotong Royong Masy
APBD 34.534.250
Jumlah anggaran 1.081.675.502
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
KASUBAG KEUANGAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
Mangupura, 21 Januari 2014
PihakPertama Sekretaris,
Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I
NIP. 19610830 199003 2 002
PihakKedua Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa
KabupatenBadung
Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda
NIP. 19600304 198503 1 013
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Terlaksananya
penatausahaan
keuangan
- Persentase SPJ yang
masuk dan dapat diproses
pembayaran
100 %
Terlaksananya
penatausahaan
keuangan
- Jumlah laporan
pertanggungjawaban uang
persediaan secara
administratif
11
laporan
- Jumlah laporan
pertanggungjawaban
keuangan yang dapat
diselesaikan tepat waktu
dan sesuai dengan SAP
7 laporan
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
- Persentase SPJ
yang masuk dan
dapat diproses
pembayaran
- Jumlah laporan
pertanggungjawab
an uang persediaan
secara
administratif
- Jumlah laporan
pertanggungjawab
an keuangan yang
dapat diselesaikan
tepat waktu dan
sesuai dengan SAP
Belanja Pegawai
APBD 6.549.952.040
Penyediaan jasa
pegawai tidak tetap
APBD 135.234.375
Jumlah anggaran 6.685.186.415
Pihak Kedua, Sekretaris,
Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I
NIP. 19610830 199003 2 002
Mangupura, 23 April 2014
Pihak Pertama Kepala Sub.Bid.Keuangan
Ni Wayan Siki, SH.M.Si. Pembina
NIP. 19641231 198503 2 087
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KASUBAG PROGRAM PADA BPMD DAN PEMDES
KABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
MeningkatnyaAkuntabilitas
Kinerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pemerintahan
Desa
- Jumlah dokumen
Sakip yang
disampaikan tepat
waktu
3
dokumen
Non
IKU
- Tersusunnya Renja
RKA tepat waktu
3
dokumen
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1 2 3 4 5 6 7
- Jumlah dokumen
Sakip yang
disampaikan tepat
waktu
- Tersusunya Renja
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
APBD
96.300.000
RKA tepat waktu
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
APBD 6.000.000
Penyusunan
dokumen
perencanaan
SKPD(Renja RKA)
APBD 6.000.000
Jumlahanggaran 108.300.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BPMD DAN PEMDES
KABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Meningkatnya
pelayanan administrasi
umum
Berfungsinya barang
milik daerah dengan
Persentase Surat
masuk yang
ditindaklanjuti
100% Ka.Sub.Bag.Umum
/Kepegawaian
Non IKU
Persentase barang
milik daerah yang
dipelihara dengan
100% Ka.Sub.Bag.Umum
/Kepegawaian
Non
IKU
PihakKedua
Sekretaris,
Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I
NIP. 19610830 199003 2 002
Mangupura, 21 Januari 2014
PihakPertama
Kasubag Program
I Putu Gede Suka Arsana, SH. Penata TK.I
NIP. 19620823 199009 1 001
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
baik
Meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur
baik
Persentase
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana
perkantoran untuk
menunjang tugas
100% Ka.Sub.Bag.Umum
/Kepegawaian
Non
IKU
Meningkatnya
Pelayanan administrasi
Kepegawaian
Jumlah usulan
kenaikan pangkat
yang diajukan tepat
waktu
11
orang
Ka.Sub.Bag.Umum /Kepegawaian
Non IKU
Jumlah usulan
pensiun yang
diajukan tepat
waktu
1 Ka.Sub.Bag.Umum /Kepegawaian
Non IKU
Meningkatnya disiplin
pegawai
Persentase
kehadiran Pegawai
di Kantor
83,32 %
Ka.Sub.Bag.Umum
/Kepegawaian
Non IKU
Meningkatnya
partisipasi Masyarakat
dalam membangun
Desa/Kel
Persentase swadaya
murni masyarakat
dalam membangun
Desa/Kel
70 % Ka.Sub.Bag.Umum/Kepeg
awaian.
IKU
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1 2 3 4 5 6 7
- Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kegiatan
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
APBD
20.000.000
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
APBD 10.900.000,00
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
APBD 20.000.000
Penyediaan
komponen Instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
APBD 2.000.000
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-undangan
APBD 16.332.000
Penyediaan makanan
dan minuman
APBD 16.112.000
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
APBD 100.000.000
Penyediaan jasa
pegawai tidak tetap
APBD 121.207.400
Penyediaan bahan
bakar kendaraan
APBD 220.320.000
Penyediaan upacara
keagamaan
APBD 23.300.000
Lomba-lomba olah
raga/kesenian pada
hari-hari bersejarah
APBD 14.993.000,00
Penyediaan alat tulis
kantor
APBD 25.000.000
Pelaksanaan upakara
penganyaran ke
Pura Kahyangan
Jagat
APBD 30.000.000
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kegiatan :
Pengadaan
perlengkapan kantor
APBD
38.750.000,00
Pengadaan peralatan
kantor
APBD 169.450.000
Pemeliharaan
gedung kantor
APBD 2.500.000
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
Dinas/operasional
APBD 75.450.000
Pemeliharaan
perlengkapan kantor
APBD 20.500.000
Pemeliharaan
peralatan kantor
APBD 11.000.000
Program:
Partisipasi
maasyarkat dalam
membangun
Desa/Kel.
Kegiatan:
APBD
10.058.500
Pembinaan Bulan
Bhakti Gotong
Royong Masyarakat .
Pencanangan Bulan
Bhakti Gotong
Royong
APBD 189.460.125
Lomba Bulan Bhakti
Gotong Royong
Masyarakat.
APBD 34.534.250
Jumlah anggaran 108.300.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA BIDANG KETAHANAN PADA BPMD DAN PEMDES
KABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
(8)
PihakKedua
Sekretaris,
Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I
NIP. 19610830 199003 2 002
Mangupura, 21 Januari 2014
PihakPertama
Ka.Sub.Bag Umu dan Kepegawaian
I Gusti Ayu Candrawati, SE. Penata TK.I
NIP. 19621116 1986022 004
NO
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
(8)
1
Meningkatnya
pengelolaan
sumber daya
alam dan
pendayagunaan
Teknologi Tepat
Guna (TTG)
Persentase peningkatan
pendapatan kelompok
Teknologi Tepat Guna
(TTG)
20 %
Ka.Sub.Bid.Pen
gembangan
SDM Desa dan
Kelurahan
IKU
2
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
kebutuhan
masyarakat
desa/kelurahan
Jumlah Desa yang
memanfaatkan sarana
dan prasarana air
bersih
7 Desa
Ka.Sub.Bid.Sar
ana dan
Prasarana Desa
dan Kelurahan
Non IKU
Jumlah RTS-PM yang
menerima raskin
9883 Ka.Sub.Bid.Sar
ana dan
Prasarana Desa
dan Kelurahan
Non IKU
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1 2 3 4 5 6 7
1
2
Persentase
peningkatan
pendapatan
kelompok Teknologi
Tepat Guna (TTG)
Jumlah Desa yang
memanfaatkan
sarana dan
prasarana air bersih
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Kegiatan:
- Gelar Teknologi Tepat
Guna Tingkat
Nasional
APBD
107.250.000
- Pelatihan pengolahan
Tekhnologi Tepat
Guna
APBD 19.990.125
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Kegiatan:
- Pelatihan TP-PKK dan
APBD
29.691.225
3
Meningkatnya sarana
dan prasarana
kebutuhan
masyarakat
desa/kelurahan
Ketua Kelompok
PKK(TPK3PKK) Desa
Binaan
- Pelatihan dan Orientasi
pemanfaatan dan
pengelolaan tanaman obat
bagi TP-PKK Kab. Badung
APBD
111.711.375
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Kegiatan:
Monitoring Raskin di
Kabupaten Badung
APBD
170.229.875,00
Jumlahanggaran 268.642.725,00
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
KEPALA SUB.BID.PENGEMBANGAN SDM DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
PihakKedua
Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda
NIP. 19600304 198503 1 013
Mangupura, 21 Januari 2014
PihakPertama
Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa
Ida Bagus Putu Darmawijaya, S.S. Pembina
NIP. 19680207 199803 1 006
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANG
GUNG JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)
20 %
IKU
No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD KAB.
BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam membangun Desa
Kegiatan:
- Gelar Teknologi Tepat Guna
Tk.Nasional
APBD
107.250.000
- Pelatihan pengelolaan TTG APBD
19.990.125
- Pelatihan TP-PKK
dan Ketua
Kelompok PKK
(TPK3PKK) Desa
Binaan
APBD
29.691.225
- Pelatihan dan
Orientasi
pemanfaatan dan
pengelolaan
tanaman obat
bagi TP-PKK
Kab.Badung
APBD
111.711.375
Jumlahanggaran 268.642.725,00
Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa
Ida Bagus Putu Darmawijaya, S.S. Pembina
NIP. 19680207 199803 1 006
Mangupura, 21 Januari 2014
Pihak Pertama
Ka.Sub.Bid. Pengembangan SDM Desa/Kel
Drs. Kadek Sudita.M.Si. Pembina
NIP. 19671229 199403 1 008
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA SUB.BID.SARANA DAN PRASARANA DESA/KEL.
PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Meningkatnya sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat desa/kelurahan
Jumlah Desa yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih Jumlah RTS-PM yang menerima raskin
0
9883
NON
IKU
Non
IKU
No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN JUML
AH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
Jumlah Desa yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih
Program:
Pelayanan dan Rehabilitasi
kesejahteraan sosial.
Kegiatan:
- Monitoring raskin di Kab.Badung
APBD
204.392,37
5
Jumlahanggaran 204.392,37
5
Pihak Kedua, Kepala Bidang Ketahanan
Masyarakat Desa
Ida Bagus Putu Darmawijaya, S.S. Pembina
NIP. 19680207 199803 1 00
Mangupura, 21 Januari 2014
Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Sarana dan Prasarana
Desa/Kel
Drs. Made Krishnamurti.M.Si. Pembina
NIP. 19610527 198503 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
KEPALA BIDANGPEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (7)
1 2
Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes
50 %
Ka.Sub.Bid. Aparatur Desa/Kel
IKU
Meningkatnya kualitas kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Meningkatnya persentase partisipasi lembaga Desa (BPD, LPM, KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa
50 %
Ka.Sub.Bid. Kelembagaan
Desa/Kel
IKU
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN JUMLAH
APBD KABUPATEN
BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1 2 3 4 5 6 7
1
Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes
Pembinaan dan
monitoring arah
penggunaan ADD dan
penyisihan pajak,
retribusi Daerah
36.300.875,00
36.300.875,00
Evaluasi /Verifikasi
APBDes Induk dan
Perubahan Tahun
2014
28.112.250,00
28.112.250,00
2
Meningkatnya
persentase partisipasi
lembaga Desa (BPD,
LPM, KPM) dalam
perencanaan,
pelaksanaan dan
pengawasan
pembangunan Desa
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Kegiatan:
Pembinaan /
monitoring pemilihan
dan pelantikan
Perbekel di
Kabupaten Badung
89.023.575,00
89.023.575,00
Pembinaan
administrasi dan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
42.415.000,00
42.415.000,00
Penelitian,
pemberhentian dan
pengangkatan
perangkat desadan
kepala lingkungan di
Kabupaten Badung
114.054.350,00
114.054.350,00
Bimtek Peningkatan
kualitas SDM
Pemerintahan Desa,
Lembaga
Kemasyarakatan dan
KPM di Kabupaten
Badung
143.564.925,00
143.564.925,00
Jumlah anggaran 453.470.975,00
PihakKedua
Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda
NIP. 19600304 198503 1 013
Mangupura, 21 Januari 2014
PihakPertama
Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung
I Nyoman Yoseph Sridana, SH.M.Si. Pembina Tk. I
NIP. 19620803 198503 1 021
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA SUB.BID.KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN
PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANG
GUNG JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Meningkatnya kualitas kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM, KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa
50 %
IKU
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM, KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Kegiatan:
Bimtek peningkatan
kualitas SDM
Pemdes,Lembga
Kemasyarakatan dan KPM
di Kabupaten Badung
143.564.925
143.564.925
Jumlah anggaran 143.564.925
Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/
Kelurahan Kab. Badung
I Nyoman Yoseph Sridana, SH.M.Si. Pembina Tk. I
NIP. 19620803 198503 1 021
Mangupura, 21 Januari 2014
Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Kelembagaan Desa/Kel
I Wayan Somaribawa.SSTP.M.Si. Penata Tk.I
NIP. 19610527 198503 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA SUB.BID.APARATUR DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANG
GUNG JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
-Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes
50 %
IKU
- JumlahPerbekel yang dibina
dan dilantik
8 orang
Non IKU
-JumlahDesa/Kelurahan
yang mendapatkan
Pembinaan
62 Ds/Kel.
Non IKU
No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
-Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Kegiatan:
-Pembinaan dan
monitoring
penggunaan arah ADD
Evaluasi /Verifikasi
APBDes Induk dan
Perubahan Tahun 2014
36.300.875,00
28.112.250
2 - JumlahPerbekel yang
dibina dan dilantik
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Kegiatan:
-Pembinaan/Monitoring
pemilihan dan Pelantikan
Perbekel di Kabupaten
Badung
89.023.575
89.023.575
3 -JumlahDesa/Kelurahan
yang mendapatkan
Pembinaan
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Kegiatan:
-Pembinaan administrasi
dan penyelenggaraan
Pemerintah
Desa/Kelurahan
42.415.000
42.415.000
Penelitian, pemberhentian
dan pengangkatan
perangkat Desa dan Kepala
Lingkungan di Kabupaten
Badung
114.054.350
114.054.350
Jumlah anggaran 273.605.175
Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung
I Nyoman Yoseph Sridana, SH.M.Si. Pembina Tk. I
NIP. 19620803 198503 1 021
Mangupura, 21 Januari 2014
Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Aparatur Desa/Kel
Ida Bagus Putu Yudara.SH. Penata Tk.I
NIP. 19621231 1992031161
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN
PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
PENANGGUNG JAWAB
KET
KEPALA BIDANG PENGEM BANGAN
DESA/ KEL
ESELON IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 2
Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan
Persentase swadaya murni masyarakat
70 %
Ka.Sub.Bid. Pembinaan Desa/Kel
Ka.Sub.Bid.
Unit Kerja Daerah Pembangunan
Desa/Kel
IKU
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan adanya kepastian hukum tentang status Desa/Kelurahan, Br. Dinas/Lingkungan
- Jumlah
Desa/Kelurahan, Br.
Dinas/Lingkungan
yang dimekarkan
4 Br. Dinas
Ka.Sub.Bid. Pembinaan Desa/Kel
Non IKU
- Jumlah Batas
Desa/Kel. Yang
ditetapkan
2 Desa Ka.Sub.Bid. Unit Kerja
Daerah Pembangunan
Desa/Kel
Non IKU
No. INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
2
Persentase swadaya
murni masyarakat
Jumlah Desa
/Kelurahan, Br.
Dinas/Lingkungan
yang dimekarkal
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
Kegiatan:
Pembinaan dan Perlombaan
Desa Terpadu
APBD
481.736.175
Pembinaan Penyusunan Profil
Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten
APBD 43.790.650
Pembinaan dan Evaluasi Kader
PKK
APBD 21.608.500
Monitoring dan Inventarisasi
swadaya murni masyarakat
APBD 17.502.000
3
Jumlah Batas
Desa/Kel. Yang
ditetapkan
Pembinaan Pemekaran Br.
Dinas/Lingkungan di Kabupaten
Badung
APBD 10.223.275
Penetapan Batas Desa/Tapal
Batas
APBD 97.495.875
Jumlah anggaran
672.356.475
Mangupura, 21 Januari 2014
Pihak Kedua, KepalaBPMD dan Pemerintahan Desa KabupatenBadung Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda NIP. 19600304 198503 1 013
Pihak Pertama Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan Kab. Badung
Drs. I G.A. K. uryanegara,M.Si. Pembina
NIP. 19670811 198902 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGE
T
PENANGGUNG
JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
Persentase desa/kel. Yang menerima program PNPM-MPd
80 %
Sub.Bid.Bantuan Pembangunan dan Swadaya Masyarakat
Non IKU
Persentase Lembaga-lembaga yang mengusulkan kegiatan
80 % Sub.Bid.Bantuan Pembangunan dan Swadaya Masyarakat
Non IKU
2
Meningkatnya pengelolaan lembaga usaha ekonomi masyarakat
Jumlah pasar yang menyampaikan laporan tepat waktu
6 pasar Sub. Bid. Usaha Ekonomi
|Keluarga dan Masyarakat
Non IKU
Jumlah pengelola CBD melaporkan tepat waktu
84 klp Sub. Bid. Usaha Ekonomi |Keluarga dan Masyarakat
Non IKU
3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Jumlah Pokja/Pokjanal posyandu di Tk.Desa/Kel. dan TK.Kecamatan
68 Klp Sub. Bid. Usaha Ekonomi
|Keluarga dan Masyarakat
Non IKU
Jumlah peserta didik yang menerima PMT-AS
635 orang
Sub. Bid. Usaha Ekonomi
|Keluarga dan Masyarakat
Non IKU
Jumlah peserta Bimtek SIP
72 orang
Sub. Bid. Usaha Ekonomi
|Keluarga dan Masyarakat
Non IKU
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
Persentase swadaya murni masyarakat
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Kegiatan:
Peningkatan
kemandirian masyarakat
perdesaan(PNPM)
APBD
APBN
2.777.040.000
Operasional kegiatan
PNPM-MP di Kabupaten
Badung
136.945.250
2
Persentase Lembaga-lembaga yang mengusulkan kegiatan
Gelar Karya
Pembangunan Tingkat
Nasional
APBD 123.056.300
Monev Musrenbang
Desa/Kelurahan di
Kabupaten Badung
APBD 4.772.875
3
Jumlah pasar yang menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Kegiatan:
Pembinaan Pasar Desa
di Kabupaten Badung
APBD
17.315.825
Lomba Pasar Desa di
Kabupaten Badung
APBD 43.200.750
Monitoring dan evaluasi
pengelolaan
berkelanjutan
pelaksanaan program
Community Based
Development (CBD) di
Kab. Badung
APBD 23.519.475
4 Jumlah Pokja/Pokjanal posyandu di Tk.Desa/Kel. dan TK.Kecamatan
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Kegiatan:
Pembinaan
Pokjanal/Pokja
Posyandu dan KG PKK
KB/Kes Posyandu PHBS
dan Lingkungan Bersih
sehat
APBD 95.612.500
Lomba KG PKK KB/Kes
Posyandu PHBS dan
Lingkungan Bersih sehat
APBD 94.423.750
5 Jumlah peserta didik yang menerima PMT-AS
Pemberian Makanan
Tambahan Anak Sekolah
(PMT-AS)
APBD 52.185.375
6 Jumlah peserta Bimtek SIP
Bimtek SIP APBD 30.127.250
Jumlah anggaran 3.155.977.725
Pihak Kedua, KepalaBPMD dan Pemerintahan Desa
KabupatenBadung
Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.
Pembina UtamaMuda NIP. 19600304 198503 1 013
Mangupura, 21 Januari 2014
Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos., M.Si. Pembina
NIP. 19700120 199003 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KA.SUB. BIDANG BANTUAN PEMBANGUNAN DAN SWADAYA MASYARAKAT
PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan
Jumlahdesa/kel. Yang menerima program PNPM-MPd
51 desa
Non IKU
.Jumlah Lembaga-lembaga yang mengusulkan kegiatan
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
Jumlah Desa/kel. Yang menerima program PNPM-MPd
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Kegiatan:
Peningkatan kemandirian
masyarakat
perdesaan(PNPM)
APBD
APBN
2.777.040.000
Operasional kegiatan
PNPM-MP di Kabupaten
Badung
APBD
APBN 136.945.250
Gelar Karya
Pembangunan Tingkat
Nasional
APBD APBN 123.056.300
Monev Musrenbang
Desa/Kelurahan di
Kabupaten Badung
APBD APBN 4.772.875
Jumlah anggaran 3.041.814.425
Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos., M.Si. Pembina
NIP. 19700120 199003 2 006
Mangupura, 21 Januari 2014
Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Bantuan Pembangunan
dan Swadaya Masyarakat
I Nyoman Susila Penata Tk.I
NIP. 19630212 198607 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KA.SUB.BID USAHA EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKATPADA
BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG
NO
TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
PENANGG
UNG JAWAB
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 2
Meningkatnya pengelolaan lembaga usaha ekonomi masyarakat
Jumlah pasar yang menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu
6 pasar Non IKU
Jumlah pengelola CBD melaporkan tepat waktu
84 klp Non IKU
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Jumlah Pokja/Pokjanal posyandu di Tk.Desa/Kel. dan TK.Kecamatan
68 Klp Non IKU
Jumlah peserta didik yang menerima PMT-AS
635 Peserta
didik
Non IKU
NO INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH APBD
KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
1
2
Jumlah pasar yang menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu Jumlah pengelola CBD melaporkan tepat waktu
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Kegiatan:
- Pembinaan pasar Desa di Kab.
Badung
APBD
17.315.825
- Lomba Pasar Desa di
Kab.Badung
APBD
43.200.750
- Monitoring dan Evaluasi
pengelolaan berkelanjutan
pelaksanaan CBD di
Kab.Badung
APBD
23.519.475
3
4
Jumlah Pokja/Pokjanal posyandu di Tk.Desa/Kel. dan TK.Kecamatan Jumlah peserta didik yang menerima PMT-AS
Program upaya kesehatan
masyarakat
Kegiatan:
- Pembinaan Pokjanal/Pokja
Posyandu dan KG-PKK
KB/Kes Posyandu PHBS dan
Lingkungan bersih sehat
APBD
95.612.500
- Lomba KG-PKK
KB/Kes.Posyandu,PHBS dan
Lingkungan bersih sehat
dalam rumah tangga
APBD
94.423.750
- Jumlah peserta Bimtek SIP
APBD
30.127.250
- Pemberian Makanan
Tambahan Anak Sekolah
(PMT-AS)
APBD 52.185.475
Jumlahanggaran 243.456.700
Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos., M.Si. Pembina
NIP. 19700120 199003 2 006
Mangupura, 21 Januari 2014
Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Ekonomi Keluarga
DanMasyarakat
I Ketut Sutarka,SP. PenataTk.I
NIP. 19611231 198103 1 114
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Tahun Anggaran : 2014
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan.
Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes
50%
2 Meningkatnya kualitas kelembagaan Pemerintahan Desa/Kel.
Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa
(BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
50 %
3 Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan
Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
70%
4 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).
Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).
20%
JUMLAH ANGGARAN TH. 2014 : Rp4,871,314,092.00
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 709,279,102.00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 335,573,940.00
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp 108,300,000.00
Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Rp 111,711,375.00
Perdesaan.
5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp 84,036,050.00
6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Rp1,699,488,250.00
Desa.
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rp1,398,369,500.00
membangun Desa.
8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Rp 204,392,375.00
Sosial
9. Program upaya kesehatan Masyarakat Rp 220,163,500.00
Bupati Badung Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Anak Agung Gde Agung Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.
Pembina Utama Muda.
NIP. 19600304 198503 1 013.
KABUPATEN BADUNG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2010 - 2015
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 332 / 03 / HK / 2015
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2010 – 2015
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015 dimaksud;
c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
21. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
a. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2010-2015;
b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung setiap tahun.
KETIGA : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung, untuk dilaksanakan 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Badung, untuk maklum
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2015 BUPATI BADUNG, ANAK AGUNG GDE AGUNG
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 332/ 03 / HK / 2015 TANGGAL : 28 JANUARI 2015 TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung
Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun
2010-2015 adalah :
“Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif”.
Visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, yaitu :
Lama :
a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ;
b. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkwalitas dan partisipasi serta
keswadayaan masyarakat ;
c. Mewujudkan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang
berwawasan lingkungan.
Baru :
a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ;
b. Mewujudkan peran aktif lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ;
c. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna (TTG).
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
Lama :
a. Tujuan :
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas ;
Sasaran :
Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
b. Tujuan :
Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat ;
Sasaran :
1. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;
2. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun
Desa/Kelurahan.
c. Tujuan :
Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendayagunaan Tehnologi
Tepat Guna sesuai kebutuhan masyarakat.
Sasaran :
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna
(TTG).
Baru :
a. Tujuan :
Terwujudnya tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik ;
Sasaran :
1. Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek
tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
2. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes ;
3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat ;
4. Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa.
b. Tujuan :
Meningkatnya peran lembaga desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam
pembangunan desa/kelurahan.
Sasaran :
1. Meningkatnya peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
desa/kelurahan ;
2. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan desa ;
3. Meningkatnya usaha mikro kecil menengah di pedesaan.
c. Tujuan :
Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan Tehknologi Tepat Guna
(TTG).
Sasaran :
Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG.
d. Tujuan :
Terwujudnya pendistribusian Raskin sesuai standard Pedum kepada masyarakat
berpenghasilan rendah.
Sasaran :
Tersalurnya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan
Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin
dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
Lama :
a. Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
b. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;
c. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan.
d. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna
(TTG).
Baru :
a. Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek tatakelola
pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
b. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes ;
c. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat ;
d. Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa ;
e. Meningkatanya peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
Desa/Kekurahan.
f. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan desa ;
g. Meningkatnya usaha mikro kecil menengah di pedesaan ;
h. Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG ;
i. Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu
dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana
program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme
yang ditentukan.
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat
dilihat pada Tabel 5.1
Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada
Tabel 5.2.
5.1. Indikasi Rencana Program Prioritas
A. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan :
1. Pengadaan buku-buku administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembinaan
administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
2. Evaluasi dan monitoring penyusunan dan pelaksanaan peraturan Desa/Keputusan
Kelurahan di Kabupaten Badung;
3. Penelitian, dan pengangkatan perangkat desa/kepala Lingkungan di Kab. Badung;
4. Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah.
5. Pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung.
6. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten
Badung.
7. Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda terkait Pengaturan Desa.
8. Pemberdayaan Lembaga BPD di Kabupaten Badung;
9. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
10. Bimtek Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan
Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kabupaten Badung;
B. Program Peningkatan Partisipasi Masyatrakat dalam Membangun Desa.
Kegiatan :
1. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional;
2. Pembinaan Teknologi Tepat Guna;
3. Pelatihan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
4. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;
5. Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung;
6. Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional;
7. Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan melalui Unit Pengelola Sarana /Kelompok
Pemakai Sarana (UPS-KPS);
8. Jambore Kader PKK;
9. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan;
10. Penetapan dan penegasan Batas Desa;
11. Pembinaan dan Perlombaan Desa Terpadu;
12. Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan Desa/Kelurahan Binaan;
13. Lomba Desa/Kelurahan;
14. Operasional Kegiatan PNPM-MP Kabupaten Badung;
15. Monitoring dan inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung;
16. Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan;
17. Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;
C. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan :
1. Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.
D. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :
1. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu Kecamatan/Desa dan Kelurahan;
2. Pembinaan/Pokja Posyandu dan KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS danLingkungan Bersih
Sehat;
3. Lomba KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS dan Lingkungan Bersih Sehat dalam Rumah
Tangga.
E. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community
Based Development (CBD) di Kabupaten Badung;
2. Pembinaan dan Lomba Pasar Desa antar Kecamatan se Kabupaten Badung.
Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat
dilihat pada Table 5.1.
5.2. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Penunjang.
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan :
1. Pelayanan Administrasi keuangan.
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang undangan
6. Penyediaan makanan dan minuman tamu.
7. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah.
8. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap ( upah THL selama satu tahun).
9. Penyediaan dekorasi.
10. Penyediaan bahan bakar kendaraan.
11. Penyediaan upacara keagamaan.
12. Lomba lomba olah raga/kesenian pada hari hari bersejarah.
13. Penyediaan alat tulis kantor.
14. Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura pura Kahyangan Jagat.
B. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur.
Kegiatan :
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
3. Pengadaan peralatan gedung kantor.
4. Pemeliharaan gedung kantor.
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
7. Pemeliharaan peralatan kantor.
8. Pengadaan pakaian PSH dan atribut bagi Perbekel/Lurah.
C. Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Kegiatan :
1. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penyusunan Lakip Unit Kerja.
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja RKA ).
4. Survey kepuasan masyarakat.
Rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan
kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ada Sembilan Belas (19) indikator yaitu :
1. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan
Kelurahan ;
2. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Administrasi managemen Pemerintahan
Desa dan Kelurahan ;
3. Jumlah Desa yang menyampaikan Dokumen RPJM Desa ;
4. Jumlah Desa yang menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM
Desa ;
5. Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa ;
6. Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu ;
7. Persentase Desa yang menyampaiakan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes ;
8. Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data base berbasis IT ;
9. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa ;
10. Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa ;
11. Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa ;
12. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk ;
13. Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi ;
14. Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti Bimtek ;
15. Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan desa ;
16. Persentase pasar yang dikelola dengan baik ;
17. Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan;
18. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan
penerapan TTG ;
19. Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.1. (terlampir)
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANPEMERINTAHAN DESA
LANTAI 2 UNIT 16 PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. (0361) 9009257 FAX. (0361) 9009256 MANGUPURA 80351
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG,
Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 332 / 03 / HK / 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
e. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
25. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
27. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;
40. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
41. Keputusan Bupati Badung Nomor 332 / 03 / HK / 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada : 4. Bupati Badung, sebagai laporan; 5. Ketua DPRD Kabupaten Badung, 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 29 Januari 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG,
DRS.PUTU GEDE SRIDANA, M.SI. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600304 198503 1 013
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2015 TANGGAL : 29 JANUARI 2015 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.3 Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung
Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun
2010-2015 adalah :
“Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif”.
Visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, yaitu :
d. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ;
e. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkwalitas serta keswadayaan
masyarakat ;
f. Mewujudkan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang
berwawasan lingkungan.
4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
d. Tujuan :
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas ;
Sasaran :
Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
e. Tujuan :
Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat ;
Sasaran :
1. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;
2. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun
Desa/Kelurahan.
f. Tujuan :
Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendayagunaan Tehnologi
Tepat Guna sesuai kebutuhan masyarakat.
Sasaran :
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna
(TTG).
Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.
4.5 Strategi dan Kebijakan
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program, indikator untuk mewujudkan visi dan
misi atau cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konsepsual, analistis, realistis, rasional
dan komprehensif.
Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pemerintahan Desa guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa, strategi yang ditempuh adalah :
1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan berwibawa ( good governance dan clean government ) ;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur ;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
oleh masyarakat.
Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai
tujuan. Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :
1. Penguatan aparatur Pemerintahan Desa/Kelyrahan melalui Bimtek;
2. Penguatan lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui Bimtek;
3. Peningkatan terhadap usaha ekonomi masyarakat sesuai potensi dan sumber daya local;
4. Penguatan terhadap kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ada di desa dengan
memberikan bantuan berupa pelatihan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
Secara terperinci, Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin
dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
e. Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
f. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;
g. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan.
h. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna
(TTG).
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana
program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme
yang ditentukan.
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat
dilihat pada Tabel 5.1
Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada
Tabel 5.2.
5.2. Indikasi Rencana Program Prioritas
F. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan :
5. Pengadaan buku-buku administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembinaan
administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
6. Evaluasi dan monitoring penyusunan dan pelaksanaan peraturan Desa/Keputusan
Kelurahan di Kabupaten Badung;
7. Penelitian, dan pengangkatan perangkat desa/kepala Lingkungan di Kab. Badung;
8. Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah.
5. Pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung.
6. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten
Badung.
7. Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda terkait Pengaturan Desa.
8. Pemberdayaan Lembaga BPD di Kabupaten Badung;
9. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
10. Bimtek Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan
Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kabupaten Badung;
G. Program Peningkatan Partisipasi Masyatrakat dalam Membangun Desa.
Kegiatan :
1. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional;
2. Pembinaan Teknologi Tepat Guna;
3. Pelatihan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
4. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;
5. Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung;
6. Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional;
7. Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan melalui Unit Pengelola Sarana /Kelompok
Pemakai Sarana (UPS-KPS);
8. Jambore Kader PKK;
9. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan;
10. Penetapan dan penegasan Batas Desa;
11. Pembinaan dan Perlombaan Desa Terpadu;
12. Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan Desa/Kelurahan Binaan;
13. Lomba Desa/Kelurahan;
14. Operasional Kegiatan PNPM-MP Kabupaten Badung;
15. Monitoring dan inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung;
16. Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan;
17. Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;
H. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan :
2. Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :
4. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu Kecamatan/Desa dan Kelurahan;
5. Pembinaan/Pokja Posyandu dan KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS danLingkungan Bersih
Sehat;
6. Lomba KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS dan Lingkungan Bersih Sehat dalam Rumah
Tangga.
J. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community
Based Development (CBD) di Kabupaten Badung;
4. Pembinaan dan Lomba Pasar Desa antar Kecamatan se Kabupaten Badung.
Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada
Tabel 5.2.
5.2. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Penunjang.
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan :
15. Pelayanan Administrasi keuangan.
16. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
17. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
18. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
19. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang undangan
20. Penyediaan makanan dan minuman tamu.
21. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah.
22. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap ( upah THL selama satu tahun).
23. Penyediaan dekorasi.
24. Penyediaan bahan bakar kendaraan.
25. Penyediaan upacara keagamaan.
26. Lomba lomba olah raga/kesenian pada hari hari bersejarah.
27. Penyediaan alat tulis kantor.
28. Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura pura Kahyangan Jagat.
B. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur.
Kegiatan :
9. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
11. Pengadaan peralatan gedung kantor.
12. Pemeliharaan gedung kantor.
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
15. Pemeliharaan peralatan kantor.
16. Pengadaan pakaian PSH dan atribut bagi Perbekel/Lurah.
C. Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Kegiatan :
5. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
6. Penyusunan Lakip Unit Kerja.
7. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja RKA ).
Survey kepuasan masyaraka
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA LITBANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan
kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ada empat indikator yaitu :
20. Jumlah aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan yang mendapatkan Bimtek;
21. Jumlah anggota BPD, LPM dan KPM Desa/Kelurahan yang mendapatkan Bimtek;
22. Prosentase Swadaya Murni Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan;
23. Jumlah kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang mendapatkan pelatihan.
Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.1. (terlampir)
KABUPATEN BADUNG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2010 - 2015
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 332 / 03 / HK / 2015
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2010 – 2015
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015 dimaksud;
c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
21. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
a. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2010-2015;
b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung setiap tahun.
KETIGA : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung, untuk dilaksanakan 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Badung, untuk maklum
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2015 BUPATI BADUNG, ANAK AGUNG GDE AGUNG
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 332/ 03 / HK / 2015 TANGGAL : 28 JANUARI 2015 TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung
Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun
2010-2015 adalah :
“Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif”.
Visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, yaitu :
Lama :
a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ;
b. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkwalitas dan partisipasi serta
keswadayaan masyarakat ;
c. Mewujudkan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang
berwawasan lingkungan.
Baru :
a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ;
b. Mewujudkan peran aktif lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ;
c. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna (TTG).
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
Lama :
a. Tujuan :
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas ;
Sasaran :
Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
b. Tujuan :
Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat ;
Sasaran :
1. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;
2. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun
Desa/Kelurahan.
c. Tujuan :
Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendayagunaan Tehnologi
Tepat Guna sesuai kebutuhan masyarakat.
Sasaran :
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna
(TTG).
Baru :
a. Tujuan :
Terwujudnya tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik ;
Sasaran :
1. Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek
tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
2. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes ;
3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat ;
4. Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa.
b. Tujuan :
Meningkatnya peran lembaga desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam
pembangunan desa/kelurahan.
Sasaran :
1. Meningkatnya peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
desa/kelurahan ;
2. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan desa ;
3. Meningkatnya usaha mikro kecil menengah di pedesaan.
c. Tujuan :
Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan Tehknologi Tepat Guna
(TTG).
Sasaran :
Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG.
d. Tujuan :
Terwujudnya pendistribusian Raskin sesuai standard Pedum kepada masyarakat
berpenghasilan rendah.
Sasaran :
Tersalurnya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan
Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin
dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
Lama :
a. Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
b. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;
c. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan.
d. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna
(TTG).
Baru :
a. Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek tatakelola
pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
b. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes ;
c. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat ;
d. Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa ;
e. Meningkatanya peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
Desa/Kekurahan.
f. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan desa ;
g. Meningkatnya usaha mikro kecil menengah di pedesaan ;
h. Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG ;
i. Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu
dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana
program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme
yang ditentukan.
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat
dilihat pada Tabel 5.1
Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada
Tabel 5.2.
5.1. Indikasi Rencana Program Prioritas
A. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan :
1. Pengadaan buku-buku administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembinaan
administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
2. Evaluasi dan monitoring penyusunan dan pelaksanaan peraturan Desa/Keputusan
Kelurahan di Kabupaten Badung;
3. Penelitian, dan pengangkatan perangkat desa/kepala Lingkungan di Kab. Badung;
4. Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah.
5. Pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung.
6. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten
Badung.
7. Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda terkait Pengaturan Desa.
8. Pemberdayaan Lembaga BPD di Kabupaten Badung;
9. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
10. Bimtek Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan
Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kabupaten Badung;
B. Program Peningkatan Partisipasi Masyatrakat dalam Membangun Desa.
Kegiatan :
1. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional;
2. Pembinaan Teknologi Tepat Guna;
3. Pelatihan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
4. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;
5. Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung;
6. Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional;
7. Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan melalui Unit Pengelola Sarana /Kelompok
Pemakai Sarana (UPS-KPS);
8. Jambore Kader PKK;
9. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan;
10. Penetapan dan penegasan Batas Desa;
11. Pembinaan dan Perlombaan Desa Terpadu;
12. Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan Desa/Kelurahan Binaan;
13. Lomba Desa/Kelurahan;
14. Operasional Kegiatan PNPM-MP Kabupaten Badung;
15. Monitoring dan inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung;
16. Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan;
17. Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;
C. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan :
1. Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.
D. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :
1. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu Kecamatan/Desa dan Kelurahan;
2. Pembinaan/Pokja Posyandu dan KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS danLingkungan Bersih
Sehat;
3. Lomba KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS dan Lingkungan Bersih Sehat dalam Rumah
Tangga.
E. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community
Based Development (CBD) di Kabupaten Badung;
2. Pembinaan dan Lomba Pasar Desa antar Kecamatan se Kabupaten Badung.
Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat
dilihat pada Table 5.1.
5.2. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Penunjang.
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan :
1. Pelayanan Administrasi keuangan.
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang undangan
6. Penyediaan makanan dan minuman tamu.
7. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah.
8. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap ( upah THL selama satu tahun).
9. Penyediaan dekorasi.
10. Penyediaan bahan bakar kendaraan.
11. Penyediaan upacara keagamaan.
12. Lomba lomba olah raga/kesenian pada hari hari bersejarah.
13. Penyediaan alat tulis kantor.
14. Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura pura Kahyangan Jagat.
B. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur.
Kegiatan :
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
3. Pengadaan peralatan gedung kantor.
4. Pemeliharaan gedung kantor.
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
7. Pemeliharaan peralatan kantor.
8. Pengadaan pakaian PSH dan atribut bagi Perbekel/Lurah.
C. Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Kegiatan :
1. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penyusunan Lakip Unit Kerja.
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja RKA ).
4. Survey kepuasan masyarakat.
Rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan
kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ada Sembilan Belas (19) indikator yaitu :
1. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan
Kelurahan ;
2. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Administrasi managemen Pemerintahan
Desa dan Kelurahan ;
3. Jumlah Desa yang menyampaikan Dokumen RPJM Desa ;
4. Jumlah Desa yang menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM
Desa ;
5. Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa ;
6. Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu ;
7. Persentase Desa yang menyampaiakan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes ;
8. Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data base berbasis IT ;
9. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa ;
10. Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa ;
11. Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa ;
12. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk ;
13. Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi ;
14. Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti Bimtek ;
15. Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan desa ;
16. Persentase pasar yang dikelola dengan baik ;
17. Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan;
18. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan
penerapan TTG ;
19. Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.1. (terlampir)
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANPEMERINTAHAN DESA
LANTAI 2 UNIT 16 PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. (0361) 9009257 FAX. (0361) 9009256 MANGUPURA 80351
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG,
Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 332 / 03 / HK / 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
e. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
25. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
27. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;
40. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
41. Keputusan Bupati Badung Nomor 332 / 03 / HK / 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada : 4. Bupati Badung, sebagai laporan; 5. Ketua DPRD Kabupaten Badung, 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 29 Januari 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG,
DRS.PUTU GEDE SRIDANA, M.SI. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600304 198503 1 013
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2015 TANGGAL : 29 JANUARI 2015 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.3 Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung
Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun
2010-2015 adalah :
“Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif”.
Visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, yaitu :
d. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ;
e. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkwalitas serta keswadayaan
masyarakat ;
f. Mewujudkan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang
berwawasan lingkungan.
4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
d. Tujuan :
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas ;
Sasaran :
Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
e. Tujuan :
Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat ;
Sasaran :
1. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;
2. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun
Desa/Kelurahan.
f. Tujuan :
Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendayagunaan Tehnologi
Tepat Guna sesuai kebutuhan masyarakat.
Sasaran :
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna
(TTG).
Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.
4.5 Strategi dan Kebijakan
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program, indikator untuk mewujudkan visi dan
misi atau cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konsepsual, analistis, realistis, rasional
dan komprehensif.
Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pemerintahan Desa guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa, strategi yang ditempuh adalah :
1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan berwibawa ( good governance dan clean government ) ;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur ;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
oleh masyarakat.
Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai
tujuan. Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :
1. Penguatan aparatur Pemerintahan Desa/Kelyrahan melalui Bimtek;
2. Penguatan lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui Bimtek;
3. Peningkatan terhadap usaha ekonomi masyarakat sesuai potensi dan sumber daya local;
4. Penguatan terhadap kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ada di desa dengan
memberikan bantuan berupa pelatihan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
Secara terperinci, Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin
dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
e. Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
f. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ;
g. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan.
h. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna
(TTG).
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana
program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme
yang ditentukan.
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat
dilihat pada Tabel 5.1
Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada
Tabel 5.2.
5.2. Indikasi Rencana Program Prioritas
F. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan :
5. Pengadaan buku-buku administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembinaan
administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
6. Evaluasi dan monitoring penyusunan dan pelaksanaan peraturan Desa/Keputusan
Kelurahan di Kabupaten Badung;
7. Penelitian, dan pengangkatan perangkat desa/kepala Lingkungan di Kab. Badung;
8. Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah.
5. Pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung.
6. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten
Badung.
7. Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda terkait Pengaturan Desa.
8. Pemberdayaan Lembaga BPD di Kabupaten Badung;
9. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
10. Bimtek Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan
Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kabupaten Badung;
G. Program Peningkatan Partisipasi Masyatrakat dalam Membangun Desa.
Kegiatan :
1. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional;
2. Pembinaan Teknologi Tepat Guna;
3. Pelatihan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
4. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;
5. Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung;
6. Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional;
7. Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan melalui Unit Pengelola Sarana /Kelompok
Pemakai Sarana (UPS-KPS);
8. Jambore Kader PKK;
9. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan;
10. Penetapan dan penegasan Batas Desa;
11. Pembinaan dan Perlombaan Desa Terpadu;
12. Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan Desa/Kelurahan Binaan;
13. Lomba Desa/Kelurahan;
14. Operasional Kegiatan PNPM-MP Kabupaten Badung;
15. Monitoring dan inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung;
16. Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan;
17. Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa;
H. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan :
2. Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :
4. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu Kecamatan/Desa dan Kelurahan;
5. Pembinaan/Pokja Posyandu dan KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS danLingkungan Bersih
Sehat;
6. Lomba KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS dan Lingkungan Bersih Sehat dalam Rumah
Tangga.
J. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community
Based Development (CBD) di Kabupaten Badung;
4. Pembinaan dan Lomba Pasar Desa antar Kecamatan se Kabupaten Badung.
Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada
Tabel 5.2.
5.2. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Penunjang.
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan :
15. Pelayanan Administrasi keuangan.
16. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
17. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
18. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
19. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang undangan
20. Penyediaan makanan dan minuman tamu.
21. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah.
22. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap ( upah THL selama satu tahun).
23. Penyediaan dekorasi.
24. Penyediaan bahan bakar kendaraan.
25. Penyediaan upacara keagamaan.
26. Lomba lomba olah raga/kesenian pada hari hari bersejarah.
27. Penyediaan alat tulis kantor.
28. Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura pura Kahyangan Jagat.
B. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur.
Kegiatan :
9. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
11. Pengadaan peralatan gedung kantor.
12. Pemeliharaan gedung kantor.
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
15. Pemeliharaan peralatan kantor.
16. Pengadaan pakaian PSH dan atribut bagi Perbekel/Lurah.
C. Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Kegiatan :
5. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
6. Penyusunan Lakip Unit Kerja.
7. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja RKA ).
Survey kepuasan masyaraka
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA LITBANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan
kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ada empat indikator yaitu :
20. Jumlah aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan yang mendapatkan Bimtek;
21. Jumlah anggota BPD, LPM dan KPM Desa/Kelurahan yang mendapatkan Bimtek;
22. Prosentase Swadaya Murni Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan;
23. Jumlah kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang mendapatkan pelatihan.
Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.1. (terlampir)
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan 1
Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan 1 Persentase aparatur Desa/Kel. yang 30% 35% 40% 60% 80%
Desa dan Kelurahan yang baik Kelurahan yang mengikuti Bimtek Tatakelola mengikuti Bimtek Pengelolaan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Keruangan Desa dan Kelurahan
2 Persentase aparatur Desa/Kelurahan 35% 45% 60% 70% 80%
yang mengikuti Bimtek Administrasi
Managemen Pemerintahan Desa dan
Kelurahan
2 Tertibnya perencanaan, penyusunan dan 1 Jumlah Desa yang menyampaikan 46
Desa 46
Desa 46
Desa 46
Desa 46
Desa
pertanggungjawaban APBDes Dokumen RPJM Desa
2 Jumlah Desa yang menyampaikan 46
Desa 46
Desa 46
Desa 46
Desa 46
Desa
Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
Desa sesuai dengan RPJM Desa
3 Jumlah Desa yang menyampaikan 46
Desa 46
Desa 46
Desa 46
Desa 46
Desa
APBDes yang sesuai RKP Desa
4 Persentase Desa yang menyampaikan
30% 35% 40% 60% 80%
Dokumen APBDes tepat waktu
5 Persentase Desa yang menyampaikan
40% 60% 70% 80% 90%
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
APBDes
3 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Persentase Desa/Kel. Yang telah 20% 55% 60% 70% 80%
memiliki website dan data base
berbasis IT
4 Terlaksananya Tindak Lanjut Peraturan Desa 1 Jumlah Desa yang memiliki Peraturan 46
Desa 46
Desa 46
Desa 46
Desa 46
Desa
Kepala Desa;
2 Jumlah Desa yang memiliki Keputusan
46 Desa
46 Desa
46 Desa
46 Desa
46 Desa
Kepala Desa;
2 Meningkatnya peran Lembaga Desa, 1 Meningkatnya peran Lembaga Desa dan 1 Persentase kehadiran Lembaga Desa
30% 50% 60% 80% 100%
Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan
dan Lembaga Kemasyarakatan dalam
masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan Musrenbang Desa
Desa/Kelurahan 2 Persentase Badan Usaha Milik Desa 5% 10% 20% 40% 50%
(BUM Desa) yang terbentuk
3 Juara I Lomba Desa/Kel. Tk. Provinsi Juara I Juara I Juara I Juara I Juara I
4 Persentase Lembaga Desa dan 100% 100% 100% 100% 100%
Lembaga Kemasyarakatan yang telah
mengikuti Bimtek
2 Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Persentase swadaya murni masyarakat
50% 60% 65% 70% 80%
Pembangunan Desa dalam pembangunan desa
3 Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah Persentase pasar yang dikelola dengan
65% 70% 75% 80% 90%
di Pedesaan baik
3 Terwujudnya pemanfaatan Sumber Meningkatnya keterampilan kelompok masya- 1 Jumlah Kelompok Binaan TTG yang 6 klp. 11 klp. 22 klp. 24 klp. 29 klp.
Daya Alam dengan menggunakan rakat melalui penerapan TTG produknya dipamerkan
Tehknologi Tepat Guna (TTG) 2 Jumlah Kelompok Masyarakat yang 7 klp. 16 klp. 25 klp. 39 klp. 57 klp.
memanfaatkan sarana dan prasarana
air bersih dengan penerapan TTG
4 Terwujudnya pendistribusian Raskin Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Persentase penyaluran Raskin kepada
100% 100% 100% 100% 100%
sesuai standard Pedum kepada Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu masyarakat berpenghasilan rendah
masyarakat berpenghasilan rendah dan Tepat Administrasi ) kepada masyarakat
berpenghasilan rendah
Tabel 4.2
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Tahun 2010 s/d 2015
Instansi
: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung
Visi
: Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif
Misi
:
a. Mewujudkan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas;
b. Mewujudkan peran aktif Lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
c. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna (TTG)
Tujuan Sasaran
Cara Mencapai Tujuan
Keterangan dan Sasaran
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Terwujudnya Tatakelola 1 Persentase aparatur Desa/Kel. yang 1 Persentase aparatur 1 Meningkatnya aparatur 1 Persentase aparatur
Penguatan aparatur - Peningkatan Kapa-
Pemerintahan Desa dan
mengikuti Bimtek Pengelolaan
Desa/Kel. yang mengikuti
Pemerintahan Desa dan Kel.
Desa/Kel. yang mengikuti
Pemerintahan Desa/
sitas Aparatur
Kelurahan yang baik
Keuangan Desa dan Kelurahan
Bimtek Pengelolaan
yang mengikuti Bimtek Tata
Bimtek Pengelolaan Kel melalui Bimtek.
Pemerintahan Desa
Keuangan Desa/Kel.
kelola Pemerinatahan Desa
Keuangan Desa/Kel.
/jumlah seluruh aparatur
dan Kelurahan
Desa/Kel.x 100%
2 Persentase aparatur Desa/Kel. 2 Persentase aparatur
2 Persentase aparatur
- Peningkatan Kapa-
yang mengikuti Bimtek Administrasi
Desa/Kel. yang mengikuti
Desa/Kel. yang mengikuti
sitas Aparatur
Managemen Pemerintahan Desa
Bimtek Administrasi
Bimtek Administrasi
Pemerintahan Desa
dan Kelurahan
Managemen Pemerintahan
Managemen Pemerintahan
Desa dan Kelurahan /
Desa dan Kelurahan
jumlah seluruh aparatur
Desa/Kel. X 100%
1 Jumlah Desa yang
Jumlah Desa yang 2 Tertibya perencanaan penyu- 1 Jumlah Desa yang
- Peningkatan Kapa-
menyampaikan Dokumen
menyampaikan Dokumen
sunan dan pertanggungjawaban
menyampaikan Dokumen
sitas Aparatur
RPJM Desa
RPJM Desa / jumlah Desa
APBDes
RPJM Desa
Pemerintahan Desa
di Kab. Badung x 100%
2 Jumlah Desa yang menyampaiakan 2 Jumlah Desa yang me-
2 Jumlah Desa yang me-
- Peningkatan Kapa-
Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
menyampaikan Rencana
menyampaikan Rencana
sitas Aparatur
Desa sesuai dengan RPJM Desa
Kerja Pembangunan (RKP)
Kerja Pembangunan (RKP)
Pemerintahan Desa
Desa sesuai dengan
Desa sesuai dengan
RPJM Desa/jumlah Desa di
RPJM Desa
Kab. Badung x 100 %
3 Jumlah Desa yang 3 Jumlah Desa yang
3 Jumlah Desa yang
- Peningkatan Kapa-
menyampaikan APBDes
menyampaikan APBDes menyampaikan APBDes
sitas Aparatur
yang sesua RKP Desa
yang sesuai RKP Desa/
yang sesuai RKP Desa
Pemerintahan Desa
jumlah Desa di Kab. Badung
x 100%
4 Persentase Desa yang
4 Persentase Desa yang
4 Persentase Desa yang
Peningkatan terha-
Peningkatan Partisi-
Terwujudnya pemanfaatan
menyampaikan Dokumen
menyampaikan Dokumen
menyampaikan Dokumen
dap usaha ekonomi
pasi Masyarakat
Sumber Daya Alam dengan
APBDes tepat waktu
APBDes tepat waktu /
APBDes tepat waktu
masyarakat sesuai
dalam Membangun
jumlah Desa di Kab. Badung
potensi dan sumber
Desa
x 100%
daya lokal
5 Persentase Desa yang 5 Persentase Desa yang
5 Persentase Desa yang
- Peningkatan Kapa-
menyampaikan laporan
menyampaikan laporan
menyampaikan laporan
sitas Aparatur
menggunakan Tehknologi
pertanggungjawaban
pertanggungjawaban
pertanggungjawaban
Pemerintahan Desa
Tepat Guna (TTG)
realisasi APBDes
realisasi APBDes / jumlah
realisasi APBDes
Desa di Kab. Badung x100%
- Persentase Desa/Kel. yang
- Persentase Desa/Kel. yang 3 Meningkatnya pelayanan kepada -
Persentase Desa/Kel. yang -
Peningkatan Partisi-
telah memiliki website dan
telah memiliki website dan
masyarakat
telah memiliki website dan
pasi Masyarakat
Data Base berbasis IT
Data Base berbasis IT /
Data Base berbasis IT
dalam Membangun
jumlah Desa di Kab. Badung
Desa
x 100%
1 Jumlah Desa yang memiliki 1 Jumlah Desa yang memiliki 4 Terlaksananya Tindak lanjut 1 Jumlah Desa yang memiliki - Peningkatan Kapa-
Peraturan Kepala Desa
Peraturan Kepala Desa /
Peraturan Desa
Peraturan Kepala Desa
sitas Aparatur
jumlah Desa di Kab. Badung
Pemerintahan Desa
x 100%
2 Jumlah Desa yang memiliki 2 Jumlah Desa yang memiliki
2 Jumlah Desa yang memiliki - Peningkatan Kapa-
Keputusan Kepala Desa
Keputusan Kepala Desa /
Keputusan Kepala Desa
sitas Aparatur
jumlah Desa di Kab. Badung
Pemerintahan Desa
x 100%
2 Meningkatnya peran 1 Persentase kehadiran
1 Meningkatnya peran Lembaga 1 Persentase kehadiran Penguatan Lembaga - Peningkatan Kapa-
Lembaga Desa, Lembaga
Lembaga Desa dan
Desa dan Lembaga Kemasya-
Lembaga Desa dan Pemerintahan Desa/
sitas Aparatur
Kemasyarakatan dan
Lembaga Kemasyarakatan
rakatan dalam pembangunan
Lembaga Kemasyarakatan Kel melalui Bintek.
Pemerintahan Desa
masyarakat dalam pemba-
dalam Musrenbang Desa
Desa/Kelurahan
dalam Musrenbang Desa
ngunan Desa/Kelurahan 2 Persentase Badan Usaha
2 Persentase Badan Usaha - Pengembangan
Milik Desa (BUM Desa)
Milik Desa (BUM Desa)
Lembaga Ekonomi
yang terbentuk
yang terbentuk
Pedesaan
3 Juara I Lomba Desa/Kel.
3 Juara I Lomba Desa/Kel. - Peningkatan Partisi-
Tingkat Provinsi
Tingkat Provinsi
pasi Masyarakat
dalam Membangun
Desa
4 Persentase Lembaga Desa
4 Persentase Lembaga Desa - Peningkatan Kapa-
dan Lembaga Kemasyara-
dan Lembaga Kemasyara-
sitas Aparatur
katan yang telah mengikuti
katan yang telah mengikuti
Pemerintahan Desa
Bimtek
Bimtek
- Persentase swadaya murni
2 Meningkatnya peranan masyara-
Persentase swadaya murni -
Peningkatan Partisi-
masyarakat dalam pemba-
kat dalam pembangunan Desa masyarakat dalam pemba-
pasi Masyarakat
ngunan Desa
ngunan Desa
dalam Membangun
Desa
- Persentase pasar yang
3 Meningkatnya Usaha Mikro Kecil
Persentase pasar yang Peningkatan terha- - Pengembangan
dikelola dengan baik
Menengah di Pedesaan
dikelola dengan baik dap usaha ekonomi
Lembaga Ekonomi
masyarakat sesuai
Pedesaan
potensi dan sumber
daya lokal
3 Terwujudnya pemanfaatan 1 Jumlah Kelompok Binaan
Meningkatnya keterampilan 1 Jumlah Kelompok Binaan
Sumber Daya Alam dengan
TTG yang produknya
kelompok masyarakat melalui
TTG yang produknya
menggunakan Tehknologi
dipamerkan
penerapan TTG
dipamerkan
Tepat Guna (TTG)
2 Jumlah kelompok masya-
2 Jumlah kelompok masya-
Penguatan thd klp
rakat yang memanfaatkan
rakat yang memanfaatkan
TTG yang ada di ds.
sarana dan prasarana
sarana dan prasarana
dengan memberikan
air bersih dengan penera-
air bersih dengan penera-
bantuan berupa pela-
pan TTG
pan TTG
tihan SDM dan sara-
Penguatan thd klp
na dan prasarana
TTG yang ada di ds.
dengan memberikan
4 Terwujudnya pendistribusian - Persentase penyaluran Raskin
- Tersalurkannya Raskin (Tepat - Persentase penyaluran
Pelayanan dan
Raskin sesuai Standard
kepada masyarakat berpenghasilan
Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat
Raskin kepada masyarakat
Rehabilitasi Kesejah-
Pedum kepada masyarakat
rendah
Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat
berpenghasilan rendah
teraan Sosial
berpenghasilan rendah
Waktu dan Tepat Administrasi)
kepada masyarakat berpengha-
silan rendah
Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Badung
Kode Program dan Kegiatan
Penunjang Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output) Penunjang Data Capaian pada awal Tahun 2010
Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja pada
akhir Tahun 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas
0 458,717,250 586,812,915 621,848,550 709,279,102 2,376,657,817
4,753,315,634
Kegiatan :
01
Pelayanan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kelengkapan administrasi keuangan
60 bh perangko, 480 materai 3000, 500 materai 6000, 5 bendel buku cek
60 perangko 5,810,000 7 bh buku cek 5,875,000 7 bh buku cek 1,651,000 7 bh buku cek 3,301,000 7 bh buku cek, 3,301,000 60 bulan 19,938,000
Meningkatnya tertib administrasi
keuangan
535 mat. 6000 650 mat. 6000 150 mat. 6000 400 mat. 6000 400 mat 6000,
525 mat.3000 600 mat.3000 150 mat.3000 200 mat.3000 200 mat. 3000
02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tersedianya komunikasi sumber daya ai r dan listrik untuk mendukung kegiatan operasional kantor 1 Tahun
1 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000
6 fleksi, 3 telp. Umum 39,600,000
6 fleksi, 3 telp. Umum 25,000,000
6 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000
6 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000 60 bulan 124,600,000
Memperlancar komunikasi dan koordinasi antar unit kerja dan pelaksanaan tugas
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil/sepeda motor 6 unit mobil, 13 spd.
Motor 4 mobil, 3 spd. Motor 750,000
4 mobil,8 spd. Motor 6,400,000
5 mobil,8 spd. Motor 7,400,000
1 mbl. Kaban, 5 mbl pool, 14 spd motor 9,950,000
7 unit mobil, 13 unit spd motor 10,900,000 60 bulan 35,400,000
Meningkatnya tertib administrasi berlalu
lintas
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan 1 paket 1 paket 30,653,150 1 paket 38,107,000 1 paket 25,000,000 1 paket 24,997,750 1 paket 20,000,000 60 bulan 138,757,900
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penera-
Memperlancar aktivitas unit kerja perkantoran
12 bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 bulan 2,000,000 60 bulan 2,000,000
ngan bangunan kantor
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.208 exs/bln 5.208 exs/bln 12,834,000 5208 exs/bulan 17,112,000
5208 exs/bulan 10,974,000 180 exs/bulan 16,320,000
180 exs/bulan 16,332,000 60 bulan 73,572,000
Meningkatnya wawasan pegawai
17
Penyediaan makanan dan minuman tamu
Terpenuhinya makan dan minum untuk kepentingan tamu-tamu
12 bulan 12 bulan 10,320,000 12 bulan 9,975,000 12 bulan 9,065,000 120 galon 9,500,000 576 galon 16,112,000 60 bulan 54,972,000
18
Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam dan ke luar daerah
1 Ls 1 Ls 125,000,000 1 Ls 150,000,000 1 Ls 100,000,000 1 Ls 150,000,000 1 Ls 100,000,000 1 LS 625,000,000
Meningkatnya kinerja aparatur
19
Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 3 THL 3 THL
90,360,000 3 THL
114,132,800 3 THL 99,780,550 3 THL 135,234,375 3 THL 121,207,400 3 THL 560,715,125
(upah THL selama 1 tahun ) Terpenuhinya honorarium pegawai tidak
tetap
20
Penyediaan dekorasi Terwujudnya dekorasi yang indah dan asri 6 bh penjor,
6 bh penjor, 4,500,000 6 bh penjor, 4,800,000 4 bh penjor, 5,000,000 4 bh penjor, 5,000,000 4 bh penjor, 5,000,000 60 bulan 24,300,000
12 bh spanduk 12 bh spanduk 12 bh spanduk 12 bh spanduk 12 spanduk 12 bh spanduk
21
Penyediaan bahan bakar kendaraan
Tersedianya bahan bakar kendaraan 28.020 liter
19.080 liter 85,860,000 14.880premium 141,360,000 27.200 liter 272,000,000 1 Tahun 258,900,000 16.320 liter 220,320,000 60 bulan 978,440,000
Memperlancar pelaksanaan kegiatan 7.440 perta-
max
22
Penyediaan upacara keagamaan
Tersedianya sarana upacara keagamaan 12 bulan 12 bulan 16,880,000 12 bulan 24,600,000 12 bulan 16,000,000 12 bulan 16,100,000 12 bulan 23,300,000 60 bulan 96,880,000
Terpeliharanya lingkungan kerja yang nyaman
23
Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-hari Bersejarah
Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk menunjang kegiatan olah raga
1 paket 1 paket 10,000,000 1 paket 14,853,000 1 paket 14,978,000 1 paket 14,978,000 1 paket 14,993,000 1 paket 69,802,000
Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi
24
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 paket 45,750,100 1 paket 19,998,115 1 paket 20,000,000 1 paket 19,997,977 1 paket 25,000,000 1 paket 130,746,192
Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar
25
Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat
Terlaksananya upakara keagamaan
0 0 0 0 0 1 Ls 15000000 1 Ls 25,000,000 1 Ls 30,000,000 1 LS 70,000,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
02 Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
369,093,900 446,141,182 261,820,500 335,573,940 317,650,000 ###########
Kegiatan :
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya sarana transportasi -
6 spd. Motor 111,959,300 1 unit mobil 171,400,000
6 spd. Motor 105,000,000 1 unit mobil 185,000,000
0 0 60 bulan 573,359,300
Memperlancar pelaksanaan tugas
07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 paket belanja gorden 1 Tahun 0 - 0
6 bh kursi pim- 12,426,100
1 almari arsip 33,479,940
8 almari 38,750,000 60 bulan 84,656,040
Aktivitas kerja berjalan lancar pinan rapat pintu kaca, arsip pintu
1 almari kayu kaca,9 kursi
pintu kaca, kerja
09
Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 4 bh almari arsip, 8 bh
7 almari arsip, 123,459,300 9 almari arsip 194,978,782
3 bh notebook 31,933,100 1 unit Laptop, 18,468,000
6 unit komputer 169,450,000 60 bulan 538,289,182
Aktivitas kerja berjalan lancar filling kabinet,16 bhwhite 1 printer foto- kayu, 1 papan 1 unit
7 unit printer
board, 4 unit komputer, copy, 2 meja pengumuman, kamera
2 unit Laptop,
3 unit notebook, 4 bh rapat R.Perte 2 komputer, 1 unit mesin
printer, 5 bh UPS, 11 bh muan kecil,12 6 notebook,
ketik,1 pkt LCD
meja kerja esselon IV, meja rapat R. 2 unit printer,
+ layar
1 bh meja counter, 1 bh Pertemuan 3 kamera,
TV 21 inch besar,1 podi- 1 Handycam,
um, 25 kursi 2 LCD pro-
rapat, 1 pkt yektor+layar,
sound system 5 unit telp.
flexi
22
Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana
- - - - - - - -
- 1 paket 2,500,000 60 bulan 2,500,000
kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 6 unit mobil, 13 spd. 4 mobil, 3
spd. 48,846,000 4 mobil, 8 spd 58,412,400 5 mobil,8 spd. 93,361,300
6 mobil, 14 spd 75,026,000
1 mbl Kaban, 75,450,000 60 bulan 351,095,700
Memperlancar operasional kegiatan motor motor motor motor motor
6 mbl operasi-
onal, 13 spd
motor
26
Pemeliharaan perlengkapan Kantor
Terpeliharanya perlengkapan 1 Tahun 1 Tahun 15,300,000 1 Tahun 21,350,000 1 Tahun 19,100,000 0 0
41 unit 20,500,000 60 bulan 76,250,000
gedung kantor
28
Pemeliharaan peralatan kantor
Terpeliharanya peralatan gedung - - 0 - 0 - 0
1 faximile 23,600,000 1 paket 11,000,000 60 bulan 34,600,000
kantor 3 LCD
3 mesin ketik
21 komputer
1 S. system
1 mesin ketik
17 notebook
Pengadaan Pakaian PSH dan Atribut bagi
Tersedianya pakaian PSH dan atribut bagi
- 62 stel 69,529,300 - 0 - 0 - 0 - 0 62 stel 69,529,300
Perbekel/Lurah Perbekel/Lurah
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tercapainya tertib administrasi
19,215,875 35,350,000 89,799,975 103,300,000 107,400,000 355,065,850
Kegiatan :
01
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya honorarium pengelola kegiatan
1 Tahun 1 Tahun 10,800,000 1 Tahun 29,850,000 1 Tahun 84,300,000 1 Tahun 96,300,000 12 bulan 86,400,000 60 bulan 307,650,000
Meningkatnya kinerja pegawai
05
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tersedianya Buku SAKIP Unit Kerja
1 Tahun 1 Tahun 1,880,150 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 6,000,000 4 dokumen 6,000,000 4 dokumen 19,880,150
06
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja RKA)
Tersusunnya Renja RKA SKPD
1 Tahun 1 Tahun 6,535,725 1 Tahun 2,500,000 1 Tahun 2,499,975 1 Tahun 1,000,000 3 dokumen 10,000,000 3 dokumen 22,535,700
07
Survey Kepuasan Masyarakat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 buku 5,000,000 15 buku 5,000,000
J u m l a h
847,027,025
1,068,304,097 973,469,025 1,148,153,042
2,801,707,817 6,838,661,006
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator Kondisi Kinerja
pada awal Tahun 2010
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2015 Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang 25% 30% 35% 40% 60% 80% 80%
mengikuti Bimtek Pengelolaan
Keuangan Desa dan Kelurahan
2 Persentase Aparatur Desa/Kel. 30% 35% 45% 60% 70% 80% 80%
yang mengikuti Bimtek Administrasi
Managemen Pemerintahan Desa dan
Kelurahan
3 Jumlah Desa yang menyampaikan 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa
Dokumen RPJM Desa
4 Jumlah Desa yang 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa
menyampaiakan
Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
Desa sesuai dengan RPJMD Desa
5 Jumlah Desa yang menyampaiakan 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa
APBDes yang sesuai RKP Desa
6 Persentase Desa yang menyampai- 25%
30% 35% 40% 60% 80% 80%
kan Dokumen APBDes tepat waktu
7 Persentase Desa yang menyampai- 35%
40% 60% 70% 80% 90% 90%
kan laporan Pertanggungjawaban
Realisasi APBDes
8 Persentase Desa/Kel. Yang telah 15% 20% 55% 60% 70% 80% 80%
memiliki website dan data base
berbasis IT
9 Jumlah Desa yang memiliki Peratu- 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa
ran Kepala Desa
10 Jumlah Desa yang memiliki 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa
Keputusan Kepala Desa
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terwujudnya penyelenggaraan Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan Persentase tertibnya 25% 30% 40% 50% 75%
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Desa/Kelurahan perencanaan, penyu-
yang berkualitas sunan dan pertang-
gungjawaban APBDes
2 Terwujudnya kelembagaan serta Meningkatnya kualitas kelembagaan Desa/Kelurahan Meningkatnya persen- 25% 30% 40% 50% 60%
pengembangan partisipasi dan tase partisipasi lemba-
keswadayaan masyarakat ga desa (BPD,LPM,
KPM) dalam perenca-
naan, pelaksanaan
dan pengawasan
pembangunan desa
Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat Persentase swadaya 50% 60% 65% 70% 80%
dalam membangun desa murni masyarakat
dalam membangun
Desa/Kelurahan
3 Terwujudnya Pemanfaatan Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Persentase peningka- 20% 20% 20% 20% 20%
SDA dan peningkatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) tan pendapatan klp.
pendayagunaan TTG sesuai TTG
dengan Kebutuhan
Tabel 4.2
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
Tahun 2010 s/d 2015
Instansi
: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung
Visi
: Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif
Misi
:
a. Mewujudkan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas;
b. Mewujudkan kelembagaan dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat;
c. Mewujudkan Sumber Daya Alam (SDA) dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.
Tujuan Sasaran
Cara Mencapai Tujuan
Keterangan dan Sasaran
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Terwujudnya penyelengga- - Prosentase jumlah aparatur
Persentase tertibnya - Meningkatnya kualitas
Persentase tertibnya
Penguatan aparatur
Peningkatan Kapa-
raan Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa/Kelurahan
perencanaan, penyu-
aparatur pemerintahan
perencanaan, penyu-
Pemerintahan Desa/
sitas Aparatur
dan Kelurahan yang
yang mendapatkan Bimtek
sunan dan pertang-
Desa/Kelurahan
sunan dan pertang-
Kel melalui Bimtek.
Pemerintahan Desa
berkualitas
gungjawaban APBDes
gungjawaban APBDes
x 100 %
2 Terwujudnya kelembagaan - Prosentase jumlah anggota BPD, - Meningkatnya persen- - Meningkatnya kualitas - Meningkatnya persen-
Penguatan Lembaga
Peningkatan Kapa-
serta pengembangan
LPM dan KPM yang mendapatkan
tase partisipasi lemba-
BPD, LPM dan KPM Desa
tase partisipasi lemba-
Pemerintahan Desa/
sitas Aparatur
partisipasi dan keswadaya-
Bimtek
ga desa (BPD,LPM,
/Kel. yang mendapatkan
ga desa (BPD,LPM,
Kel melalui Bintek.
Pemerintahan Desa
an masyarakat
KPM) dalam perenca-
Bimtek
KPM) dalam perenca-
naan, pelaksanaan
naan, pelaksanaan
dan pengawasan
dan pengawasan
pembangunan desa
pembangunan desa
x 100 %
- Prosentase swadaya murni - Prosentase swadaya - Meningkatnya partisipasi
Prosentase swadaya
Peningkatan terha-
Peningkatan Partisi-
masyarakat dalam membangun
murni masyarakat
dan keswadayaan masya-
murni masyarakat
dap usaha ekonomi
pasi Masyarakat
Desa/Kelurahan
dalam membangun
rakat dalam membangun
dalam membangun
masyarakat sesuai
dalam Membangun
Desa/Kelurahan/dana
desa
Desa/Kelurahan/dana
potensi dan sumber
Desa
dari Pemerintah x
dari Pemerintah
daya lokal
100%
3 Terwujudnya Pemanfaatan - Prosentase jumlah kelompok - Persentase peningka- - Meningkatnya pengelolaan
Persentase peningka-
Penguatan thd klp
Peningkatan Partisi-
SDA dan peningkatan
Teknologi Tepat Guna yang
tan pendapatan klp.
Sumber Daya Alam (SDA)
tan pendapatan klp.
TTG yang ada di ds.
pasi Masyarakat
pendayagunaan TTG sesuai
mendapatkan Bimtek
TTG x 100 %
dan pendayagunaan Tek-
TTG
dengan memberikan
dalam Membangun
dengan Kebutuhan
nologi Tepat Guna (TTG)
bantuan berupa pela-
Desa
tihan SDM dan sara-
na dan prasarana
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Badung
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Data
Capaian pad
a awa
l Tahun 2010
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Kondisi Kinerja
pada akhir Tahun 2015
Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp Target
Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17) (18)
(19)
1
Terwujudnya
Meningkatnya kwalitas Aparatur
- Jumlah Aparatur Peme
Program Peningkatan Kapasitas
Terwujudnya tertib administrasi
5,722,91
3
1,358,60
4
1,194,62
4
1,637,22
3
1,839,56
9
11,752,9
34
rintahan
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan
Desa/Kel. yang mendapatkan
Aparatur Pemerintahan Desa
penyelenggaraan pemerintahan
Pemerintahan
Kelurahan
Bintek
desa
Desa dan Kelura-
Kegiatan :
han yang berkua-
a.
Pengadaan buku-buku administra-
Terwujudnya tertib administrasi
46 Des
a
46 Desa
140,303
0 0 0 0 0 0 0 0 46
Desa
140,303
litas
si Pemerintahan Desa/Kel. Dan
penyelenggaraan pemerintahan
pembinaan administrasi pemerin-
desa
tahan Desa/Kel.
b.
Evaluasi dan monitoring penyusu-
Tersedianya buku-buku adminis-
46 Des
a
46 Desa
73,424
0 0 0 0 0 0 0 0 62
Desa/
73,424
nan dan pelaksanaan peraturan
trasi pemerintahan desa
Kel.
desa/keputusan kelurahan di
Tersusunnya Peraturan
Desa/
Kab. Badung
Keputusan Kelurahan
c.
Penelitian, pemberhentian dan
Terlaksananya proses pember-
62 Desa/
62 Desa/
22,561
62 Desa/
155,154
62 Desa/
296,225
62 Desa/
114,054
62 Desa/
0 62
Desa/
587,994
pengangkatan perangkat desa/
hentian dan pengangkatan pe-
Kel. Kel
.
Kel.
Kel. Kel
. Kel. Kel.
Kepala Lingkungan di Kab. Badung
rangkat desa dan kaling sesuai
dengan peraturan yang berlaku
d.
Pembinaan dan monitoring arah
Terlaksananya tertib administrasi
46 Des
a
46 Desa
49,542
46 Desa
56,387
46 Des
a
40,085
46 Desa
36,301
46 Des
a
42,834
46 Des
a
225,149
penggunaan ADD dan penyisihan
Pemerintahan Desa
pajak retribusi daerah
Terlaksananya tertib administrasi
e.
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan
Terlatihnya 132 orang anggota BPD
92 org
61,597
0 0 0 0 0 0 0 0 92 org
61,597
Pemerintahan Desa
f.
Pembinaan/monitoring pemilihan
Terlatihnya serta tertibnya adminis-
- - 0 2 desa
55,241
19 desa
105,857
16 desa
71,552
8 desa
1,176,54
2
45 desa
1,409,19
1
dan pelantikan Perbekel di Kab.
trasi LPM di 62 Desa/Kel.
Badung
Terlaksananya Bimtek Penyeleng-
g.
Pembinaan Penyelenggaraan
garaan Pemerintahan Desa
0 0
62 Ds/Kel.
57,669
62 Ds/Kel.
32,167
0 0 0 0 62 Ds/Kel.
89,835
Pemerintahan Desa/Kel. di Kab.
Terpilih dan terlantiknya Perbekel
Badung yang baru
h.
Pembinaan Administrasi Pemerinta-
0 0
62 Ds/Kel.
31,960
62 Ds/Kel.
15,246
0 0 0 0 62 Ds/Kel.
47,206
han Desa/Kel. Di Kab
Tersusun dan terlaksa
Badung nanya
i.
Pembinaan Administrasi dan Penye-
peraturan sesuai ketentuan yang
- 0 0 0 0 0 0
62 ds/Kel
.
1001415
62 ds/Kel.
25,031
62 ds/Kel.
1,026,44
6
lenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.
berlaku
di Kabupaten Badung
Tersedianya buku-buku administra-
si Pemerintahan Desa/Kel.
j.
Peningkatan Kualitas SDM Pemerin-
Terisi dan tersedianya buku-buku
0 0 170
org
150,411
62 Ds/Kel.
10,805
0 0 0 0 62 Ds/Kel.
161,217
tahan Desa, Lembaga Kemasyara-
administrasi dan terlaksananya
katan dan KPM di Kab. Badung
Pemerintahan Desa/Kel. sesuai
peraturan yang berlaku
- - 0 0 0 0 0 97
orang
55,106
97 oran
g
60,000
194 oran
g
115,106
k.
Bintek Pengelolaan Keuanga
Meningkatnya kualitas lembag
- - 0 0 0 0 0 97
orang
55,106
97 oran
g
60,000
194 oran
g
115,106
n Desa a
kemasyarakatan
l.
Workshop Sehari Tentang UU No. 6
Terlaksananya perencanaan APB
Tahun 2014
Desa dengan baik dan benar
Perangkat Desa memahami UU
No. 6 Tahun 2014
m.
Kajian Naskah Akademis untuk
Tersusunnya Peraturan Daerah
- - 0 0 0 0 0 0 0 3
naskah
237,709
3 naskah
237,709
Ranperda terkait Pengaturan Desa
terkait Pengaturan Desa
2
Terwujudnya
-
Meningkatnya kualitas kelembagaan
n.
Pemberdayaan Lembaga BPD di
Terbinanya dan terlatihnya
46 Des
a
132
org
51,935
0 0 0 -
0 -
0 -
0 51,9
35
kelembagaan
Desa/Kelurahan
Kab. Badung
lembaga BPD
serta pengemba-
o.
Pemberdayaan Lembaga Pember-
Terbina dan terlatihnya
62 Desa/Ke
l.
62 Desa/
67,509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,5
09
ngan partisipasi
dayaan Masyarakat (LPM)
lembaga pemberdayaan masya
Kel
.
dan keswadayaan
rakat
masyarakat
p.
Peresmian Anggota BPD se Kab. Bdg
Terwujudnya peresmian anggota
0 0 0 0 45 desa
49,835
0 0 0 0 0 49,8
35
BPD periode 2013 s/d 2019
q.
Bimtek Peningkatan Kualitas SDM
Meningkatnya pengetahuan dan
- - 0 0 0 62
Desa/
137,583
308
org
143,565
262 org
127,453
570 org
408,600
Pemerintahan Desa, Lembaga
keterampilan bagi BPD, LPM,
Kel.
Kemasyarakatan, Kader Pemberda-
KPM se Kabupaten Badung
yaan Masyarakat (KPM) di Kab.
Badung
r.
Bimtek Penyusunan APBDes
Tersusunnya APBDes sesuai
0 0 276
org
297,786
46 Des
a
92,383
0 0 0 0 46
Desa
390,169
dengan peraturan yang berlaku
s.
Evaluasi/verifikasi APBDes Induk
Tersusunnya APBDes sesuai
0 0 46 Desa
43,148
46 Des
a
68,924
46 Desa
28,112
0 0 46
Desa
140,184
dan Perubahan
peraturan yang berlaku
t.
monitoring dan Evaluasi Musrenbang
Terlaksananya musrenbang desa
0 0 0 0 0 0 62 Desa/
4772.875
0 0 62
Desa/
4,773
Desa/Kelurahan di Kab. Badung
yang terintegrasi antara reguler
Kel
. Kel.
dengan PNPM - MP
u.
Bimtek Perangkat dan Lembaga Kemas-
Meningkatnya pengetahuan ten-
- 0 0 0 0 0 0 0 0 175 oran
g
90,000
175 oran
g
90,000
yarakatan Desa
tang pengelolaan pemdes
v.
Rakor Bagi Kepala Lingkungan di
Menigkatnya pengetahuan bagi
- 0 0 0 0 0 0 0 0 554 oran
g
20,000
554 oran
g
20,000
Kab.
Badung
Kaling dan Kepala Dusun
3
Terwujudnya
Meningkatnya pengelolaan Sumber
Jumlah kelompok Teknologi Tepat
w.
Pembinaan Teknologi Tepat Guna
Masyarakat desa mampu menerap-
2
klp.
5,000,00
0 0 0
4 klp
5,007
0 0 0 0 6
klp
5,005,00
7
pemanfaatan
Daya Alam (SDA) dan Pendayagunaan
Guna (TTG) yang mendapat pelatihan
x.
dalam Rangka Pembinaan Tk. Prov.
kan TTG
SDA dan pening-
Teknologi Tepat Guna (TTG)
y.
Gelar Teknologi Tepat Guna
Meningkatnya wawasan penge-
1 pake
t
1 paket
101,110
0 0 1
paket
121,625
1 paket
107,250
0 0 1
paket
329,985
katan pendayagu-
Nasional di Luar Daerah
tahuan masyarakat tentang TTG
naan TTG sesuai
di berbagai daerah
dengan kebutuhan
z.
Pelatihan Pengolahan Teknologi
Terlatihnya masyarakat dalam
2
klp. 154,932
0 0 4
klp 170,570
0 0 0 0 6
klp 325,502
Tepat Guna
mengolah TTG
aa.
Pemetaan Teknologi Tepat Guna
Terwujudnya data dan peta
0 0
62 ds/Kel
.
83,123
0 0 0 0 0 0 62
ds/Kel.
83,123
TTG
Pedesaan
perdesaan
ab.
Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna
Terlaksananya pelatihan dan
0 0 10 klp.
427,726
0 0 0 0 0 0 10 klp.
427,726
(TTG)
pembinaan kepada klp. TTG
ac.
Pembuatan Fasilitas Bio Gas untuk
Terciptanya fasilitas BioGas untuk
- 0 0 0 0 5
klp. 48,3
12 0 0 0 0
5 klp.
48,312
pemanfaatan TTG
pemanfaatan TTG
ad.
Pelatihan Pengelolaan Teknologi Tepat
Meningkatnya SDM klp. TTG
0 0 0 0 0 0 2
klp.
19,990
0 0 2
klp. 19,9
90
Guna
dalam pengelolaan TTG
Program Peningkatan Partisipasi
Peningkatan kesejahteraan dan
1,137,85
5
1,376,21
4
56,455,0
78
45,174,5
36
1,672,77
8
105,816,460
Masyarakat dalam membangun
pemberdayaan masyarakat
desa
Kegiatan :
a.
Gelar Teknologi Tepat Guna
Meningkatnya wawasan penge-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
paket
143,022
1 paket
143,022
Nasional di Luar Daerah
tahuan masyarakat tentang TTG
di berbagai daerah
b.
Pembinaan Teknologi Tepat Guna
Meningkatnya antusias masyara-
0 0 0 0 0 2
klp. 8,47
0
2 klp.
9,317
0 0 4
klp. 17,7
87
kat dalam mengikuti arahan
TTG
TTG
tentang manfaat dan dampak
dari pemanfaatan TTG
c.
Pelatihan Pengelolaan Teknologi
Terlaksananya pelatihan TTG
0 0 0 0 0 2
klp. 65,0
21
2 klp.
19,990
0 0 4
klp. 85,0
11
Tepat Guna
di masyarakat
TTG
TTG
-
Meningkatkan partisipasi dan keswa-
Prosentase swadaya murni masya-
d.
Bulan Bhakti Gotong Royong
Meningkatnya kesadaran masya-
62 Desa/Ke
l
62 Desa/
126,584
62 Desa/
127,268
62 Desa/
81,049
0 0 0 0 62
Desa/
334,900
dayaan masyarakat dalam membangun
rakat dalam membangun Desa/Kel.
dalam Membangun Desa
rakat dalam bergotong royong
Kel
.
Kel.
Kel. Kel.
desa
untuk menghasilkan peningkatan
nilai sosial, ekonomi dan budaya
e.
Pencanangan BBGRM dalam memba-
Terlaksananya pencanangan Bulan
0 0 0 0 0 0 62 Desa/
189,460
62 Desa/
53,538
62 Desa/
242,998
ngun Desa
Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Kel
. Kel. Kel.
f.
Pembinaan BBGRM dalam membangun
Meningkatnya kesadaran masyara-
0 0 0 0 0 0 6
Kec.
10,059
6 Kec.
6,884
6 Kec.
16,942
Desa kat dalam
bergotong royong
g.
Perlombaan BBGRM dalam membangun
Meningkatnya peran lembaga masya-
0 0 0 0 0 0 6
Kec.
34,534
0 0 6
Kec. 34,5
34
Desa
rakat dalam membangun desa
secara bergotong royong
h.
Penilaian Pelaksana Gotong Royong
Terpilihnya Desa/Kel. Terbaik dalam
0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kec. 32,9
19 6
Kec. 32,9
19
Terbaik
pelaksanaan BBGRM
i.
Pembinaan dan Perlombaan Desa
Terlaksananya pembinaan adm.
4 Desa & 1
kel.
4 Desa &
622,545
4 Desa &
637,444
4 Desa &
874,316
4 Desa &
481,736
4 Desa &
318,584
4 Desa &
2,934,62
4
Terpadu
dalam penyelenggaraan Pemdes/
1
Kel.
1
Kel.
1
Kel.
1 Kel
.
1 Kel.
1
Kel.
Kel.
j.
Pembinaan Desa/Kel. Lomba dan
Terbinanya Desa/Kel. Lomba
0 0 0 0 0 0 0 0 10
ds/kel.
71,381
10 ds/kel.
71,381
dan
Desa/Kel. Binaan
Desa/Kel. Binaan
k.
Lomba 10 Program Pokok PKK
Terpilihnya Desa/Kel. Terbaik dalam
0 0 0 0 0 0 0 0 12
ds/kel.
82,632
12 ds/kel.
82,632
melaksanakan 10 Program Pokok
PKK
l.
Monitoring & inventarisasi swada-
Tersedianya data swadaya
62 Desa/Ke
l
62 Desa/
17,088
62 Desa/
48,909
62 Desa/
19,772
62 Desa/
17,502
0 0 46
Desa
103,271
ya murni masyarakat Kab. Badung
murni masyarakat
Kel
.
Kel.
Kel. Kel
.
& 16
Kel.
m.
Penyusunan Profil Desa/Kel.
Tersedianya Profil Desa/Kel., Kec.
62 Desa/Ke
l
62 Desa/
46,644
62 Desa/
55,718
62 Desa/
54,778,9
00
62 Desa/
43,790,6
50
62 Desa/
22,866
62 Desa/
98,694,7
77
di Tk. Kabupaten
Kel
.
Kel.
Kel. Kel
. Kel. Kel.
n.
Monitoring dan evaluasi pengelolaan
Peningkatan kesejahteraan rumah
62 Desa/
14,760
berkelanjutan pelaksan
tangga miskin melalui
Kel
.
aan prgram
Desa Adat
Community Based Development
(CBD) di Kab. Badung
o.
Operasional/Kegiatan PNPM-MP
Terlaksananya program pember-
51 Desa/Ke
l.
51 Desa/
286,000
51 Desa/
258,357
51 Desa/
160,589
51 Desa/
136,945
51 Desa/
73,605
51 Desa/
915,497
Kabupaten Badung
dayaan masyarakat
Kel
.
Kel.
Kel. Kel
. Kel. Kel.
p.
Pembinaan pemekaran Desa/Kel.,
Terbinanya usulan pemekaran
3 Dusun, 3 lingkungan &
3 Br. Dinas
18,541
3 Br. Dinas
10,713
3 Dusun,
25,474
5 br. Dinas
10,223
2 Br. Dinas
5,488
2 Br. Dinas
70,440
Banjar Dinas/Lingkungan di Kab.
Desa/Kel., Br. Dinas/Lingkungan
1 Desa/Ke
l.
3 lingk.
3 lingk.
3
Lingk.,
& lingk baru
Definitif dan
Definitif dan
Badung
untuk memperlancar pelayanan
1 Desa/Kel.
1 Br. Dinas
1 Br. Dinas
kepada masyarakat
Persiapan
Persiapan
q.
Monev Pembangunan Desa
Terlaksananya monev Pembangu-
46 desa
5,693
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,69
3
Terpadu (PDT) Kab.
nan Desa Terpad
Badung u (PDT) di Kab.
Badung
r.
Gelar Karya Pembangunan Tk.
Terpublikasinya hasil-hasil
0 0 10 org
172,105
4 Kec.
134,778
1 Kec.
123,056
1 kl/th
116,101
546,040
Nasional
Pembangunan Tk. Nasional
s.
Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan
Meningkatnya kapasitas UPS-KPS
0 0 6 desa
52,519
3 desa
7,087
0 0 7 desa
13,365
72,9
71
melalui Unit Pengelola Sarana/
AMPL di desa sehingga masyarakat
Kelompok Pemakai Sarana
dapat menikmati air bersih
(UPS-KPS)
t. Sosialisasi Sistem Aplikasi
Tersedianya informasi sistem
0 0 62 Desa/
13,182
0 0 0 0 0 0 0 13,1
82
Pendataan desa dan Kel.
aplikasi pendataan desa/Kel.
Kel
.
u.
Jambore Kader PKK
Meningkatnya wawasan dan
0 0 0 0
12 TP PKK
44,925
12 TP PKK
106,390
12 TP PKK
132,842
12 TP
PKK
284,157
pengeta-
huan Kader PKK
Kab/Kec.
v.
Orientasi dan Pelatihan TP PKK dan
Meningkatnya pengetahuan Kader
0 0 0 0 74 org
30,164
74 org
29,691
74 org
21,809
124 kader ds/
81,664
Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK)
PKK Desa/Kel. Dalam mengolah
kel.,12 kader
Desa Binaan
Tanaman Obat Keluarga
Kec.
w.
Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK
Terlaksananya peringatan Hari Kesa-
0 0 0 0 62
Desa/
40,106
0 0 0 0 62
Desa/
40,106
di Kabupaten Badung
tuan Gerak PKK
Kel. Kel.
x.
Pembinaan dalam rangka Hari Kesatuan
Meningkatnya pengetahuan Kader
0 0 0 0 0 0
6 Kec.,1 ds/
10,004
0 0
6 Kec.,1 ds/
10,004
Gerak PKK
PKK kel.
kel.
y.
Lomba dalam rangka Hari Kesatuan
Terpilihnya juara kader PKK dalam
0 0 0 0 0 0 62 Desa/
33,688
0 0 62
Desa/
33,688
Gerak PKK
rangka HKG
Kel
. Kel.
z.
Pembinaan dan Evaluasi
Meningkatnya penget
0 0 0 0 6
Kec, 1
99,206
12 org
21,609
0 0 6
Kec, 1
120,814
Kader PKK
ahuan Kader
ds/ ds/
PKK kel. kel.
a.a.
Pemantapan Program Sistem Informasi
Terlaksananya Sistem Pengelolaan
0 0 0 0 62
Desa/
38,837
0 0 0 0 62
Desa/
38,837
Keuangan desa (SIKUDES)
Keuangan di Desa sesuai peraturan
Kel. Kel.
b.b.
Penetapan Batas Desa/Tapal Desa
Terwujudnya batas desa dan tapal
0 0 0 0 2
desa
46,384
2 desa
97,496
5 desa
381,318
9 desa
525,199
batas desa
c.c.
Pemberian Makanan Tambahan Anak
Terlaksananya pemberian makanan
0 0 0 0 0 0 2 desa
52,185
1575 siswa
196,424
- 248,610
Sekolah (PMT-AS)
tambahan untuk siswa TK, SD
Program Pelayanan dan Rehabilita-
Terwujudnya peningkatan
46,9
26
44,293
146,242
204,392
9,88
3
451,736
si Kesejahteraan Sosial
kesejahteraan masyarakat
Kegiatan :
a.
Monitoring Raskin di Kabupaten
Terpenuhinya kebutuhan beras
62 Desa/
3,826
46,926
11,642
44,293
10,979
146,242
9,883
204,392
9883 RTS-
9883
2.750
orang
451,736
Badung
bagi Rumah Tangga Penerima
Kel. RTS-PM
RTS-PM
RTS-PM
RTS-PM
PM RTS-PM
Manfaat (RTS-PM)
Program Upaya Kesehatan
Terwujudnya kesadaran masya-
57,901
16,281
137,701
1,244,71
5
117,422
1,574,01
9
Masyarakat
rakat akan arti penting kesehatan
Kegiatan :
a.
Pembinaan Pokjanal dan Pokja
Terlaksananya pembinaan tugas
6 Kecamatan
6 Kec.
57,901
6 Kec.
16,281
6 Kec
.
137,701
6 Kec.
220,164
350 org
36,218
6 Kec.
468,265
Posyandu Kecamatan/Desa dan
pokok dan fungsi pokjanal dan
Kelurahan
pokja posyandu di
Kab. Badung
b.
Lomba KG PKK KB/Kes. Posyandu,
Terpilihnya Kader PKK terbaik di
- 0 0 0 0 0 0 6 Kec. ,
994,424
6 Kec.
81,204
6 Kec.
1,075,62
8
PHBS, Lingk. Bersih dan Sehat dalam
bidang Posyandu, PHBS, Lingk.
62 ds/kel.
Rumah Tangga
Bersih Sehat
c.
Bimtek Sistem Informasi Posyandu
Meningkatnya keterampilan petugas
- 0 0 0 0 0 0 72 org
30,127
0 0 0 30,1
27
Desa/Kel. Dan Kec. Dalam pengope-
rasian SIP
Program Peningkatan Lingkungan
Terwujudnya kesadaran masya-
63,0
48 0 0 0 0
63,048
Pedesaan
rakat akan arti penting kesehatan
Kegiatan :
a.
Peningkatan Lingkungan Perdesaan
Terlaksananya pembinaan tugas
6 6
desa
63,048
0 0 0 0 0 0 0 0 6
deaa
63,048
melalui Unit Pengelola Sarana/
pokok dan fungsi pokjanal dan
Desa
Kelompok Pemakai Sarana
pokja posyandu di Kab. Badung
(UPS-KPS)
Program Pembuatan Jalan dan
Tersedianya ruas jalan lingkungan
0 0 484,187
0 0 484,187
Jembatan Menuju Pura Taman Lanse
dan Lapangan Umum Desa Abiansemal
a.
Karya Bhakti Terpadu TNI di Wilayah
Meningkatnya pelayanan terhadap
0 0 0 0 0 1
paket
484,187
0 0 0 0 1
paket
484,187
Kab.upaten Badung
masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas
Terwujudnya 16 Kelurahan menjadi
174,341
0 0 0 0 174,341
Aparatur Pemerintahan Kelurahan
SKPD
a.
Bimtek Penguatan Kelurahan
Meningkatnya SDM Aparatur
- 112
org
174,341
0 0 0 0 0 0 0 0 112 org
174,341
Menjadi SKPD
Kelurahan
Program Pengembangan Lembaga
Terwujudnya sistem pengelolaan
94,0
65
74,443
71,5
80
55,990,8
19
68,354
56,299,2
62
Ekonomi Pedesaan
pasar desa / adat & BUMDA
sesuai dengan peraturan yang
berlaku
Kegiatan :
a.
Monitoring dan evaluasi pengelo-
Terlaksananya pembinaan dan
34 pasar desa/adat
35 pasar
25,092
0 -
0 -
0 -
0 -
35 pasar
25,092
laan
pasar desa
evaluasi terhada
1 BUMDA
ds dinas/
ds dinas/
dinas/desa adat
p penyelengga-
dan BUMDA
pokok dan fungsi pokjanal dan
adat dan
adat dan
pokja posyandu di Kab. Badung
BUMDA
BUMDA
b.
Pembinaan dan Lomba Pasar
Meningkatnya SDM pengelola
- 6
pasar
68,973
6 pasar ds
64,095
6 pasar ds
59,843
6 pasar ds
55,967,3
00
10 psr desa
55,967
34 pasar
56,216,1
78
Desa se Kab. Badung
pasar desa dalam mengelola
usahanya
c. Monev
Pengelolaan CBD
Terpantaunya penggunaan dana
- 0 0 84 10,3
48 84
11,738
84 23,5
19
84 ds. Adat
12,387
84 ds. Adat
57,992
program CBD
desa adat
desa
adat
desa adat
J u m l a h
7,122,70
8
2,869,83
5
58,005,2
25
104,251,686
3,708,00
6
175,957,45
9
Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Badung
Kode Program dan Kegiatan
Penunjang Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output) Penunjang Data Capaian pada awal Tahun 2010
Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja pada
akhir Tahun 2015
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas
0 458,717,250 586,812,915 621,848,550 709,279,102 628,465,400 3,005,123,217
Kegiatan :
01
Pelayanan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kelengkapan administrasi keuangan
60 bh perangko, 480 materai 3000, 500 materai 6000, 5 bendel buku cek
60 perangko 5,810,000 7 bh buku cek 5,875,000 7 bh buku cek 1,651,000 7 bh buku cek 3,301,000 7 bh buku cek, 3,301,000 60 bulan 19,938,000
Meningkatnya tertib administrasi
keuangan
535 mat. 6000 650 mat. 6000 150 mat. 6000 400 mat. 6000 400 mat 6000,
525 mat.3000 600 mat.3000 150 mat.3000 200 mat.3000 200 mat. 3000
02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tersedianya komunikasi sumber daya ai r dan listrik untuk mendukung kegiatan operasional kantor 1 Tahun
1 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000
6 fleksi, 3 telp. Umum 39,600,000
6 fleksi, 3 telp. Umum 25,000,000
6 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000
6 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000 60 bulan 124,600,000
Memperlancar komunikasi dan koordinasi antar unit kerja dan pelaksanaan tugas
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil/sepeda motor
6 unit mobil, 13 spd. Motor
4 mobil, 3 spd. Motor 750,000
4 mobil,8 spd. Motor 6,400,000
5 mobil,8 spd. Motor 7,400,000
1 mbl. Kaban, 5 mbl pool, 14 spd motor 9,950,000
7 unit mobil, 13 unit spd motor 10,900,000 60 bulan 35,400,000
Meningkatnya tertib administrasi berlalu lintas
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan 1 paket 1 paket 30,653,150 1 paket 38,107,000 1 paket 25,000,000 1 paket 24,997,750 1 paket 20,000,000 60 bulan 138,757,900
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penera-
Memperlancar aktivitas unit kerja perkantoran 12 bulan
0 0 0 0 0 0 0 0 12 bulan 2,000,000 60 bulan 2,000,000
ngan bangunan kantor
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.208 exs/bln 5.208 exs/bln 12,834,000 5208 exs/bulan 17,112,000
5208 exs/bulan 10,974,000 180 exs/bulan 16,320,000
180 exs/bulan 16,332,000 60 bulan 73,572,000
Meningkatnya wawasan pegawai
17
Penyediaan makanan dan minuman tamu
Terpenuhinya makan dan minum untuk kepentingan tamu-tamu 12 bulan 12 bulan 10,320,000 12 bulan 9,975,000 12 bulan 9,065,000 120 galon 9,500,000 576 galon 16,112,000 60 bulan 54,972,000
18
Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam dan ke luar daerah
1 Ls 1 Ls 125,000,000 1 Ls 150,000,000 1 Ls 100,000,000 1 Ls 150,000,000 1 Ls 100,000,000 1 LS 625,000,000
Meningkatnya kinerja aparatur
19
Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 3 THL 3 THL
90,360,000 3 THL
114,132,800 3 THL 99,780,550 3 THL 135,234,375 3 THL 121,207,400 3 THL 560,715,125
(upah THL selama 1 tahun ) Terpenuhinya honorarium pegawai tidak
tetap
20
Penyediaan dekorasi Terwujudnya dekorasi yang indah dan asri 6 bh penjor,
6 bh penjor, 4,500,000 6 bh penjor, 4,800,000 4 bh penjor, 5,000,000 4 bh penjor, 5,000,000 4 bh penjor, 5,000,000 60 bulan 24,300,000
12 bh spanduk 12 bh spanduk 12 bh spanduk 12 bh spanduk 12 spanduk 12 bh spanduk
21
Penyediaan bahan bakar kendaraan
Tersedianya bahan bakar kendaraan 28.020 liter
19.080 liter 85,860,000 14.880premium 141,360,000 27.200 liter 272,000,000 1 Tahun 258,900,000 16.320 liter 220,320,000 60 bulan 978,440,000
Memperlancar pelaksanaan kegiatan 7.440 perta-
max
22
Penyediaan upacara keagamaan
Tersedianya sarana upacara keagamaan 12 bulan 12 bulan 16,880,000 12 bulan 24,600,000 12 bulan 16,000,000 12 bulan 16,100,000 12 bulan 23,300,000 60 bulan 96,880,000
Terpeliharanya lingkungan kerja yang nyaman
23
Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-hari Bersejarah
Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk menunjang kegiatan olah raga
1 paket 1 paket 10,000,000 1 paket 14,853,000 1 paket 14,978,000 1 paket 14,978,000 1 paket 14,993,000 1 paket 69,802,000
Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi
24
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 paket 45,750,100 1 paket 19,998,115 1 paket 20,000,000 1 paket 19,997,977 1 paket 25,000,000 1 paket 130,746,192
Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar
25
Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat
Terlaksananya upakara keagamaan
0 0 0 0 0 1 Ls 15000000 1 Ls 25,000,000 1 Ls 30,000,000 1 LS 70,000,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
02 Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
369,093,900 446,141,182 261,820,500 335,573,940 317,650,000 ###########
Kegiatan :
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya sarana transportasi -
6 spd. Motor 111,959,300 1 unit mobil 171,400,000
6 spd. Motor 105,000,000 1 unit mobil 185,000,000
0 0 60 bulan 573,359,300
Memperlancar pelaksanaan tugas
07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 paket belanja gorden 1 Tahun 0 - 0
6 bh kursi pim- 12,426,100
1 almari arsip 33,479,940
8 almari 38,750,000 60 bulan 84,656,040
Aktivitas kerja berjalan lancar pinan rapat pintu kaca, arsip pintu
1 almari kayu kaca,9 kursi
pintu kaca, kerja
09
Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 4 bh almari arsip, 8 bh
7 almari arsip, 123,459,300 9 almari arsip 194,978,782
3 bh notebook 31,933,100 1 unit Laptop, 18,468,000
6 unit komputer 169,450,000 60 bulan 538,289,182
Aktivitas kerja berjalan lancar filling kabinet,16 bhwhite 1 printer foto- kayu, 1 papan 1 unit
7 unit printer
board, 4 unit komputer, copy, 2 meja pengumuman, kamera
2 unit Laptop,
3 unit notebook, 4 bh rapat R.Perte 2 komputer, 1 unit mesin
printer, 5 bh UPS, 11 bh muan kecil,12 6 notebook,
ketik,1 pkt LCD
meja kerja esselon IV, meja rapat R. 2 unit printer,
+ layar
1 bh meja counter, 1 bh Pertemuan 3 kamera,
TV 21 inch besar,1 podi- 1 Handycam,
um, 25 kursi 2 LCD pro-
rapat, 1 pkt yektor+layar,
sound system 5 unit telp.
flexi
22
Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana
- - - - - - - -
- 1 paket 2,500,000 60 bulan 2,500,000
kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 6 unit mobil, 13 spd. 4 mobil, 3
spd. 48,846,000 4 mobil, 8 spd 58,412,400 5 mobil,8 spd. 93,361,300
6 mobil, 14 spd 75,026,000
1 mbl Kaban, 75,450,000 60 bulan 351,095,700
Memperlancar operasional kegiatan motor motor motor motor motor
6 mbl operasi-
onal, 13 spd
motor
26
Pemeliharaan perlengkapan Kantor
Terpeliharanya perlengkapan
1 Tahun 1 Tahun 15,300,000 1 Tahun 21,350,000 1 Tahun 19,100,000 0 0 41 unit 20,500,000
60 bulan 76,250,000
gedung kantor
28
Pemeliharaan peralatan kantor
Terpeliharanya peralatan gedung - - 0 - 0 - 0
1 faximile 23,600,000 1 paket 11,000,000 60 bulan 34,600,000
kantor 3 LCD
3 mesin ketik
21 komputer
1 S. system
1 mesin ketik
17 notebook
Pengadaan Pakaian PSH dan Atribut bagi
Tersedianya pakaian PSH dan atribut bagi
- 62 stel 69,529,300 - 0 - 0 - 0 - 0 62 stel 69,529,300
Perbekel/Lurah Perbekel/Lurah
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tercapainya tertib administrasi
19,215,875 35,350,000 89,799,975 103,300,000 107,400,000 355,065,850
Kegiatan :
01
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya honorarium pengelola kegiatan
1 Tahun 1 Tahun 10,800,000 1 Tahun 29,850,000 1 Tahun 84,300,000 1 Tahun 96,300,000 12 bulan 86,400,000 60 bulan 307,650,000
Meningkatnya kinerja pegawai
05
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tersedianya Buku SAKIP Unit Kerja
1 Tahun 1 Tahun 1,880,150 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 6,000,000 4 dokumen 6,000,000 4 dokumen 19,880,150
06
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja RKA)
Tersusunnya Renja RKA SKPD
1 Tahun 1 Tahun 6,535,725 1 Tahun 2,500,000 1 Tahun 2,499,975 1 Tahun 1,000,000 3 dokumen 10,000,000 3 dokumen 22,535,700
07
Survey Kepuasan Masyarakat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 buku 5,000,000 15 buku 5,000,000
J u m l a h
847,027,025
1,068,304,097 973,469,025 1,148,153,042
1,053,515,400 5,090,468,589
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan 1
Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan 1
Persentase aparatur Desa/Kel. yang 30% 35% 40% 60% 80%
Desa dan Kelurahan yang baik Kelurahan yang mengikuti Bimtek Tatakelola mengikuti Bimtek Pengelolaan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Keruangan Desa dan Kelurahan
2 Persentase aparatur Desa/Kelurahan 35%
45% 60% 70% 80%
yang mengikuti Bimtek Administrasi
Managemen Pemerintahan Desa dan
Kelurahan
2 Tertibnya perencanaan, penyusunan dan 1
Jumlah Desa yang menyampaikan
46 Desa
46 Desa
46 Desa
46 Desa
46 Desa
pertanggungjawaban APBDes Dokumen RPJM Desa
2 Jumlah Desa yang menyampaikan
46 Desa
46 Desa
46 Desa
46 Desa
46 Desa
Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
Desa sesuai dengan RPJM Desa
3 Jumlah Desa yang menyampaikan
46 Desa
46 Desa
46 Desa
46 Desa
46 Desa
APBDes yang sesuai RKP Desa
4 Persentase Desa yang menyampaikan
30% 35% 40% 60% 80%
Dokumen APBDes tepat waktu
5 Persentase Desa yang menyampaikan
40% 60% 70% 80% 90%
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
APBDes
3 Meningkatnya pelayanan kepada Persentase Desa/Kel. Yang 20% 55% 60% 70% 80%
masyarakat telah
memiliki website dan data base
berbasis IT
4 Terlaksananya Tindak Lanjut Peraturan Desa 1
Jumlah Desa yang memiliki Peraturan
46 Desa
46 Desa
46 Desa
46 Desa
46 Desa
Kepala Desa;
2 Jumlah Desa yang memiliki Keputusan
46 Desa
46 Desa
46 Desa
46 Desa
46 Desa
Kepala Desa;
2 Meningkatnya peran Lembaga Desa, 1
Meningkatnya peran Lembaga Desa dan 1
Persentase kehadiran Lembaga Desa
30% 50% 60% 80% 100%
Lembaga Kemasyarakatan dan
Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan
dan Lembaga Kemasyarakatan dalam
masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan Musrenbang Desa
Desa/Kelurahan 2 Persentase Badan Usaha Milik Desa
5% 10% 20% 40% 50%
(BUM Desa) yang terbentuk
3 Juara I Lomba Desa/Kel. Tk. Provinsi
Juara I
Juara I
Juara I
Juara I
Juara I
4 Persentase Lembaga Desa dan
100%
100%
100% 100% 100%
Lembaga Kemasyarakatan yang telah
mengikuti Bimtek
2 Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam
Persentase swadaya murni masyarakat
50% 60% 65% 70% 80%
Pembangunan Desa dalam pembangunan desa
3 Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah
Persentase pasar yang dikelola dengan
65% 70% 75% 80% 90%
di Pedesaan baik
3 Terwujudnya pemanfaatan Sumber
Meningkatnya keterampilan kelompok masya- 1
Jumlah Kelompok Binaan TTG yang
6 klp. 11 klp.
22 klp. 24 klp. 29 klp.
Daya Alam dengan menggunakan rakat melalui penerapan TTG produknya dipamerkan
Tehknologi Tepat Guna (TTG) 2 Jumlah Kelompok Masyarakat yang
7 klp. 16 klp.
25 klp. 39 klp. 57 klp.
memanfaatkan sarana dan prasarana
air bersih dengan penerapan TTG
4 Terwujudnya pendistribusian Raskin
Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat
Persentase penyaluran Raskin kepada
100%
100%
100% 100% 100%
sesuai standard Pedum kepada
Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu
masyarakat berpenghasilan rendah
masyarakat berpenghasilan rendah
dan Tepat Administrasi ) kepada masyarakat
berpenghasilan rendah
Instansi
: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung
Visi
: Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif
Misi
:
a. Mewujudkan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas;
b. Mewujudkan peran aktif Lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
c. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna (TTG)
Tujuan Sasaran Keterangan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Program 1 2 3 4 5 6 7
1 Terwujudnya Tatakelola 1
Persentase aparatur Desa/Kel. yang 1 Persentase aparatur 1
Meningkatnya aparatur 1 Persentase aparatur
Penguatan aparatur - Peningkatan Kapa-
Pemerintahan Desa dan
mengikuti Bimtek Pengelolaan
Desa/Kel. yang mengikuti
Pemerintahan Desa dan Kel.
Desa/Kel. yang mengikuti
Pemerintahan Desa/
sitas Aparatur
Kelurahan yang baik
Keuangan Desa dan Kelurahan
Bimtek Pengelolaan
yang mengikuti Bimtek Tata
Bimtek Pengelolaan
Kel melalui Bimtek.
Pemerintahan Desa
Keuangan Desa/Kel.
kelola Pemerinatahan Desa
Keuangan Desa/Kel.
/jumlah seluruh aparatur
dan Kelurahan
Desa/Kel.x 100%
2 Persentase aparatur Desa/Kel. 2 Persentase aparatur
2 Persentase aparatur - Peningkatan Kapa-
yang mengikuti Bimtek Administrasi
Desa/Kel. yang mengikuti
Desa/Kel. yang mengikuti
sitas Aparatur
Managemen Pemerintahan Desa
Bimtek Administrasi
Bimtek Administrasi
Pemerintahan Desa
dan Kelurahan
Managemen Pemerintahan
Managemen Pemerintahan
Desa dan Kelurahan /
Desa dan Kelurahan
jumlah seluruh aparatur
Desa/Kel. X 100%
1 Jumlah Desa yang
Jumlah Desa yang 2
Tertibya perencanaan penyu- 1 Jumlah Desa yang - Peningkatan Kapa-
menyampaikan Dokumen
menyampaikan Dokumen
sunan dan pertanggungjawaban
menyampaikan Dokumen
sitas Aparatur
RPJM Desa
RPJM Desa / jumlah Desa
APBDes
RPJM Desa
Pemerintahan Desa
di Kab. Badung x 100%
2 Jumlah Desa yang menyampaiakan 2
Jumlah Desa yang me-
2
Jumlah Desa yang me- - Peningkatan Kapa-
Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
menyampaikan Rencana
menyampaikan Rencana
sitas Aparatur
Desa sesuai dengan RPJM Desa
Kerja Pembangunan (RKP)
Kerja Pembangunan (RKP)
Pemerintahan Desa
Desa sesuai dengan
Desa sesuai dengan
RPJM Desa/jumlah Desa di
RPJM Desa
Kab. Badung x 100 %
3 Jumlah Desa yang 3
Jumlah Desa yang
3
Jumlah Desa yang - Peningkatan Kapa-
menyampaikan APBDes
menyampaikan APBDes
menyampaikan APBDes
sitas Aparatur
yang sesua RKP Desa
yang sesuai RKP Desa/
yang sesuai RKP Desa
Pemerintahan Desa
jumlah Desa di Kab. Badung
x 100%
4 Persentase Desa yang 4
Persentase Desa yang
4
Persentase Desa yang
Peningkatan terha-
Peningkatan Partisi-
Terwujudnya pemanfaatan
menyampaikan Dokumen
menyampaikan Dokumen
menyampaikan Dokumen
dap usaha ekonomi
pasi Masyarakat
Sumber Daya Alam dengan
APBDes tepat waktu
APBDes tepat waktu /
APBDes tepat waktu
masyarakat sesuai
dalam Membangun
jumlah Desa di Kab. Badung
potensi dan sumber
Desa
x 100%
daya lokal
5 Persentase Desa yang 5
Persentase Desa yang
5
Persentase Desa yang - Peningkatan Kapa-
menyampaikan laporan
menyampaikan laporan
menyampaikan laporan
sitas Aparatur
menggunakan Tehknologi
pertanggungjawaban
pertanggungjawaban
pertanggungjawaban
Pemerintahan Desa
Tepat Guna (TTG)
realisasi APBDes
realisasi APBDes / jumlah
realisasi APBDes
Desa di Kab. Badung x100%
- Persentase Desa/Kel. yang -
Persentase Desa/Kel. yang 3
Meningkatnya pelayanan kepada -
Persentase Desa/Kel. yang - Peningkatan Partisi-
telah memiliki website dan
telah memiliki website dan
masyarakat
telah memiliki website dan
pasi Masyarakat
Data Base berbasis IT
Data Base berbasis IT /
Data Base berbasis IT
dalam Membangun
jumlah Desa di Kab. Badung
Desa
x 100%
1 Jumlah Desa yang memiliki 1
Jumlah Desa yang memiliki 4
Terlaksananya Tindak lanjut 1
Jumlah Desa yang memiliki - Peningkatan Kapa-
Peraturan Kepala Desa
Peraturan Kepala Desa /
Peraturan Desa
Peraturan Kepala Desa
sitas Aparatur
jumlah Desa di Kab. Badung
Pemerintahan Desa
x 100%
2 Jumlah Desa yang memiliki 2
Jumlah Desa yang memiliki
2
Jumlah Desa yang memiliki - Peningkatan Kapa-
Keputusan Kepala Desa
Keputusan Kepala Desa /
Keputusan Kepala Desa
sitas Aparatur
jumlah Desa di Kab.
Pemerintahan Desa
Badung
x 100%
2 Meningkatnya peran 1
Persentase kehadiran
1
Meningkatnya peran Lembaga 1
Persentase kehadiran
Penguatan Lembaga - Peningkatan Kapa-
Lembaga Desa, Lembaga
Lembaga Desa dan
Desa dan Lembaga Kemasya-
Lembaga Desa dan
Pemerintahan Desa/
sitas Aparatur
Kemasyarakatan dan
Lembaga Kemasyarakatan
rakatan dalam pembangunan
Lembaga Kemasyarakatan
Kel melalui Bintek.
Pemerintahan Desa
masyarakat dalam pemba-
dalam Musrenbang Desa
Desa/Kelurahan
dalam Musrenbang Desa
ngunan Desa/Kelurahan 2
Persentase Badan Usaha
2
Persentase Badan Usaha - Pengembangan
Milik Desa (BUM Desa)
Milik Desa (BUM Desa)
Lembaga Ekonomi
yang terbentuk
yang terbentuk
Pedesaan
3 Juara I Lomba Desa/Kel.
3
Juara I Lomba Desa/Kel. - Peningkatan Partisi-
Tingkat Provinsi
Tingkat Provinsi
pasi Masyarakat
dalam Membangun
Desa
4 Persentase Lembaga Desa
4
Persentase Lembaga Desa - Peningkatan Kapa-
dan Lembaga Kemasyara-
dan Lembaga Kemasyara-
sitas Aparatur
katan yang telah mengikuti
katan yang telah mengikuti
Pemerintahan Desa
Bimtek
Bimtek
- Persentase swadaya murni
2
Meningkatnya peranan masyara-
Persentase swadaya murni - Peningkatan Partisi-
masyarakat dalam pembangunan desa
kat dalam pembangunan Desa
masyarakat dalam pemba-
pasi Masyarakat
ngunan Desa
dalam Membangun
Desa
- Persentase pasar yang
3
Meningkatnya Usaha Mikro Kecil
Persentase pasar yang
Peningkatan terha- - Pengembangan
dikelola dengan baik
Menengah di Pedesaan
dikelola dengan baik
dap usaha ekonomi
Lembaga Ekonomi
masyarakat
Pedesaan
sesuai
potensi dan sumber
daya lokal
3 Terwujudnya pemanfaatan 1
Jumlah Kelompok Binaan
Meningkatnya keterampilan 1
Jumlah Kelompok Binaan
Sumber Daya Alam dengan
TTG yang produknya
kelompok masyarakat melalui
TTG yang produknya
menggunakan Tehknologi
dipamerkan
penerapan TTG
dipamerkan
Tepat Guna (TTG)
2 Jumlah kelompok masya-
2
Jumlah kelompok masya-
Penguatan thd klp
rakat yang memanfaatkan
rakat yang memanfaatkan
TTG yang ada di ds.
sarana dan prasarana
sarana dan prasarana
dengan memberikan
air bersih dengan penera-
air bersih dengan penera-
bantuan berupa pela-
pan TTG
pan TTG tihan SDM dan sara-
Penguatan thd klp
na dan prasarana
TTG yang ada di ds.
dengan memberikan
4 Terwujudnya pendistribusian -
Persentase penyaluran Raskin
-
Tersalurkannya Raskin (Tepat -
Persentase penyaluran
Pelayanan dan
Raskin sesuai Standard
kepada masyarakat berpenghasilan
Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat
Raskin kepada masyarakat
Rehabilitasi Kesejah-
Pedum kepada masyarakat
rendah
Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat
berpenghasilan rendah
teraan Sosial
berpenghasilan rendah
Waktu dan Tepat Administrasi)
kepada masyarakat berpengha-
silan rendah
Program dan Kegiatan
Penunjang
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Penunjang
Data
Capaian
pada
awal
Tahun 2010
Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja
pada akhir Tahun 2015
Target Rp Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp Targe
t Rp
Target
Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
(12) (13) (14) (15) (16)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01
Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas
0 458,717,250 586,812,915 621,848,550 709,279,10
2 2,376,657,817
4,753,315,634
Kegiatan :
01
Pelayanan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kelengkapan administrasi keuangan
60 bh perangko, 480 materai 3000, 500 materai 6000, 5 bendel buku cek
60 perangko 5,810,000
7 bh buku cek 5,875,000
7 bh buku cek 1,651,000
7 bh buku cek 3,301,000
7 bh buku cek, 3,301,000
60 bulan 19,938,000
Meningkatnya tertib administrasi keuangan
535 mat. 6000
650 mat. 6000
150 mat. 6000
400 mat. 6000
400 mat 6000,
525 mat.3000
600 mat.3000
150 mat.3000
200 mat.3000
200 mat. 3000
02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tersedianya komunikasi sumber daya ai r dan listrik untuk mendukung kegiatan operasional kantor
1 Th
1 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000
6 fleksi, 3 telp. Umum 39,600,000
6 fleksi, 3 telp. Umum 25,000,000
6 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000
6 fleksi, 3 telp. Umum 20,000,000
60 bulan 124,600,000
Memperlancar komunikasi dan koordinasi antar unit kerja dan pelaksanaan tugas
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil/sepeda motor
6 unit mobil, 13 spd. Mtr
4 mobil, 3 spd. Motor 750,000
4 mobil,8 spd. Motor 6,400,000
5 mobil,8 spd. Motor 7,400,000
1 mbl. Kaban, 5 mbl pool, 14 spd motor 9,950,000
7 unit mobil, 13 unit spd motor 10,900,000
60 bulan 35,400,000
Meningkatnya tertib administrasi berlalu lintas
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan 1
paket 1 paket 30,653,150 1 paket 38,107,000
1 paket 25,000,000
1 paket 24,997,750
1 paket 20,000,000
60 bulan 138,757,900
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penera-
Memperlancar aktivitas unit kerja perkantoran
12 bulan
0 0 0 0 0 0 0 0 12 bulan 2,000,000
60 bulan 2,000,000
ngan bangunan kantor
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.208 exs/bln
5.208 exs/bln 12,834,000
5208 exs/bulan 17,112,000
5208 exs/bulan 10,974,000
180 exs/bulan 16,320,000
180 exs/bulan 16,332,000
60 bulan 73,572,000
Meningkatnya wawasan pegawai
17
Penyediaan makanan dan minuman tamu
Terpenuhinya makan dan minum untuk kepentingan tamu-tamu 12
bulan 12 bulan 10,320,000 12 bulan 9,975,000
12 bulan 9,065,000
120 galon 9,500,000
576 galon 16,112,000
60 bulan 54,972,000
18
Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam dan ke luar daerah 1 Ls 1 Ls 125,000,000 1 Ls 150,000,000
1 Ls 100,000,000
1 Ls
150,000,000 1 Ls 100,000,000
1 LS 625,000,000
Meningkatnya kinerja aparatur
19
Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
Tersedianya jasa pegawai tidak tetap
3 THL
3 THL 90,360,000
3 THL
114,132,800
3 THL 99,780,550
3 T
135,234,375 3 THL 121,207,400
3 TH 560,715,125
HL
L
(upah THL selama 1 tahun )
Terpenuhinya honorarium pegawai tidak tetap
20
Penyediaan dekorasi
Terwujudnya dekorasi yang indah dan asri
6 bh penjor,
6 bh penjor, 4,500,000
6 bh penjor, 4,800,000
4 bh penjor, 5,000,000
4 bh penjor, 5,000,000
4 bh penjor, 5,000,000
60 bulan 24,300,000
12 bh spanduk
12 bh spanduk
12 bh spanduk
12 bh spanduk
12 spanduk
12 bh spanduk
21
Penyediaan bahan bakar kendaraan
Tersedianya bahan bakar kendaraan
28.020 liter
19.080 liter
85,860,000
14.880premium
141,360,000
27.200 liter 272,000,000
1 Tahun
258,900,000
16.320 liter 220,320,000
60 bulan 978,440,000
Memperlancar pelaksanaan kegiatan
7.440 perta-
max
22
Penyediaan upacara keagamaan
Tersedianya sarana upacara keagamaan 12
bulan 12 bulan 16,880,000 12 bulan 24,600,000
12 bulan 16,000,000
12 bulan 16,100,000
12 bulan 23,300,000
60 bulan 96,880,000
Terpeliharanya lingkungan kerja yang nyaman
23
Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-hari Bersejarah
Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk menunjang kegiatan olah raga
1 paket 1 paket 10,000,000
1 paket 14,853,000
1 paket 14,978,000
1 paket 14,978,000
1 paket 14,993,000
1 paket 69,802,000
Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi
24
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
1 paket 45,750,100 1 paket 19,998,115
1 paket 20,000,000
1 paket 19,997,977
1 paket 25,000,000
1 paket 130,746,192
Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar
25
Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat
Terlaksananya upakara keagamaan
0 0 0 0 0 1 Ls 15000000
1 Ls 25,000,000 1 Ls 30,000,000
1 LS 70,000,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
02
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
369,093,900
446,141,182 261,820,500
335,573,940
317,650,000
###########
Kegiatan :
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya sarana transportasi
-
6 spd. Motor 111,959,300
1 unit mobil 171,400,000
6 spd. Motor
105,000,000
1 unit mobil
185,000,000
0 0 60 bulan
573,359,300
Memperlancar pelaksanaan tugas
07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 paket belanja gorden
1 Tahun 0 - 0
6 bh kursi pim- 12,426,100
1 almari arsip
33,479,940
8 almari
38,750,000
60 bulan 84,656,040
Aktivitas kerja berjalan lancar
pinan rapat
pintu kaca,
arsip pintu
1 almari kayu
kaca,9 kursi
pintu kaca,
kerja
09
Pengadaan peralatan kantor
Tersedianya peralatan kantor 4 bh
almari arsip, 8 bh
7 almari arsip, 123,459,300
9 almari arsip 194,978,782
3 bh notebook 31,933,100
1 unit Laptop,
18,468,000
6 unit komputer
169,450,000 60 bulan
538,289,182
Aktivitas kerja berjalan lancar
filling kabinet,16 bhwhite
1 printer foto-
kayu, 1 papan
1 unit
7 unit printer
board, 4 unit komputer,
copy, 2 meja
pengumuman,
kamera
2 unit Laptop,
3 unit notebook, 4 bh
rapat R.Perte
2 komputer,
1 unit mesin
printer, 5 bh UPS, 11 bh
muan kecil,12
6 notebook,
ketik,1 pkt LCD
meja kerja esselon IV,
meja rapat R.
2 unit printer,
+ layar
1 bh meja counter, 1 bh
Pertemuan
3 kamera,
TV 21 inch
besar,1 podi-
1 Handycam,
um, 25
kursi
2 LCD pro-
rapat, 1
pkt
yektor+layar,
sound system
5 unit telp.
flexi
22
Pemeliharaan gedung kantor
Terpeliharanya sarana dan prasarana
-
- - - - - - - -
1 paket 2,500,000
60 bulan 2,500,000
kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
6 unit mobil, 13 spd.
4 mobil, 3 spd. 48,846,000
4 mobil, 8 spd 58,412,400
5 mobil,8 spd. 93,361,300
6 mobil, 14 spd
75,026,000
1 mbl Kaban, 75,450,000
60 bulan
351,095,700
Memperlancar operasional kegiatan
motor
motor motor motor
motor
6 mbl operasi-
onal, 13 spd
motor
2
Pemeliharaan perlengkapan
Terpeliharanya perlengkapan
1 Tahu 1 Tahun 15,300,000
1 Tahu 21,350,000
1 Ta 19,100,000 0 0 41 20,500,000 60 76,250,000
6 Kantor n n hun
unit bulan
gedung kantor
28
Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya
peralatan gedung
-
- 0 - 0 - 0
1 faximile
23,600,000
1 paket
11,000,000 60 bulan 34,600,000
kantor
3 LCD
3 mesin ketik
21 komputer
1 S. system
1 mesin ketik
17 notebook
Pengadaan Pakaian PSH dan Atribut bagi
Tersedianya pakaian PSH dan atribut bagi
-
62 stel
69,529,300 - 0 - 0 - 0 - 0 62 ste 69,529,300
l
Perbekel/Lurah Perbekel/Lurah
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tercapainya tertib administrasi
19,215,875 35,350,000 89,799,975 103,300,00
0 107,400,000 355,065,85
0
Kegiatan :
01
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya honorarium pengelola kegiatan
1 Tahun 1 Tahun 10,800,000
1 Tahun 29,850,000
1 Tahun 84,300,000
1 Tahun
96,300,000
12 bulan 86,400,000
60 bulan
307,650,000
Meningkatnya kinerja pegawai
05
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tersedianya Buku SAKIP Unit Kerja
1 Tahun 1 Tahun 1,880,150
1 Tahun 3,000,000
1 Tahun 3,000,000
1 Tahun 6,000,000
4 dokumen 6,000,000
4 dokumen 19,880,150
06
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja RKA)
Tersusunnya Renja RKA SKPD
1 Tahun 1 Tahun 6,535,725
1 Tahun 2,500,000
1 Tahun 2,499,975
1 Tahun 1,000,000
3 dokumen 10,000,000
3 dokumen 22,535,700
07
Survey Kepuasan Masyarakat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 buku
5,000,000 15 bu 5,000,000
ku
Jumlah
847,027,025
1,068,304,097
973,469,025
1,148,153,042
2,801,707,81
7
6,838,661,006
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator Kondisi Kinerja pada
awal Tahun 2010
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang 25% 30% 35% 40% 60% 80% 80%
mengikuti Bimtek Pengelolaan
Keuangan Desa dan Kelurahan
2 Persentase Aparatur Desa/Kel. 30% 35% 45% 60% 70% 80% 80%
yang mengikuti Bimtek Administrasi
Managemen Pemerintahan Desa dan
Kelurahan
3 Jumlah Desa yang menyampaikan 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa
Dokumen RPJM Desa
4 Jumlah Desa yang menyampaiakan 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa
Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
Desa sesuai dengan RPJMD Desa
5 Jumlah Desa yang menyampaiakan 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa
APBDes yang sesuai RKP Desa
6 Persentase Desa yang menyampai- 25% 30% 35% 40% 60% 80% 80%
kan Dokumen APBDes tepat waktu
7 Persentase Desa yang menyampai- 35% 40% 60% 70% 80% 90% 90%
kan laporan Pertanggungjawaban
Realisasi APBDes
8 Persentase Desa/Kel. Yang telah 15% 20% 55% 60% 70% 80% 80%
memiliki website dan data base
berbasis IT
9 Jumlah Desa yang memiliki Peratu- 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa
ran Kepala Desa
10 Jumlah Desa yang memiliki 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa 46 Desa
Keputusan Kepala Desa
1
REVIEW
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(R K T )
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2015
2
NARASI RKT 2015 REVIEW
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Rencana Kinerja Tahunan merupakan suatu perencanaan
tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan
langsung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam satu tahun dan
merupakan penjabaran lebih kongkrit dan operasional dari RPJMD
dan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung untuk tahun yang
bersangkutan. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah
menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan,
pelaksanaan,penganggaran maupun pengawasan.
Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
adalah sebagai acuan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam menyusun
anggaran SKPD.
B. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 terdiri dari;
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa.
2. Sekretariat terdiri dari:
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b) Sub Bagian Keuangan.
c) Sub Bagian Program.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
3
a) Sub Bid. Bantuan Pembangunan dan swadaya masyarakat.
b) Sub.Bid Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
a) Sub.Bid Aparatur Pemerintahan Desa/Kel.
b) Sub.Bid.Kelembagaan Desa/Kelurahan.
5. Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari :
a) Sub.Bid. Pengembangan SDM Desa/Kelurahan.
b) Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan.
6. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan terdiri dari :
a) Sub.Bid Pembinaan Desa/Kelurahan.
b) Sub.Bid. Unit Kerja Daerah Pembangunan.
Selanjutnya diagram Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel I.1
ii
BAB II
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BADUNG
A. VISI
VISI Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi kedepan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung. Adapun Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah Terwujudnya Otonomi Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Partisipatif”.
Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang dicapai
memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu
mewakili organisasi masa depan.
B. MISI
Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita – citakan
sesuai dengan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung maka ditetapkan beberapa
misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain :
Lama :
1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
yang berkwalitas.
2. Mewujudkan kelembagaan dan partisipasi serta keswadayaan
masyarakat.
3. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan
Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.
ii
Baru :
1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
yang berkualitas ;
2. Mewujudkan peran aktif lembaga dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa ;
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan
Tehknologi Tepat Guna (TTG).
C. TUJUAN
Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu
lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi
organisasi yang telah ditetapkan penetapan tujuan itu sendiri
hendaknya didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan
dalam rangka merealisasikan misi.
Sebagai tindak lanjut dari penetapan misi Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, maka
tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah:
Lama :
1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
yang berkwalitas;
2. Terwujudnya penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan Desa
/Kelurahan;
3. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan peningkatan
pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan
masyarakat;
Baru :
1. Terwujudnya tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang
baik.
ii
2. Meningkatnya peran lembaga desa, lembaga kemasyarakatan dan
masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
3. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan
menggunakan Tehknologi Tepat Guna (TTG);
4. Terwujudnya pendistribusian Raskin sesuai standard Pedum
kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
D. SASARAN
Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih
spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus
selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu
menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu
tertentu melalui tindakan /kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat
diukur (Kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan
berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).
Adapun sasaran dan indikator sasaran pada Rencana Kinerja
Tahunan ( RKT ) tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Lama :
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2015
SASARAN INDIKATOR 1) Meningkatnya kualitas aparatur
Pemerintahan Desa/Kel.
1) Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes
2) Meningkatnya kualitas Kelembagaan Desa/Kel.
1) Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM
dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
3) Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan.
1) Prosentase swadaya murni masyarakat.
ii
4) Meningkatnya pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).
1) Persentase peningkatan pen-dapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).
1)
Baru :
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2015
SASARAN INDIKATOR SASARAN
1 Meningkatnya Aparatur
pemerintahan Desa/Kel. yang
mengikuti Bimtek tatakelola
Pemerintahan Desa/Kel.
1
2
Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang
mengikuti Bimtek Pengelolaan
Keuangan Desa dan Kelurahan.
Persentase Aparatur Desa/Kelurahan
yang mengikuti Bimtek Administrasi
Managemen Pemerintahan Desa dan
Kelurahan.
2 Tertibnya perencanaan, penyusunan
dan pertanggungjawaban APBDes.
1
2
3
4
5
Jumlah Desa yang
menyampaikandokumen RPJM Desa;
Jumlah Desa yang menyampaiakan
Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
Desa sesuai dengan RPJM Desa.
Jumlah Desa yang menyampaiakan
APBDes yang sesuai RKP Desa
Persentase Desa yang menyampaikan
Dokumen APBDes tepat waktu.
Persentase Desa yang menyampaikan
laporan Pertanggungjawaban
Realisasi APBDes.
3 Meningkatnya pelayanan kepada
masyarakat.
1 Persentase Desa/Kelurahan yang
telah memiliki website dan data base
berbasis IT.
4 Terlaksananya Tindak Lanjut
Peraturan Desa dengan Peraturan
Kepala Desa dan Keputusan Kepala
Desa
1
2
Jumlah Desa yang memiliki
Peraturan Kepala Desa.
Jumlah Desa yang memiliki
Keputusan Kepala Desa.
5 Meningkatnya peran Lembaga Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan
dalam pembangunan
Desa/Kelurahan
1
Persentase kehadiran Lembaga Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan dalam
Musrenbang Desa
Persentase Badan Usaha Milik Desa
ii
2
3
4
(BUM Desa) yang terbentuk
Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk.
Provinsi
Persentase Lembaga Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan yang telah
mengikuti Bimtek.
6 Meningkatnya peranan masyarakat
dalam pembangunan Desa
1 Persentase swadaya murni
masyarakat dalam pembangunan
Desa.
7 Meningkatnya Usaha Mikro Kecil
Menengah di pedesaan.
1 Persentase pasar yang dikelola
dengan baik.
8 Meningkatnya keterampilan
kelompok masyarakat melalui
penerapan TTG
1
2
Jumlah kelompok Binaan TTG yang
produknya dipamerkan.
Jumlah kelompok masyarakat yang
memanfaatkan sarana dan prasarana
air bersih dengan penerapan TTG.
9 Tersalurkannya Raskin (Tepat
Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat
Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu
dan Tepat Administrasi) kepada
masyarakat berpenghasilan rendah.
1 Persentase penyaluran Raskin kepada
masyarakat berpenghasilan rendah.
ii
BAB III
KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN
A. SASARAN STRATEGIS
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan produk dari
perencanaan kinerja, sebagai penjabaran lebih lanjut daripada sasaran
dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan
dalam kurun waktu satu tahun.
Sasaran tahunan untuk tahun tertentu dalam Renja merupakan
bagian dari sasaran lima tahun dalam Renstra. Hal ini merupakan
perwujudan dari Renstra yang dilakukan secara bertahap dengan
menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya. Adapun
Sasaran Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung selama tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
Lama :
1. Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
2. Meningkatnya kualitas Kelembagaan Desa/Kelurahan;
3. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam
membangun Desa/Kelurahan;
4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan
Teknologi Tepat Guna (TTG).
Baru :
1. Meningkatnya Aparatur pemerintahan Desa/Kel. yang mengikuti
Bimtek tatakelola Pemerintahan Desa/Kel.
2. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban
APBDes.
3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
ii
4. Terlaksananya Tindak Lanjut Peraturan Desa.
5. Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
dalam pembangunan Desa/Kelurahan.
6. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa.
7. Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di pedesaan.
8. Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui
penerapan TTG.
9. Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat
Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi) kepada
masyarakat berpenghasilan rendah.
B. INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja Badan pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah merupakan ukuran
kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan Badan, sedangkan
Target Indikator Kinerja adalah merupakan gambaran kuantitatif
tentang jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang
bersangkutan, adapun Indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun
2015 adalah sebagai berikut :
Lama : 1. Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan
pertanggungjawaban APBDes;
2. Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD,
LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan desa;
3. Prosentase swadaya murni masyarakat.
4. Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat
Guna (TTG).
ii
Baru :
1. Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang mengikuti Bimtek Pengelolaan
Keuangan Desa dan Kelurahan.
2. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek
Administrasi Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
3. Jumlah Desa yang menyampaikandokumen RPJM Desa;
4. Jumlah Desa yang menyampaiakan Rencana Kerja Pembangunan
(RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa.
5. Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa.
6. Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat
waktu.
7. Persentase Desa yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban
Realisasi APBDes.
8. Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data
base berbasis IT.
9. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa.
10.Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa.
11.Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa.
12.Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk.
13.Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi.
14.Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah
mengikuti Bimtek.
15.Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa.
16.Persentase pasar yang dikelola dengan baik.
17.Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan.
18.Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan
prasarana air bersih dengan penerapan TTG.
19.Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan
rendah.
ii
Program Tahun 2015 merupakan bagian dari program yang
dinyatakan dalam renstra yang dilaksanakan melalui berbagai
kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu /sinerjik untuk
mewujudkan sasaran tahunan 2015. Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam
pencapaian sasarannya didukung oleh 8 (delapan) program dan 50
(lima puluh) kegitan. Adapun program dan kegiatan utama pendukung
dalam pencapaian sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung terdiri dari 5 (lima) program
18 kegiatan utama yaitu sebagai berikut :
1. Sasaran : Meningkatnya aparatur Pemerintahan
Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Tatakelola
Pemerintahan Desa/Kelurahan.
Indikator : 1. Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang mengikuti
Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan
Kelurahan;
2. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang
menguikuti Bimtek Administrasi Managemen
Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
2. Sasaran : Tertibnya perencanaan, penyusunan dan
pertanggungjawaban APBDes.
Indikator : 1. Jumlah Desa yang menyampaikan dokumen
RPJM Desa;
2. Jumlah Desa yang menyampaikan Rencana
Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan
RPJM Desa;
3. Jumlah Desa yang menyampaikan APBDes yang
sesuai RKP Desa;
4. Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen
APBDes tepat waktu;
ii
5. Persentase Desa yang menyampaikan laporan
Pertanggungjawaban Realisasi APBDes.
3. Sasaran : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Indikator : 1. Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki
website dan data base berbasis IT.
Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa.
Kegiatan:
1) Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Tingkat Kabupaten.
4. Sasaran : Terlaksananya Tindak Lanjut Peraturan Desa.
Indikator : 1. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala
Desa;
2. Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala
Desa.
Sasaran 1, 2 dan 4 Program Kegiatannya adalah :
Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Perintahan Desa
Kegiatan :
1) Pembinaan/monitoring pemilihan dan
pelantikan Perbekel.
2) Pembinaan dan monitoring arah penggunaan
ADD dan penyisihan pajak dan retribusi
daerah.
3) Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan.
4) Kajian Naskah Akademis untuk
Ranperda terkait Pengaturan Desa;
ii
5. Sasaran : Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan dalam pembangunan
Desa/Kelurahan
Indikator : 1. Persentase kehadiran Lembaga Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan
Desa/Kelurahan;
2. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM
Desa) yang terbentuk;
3. Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi;
4. Persentase Lembaga Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan yang mengikuti Bimtek.
Indikator 1 dan 4 dalam Sasaran 5 Program dan Kegiatannya :
Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
Desa.
Kegiatan:
1) Bintek Peningkatan kwalitas SDM Pemdes,
Lembaga Kemasyarakatan dan KPM di
Kab.Badung.
Program : Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :
1) Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu dan
KG PKK KB/Kes Posyandu, PHBS dan
Lingkungan Bersih Sehat.
2) Lomba KG PKK KB/Kes – Posyandu, PHBS,
Lingkungan Bersih dan Sehat dalam Rumah
Tangga.
Indikator 3 dalam Sasaran 5 Program dan Kegiatannya :
Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa.
Kegiatan:
ii
1) Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan
Desa/Kelurahan Binaan.
2) Lomba Desa/Kelurahan.
3) Lomba 10 Program Pokok PKK.
6. Sasaran : Meningkatnya peranan masyarakat dalam
pembangunan Desa.
Indikator : Persentase swadaya murni masyarakat dalam
pembangunan desa.
Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa.
Kegiatan:
1) Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong dalam
Membangun Desa.
2) Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong
dalam Membangun Desa.
3) Pembinaan Pemekaran Desa/Kelu-rahan, Br.
Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung.
4) Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional.
5) Jambore Kader PKK.
6) Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
7) Operasional kegiatan PNPM -MP di
Kab.Badung.
8) Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK
(TPK3 PKK) Desa Binaan Kabupaten Badung.
9) Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik.
10)Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
(PMT-AS) TK, SD.
7. Sasaran : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di
pedesaan.
ii
Indikator : Persentase pasar yang dikelola dengan baik.
Program : Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan.
Kegiatan :
1) Pembinaan dan Lomba Pasar Desa antar
Kecamatan se Kab Badung.
2) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community
Based Development (CBD) di Kab Badung.
8. Sasaran : Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat
melalui penerapan TTG.
Indikator : 1. Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya
dipamerkan;
2. Jumlah kelompok masyarakat yang
memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih
dengan penerapan TTG.
Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Kegiatan:
1) Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional.
2) Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan
Melalui Unit Pengelola Sarana/Kelompok
Pemakai Sarana (UPS-KPS).
9. Sasaran : Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat
Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu
dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat
berpenghasilan rendah.
Indikator : 1. Persentase penyaluran Raskin kepada
masyarakat berpenghasilan rendah.
ii
Program : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Kegiatan :
1) Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.
Program : Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :
1) Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu dan KG
PKK KB/Kes Posyandu, PHBS dan Lingkungan
Bersih Sehat.
2) Lomba KG PKK KB/Kes – Posyandu, PHBS,
Lingkungan Bersih dan Sehat dalam Rumah
Tangga.
Apabila sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, maka program dan
kegiatan adalah merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mencapai
hasil tersebut. Sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung beserta indikator kinerja dan
target tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada Rencana Kinerja
Tahunan 2015 sebagaimana tabel II.1 dibawah ini.
Tabel II.1
Rencana Kinerja
Tahun 2015
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 Meningkatnya Aparatur
pemerintahan Desa/Kel.
yang mengikuti Bimtek
tatakelola Pemerintahan
Desa/Kel.
1
2
Persentase Aparatur Desa/Kel.
Yang mengikuti Bimtek
Pengelolaan Keuangan Desa
dan Kelurahan.
Persentase Aparatur
Desa/Kelurahan yang
mengikuti Bimtek
Administrasi Managemen
Pemerintahan Desa dan
80%
80%
ii
Kelurahan.
2 Tertibnya perencanaan,
penyusunan dan
pertanggungjawaban
APBDes.
1
2
3
4
5
Jumlah Desa yang
menyampaikan dokumen
RPJM Desa;
Jumlah Desa yang
menyampaiakan Rencana
Kerja Pembangunan (RKP)
Desa sesuai dengan RPJM
Desa.
Jumlah Desa yang
menyampaiakan APBDes yang
sesuai RKP Desa
Persentase Desa yang
menyampaikan Dokumen
APBDes tepat waktu.
Persentase Desa yang
menyampaikan laporan
Pertanggungjawaban Realisasi
APBDes.
46 Desa
46 Desa
46 Desa
80%
90%
3 Meningkatnya pelayanan
kepada masyarakat.
1 PersentaseDesa/Kel. yang
telah memiliki website dan
data base berbasis IT.
80%
4 Terlaksananya Tindak
Lanjut Peraturan Desa
1
2
Jumlah Desa yang memiliki
Peraturan Kepala Desa.
Jumlah Desa yang memiliki
Keputusan Kepala Desa.
46 Desa
46 Desa
5 Meningkatnya peran
Lembaga Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan
dalam pembangunan
Desa/Kelurahan
1
2
3
4
Persentase kehadiran Lembaga
Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan dalam
Musrenbang Desa
Persentase Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa yang
terbentuk
Juara I Lomba
Desa/Kelurahan Tk. Provinsi
Persentase Lembaga Desa dan
Lembaga Kemasyara-katan
yang telah mengikuti
Bimtek.
100%
26%
Juara I
6 Meningkatnya peranan
masyarakat dalam
pembangunan Desa
1 Persentase swadaya murni
masyarakat dalam
pembangunan Desa.
80%
7 Meningkatnya Usaha Mikro 1 Persentase pasar yang 90%
ii
Kecil Menengah di
pedesaan.
dikelola dengan baik.
8 Meningkatnya
keterampilan kelompok
masyarakat melalui
penerapan TTG
1
2
Jumlah kelompok Binaan
TTG yang produknya
dipamerkan.
Jumlah kelompok masyarakat
yang memanfaatkan sarana
dan prasarana air bersih
dengan penerapan TTG.
29 kelompok
57 kelompok
9 Tersalurkannya Raskin
(Tepat Sasaran, Tepat
Jumlah, Tepat Harga,
Tepat Mutu, Tepat Waktu
dan Tepat Administrasi)
kepada masyarakat
berpenghasilan rendah.
1 Persentase penyaluran Raskin
kepada masyarakat
berpenghasilan rendah.
100%
ii
BAB IV
PENUTUP
Dari uraian tersebut diatas maka dapat dilihat Dokumen Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan dokumen tahunan yang disusun
pada tahun yang bersangkutan. Di dalamnya memuat informasi – informasi
tentang sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target capaiannya.
Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2015
maka dapat diketahui rencana kinerja serta target yang ingin dicapai oleh
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung pada tahun 2015.
Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah disusun
dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah
ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dapat tercapai.
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha – Nya
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2015 dapat diselesaikan.
Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
langsung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2015 ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi dinas dalam menyusun rencana anggaran SKPD
sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.
Mangupura, 16 Pebruari 2015 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung,
Drs. Putu Gede Sridana,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19600304 198503 1 013
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ................................................................... i
Daftar Isi ……………………………………………………....….... ii
BAB I Pendahuluan ……………………………….………......... 1
A. Latar Belakang …………..........................….... 1
B. Sruktur Organisas .......................................... 1
BAB II Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
............................................................... 3
A. Visi …………..........................…...................... 3
B. Misi ............................................................... 3
C. Tujuan .......................................................... 4
D. Sasaran ......................................................... 5
BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan ...…....... 8
A. Sasaran Strategis …………............................. 8
B. Indikator Kinerja ........................................... 9
BAB IV Penutup ……..……………..…………...........……….. 19
ii
NARASI RKT 2014
BAB I
PENDAHULUAN
C. LATAR BELAKANG
Rencana Kinerja Tahunan merupakan suatu perencanaan
tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan
langsung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam satu tahun dan
merupakan penjabaran lebih kongkrit dan operasional dari RPJMD dan
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung untuk tahun yang bersangkutan. Maksud
disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan
keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan,penganggaran maupun
pengawasan.
Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
adalah sebagai acuan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam menyusun anggaran
SKPD.
D. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 terdiri dari;
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa.
8. Sekretariat terdiri dari:
d) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
e) Sub Bagian Keuangan.
ii
f) Sub Bagian Program.
9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
c) Sub Bid. Bantuan Pembangunan dan swadaya masyarakat.
d) Sub.Bid Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
10. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
c) Sub.Bid Aparatur Pemerintahan Desa/Kel.
d) Sub.Bid.Kelembagaan Desa/Kelurahan.
11. Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari :
c) Sub.Bid. Pengembangan SDM Desa/Kelurahan.
d) Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan.
12. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan terdiri dari :
c) Sub.Bid Pembinaan Desa/Kelurahan.
d) Sub.Bid. Unit Kerja Daerah Pembangunan.
Selanjutnya diagram Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel I.1
ii
BAB II
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
E. VISI
VISI Badan Pemberdsayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi kedepan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung. Adapun Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah Terwujudnya Otonomi Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Partisipatif”.
Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang dicapai
memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu
mewakili organisasi masa depan.
F. MISI
Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita – citakan
sesuai dengan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung maka ditetapkan beberapa
misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain :
4. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
yang berkwalitas;
5. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang
berkualitas dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat;
6. Mewujudkan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan Teknologi
Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.
ii
G. TUJUAN
Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu
lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi
organisasi yang telah ditetapkan penetapan tujuan itu sendiri
hendaknya didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan
dalam rangka merealisasikan misi.
Sebagai tindak lanjut dari penetapan misi Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, maka
tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah:
4. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
yang berkwalitas;
5. Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan
keswadayaan masyarakat;
6. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan peningkatan
pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan
masyarakat;
H. SASARAN
Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih
spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus
selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu
menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu
tertentu melalui tindakan /kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat
diukur (Kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan
berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).
Adapun sasaran dan indikator sasaran pada Rencana Kinerja
Tahunan ( RKT ) tahun 2014 adalah sebagai berikut :
ii
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2014
SASARAN INDIKATOR 5) Meningkatnya kualitas aparatur
Pemerintahan Desa/Kel.
1) Persentase tertibnya perenca-naan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes
6) Meningkatnya kualitas Kelembagaan Desa/Kel.
2) Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa
7) Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan
3) Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
4) Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
4) Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)
ii
BAB III
KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN
C. SASARAN STRATEGIS
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan produk dari
perencanaan kinerja, sebagai penjabaran lebih lanjut daripada sasaran
dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan
dalam kurun waktu satu tahun.
Sasaran tahunan untuk tahun tertentu dalam Renja merupakan
bagian dari sasaran lima tahun dalam Renstra. Hal ini merupakan
perwujudan dari Renstra yang dilakukan secara bertahap dengan
menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya. Adapun
Sasaran Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung selama tahun 2014 adalah
sebagai berikut :
5. Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
6. Meningkatnya kualitas Kelembagaan Desa/Kelurahan;
7. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam
membangun Desa/Kelurahan;
8. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan
Teknologi Tepat Guna (TTG).
D. INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja Badan pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah merupakan ukuran
kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan Badan, sedangkan
ii
Target Indikator Kinerja adalah merupakan gambaran kuantitatif
tentang jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang
bersangkutan, adapun Indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun
2014 adalah sebagai berikut :
5. Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan
pertanggungjawaban APBDes;
6. Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD,
LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan desa;
7. Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun
desa/kelurahan;
8. Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat
Guna (TTG).
Program Tahun 2014 merupakan bagian dari program yang
dinyatakan dalam renstra yang dilaksanakan melalui berbagai
kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu /sinerjik untuk
mewujudkan sasaran tahunan 2014. Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam
pencapaian sasarannya didukung oleh 9 (sembilan) program dan 57
(lima puluh tiga )kegitan. Adapun program Prioritas dalam pencapaian
sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung terdiri dari 6 (enam) program 35 kegiatan
prioritas (utama) yaitu sebagai berikut :
1. Sasaran : Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan
Desa/Kelurahan.
Indikator : Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan
pertanggungjawaban APBDes.
ii
Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Perintahan Desa
Kegiatan :
2) Pembinaan/monitoring pemilihan dan
pelantikan Perbekel.
3) Penelitian pemberhentian dan pengangkatan
Perangkat Desa dan Kepala Lingkungan di
Kabupaten Badung.
3) Pembinaan dan monitoring arah penggunaan
ADD dan penyisihan pajak dan retribusi
daerah.
4) Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan.
5) Evaluasi/verifikasi APBDes Induk dan
perubahan 2014.
6) Monitoring dan evaluasi Musrenbang
Desa/Kelurahan di Kab Badung.
7) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
8) Workshop Sehari Tentang Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014.
2. Sasaran : Meningkatnya kualitas kelembagaan
Desa/Kelurahan
Indikator : Meningkatnya persentase partisipasi lembaga
desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
Desa.
Kegiatan:
ii
2) Bintek Peningkatan kualitas SDM Pemdes,
Lembaga Kemasyarakatan dan KPM di
Kab.Badung.
3. Sasaran : Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan
masyarakat dalam membangun Desa dan
Kelurahan.
Indikator : Prosentase swadaya murni masyarakat dalam
membangun desa/kelurahan.
Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa.
Kegiatan:
1) Pembinaan dan perlombaan Desa Terpadu.
2) Monitoring dan inventarisasi Swadaya murni
Masyarakat Kab Badung.
3) Operional kegiatan PNPM-MP di Kab.Badung.
4) Pembinaan Pemekaran Desa/Kelurahan, Banjar
Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung.
5) Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional.
6) Rapat Konsultasi dan Jambore Kader PKK.
7) Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK
(TPK3 PKK) Desa Binaan.
8) Pembinaan dan Evaluasi Kader PKK.
9) Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Tingkat Kabupaten.
10)Penetapan Batas Desa/Tapal Desa.
11)Pembinaan dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak
PKK.
12)Lomba dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak PKK.
13)Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat dalam membangun Desa.
ii
14)Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat.
15)Perlombaan Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat dalam Membangun Desa.
16)Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
(PMT-AS)
Program : Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan.
Kegiatan :
1)Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community
Based Development (CBD) di Kabupaten Badung
2)Pembinaan Pasar Desa di Kab Badung.
3)Lomba Pasar Desa di Kab Badung.
Program : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Kegiatan :
2) Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.
Program : Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :
1) Pembinaan POKJANAL/POKJA dan KG PKK
KB/Kes – Posyandu, PHBS, Lingkungan Bersih
Sehat;
2) Lomba KG PKK KB/Kes – Posyandu, PHBS,
Lingkungan Bersih dan Sehat dalam Rumah
Tangga;
3) Bimtek Sistem Informasi Posyandu.
ii
4. Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan
Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).
Indikator : Persentase peningkatan pendapatan kelompok
Teknologi Tepat Guna (TTG).
Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Kegiatan:
1) Pelatihan pengelolaan Teknologi Tepat Guna
(TTG).
2) Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional.
Apabila sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, maka program
dan kegiatan adalah merupakan aktifitas yang dilakukan untuk
mencapai hasil tersebut. Sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung beserta indikator
kinerja dan target tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada
Rencana Kinerja Tahunan 2014 sebagaimana tabel II.1 dibawah ini.
Tabel II.1
Rencana Kinerja
Tahun 2014
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
1. Meningkatnya kualitas
aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- Persentase tertibnya peren-
canaan, penyusunan dan
pertanggungjawaban APBDes
50 %
2. Meningkatnya kualitas
kelembagaan Pemerintahan
Desa/Kel.
- Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM) dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
50 %
ii
3. Meningkatnya partisipasi
dan keswadayaan
masyarakat dalam
membangun Desa dan
Kelurahan
- Prosentase swadaya murni
masyarakat dalam membangun
desa/kelurahan
70%
4. Meningkatnya pengelolaan
sumber daya alam dan
pendayagunaan Teknologi
Tepat Guna (TTG).
- Persentase peningkatan pen-
dapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).
20%
ii
BAB IV
PENUTUP
Dari uraian tersebut diatas maka dapat dilihat Dokumen Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan dokumen tahunan yang disusun
pada tahun yang bersangkutan. Didalamnya memuat informasi – informasi
tentang sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target capaiannya.
Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2014
maka dapat diketahui rencana kinerja serta target yang ingin dicapai oleh
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung pada tahun 2014.
Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah disusun
dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah
ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dapat tercapai.
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha – Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2014 dapat diselesaikan.
Rencana Kinerja Tahunan 2014 merupakan suatu perencanaan
tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indicator kinerja yang telah ditetapkan.
Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2014 ini bermanfaat dan dapat
dijadikan acuan bagi dinas dalam menyusun rencana anggaran SKPD sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan,
penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.
Mangupura, 16 Pebruari 2015
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung,
Drs. Putu Gede Sridana,M.Si.
Pembina Utama Muda NIP. 19600304 198503 1 013
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ................................................................... i
Daftar Isi ……………………………………………………....….... ii
BAB I Pendahuluan ……………………………….………......... 1
A. Latar Belakang …………..........................….... 1
B. Sruktur Organisas .......................................... 1
BAB II Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
............................................................... 3
A. Visi …………..........................…...................... 3
B. Misi ............................................................... 3
C. Tujuan .......................................................... 3
D. Sasaran ......................................................... 4
BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan ...…....... 5
A. Sasaran Strategis …………............................. 5
B. Indikator Kinerja ........................................... 5
BAB IV Penutup ……..……………..…………...........……….. 11
TUJUAN: TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA IPTEK YANG TEPAT GUNA DAN TUJUAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIIMBANGI DENGAN PEMERATAAN SEHINGGA DAPAT TUJUAN: TERCIPTANYA SISTEM TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG RSIH, EFISISEN,EFEKTIF, RANSPARAN DAN
PENINGKATAN DAYA SAING SDM DINIKMATI SECARA LUAS OLEH MASYARAKAT TERUTAMA OLEH MASYARAKAT MISKIN,CACAT DAN PENYANDANG AKUNTABEL SERTA PROFESIONAL
SASARAN: MENINGKATNYA PENGGUNAAN DAN PENERAPAN IPTEK DI MASYARAKAT DI SEMUA SEKTOR LAPANGAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF,
USAHA GUNA PENINGKATAN DAYA SAING USAHA DAN DAYA SAING SDM SASARAN: MEMPERMUDAH, MEMPERLANCAR DAN MEMPERLUAS AKSES MASYARAKAT MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL EFISISEN, TRANSPARAN, PROPESIONAL, RWESPONSIP DAN AKUNTABEL YANG DILAKSANAKAN MELALUI
LAINNYA DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA EKONOMI SECARA ADIL DAN TERBUKA MANAGEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG MANTAP,SISTEM DAN MANAGEMEN
PARTISIPATIF YANG LEGITIMATE DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN,
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
MISI KE-SATU : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELUIRAHAN YANG BERKUALITAS
TUJUAN : TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN YANG BAIK
SASARAN :
1.MENINGKATNYA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN KEL.RAHAN YANG MENGIKUTI BIMTEK
2.TERTIBNYA PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES
3.MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
4.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA DESA DAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
MISI KE-DUA : MEWUJUDKAN PERAN AKTIF LEMBAGA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
TUJUAN : MENINGKATNMYA PERAN LEMBAGA DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
SASARAN :
1,MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
2.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
3.MENINGKATNYA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PEDESAAN
MISI KE-TIGA : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PEMANFAATAN TEHKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)
TUJUAN :
1.TERWUJUDNYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN MENGGUNAKAN TTG
2.TERWUJUDNYA PENDISTRIBUSIAN RASKIN SESUAI STANDAR PEDUM KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
SASARAN :
1.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN TTG
2.TERSALURKANNYA RASKIN (TEPAT SASARAN, TEPAT JUMLAH, TEPAT HARGA, TEPAT MUTU, TEPAT WAKTU DAN TEPAT
ADMINISTRASI) KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
SASARAN : SASARAN: SASARAN: SASARAN:
1.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN TTG 1.MENINGKATNYA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN KEL. YANG MENGIKUTI BIMTEK 1.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN 1.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
2.TERSALURKANNYA RASKIN (TEPAT SASARAN, TEPAT JUMLAH, TEPAT HARGA, TEPAT 2.TERTIBNYA PERENCANAAN,PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
MUTU, TEPAT WAKTU DAN TEPAT ADMINISTRASI) KEPADA MASYARAKAT 3.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA 2,MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM 2.MENINGKATNYA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PEDESAAN
BERPENGHASILAN RENDAH DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN 3.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
INDIKATOR: 4.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM 3.MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 4.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI
1.JUMLAH KELOMPOK BINAANTTG YANG PRODUKNYA DIPAMERKAN 29 KLP PEMBANGUNAN DESA/KEL 4.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN TTG
2.JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEMANFAATKAN SARANA 57 KLP INDIKATOR: PEMBANGUNAN DESA/KELURAHA INDIKATOR:
DAN PRASARANA AIR BERSIH DENGAN PENERAPAN TTG 1.PERSENTASE APARATUR DESA /KEL.YANG MENGIKUTI BIMTEK PENGELOLAAN 80% 5.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA 1.PERSENTASE KEHADIRAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA 100%
KEUANGAN DESA DAN KEL. INDIKATOR: KEMASYARAKATAN DALAM MUSREMBANG DESA
2.PERSENTASE APARATUR DESA /KEL.YANG MENGIKUTI BIMTEK ADMINISTRASI 80% 1.PERSENTASE DESA YANG TELAH MEMILIKI WEBSITE DAN DATA BASE BERBASIS IT 2.JUMLAH KELOMPOK BINAAN TTG YANG PRODUKNYA DIPAMERKAN 6 ORANG
MANAGEMEN PEMERINTAHAN DESA DAN KEL. 2.JUMLAH DESA YANG MEMILIKI PERATURAN KEPALA DESA 3.PERSENTASE PASAR YANG DIKELOLA DENGAN BAIK 90%
3.JUMLAH DESA YANG MENYAMPAiKAN DOKUMEN RPJM DESA 46 DESA 3.JUARA I LOMBA DESA/KELURAHAN TINGKAT PROVINSI 4.PERSENTASE BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) YANG TERBENTUK 50%
SASARAN 1 : 4. JUMLAH DESA YANG MENYAMPAKAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP) 46 DESA 4.PERSENTASE SWADAYA MURNI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA 5.PERSENTASE SWADAYA MURNI MASYARAKAT DALAM 80%
MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN TTG DESA SESUAI DENGAN RPJM DESA PEMBANGUNAN DESA
INDIKATOR: 5. JUMLAH DESA YANG MENYAMPAKAN APBDES SESUAI RKP DESA 46 DESA
1.JUMLAH KELOMPOK YANG MENGIKUTI GELAR TTG TINGKAT NASIONAL 2 Klp 6.PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN DOKUMEN APBDES TEPAT WAKTU 80%
7.PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI 90%
APBDES
8.JUMLAH DESA YANG MEMILKI PERATURAN KEPALA DESA 46 DESA SASARAN 1 : SASARAN 1 :
9.JUMLAH DESA YANG MEMILIKI KEPUTUSAN KEPALA DESA 46 DESA 1.MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 1.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
SASARAN 1 : 10.PERSENTASE LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG TELAH 80% INDIKATOR:4 DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
1.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MENGIKUTI BIMTEK 1.JUMLAH PROFIL DESA/KEL.DAN KECAMATAN YANG SUDAH 62 DESA/KEL. DAN INDIKATOR:
MELALUI PENERAPAN TTG TERSUSUN 6 KECAMATAN 1.JUMLAH MONITORING PNPM-MPd 15 KALI
INDIKATOR:
1.JUMLAH DESA YANG DIMONITORING 7 DESA SASARAN 2 :
2.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN SASARAN 2 :
SASARAN 2 : KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA 2.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
2.TERSALURKANNYA RASKIN (TEPAT SASARAN, TEPAT JUMLAH, TEPAT HARGA, SASARAN: INDIKATOR : INDIKATOR:
TEPAT MUTU, TEPAT WAKTU DAN TEPAT ADMINISTRASI) KEPADA MASYARAKAT 1. MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM 2.JUMLAH BANJAR DINAS YANG DIMEKARKAN 4 BR.DNS.PERS. ,1 DIF. 2.JUMLAH PESERTA MASYARAKAT YANG IKUT DALAM GELAR KARYA 6 ORANG
BERPENGHASILAN RENDAH PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TINGKAT NASIONAL
INDIKATOR: SASARAN 3 :
INDIKATOR: 1. JUMLAH LEMBAGA DESA MENDAPATKAN BIMTEK 262 ORANG 3.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN SASARAN 3 :
2.JUMLAH RTSM PENERIMA BERAS RASKIN 9883 KK DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHA 3.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI
INDIKATOR : PENERAPAN TTG
3.JUMLAH DESA/KEL. YANG DIBINA 10 DESA/KELURAHAN INDIKATOR :
3.JUMLAH KG-PKK,KB/KES, POSYANDU, PHBS, DAN LBS YANG DILOMBAKAN 6 DESA
SASARAN 4 :
SASARAN 1 : 4.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
1.MENINGKATNYA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN YANG MENGIKUTI INDIKATOR :
BIMTEK 4.JUARA I LOMBA DESA/KEL.TK.PROVINSI 1 DESA/KELURAHAN
INDIKATOR:
1.JUMLAH DESA /KEL.YANG MENGIKUTI BIMTEK 62 DS/KEL SASARAN 1:
PENGELOLAANKEUANGAN DESA DAN KEL. 1.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
2.PERSENTASE APARATUR DESA /KEL.YANG MENGIKUTI BIMTEK DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
MANAGEMEN PEMERINTAHAN DESA DAN KEL. INDIKATOR :
SASARAN 1 : 1.JUMLAH DESA ADAT YANG MELAKSANAKAN CBD SESUAI ATURAN 84 DS.ADAT
SASARAN 2 : 1.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA 2.JUMLAH ANAK-ANAK YANG MENDAPATKAN MAKANAN TAMBAHAN 1.575 APD
2.TERTIBNYA PERENCANAAN,PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
INDIKATOR: INDIKATOR: SASARAN :
1.JUMLAH DESA YANG MENYAMPAiKAN DOKUMEN RPJM DESA 46 DESA 1.JUMLAH BATAS DESA YANG DITETAPKAN 5 DESA 2.MENINGKATNYA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PEDESAAN 2. JUMLAH DESA YANG MENYAMPAKAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 46 DESA INDIKATOR :
(RKP) DESA SESUAI DENGAN RPJM DESA SASARAN 2 : 1.JUMLAH ORANG YANG MENDAPAT BIMTEK 51 ORANG
3. JUMLAH DESA YANG MENYAMPAKAN APBDES SESUAI RKP DESA 46 DESA 2.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM 2.JUMLAH PASAR YANG DIBINA DAN DILOMBAKAN 9 BINAAN, 8 LOMBA
4.JUMLAH DESA YANG MENYAMPAIKAN DOKUMEN APBDES TEPAT 46 DESA PEMBANGUNAN DESA/KELURAHA
5.JUMLAH DESA YANG MENYAMPAIKAN PERTANGGUNG JAWABAN 46 DESA INDIKATOR:
APBDES 2.JUMLAH DESA/KEL YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DALAM 62 DS/KEL
MEMBANGUN DESA
SASARAN 3 :
3.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA SASARAN 3:
DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA 3.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
INDIKATOR: INDIKATOR
1.JUMLAH DESA YANG MEMILKI PERATURAN KEPALA DESA 62 DS/KEL 1.JUMLAHDESA/KEL.YANG MENGIKUTI LOMBA BBGRM 6 DESA
2.JUMLAH DESA YANG MEMILIKI KEPUTUSAN KEPALA DESA 62 DS/KEL 2.JUMLAHDESA/KEL.YANG MENGIKUTI PENCANANGAN BBGRM 62 DS/KEL.
VISI: MELANGKLAH BERSAMA MEMBANGUN BADUNG YANG SHANTHI DAN JAGATDHITA BERLANDASKAN TRI HITHA KARANA
MISI KE-TIGA: MENATA KEPENDUDUKAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
KA.BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG
RENSTRA BPMD TH 2010-2015
VISI: TERWUJUDNYA OTONOMI DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG PARTISIFATIF
KA.BID.KETAHANAN MASYARAKAT ESELON III/B
KA.SUBID.PENGEMBANGAN SDM DESA/KELURAHAN ESELON IV/A
KA.SUBID.SARANA DAN PRASARANA DESA/KELURAHAN ESELON IV/A
KA.BID.PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN ESELON III/B
KA.SUBID. KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN ESELON IV/A
KA.SUB.BID. APARATUR DESA/KELURAHAN ESELON IV/A
KABID.PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN ESELON III/B
KA.SUBID.PEMBINAAN DESA/KELURAHAN ESELON IV/A
KA.SUBID.UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN ESELON IV/A
KA.BID.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ESELON III/B
KA.SUBID.BANTUAN PEMBANGUNAN DAN SWADAYA MASYARAKAT ESELON IV/A
KA.SUBID.USAHA EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKAT ESELON IV/A
BUPATI BADUNG
RPJMD TAHUN 2011-2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA( IKU )
1. Unit Organisasi/SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan
pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa
dan pemerintahan desa
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah
di bidang pemberdayaan masyarakat desa
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
ALASAN/PENJELASAN SUMBER DATA
1 2 3 4 5
1
2
3
4
Meningkatnya
kwalitas Aparatur
Pemerintahan Desa
dan Kelurahan
Meningkatnya
kwalitas
Kelembagaan
Desa/Kelurahan
Meningkatnya
partisipasi dan
keswadayaan
masyarakat dalam
membangun
desa/kelurahan
- Persentase
tertibnya
perencanaan,
penyusunan dan
pertanggungjawaba
n APBDes
- Meningkatnya
persentase
partisipasi lembaga
desa (BPD, LPM
dan KPM) dalam
perencanaan,
pelaksanaan dan
pengawasan
pembangunan desa
- Persentase swadaya
murni masyarakat
Persentase
peningkatan
Semakin tertibnya
perencanaan,
penyusunan dan
pertanggungjawaban
APBDes menunjukan
bahwa kualitas aparatur
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
semakin baik.
Semakin besar
partisipasi Lembaga
Desa (BPD, LPM dan
KPM) dalam
perencanaan,
pelaksanaan dan
pengawasan
pembangunan desa
menunjukan kualitas
Lembaga
Desa/Kelurahan
meningkat.
Semakin besar swadaya
murni masyarakat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
- Meningkatnya
pemanfaatan
pengelolaan
sumber daya
alam dan
pendayagunaan
Teknologi Tepat
Guna (TTG)
pendapatan
kelompok Teknologi
Tepat Guna (TTG)
dalam membangun
desa/kelurahan
menunjukan bahwa
taraf hidup masyarakat
semakin meningkat.
Semakin
meningkatnya
pendapatan kelompok
Teknologi Tepat Guna
(TTG) dalam
pemanfaatan sumber
daya alam menunjukan
bahwa program ini
berhasil
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
Mangupura, 3 Pebruari 2014
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dan Pemerintahan Desa
DRS. PUTU GEDE SRIDANA, M.SI
Pembina Utama Muda
Nip. 19600304 198503 1 013
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2014
TANGGAL : 12 PEBRUARI 2014
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN
ANGGARAN 2014
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN
BADUNG
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia,
penetapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang
akan diterapkan , saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan
pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang
Sistim Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah yang disusun bersama oleh
Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Perencanaan Pembangunan Nasional
secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai
acuan utama dalam pengajuan aggaran.
Penyusunan Inikator Kinerja Utama ( Key Perfomance Indikator ) atau disebut
juga sebagai Indikator Kineja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system
akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah ( SAKIP ) merupakan upaya membangun
system manajemen pemerintahan yang trasparan, partisipatif, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan
publik dan daya saing daerah.
Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum
penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hokum, azas tertib penyelenggaraan
Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan
profesionalitas serta akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan
dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemeritahan harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu
dilaksanakan dalm usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam
mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga
diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas
dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat
berlangsung serta berdaya guna dan berhasilguna serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Indikator
Kinerja Utama ( IKU ) dengan harapan dapat memberiklan informasi kinerja yang
penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik,
disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target
yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.
1.2. Maksud dan Tujuan.
Bahwa dalam rangka melaksakan reformasi birokrasi di seluruh
kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah
Kabupeten Badung khususnya maka dipandang perlu menetapakan indikator Indikator
Kinerja Utama ( IKU ), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat
ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai
penjabaran dari visi, misi, dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan
kebijakan yang telah ditetapkan.
Sedangkan tujuan ditetapkanya Indikator Kinerja Utama ( IKU ) ini adalah:
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.
BAB II
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ), karena dalam perencanaan kinerja
tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap
tahunnya, suatu instantsi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan
ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.
Maka berdasarkan sasaran strategis dari instansi Pemerintah sehingga
Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran :
BAB III
PENUTUP
Dengan ditetapkanya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja
pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten
Badung sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus
diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksaan tugas dan tanggung jawab. Dengan
Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola
anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukan serta
mepertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter
terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksaan pembangunan
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN PEMERINTAHAN DESA PUSPEM KABUPATEN BADUNG ”MANGUPRAJA MANDALA” UNIT 16,LT II
JL RAYA SEMPIDI, KODE POS: 80351 (0361) 9009258 FAX 9009257
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
BADAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2014
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pemerintah Desa tentang Indikator Kerja Utama ( IKU ) di
Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa ;
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instasi
Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Nomor 2 ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2010-2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011
Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 )
;
MEMUTUSKAN
Kesatu : Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Nomor Tahun 2012 Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun
Anggaran 2014.
Kedua : Ketentuan Umum
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pemerintahan Desa.
2. Indikator Kinerja Utama ( Key Perfomance Indikator ) yang selanjutnya
disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi.
Ketiga : Materi Muatan Dan Fungsi Indikator Kinerja Utama
1. IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja tahunan dan
anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung.
2. Rincian IKU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
ini.
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pemerintahan Desa.
Keempat : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BABII INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAB III PENUTUP
Kelima : Penutup
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal : 12 Pebruari 2014
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dan Pemerintahan Desa
DRS. PUTU GEDE SRIDANA, M.SI
Pembina Utama Muda
Nip. 19600304 198503 1 013
INDIKATOR KINERJA UTAMA( IKU )
1. Unit Organisasi/SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Badung
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan
pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa
dan pemerintahan desa
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah
di bidang pemberdayaan masyarakat desa
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya
Lama :
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
ALASAN/PENJELASAN SUMBER DATA
1 2 3 4 5
1
2
3
4
Meningkatnya
kwalitas Aparatur
Pemerintahan Desa
dan Kelurahan
Meningkatnya
kwalitas
Kelembagaan
Desa/Kelurahan
Meningkatnya
partisipasi dan
keswadayaan
masyarakat dalam
membangun
- Persentase
tertibnya
perencanaan,
penyusunan dan
pertanggungjawaba
n APBDes
- Meningkatnya
persentase
partisipasi lembaga
desa (BPD, LPM
dan KPM) dalam
perencanaan,
pelaksanaan dan
pengawasan
pembangunan desa
- Persentase swadaya
murni masyarakat
Semakin tertibnya
perencanaan,
penyusunan dan
pertanggungjawaban
APBDes menunjukan
bahwa kualitas aparatur
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
semakin baik.
Semakin besar
partisipasi Lembaga
Desa (BPD, LPM dan
KPM) dalam
perencanaan,
pelaksanaan dan
pengawasan
pembangunan desa
menunjukan kualitas
Lembaga
Desa/Kelurahan
meningkat.
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
desa/kelurahan
- Meningkatnya
pemanfaatan
pengelolaan
sumber daya
alam dan
pendayagunaan
Teknologi Tepat
Guna (TTG)
Persentase
peningkatan
pendapatan
kelompok Teknologi
Tepat Guna (TTG)
Semakin besar swadaya
murni masyarakat
dalam membangun
desa/kelurahan
menunjukan bahwa
taraf hidup masyarakat
semakin meningkat.
Semakin
meningkatnya
pendapatan kelompok
Teknologi Tepat Guna
(TTG) dalam
pemanfaatan sumber
daya alam menunjukan
bahwa program ini
berhasil
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
Revisi :
N
O
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA
ALASAN/PENJELASA
N
SUMBER
DATA
1 2 3 4 5
1
2
Meningkatnya Aparatur
pemerintahan Desa/Kel. yang
mengikuti Bimtek tatakelola Pemerintahan
Desa/Kel.
Tertibnya
perencanaan, penyusunan dan
pertanggungjawaban APBDes.
1
2
1
2
3
4
Persentase Aparatur
Desa/Kel. Yang mengikuti Bimtek
Pengelolaan Keuangan Desa dan Kelurahan.
Persentase Aparatur Desa/Kelurahan
yang mengikuti Bimtek
Administrasi Managemen Pemerintahan
Desa dan Kelurahan.
Semakin
bertambahnya Aparatur
Pemerintahan Desa/Kel. yang
mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan
Desa/Kelurahan menunjukan bahwa Aparat
Pengelola Sistem Keuangan Desa
semakin terampil.
Semakin
tertibnya perencanaan,
penyusunan dan
Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Desa
3
4
5
6
7
8
Meningkatnya pelayanan
kepada masyarakat.
Terlaksananya Tindak Lanjut
Peraturan Desa.
Meningkatnya
peran Lembaga Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan dalam
pembangunan Desa/Kelurahan
Meningkatnya peranan
masyarakat dalam
pembangunan
5
1
1
2
1
2
3
4
1
1
1 2
Jumlah Desa
yang menyampaikan dokumen RPJM
Desa; Jumlah Desa yang
menyampaiakan Rencana Kerja
Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM
Desa. Jumlah Desa
yang menyampaiakan APBDes yang
sesuai RKP Desa Persentase Desa yang
menyampaikan Dokumen
APBDes tepat waktu. Persentase Desa
yang menyampaikan
laporan Pertanggungjawaban Realisasi
APBDes.
PersentaseDesa/
Kel. yang telah memiliki website dan data base
berbasis IT.
Jumlah Desa
yang memiliki Peraturan Kepala Desa.
Jumlah Desa yang memiliki
Keputusan
pertanggungjawa
ban APBDes menunjukan bahwa kualitas
aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
semakin baik.
Dengan adanya
website dan data base berbasis IT mempermudah
dalam perencanaan
pembangunan desa
Dengan adanya Peraturan Kepala
Desa dan Keputusan Kepala Desa
menunjukan bahwa Aparat Desa telah
melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai peraturan yang berlaku.
Semakin besar partisipasi
Lembaga Desa (BPD, LPM dan
KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan
desa
Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat
9
Desa.
Meningkatnya Usaha Mikro
Kecil Menengah di pedesaan.
Meningkatnya keterampilan
kelompok masyarakat melalui
penerapan TTG.
Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat
Jumlah, Tepat Harga, Tepat
Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi)
kepada masyarakat berpenghasilan
rendah.
1
Kepala Desa.
Persentase kehadiran Lembaga Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan dalam
Musrenbang Desa Persentase
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa yang
terbentuk Juara I Lomba Desa/Kelurahan
Tk. Provinsi Persentase
Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
yang telah mengikuti
Bimtek. Persentase
swadaya murni masyarakat dalam
pembangunan Desa.
Persentase pasar
yang dikelola dengan baik.
Jumlah kelompok
Binaan TTG yang produknya
dipamerkan. Jumlah
menunjukan
kualitas Lembaga Desa/Kelurahan meningkat.
Semakin besar
swadaya murni masyarakat
dalam membangun desa/kelurahan
menunjukan bahwa taraf
hidup masyarakat semakin
meningkat. Dengan
dibinanya pasar desa maka
semakin Tertatanya pasar desa dengan baik
Semakin
meningkatnya pendapatan kelompok
Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam
pemanfaatan sumber daya
alam menunjukan bahwa program
ini berhasil. Dengan
tersalurkannya Raskin (Tepat
Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat
Mutu, Tepat Waktu dan Tepat
Administrasi)
Desa
Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Desa
Badan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Desa
kelompok
masyarakat yang memanfaatkan sarana dan
prasarana air bersih dengan penerapan TTG.
Persentase penyaluran Raskin kepada
masyarakat berpenghasilan
rendah.
menunjukan
bahwa terpenuhinya kebutuhan beras
bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima
Manfaat (RTS-PM) kepada
masyarakat berpenghasilan rendah.
Mangupura, 3 Pebruari 2014
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dan Pemerintahan Desa
DRS. PUTU GEDE SRIDANA, M.SI
Pembina Utama Muda
Nip. 19600304 198503 1 013
.
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 JANUARI 2015
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN
ANGGARAN 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN
BADUNG
BAB I
PENDAHULUAN
1.3. Latar Belakang
Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia,
penetapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang
akan diterapkan , saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan
pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang
Sistim Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah yang disusun bersama oleh
Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Perencanaan Pembangunan Nasional
secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai
acuan utama dalam pengajuan aggaran.
Penyusunan Inikator Kinerja Utama ( Key Perfomance Indikator ) atau disebut
juga sebagai Indikator Kineja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system
akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah ( SAKIP ) merupakan upaya membangun
system manajemen pemerintahan yang trasparan, partisipatif, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan
publik dan daya saing daerah.
Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum
penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hokum, azas tertib penyelenggaraan
Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan
profesionalitas serta akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan
dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemeritahan harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu
dilaksanakan dalm usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam
mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga
diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas
dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat
berlangsung serta berdaya guna dan berhasilguna serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Indikator
Kinerja Utama ( IKU ) dengan harapan dapat memberiklan informasi kinerja yang
penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik,
disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target
yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.
1.4. Maksud dan Tujuan.
Bahwa dalam rangka melaksakan reformasi birokrasi di seluruh
kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah
Kabupeten Badung khususnya maka dipandang perlu menetapakan indikator Indikator
Kinerja Utama ( IKU ), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat
ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai
penjabaran dari visi, misi, dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan
kebijakan yang telah ditetapkan.
Sedangkan tujuan ditetapkanya Indikator Kinerja Utama ( IKU ) ini adalah:
3. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
4. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.
BAB II
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ), karena dalam perencanaan kinerja
tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap
tahunnya, suatu instantsi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan
ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.
Maka berdasarkan sasaran strategis dari instansi Pemerintah sehingga
Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran :
BAB III
PENUTUP
Dengan ditetapkanya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja
pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten
Badung sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus
diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksaan tugas dan tanggung jawab. Dengan
Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola
anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukan serta
mepertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter
terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksaan pembangunan.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN PEMERINTAHAN DESA PUSPEM KABUPATEN BADUNG ”MANGUPRAJA MANDALA” UNIT 16,LT II
JL RAYA SEMPIDI, KODE POS: 80351 (0361) 9009258 FAX 9009257
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
BADAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pemerintah Desa tentang Indikator Kerja Utama ( IKU ) di
Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan
Desa ;
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844 ) ;
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instasi
Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
15. Peraturan Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Nomor 2 ) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunam Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2010-2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011
Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 )
;
MEMUTUSKAN
Kesatu : Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. No 11 Tahun 2012 Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun
Anggaran 2012.
Kedua : Ketentuan Umum
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pemerintahan Desa.
4. Indikator Kinerja Utama ( Key Perfomance Indikator ) yang selanjutnya
disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi.
Ketiga : Materi Muatan Dan Fungsi Indikator Kinerja Utama
3. IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja tahunan dan
anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Badung.
4. Rincian IKU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
ini.
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pemerintahan Desa.
Keempat : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BABII INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAB III PENUTUP
Kelima : Penutup
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 30 Januari 2015
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dan Pemerintahan Desa
DRS. PUTU GEDE SRIDANA, M.SI
Pembina Utama Muda
Nip. 19600304 198503 1 013
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Tujuan Indikator Formula Sasaran Indikator Formula Penjelasan Bidang
Penanggungjawab
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Tujuan Daerah (RPJMD)
Terwujudnya peningkatan Meningkatnya penggunaan Memberikan kontribusi
sarana dan prasarana IPTEK d i masyarakat di kepada Pemerintah Kab.
IPTEK yang tepat guna dan semua sektor lapangan Badung dalam rangka
peningkatan daya saing usaha guna peningkatan terwujudnya tujuan daerah
SDM daya saing usaha dan daya
saing sumber daya manusia
Tujuan BPMD dan Pemdes
(Renstra)
1. Terwujudnya penyeleng- Persentase tertibnya peren-Persentase tertibnya Meningkatnya kualitasPersentase tertibnya peren- Persentase tertibnya peren-Semakin tertibnya perenca-Bidang
garaan Pemerintahan canaan, penyusunan danperencanaan, penyu aparatur Pemdes/Kelurahancanaan, penyusunan dan canaan, penyusunan dannaan, penyusunan dan per-Pemdes/Kel.
Desa dan Kel. yang ber- pertanggungjawaban sunan dan pertang- pertanggungjawaban pertanggungjawaban tanggungjawaban APBDes
kualitas APBDes gungjawaban APB APBDes APBDes pada tahun yangmenunjukkan bahwa program
Des x 100 % bersangkutanini berhasil
2. Terwujudnya kelemba- Meningkatnya persentasePersentase partisi- Meningkatnya kualitasMeningkatnya peresentase Meningkatnya peresentaseSemakin besar partisipasi Bidang
gaan serta pengembangan partisipasi lembaga Desapasi lembaga desa kelembagaan Desa/Kel.partisipasi lembaga Desa partisipasi lembaga DesaLembaga Desa (BPD, LPM dan Pemdes/Kel.
partisipasi dan keswada- (BPD, LPM dan KPM) dalam (BPD, LPM dan KPM)/ (BPD, LPM dan KPM) dalam (BPD, LPM dan KPM) dalam KPM) dalam perencanaan,
yaan masyarakat perencanaan, pelaksanaan persentase partisipasi perencanaan, pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan dan pengawasan
dan pengawasan pembangu-lembaga yang ada di dan pengawasan pembangu- dan pengawasan pembangu-pembangunan desa menunjuk-
nan desa desa dalam perenca- nan desa nan desa pada tahun yangkan kualitas Lembaga Desa/
naan, pelaksanaan bersangkutanKelurahan meningkat
dan pengawasan
pembangunan desa
x 100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U )
( TAHUN 2015 - 2020 )
Persentase swadaya murniPersentase swadaya Meningkatnya partisipasiPersentase swadaya murni Persentase swadaya murniSemakin besar swadaya murni
masyarakat murni masyarakat/ dan keswadayaan masya-masyarakat masyarakat pada tahun yangmasyarakat dalam membangun
persentase pendapatan rakat dalam membangun bersangkutandesa/kelurahan menunjukkan
desa x 100% desa/kelurahan bahwa taraf hidup masyarakat
semakin meningkat
3. Terwujudnya pemanfa- Persentase peningkatan Persentase kelompok Meningkatnya pengelolaanPersentase peningkatan Persentase peningkatan Semakin meningkatnya penda-Bidang
atan SDA dan peningka- pendapatan kelompok TTG yang mendapat Sumber Daya Alam (SDA) pendapatan kelompok pendapatan kelompok patan kelompok Teknologi Ketahanan
tan pendayagunaan TTG Teknologi Tepat Guna (TTG)pelatihan/Persentase dan pendayagunaan Tekno-Teknologi Tepat Guna (TTG) Teknologi Tepat Guna (TTG)Tepat Guna (TTG) dalam
sesuai dengan kebutuhan kelompok TTG yang logi Tepat Guna (TTG) pada tahun yang bersang-pemanfaatan sumber daya
ada di masyarakat kutan alam menunjukan bahwa
x 100 % program ini berhasil
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Lama :
Tujuan Indikator Formula Sasaran Indikator Formula Penjelasan Bidang
Penanggungjawab
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Tujuan Daerah (RPJMD)
Terwujudnya peningkatan Meningkatnya penggunaan Memberikan kontribusi
sarana dan prasarana IPTEK di masyarakat di kepada Pemerintah Kab.
IPTEK yang tepat guna dan semua sektor lapangan Badung dalam rangka
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U )
( TAHUN 2015 - 2020 )
peningkatan daya saing usaha guna peningkatan terwujudnya tujuan daerah
SDM daya saing usaha dan daya
saing sumber daya manusia
Tujuan BPMD dan Pemdes
(Renstra)
1. Terwujudnya penyeleng- Persentase tertibnya peren-Persentase tertibnya Meningkatnya kualitas Persentase tertibnya peren-Persentase tertibnya peren-Semakin tertibnya perenca-Bidang
garaan Pemerintahan canaan, penyusunan danperencanaan, penyu aparatur Pemdes/Kelurahan canaan, penyusunan dancanaan, penyusunan dannaan, penyusunan dan per-Pemdes/Kel.
Desa dan Kel. yang ber- pertanggungjawaban sunan dan pertang- pertanggungjawaban pertanggungjawaban tanggungjawaban APBDes
kualitas APBDes gungjawaban APB APBDes APBDes pada tahun yangmenunjukkan bahwa program
Des x 100 % bersangkutan ini berhasil
2. Terwujudnya kelemba- Meningkatnya persentasePersentase partisi- Meningkatnya kualitas Meningkatnya peresentaseMeningkatnya peresentaseSemakin besar partisipasi Bidang
gaan serta pengembangan partisipasi lembaga Desapasi lembaga desa kelembagaan Desa/Kel. partisipasi lembaga Desapartisipasi lembaga DesaLembaga Desa (BPD, LPM dan Pemdes/Kel.
partisipasi dan keswada- (BPD, LPM dan KPM) dalam (BPD, LPM dan KPM)/ (BPD, LPM dan KPM) dalam (BPD, LPM dan KPM) dalam KPM) dalam perencanaan,
yaan masyarakat perencanaan, pelaksanaan persentase partisipasi perencanaan, pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan dan pengawasan
dan pengawasan pembangu-lembaga yang ada di dan pengawasan pembangu-dan pengawasan pembangu-pembangunan desa menunjuk-
nan desa desa dalam perenca- nan desa nan desa pada tahun yangkan kualitas Lembaga Desa/
naan, pelaksanaan bersangkutan Kelurahan meningkat
dan pengawasan
pembangunan desa
x 100%
Persentase swadaya murniPersentase swadaya Meningkatnya partisipasi Persentase swadaya murniPersentase swadaya murniSemakin besar swadaya murni
masyarakat murni masyarakat/ dan keswadayaan masya- masyarakat masyarakat pada tahun yangmasyarakat dalam membangun
persentase pendapatan rakat dalam membangun bersangkutan desa/kelurahan menunjukkan
desa x 100% desa/kelurahan bahwa taraf hidup masyarakat
semakin meningkat
3. Terwujudnya pemanfa- Persentase peningkatan Persentase kelompok Meningkatnya pengelolaan Persentase peningkatan Persentase peningkatan Semakin meningkatnya penda-Bidang
atan SDA dan peningka- pendapatan kelompok TTG yang mendapat Sumber Daya Alam (SDA) pendapatan kelompok pendapatan kelompok patan kelompok Teknologi Ketahanan
tan pendayagunaan TTG Teknologi Tepat Guna (TTG)pelatihan/Persentase dan pendayagunaan Tekno- Teknologi Tepat Guna (TTG)Teknologi Tepat Guna (TTG)Tepat Guna (TTG) dalam
sesuai dengan kebutuhan kelompok TTG yang logi Tepat Guna (TTG) pada tahun yang bersang-pemanfaatan sumber daya
ada di masyarakat kutan alam menunjukan bahwa
x 100 % program ini berhasil
Revisi :Tujuan Indikator Formula Sasaran Indikator Formula Penjelasan Bidang
Penanggungjawab
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Tujuan Daerah (RPJMD)
Terwujudnya peningkatan Meningkatnya penggunaan Memberikan kontribusi
sarana dan prasarana IPTEK di masyarakat di kepada Pemerintah Kab.
IPTEK yang tepat guna dan semua sektor lapangan Badung dalam rangka
peningkatan daya saing usaha guna peningkatan terwujudnya tujuan daerah
SDM daya saing usaha dan daya
saing sumber daya manusia
Tujuan BPMD dan Pemdes
(Renstra)
1. Terwujudnya tatakelola Persentase Aparatur Desa/Persentase Aparatur Desa/ 1 Meningkatnya Aparatur 1 Persentase Aparatur Desa/Persentase Aparatur Desa/Semakin bertambahnya Bidang
Pemerintahan Desa dan Kel. Yang mengikuti BimtekKel. Yang mengikuti Bimtek pemerintahan Desa/Kel. Kel. Yang mengikuti BimtekKel. Yang mengikuti BimtekAparatur Pemerintahan Desa/Pemdes/Kel.
Kelurahan yang baik Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa yang mengikuti Bimtek tata- Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan DesaKel. Yang mengikuti Bimtek
dan Kelurahandan Kelurahan x 100% kelola Pemerintahan Desa/ dan Kelurahan dan Kelurahan pada tahunPengelolaan Keuangan Desa/
Persentase Aparatur Desa/Persentase Aparatur Desa/ Kel. yang bersangkutanKelurahan menunjukan bahwa
Kel. Yang mengikuti BimtekKel. Yang mengikuti Bimtek 2 Persentase Aparatur Desa/Persentase Aparatur Desa/Aparat Pengelola SistemBidang
Administrasi ManagemenAdministrasi Managemen Kel. Yang mengikuti BimtekKel. Yang mengikuti BimtekKeuangan Desa semakin Pemdes/Kel.
Pemerintahan Desa dan Kel.Pemerintahan Desa dan Kel. Administrasi ManagemenAdministrasi Managementerampil
x 100% Pemerintahan Desa dan Kel.Pemerintahan Desa dan Kel.
pada tahun yang bersangku-
tan
Jumlah Desa yang menyam-Persentase partisi- 2 Tertibnya perencanaan, 1 Jumlah Desa yang menyam-Jumlah Desa yang menyam-Semakin tertibnya perencanaan,Bidang
paikan dokumen RPJM Desapasi lembaga desa penyusunan dan pertanggung- paikan dokumen RPJM Desapaikan dokumen RPJM Desapenyusunan dan pertanggung-Pemdes/Kel.
jawaban APBDes pada tahun yang bersangkutanjawaban APBDes menunjukan
bahwa kualitas aparatur
Jumlah Desa yang menyam-(BPD, LPM dan KPM)/ 2 Jumlah Desa yang menyam-Jumlah Desa yang menyam-Pemerintahan Desa/Kelurahan
paikan Rencana Kerja Pem-persentase partisipasi paikan Rencana Kerja Pem-paikan Rencana Kerja Pem-semakin baik
bangunan (RKP) Desa sesuailembaga yang ada di bangunan (RKP) Desa sesuaibangunan (RKP) Desa sesuai
dengan RPJM Desadesa dalam perenca- dengan RPJM Desadengan RPJM Desa pada tahun
yang bersangkutan
Jumlah Desa yang menyam-naan, pelaksanaan 3 Jumlah Desa yang menyam-Jumlah Desa yang menyam-
paikan APBDes yang sesuaidan pengawasan paikan APBDes yang sesuaipaikan APBDes yang sesuai
RKP Desa pembangunan desa RKP Desa RKP Desa pada tahun yang
bersangkutan
Persentase Desa yang x 100% 4 Persentase Desa yang Persentase Desa yang
menyampaikan Dokumen menyampaikan Dokumenmenyampaikan Dokumen
APBDes tepat waktu APBDes tepat waktuAPBDes tepat waktu pada
tahun yang bersangkutan
Persentase Desa yang 5 Persentase Desa yang Persentase Desa yang
menyampaikan Pertanggung- menyampaikan Pertanggung-menyampaikan Pertanggung-
jawaban Realisasi APBDes jawaban Realisasi APBDesjawaban Realisasi APBDes
pada tahun yang bersangkutan
Persentase Desa/Kel. YangPersentase swadaya 3 Meningkatnya pelayanan 1 Persentase Desa/Kel. YangPersentase Desa/Kel. YangDengan adanya website danBidang
telah memiliki website dan murni masyarakat/ kepada masyarakat telah memiliki website dan telah memiliki website dan data base berbasis IT memper-Pengembangan
data base berbasis ITpersentase pendapatan data base berbasis ITdata base berbasis IT padamudah dalam perencanaan
desa x 100% tahun yang bersangkutanpembangunan desa
Jumlah Desa yang memiliki Persentase kelompok 4 Terlaksananya Tindak Lanjut 1 Jumlah Desa yang memiliki Jumlah Desa yang memiliki Dengan adanya Peraturan KepalaBidang
Peraturan Kepala DesaTTG yang mendapat Peraturan Desa Peraturan Kepala DesaPeraturan Kepala Desa padaDesa dan Keputusan Kep[alaPemerintahan
tahun yang bersangkutan
Jumlah Desa yang memiliki pelatihan/Persentase 2 Jumlah Desa yang memiliki Jumlah Desa yang memiliki Desa menunjukan bahwa Aparat
Keputusan Kepala Desakelompok TTG yang Keputusan Kepala DesaKeputusan Kepala DesaDesa telah melaksanakan tugas
ada di masyarakat kutan pada tahun yangdan fungsinya sesuai dengan
x 100 % bersangkutan peraturan yang berlaku
2. Meningkatnya peran Persentase kehadiran 5 Meningkatnya peran Lembaga 1 Persentase kehadiran Persentase kehadiran Semakin besar partisipasi Bidang
lembaga desa, lembaga Lembaga Desa dan Lembaga Desa dan Lembaga Kemasya- Lembaga Desa dan Lembaga Lembaga Desa dan Lembaga Lembaga Desa (BPD, LPM danPemerintahan
kemasyarakatan dan Kemasyarakatan dalam rakatan dalam pembangunan Kemasyarakatan dalamKemasyarakatan dalamKPM) dalam perencanaa, pelak-
masyarakat dalam pem- Musrenbang Desa Desa/Kelurahan Musrenbang DesaMusrenbang Desa pada tahunsanaan dan pengawasan pemba-
bangunan desa/kelurahan yang bersangkutanngunan desa menunjukan kualitas
Lembaga Desa/Kel. Meningkat
Persentase Badan Usaha 2 Persentase Badan Usaha Persentase Badan Usaha
Milik Desa (BUM Desa yang Milik Desa (BUM Desa yangMilik Desa (BUM Desa yang
terbentuk terbentuk terbentuk pada tahun yang
bersangkutan
Juara I Lomba Desa/Kel. 3 Juara I Lomba Desa/Kel.Juara I Lomba Desa/Kel.
Tk. Provinsi Tk. Provinsi Tk. Provinsi pada tahun yang
bersangkutan
Persentase Lembaga Desa 4 Persentase Lembaga Desa Persentase Lembaga Desa
dan Lembaga Kemasyara- dan Lembaga Kemasyara-dan Lembaga Kemasyara-
katan yang telah mengikuti katan yang telah mengikutikatan yang telah mengikuti
Bimtek Bimtek Bimtek pada tahun yang ber-
sangkutan
Persentase swadaya murni 6 Meningkatnya peranan 1 Persentase swadaya murniPersentase swadaya murniSemakin besar swadaya murniBidang
masyarakat dalam pemba- masyarakat dalam pemba- masyarakat dalam pemba-masyarakat dalam pemba-masyarakat dalam membangunPengembangan
ngunan Desa ngunan Desa ngunan Desa ngunan Desa pada tahun desa/kelurahan menunjukan
yang bersangkutanbahwa taraf hidup masyarakat
semakin meningkat
Persentase pasar yang di 7 Meningkatnya Usaha Mikro 1 Persentase pasar yang diPersentase pasar yang diDengan dibinanya pasar desaBidang
kelola dengan baik Kecil Menengah di pedesaan kelola dengan baikkelola dengan baik pada tahunmaka semakin tertatanya pasarPMD
yang bersangkutandesa dengan baik
3. Terwujudnya pemanfaatan 8 Meningkatnya keterampilan 1 Jumlah kelompok Binaan TTGJumlah kelompok Binaan TTGSemakin meningkatnya pendapa-Bidang
Sumber Daya Alam dengan kelompok masyarakat melalui yang produknya dipamerkanyang produknya dipamerkantan kelompok Tehknologi TepatKetahanan
menggunakan Tehknologi penerapan TTG pada tahun yang bersangkutan
Tepat Guna (TTG)
2 Jumlah kelompok masyarakatJumlah kelompok masyarakatGuna (TTG) dalam pemanfaatan
yang memanfaatkan saranayang memanfaatkan saranaSumber Daya Alam menunjukan
dan prasarana air bersih dan prasarana air bersih bahwa program ini berhasil
dengan penerapan TTGdengan penerapan TTG pada
tahun yang bersangkutan
4. Terwujudnya pendistribu- Persentase penyaluran 9 Tersalurkannya Raskin (Tepat 1 Persentase penyaluranPersentase penyaluranDengan tersalurkannya RaskinBidang
sian Raskin sesuai Raskin kepada masyarakat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Raskin kepada masyarakatRaskin kepada masyarakat(Tepat Sasaran, Tepat jumlah,Ketahanan
standard Pedum kepada berpenghasilan rendah Harga, T epat Mutu, Tepat berpenghasilan rendahberpenghasilan rendah padaTepat Harga, Tepat Mutu, Tepat
masyarakat berpenghasi Waktu dan Tepat Administrasi tahun yang bersangkutanWaktu dan Tepat Administrasi)
lan rendah kepada masyarakat berpeng- menunjukan bahwa terpenuhinya
hasilan rendah kebutuhan beras bagi Rumah
Tangga Sasaran Penerima
Mnfaat (RTS-PM) kepada masya-
rakat berpenghasilan rendah
ngunan desa menunjukan kualitas
menunjukan bahwa terpenuhinya
Mnfaat (RTS-PM) kepada masya-