peristiwa supersemar

2
 Presiden Sukarno sudah lama meninggal dunia. Beliau sangat mempersoalkan dokumen ini. Dengan keras dan tegas, berulang kali di dalam pidato-pidatonya sesudah peristiwa G30S, yang di 'black- out' oleh rezim militer Suharto, Presiden Sukarno menekankan dan menjelaskan bahwa Supersemar bukanlah suatu 'transfer of authority', bukan peralihan otoritas kepada Jendral Suharto. Karena Jendral Suharto dan pendukungnya mempropagandakan siang dan malam, bahwa Presiden Sukarno 'telah menyerahkan kekuasaan negara' kepada Jendral Suharto lewat Supersemar. (Lihat Kumpulan Pidato Presiden Sukarno sesudah 1 Oktober 1965, yang dibukukan dalam buku REVOLUSI BELUM SELESAI, Jilid I dan II). Yang jelas Supersemar, adalah Surat Perintah Presiden Sukarno ke pada Jendral Suharto, yang dalam pelaksanaannya harus dilaporkannya dan dipertanggungjawabkannya kepada Presiden Panglima Tertinggi ABRI, Sukarno. Suharto tidak berbuat seperti apa yang tertera dalam Supersemar, tetapi bahkan, menggunakan Supersemar untuk menggulingkan Presiden Sukarno dan menobatkan dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia. Elite dan politisi, jendral dan perwira, birokrat dan siapa saja yang mendukung proses tsb sampai Jendral Suharto jadi Presiden RI, termasuk pelanggaran terbesar HAM yang terjadi sekitar pembantaian masal 1965, tidak bisa melepaskan tanggungjawab mereka dari proses tsb. Saatnya pasti tiba, mereka-mereka harus mempertanggung-jawabkannya pada bangsa dan negara. Mantan Presiden Suharto adalah seorang presiden ke-2 RI, yang naik singgasana kekuasaan politik dan militer me lalui penyerobotan kekuasaan atas TNI dan kemudian atas negara. Ini berlangsung a.l. melalui langkah-langkah sbb: 1. Tindakan pembangkangan, yaitu sikap insubordinasi terhadap instruksi Presiden P anglima Tertinggi Ir Sukarno. Insuboddinasi atas keputusan Presiden Panglima Tertinggi yang menentukan Jendral Mayor Pranoto Reksosamudro untuk menjadi penanggungjawab sehari-hari memimpin TNI AD sesudah terjadinya pembunuhan atas 6 perwira tinggi TNI-AD dalam peristiwa G30S. Ketika itu Jendral Mayor Suharto, yang menjabat panglima KOSTRAD, mensabot keputusan Presiden RI tsb, dan menunjuk dirinya sendiri sebagai panglima TNI-AD. 2. Merekayasa pembubaran sidang kabinet Presiden Sukarno yang sedang mengadakan rapat di Istana Negara (Maret 1966), melalui pengepungan oleh kesatuan bersenjata di bawah pimpinan KOSTRAD. 3. Merekayasa, melalui 3 orang jendral AD, menekan dan memaksa Presiden Sukarno untuk mengeluarkan "Surat Perintah Sebelas Maret", 4. Menyalahgunakan SUPERSEMAR untuk melakukan pembubaran parpol PKI dan merebut kekuasaan pemerintahan dan negara. 5. Merekayasa sidang MPRS menelorkan Tap MPRS No XXV/1966; dan Tap MPRS No XXXIII/1967 yang memfitnah, menuduh, melorot dari jabatan kepresidenanan, kemudian mengenakan tahanan rumah terhadap Presiden RI Sukarno. 6. Memberlakukan mekanisme kekuasaan negara menurut konsep "DWIFUNGSI ABRI", yang telah menjadikan Republik Indonesia negara tanpa hukum, negara dimana berlaku "impunity". Negara dimana kekuasaan mutlak ada pada tentara dan panglimanya - Jendral Suharto. Tibalah orang pada kesimpulan, bahwa bisanya Jendral Suharto menggulingkan Presiden Sukarno, melikwidasi apa yang disebut 'Orde Lama' Presiden Sukarno, kemudian menaikkan dirinya sendiri menjadi Presiden Ke-2 Republik Indnesia, --- penyebab utamanya ialah strategi dan taktik : di 'Satu Tangan Memegang Bedil -- Di Tangan lainnya 'SUPERSEMAR'.

Transcript of peristiwa supersemar

Page 1: peristiwa supersemar

5/10/2018 peristiwa supersemar - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/peristiwa-supersemar 1/2

Presiden Sukarno sudah lama meninggal dunia. Beliau sangat mempersoalkan dokumen ini.

Dengan keras dan tegas, berulang kali di dalam pidato-pidatonya sesudah peristiwa G30S, yang di 'black-

out' oleh rezim militer Suharto, Presiden Sukarno menekankan dan menjelaskan bahwa Supersemar

bukanlah suatu 'transfer of authority', bukan peralihan otoritas kepada Jendral Suharto. Karena Jendral

Suharto dan pendukungnya mempropagandakan siang dan malam, bahwa Presiden Sukarno 'telah

menyerahkan kekuasaan negara' kepada Jendral Suharto lewat Supersemar. (Lihat Kumpulan Pidato

Presiden Sukarno sesudah 1 Oktober 1965, yang dibukukan dalam buku REVOLUSI BELUM SELESAI, Jilid I

dan II).

Yang jelas Supersemar, adalah Surat Perintah Presiden Sukarno kepada Jendral Suharto, yang dalam

pelaksanaannya harus dilaporkannya dan dipertanggungjawabkannya kepada Presiden Panglima

Tertinggi ABRI, Sukarno. Suharto tidak berbuat seperti apa yang tertera dalam Supersemar, tetapi

bahkan, menggunakan Supersemar untuk menggulingkan Presiden Sukarno dan menobatkan dirinya

menjadi Presiden Republik Indonesia. Elite dan politisi, jendral dan perwira, birokrat dan siapa saja yang

mendukung proses tsb sampai Jendral Suharto jadi Presiden RI, termasuk pelanggaran terbesar HAM

yang terjadi sekitar pembantaian masal 1965, tidak bisa melepaskan tanggungjawab mereka dari proses

tsb. Saatnya pasti tiba, mereka-mereka harus mempertanggung-jawabkannya pada bangsa dan negara.

Mantan Presiden Suharto adalah seorang presiden ke-2 RI, yang naik

singgasana kekuasaan politik dan militer melalui penyerobotan kekuasaan

atas TNI dan kemudian atas negara. Ini berlangsung a.l. melalui

langkah-langkah sbb:

1. Tindakan pembangkangan, yaitu sikap insubordinasi terhadap instruksi Presiden Panglima

Tertinggi Ir Sukarno. Insuboddinasi atas keputusan Presiden Panglima Tertinggi yang menentukan

Jendral Mayor Pranoto Reksosamudro untuk menjadi penanggungjawab sehari-hari memimpin TNI AD

sesudah terjadinya pembunuhan atas 6 perwira tinggi TNI-AD dalam peristiwa G30S. Ketika itu Jendral

Mayor Suharto, yang menjabat panglima KOSTRAD, mensabot keputusan Presiden RI tsb, dan menunjuk

dirinya sendiri sebagai panglima TNI-AD.

2. Merekayasa pembubaran sidang kabinet Presiden Sukarno yang sedang mengadakan rapat diIstana Negara (Maret 1966), melalui pengepungan oleh kesatuan bersenjata di bawah pimpinan

KOSTRAD.

3. Merekayasa, melalui 3 orang jendral AD, menekan dan memaksa Presiden Sukarno untuk

mengeluarkan "Surat Perintah Sebelas Maret",

4. Menyalahgunakan SUPERSEMAR untuk melakukan pembubaran parpol PKI dan merebut

kekuasaan pemerintahan dan negara.

5. Merekayasa sidang MPRS menelorkan Tap MPRS No XXV/1966; dan Tap MPRS No XXXIII/1967

yang memfitnah, menuduh, melorot dari jabatan kepresidenanan, kemudian mengenakan tahanan

rumah terhadap Presiden RI Sukarno.

6. Memberlakukan mekanisme kekuasaan negara menurut konsep "DWIFUNGSI ABRI", yang telah

menjadikan Republik Indonesia negara tanpa hukum, negara dimana berlaku "impunity". Negara dimana

kekuasaan mutlak ada pada tentara dan panglimanya - Jendral Suharto.

Tibalah orang pada kesimpulan, bahwa bisanya Jendral Suharto menggulingkan Presiden Sukarno,

melikwidasi apa yang disebut 'Orde Lama' Presiden Sukarno, kemudian menaikkan dirinya sendiri

menjadi Presiden Ke-2 Republik Indnesia, --- penyebab utamanya ialah strategi dan taktik : di 'Satu

Tangan Memegang Bedil -- Di Tangan lainnya 'SUPERSEMAR'.

Page 2: peristiwa supersemar

5/10/2018 peristiwa supersemar - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/peristiwa-supersemar 2/2