PERGUB 67 2012 Urban Green

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebijakan nasional terhadap dampak dari

perubahan iklim sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim;

b. bahwa dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca yang terpadu dengan kegiatan sektor lainnya untuk mendukung menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (Business As Usual/BAU), perlu adanya pengaturan penyusunan RAD-GRK Provinsi Jawa Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United

Nations Framework Convention On Climate Change (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protrokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4403);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang


- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur; 2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur; 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

4. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah;

5. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfir baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah;

6. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfir pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu;

7. Tingkat Emisi GRK adalah besarnya emisi GRK tahunan;

8. Perubahan


- 3 -

8. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan;

9. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi;

10. Kegiatan inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan emisi GRK dan penyerapan GRK;

11. Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti.

Pasal 2

(1) RAD-GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung; (2) Kegiatan RAD-GRK meliputi bidang :

a. Pertanian; b. Kehutanan; c. Energi; d. Transportasi; e. Industri; f. Pengelolaan limbah; g. Kegiatan pendukung lain.

(3) Kegiatan inti dan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A dan Lampiran B.

Pasal 3

(1) RAD-GRK merupakan pedoman bagi: a. SKPD untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta

monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK. b. Masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan

dan pelaksanaan penurunan emisi GRK. (2) Dalam penyusunan RAD-GRK, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 4

(1) RAD-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sebagai dasar penyesuaian RAD-GRK, sesuai dengan kebutuhan Provinsi dan perkembangan dinamika nasional.

(2) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.


Pasal 5

- 4 -

Pasal 5

Dalam upaya penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK, dibentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2012

LAMPIRAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 12-10-2012 No. 67 Tahun 2012/D


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 67 TAHUN 2012 TANGGAL : 12 OKTOBER 2012

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI JAWA TIMUR

A. KEGIATAN INTI

I. BIDANG PERTANIAN Target Penurunan Emisi (1,07 %) : 1.272.256 ton CO2 eq Kebijakan yang dilakukan untuk penurunan GRK : 1. Pemantapan ketahanan pangan daerah dan peningkatan produksi pertanian dengan emisi GRK yang rendah. 2. Peningkatan kandungan bahan organik tanah. Strategi : 1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dan air. 2. Menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara

maksimal.

1. Penerapan


- 2 -

NO. RENCANA AKSI KEGIATAN / SASARAN PERIODE LOKASI

INDIKASI PENURUNAN

EMISI GRK (Ton CO2eq)

PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 1 Penerapan teknologi

budidaya tanaman yang rendah emisi GRK

Penggunaan teknologi untuk melindungi tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim pada lahan sawah seluas 1.084.278 ha (BPN RI tahun 2010).

2013-2020 Sentra produksi tanaman pangan

603.693 Dinas Pertanian

2 Pemanfaatan pupuk organik dan bio pestisida

Pemanfaatan pupuk organik dan biopestisida pada lahan sawah seluas 1.084.278 ha (BPN RI tahun 2010).

2013-2020 Sentra produksi padi

19.408 Dinas Pertanian

3 Pemanfaatan kotoran/ urine ternak dan limbah pertanian untuk biogas

Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS)

2013-2020 Sentra produksi ternak

1.161.734 Dinas Pertanian

II. BIDANG


- 3 -

II. BIDANG KEHUTANAN Target Penurunan Emisi (20,88%) : 24. 777.266 ton CO2 eq Kebijakan yang dilaksanakan untuk menurunkan GRK : 1. Penurunan emisi GRK sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan, mencegah bencana, menyerap tenaga kerja dan menambah pendapatan

masyarakat serta negara. 2. Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi hasil hutan dengan emisi serendah mungkin dan mempertahankan stock karbon serta

mengabsorbsi CO2 secara optimal. Strategi : 1. Menekan laju deforestasi dan kebakaran hutan. 2. Meningkatkan penanaman pohon yang mampu menyerap GRK. 3. Meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar. 4. Penerapan sustainable forest management.

1. Melakukan


- 4 -


INDIKASI PENURUNAN


PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6 7

1 Melakukan rehabilitasi hutan

a. Terlaksananya rehabilitasi hutan pada Kawasan Hutan Lindung

b. Terlaksananya rehabilitasi

hutan pada Kawasan Hutan Produksi

c. Terlaksananya rehabilitasi hutan pada kawasan Tahura

d. Rehabilitasi hutan mangrove/ hutan pantai seluas 1.024 ha

2013-2020 2013-2020

2013-2020 2013-2020

Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Bondowoso Kabupaten Jember Kabupaten Kediri Kabupaten Lumajang Kabupaten Mojokerto Kabupaten Nganjuk Kabupaten Pasuruan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Situbondo Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tulungagung 23 KPH Tahura R. Soeryo Kawasan pantai utara Jawa Timur dan Madura

6.221.572

5.866.496

1.207.889

Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan dan Dinas Perikanan dan Kelautan

2. Perlindungan


- 5 -

1 2 3 4 5 6 7 2 Perlindungan dan

Pengukuhan kawasan hutan

- Pemeliharaan tata batas kawasan hutan produksi, perlindungan dan pengamanan hutan

- Pemeliharaan tata batas kawasan hutan lindung, perlindungan dan pengamanan hutan

- Pemeliharaan tata batas kawasan Tahura, perlindungan dan pengamanan hutan

2013-2020 2013-2020 2013-2020

23 KPH milik Perum Perhutani Unit II Jawa Timur 23 KPH milik Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Tahura R. Soeryo

4.982.231

6.092.068

383.560

Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Dinas Kehutanan

III. BIDANG


- 6 -

III. BIDANG ENERGI DAN TRANSPORTASI Target Penurunan Emisi (5,22%) : 6.190.738,9 ton CO2 eq Kebijakan yang dilaksanakan untuk menurunkan GRK : 1. Peningkatan penghematan energi. 2. Penggunaan bahan bakar yang lebih bersih (fuel switching). 3. Peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). 4. Pemanfaatan teknologi bersih baik untuk pembangkit listrik dan sarana transportasi. 5. Pengembangan transportasi massal yang berkelanjutan. Strategi :

1. Menghemat penggunaan energi fosil baik melalui penggunaan teknologi yang lebih bersih dan efisien. 2. Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan skala kecil dan menengah. 3. (Avoid) - mengurangi kebutuhan akan perjalanan terutama daerah perkotaan (trip demand management) melalui penatagunaan lahan

mengurangi perjalanan dan jarak perjalanan yang tidak perlu. 4. (Shift) - menggeser pola penggunaan kendaraan pribadi (sarana transportasi dengan konsumsi energi yang tinggi) ke pola transportasi rendah

karbon seperti sarana transportasi tidak bermotor dan transportasi publik. 5. (Improve) - meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan pengeluaran karbon pada kendaraan bermotor pada sarana transportasi.

1. Penghematan


- 7 -


INDIKASI PENURUNAN

EMISI GRK (Ton CO2e)

PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 1 Penghematan

penggunaan energi listrik • Penghematan penggunaan energi listrik

sebesar 10% 2013-2020 Seluruh

kabupaten/kota 1.685.954,74 Dinas ESDM

2 Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan

• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 0,345 MW

• Pembangunan 255 Unit digester

• Pembangunan Pembangkit Tenaga Bayu

2013-2020 Seluruh kabupaten yang memiliki potensi

mikrohidro

1.846.279,77 Dinas ESDM

3 Penerapan Congestion road/Road pricing

Penerapan Congestion Charging dan Road Pricing:

• Mengurangi moda share mobil di pusat kota;

• Mengurangi kemacetan di area pembatasan lalu lintas.

2013 - 2020 Kota Sidoarjo dan Malang

1.648.452 Dinas Perhubungan dan

LLAJ

4 Penerapan Car and motorcycle Free Day

Penerapan Car and motorcycle Free Day untuk mengurangi jumlah perjalanan kendaraan.

2013 - 2020 Kota Malang, Kediri, Madiun,

dan Jember

4.049 Dinas Perhubungan dan

LLAJ

5. Pembangunan


- 8 -

1 2 3 4 5 6 7 5 Pembangunan Dryport Terwujudnya transportasi multi moda

angkutan barang dari kawasan ke pelabuhan tanjung perak.

2013 - 2020 Kabupaten Malang, Madiun,

Kediri dan Jember

1.113,35 Dinas Perhubungan dan

LLAJ

6 Parkir Management Plan Terlaksananya penerapan manajemen parkir untuk: - Mengurangi moda share di pusat kota; - Mengurangi penggunaan kendaraan

pribadi.

2013-2020 Kota Kediri, Kabupaten

Sidoarjo, Kota Malang dan Kabupaten

Jember


LLAJ

7 Pembangunan ITS (Inteligent Transport System)

Terlaksananya pembangunan dan penerapan ITS di Kota Malang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas

2013-2020 Kota Malang 463.740,85 Dinas Perhubungan dan

LLAJ

8 Non Motorized Transportation

Terbangunnya fasilitas pedestarian bagi pejalan kaki dan jalur sepeda di jalan raya wilayah perkotaan

2013-2020 Seluruh kota 96.557,88 1. Dinas Perhubungan dan LLAJ

2. Dinas PU Bina Marga

9. Sistem


- 9 -

1 2 3 4 5 6 7

9 Sistem Transit – Bus Rapid Transit (BRT) / Semi BRT

Pembangunan dan pengembangan Sistem Transit – Bus Rapid Transit (BRT) / Semi BRT dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor sehingga mengurangi kemacetan

2013-2020 Surabaya, Malang dan

Jember

351,07 1. Dinas Perhubungan dan LLAJ

2. Dinas PU Bina Marga

10 Peremajaan armada angkutan umum

Terlaksananya peremajaan armada angkutan umum sesuai desain standar yang rendah emisi sebanyak 200 unit kendaraan (25 unit/tahun)

2013-2020 Provinsi Jawa Timur

61,74 Dinas Perhubungan dan

LLAJ

11 Program mudik dan balik gratis

Terlaksananya program mudik dan balik gratis keseluruh kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur dengan angkutan Moda darat (bus dan kereta api) juga Moda laut.



LLAJ

12 Bus pemadu moda Bandara Juanda

Terpenuhinya 70 unit bus pemadu dengan 7 (tujuh) daerah tujuan dari dan menuju bandara Juanda



LLAJ

13. Pembangunan


- 10 -

1 2 3 4 5 6 7 13 Pembangunan angkutan

massal berbasis jalan rel Pembangunan Kereta Api Komuter 2013-2020 Surabaya -

Malang (Lawang -Kepanjen)

10.338,5 1. Kementerian Perhubungan

2. Dinas Perhubungan dan LLAJ

Pembangunan Kereta Api Listrik Gubeng - Juanda

2013-2020 Surabaya - Sidoarjo

1. Kementerian Perhubungan


Pembangunan kereta listrik komuter 2013-2020 Surabaya -Mojokerto -

Jombang-Babat-Lamongan -

Gresik-Surabaya

1. Kementerian Perhubungan


15 Pemasangan Converter Kit (Gasifikasi Angkutan Umum)

Terlaksannya Gasifikasi Angkutan Umum untuk 450 unit kendaraan (55 kendaraan/ tahun)


185,21 1. Dinas Perhubungan dan LLAJ

2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

16 Smart/ Eco Driving Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi smart driving untuk 5000 orang (650 Orang/Tahun)


1028,9 Dinas Perhubungan dan LLAJ

IV. BIDANG


- 11 -

IV. BIDANG INDUSTRI Target Penurunan Emisi (0,06%) : 20.005,06 ton CO2eq Kebijakan yang dilakukan untuk menurunkan GRK: Peningkatan pertumbuhan industri kecil dan menengah yang menerapkan Produksi Bersih (Clean Production) Strategi : 1. Melaksanakan penerapan produksi bersih (Clean Production) khususnya pada IKM yang padat energi. 2. Memberikan insentif pada IKM yang menerapkan produksi bersih (Clean Production).


INDIKASI PENURUNAN


PENANGGUNG JAWAB

1 Penerapan produksi bersih

• Sosialisasi penggunaan bahan baku ramah lingkungan

• Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycling)

2013-2020

Provinsi Jawa Timur

20.005,06 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

V. BIDANG


- 12 -

V. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH Target Penurunan Emisi (1,50%) : 1.776.149 ton CO2eq Kebijakan yang dilaksanakan untuk menurunkan GRK: 1. Penurunan Emisi GRK dari Tempat Penimbunan Akhir (TPA) limbah padat/sampah. 2. Peningkatan pengelolaan limbah cair domestik. 3. Peningkatan pengelolaan limbah industri yang berpotensi menghasilkan GRK. 4. Pengembangan teknologi pengelolaan limbah dan efisiensi produksi limbah dengan prinsip-prinsip daur ulang (Reuse, Reduce, Recycle). 5. Pengembangan sistem manajemen pengelolaan limbah industri, limbah domestik dan sektor lainnya. Strategi : 1. Meningkatkan manajemen pengelolaan limbah padat/sampah di TPA. 2. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi TPA terpadu dengan sistem control landfill dan sanitary landfill secara bertahap. 3. Pengurangan timbulan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 4. Meningkatkan penerapan teknologi produksi bersih dalam pengelolaan limbah industri. 5. Meningkatkan pemanfaatan limbah menjadi energi alternatif ramah lingkungan (Prinsip 3R). 6. Mengembangkan panduan mutu dan teknologi pengelolaan limbah. 7. Meningkatkan pengawasan dan monitoring pengelolaan limbah. 8. Melakukan uji kualitas air limbah dan uji udara emisi secara periodik dan berkelanjutan.

1. Pembangunan


- 13 -


INDIKASI PENURUNAN


PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 1 Pembangunan Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengelolaan sampah terpadu 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

a. Meningkatnya pengelolaan TPA dengan perbaikan sistem control landfill dan sanitary landfill secara bertahap

b. Meningkatnya pengelolaan sampah dengan program terpadu 3R

c. Pemanfaatan sampah menjadi pupuk dan energi alternatif serta manfaat ekonomi lainnya

d. Pendampingan masyarakat dalam PLH program Desa Berseri (Bersih dan Lestari)

2013-2020 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur

1.522.270

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Badan Lingkungan

Hidup

2 Pengembangan Sarana/ Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk:

a. Menigkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik perkotaan dan sistem komunal

2013-2020 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur

253.878,9

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Badan Lingkungan

Hidup

b. Meningkatnya


- 14 -

1 2 3 4 5 6 7

b. Meningkatnya sistem Instalasi

Pengolah Air Limbah (IPAL) industri

- Penerapan Teknologi Bersih dan Pemanfaatan Limbah menjadi Energi Alternatif yang Ramah Lingkungan

Berkurangnya tingkat pencemaran dan meningkatnya minimisasi limbah

- Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan

Mendorong pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 oleh penanggung jawab industri

- Pengawasan dan Pengendalian Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Meningkatnya kegiatan pengawasan dan monitoring kualitas lingkungan serta kesadaran hukum lingkungan

B. KEGIATAN PENDUKUNG


- 15 -

B. KEGIATAN PENDUKUNG

NO. RENCANA AKSI KEGIATAN / SASARAN PERIODE LOKASI PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6

I. BIDANG PERTANIAN

1 Pengembangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Masyarakat Setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

• Sosialisasi program desa produktif mandiri dan lestari (ramah lingkungan) Katagori Desa Pertanian/Peternakan

• Identifikasi dan inventarisasi tentang potensi dan permasalahan lingkungan di desa katagori desa pertanian/peternakan

• Fasilitasi dan pedampingan katagori desa pertanian/peternakan dalam pengembangan Desa model Produktif Mandiri dan Lestari


Badan Lingkungan Hidup

2 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian

Adanya fasilitasi pengembangan teknologi pertanian melalui kajian pengembangan teknologi melalui optimalisasi pemanfaatan kebun dinas melalui pertanaman padi 16 ha, optimalisasi pemanfaatan kebun dinas melalui pertanaman jagung hibrida 6 ha, optimalisasi pemanfaatan kebun dinas melalui pertanaman kacang tanah 2 ha dan optimalisasi pemanfaatan kebun dinas melalui pertanaman kacang hijau 1 ha


Dinas Pertanian

3. Pengembangan


- 16 -

1 2 3 4 5 6 3 Pengembangan program

pendukung budidaya pertanian ramah lingkungan

• Pengembangan Pertanian Organik

• Pengembangan sistem budidaya untuk efisiensi pemupukan

• Penghijauan lahan kawasan budidaya pertanian terbengkalai

• Penerapan sistem pembukaan lahan tanpa membakar dan menerapkan pengolahan tanah minimum


Dinas Pertanian

4 Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi Measurable, Reportable, Verifiable (MRV) sektor pertanian (non gambut)

Tersusunnya teknologi rendah emisi GRK yang mudah diterapkan dan berdaya hasil tinggi, serta tersedianya metodologi MRV untuk sektor pertanian yang diterapkan dalam 12 paket tanaman pangan, 12 paket peternakan, 8 paket tanaman perkebunan dan 2 kegiatan berkaitan MRV sektor pertanian


Dinas Pertanian

5 Pengembangan Aplikasi Kualitas Pupuk Kompos Organik dengan Dosis Mikroba terhadap Tanaman Hortikultura dan Padi

Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Kualitas Pupuk Kompos Organik dengan Dosis Mikroba terhadap Tanaman Hortikultura dan Padi


Badan Penelitian dan Pengembangan

II. BIDANG


- 17 -

1 2 3 4 5 6

II. BIDANG KEHUTANAN

1 Penelitian dan pengembangan Monitoring dan Evaluasi dengan menggunakan Metode Measurable, Reportable, Verifiable (MRV) sektor Kehutanan

Tersedianya Prosedur dan mekanisme monitoring dan evaluasi dengan menggunakan Metode Measurable, Reportable, Verifiable (MRV) sektor Kehutanan.


• Dinas Kehutanan • Badan Lingkungan

Hidup • Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Pengendalian penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlayani 100% secara tepat waktu.

2013-2020 Tuban, Bojonegoro, Blitar, Tulungagung,

Banyuwangi

Dinas Kehutanan

• Tercapainya target wajib bayar tertib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% / tahun.

2013-2020 Seluruh Kabupaten/Kota

kecuali Kota Blitar, Kota Malang, Kota

Madiun, Kota Mojokerto, Kota

Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota

Surabaya, Kabupaten Sidoarjo

Dinas Kehutanan

• Tersedianya data dan informasi penggunaan kawasan hutan.

2013-2020 38 Kabupaten/Kota Dinas Kehutanan

• Tersedianya Peraturan Perundangan tentang Penggunaan Kawasan Hutan.


• Tersedianya


- 18 -

1 2 3 4 5 6

• Tersedianya data dan informasi geospasial

dasar dan tematik kehutanan. 2013-2020 38 Kabupaten/Kota Dinas Kehutanan

• Tersedianya data dan informasi pendugaan

karbon kawasan hutan. 2013-2020 38 Kabupaten/Kota Dinas Kehutanan

3 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (SDH)

• Tersedianya data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan.


• Tersedianya data dan informasi pendugaan karbon kawasan hutan.


• Tersedianya basis data spasial SDH yang terintegrasi.


4 Penelitian dan pengembangan kebijakan perubahan iklim kehutanan

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang kebijakan perubahan iklim kehutanan.


5 Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem

Tersusunnya kriteria baku kerusakan kawasan lindung dan kriteria baku kerusakan kawasan.

2013-2020 Badan Lingkungan Hidup

III. BIDANG ENERGI

1 Penelitian dan pengembangan Monitoring dan Evaluasi dengan menggunakan Metode Measurable, Reportable, Verifiable (MRV) sektor energi

Tersedianya Prosedur dan mekanisme monitoring dan evaluasi dengan menggunakan Metode Measurable, Reportable, Verifiable (MRV) sektor energi.

2013-2020 Provinsi Jawa Timur 1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Badan Lingkungan Hidup

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Pengembangan


- 19 -

1 2 3 4 5 6 2 Pengembangan dan

pemerataan Sumber Energi • Tersedianya Hasil Kajian Kelayakan (FS) dan

DED dalam rangka Pengembangan Desa Mandiri Energi

• Terselenggaranya survey geologi untuk mengetahui adanya potensi panas bumi dalam rangka Inventarisasi Potensi Sumber Energi baru Terbarukan

• Pendataan dan sistimatisasi data energi, mineral dan migas

2013-2020 Provinsi Jawa Timur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

3 Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi

• Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) Energi Baru Terbarukan (EBT) sebanyak 360 orang;

• Terlaksananya Bimtek konservasi energi sebanyak 360 orang;

2013-2020 Provinsi Jawa Timur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

4 Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi

Tersedianya 11 lokasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi.

2013-2020 Kabupaten Madiun, Ponorogo, Mojokerto,

Malang, Batu, Bojonegoro, Nganjuk,

Problinggo, Lumajang,

Bondowoso, Situbondo,

Banyuwangi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

5. Penetapan


- 20 -

1 2 3 4 5 6 5 Penetapan Wilayah Kerja

Pertambangan (WKP) panas bumi

Ditetapkannya 11 Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

2013-2020 Kab. Madiun, Ponorogo, Mojokerto,

Malang, Batu, Bojonegoro, Nganjuk,

Problinggo, Lumajang,

Bondowoso, Situbondo,

Banyuwangi


6 Pengembangan dan pemerataan pasokan listrik

Tersusunnya database ketenagalistrikan 2013-2020 Provinsi Jawa Timur


7 Pemulihan Lingkungan Pasca-Tambang, dan Penerapan kebijakan Pengelolaan Pasca-Tambang dan produksi Migas yang berwawasan Lingkungan

Inventarisasi data pertambangan dan leaflet sosialisasi mekanisme perijinan tambang yang berwawasan lingkungan



IV. BIDANG TRANSPORTASI

1 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

• Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum

• Pengembangan keterpaduan transportasi dan tata guna lahan dan demand management

• Penataan untuk menciptakan kemudahan akses transportasi antar-moda ke pelabuhan, bandara, terminal dan stasiun


Dinas Perhubungan dan LLAJ

2. Pengendalian


- 21 - 1 2 3 4 5 6 2 Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

• Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan transportasi

• Pengujian seluruh kendaraan bermotor termasuk kendaraan pribadi dan sepeda motor



3 Pengembangan sistem logistik modern

Kajian Transportasi barang multi moda untuk mengurangi angka Km perjalanan jalan raya (diperkotaan, antar kota dalam provinsi)



V. BIDANG INDUSTRI

1 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

• Pengembangan dan pemberdayaan sentra-sentra potensial industri kecil dan desa kerajinan.

• Penguatan dan peningkatan alih teknologi proses produksi, produk, serta pengembangan desain untuk industri kecil dan menengah, termasuk industri rumah tangga.

• Peningkatan produktivitas industri kecil, dan kerajinan (industri rumah tangga), serta pengembangan pasarnya.

• Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha industri kecil dan menengah, termasuk dalam perijinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan liar.


Dinas Perindustrian dan Perdagangan

• Pengembangan


- 22 -

1 2 3 4 5 6 • Pengembangan industri terkait dan

penunjang industri kecil dan menengah.

• Peningkatan implementasi penyederhanaan regulasi dalam pengembangan dan perluasan usaha industri manufaktur.

2 Penataan Struktur Industri • Pengembangan layanan sistem informasi potensi produksi industri penunjang dan industri terkait.

• Mendorong terjalinnya kemitraan industri penunjang dan industri terkait.

• Pengembangan industri penunjang dan industri terkait.

• Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil.

• Fasilitasi pengembangan prasarana klaster industri, terutama prasarana teknologinya.

• Fasilitasi dan koordinasikan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan klaster industri, dan penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukungnya.



3 Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

• Pengembangan dan peningkatan industri berbasis agro (agroindustri), terutama di kawasan agropolitan.



• Penumbuhan


- 23 -

1 2 3 4 5 6 • Penumbuhan dan pengembangan industri

berorientasi ekspor yang memanfaatkan sumber daya alam lokal.

• Fasilitasi sinergitas pengembangan industri di wilayah selatan dan wilayah utara Provinsi Jawa Timur.

4 Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri

• Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi yang memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan hidup, serta teknik produksi yang ramah lingkungan (clean production).



VI. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH

1 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

• Pengawasan penaatan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

• Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos yang berasal dari limbah domestik perkotaan

• Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal dalam upaya pemisahan sampah, dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

2013-2020 Provinsi Jawa Timur Badan Lingkungan Hidup

• Pengembangan


- 24 -

1 2 3 4 5 6 • Pengembangan sistem dan mekanisme

pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), serta pendirian fasilitas pengelola limbah B3.

• Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan

2 Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum Dan Air Limbah

• Pemulihan sarana air minum dan air limbah yang rusak pada lokasi bencana alam

• Revitalisasi IPAL/IPLT dan rintisan pengembangan jaringan pembuangan air limbah di perkotaan

2013-2020 Provinsi Jawa Timur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

dan Tata Ruang

3 Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Air Minum Dan Air Limbah

• Menunjang pelaksanaan penyehatan PDAM serta pembinaan teknis dan manajemen bagi HIPPAM dan instansi pengelola air limbah

• Fasilitasi pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah yang berbasis kelompok masyarakat serta menunjang pelaksanaan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

• Fasilitasi kerjasama instansi pengelola air minum dan air limbah dengan swasta


dan Tata Ruang

4. Pengembangan


- 25 -

1 2 3 4 5 6 4 Pengembangan Kelembagaan

Pembangunan Persampahan dan Drainase

• Fasilitasi kerjasama pengelolaan sampah terpadu untuk kota-kota besar dan metropolitan

• Pembinaan teknis dan menajemen pengelolaan sampah dan drainase

• Fasilitasi kerjasama pengelolaan dengan swasta berdasarkan konsep bussines plan

• Fasilitasi pengembangan pengelolaan sampah dan drainase yang berwawasan lingkungan


dan Tata Ruang

5 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

• Pengkajian dan analisis instrumen pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup

• Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

2013-2020 Provinsi Jawa Timur Badan Lingkungan Hidup

• Peningkatan


- 26 -

1 2 3 4 5 6 • Peningkatan pendidikan lingkungan hidup

formal dan non formal • Pengembangan program Good

Environmental Governance (GEG) secara terpadu

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 12-10-2012 No. 67 Tahun 2012/D

PERGUB 67 2012 Urban Green

Documents

Transcript of PERGUB 67 2012 Urban Green