Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah berbasis Modal Sosial

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin SE MANama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi KinerjaPekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :Website :

http://dadang-solihin.blogspot.com

3dadang-solihin.blogspot.com

MateriMateriMateriMateri• Modal Sosial • Penajaman Visi-Misi: Perumusan j

Positioning Differentiation Brand (PDB)• Tujuan dan Permasalahan

Pembangunan Daerah• SPPN dan Perencanaan Pembangunan

DaerahDaerah• Prinsip dan Konsep Pengembangan

Ekonomi Lokal dan DaerahEkonomi Lokal dan Daerah• Kebijakan, Strategi dan Prioritas

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah


Modal SosialModal SosialModal SosialModal Sosial• Modal Sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerjasama

demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi

• Kemampuan bekerjasama muncul dari kepercayaan umum di dalam b h k t t d b i li k il d lsebuah masyarakat atau pada bagian paling kecil dalam

masyarakat. • Modal sosial bisa dilembagakan (menjadi kebiasaan) dalam• Modal sosial bisa dilembagakan (menjadi kebiasaan) dalam

kelompok yang paling kecil ataupun dalam kelompok masyarakat yang besar seperti negara.

• Jika warga masyarakat saling bekerjasama dan saling percaya yang didasarkan kepada nilai–nilai universal yang ada, maka tidak akan d ik li i li j l li i d d b hiada sikap saling curiga, saling jegal, saling menindas, dsb sehingga

ketimpangan antara kelompok yang miskin dengan yang kaya akan bisa diminimalkan.


Positioning Differentiation Brand (PDB)Positioning Differentiation Brand (PDB)g ( )g ( )

POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION

BRANDBRAND


PDB Triangle: Provinsi GorontaloPDB Triangle: Provinsi Gorontalogg

Brand IntegrityPOSITIONINGPOSITIONING

Agro Bisnis

DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity

Provinsi Jagung Agro Bisnis Jagung

BRANDBRAND

Visi Provinsi Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten LamonganPDB Triangle: Kabupaten Lamongang p gg p g

Brand Integrity

Kabupaten dengan

POSITIONINGPOSITIONING

Pelajaran Bahasa


p gpemerintahan

entrepreneurship

jMandarin di Sekolah

dan Pesantren

BRANDBRAND

Visi Kabupaten Lamongan


PDB Triangle: Kota SawahluntoPDB Triangle: Kota Sawahluntogg

Brand Integrity

Kota Pariwisata

POSITIONINGPOSITIONING

Lokasi Historis Kuno,


Budaya Pertambangan

,DaerahPertambangan

Batu Bara, Lahan Alami

BRANDBRAND

Visi Kota Sawahlunto


Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah: proses perubahan ke

Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1 Peningkatan standar hidup (levels proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih baik

1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan sandang papan pelayanan

melalui upaya yang dilakukan secara t

pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana.

p g y gmemungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orangorang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000


Ho ?Ho ?How?How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).g y (p )

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerahg gg g

Sarana dan P

• Mengurangi ketimpanganPrasarana yang

memadai dan berkualitas

ketimpangan• Memberdayakan

masyarakat • Mengentaskan

kemiskinan.• Menambah lapangan

Pemanfaatan

Dunia usaha yg kondusif

kerja.• Menjaga kelestarian

SDAPemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

SDA

Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

Peningkatan kapasitasSDM


PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Upaya untuk memberdayakan

masyarakat di seluruh daerahPemerintahan Daerah masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu S hi t i t tSehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:p y

M ik ti k lit k hid Memberikan pelayanan kepada masyarakat, M l l b d

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

, Peningkatan harkat, martabat,

dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance

Dilaksanakan Melalui:

Daerah Sumberdaya Good Governance

K i b P Ti PilKeseimbangan Peran Tiga Pilar

P i t h D i U h M k t

Menjalankan dan

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan

kondusif bagi unsur-unsur lain.

pendapatan. politik.


Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government GovernanceM b ik h k k l if b i P l l blik Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya

dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

mengijinkannya.20dadang-solihin.blogspot.com

Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: ggParadigma GovernanceParadigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Tenaga Kerja

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja

Dunia Usaha S t Pemerintah MasyarakatSwasta y

Nilai RedistibusiNilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan GoodGood.


Model Go ernanceModel Go ernanceModel GovernanceModel GovernanceSektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga

Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional

P h Ormas/LSMTingkatTingkatGOVERNANCE

PerusahaanNasional

Ormas/LSMNasional

TingkatTingkatNasionalNasional

PerusahaanLokal

PemerintahLokal

LSM LokalTingkat Tingkat SubnasionalSubnasional Lokal LokalSubnasionalSubnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholdersgg

i i d i t

STATE CITIZENSExecutiveJudiciary

Legislature

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizationsg

Public serviceMilitaryPolice

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Police Media

BUSINESSSmall / medium / large enterprises

Multinational CorporationsFi i l i tit tiFinancial institutions

Stock exchange


TroikaTroika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat, Bangsa, dan

VISI

Negara MasyarakatMasyarakat

VISIPemerintahPemerintah

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance


Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders


Apa itu SPPNApa itu SPPNApa itu SPPNApa itu SPPN

SPPN adalah Satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang jangkajangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

Yang dilaksanakan oleh unsur gpenyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerahdaerah.


TTujuan ujuan SPPNSPPNjj

1 M d k k di i t l k b1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.e s e , e e t , be ead a , da be e a juta


Proses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalamplanning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk ituuntuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antaraDilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Syarat Dokumen PerencanaanSyarat Dokumen PerencanaanyyS.M.A.R.TS.M.A.R.T

1.1. SpecificSpecific:: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi denganjelas;jelas;

2.2. MeasurableMeasurable:: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;

3.3. AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengankapasitas dan sumber daya yang ada;p y y g ;

4.4. RelevantRelevant:: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalamrangka mencapai target impact yang ditetapkan;

55 TiTi B dB d W kt / i d i ki j dit t k5.5. TimeTime BondBond:: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanH iliki t h i d hit kHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdayaP t t d d• Penetapan standar dan pengawasan kualitas


Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen PerencanaanNASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

(RPJP-Nasional)( y )

(RPJP-Daerah)( y )

Rencana Pembangunan J k M h N i l

Per Pres Rencana Pembangunan J k M h D h

Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

(Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanRenstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)( j ) (Ps. 21 Ayat 1) ( j ) ( Ps. 21 Ayat 3)


Perencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti

pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan danadanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p ppelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhankeutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system)adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Meningkatkan Daya Tarik Kawasan Perdesaan, Meningkatkan Daya Tarik Kawasan Perdesaan, Membangun Keterkaitan DesaMembangun Keterkaitan Desa--KotaKota

PERKOTAAN

Membangun Keterkaitan DesaMembangun Keterkaitan Desa KotaKota

• Antisipasi Pengangguran Lapangan PekerjaanK i ki

PERDESAANPERKOTAAN

OUTPUT:• Kemiskinan Peningkatan Pendapatan PANGAN

PAPANSDA

Produk Unggulan Berdaya Saing & Berorientasi

SDA (SUBSISTEN)

PasarIndustri Pasca

Panen (Agro-i d t i)industri)

KETERKAITANKETERKAITAN

WILAYAH PERDESAAN

WILAYAH•Kota Kecil

SAJA•Kota Kecil•Kota Menengah•Dst


Rantai Nilai Komoditas Pengembangan Rantai Nilai Komoditas Pengembangan Ekonomi Lokal dan DaerahEkonomi Lokal dan DaerahEkonomi Lokal dan DaerahEkonomi Lokal dan Daerah

PENDUKUNG

SDM R&D P b T k l i

SDM

Pengembangan

PENDUKUNG

InfrastrukturR&D, Pengembangan Teknologi

SumberDaya Modal Infrastruktur

Pengembangan

Sumber Daya Modal PPyIklimUsaha

Pasar danInfo Pasar

yIklim Usaha

Informasi Pasar AA

SS

A Output Jasa

Keterkaitan dan keterpaduan SSAA

RRA APemasaran

I tAgro

produksi

Agroindustri

Output JasaPelayanan RRInput Agro

ProduksiAgro

Industri Output dan Jasa Pelayanan

Input p

AKTIVITAS UTAMAAKTIVITAS UTAMAAKTIVITAS UTAMAS U39dadang-solihin.blogspot.com

Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan DaerahKonsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah• Menciptakan Orientasi Pasar Lokal Pasar Regional Pasar

Nasional Pasar Global secara BerantaiD l Si t K t k it t Wil h K t d J L J• Dalam Sistem Keterkaitan antar Wilayah Kota-desa, Jawa-Luar Jawa, Pusat Pertumbuhan-WilalayahTertinggal/Perbatasan

Orientasi GeografisOrientasi GeografisPemasaran

PusatK i t

Pusat Kegiatan Nasional (Kota besar & Metropolitan), KEK

KegiatanLokal (desa, kota kecil, Kawasan Pusat Kegiatan WilayahKawasan tertinggal)

Pusat Kegiatan Wilayah/Regional(kota menengah, kaw.khusus (misalnya ( yKEK))


INPUT PROSES

Peran KelembagaanPeran KelembagaanARAHINPUT

PERUMAHAN Sarpras

PROSES

KETERKAITANKOTA DESASarpras

Permukiman (Listrik, Air, Dll)

KOTA-DESA

KELEMBAGAAN / MANAJEMEN Pengurangan SARANA

PRASARANASOSIAL

PendidikanK h t

KELEMBAGAAN / MANAJEMENPENGELOLAAN

Lembaga Pemerintah,Lembaga/Org Masyarakat

g gKesenjangan antar Wilayah

Kesehatan

INFRASTRUKTUR Jalan Pasar

Lembaga Usaha/Bisnis• Fasilitasi/Pelayanan Kemudahan• Peningkatan Kapasitas/

Pemberdayaan Pasar Terminal Pelabuhan

LAHAN

Pemberdayaan• Keuangan

Kesatuan Sistem LAHAN

Lingkungan Hidup

SDM KEBIJAKAN

Ekonomi WilayahRevitalisasi Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi

SDM

SOSIAL BUDAYA

MODAL DAN

KEBIJAKAN• Pemanfaatan Ruang

(Mekanisme, Prosedur)• Regulasi Antar Sektor

dadang-solihin.blogspot.com

MODAL DAN PEMBIAYAAN

• Regulasi Antar Sektor(Investasi, Dll)

• Koordinasi dan Komitmen41

Pemerintah DaerahKebijakan Perda

Sektor PUSarana Prasarana

(Progr Agropolitan) Infrastruktur

Sektor PertanianInput Benih, Sarana Prasarana Kebijakan, Perda,

Penjaminan kepadaBank, Insentif

(Progr.Agropolitan), Infrastruktur Pengairan, Infrastruktur Jalan

Sektor Koperasi/UKM

Produksi, Budidaya, Teknologi,pembinaan Pelatihan SDM, Pengolahan, Pemasaran,

Pengelolaan. Lahan, AirPelatihan SDM Pengembangan

Usaha, Pendampingan SDMFasilitasi Modal Usaha,

Penyiapan Kelembagaan

Sektor PerindustrianPenyediaan Sarana Prasarana

Pengolahan, Teknologi, Fasilitasi Pemerintah

Lembaga RisetPelatihan, Informasi, Teknologi

g , g ,Pembinaan Pelatihan SDM

Sektor PerdaganganPengembangan Pasar Jaringan

PRODUK UNGGULANPengembangan Pasar, Jaringan

Informasi Pasar, Pembinaan SDMUNGGULAN

Swasta dan Masyarakat

LEMBAGA PENGELOLAAN BISNISKOPERASI PETANI LEMBAGA PENGELOLAAN BISNIS

Distribusi dan Pengadaan Input, Pengolahan, PemasaranRiset, Informasi dan Promosi

Penyediaan Dana Bergulir/Kredit bagi Petani

PENGUSAHA LOKAL

Pengolahan dan Pemasaran

PETANIKegiatan Produksi/Budidaya

ASOSIASI DAN KADINDA

BANK/LEMB KEUANGANPermodalan

42

ASOSIASI DAN KADINDA Kemitraan

Informasi, Jaringan Pasar

LSM / PERGURUAN TINGGIPemberdayaan, Pendampingan


Strategi Strategi PELDPELDStrategi Pembangunan

PerkotaanStrategi PengembanganStrategi Pengembangan

Ekonomi Lokal dan DaerahEkonomi Lokal dan DaerahStrategi Pembangunan

Perdesaan

• Otonomi desa dan tata kelola kepemerintahan desa

Kawasan-kawasan penghubung wilayah

• Kebijakan pembangunan perkotaan

• Kualitas dasar sumber daya manusia

• Keberdayaan serta

penghubung wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi

Tata kelola ekonomi

• Penurunan kemiskinan• Penurunan kerawanan

sosial Keberdayaan serta modal sosial dan budaya

• Ekonomi perdesaan

Tata kelola ekonomi daerah

Kapasitas SDM l l

sosial• Pemanfaatan modal

sosial dan budaya• Kelembagaan dan Ekonomi perdesaan

• Kualitas dan ketersediaan sarana prasarana serta

pengelola Fasilitasi/Pendampingan Kerjasama

• Kelembagaan dan kerjasama

• Kapasitas Pemkot prasarana serta penataan ruang

• Ketahanan pangan P f t d

e jasa a Akses terhadap sarana

dan prasarana

• Penanganan LH dan mitigasi bencana

• Investasi dan pemb. • Pemanfaatan dan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

ekonomi• Pelayanan publik sesuai

SPPlingkungan hidup

dadang-solihin.blogspot.com 44• Pengendalian

pemanfaatan ruang

Sasaran Pokok KebijakanSasaran Pokok KebijakanSasaran Pokok KebijakanSasaran Pokok KebijakanPengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan Ekonomi Lokal ddan Daerahan Daerah

1. Meningkatnya keterkaitan kegiatan ekonomi antara pusat1. Meningkatnya keterkaitan kegiatan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan wilayah/kawasan produksi

2. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah

3. Meningkatnya kemampuan para pemangku kepentinganb k i l k l d d h d l l lpengembangan ekonomi lokal dan daerah dalam mengelola

program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah, terutama di daerahterutama di daerah

4. Meningkatnya daya saing daerah


StrategiStrategi uuntuk Mencapai Sasaran Kebijakanntuk Mencapai Sasaran KebijakanStrategi Strategi uuntuk Mencapai Sasaran Kebijakanntuk Mencapai Sasaran Kebijakan

Keterkaitan/Kawasan/Pusat Pertumbuhan-Kawasan SekitarPertumbuhan Kawasan Sekitar

Pengurangan Kesenjangan Tata Kelola Ekonomi Daerahj g

Iklim Investasi Sumber Daya Manusia Kompetensi Pengelola K j /KAD & PPPKompetensi Pengelola

Ekonomi Daerah Kerjasama/KAD & PPP

Peningkatan Daya Saing Infrastruktur Fasilitasi Pendampingan


P i i K bij kP i i K bij kPrinsip KebijakanPrinsip Kebijakan1. Dilakukan berdasarkan pengembangan sektor/ komoditas

unggulan berbasis karakteristik dan kebutuhan serta aspirasiunggulan berbasis karakteristik dan kebutuhan serta aspirasi lokal (locality), dengan didukung oleh industri pengolahan sebagai sektor pendorong, dan sektor pendukung lainnya; serta

2. Berorientasi pada pengembangan rantai nilai komoditas, mulai dari tahap input, proses produksi, output, sampai dengan pemasaran;pemasaran;

3. Fokus pada pengembangan sistem pasar.


F k P i itF k P i itFokus PrioritasFokus Prioritas1. Mengembangkan kawasan-kawasan yang dapat

menghubungkan wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi, hulu-hilir, atau desa-kota

2. Meningkatkan Tata Kelola Ekonomi Daerah3. Meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Ekonomi Daerah4. Meningkatkan Fasilitasi/ Pendampingan dalam Pengembangan

Ekonomi Lokal dan DaerahEkonomi Lokal dan Daerah5. Meningkatkan Kerjasama dalam PELD6 Meningkatkan Akses terhadap Sarana dan Prasarana Fisik6. Meningkatkan Akses terhadap Sarana dan Prasarana Fisik

Pendukung Kegiatan Ekonomi Lokal dan Daerah


Kegiatan PrioritasKegiatan Prioritas1/61/6

Kegiatan PrioritasKegiatan Prioritas1. Mengembangkan kawasan-kawasan yang dapat menterkaitkan

wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi, hulu-hilir, atau desa-kota.a. Menyusun rencana tata ruang dan masterplan kegiatan

k b t i j di t t b h k ikawasan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah baru;

b Membangun dan mengembangkan kawasan yang berpotensib. Membangun dan mengembangkan kawasan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah yang baru berdasarkan rencana tata ruang dan masterplan kawasan/wilayah.



Kegiatan PrioritasKegiatan Prioritas2. Meningkatkan Tata Kelola Ekonomi Daerah

a. Menyusun dan mengembangkan regulasi yang mendukung y g g g y g gPELD;

b. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha;

c. Mengembangkan penelitian dan sistem data dan informasit i d h d k j di t t b hpotensi daerah dan kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan

ekonomi lokal/daerah;d Mengembangkan sarana prasarana kelembagaan ekonomid. Mengembangkan sarana prasarana kelembagaan ekonomi

lokal/daerah;e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola ekonomi p

daerah termasuk efisiensi dan efektivitas regulasi yang mendukung PELD.



Kegiatan PrioritasKegiatan Prioritas3. Meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Ekonomi Daerah

a. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur, terutama di bidang g p p , gkewirausahaan (entrepreneurship);

b. Meningkatkan Kompetensi SDM Stakeholder Lokal/ Daerahdalam mengembangkan usaha ekonomi daerah; serta

c. Meningkatkan partisipasi stakeholder lokal/daerah dalam PELDupaya PELD.



Kegiatan PrioritasKegiatan Prioritas4. Meningkatkan Fasilitasi/ Pendampingan dalam Pengembangan

Ekonomi Lokal dan Daeraha. Mengembangkan lembaga fasilitasi pengembangan ekonomi

lokal dan daerah yang terintegrasi secara lintas stakeholder ( i t h d i h d k d i i) t b k l j t(pemerintah, dunia usaha, dan akademisi), serta berkelanjutan, baik di pusat maupun di daerah; serta

b Meningkatkan kapasitas fasilitasi pengembangan ekonomib. Meningkatkan kapasitas fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah berbasis Iptek dan keterampilan.



Kegiatan PrioritasKegiatan Prioritas5. Meningkatkan Kerjasama dalam PELD

a. Meningkatkan kerjasama antar daerah, terutama di bidang g j , gekonomi baik antara daerah yang memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah dengan daerah b l k t d h t b t d d hbelakangnya, maupun antara daerah tersebut dengan daerah lainnya;

b Meningkatkan kemitraan Pemerintah-Swasta dalamb. Meningkatkan kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah.



Kegiatan PrioritasKegiatan Prioritas6. Meningkatkan Akses terhadap Sarana dan Prasarana Fisik

Pendukung Kegiatan Ekonomi Lokal dan Daerah.a. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan yang

berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal d d hdan daerah;

b. Membangun dan meningkatkan jaringan infrastrukturperhubungan telekomunikasi energi serta air minumperhubungan, telekomunikasi, energi, serta air minum.


Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah berbasis Modal Sosial

Education

Transcript of Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah berbasis Modal Sosial