Perempuan Pesantrendan Penguatan Ekonomi Lokal

Komunitas Pesantren sebagai sebuah entitas budaya masyarakat Indonesia, secara umum selalu mengikuti dinamika dan perubahan sosial. Asumsi bahwa pesantren sebagai lokus sosio-religi yang tertutup, kolot, dan ketinggalan zaman nampaknya menjadi salah satu sterotipe yang harus dibongkar. Pada dasarnya Komunitas Pesantren dalam sejarah bangsa Indonesia adalah salah satu motor penggerak kemerdekaan dan teruji menjadi basis yang strategis.

Setidaknya dalam kurun waktu yang cukup lama, sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, sumbangsih Komunitas Pesantren dalam memajukan pendidikan dan perekonomian (lokal) patut diperhitungkan sebagai kekuatan yang signifikan. Pesantren yang dimaksud adalah Komunitas Islam berbasis agraris, yang menjadi inti pergerakan sosial-politik, dan kemudian melahirkan organisasi massa besar seperti Nahdatul Ulama (NU).

Istilah komunitas Islam agraris dan komunitas Islam berbasis perdagangan atau Islam perkotaan bisa menjelaskan perbedaan model perjuangan yang dipengaruhi oleh masing-masing ideologi (mazhab). Komunitas Islam agraris melalui prakarsa Kyai-Kyai NU berhasil mensintesakan dan mengkolaborasi tradisi sufisme Sunni-Syafi'i (Wali Sanga) dan ajaran wujudiyah (Syeh Siti Jenar), diperkuat dengan keberadaan tarekat-tarekat besar seperti Allawiyyah, Naqsyabandiyyah, dan Qadiriyyah. Hal ini memengaruhi keberpihakan komunitas Islam agraris cenderung pada golongan buruh, petani, dan nelayan yang menjadi konstituen. Sedangkan Komunitas Islam berbasis perdagangan menganut paham Wahabian yang ingin mengembalikan Alquran dan Hadis sebagai satu-satunya tafsir tekstual. Ideologi Wahabian ini berhasil melahirkan gerakan puritanisme di wilayah perkotaan yang berbasis kaum elit perkotaan dan jaringan birokrasi.

Peran perempuan dalam keseluruhan dinamika Komunitas Pesantren, nampaknya juga tidak sekadar muncul sebagai asesoris, atau sebagai sosok Nyai yang mendampingi Sang Kyai an sich. Perempuan di pesantren memang relatif lebih kurang leluasa dibandingkan dengan laki-laki, namun saat ini ruang gerak tersebut semakin lega. Perempuan pesantren tidak hanya bergerak di sektor privat saja. Banyak penelitian yang menjelaskan peran perempuan pesantren di ranah yang lebih luas. Ada semacam arus perjumpaan dan interaksi mereka dengan dunia luar yang semakin intens menghasilkan dinamika yang beragam.

Misalnya tafsir tentang seksualitas, poligami, nikah siri, ijbar (perjodohan) yang cenderung memarjinalkan posisi dan peran perempuan, nampaknya telah membuka ruang kesadaran bagi perempuan untuk mendialogkannya secara intensif melalui kajian-kajian teks agama dan Fikih. Dialog intensif itu pun berdampak pada perubahan pola pikir para pemimpin pesantren, bahwa baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hak dan porsi yang sama dalam pengambilan keputusan publik. Perubahan cara pandang itu juga ditentukan oleh intensitas dialog dan kajian tentang realitas sosial, karena ketika mencoba mendialogkan peran perempuan tidak menutup kemungkinan terjadi reaksi penolakan.

Para pemimpin pesantren, Kyai, terkenal sangat ahli tentang teks-teks agama ataupun Kitab Kuning. Bahkan mereka mampu menghafal per bab dan pasal per pasalnya. Jika seorang Kyai mendengarkan pendapat perempuan –direpresentasikan oleh pendapat seorang Nyai– biasanya dia menganggap pendapat itu tidak shahih, atau lemah. Tapi di sisi lain, pendapat-pendapat Nyai tersebut

1

sarat dengan perkembangan fakta dan realitas sosial. Akhirnya dengan mengkonfirmasikan gagasan teks dan perkembangan realitas yang ada, maka ditemukanlah sebuah praktik yang bisa diimani bersama. Misalnya tentang persoalan Khitan (perempuan) yang sudah menjadi bagian dari tradisi di Indonesia. Meski ada beberapa ahli Fikih yang mengatakan wajib, haram, mubah, dan sunnah, pada putusan Muktamar NU di Yogjakarta, Khitan perempuan diputuskan sebagai tidak sunnah dan tidak wajib. Di dalam pertemuan nasional itu sempat terwacanakan, “kalaupun melakukan Khitan jangan menyakiti, tidak boleh melakukan kekerasan.”

Kalangan aktivis perempuan menganggap Fatwa tersebut menandai adanya kemunduran bagi gerakan perempuan di kalangan Komunitas Pesantren. Bagaimanapun juga sunat pada perempuan (genital mutilation) itu berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi perempuan. Pada saat yang sama, mengacu pada Fatwa hasil Muktamar NU itu, para Nyai di Komunitas Pesantren yang terbatas mengambil sikap untuk tidak melakukan sunat perempuan, mengingat kondisi kesehatan dan hak reproduksi perempuan. Nyai-Nyai tersebut membangun dialog dengan menunjukkan fakta riset yang mendukung kesahihan bahwa khitan perempuan itu memang merugikan. Pada praktiknya, para Bidan di klinik menawarkan sunat kepada perempuan, padahal jika klitorisnya dipotong, perempuan tidak akan bisa menikmati hubungan seksual bahkan bisa mengakibatkan kematian.

Sebenarnya di dalam tradisi Jawa, sunnat perempuan juga dilakukan dalam pengertian simbolik, misalnya dengan mengoleskan kunyit sebagai penanda sekaligus pengganti praktik pemotongan organ perempuan yang sensitif itu. Hal ini telah menjadikan isu kesehatan reproduksi perempuan sebagai sebuah isu politik, dan sudah semestinya gerakan perempuan ke depan mengeliminasi praktik sunat perempuan di ranah publik, serta terus-menerus mengkapanyekan hak-hak Ekonomi, sosial, dan budaya baik di Komunitas Pesantren maupun di sektor-sektor publik lain.

Perempuan dan Nalar Pesantren

Peran perempuan dalam Komunitas Pesantren sebenarnya paralel dengan peran perempuan dalam sistem sosial masyarakat yang lebih luas. Artinya, melihat persoalan peran perempuan tetap berada di dalam struktur masyarakat Patriarki yang tidak lepas dari anasir-anasir tentang ketimpangan Gender, persoalan beban ganda, diskriminasi, sampai pada posisi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Nampaknya sejak lama struktur masyarakat Patriarkal telah mendeterminasi peran perempuan ke dalam ranah publik-domestik.

Perempuan dihadapkan pada situasi dimana laki-laki dipercayai memainkan peran-peran kepemimpinan di ranah publik, dan perempuan mengemban tugas-tugas domestik yang diamanatkan melalui institusi perkawinan dan menjadi konstitusi kehidupan keluarga-rumahtangga. Akibatnya perempuan tidak memiliki akses ke ranah publik, tidak memiliki ruang yang cukup untuk merayakan kepentingannya. Sebaliknya perempuan memiliki tuntutan kerja di dua ranah sekaligus: publik-privat/ publik-domestik.

Sekilas, analisis sederhana tentang peran perempuan itu mampu menjelaskan seluruh ketimpangan peran berbasis perbedaan jenis kelamin semata. Namun analisis tersebut segera menemui kesulitan memetakan posisi perempuan jika berhadapan dengan situasi dimana keterlibatan perempuan di ranah publik telah menjadi keniscayaan, kesepakatan sosial di masyarakat perdesaan yang berkultur agraris.

Pesantren sebagai satuan Komunitas Islam agraris –terutama pesantren di Pulau Jawa– memiliki sejarah yang panjang tentang bagaimana meretas sistem pendidikan Pesantren dan kemandirian

2

ekonomi: pertanian. Menurut beberapa pengasuh pondok pesantren di daerah Jawa Timur, konsep ruang yang merefleksikan citra pesantren, bahwa zaman dahulu performa pesantren sangat berbeda dengan pesantren yang ada pada saat ini. Sebelum pesantren terlembaga menjadi sebuah insitusi pendidikan Islam, ia sepenuhnya terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Situasi pesantren yang dibayangkan tak berjarak dengan kehidupan dan persoalan-persolan sosial masyarakat, ditunjukkan dengan postur atau konstruksi bangunan pesantren yang tak berpagar, dan satu-satunya bangunan yang kemudian berfungsi sosial sekaligus ritual adalah Masjid. Selanjutnya Masjid dan tempat tinggal Kyai menjadi pusat kajian strategis tentang persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam beberapa hal, nampaknya sifat dan fungsi Masjid di masa lalu, telah menemui bentuk yang paling ideal dan kerap diasosiasikan dengan situasi era kepemimpinan Nabi Muhammad.

Sebelum mendiskusikan posisi perempuan dalam ruang lingkup pesantren yang paralel dengan perkembangan realitas sosial, kiranya penting untuk menelusuri nalar pesantren yang termanifestasikan pada sosok seorang Kyai yang kemudian menjadi pusat sistem nilai-nilai Islam yang diorganisasi dan diinternalisasi. Secara ringkas, cita-cita dari sebuah Komunitas Pesantren yang direpresentasikan oleh kepemimpinan seorang Kyai, ingin mewujudkan situasi atau kondisi paling ideal, bagaimana nilai-nilai Islam dipergunakan sebagai laku hidup.

Kyai bertugas mengawal sebuah proses internalisasi, pelembagaan, dan pengorganisasian nilai-nilai Islam kepada para santri (murid) sampai pada tataran paling ideal atau mencapai bentuk normatifnya. Normatifitas laku santri dalam pesantren adalah perwujudan norma sosial yang diimani secara kolektif sebagai landasan etis seorang Muslim. Tak terkecuali perempuan juga harus tunduk pada landasan etis tersebut.

Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi gerakan perempuan untuk bisa melegetimasi peran serta perempuan dalam ranah publik. Perempuan masih dianggap tabu untuk berekspresi di ranah publik terkait Fikih mengenai tubuh (aurat) perempuan yang hanya boleh dimiliki dan diapresiasi oleh orang yang menjadi suami secara sah. Tafsir tunggal tentang tubuh perempuan sebagai lokus sosial nampaknya telah berhasil melokalisir, mendomestikasi peran perempuan, dan semakin menjauh dari orbit publik. Bagaimana perempuan (pesantren) mampu berperan secara sosial-politik dengan situasi demikian?

Logika publik-domestik jelas tidak mampu sepenuhnya menjelaskan nalar pesantren, serta menutup kemungkinan eksistensi perempuan sama dengan eksistensi laki-laki seperti yang dicita-citakan pandangan Feminisme: equal before the social, equal before the politic, equal before the culture. Sebenarnya, Fatwa sunat perempuan yang tidak dijalankan secara terbatas di beberapa pesantren atas instruksi (pengalaman) para Nyai, telah menjelaskan sebuah fakta bahwa domain perempuan bukan pada ranah atau logika publik-domestik, tapi langsung menukik pada peran perempuan yang secara partikular bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan dominan. Jadi, ada semacam medan resistensi yang sedang dibangun perempuan sebagai embrio dan basis pengetahuan untuk terus mencari landasan etis tentang cita-cita keadilan, Etics for Justice, Etics of Care. Kepemimpinan perempuan di domain apapun, menjadi sangat ditentukan dengan landasan etis yang akan dibangun bersumber pada pengalaman perempuan yang tak ditemukan dalam tradisi Patriarki.

Mendorong Penguatan Ekonomi Lokal

Sebelum membicarakan tentang penguatan ekonomi lokal, lebih spesifik pada wilayah pertanian

3

dan pangan, setidaknya perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana modus peminggiran perempuan dalam konteks Agraria. Sebelum diadakan Revolusi Hijau tahun 60an, kaum perempuan berperan sangat signifikan dalam dunia pertanian. Revolusi Hijau membawa gelombang modernisasi pertanian berhasil meminggirkan kaum perempuan beserta pengetahuannya. Dahulu perempuan menggunakan Ani-Ani sebagai alat untuk memanen padi, tapi Revolusi Hijau telah mengubah tradisi penggunaan Ani-ani itu menjadi traktor tangan dan penggilingan beras kecil disamping penggunaan bibit pabrik, pupuk, pestisida, herbisida kimia.

Ada dua hal yang dibawa oleh Revolusi Hijau yang berkontribusi pada peminggiran perempuan di dunia Agraria, pertama, intensifikasi pertanian dengan bibit hibrida, kedua, penggunaan model pertanian transgenik. Kedua jenis pertanian itu banyak mengintrodusir bahan-bahan kimia sebagai asupan utama. Moderenisasi yang berorientasi mendongkrak produktivitas pertanian secara sengaja tidak mempersiapkan keahlian perempuan untuk menguasai teknologi. Revolusi Hijau menyebabkan penyimpanan dan pengelolaan benih tidak lagi di tangan perempuan petani, tetapi diambil alih perusahaan multinasional. Pun pula, menyebabkan sejumlah pangan lokal tergusur oleh beras.

Secara umum moderenisasi pertanian memang melupakan petani kecil yang membanting tulang menanam padi. Tercatat hanya 88 persen rumah tangga petani hanya menguasai sawah kurang dari 0,5 hektar, dengan keuntungan semusim antara Rp.325.000,- sampai Rp. 543.000,- atau hanya Rp.81.250 hingga Rp.135.000,- perbulan (Kompas, 11 Juli 2008). Laporan Organisasi Pertanian (FAO) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Dunia di Roma, 3-5 Juni 2008, menyebutkan, tingginya harga pangan menyebabkan rumah tangga yang dikepalai perempuan mengalami penurunan kesejahteraan lebih besar atau manfaat lebih sedikit dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai laki-laki (Kompas, 14 Juli 2008).

Di Komunitas Pesantren sendiri pertanian dilakukan secara subsisten, Kyai sebagai pemilik tanah bertani bersama santri-santrinya. Namun tidak seperti yang diharapkan analisis klas tentang hubungan eksploitatif antara majikan dan buruh, pesantren memilih jalan komunal dalam konteks mendidik para santri untuk bisa hidup mandiri jika nanti selesai menempuh pendidikan. Di sisi lain, peran perempuan dalam sistem pertanian subsisten di pesantren, paralel dengan peran perempuan di sektor Agraria secara luas.

Studi FIELD (Farmer's Initiatives For Ecological Livelihoods And Democracy) tentang Gender dan peternakan di Indramayu, Desa Cangkingan dan Kedokan Bunder tahun 2009, menyoal tentang peran dan kontribusi perempuan terhadap manajemen produksi ternak. Riset kualitatif itu menjelaskan secara ringkas bagaimana potret peran perempuan di sektor agraris perdesaan. Setidaknya ada dua hal yang menjadi catatan lapangan, pertama soal peran perempuan pengambilan putusan dalam pengelolaan peternakan, kedua, soal akses dan kontrol sumberdaya pengelolaan ternak.

Persoalan pengambilan keputusan dalam hal pengelolaan ternak, suami istri memiliki porsi yang sama. Tetapi, pengambilan keputusan dalam rumahtangga tetap berada di tangan suami. Pekerjaan memberi makan ternak, memerah susu, dan membersihkan kandang dilakukan perempuan tanpa memerlukan pertimbangan khusus dari suami. Peran laki-laki dan perempuan sejajar dalam pengelolaan peternakan dan menjaga kesehatan ternak. Namun suami selain berperan dalam pembuatan kandang dan memilih bibit, dia juga memiliki kewenangan untuk menangani urusan jual-beli ternak.

Mengenai akses dan kontrol sumberdaya pengelolaan ternak, nampaknya porsi laki-laki lebih besar daripada perempuan. Perempuan memperoleh akses yang sama atas sumberdaya terkait kesehatan ternak, sedangkan laki-laki lebih mendapatkan akses pendidikan daripada perempuan. Sebaliknya akses keuangan dan kredit lebih banyak diberikan pada perempuan. Mungkin alasan kenapa perempuan yang

4

cenderung memeroleh akses kredit, disebabkan faktor saving perempuan lebih besar dari pada laki-laki di sana. Faktor saving perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki itu juga menjadi pertimbangan suksesnya proyek Grameen Bank di Bangladesh.

Ketidakmerataan pendidikan antara laki-laki dan perempuan diikuti dengan situasi anak perempuan yang berpendidikan rendah. Pihak keluarga lebih senang jika anak-anak perempuan mereka membantu bertani atau mengirimnya ke luar negeri sebagai TKI, bahkan beberapa diantaranya terjebak pada bisnis prostitusi. Meski sebagian besar waktu dihabiskan perempuan untuk mengurus ternak, namun hal itu tidak dibarengi dengan dibukanya ruang pengambilan keputusan publik yang selalu berada di tangan laki-laki. Dalam hal pemeliharaan atau tata kelola secara umum, perempuan memiliki peran yang besar.

Di sini terlihat ada irisan antara peran perempuan (pesantren) dan perekonomian agraris perdesaan. Sehingga fungsi-fungsi pemberdayaan yang harus dijalankan adalah menelusuri dan mencari landasan etis bagi perempuan untuk mengambil peran-peran sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, mengorganisir perempuan dan sumberdaya lokal sebagai kekuatan strategis. Dengan kata lain, sebelum melakukan agenda-agenda pemberdayaan semacam training atau workshop kesetaraan Gender, organisasi masyarakat sipil dan gerakan perempuan perlu merenungkan lebih dalam persoalan relasi kekuasaan yang bekerja dalam sebuah Komunitas Pesantren, dimana pengalaman perempuan berhasil menjadi subjek pengetahuan yang mendasar.

Franditya Utomo

Pegiat Forum Diskusi Indonesia Moeda di Jakarta

5