11Rabu, 1 Februari 2017

JALANI PEMERIKSAAN

Sekretaris pengusaha importir daging Basuki Hariman, Ng Fenny berjalanmemasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (31/1). NgFenny diperiksa terkait kasus suap Patrialis Akbar berkaitan dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan KesehatanHewan.

SENGKETA MEREK

J&K Internatural Digugat Balik

JAKARTA — Pemegang merek K. Brothers Cosmetic di Indonesia, Kho Tjeng Tian menolak tuduhan J&K Internatural Co. Ltd soal penjiplakanmerek dan mengajukan gugatan balikatau rekonvensi.

Produsen kosmetik asal Thailand tersebut menuduh Kho Tjeng Tian(tergugat) meniru merek K. Brothers pada pokoknya maupun keseluruhan.Penggugat meminta majelis hakimmembatalkan merek lokal yang meng-gunakan nama K. Brothers Cosmetic.

Kuasa hukum tergugat HM. Rusdimengatakan gugatan yang didaftarkanoleh penggugat tidak berdasar dan kabur(obscure libel). Gugatan yang dinilai tanpa dasar tersebut juga dianggaptindakan pencemaran nama baik.

“Kami menolak seluruh dalil gugatan dalam eksepsi dan jawaban kami. Serta kami mengajukan rekonvensi karena nama baik klien kami menjaditercemar,” katanya kepada Bisnis usai sidang, Selasa (31/1).

Rusdi menilai merek K. Brothers Cosmetic sama sekali tidak memiliki persamaan dengan merek penggugat. K. Brothers Cosmetic merupakan produkkecantikan yang diproduksi tergugat di Medan, Sumatra Utara.

Menurutnya, K. Brothers Cosmetic memiliki daya pembeda dengan merek

K. Brothers, yaitu terdapat unsur kata ‘cosmetic’. Sehingga, dia mengklaimtidak melanggar Pasal 5 UU No.15/2001 tentang Merek.

K. Brothers Cosmetic telah terdaftar le-bih dulu di Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual pada 7 Februari 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000462731. Merek tersebut juga diklaim telah terdaftar di World Intellectual PropertyOrganization (WIPO) dengan nomorD002012005213 tertanggal 13 Mei 2015.

Rusdi menambahkan gugatan peng-gugat juga dinilai kurang pihak. Pasal-nya, penggugat tidak memasukkan DJKI sebagai turut tergugat. Dalamkasus ini, DJKI berperan menerbitkanmerek yang diajukan oleh perusahaan maupun perseorangan.

Dalam gugatan rekonvensi, KubuKhong Tjian mengklaim mengalami kerugian materil dan imateril yang ditaksir hingga Rp700 juta.

Kuasa hukum J&K Internatural AlfredJunaidhi akan merespons atas jawabantergugat, maupun gugatan balik padasidang replik pada 7 Febuari 2017.“Nanti ketika replik akan kami res-pons,” ujarnya.

Penggugat merupakan produsen kosmetik berupa sabun dan varian lainnya dengan nama K. Brothers di Thailand. (Deliana Pradhita Sari)

RESTRUKTURISASI UTANG

Kreditur SepakatiPerdamaian MilleniumJAKARTA — Mayoritas kreditur menyetu-jui proposal perdamaian yang ditawarkan Koperasi Millenium Dinamika Investama, setelah beberapa kali menggelar rapat

sejak debitur berstatus PKPU pada Desember 2016.

Deliana Pradhita Sarideliana.pradhitasari@bisnis.com

Dalam hasil pemungutan suara, sebanyak 99,25% suara kreditur yang hadir menyatakan setuju dengan revisi perdamai-an, sedangkan 0,75% menolak.

Salah satu tim pengurus pe-nundaan kewajiban pembayar-an utang (PKPU) Millenium Dinamika Investama (MDI)Willing Learned mengatakan pemungutan suara diikuti 247kreditur. Kreditur yang setuju mewakili tagihan Rp251 miliar, satu kreditur yang menolak memiliki piutang Rp1,8 miliar.

“Hasil voting telah memenuhi syarat Pasal 281 Ayat 1 UUtentang Kepailitan dan PKPU.Dengan begitu, kami laporkan kreditur yang hadir sepakat dan setuju dengan apa yangdisampaikan debitur dalam proposal perdamaian,” katanya dalam rapat kreditur, Selasa (31/1).

Willing menyatakan revisi yang dilakukan oleh debiturbersifat final. Artinya, perjanjian hanya tinggal menunggu dise-pakati hingga akhirnya bersifatmengikat antara kedua belah pihak. Dia juga menilai revisi tersebut merupakan proposal yang dianggap terbaik olehdebitur, untuk memenuhikewajibannya.

Kuasa hukum debitur Ha-monangan Syahdan Hutabarat

mengakui proposal perdamaian telah direvisi sebaik mungkin untuk mengakomodasi kemau-an kreditur. Pihaknya bersamadengan tim penasihat keuang-an debitur telah merancangpengembalian utang dengan skema yang telah diperbaiki.

“Proposal ini yang terbaik yang bisa kami tawarkankepada kreditur,” katanyakepada Bisnis.

Dalam presentasinya ke kre-ditur, poin perubahan dalamproposal yaitu waktu skema pembayaran dan persentase alokasi pembayaran kepada setiap kreditur.

Seperti diketahui, debitur mengelompokkan tipe krediturmenjadi empat kategori, ber-dasarkan jumlah tagihannya. Kelompok kreditur pertama yaitu kreditur yang memilikitagihan di bawah Rp500 juta.

Kelompok kedua yaitu kre-ditur dengan jumlah tagihan Rp500 juta — Rp1,5 miliar. Kelompok ketiga krediturdengan nominal tagihan Rp1,5 miliar — Rp5 milar. Kelompok terakhir adalah mereka yangmempunyai piutang di atas Rp5 miliar.

Dalam proposal yang baru, utang kepada kelompok kredi-tur pertama akan diselesaikan

selama 12 kali cicilan, yangsebelumnya 15 kali. Kelompokkreditur kedua akan diselesai-kan dalam 24 kali (sebelumnya 27 kali). Kelompok kreditur ketiga akan dicicil 36 kali, dari semula 39 kali. Kelompokkreditur keempat dicicil 48 kali dari sebelumnya 51 kali.

“Jadi yang kami ubah adalah pengurangan waktu. Setiap kelompok kreditur masing-masing dikurangi tiga bulan,”tuturnya.

Selain jangka waktu yang di persingkat, debitur juga me-na wakan persentase pengemba-li an tagihan pada setiap kredi-tur. Pada tahun pertama sejak homologasi, debitur akan mem-fokuskan membayar tagihan kepada kreditur kelompokpertama dengan tagihan di bawah Rp500 juta.

Sebanyak 87% alokasi dana

akan disalurkan pada krediturtersebut. Sementara itu, sisanya dibagi ke kelompok kreditur lainnnya yaitu kelompok kedua7%, kelompok ketiga 4%, dan kelompok keempat 2%.

Persentase tersebut, lanjut-nya, akan berubah pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahunkedua, pembayaran tagihan akan difokuskan pada kre-ditur kelompok kedua, dan seterusnya.

“Kami bersyukur dan lega rencana perdamaian ini disetu-jui oleh mayoritas kreditur. Kini hanya menunggu homologasi dari hakim,” ujarnya.

SUMBER DANAKendati menyetujui proposal

perdamaian, sejumlah kreditur masih mempertanyakan sum-ber dana yang diperoleh oleh debitur dalam membayar utang.

Kuasa hukum salah satu kre-ditur Sahroni mengungkapkanpihaknya tidak ingin mendapat janji palsu dari revisi proposalperdamaian. “Skema pembayar-an memang diubah sedemikian rupa, tapi pertanyaannya dana untuk membayar ada atau ti-dak. Jangan hanya menjanjikan angin surga,” ujarnya.

Merespons hal tersebut, Syahdan menyebut danauntuk membayar tagihan akan terus diupayakan oleh debitur. Debitur berkomitmen membayar utang dengan carayang tercantum dalam proposalperdamaian.

“Debitur tidak mau meng-ambil konsekuensi pailit. Jadi sumber dana akan selalu di-upayakan,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan Bisnis, tiga kreditur memilih walk out atau keluar dari rapat ka-rena menolak revisi proposal perdamaian. Alhasil, mereka tidak melakukan absensi untuk voting.

Hasil Pemungutan Suara Kreditur Millenium Dinamika Investama

Setuju

247 kreditur (99,25%)

mewakili tagihan Rp251 miliar

Menolak

1 kreditur (0,75%)

mewakili tagihan Rp1,8 miliar

Hasil voting memenuhi syarat Pasal 281 ayat 1 UU tentang Kepailitan dan PKPU

Sumber: Pengurus PKPU, diolah BISNIS/RADITYO EKO

Antara/Rivan Awal Lingga

H U K U M B I S N I S

Bisnis Indonesia, 01 Februari 2017