URBN LOFTSKENDARI, 18 APRIL 2012

PERCEPATAN PERDA RTRW PROVINSI DAN KABUATEN DI WILAYAH IIOLEH : MUTIARA KHUSNUL CHOTIMAH DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG WILAYAH II

A. Rekapitulasi Status RTRW ProvinsiNo. Tahapan Kalimantan Bali Sulawesi Maluku Nusra Papua Total

1 Proses Revisi2 Pasca BKPRN 3 Persetujuan Substansi 4 Perda Total

213 30 1 46

30 18 15 36

02 52 8 62

00 11 5 16

25 26 5 38

720 137 34 198

B. Rekapitulasi Status RTRW KabupatenTahapan No. Kalimantan Bali Sulawesi Maluku Nusra Papua Total

1 Proses Revisi2 Rekomendasi Gubernur 3 Pasca BKPRN 4 Persetujuan Substansi 5 Perda Total

02 13 30 1 46

12 0 18 15 36

00 2 52 8 62

00 0 11 5 16

02 5 26 5 38

16 20 137 34 198

No

Kab

Pembaha san BKPRN 28 Februari 2011

No Persetujuan Substansii Menteri PU HK.01 03-Dr/203 29 April 2011

Target PERDA

KehutananYa Tidak 1 Desember 2011 Desember 2011 M1 Februari 2 Desember 2011 M2 April 2011 M4 April M1 Mei M1 Februari M1 April M1 April M1 Februari M1 Mei M2 April

Proses Menuju Perda3 M1 Januari M4 Mei M2Mei M2 Mei M3 April M2 Mei M4 April M3 Februari M3Mei M4 April 4 M1 Februari M1 Juni M3 Mei M3 Mei M1 Mei M3 Mei M1 Mei M4 Februari M4 Juni M1 Mei 5 M2 April M2 Juni M2 Juni M4 Mei M2 Mei M4 Mei M2 Mei M1 Mei M1 Juni M2 Mei 6 M1 Mei M3 Juni M3Juni M2 Juni M2 Juni M3 Juni M2 Juni M4 Mei M2 Juni M4 Mei 7 M2 Mei M4 Juni M4 Juni M4 Juni M4 Juni M4 Juni M4 Juni M3 Juni M4 Juni M2 Juni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Buton Utara Kolaka Konawe Muna Buton Konawe Selatan Bombana Wakatobi

Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni

24 Oktober HK. 01 03-Dr/1011 2011 30 Desember 2011 18 Oktober HK. 01 03-Dr/704 2011 21 Desember 2011 19 Desember HK. 01 03-Dr/995 2011 30 Desember 2011 5 Desember HK.01 03-Dr/684 2011 20 Desember 2011 24 Oktober HK.01 03-Dr/686 2011 20 Desember 2011 31 Oktober 2011 26 April 2011 HK. 01 03-Dr/72 13 Januari 2012 HK.0103-Dr/290 30 Juni 2011

M3 April Desember 2011 Desember 2011 M1 Februari Juli 2011 M2 April M1 Februari

Kolaka UtaraKonawe Utara

31 Oktober HK.01.03-Dr/29 2011 5 Januari 2012 13 HK.01.03-Dr/623 September 21 November 2011 2011

Pengajuan Pembahasan Raperda ke DPRD Pembahsan Raperda ke DPRD Kesepakatan substansi antar Pemda dengan DPRD Pengajuan Evaluasi Raperda Kepada Gubernur Evaluasi Raperda oleh Pemerintah Provinsi Surat Hasil Evaluasi Gubernur Penetapan Raperda menjadi Perda oleh Kepa

PENYUSUNAN RAPERDA DAN MATERI TEKNIS RTRWASPEK TEKNISPENYUSUN AN: PERMENPU 15/2009 PERMNENPU 11/2009

PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI

PROSES PENETAPAN PERDA EVALUASI OLEH DEPDAGRI: KELENGKAPAN ADMINISTRASI

PERDA RTRW PROVINSI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI EVALUASI SUBSTANSI RAPERDA PROSEDUR DUKUNGAN: APBD DEKON KMR BIMTEK FASILITASI

ASPEK PROSEDUR TEKNIS PENYIAPAN RAPERDA DUKUNGAN: APBD DEKON KMR

PENGESAHAN PERDA

DUKUNGAN: APBD DEKON

PENYUSUNAN RAPERDA DAN MATERI TEKNIS RTRWASPEK TEKNISPENYUSUN AN: PERMENPU 16/2009 PERMNENPU 11/2009

PROSES REKOMENDASI GUBERNUR

PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI

PROSES PENETAPAN PERDA

PERDA RTRW KABUPATEN

KELENGKAPAN ADMINISTRASI EVALUASI SUBSTANSI RAPERDA PROSEDUR

KELENGKAPAN ADMINISTRASI EVALUASI SUBSTANSI RAPERDA PROSEDUR DUKUNGAN: APBD DEKON KMR BIMTEK FASILITASI

EVALUASI OLEH PROVINSI

ASPEK PROSEDUR TEKNIS PENYIAPAN RAPERDA DUKUNGAN: APBD DEKON KMR

PENGESAHAN PERDA

DUKUNGAN: APBD DEKON KMR BIMTEK

DUKUNGAN: APBD DEKON

A. Langkah Kerja Pemkab, Skpd Dekon, Pjd DjprMonitoring status dan progres rtrw provinsi/kabupaten -> identifikasi permasalahan (teknis/non-teknis) Laporan secara berkala ke pjd binda ii Rakor teknis percepatan penyelesaian perda rtrw prov/kab di setiap provinsi secara rutin, termasuk persiapan pelaksanaan pendampingan oleh tpdPenyusunan rencana kerja dan target penyelesaian masalah bersamasama pemkab Penyusunan jadwal dan target per bulan Pelaksanaan klinik/bimbingan teknis

Monitoring oleh kmw Rakor bulanan djpr

B. DUKUNGAN KEGIATAN SKPD DEKONPendampingan teknis percepatan penyelesaian rtrw kabupaten dan kota Penasehatan peningkatan kualitas rtrw kabupaten dan kota Fasilitasi percepatan proses mendapatkan rekomendasi gubernur dan legislasi rtrw kabupaten dan kota Fasilitasi persetujuan substansi dan perda rtrw kabupaten dan kota Kegiatan lain yang terkait: Sosialisasi peraturan perundang-undangan/nspk Kampanye publik bidang penataan ruang Sosialisasi pengembangan kota hijau Peningkatan kelembagaan bkprd

Kelembagaan1. Kurangnya perhatian pimpinan daerah (bupati dan ketua DPRD) terhadap pentingnya Raperda RTRW sebagai payung hukum pembangunan di daerah. 2. Keterbatasan pengetahuan aparat pemerintah daerah dan kurangnya SDM di daerah yang ahli/berkompeten dalam menangani tata ruang. 3. Fungsi BKPRD Kabupaten belum berjalan optimal. 4. Peran gubernur dalam pembinaan kabupaten belum berjalan dengan baik. 5. Masih terdapat hambatan non-teknis untuk memperoleh rekomendasi gubernur. 6. Kendala geografis karena daerah berada di wilayah yang jauh/terpencil.

SDM1. Kurangnya rasa memiliki dari pihak daerah terhadap penyusunan RTRW oleh pihak ketiga (konsultan), karena kurangnya komunikasi antara pihak ketiga dan pemerintah daerah yang mengakibatkan terhambatnya perbaikan draft raperda RTRW pasca pembahasan BKPRN. 2. Terjadi mutasi terhadap SDM yang berpengalaman menangani tata ruang di daerah (khususnya pasca pilkada). 3. Terbatasnya dukungan dari pemerintah provinsi untuk membantu/memfasilitasi perbaikan draft raperda

Permasalahan Sektoral 1. Masih diperlukan konsultasi perbaikan peta-peta dengan Bakosurtanal 2. Masih ada keraguan untuk memproses raperda ke DPRD karena permasalahan alih fungsi/peruntukan hutan yang belum tuntas. 3. Belum optimalnya peran DPRD untuk segera menjalankan fungsi legislasi terhadap draft raperda RTRW

Status RTRW 1. Proses Revisi

Rencana Tindak Lanjut 1. Pendampingan Teknis Penyusunan Materi Teknis RTRW Kabupaten 2. Fasilitasi/Bimbingan Teknis Penyusunan Raperda RTRW 1. Fasilitasi Rekomendasi Gubernur dalam Persetujuan Substansi Raperda RTRW 2. Klinik RTRW 1. Pendampingan Teknis Perbaikan Raperda RTRW Kabupaten 1. Pemantauan proses penetapan Perda RTRW 2. Pendampingan proses legislasi (TPD) 1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Prov/Kab 2. Fasilitasi Penyusunan RDTR dan/atau RTR Kawasan Strategis

2. Proses Rekomendasi Gubernur

3. Perbaikan Raperda Pasca Pembahasan BKPRN 4. Pasca Persetujuan Substansi dan Pembahasan oleh DPRD 5. Sudah Penetapan Perda

Rencana Peruntukan Kegiatan Pada Kawasan Hutan

Peta Penunjukkan Kawasan Hutan

Peta Rencana Pola Ruang

Peta Rencana Pola Ruang (arsir Kawasan Hutan)

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal . Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ....tahun 2011-2031 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

(1) (2)

(3) (4)

(5)

Contoh Surat Persetujuan Bersama Bupati/Walikota dan DPRD

PENDAHULUANPenyelenggaraan Penataan Ruang

Pengaturan

Pembinaanupaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakatPs. 1 angka 10

Pelaksanaanupaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruangPs. 1 angka 11

Pengawasanupaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganPs. 1 angka 12

upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruangPs. 1 angka 9

Perencanaan Tata RuangPs. 1 angka 13

Pemanfaatan RuangPs. 1 angka 14

Pengendalian Pemanfaatan RuangPs. 1 angka 15

penetapan ketentuan peraturan perundangundangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang.Ps. 12

Pemerintah kepada

pemerintah daerah dan masyarakat Pemerintah provinsi

kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat Pemerintah

suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTRPs. 14 ayat (1)

upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannyaPs. 32 ayat (1)

Pemantauan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang Evaluasi PelaporanPs.55 ayat (2)

kabupaten/kota kepada masyarakatPs. 13

Ps. 35

Peraturan

penyusunan rencana tata ruang

pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya

zonasi Perizinan

Insentif

disinsentif Pengenaan

SanksiBHK-DJPR/Presentasi/DR

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG1. PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG

PENGATURANmelalui

Ps.12

Penetapan ketentuan peraturan per-UU-an bidang penataan ruang (termasuk pedoman bidang penataan ruang

PEMBINAANmelalui

Ps. 13 ayat (2)

Pemerintahdilakukan kepadaPs. 13 ayat (1)

Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi MasyarakatBHK-DJPR/Presentasi/DR

koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; sosialisasi peraturan per-UU-an dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.18

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG2. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

PELAKSANAANupaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan:Ps. 1 angka 11 Ps.12

Perencanaan Tata Ruang

Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruangupaya untuk mewujudkan struktur ruang & pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan & pelaksanaan program beserta pembiayaannyaPs. 1 angka 15

suatu proses untuk menentukan struktur ruang & pola ruang yang meliputi penyusunan & penetapan RTRPs. 1 angka 13

upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannyaBHK-DJPR/Presentasi/DR

Ps. 1 angka 14

19

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG2. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG (LANJUTAN)

PERENCANAAN TATA RUANGMenghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruangRENCANA UMUM RUANGPs. 14 ayat (2) Ps. 14 ayat (1)

TATA RENCANA RINCI TATA RUANGPs. 14 ayat (3)

sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang disusun apabila: a.Ps. 14 ayat (4)

RTR PULAU / KEPULAUAN RTRW NASIONAL RTRW PROVINSI

BHK-DJPR/Presentasi/DR

WILAYAH PERKOTAAN

RTR KWS STRA. NASIONAL RTR KWS STRA. PROVINSI RTR KWS STRA KABUPATEN

rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkanPs. 14 ayat (5)

RTRW KABUPATEN RDTR WIL KABUPATEN RTR KWS METROPOLITAN RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN RTR BAGIAN WIL KOTA RTRW KOTA RTR KWS STRA KOTA RDTR WIL KOTA

a.

Sebagai dasar penyusunan peraturan zonasiPs. 14 ayat (6)

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG2. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG (LANJUTAN)

PEMANFAATAN RUANGDilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dgn memperhatikan SPM dlm penyediaan sarana & prasaranaPs. 32 ayat (1)

Pembangunan prasarana & sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah utk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanahPs. 33 ayat (3)

Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumiPs. 32 ayat (2)

dikembangkanPs. 33 ayat (1)

Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, termasuk jabaran dari indikasi program utama yg termuat di dlm RTRWPs. 32 ayat (3)

diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan

Ps. 33 ayat (2)

Penatagunaan Tanah

Neraca Penatagunaan Tanah Neraca Penatagunaan Air Neraca Penatagunaan Udara Penatagunaan SDA lainnyaPs. 34 ayat (2)

Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yg ditetapkan dlm RTRPs. 32 ayat (4)

Penatagunaan Air

Penatagunaan Udara

Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dgn pelaksanaan pemanfaatan ruang Ps. 32 ayat (5) wilayah administratif sekitarnyaPs. 34 ayat (1)

Penatagunaan SDA lainnyaditetapkan

dilakukan

Ps. 34 ayat (4) SPM bidang penataan ruang

perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW & RTR kawasan strategis perumusan program sektoral dlm rangka perwujudan struktur ruang & pola ruang wilayah & kawasan strategis sesuai dgn program dan kawasan strategis

kawasan budi daya yg dikendalikan

standar kualitas lingkungan

kawasan budi daya yg didorong pengembangannya

pelaksanaan pembangunan daya dukung & daya tampung lingkungan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan sesuai BHK-DJPR/Presentasi/DR hidup

melalui

pengembangan kawasan secara terpadu Ps. 34 ayat (3)

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG2. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG (LANJUTAN)

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGPs. 36 ayat (1)

sebagaipedoman

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruangPs. 1 angka15

Penetapan Peraturan Zonasi

Perizinan

Pemberian Insentif & Disinsentif

Pengenaan SanksiPs.35

disusun berdasarkan

sebagai dasar

diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut kewenangan masing-masing)Ps. 37 ayat (1)

Rencana Rinci Tata RuangPs. 36 ayat (2)

Izin Pemanfaatan Ruangapabila tidak sesuai RTRW

tindakan penertiban yg dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR & peraturan zonasi

ditetapkan dengan PP untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional Perda provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi Perda kabupaten/kota untuk peraturan zonasi

dikeluarkan dan/atau diperoleh dgn tidak melalui prosedur yg benar diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW akibat adanya perubahan RTRWNPs. 37 ayat (6)

batal demi hukumPs. 37 ayat (3)

dapat dibatalkanPs. 37 ayat (4)

Ps. 36 ayat (3)

penggantian / ganti kerugian yg layak

BHK-DJPR/Presentasi/DR

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG3. PENGAWASAN PENATAAN RUANG

PENGAWASAN PENATAAN RUANGPs. 55 ayat (1)

dilakukan terhadap

Ps. 58 ayat (1)

Kinerja Pengaturan Penataan Ruang

Kinerja pembinaan Penataan Ruang

Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang

kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruangterdiri atas

kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang

dilakukan dengan

mengamati & memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dgn ketentuan peraturan per-UU-an

Pemantauan Evaluasi

PelaporanPs. 55 ayat (2)

dilaksanakan oleh

Ps. 56 ayat (1)

Pemerintah dan pemerintah daerahPs. 55 ayat (3)

Ps. 55 ayat (4)

Masyarakatdilakukan dengan

melibatkan

terbukti terjadi penyimpangan administratifPs. 56 ayat (2)

menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerahPs. 56 ayat (3) Ps. 56 ayat (4)

Ps. 55 ayat (5)

Menteri, Gubernur, & Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya

Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota

Menteri mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur

dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaianBHK-DJPR/Presentasi/DR

dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian

40