PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT

download PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN   NUSA TENGGARA BARAT

If you can't read please download the document

description

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT. FAKTA DAN AKSI. TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. DATA & FAKTA. IPM PROVINSI NTB. POSISI NTB TERHADAP NASIONAL. KEMISKINAN 2009 (Juli) : disparitas antar kab/kota di NTB. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT

Slide 1

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT

FAKTA DAN AKSITIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARATDATA & FAKTA

IPM PROVINSI NTBPOSISI NTB TERHADAP NASIONALINDIKATORNTBNASIONALIPM 2008 (Nilai/Ranking)64,12/3271,2PENDUDUK MISKIN 2010 1.009.352 (21,55 %)31.023.400 (13,33%)PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN (2009-2010)1,23% (Ranking 6 Nasional)0,82%PENGANGGURAN TERBUKA 20105,29 % (Ranking 13 nasional)7,14 % PDRB PERKAPITA 2009 (Rp)9.575.771 (tambang) ; 6.792.731 (non tambang)24.261.805PERTUMBUHAN EKONOMI 20106,29 % (tambang); 4,22 % (non tambang)4,55 %PRODUKSI 2010 (ton)

Padi : 1.800.000 Daging Sapi : 17.000Jagung : 371.000Rumput Laut : 221.000Surplus 500.000 surplus 5.000surplus 365.000surplus 213.000

KEMISKINAN 2009 (Juli) : disparitas antar kab/kotadi NTBDibawah angka kemiskinan provinsi : Loteng; Bima; Mataram; Kota Bima.JUMLAH PENDUDUK MISKINPROSENTASE PENDUDUK MISKIN5PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DI PROVINSI NTB (%)6Angka Pengangguran Penduduk usia 15 tahun ke atasTINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PER PROVINSI (%)8

INDONESIA7,14%Pada tahun 2010 ada 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas rata-rata nasional 7,14%.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi di Banten (13,68%), diikuti oleh DKI Jakarta (11,05%), Jawa Barat (10,33%), Kalimantan Timur (10,10%) dan Maluku (9,97%).Provinsi dengan TPT terendah adalah Bali (3,05%), Sulawesi Barat (3,25%), NTT (3,34%), dan Papua (3,55%).TAHUN 2010Urutan 13Jumlah Kasus Gizi Buruk (yang ditemukan) di NTB

Kematian Bayi di NTB Tahun 2009 - 2010Kematian Ibu Melahirkan di NTB 2009 - 2010

Jumlah Bidan Desa Yang Tinggal di DesaPenduduk Buta Aksara di NTB 2009 - 2010Angka Putus Sekolah SD di NTB 2009/20101,02Rata-rataAngka Putus Sekolah MI di NTB 2009/2010Rata-rataAngka Putus Sekolah SMP di NTB 2009/20101,46Angka Putus Sekolah MTs di NTB 2009/2010Rata-rata usia Kawin Pertama PerempuanSumber : NTB dalam angka 2009 dan 2010UU Perlindungn AnakUU PerkawinanJumlah Peserta KB Aktif di NTBSumber : BKKBN Provinsi NTBJumlah dan Prosentase KK Rumah Layak HuniJumlah dan Prosentase KK Menggunakan JambanJumlah dan Prosentase KK Yang Memiliki Akses Air Bersih76,56% ProvinsiSTRATEGI

PERLUASAN LAPANGAN KERJA DAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINANAPBN, APBD, CSR, Lembaga Keuangan, dan MasyarakatAktorDanaStrategi Penanggulangan KemiskinanPemberdayaan Masyarakat(Berbasis POKMAS)

PIJARPNPMLUMBUNG PANGANLUMBUNG BERSAINGKOPERASI BERKUALITASPengembangan Usaha (Berbasis Unit Usaha)

KURWIRAUSAHA BARUINDUSTRI KERAJINANINDUSTRI OLAHANProgram Pendukung Lainnya (Berbasis Wilayah)PROGRAM RUMAH SANGAT MURAHPROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAHPROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYATPROGRAM LISTRIK MURAH & HEMATPROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN PROGRAM PENINGKATAN MASYARAKAT PINGGIR PERKOTAAN Perlindungan & Bantuan Sosial(Berbasis rumah tangga)

BEASISWA MISKINJAMKESMASJAMKESDARASKINPKHJAMSOS PMKS

1234KLASTER24SASARAN TINGKAT KEMISKINAN (PROV. NTB)8 %21,55 %13,33 %2%Target Penurunan Kemiskinan

Lobar 1,5%Lotim 2%Loteng 2%KLU 2,5%KSB 3%Sumbawa 2%Dompu 4%Kobi 1%Mataram 3%Bima 1,5%Parameter Penanggulangan KemiskinanAngka Buta AksaraAngka Putus Sekolah (DO) SD, SMP, MI, MTsAngka APK, APM, dan APSJumlah TPQAngka Partisipasi Kasar PAUDAngka kasus gizi burukTingkat kecukupan pangan per kapitaJumlah Lumbung PanganJumlah kematian bayiJumlah kematian ibu melahirkanJumlah kepala rumah tangga wanitaRata-rata usia kawin pertama perempuanJumlah peserta KB aktifJumlah KK menempati rumah layak huniJumlah KK yang menggunakan jamban sehatJumlah KK yang memiliki akses air bersih berkualitasJumlah Desa berlistrikAngka pengangguranJumlah penempatan tenaga kerjaJumlah wirausaha baruJumlah kredit tersalurkan kepada UMKMJumlah UMKM dan serapan tenaga kerjaJumlah koperasi dan lembaga keuangan non bankJumlah industri makanan dan kerajinan

[email protected][email protected] Kegiatan dan Pendanaan masing-masing SKPD di NTBNoSKPDJumlah KegiatanJumlah Dana Ke Kab/KotaKlaster (Rp)123PendukungNTB 1.350.961.096.410 383.676.327.560 410.690.079.500 360.646.075.000 201.591.184.350 1Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB6 7.474.796.000 3.750.000.000 - - 3.724.796.000 2 Sekretariat Bakorluh 1 21.300.000.000 - 21.300.000.000 - - 3BPMPD PROVINSI NTB5 261.600.000.000 7.500.000.000 261.600.000.000 - - 4BAPPEDA NTB PROVINSI NTB3 7.936.500.000 20.000.000 412.000.000 5.000.000.000 2.574.500.000 5BKP PROVINSI NTB11 6.112.000.000 1.112.000.000 - 5.000.000.000 - 6BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROV.NTB6 5.135.687.500 - - - 5.135.687.500 7BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI NTB3 553.820.800 - - - 553.820.800 8KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV.NTB2 1.750.000.000 - 1.750.000.000 - - 9BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN 4 722.143.500 495.176.000 - - 226.967.500 10DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.NTB11 16.902.160.000 - 11.213.000.000 - 5.689.160.000 11BPPKB PROVINSI NTB4 264.615.000 139.660.000 - - 124.955.000 12DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI NTB7 8.375.949.100 - - - 8.375.949.100 13DINAS DIKPORA PROVINSI NTB9 145.623.988.000 145.623.988.000 - - - 14Dinas sosial kependudukan dan catatan sipil13 47.341.135.560 47.341.135.560 - - - 15DINAS PEKERJAAN UMUM10 86.574.269.800 10.162.180.000 27.225.000.000 4.868.075.000 42.819.014.800 16RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI NTB4 4.084.126.000 - - - 4.084.126.000 17DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO6 66.459.000.000 - - - 66.459.000.000 18DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB10 180.201.558.000 165.972.688.000 - - 14.228.870.000 19DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV.NTB6 20.942.661.000 - - - 20.942.661.000 20DINAS PERKEBUNAN PROVINSI NTB9 14.892.469.000 55.000.000 - - 14.425.039.000 21DINAS KOPERASI DAN UMKM87.116.799.900 - - 2.435.000.000 4.681.799.900 22 Dinas Kehutanan 10 3.898.097.400 - 592.329.500 - 3.305.767.900 23 Dinas Peternakan 18 91.112.250.000 1.504.500.000 86.522.750.000 - 3.085.000.000 24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14 1.394.069.850 - 75.000.000 150.000.000 1.154.069.850 25 Bank Lainnya 1 343.193.000.000 - - 343.193.000.000 - Alokasi Pendanaan masing-masing Kabupaten/KotaNo.Kabupaten/KotaJumlah Dana1Mataram 127.289.588.946 2Lombok Barat 136.886.099.480 3KLU 81.286.005.627 4Lombok Tengah 231.127.483.030 5Lombok Timur 221.889.038.917 6KSB 28.501.347.130 7Sumbawa 182.095.670.130 8Dompu 80.023.034.380 9Bima 117.606.663.130 10Kota Bima 22.703.886.480

BEST PRACTICESBest Practices di Kabupaten/KotaKabupaten Lombok TimurPenderita gizi buruk ditangani terpusat di tingkat kabupatenDukungan BAZDA dalam pembiayaan penderita gizi burukPenugasan CPNS dan PNS dalam pembelajaran buta aksaraKabupaten BimaPelibatan guru dalam pembelajaran buta aksara untuk memenuhi angka kredit sertifikasiLanjutan.Kabupaten Lombok UtaraMenganggarkan APBD kabupaten untuk operasional posyandu masing-masing Rp 2.500.000,- per posyandu sejumlah Rp 869.291.500,-Kota MataramSharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi dalam tuntas pembelajaran Keaksaraan Fungsional di semua kelurahan.Program bedah rumah kumuhLanjutan.Kabupaten Sumbawa BaratPenanggulangan kemiskinan berbasis RT Tuntas pembelajaran buta aksara 2010Kabupaten DompuTuntas pembelajaran buta aksara 2010 dengan melibatkan guruMembentuk Satlak PIJAR sebagai jangkar penanggulangan kemiskinanDIREKTIF GUBERNUR NUSA TENGGARA BARATTurunkan angka Kemiskinan sesuai target RPJMD 2009-2013 dari 23,81% (tahun 2008) menjadi 14,00% (tahun 2013) dan pastikan ketepatan sasaran pada setiap klaster.Tingkatkan inovasi dan akselerasi program Penanggulangan Kemiskinan pada setiap SKPDPastikan program Penanggulangan Kemiskinan terakomodir secara proporsional dalam APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.Perkuat Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD, antar klaster, antar pusat dan daerah, antar provinsi dan kabupaten/kota, dan dengan mitra strategis.

DIREKTIF GUBERNUR (lanjutan)Lakukan penggalangan dukungan dan pembiayaan dari masyarakat dan mitrastrategisEfektifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan program dan kegiatan Penanggulangan kemiskinan. Lakukan evaluasi kinerja Penanggulangan Kemiskinan daerah secara berkelanjutanNOTA KESEPAKATANChart148410.0905997261561280.173632306558230.087515695775740.07167625583072930.22506606037150.1231223836115720.141995030243350.133541913186490.096759542731200.1254469046

20092010% Terhadap Jumlah Balita

Sheet120092010% Terhadap Jumlah BalitaMataram48410.09$45,254Lobar1561280.17$73,719KLU58230.09$26,281Loteng75740.07$103,242Lotim3072930.23$130,184KSB7150.12$12,183Sumbawa115720.14$50,706Dompu43350.13$26,209Bima86490.10$50,641Kota Bima31200.13$15,943

Chart11477.5675675676181711.4478114478848.075913587713209.2280717944353812.378656594310.4529616725121211.1565637784411.61394448039108.0886516218425.8616647128

20092010Per 10.000 Ibu Melahirkan

Sheet120092010Per 10.000 Ibu MelahirkanMataram1477.579250Lobar181711.4514850KLU848.084953Loteng13209.2321673Lotim353812.3830698KSB4310.452870Sumbawa121211.1610756Dompu411.616196Bima9108.0912363Kota Bima425.863412To resize chart data range, drag lower right corner of range.