Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
-
Upload
yustinus-ada -
Category
Documents
-
view
232 -
download
0
Transcript of Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
1/28
1
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 65 TAHUN 2008
T E N T A N G
URAIAN TUGAS DAN FUNGSIDINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN MINAHASA UTARA
BUPATI MINAHASA UTARA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 47
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka dipandang perlu
penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Minahasa Utara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Minahasa Utara tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Minahasa Utara;
1.Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3896);
2.Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
2/28
2
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi
Sulawesi Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4343);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
3/28
3
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4139);
9.Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2001 tentang
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2001 Nomor 4081);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomo 4616);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
4/28
4
Menetapkan :
17.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN MINAHASA UTARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa
Utara;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara;
4.Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam
merumuskan dan melaksanakan kewenangan otonomi
daerah di bidangnya, yang selanjutnya adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Minahasa Utara;
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Minahasa Utara;
6.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan
fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional ketrampilan
yang mempunyai fungsi dan juga yang berkaitan erat atau
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
5/28
5
satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas dalam
pemerintahan.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari :
1) Kepala Dinas.
2) Sekretaris, membawahkan :
a.Sub Bagian Umum;
b.Sub Bagian Keuangan;
c.Sub Bagian Perencanaan.
3) Bidang Pajak, membawahkan :
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
b. Seksi Penetapan dan Penagihan;
c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
4) Bidang Pendapatan Lain-lain, membawahkan :
a.Seksi Dana Perimbangan;
b.Seksi Penerimaan Lain-lain;
c.Seksi Pengendalian dan Pelaporan.
5) Bidang Anggaran, membawahkan :
a. Seksi Perencanaan Anggaran;
b. Seksi Pengendalian Anggaran.
6) Bidang Akuntansi, membawahkan :
a.Seksi Verifikasi dan Pembukuan;
b.Seksi Analisis Data Keuangan an Sistem Akuntansi
c.Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.
7) Bidang Aset dan Investasi Daerah, membawahkan :
a.Seksi Pendataan dan Pembukuan Aset;
b.Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan Aset;
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
6/28
6
c.Seksi Investasi Daerah.
8) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9) Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 3
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai
tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah.
Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
pasal 3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
mempunyai fungsi :
a. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. menyusun rancangan APBD, perubahan APBD serta
perhitungan APBD bersama unit kerja/instansi terkait;
c. melaksanakan pembinaan serta intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan daerah;
d. pengawasan dan pengendalian anggaran di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah.
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
7/28
7
BAB IV
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 5
Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan
tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
b. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas
yang mengacu pada program Nasional dan daerah;
c. merumuskan kebijakan teknis di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e. menetapkan tata cara dan tata laksana
pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan
kesekretariatan dan penyelenggaraan manajemen
kepegawaian;g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan
rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan
program pada tahun berikutnya;
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sebagai
pertanggung jawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Daerah.
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
8/28
8
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6
(1)Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai,
pelayanan administrasi secara vertikal dan horisontal,
pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pemberian pelayanan administrasi di
lingkungan dinas;
b. penyusunan program dan rencana
kegiatan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sub
Bagian;
d. penyelenggaraan urusan umum;
e. penyelenggaraan urusan perlengkapan;
f. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
g. penyelenggaraan urusan keuangan;
h. penyelenggaraan urusan rumah tangga;
i. penyelenggaraan urusan evaluasi dan
pelaporan;
j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
kesekretariatan;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan
Kepala Dinas.
(3)Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Sekretariat dipimpin
oleh seorang Sekretaris.
(4)Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
a.Sub Bagian Umum;
b.Sub Bagian Keuangan;
c.Sub Bagian Perencanaan.
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
9/28
9
Pasal 7
(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. pengelolaan dan pelayanan administrasi
surat-menyurat;
b. pengelolaan administrasi, pemeliharaan
barang inventaris, barang cetakan dan benda berharga;
c. pengelolaan dan pelayanan kearsipan;
d. pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
e. koordinasi terhadap kegiatan lain yang
berkaitan dengan urusan umum yang dilaksanakan oleh
bidang-bidang dan seksi-seksi di lingkungan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
f. pengelolaan urusan kepegawaian,
menyangkut Daftar Nominatif, Daftar Urut Kepangkatan
(DUK), kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;
g. melaksanakan evaluasi kegiatan dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. pengelolaan dan pelayanan
administrasi keuangan;
b. melaksanakan pembuatan daftargaji pegawai;
c. melaksanakan pembayaran
gaji/tunjangan pegawai;
d. melakukan koordinasi dalam hal
penerimaan maupun pengeluaran keuangan;
e. melakukan kegiatan pengelolaan
keuangan mengenai intensifikasi penerimaan, efisiensi
dan efektifitas pengeluaran dan pertanggungjawaban
keuangan;
f. melaksanakan tugas yang
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
10/28
10
berkaitan dengan keuangan;
g. melaksanakan evaluasi kegiatan
dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
Sekretaris.
(3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
a. menyusun perencanaan teknis program dan kegiatan;
b. menganalisis pembiayaan program dan kegiatan;
c. melakukan koordinasi penyusunan perencanaan
program dan kegiatan;
d. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data
statistik serta penyajian bahan perumusan program dan
rencana kegiatan;
e. mengidentifikasi masalah yang timbul;
f. pengembangan jaringan dan sistem informasi
pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
g. melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
(4) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Sub Bagian
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
Bagian Ketiga
Bidang Pajak
Pasal 8
(1) Bidang Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pendataan dan pendaftaran, penetapan dan penagihan dan
pembinaan dan pengawasan serta melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bidang Pajak menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan pengumpulan,
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
11/28
11
pengolahan dan pencatatan data obyek pajak dan subyek
pajak;
b. penyelenggaraan
penyusunan/penghitungan target pendapatan yang
bersumber dari pajak daerah;
c. penyelenggaraan pendaftaran wajib
pajak daerah;
d. penyelenggaraan pencatatan,
penghitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah;
e. melakukan pengkajian dan
pengembangan sumber PAD dari sektor pajak daerah;
f. memberikan pelayanan terhadap
keberatan dan permohonan banding sesuai batas
kewenangan;
g. melakukan pembinaan teknis
operasional, koordinasi serta pengendalian kegiatan
pemungutan pajak;
h. melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.
(3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Pajak
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(4) Bidang Pajak membawahkan 3 (tiga) seksi yaitu :
a. Seksi Pendataan danPendaftaran;
b. Seksi Penetapan dan Penagihan;
c. Seksi Pembinaan dan
Pengawasan.
Pasal 9
(1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas :
a. melakukan
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
12/28
12
pendataan, pencatatan, pengolahan dan
pendokumentasian data obyek pajak daerah;
b. melakukan
pendaftaran wajib pajak daerah;
c. melakukan
pengumpulan data, menganalisa data dan melakukan
kajian untuk pengembangan sumber Pendapatan Asli
Daerah khususnya sektor pajak daerah;
d. menyusun
Daftar Induk wajib Pajak Daerah serta penetapan Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
e. menerbitkan
dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat
perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan;
f. menyediakan
data/informasi perpajakan dalam menunjang
pengambilan keputusan;
g. menghimpun
data dan informasi perpajakan daerah guna memastikan
bahwa seluruh komponen Sistem Informasi Manajemen
Pendapatan Daerah (SIMAPADA) berbasis komputer
berjalan dengan baik;
h. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2) Seksi Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas :
a. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan
dokumen yang berhubungan dengan penagihan;
b. melakukan penagihan pajak daerah termasuk yang
telah melewati batas waktu jatuh tempo pembayaran;
c. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan;
d. membuat nota perhitungan pajak daerah berdasarkan
hasil nota pemeriksaan dan atau laporan perhitungan
pajak daerah terhutang lainnya;
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
13/28
13
e. menerima permohonan penyelenggaraan reklame,
meneliti kelengkapan permohonan dan menerbitkan izin
penyelenggaran reklame sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
f. membuat dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah;
g. menerima karcis/bill/tanda masuk yang diperforasi;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
(3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana pemeriksaan baik verifikasi dan
lengkap;
b. menyiapkan dan mengatur serta menertibkan surat
perintah tugas pemeriksaan;
c. melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib
pajak dan obyek pajak sesuai prosedur dan metode
pemeriksaan yang baik;
d. menyiapkan kelengkapan dokumen sebagai bahan
pemeriksaan penyidikan, penertiban dan atau
penyegelan terhadap pelanggaran peraturan perundang-
undangan pajak daerah;
e. melakukan penertiban dan penyidikan terhadap
subyek dan obyek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di
bidang pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian
pengusutan dan atau penyidikan terhadap subyek dan
obyek pajak;
g. melakukan monitoring pembayaran
piutang/tunggakan pajak daerah;
h. menerbitkan surat persetujuan untuk mengangsur
tunggakan pajak, surat pemberitahuan I dan II, surat
teguran, surat usulan untuk disita dan surat usulan
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
14/28
14
untuk dilelang;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.
(4) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing seksi dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi.
Bagian Keempat
Bidang Pendapatan Lain-lain
Pasal 10
(1) Bidang Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan di bidang dana perimbangan,
penerimaan retribusi dan penyiapan laporan penerimaan
bagi hasil Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bidang Pendapatan Lain-lain menyelenggarakan
fungsi :
a. koordinasi dengan instansi terkait untuk
menyusun perencanaan dan pengembangan obyek dan
subyek penerimaan pendapatan lain;
b. penatausahaan dan pelaporan penerimaan
pendapatan lain;
c. koordinasi pemungutan dan penerimaan
pendapatan lain;
d. pembinaan dan pemantauan retribusi
kontribusi bagian laba BUMD dan badan usaha daerah
lainnya;
e. pengelolaan dan pengendalian benda-benda
berharga yang merupakan penerimaan pendapatan lain;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
15/28
15
Kepala Dinas.
(3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang
Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(4) Bidang Pendapatan Lain-lain membawahkan 3 (tiga) seksi
yaitu :
a. Seksi Dana Perimbangan;
b. Seksi Penerimaan Lain-lain;
c. Seksi Pengendalian dan Pelaporan.
Pasal 11
(1) Seksi Dana Perimbangan mempunyai tugas :
a. melaksanak
an pengolahan data penerimaan dana perimbangan;
b. penyusuna
n data penerimaan yang berasal dari perusahaan daerah
sesuai peraturan daerah yang bersangkutan, kartu
monitoring dan surat permintaan pembayaran/transfer;
c. pendataan
dan pencatatan calon penyumbang pihak ketiga kepada
daerah dengan formulir surat permintaan kesediaan
memberi sumbangan, surat pernyataan menyumbang dan
daftar pihak ketiga pemberi sumbangan;d. menyiapka
n keputusan penetapan serta penyetoran oleh Kepala
Daerah tentang penerimaan sumbangan oleh pihak ketiga
melalui formulir bukti pembayaran Bank dan Bantuan
sejenis;
e. pembuatan
realisasi setiap bulan tentang semua penerimaan
sumbangan pihak ketiga;
f. melaksanak
an tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
16/28
16
(2) Seksi Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas :
a.menyusun rencana kegiatan pendataan khususnya Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) yang berada di wilayah kerja
dari Kecamatan sampai desa;
b.penyusunan rencana kegiatan pencanangan dan
penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta penerimaan
kembali SPOP dari wajib pajak;
c.menyusun semua penerimaan yang bersumber dari hasil
pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi
khusus berdasarkan potensi dan prioritas kebutuhan
daerah;
d.membantu dan melakukan pekerjaan obyek dan subyek
PBB serta pendistribusian administrasi PBB lainnya yang
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
e.menerima SPPT PBB beserta DHKP-nya kemudian
mendistribusikan kepada wajib pajak dan kepala unit
lainnya yang terkait;
f.pembukuan semua penerimaan dan penyetoran bagi hasil
pajak dan bukan pajak melalui kartu kendali dan daftar
realisasi penerimaan;
g.mempelajari peraturan perundang-undangan tentang bagi
hasil pajak dan bukan pajak;h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang
(3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana
kegiatan pengendalian dan pelaporan penerimaan bagi
hasil provinsi, bagi hasil pusat maupun penerimaan
lainnya;
b. penyusunan
pembukuan tentang semua penerimaan bagi hasil
provinsi, bagi hasil pemerintah pusat maupun penerimaan
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
17/28
17
lainnya;
c. menghimpun data
dan melakukan verifikasi penerimaan bagi hasil
pendapatan;
d. melakukan
verifikasi penerimaan retribusi, kontribusi bagian laba
BUMD dan penerimaan pendapatan lainnya;
e. membuat laporan
realisasi setiap bulan tentang susunan penerimaan
pendapatan lain;
f. melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
(4) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Seksi dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi.
Bagian Kelima
Bidang Anggaran
Pasal 12
(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan di bidang perencanaan anggaran, pengendalian dan
otorisasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :
a.pengkoordinasian pengumpulan data, informasi,
permasalahan, peraturan perundang-undangan dan
kebijakan teknis di bidang anggaran;
b.pengkoordinasian pengelolaan data, penyajian informasi,
penelaahan dan pemecahan masalah di bidang anggaran;
c.pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan pengendalian
program/kegiatan SKPD di bidang anggaran;
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
18/28
18
d.pengkoordinasian penyusunan rancangan APBD dan
rancangan Perubahan APBD, mengendalikan pelaksanaan
anggaran dan menyiapkan Surat keputusan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) dan Surat
Penyediaan Dana serta menyiapkan anggaran kas;
e.pengkoordinasian masing-masing unsur organisasi di
lingkungan bidang anggaran dalam rangka penyusunan
dan penyajian laporan kerja bidang anggaran.
(3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Anggaran
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(4) Bidang Anggaran membawahkan 2 (dua) seksi yaitu :
a.Seksi Perencanaan Anggaran;
b.Seksi Pengendalian Anggaran.
Pasal 13
(1) Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas :
a.menghimpun dan merumuskan peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan
anggaran;
b.menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
rancangan APBD dan perubahan APBD;
c. menyiapkan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan APBD;
d.menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
e. menyiapkan nota pengantar keuangan;
f. menghimpun, mengolah data dan informasi mengenai
pendapatan dan belanja;
g.menginventarisasi masalah yang berhubungan dengan
rencana anggaran pendapatan dan belanja;
h.mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan
kas budget pendapatan dan belanja;
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
19/28
19
terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang
(2) Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas :
a.menghimpun dan merumuskan peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan
anggaran penerimaan;
b.melakukan pengendalian pengeluaran beban APBD dan
perubahan APBD;
c.menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
d.menyiapkan anggaran kas;
e.menyiapkan kartu-kartu kendali pelaksanaan anggaran;
f.menyusun rencana/program kerja anggaran penerimaan;
g.penyusunan anggaran pendapatan dalam Rancangan
APBD;
h.penyusunan konsep Nota Keuangan RAPBD di bidang
pendapatan;
i.penyusunan pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan;
j.penyusunan Kas Budget Pendapatan;
k.pengelolaan pinjaman daerah;
l.pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran
penerimaan;m.koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait;
n.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
(3) Dalam melaksanakan tugas masing-masing seksi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Bagian Keenam
Bidang Akuntansi
Pasal 14
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
20/28
20
(1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan di bidang verifikasi dan pembukuan,
perbendaharaan, akuntansi dan fasilitasi penyusunan
laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan realisasi
APBD semester dan tahunan;
b. pelaksanaan tata usaha, pembukuan dan
penyusunan perhitungan APBD, serta melakukan
pemeriksaan dan penelitian terhadap penerimaan dan
pengeluaran anggaran;
c. pelaksanaan penelitian buku kas penerimaan dan
pengeluaran;
d. pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D);
e. pelaksanaan pembinaan bagi bendaharawan dan
penyelesaian tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan
ganti rugi (TGR);
f. pelaksanaan pembukuan SP2D pe kode rekening
dan pengesahan SPJ pada Buku Besar Pengeluaran;
g. pelaksanaan pembukuan duplikat Belanja TidakLangsung dan Belanja Langsung serta pembiayaan;
h. pengkoordinasian masing-masing unsur organisasi
di lingkungan bidang akuntansi dalam rangka
penyusunan dan penyajian laporan kerja bidang
akuntansi.
(3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Akuntansi
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(4) Bidang Akuntansi membawahkan 3 (tiga) seksi yaitu :
a. Seksi Verifikasi dan Pembukuan;
b. Seksi Analisis Data Keuangan dan Sistem
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
21/28
21
Akuntansi;
c. Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.
Pasal 15
(1) Seksi Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas :
a.meneliti bukti penerimaan dan pengeluaran SKPD;
b.menguji kebenaran penagihan;
c.melaksanakan penyiapan bahan penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D);
d.pembinaan keuangan/kebendaharawan terhadap
pengelolaan anggaran belanja pegawai dan penyelesaian
masalah kebendaharawan dan ganti rugi dalam
pelaksanaan anggaran belanja pegawai;
e.melaksanakan pengawasan belanja melalui kartu
pengawasan belanja serta menguji kebenaran penagihan;
f.melakukan pembinaan keuangan/kebendaharawan
terhadap pengelolaan anggaran belanja pegawai dan non
pegawai serta penyelesaian masalah
perbendaharaan/ganti rugi dalam pelaksanaan anggaran
belanja;
g.pembinaan tugas-tugas bendahara dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penerbitan surat keputusan
bendahara;
h.mengevaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan APBD;
i.mencatat hasil pengesahan SPJ SKPD;
j.menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
laporan realisasi anggaran;
k.melakukan tata pembukuan;
l.melakukan rekonsiliasi penerimaan;
m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
22/28
22
Bidang.
(2) Seksi Analisis Data Keuangan dan Sistem Akuntansi
mempunyai tugas :
a.menghimpun dan merumuskan peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis analisis data
keuangan dan sistem akuntansi;
b.penyusunan rencana/program kegiatan seksi analisis data
keuangan dan sistem akuntansi;
c.pengolahan dan analisa data realisasi pelaksanaan
anggaran;
d.penyusunan perhitungan APBD;
e.penyusunan nota perhitungan APBD;
f.penyusunan laporan aliran kas;
g.penyusunan Neraca Keuangan Daerah;
h.penyusunan laporan informasi keuangan daerah;
i.penyusunan laporan keuangan secara periodik sesuai
ketentuan yang berlaku;
j.penyusunan laporan keuangan akhir tahun anggaran;
k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
(3) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
a.menghimpun dan merumuskan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan
laporan keuangan;
b.penyusunan rencana/program kegiatan seksi fasilitasi
penyusunan laporan keuangan;
c.memberikan bimbingan teknis kepada seluruh SKPD yang
berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan;
d.melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan baru yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
e.melakukan koordinasi dengan seksi-seksi dan unit
kerja/instansi terkait;
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
23/28
23
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
(4) Dalam melaksanakan tugas masing-masing seksi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Bagian Ketujuh
Bidang Aset dan Investasi Daerah
Pasal 16
(1)Bidang Aset dan Investasi Daerah mempunyai tugasmelaksanakan kegiatan di bidang pembukuan dan pendataan
aset, inventarisasi dan penghapusan, pengelolaan aset daerah
dan investasi daerah serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bidang Aset dan Investasi Daerah menyelenggarakan
fungsi :
a.menghimpun dan merumuskan peraturan perundang-
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
pengelolaan tanah dan bangunan, sarana sosial, sarana
olahraga dan barang bergerak;
b.penyusunan perencanaan/program dan kegiatan bidang
aset dan investasi daerah;
c.pengelolaan tanah meliputi tanah aset desa dan
kelurahan yang menjadi kekayaan pemerintah daerah
lainnya yang tidak ditangani SKPD lainnya;
d.pengelolaan bangunan meliputi rumah dinas yang bukan
rumah jabatan, gedung dan bangunan lain, yang tidak
dikelola oleh SKPD lainnya;
e.pengelolaan sarana sosial olahraga milik pemerintah
meliputi Gedung Olahraga, Lapangan Tenis, Bulu Tangkis,
Bola Kaki dan sarana sosial dan sarana olahraga lainnya
yang tidak dikelola oleh SKPD lainnya;
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
24/28
24
f.pengelolaan barang bergerak milik Pemerintah Daerah
meliputi alat besar/berat dan barang bergerak lainnya
yang tidak dikelola oleh SKPD lainnya;
g.pengelolaan pendapatan dari hasil pengelolaan tanah dan
bangunan, sarana sosial, sarana olahraga dan barang
bergerak;
h.penyusunan laporan atas aset dan investasi daerah;
i.penyusunan rencana kebutuhan benda berharga;
j.perporasi benda berharga;
k.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset
dan investasi daerah;
l.koordinasi dengan unit kerja instansi terkait;
m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
(3)Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Aset dan
Investasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(4)Bidang Aset dan Investasi Daerah membawahkan 3 (tiga)
seksi yaitu :
a. Seksi Pendataan dan Pembukuan Aset;
b. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan Aset;
c. Seksi Investasi Daerah.
Pasal 17
(1)Seksi Pendataan dan Pembukuan Aset mempunyai tugas :
a.menghimpun dan merumuskan peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis inventarisasi dan
penghapusan;
b.penyusunan perencanaan/program kerja di seksi
inventarisasi dan penghapusan;
c.mengumpulkan dan menginventarisasi pedoman, petunjuk
dan tata cara penyimpanan barang;
d.mengumpulkan dan menginventarisasi pedoman, petunjuk
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
25/28
25
dan tata cara penghapusan barang;
e.koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan
inventarisasi an penghapusan barang daerah yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah;
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang
(2)Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan Aset mempunyai
tugas :
a.menghimpun dan merumuskan peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan aset
daerah;
b.penyusunan rencana/program kerja di seksi pengelolaan
aset daerah;
c.pengelolaan tanah meliputi tanah aset desa dan
kelurahan, kekayaan pemerintah daerah yang tidak
ditangani SKPD lainnya;
d.pengelolaan bangunan meliputi rumah dinas yang bukan
rumah jabatan, gedung dan bangunan lain yang tidak
ditangani SKPD lainnya;
e.pengelolaan sarana sosial, sarana olahraga milik
pemerintah daerah meliputi Gedung olahraga, lapangan
tenis, bulu tangkis, bola kaki dan sarana olahraga yang
tidak ditangani SKPD lainnya;f.pengelolaan barang bergerak milik pemerintah daerah
meliputi alat berat/alat besar dan barang bergerak lainnya
yang tidak ditangani SKPD lainnya;
g.pengelolaan pendapatan dari hasil pengelolaan tanah dan
bangunan serta sarana sosial, sarana olahraga dan barang
bergerak;
h.penyusunan rencana kebutuhan benda berharga;
i.pengelolaan administrasi benda berharga;
j.perporasi benda berharga;
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
26/28
26
k.koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait;
l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang
(3)Seksi Investasi Daerah mempunyai tugas :
a. menghimpun dan merumuskan peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis investasi daerah
b. penyusunan rencana/program kerja pada seksi
investasi daerah;
c. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang
berhubungan dengan bidang investasi dan penyertaan
modal daerah;
d. pemantauan dan evaluasi terhadap investasi daerah;
e. koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang
(4)Dalam melaksanakan tugas masing-masing seksi dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi.
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 18
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan
keahliannya;
(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala daerah dan
bertanggung jawab kepada kepala dinas;
(4) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2)
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
27/28
27
ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 19
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 23 Desember 2008
Plt. BUPATI MINAHASA UTARA,
SOMPIE S.F. SINGAL
Diundangkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA
-
8/20/2019 Perbup Minut tentang Tupoksi Dipenda
28/28
28
Dra. DIENTJE TOMBOKAN, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 560 006 998
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 65