Perbuatan hukum Administrasi Negara

Perbuatan2 hukum administrasi negara meliputi 4 (empat) macam, yaitu:

penetapan rencana norma jabaran legislasi-semu

Perbuatan2 hukum tersebut dituangkan ke dalam bentuk keputusan, yang menciptakan hubungan2 hukum (rechtsbetrekkingen) administrasi negara, yaitu hubungan hukum antara penguasa dan warga masyarakat di luar hukum perdata.

Masyarakat, tanpa membedakan macam perbuatan2 hukumnya, menyebut semua keputusan itu sebagai keputusan pemerintah.

Penetapan merupakan keputusan dari pemerintah sebagai Administrator, dan disebut dengan Keputusan Administrasi (administratieve beschikking).

Keputusan ini merupakan keputusan penyelenggaraan atau realisasi (materiele daad).

Sedangkan rencana, norma jabaran, dan legislasi-semu merupakan keputusan dari pemerintah sebagai Pemerintah, dan disebut dengan Keputusan Pemerintah (regeringsbesluit) atau Keputusan ini

merupakan keputusan pelaksanaan atau eksekutif (politieke daad. Kewewenangan untuk membentuk kedua macam keputusan tersebut dimiliki oleh pemerintah sebagai Penguasa Negara (overheid; public authority).

Dengan demikian, pemerintah dapat berperan sebagai Pemerintah (penguasa eksekutif) ataupun Administrator (penguasa administratif).

Perbuatan hukum bersegi satu

Perbuatan hukum ada 2 macam yakni perbuatan hukum yang bersegi

satu (eenzijdig) dan perbuatan hukum yang bersegi dua (tweezijdig).

Suatu perbuatan hukum bersegi satu adalah setiap perbuatan yang

berakibat hukum (rechtsgevolg) dan akibat hukum ditimbulkan oleh

kehendak satu subyek hukum, yaitu satu pihak saja (yang

melakukan perbuatan itu). Misalnya, perbuatan hukum yang disebut

dalam pasal 132 KUHPerdata (hak seorang istri untuk melepaskan

haknya atas barang yang merupakan kepunyaan suami istri

setelah mereka kawin, benda perkawinan), perbuatan hukum yang disebut dalam pasal 875 KUHPerdata (perbuatan mengadakan

testamen adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi satu), perbuatan

hukum yang mendirikan yayasan (stichtingshandhandeling). Suatu

perbuatan hukum yang bersegi dua adalah setiap perbuatan yang

akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subyek hukum,

dua pihak atau lebih.

Perbuatan hukum bersegi dua

Setiap perbuatan hukum yang bersegi dua merupakan perjanjian

(overeenkomst) seperti yang tercantum dalam pasal 1313 KUHPerdata :

“Perjanjian itu suatu perbuatan yang menyebabkan satu orang (subyek

hukum) atau lebih mengikat dirinya pada seorang (subyek hukum) lain

atau lebih”.

 

FREIES ERMESSEN

Sebagian kalangan oleh sarjana hukum administrasi Negara berargumen

bahwa freies ermessen itu harus dibingkai dalam hukum yang tertulis.

Hemat penulis kita tidak perlu memaksakan sifat freies ermessen yang

demikian oleh karena memang freies ermessen itu bersumber dari

hukum yang tidak tertulis. Sifat hukumnya yang bebas, tidak terikat

seperti hukum yang tertulis (peraturan perundang-undngan).

Sebenarnya freies ermessen terinspirasi dari asas diskresi yang berarti

kebebasan seorang pejabat untuk bertindak berdasarkan pikirannya demi

kepentingan umum. Selalu kita mendapati di jalan umum misalnya

ketika terjadi macet, maka meski lampu merah menyala polisi lalu lintas

membiarkan kendaraan lewat di jalur lampu merah tersebut. Inilah

sebenarnya contoh kecil dari penggunaan asas diskresi oleh polisi lalu

lintas.

Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum

yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi

negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak

mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam hal dalam

praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu diperlukan adanya

kebebasan atau diskresi pada pejabat publik dalam melaksanakan tugas,

fungsi dan kewajiban yang dibebankan kepadanya

Freies ermessen sendiri berasal dari bahasa Jerman. Secara eteimologi

berasal dari dua kata freies dan ermessen. Pengertian Freies Ermessen

berasal dari kata frei dan freie yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat,

lepas dan orang bebas. Ermessen yang berarti mempertimbangkan,

menilai, menduga, penilaian, pertimbangan dan keputusan. Sedang

secara etimologis, Freies Ermessen artinya orang yang bebas

mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas

mengambil keputusan (Pouvoir Discretionare: Perancis, Discretionary

Power: Inggris)

Oleh Marbun dan Ridwan HR mengemukakan bahwa freies ermessen

merupakan kebebasan yang melekat bagi pemerintah atau administrasi

Negara. Sebenarnya jika ditilik lebih jauh pengguanan asas freies

ermessen oleh pejabat publik bertentangan dengan asas legalitas, namun

hal itu tidak berarti tidak bisa kita mengatakan bahwa pejabat kemudian

dilarang bertindak padahal itu atas nama demi kepentingan umum.

Meski  salah satu dari tujuan Negara adalah Negara hukum, tetapi arah

atau sasaran utamanya adalah Negara kesejahteraan (welfare state). Oleh

karena itu pejabat eksekutif yang lebih banyak bersentuhan dnegan

pelaksanaan undang-undang tidak dapat dibatasi untuk tidak bertindak,

ketika terjadi kekosongan hukum (wetvacuum) dan adanya peraturan

pelaksanaan undang-undang yang perlu ditafsirkan (interpertate).

Namun tetap kembali bahwa meski itu adalah tindakan diskresi pejabat

tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral

SF Marbun mengemukakan bahwa dengan diberikannya kebebasan

bertindak (freies ermessen) kepada administrasi negara dalam

melaksanakan tugasnya mewujudkan welfare state atau social rechtstaat

di Belanda sempat menimbulkan kekhawatiran bahwa akibat dari freies

ermessen akan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Oleh

karena itu untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi warga

masyarakat, tahun 1950 Panitia de Monchy di Netherland membuat

laporan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik Atau Algemene

Beginselen Van Behoorlijk Bestuur. Pada mulanya timbul keberatan dari

pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai pemerintah di Netherland karena

ada kekhawatiran bahwa Hakim atau Pengadilan Administrasi kelak

akan mempergunakan istilah itu untuk memberikan penilaian terhadap

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil pemerintah, namun

keberatan demikian sekarang ini telah lenyap ditelan masa karena telah

hilang relevansinya.

Kemudian, kita juga tidak dapat menghilangkan penggunaan freies

ermessen dalam hukum administrasi Negara, karena hal itu juga sudah

dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang Peradilan TUN (UU No.

5 Tahun  1986 jo UU No. 9 Tahun 2004), bahwa individu atau badan

hukum perdata jika dirugikan dengan keluarnya KTUN, salah satu

alasan dapat mengajukan gugatan ke PTUN adalah karena keputusan itu

bertentang dengan Asas-Asas Uum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB),

jadi selain keputusan pejabat TUN dapat diuji karena bertentang dnegan

peraturan perudang-undangan yang berlaku juga dapat diuji melalui AAUPB.

Bahkan dalam perkembangan di bidang hukum administrasi Negara

freies ermessen dapat kemudian berwujud dalam hukum yang tertulis,

yang biasa disebut dengan peraturan kebijakan (beleidsregel).

Terkait dengan AAUPB, sebagai anak kandung dari freies ermessen,

oleh Wiarda membagi AAUPB itu dalam lima bagian:

1. Perlakukan yang adil (fair play), menurut asas ini pemerintah 2. diharapkan untuk terbuka dan jujur. Pemerintah harus memberikan 3. kesempatan kepada warga Negara untuk mengemukakan

pandangan dan pembelaan mereka.4. Ketelitian, asas ini menuntut ketelitan dan perhatian tentang

pertimbangan yang layak terhadap berabagai kepentingan.5. Kemurnian tujuan, tindakan pemerintah harus ditujukan kepada

tujuan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang pada saat wewenang tersebut.

6. Keseimbangan artinya semua kepentingan yang terlibat dalam suatu keputusan harus dipertimbangkan dengan seimbang termasuk dalam pengertian ini adalah kesewenang-wenangan, yaitu tidak dipertimbangkannya berbagai kepentingan atau kurang teliti terhadap perkara yang sama. Penyelesaiannnya berbeda, berarti terjadi ketidakseimbangan dalm mengambil keputusan.

7. Kepastian hukum, asas ini mengharapkan administrasi Negara berpedoman pada peraturan yang dibuatnya, toleransi terhadap penyimpangan dilakukan berdasarkan keadilan khusus.

Dengan demikian segala keputusan TUN tidak hanya lagi dapat diuji

melalu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jikalau misalnya

terjadi penyalahgunaan kewenangan (abuse of the power/ detornment of

the pouvoir), terjadi pencaplokan kekuasaan (succession of the power)

atau terjadi kesewenang-wenangan oleh pejabat tersebut ketika

mengeluarkan keputusan (willekeur). Artinya saat ini, semakin luas alat

atau instrument yang dapat digunakan sebagai alasan mengajukan

gugatan ke peradilan administrasi (PTUN) dengan hadirnya AAUPB

sebagai penerapan lebih lanjut dari asas freies ermessen.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber : negara hukum.com

Sony Maulana S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia

mahardika.blogspot.com

ANALISIS