PERBANDINGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHANDI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

Bab I1.1 Latar BelakangSistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem presidensial kabinet. Dengan sistem pemerintahan tersebut, baik para penyelenggara negara maupun rakyat dan bangsa Indonesia telah merasa sesuai. Sejalan dengan perkembangan dan dinamika politik masyarakat, penyelenggaraan negara dengan sistem presidensial kabinet telah mengalami perubahan dan penyempurnaan hingga sekarang ini.

1.2 Rumusan Masalah:Setiap Negara tentu memiliki badan - badan Negara dalam system ketatanegaraanya, yang meliputi badan legislative, eksekutif, dan yudikatif yang berbeda antara nengara yang satu dengan Negara yang lain. Namun, ketiga badan tersebut tetap ada di setiap penyelenggaraan Negara. Berikut ini adalah ketiga badan tersebut.1. Badan legislatifBadan legislatif merupakan badan pembuat Undang Undang, yang dianggap mewakili rakyat. Oleh karena itu, disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Badan legislatif terbagi dalam 2 kategori berikut.1. Unikameral. Yaitu badan legislatif tang terdiri dari satu majelis2. Bikameral, yaitu badan legislatif yang terdiri dari dua majelisDi Negara yang berbentuk federal, biasanya mengikuti sistem bikameral ( dua majelis ). Alasannya, salah satu majelis digunakan untuk mewakili kepentingan Negara bagian. Di Negara kesatuan, ada pula yang mengikuti sistem bikameral. Namun, hanya untuk mengimbangi dan membatasi kekuasaan dari majelis yang lain. Dalam sistem bikameral terdapat dua majelis yang disebut Majelis Rendah dan Majelis Tinggia. Majelis RedahMajelis Rendah merupakan majelis/badan yang mewakili rakyat. Anggota Majelis Rendah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.Contoh : Amerika Serikat dikenal dengan House of refresentative Inggris di kenal dengan house of commonsb. Majelis TinggiAnggota Majelis Tinggi ditentukan dengan cara ditunjuk, turun temurun, dan dipilih.Contoh: Amerika Serikat dikenal dengan Senate Inggris dikenal dengan House of Lords. Fungsi dari Badan Legislatif adalah sebagai berikut. Membuat Undang Undang dan menentukan kebijkasanaan Mengontrol atau mengawasi badan eksekutif agar setiap tindakannya sesuai dengan UU atau kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Badan EksekutifDi Negara yang menganut paham demokrasi, badan eksekutif ini terdiri dari seorang raja atau presiden dan menteri menteri. Tentunya Anda sudah mempelajari sejak duduk di bangku SD bahwa badan eksekutif dengan sistem presidensial terdiri dari seorang presiden dan para menteri. Para menteri ini bertanggung jawab kepada presiden. Dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Jadi, para menteri dan perdana menteri disebut sebagai bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab sedangkan raja merupaka badan eksekutif yang tidakl dapat diganggu gugat.Tugas dari badan eksekutif ini adalah melaksanakan kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislative dan menyelenggarakan undang undang yang dibuat badna legislatif. Namun, saat ini badan eksekutif memiliki peran dan kewenangan yang luas. Salah satu faktornya adalah badan eksekutif sebagai penyelenggara kesejahteraan yang meliputi berbagai aspek kehidupan.

3. Badan YudikatifDalam Trias Politica, baik dalam arti pembagian maupun pemisahan kekuasaan, badan legislatif ini harus bebas dari campur tangan kekuasaan dari badan legislatif maupun badan eksekutif. Tujuannya agar badan yudikatif dapat melaksanakan tugas untuk menegakkan hokum dan keadilan serta menjamin hak hak warga Negara. Dengan kewenangannya, bukan berarti bahwa hakim sebagai anggota dari badan yudikatif bertindak dengan caranya sendiri. Kewenangan tersebut untuk menafsirkan hukum serta prinsip fundamental.Berikut ini akan dilihat bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan di negara Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain baik yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer.

1. Perbandingan sistem pemerintahan di Indonesia dengan di Amerika Serikat

a. Bentuk NegaraIndonesia:kesatuan dengan otonomi luas memiliki 33 provinsiAmerika Serikat: Federal dengan 51 negara bagian b. Bentuk PemerintahanIndonesia:RepublikAmerika Serikat:Republikc. Sistem PemerintahanIndonesia:PresidensialAmerika Serikat:Presidensiald. Legislatif Indonesia :Bikameral, yaitu DPR dan DPD yang menjadi anggota dari MPR.Amerika Serikat:Bikameral, yaitu Kongres yang terdiri dari senat dan Houseof Representativese. EsksekutifIndonesia :Presiden sebagai Kepala Negara Pemerintahan serta para MenteriAmerika Serikat:Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala PemerintahanSerta para Menterif. YudikatifIndonesia:Mahkamah Agung dan Badan Peradialan di bawahnya Yaitu Pengadilan Tinggin dan Pengadilan Negeri,Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.Amerika Serikat:Supreme Court ( MA ), United States Courts of Appeal, United States District Courts, Stated and Country Courts.

2. Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia dengan di Inggris

a. Bentuk NegaraIndonesia:Kesatuan dengan otonomi luas memiliki 33 provinsiInggirs:Kesatuanb. Bentuk PemeritahanIndonesia:RepublikInggirs:Monarki Konstitusionalc. Sistem PemerintahanIndonesia:PresidensialInggris:Parlementerd. LegislatifIndonesia:Bikameral, yaitu DPR dan DPD yang menjadi anggota dari MPR Inggris:Bikameral yaitu Parlemen yang terdiri dari House of Commons ( Majelis Rendah ) dan House of Lords ( Majelis Tinggi )e. EksekutifIndonesia:Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta dibantu para Menteri Inggris:Perdana Menteri dan Perdana Menteri ( Kabinet ) sebagai Kepala Pemerintahanf. YudikatifIndonesia:Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial Inggris:Supreme of Court of judicative ( MA )

Bab II

2.1 SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

A. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 sebelum Diamandemen.Sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Yaitu : Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) Sistem Konstitusional. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.Berdasarkan tujuh kunci pokok tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto.Ciri dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.

Pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan presiden berdasar UUD 1945 adalah sebagai berikut : Pemegang kekuasaan legislative. Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Pemegang kekuasaan sebagai kepala Negara. Panglima tertinggi dalam kemiliteran. Berhak mengangkat & melantik para anggota MPR dari utusan daerah atau golongan. Berhak mengangkat para menteri dan pejabat Negara. Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain. Berhak mengangkat duta dan menerima duta dari Negara lain. Berhak memberi gelaran, tanda jasa, dan lain lain tanda kehormatan. Berhak memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi.Dampak negative yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensial ini adalah sebagai berikut : Terjadi pemusatan kekuasaan Negara pada satu lembaga, yaitu presiden. Peran pengawasan & perwakilan DPR semakin lemah. Pejabat pejabat Negara yang diangkat cenderung dimanfaat untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden. Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang orang yang dekat presiden. Menciptakan perilaku KKN. Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap Negara. Rakyat dibuat makin tidak berdaya, dan tunduk pada presiden.Dampak positif yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensial ini adalah sebagai berikut : Presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Presiden mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat Negara dapat dihindari.

Indonesia memasuki era reformasi. Dimana bangsa Indonesia ingin dan bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu perlu disusun pemerintahan berdasarkan konstitusi (konstitusional). Yang bercirikan sebagai berikut : Adanya pembatasan kekuasaan ekskutif. Jaminan atas hak hak asasi manusia dan warga Negara.

B. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 setelah Diamandemen.Pokok pokok sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut : Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah Negara terbagi menjadi beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah Republik. Sistem pemerintahan adalah presidensial. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.Sistem pemerintahan ini pada dasarnya masih menganut sitem presidensial. Hal ini terbukti dengan presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen.Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut : Presiden sewaktu waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR. Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang undang dan hak budget (anggaran).Dengan demikian, ada perubahan perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bicameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaranC. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Tahun 1945 1949Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD 45 antara lain:1. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.2. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP KNIP.

Tahun 1949 1950Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet parlementer murni karena dalam system parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah. Tahun 1950 1959Landasannya adalah UUD 50 pengganti konstitusi RIS 49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri:1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.3. Presiden berhak membubarkan DPR.4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

Tahun 1959 1966 (Demokrasi Terpimpin)Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.

Tahun 1966 1998Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei 98. Tahun 1998 Sekarang (Reformasi)Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa. Sistem Pemerintahan menurut UUD 45 sebelum diamandemen: Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. DPR sebagai pembuat UU. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. BPK pengaudit keuangan. Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 2002) MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kekuasaan Legislatif lebih dominan.

2.2 Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia dengan di RRC

a. Bentuk Negara Indonesia : Kesatuan dengan otonomi luas memiliki 33 ProvinsiRRC : Kesatuan dengan memiliki 23 Provinsib. Bentuk PemerintahanIndonesia : RepublikRRC : Republik dengan sistem komunis berasas sentralismec. Sistem PemerintahanIndonesia : PresidensialRRC : Parlementerd. Legislatif Indonesia : Bikameral yaitu DPR dan DPD yang menjadi anggota dari MPRRRC : Unikameral yaitu Kogres Rakyat Nasional

e. EksekutifIndonesia : Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta dibantu para menteriRRC : Kepala Negara adalah Presiden sedangkan Kepala pemerintahan adalah perdana menteri

f. YudikatifIndonesia : Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yaitu Pengadilan Tinggi, Peradilan Negeri, Mahkamah Konstitusi dan Komisi YudisialRRC : Supreme Peoples Court, Local Peoples Court, Special People Court

Pembahasan : Sistem Pemerintahan Indonesia Pemerintah Indonesia adalah cabang utama pada pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial. Pemerintah Indonesia di kepalai oleh seorang presiden yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Sebelum tahun 2004, sesuai dengan UUD 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memegang kekuasaan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Persiden adalah Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi di dalam ketatanegaraan RI, oleh karena terdiri dari berates-ratus anggota, tidak dapat selalu bersidang setiap hari. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas sehari-hari diserahkan kepada Presiden ebagai mandataris. Presiden di dalam menyelengarakan tugasnya sehari-hari, dibantu oleh menteri-menteri. Sebagai pembantu Presiden, menteri-menteri ini, tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat melainkan keapada Presiden, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sendiri.Sitem ketatanegaraan dimana pemerintah di tangan Presiden dapat dinamakan sistem Presidensil.Ketatanegaraan Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 melahirkan perubahan yang sangat besar dimana UUD 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Indonesia. DPR juga dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang BPK ditambah. MPR berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga join session antara DPR dan DPD (bicameral). DPA dihapus karena dilihat fungsinya tidak lagi strategis.

Amandemen UUD 1945 telah memberikan nilai pergeseran yang sangat berarti dan besar dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Indonesia yang mencoba untuk lebih demokratis. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga, dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kerangka pemikiran tersebut diatas telah memperkuat sistem pemerintahan Presidensiil di Indonesia, dengan mengubah pola hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara.Perubahan dari sistem satu kamar (unicameral) menjadi dua kamar (bicameral) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan sistem pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Karena pada dasarnya, prinsip tersebut menurut Suwoto M. berkaitan dengan ketentuan pola hubungan antar lembaga yang meliputi pada proses pembentukan dan pengawasan kabinet, pertanggungjawaban kebijakan, serta pemberhentian Presiden dalam masa jabatan. Dengan ketentuan tentang impeachment ini maka akan semakin jelas tentang perbedaan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan yang dilakukan oleh parlemen terhadap Presiden.Sistem Pemerintahan Cina Republic Rakyat Cina adalah salah satu Negara yang berhaluan komunis di daratan Benua Asia dan tergolong Negara besar di dunia. Seperti negara lainnya yang menganut paham komunisme, maka Repulblik Rakyat cina adalah salah satu Negara yang berbentuk republic dan berdasarkan demokrasi. RRC dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai ketua dewan pemerintah, dengan kata lain Negara ini menganut system pemerinyahan parlementer. Persamaan sistem pemerintahan Indonesia dengan RRC1. Kepala negara yaitu presiden2. Bentuk pemerintahan yaitu Republik3. Sistem kepartaiannya yaitu multi partai4. Bentuk negara adalah kesatuan

Perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dengan RRCIndonesiaRRC

Sistem pemerintahan yaitu PresidensialSistem pemerintahan yaitu Parlementer

Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Lembaga negara tertinggi adalah Konggres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif (biasanya didominasi oleh Partai Komunis Cina)

Kepala pemerintahan adalah Presiden

Kepala pemerintahan adalah perdana menteri

Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina

Lembaga kehakiman Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

Lembaga kehakiman Cina adalah supreme peoples court, local peoples courts, danspecial peoples courts

Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia :1. Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.2. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.3. Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR.4. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya.5. Masa jabatan badan eksekutif lebih dengan jangka waktu tertentu.6. Penyusunan progam kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia1. Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.2. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.3. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.4. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.5. Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas.6. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Cina1. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.2. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Cina1. Sistem politik Cina tidak didasarkan pada kebebasan sipil, kesetaraan di hadapan hukum dan aturan hukum.2. Cina diperintah oleh sekelompok orang tidak dipilih oleh siapapun. Sistem seperti pemerintahan ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan politik yang buruk (misalnya revolusi budaya) dan keputusan politik yang baik (misalnya kapitalisme dalam komunisme).3. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.4. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai masa jabatannya.

Kesimpulan dari Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia dengan di RRC :Sistem pemerintahan Indonesia lebih baik dibandingkan sistem pemerintahan Cina. Karena dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia lebih maksimal dibandingkan dengan Negara Cina.2.3 Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia dengan di Jepang

a. Bentuk Negara Indonesia : Kesatuan Jepang : Kesatuan b. Bentuk PemerintahanIndonesia : RepublikJepang : Monarkhi Konstutisionalc. Sistem PemerintahanIndonesia : PresidensialJepang : Presidensiald. Legislatif Indonesia : Bikameral yaitu DPR dan DPD yang menjadi anggota dari MPRJepang : Bikameral yaitu diet (parlemen) yang terdiri dari Majelis Rendah (shuugi-in) dan Majelis Tinggi (sangi-in)e. EksekutifIndonesia : Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta dibantu para menteriJepang : Perdana menteri dan para menteri (kabinet) sebagai kepala pemerintahan dan Raja (kaisar) sebagai kepala Negaraf. YudikatifIndonesia : Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yaitu Pengadilan Tinggi, Peradilan Negeri, Mahkamah Konstitusi dan Komisi YudisialJepang : Mahkamah Agung dan mahkamah-mahkamah rendahan

Pembahasan :Sistem Pemerintahan JepangJepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina,Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.Bentuk negara Jepang sendiri adalah sebuah negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Mengenai sistem pemerintahan, Jepang menjalankan sistem pemerintahan parlementer, sama seperti yang dijalankan di Negara Inggris dan Kanada. Sejak tahun 1947 di Jepang mulai berlaku sebuah konstitusi atau Udang-Undang Dasar yang didasarkan pada tiga prinsip, yaitu : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak - hak asasi manusia, dan penolakan perang.

Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan JepangDi dalam konstitusi Jepang menetapkan tentang tiga kemandirian badan pemerintah yang terdiri dari : Badan Legislatif biasa disebut Diet atau parlemen Badan Eksekutif terdiri dari anggota cabinet Badan Yudikatif berfungsi sebagai pengadilan hukumDi Jepang, jabatan kepala negara ada di tangan Kaisar. Walaupun demikian, fungsi Kaisar sebagai kepala negara hanyalah sebagai seremonial belaka. Karena kedudukan Kaisar sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai simbol dan pemersatu rakyat. Sehingga Kaisar Jepang hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengurusi segala urusan yang berhubungan dengan diplomatik. Sedangkan untuk jabatan kepala pemerintahan ada di tangan perdana menteri.Diet sebagai badan tertinggi dari kekuasaan negara juga berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Anggota Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 anggota dan Majelis Tinggi dengan 242 anggota. Para anggota Diet akan memilih Perdana Menteri dari kalangan mereka sendiri. Kemudian Perdana Menteri terpilih akan membentuk kabinet. Kabinet akan bertugas dibawah kepemimpinan Perdana Menteri, tetapi kabinet dalam mejalankan tugasnya akan bertanggung-jawab kepada Diet.Kewenangan Yudikatif ada di tangan Mahkamah Agung serta pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Di Jepang, pengadilan-pengadilan yang mengurusi masalah hukum terdiri dari: Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, dan Pengadilan Sumir (menangani kasus ringan, seperti pelanggaran lalu lintas). Mahkamah Agusng sendiri terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya. Ketua Mahkamah Agung dan semua anggotanya ditunjuk oleh cabinetParlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah dibubarkan. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Warganegara Jepang berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih.Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah. Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Partai oposisi terbesar di Jepang adalah Partai Demokratik Jepang.Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota Parlemen. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki calon perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Menteri-menteri kabinet diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang, dan memberi persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet. Perdana Menteri memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bertahan sebagai Perdana Menteri.Berdasarkan konstitusi Jepang, Parlemen atau kokkai adalah lembaga tertinggi negara dan lembaga yang berhak mengeluarkan kebijakan dan perundangan. Parlemen Jepang mengadopsi sistem parlemen dua kamar (bicameral) yang diterapkan di Inggris. Ada dua badan dalam Kokkai yaitu, Shugiin atau House of Representative (Majelis Rendah) dan Sangi in atau House of Councillors (Majelis Tinggi)[5].Majelis Rendah terdiri dari 480 anggota yang memiliki masa jabatan 4 tahun dan langsung dipilih oleh rakyat. Masa 4 tahun tidaklah mutlak karena dapat dibubarkan oleh PM dengan mosi tidak percaya. Pemilih yang berhak memilih adalah warganegara Jepang yang berusia 20 tahun, dan yang berhak dipilih adalah warganegara berusia 25 tahun, dengan persyaratan memiliki deposito sebesar 300 juta untuk calon tunggal di sebuah distrik atau yang dikenal sebagai shousenkyoku atau single-seat electoral district, dan 600 juta yen untuk calon yang berasal dari daerah pemilihan yang dikenal sebagai hireiku atau proportional representation constituency. Adapun tugas dan wewenang Majelis Rendah adalah : mengajukan usulan kebijakan, berperan dalam pemilihan PM, menetapkan anggaran keuangan, menerima pengunduran diri kabinet (PM dan menteri), dan masalah ratifikasi perjanjian. Dengan suara 2/3, Majelis Rendah dapat memveto keputusan Majelis Tinggi.Dari segi keluasan wewenang, Majelis Rendah memiliki wewenang yang lebih luas daripada Majelis Tinggi. Semisal terdapat rancangan perundangan yang diveto oleh Majelis Tinggi, Majelis Rendah dapat menganulirnya dengan melakukan pemungutan suara dengan hasil kesepakatan minimal 2/3 anggota yang hadir. Tetapi, Majelis Rendah dapat dengan mudah dibubarkan oleh PM, dan sangat sensitif dengan pendapat dan opini rakyat. Sementara Majelis Tinggi tidak dapat dibubarkan.Kabinet atau naikaku di Jepang adalah kabinet yang merupakan koalisi dari partai-partai pemenang pemilu. Dipimpin oleh seorang PM yang dipilih dari partai pemenang pemilu. Pada umumnya menteri adalah sekaligus anggota parlemen. Menteri-menteri diangkat oleh PM berdasarkan persetujuan Parlemen.

Kelebihan Sistem Pemerintahan di Jepang :1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. 2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas. 3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan di Jepang :1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Sistem Pemerintahan Indonesia Ketatanegaraan Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 melahirkan perubahan yang sangat besar dimana UUD 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Indonesia. DPR juga dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang BPK ditambah. MPR berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga join session antara DPR dan DPD (bicameral). DPA dihapus karena dilihat fungsinya tidak lagi strategis.

Amandemen UUD 1945 telah memberikan nilai pergeseran yang sangat berarti dan besar dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Indonesia yang mencoba untuk lebih demokratis. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga, dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kerangka pemikiran tersebut diatas telah memperkuat sistem pemerintahan Presidensiil di Indonesia, dengan mengubah pola hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara.

Perubahan dari sistem satu kamar (unicameral) menjadi dua kamar (bicameral) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan sistem pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Karena pada dasarnya, prinsip tersebut menurut Suwoto M. berkaitan dengan ketentuan pola hubungan antar lembaga yang meliputi pada proses pembentukan dan pengawasan kabinet, pertanggungjawaban kebijakan, serta pemberhentian Presiden dalam masa jabatan. Dengan ketentuan tentang impeachment ini maka akan semakin jelas tentang perbedaan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan yang dilakukan oleh parlemen terhadap Presiden.

Kesimpulan Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia dengan di Jepang:Sistem pemerintahan Republik Indonesia (RI) menurut UUD yang sudah diamandemen adalah sistem pemerintahan Presidensial yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ekonomi, Budaya, Politik memiliki keterkaitan dalam membawa Indonesia menjadi lebih baik.Jepang (sebagai salah satu negara demokrasi) juga mempunyai struktur ketatanegaraan sebagaimana tersebut di muka, yang meliputi supra struktur politik dan infra struktur politik. Hal ini dapat dilihat dalam Konstitusi 1947. Supra struktur politik, meliputi lembaga-lembaga kenegaraan atau Lembaga-lembaga Negara atau alat alat Perlengkap Negara. Dengan demikian, supra struktur politik Negara Jepang menurut Konstitusi 1947, meliputi: Lembaga Legislatif (legislature), yaitu National Diet (Parlemen Nasional), Lembaga Eksekutif (Executive), yaitu Cabinet (Dewan Menteri), yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan Lembaga Judisiil (Judiciary), yaitu Supreme Court (Mahkamah Agung).Antara Indonesia maupun Jepang memiliki persamaan dalam hal budaya, ekonomi, maupun politik. Kedua Negara memiliki bentuk demografi yang sama, sehingga dalam pembangunan ekonomi Indonesia-Jepang sama-sama menekankan terhadap ekonomi kelautan yang dimilikinya. Faktor penjajahan yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia telah membuat sistem-sistem budaya dalam masyarakat memiliki persamaan, sebagai contoh penghormatan terhadap yang lebih tua menjadi nilai moral yang tinggi. Dalam kepemerintahan dan politik kedua Negara sama-sama menerapkan sistem demokrasi, namun dalam pelaksanaan kepemerintahan Indonesia dilaksanakan oleh Presiden sedangkan Jepang Perdana Menteri. Kaisar hanya dijadikan sebagai symbol pemersatu rakyat.

2.4 Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia dengan di Brazil

a. Bentuk Negara Indonesia : Kesatuan Brazil : Federalb. Bentuk PemerintahanIndonesia : RepublikBazil : Republikc. Sistem PemerintahanIndonesia : PresidensialBrazil : Presidensiald. Legislatif Indonesia : Bikameral yaitu DPR dan DPD yang menjadi anggota dari MPRBrazil : Bikameral yaitu National Congress (Congresso nacional)yang terdiri dari Federal Senate (Senat Federal) dan The Chamber of Deputies or Camaro dos Deputadose. EksekutifIndonesia : Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta dibantu para menteriBrazil : Presiden sebagai kepla negara dan kepala pemerintahan serta dibantu para menteri f. YudikatifIndonesia : Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yaitu Pengadilan Tinggi, Peradilan Negeri, Mahkamah Konstitusi dan Komisi YudisialBrazil : Supreme Federal Tribunal, Highjer Tribunal of Justice, dan Region Federal Tribunals

Pembahasan :Sistem Pemerintahan di Brazil Sistem pemerintahan di Brazil, saat ini Brazil menganut sistem pemerintahan Republik. Setelah mendapat kemerdekaan dari Portugis pada 7 September 1822 Brazil telah menganut sistem pemerintahan monarki, sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan sistem pemerintahan kerajaan. Kepala pemerintahan dan kepala negara ada di tangan Presiden. Berbeda dengan Indonesia yang masa jabatan presiden selama 5th dalam satu periode, di Brazil masa jabatan presiden hanya selama 4th dalam satu periode pemerintahan. Parlemen berfungsi sebagai pengontrol kinerja pemerintah serta sebagai perwakilan rakyat Brazil dalam pemerintahan, Brazil memiliki Kongres Nasional atau semacam MPR-DPR di Indonesia. Kongres ini dibedakan menjadi 2 atau yang lebih populer dengan istilah BIKAMERAL atau parlemen dua kamar, yang terdiri dari Senat Federal dengan 81 kursi dan Cmara dos Deputados dengan 513 kursi. Masa jabatan anggota senat federal dan Cmara dos Deputados berbeda-beda. Presiden Brazil mempunyai kekuasaan eksekutif yang sangat besar dan juga berhak untuk menunjuk dan membentuk kabinet yang akan membantu dan mendukung presiden dalam menjalankan pemerintahannya.Brazil adalah sebuah negara terbesar yang terletak di benua Amerika Selatan. Sebagai negara bekas jajahan Portugal, Brazil banyak mengadopsi budaya serta karakter dari negara Portugal, termasuk bahasa resmi nasional Brazil juga menggunakan Bahasa Portugis walaupun negara-negara di sekitar Brazil menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resminya.Nama Brazil sendiri berasal dari nama sebuah kayu lokal yang hanya tumbuh di negara itu, yaitu Kayu Brasil. Sebagai negara yang berpenduduk paling banyak di wilayah Amerika Selatan, Brazil juga terkenal sebagai penghasil kopi terbesar di dunia.Mengenai sistem pemerintahan di Brazil, saat ini Brazil menganut sistem pemerintahan Republik. Sebuah sistem pemerintahan yang sama seperti Sistem pemerintahan di Indonesia. Walaupun sebenarnya setelah mendapat kemerdekaan dari Portugis pada 7 September 1822 Brazil telah menganut sistem pemerintahan monarki, sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan sistem pemerintahan kerajaan.Karena menganut sistem pemerintahan Republik, maka kepala pemerintahan dan kepala negara ada di tangan Presiden. Berbeda dengan Indonesia yang masa jabatan presiden selama 5th dalam satu periode, di Brazil masa jabatan presiden hanya selama 4th dalam satu periode pemerintahan.Mengenai parlemen yang berfungsi sebagai pengontrol kinerja pemerintah serta sebagai perwakilan rakyat Brazil dalam pemerintahan, Brazil memiliki Kongres Nasional atau semacam MPR-DPR di Indonesia. Kongres ini dibedakan menjadi 2 atau yang lebih populer dengan istilah BIKAMERAL atau parlemen dua kamar, yang terdiri dari Senat Federal dengan 81 kursi dan Cmara dos Deputados dengan 513 kursi. Masa jabatan anggota senat federal dan Cmara dos Deputados berbeda-beda. Seperti halnya di Indonesia, Presiden Brazil mempunyai kekuasaan eksekutif yang sangat besar. Selain memegang kekuasaan pemerintahan, Presiden Brazil juga berhak untuk menunjuk dan membentuk kabinet yang akan membantu dan mendukung presiden dalam menjalankan pemerintahannya.Kelebihan Sistem Pemerintahan di Brazil :a. Badan eksekutif lebih stabil kedudu-kannya karena tidak tergantung pada parlemenb. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun dan presiden Indonesia selama 5 tahunc. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannyad. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiriKekurangan Sistem Pemerintahan di Brazil :a. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak b. Sistem pertanggung jawabannya kurang jelasc. Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.Sistem Pemerinthan Indonesia :Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power (Trias Politica) murni yang diajarkan Montequieu, akan tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan (ditribution of power). Dikatakan demikian karena UUD 1945 :1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi atau badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja.3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR , pasal 1 ayat 2, kepada lembaga-lembaga negara lainnya.Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu :1) Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.2) Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).3) Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif

BAB IIISISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

1.Pengertian Sistem Pemerintahan PresidensialSistem pemerintahan presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional adalah sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai Trias Politica oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi kekuasaan ada pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden.Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 2 unsur yaitu:Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Indonesia, dan sebagian besar Negara Amerika Latin.Bentuk MPR sebagai majelis permusyawaratan-perwakilan dipandang lebih sesuai dengan corak hidup kekeluargaan bangsa Indonesia dan lebih menjamin pelaksanaan demokrasi politik dan ekonomi untuk terciptanya keadilan sosial,dan sebagai ciri demokrasi Indonesia. Dalam struktur pemerintahan negara, MPR berkedudukan sebagai supreme power dan penyelenggara negara yang tertinggi. DPR adalah bagian dari MPR yang berfungsi sebagai legislatif. Presiden menjalankan tugas MPR sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi, sebagai mandataris MPR.Sebagai penjelmaan rakyat dan merupakan pemegang supremasi kedaulatan, MPR adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. DPR adalah bagian MPR yang menjalankan kekuasaan legislatif, sedangkan presiden adalah mandataris yang bertugas menjalankan kekuasaan eksekutif. Bersama-sama, DPR dan presiden menyusun undang-undang. DPR dan presiden tidak dapat saling menjatuhkan seperti pada sistem parlementer maupun presidensial.Sistem presidensial dipandang mampu menciptakan pemerintahan negara berasaskan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektifitas yang tinggi. Sehingga para anggota legislatif bisa lebih independent dalam membuat UU karena tidak khawatir dengan jatuh bangunnya pemerintahan. Sistem presidensial mempunyai kelebihan dalam stabilitas pemerintahan, demokrasi yang lebih besar dan pemerintahan yang lebih terbatas. Adapun kekurangannya, kemandekan (deadlock) eksekutif-legislatif, kekakuan temporal, dan pemerintahan yang lebih eksklusif.Secara konstitusional, DPR mempunyai peranan untuk menyusun APBN, mengontrol jalannya pemerintahan, membuat undang-undang dan peranan lain seperti penetapan pejabat dan duta. Presiden tak lagi bertanggung jawab pada DPR karena ia dipilih langsung oleh rakyat.Konstitusi RI jelas telah menetapkan sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan presidensial mengandalkan pada individualitas. Sistem pemerintahan presidensial bertahan pada citizenship yang bisa menghadapi kesewenang-wenangan kekuasaan dan juga kemampuan DPR untuk memerankan diri memformulasikan aturan main dan memastikan janji presiden berjalan.Pemerintahan presidensial memang membutuhkan dukungan riil dari rakyat yang akan menyerahkan mandatnya kepada capres. Namun, rakyat tak bisa menyerahkan begitu saja mandatnya tanpa tahu apa yang akan dilakukan capres.2.Ciri-ciri Sistem Pemerintahan PresidensialBerikut ini merupakan cirri-ciri dari Sistem Pemerintahan Presidensial, antara lain :-Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.-Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.-Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).-Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.-Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.-Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.-Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.Menurut von Mettenheim dan Rockman sebagaimana dikutip Rod hague dan Martin Harrop, sistem Presidensil memiliki beberapa ciri yakni :popular elections of the Presiden who directs the goverenment and makes appointments to it.fixed terms of offices for the Presiden and the assembly, neither or which can bebrought down by the other (to forestall arbitrary use of powers).no overlaping in membership between the executive and the legislature.Dalam keadaan normal, kepala pemerintahan dalam sistem Presidensial tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh badan legislatif (meskipun terdapat kemungkinan untuk memecat seorang Presiden dengan proses pendakwaan luar biasa). Jika pada sistem parlementer memiliki pemerintah/eksekutif kolektif atau kolegial maka pada sistem Presidensial memiliki eksekutif nonkolegial (satu orang), para anggota kabinet Presidensial hanya merupakan penasehat dan bawahan Presiden.Menurut Duchacck perbedaan utama antara sistem Presidensil dan parlementer pada pokoknya menyangkut empat hal, yaitu: terpisah tidaknya kekuasaan seremonial dan politik (fusion of ceremonial and political powers), terpisah tidaknya personalia legislatif dan eksekutif (separation of legislatif and eksekutif personels), tinggi redahnya corak kolektif dalam sistem pertanggungjawbannya (lack of collective responsibility), dan pasti tidaknya jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (fixed term of office).3.Kelebihan dan KekuranganSistem Pemerintahan PresidensialKelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya,masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.Karena presiden tidak bertanggung jawab pada badan legislatif, maka sistempertanggungjawabannya menjadi tidak jelas.Bisa menciptakan sebuah kekuasaan yang mutlak karena kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legislatif.

4.Contoh Negara Yang Menggunakan Sistem Pemerintahan PresidensialContoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial: Indonesia,Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina.Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak akan sama persis dengan sistem pemerintahan presidensial yang berjalan di Amerika Serikat. Bahkan, negara-negara tertentu memakai sistem campuran antara presidensial dan parlementer (mixed parliamentary presidential system). Contohnya, negara Prancis sekarang ini. Negara tersebut memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme cheks and balance. Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu.Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.Perbandingan Sistem Presidensial Yang ada di Indonesia dan FilipinaNegara Indonesia Sistem Pemerintahan Presidensial di Negara IndonesiaNegara indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Pemerintahan republik adalah suatu pemerintahan dimana seluruh atau sebagian rakyat memegang kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Oleh karena itu, kadaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.a.Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelumdiamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistempemerintahan negara tersebut sebagai berikut:Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat);Sistem Konstitusional;Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat;Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesiamenurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hamper semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itui tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.b.Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah DiamandemenSekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi;Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial;Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket;Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden;Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan;Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahanparlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut:Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi presiden meskipun secara tidak langsung;Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR;Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR;Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.1. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan Indonesiamenganut sistem presidensial, dan tidak murni menganut Trias Politica, karena selain kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, masih ada eksaminatif dan inspeksi (BPK).Untuk menentukan wakil-wakil rakyat di legislatif serta kepala pemerintah dan wakilnya di bentuk lembaga independen pemilihan umum, baik di tingkat pusat atau Negara, dan kabupaten atau kota. Kekuasaan eksekutif a. dilaksanakan oleh seorang presidenb. selain kepala Negara,juga kepala pemerintahc. presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melaluipemilu, bukan dari partai pemenangd. presiden berhak memilih kabinet nya.e. menyetujui RUU

Kekuasaan legislatifa. dilaksanakan oleh DPR/DPD, yaitu sebagai berikut;1.) mengawasi jalanya pemerintahan.2.) mengajukan RUU b. DPR dapat menyetujui dan menolak perjanjian internasional c. angota MPR mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakilnya sesuai pengawasan rakyak dan berbagai kelembagaan

Kekuasaan yudikatif a. di laksanakan oleh MA (Mahkamah Agung) b. ketua MA di pilih oleh para hakim agung dan hakim agung di usulkan oleh KY (Komisi Yudisial) c. MA memiliki wewenang kasasi final dalam suatu perkara. d. MA berwenang membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan hakim yang tidak sesuai UUD. e. MK berhak mereview UU

2. Bentuk Pemerintahan

Indonesia menganut bentuk pemerintahan Republik Konstitusional, merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Kekuasaan presiden dibatasi olehUUD atau konstitusi.Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif

3. Bentuk Negara

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan (desentralis) yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

Negara Filiphina

1. Sistem Pemerintahan

Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik. Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan Panglima Tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dan memilih dan mengepalai kabinet. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensil.

Kekuasaan eksekutifa.Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahanb. Bertugas mengawasi penegakan hukum untuk memelihara perdamaian umum dan ketertiban umum c. Di pilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan enamtahun

Kekuasaan legislatifa. Kongres terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan, di pilihmelalui pemilu.b. Senat menjabat selama enam tahun, dan berjumlah 24orang. c. Dewan Perwakilan, berjumlah kurang dari 250 orang, danmenjabat selama 3 tahun. d. Kongres membuat undang-undang.

Kekuasaan yudikatifa. Dilaksanakan oleh Mahkamah Agungb. Kepala MA dan 14 Hakim Agung di pilih oleh presidenc. Memiliki tugas mengawasi persolan administratif pada peradilan d. Berhak menurunkan dan memberikan sanksi kepada hakim peradilan yang lebih rendah

2. Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahannya yaitu kesatuan, dengan beberapa propinsi atau wilayah.

3. Bentuk Negara

Bentuk pemerintahannya yaitu republik, dan menganut sistem presidensial.

Tabel Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dengan Filipina

Indonesia

Filipina

Bentuk NegaraKesatuan dengan otonomi luas memiliki 33 provinsi

Kesatuan

Bentuk PemerintahanRepublik Republik

Sistem Pemerintahan

Presidensial Presidensial

Legislatif Bikameral, yaitu DPR dan DPD yang menjadi anggota dari MPR

Kongres terdiri atas senat dan dewan perwakilan

Eksekutif Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta para menteriPresiden berfungsi sebagai kepala Negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata

Yudikatif Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung yang memiliki seorang ketua Mahkamah Agung sebagai kepalanya dan 14 hakim agung, semuanya ditunjuk oleh presiden.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, makalah ini mempunyai banyak kekurangan dan jauhnya dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saranyang bersifat membangun sangat lah penulis harapkan terutama dari bapak dosen pembimbing demi kesempurnaan makalah ini dimasa mendatang, semoga makalah ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita.

Pertanyaan Kelompok 6

1. Penanya : Ade Rafiqa OktarianiAbsen : 1Kelompok : 1Pertanyaan : Apa maksud dari badan eksekutif memiliki peran dan kewenangan yang luas?

Penjawab : Trimona AbsariAbsen : 26Kelompok : 6Jawaban : Menurut tafsiran Asas Trias Politicasyang dicetuskan oleh Montesquieu, tugas badan eksekutif hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya badan eksekutif memilikimperan sangat luas. Zaman modern telah menimbulkan paradoks, bahwa lebih banyak UU yang diterima oleh badan Legislatif dan yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif. Karena itu badan eksekutif memiliki ruang lingkup.

2. Penanya : Chandra ArdiansyahAbsen : 5Kelompok : 1Pertanyaan : Jelaskan apa itu Republik dengan sistem komunis berasas sentralisme?

Penjawab : Widya Cahya KusumaAbsen : 27Kelompok : 6Jawaban : Republik dengan sistem komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem 1 partai dan mendeklarasi kesetiaan kepada komunisme.Contoh negara komunis yang masih ada hingga kini : Republik Rakyat Cina, Transnistla, Kuba, Korea Utara, Laos dan Vietnam. Asas sentralisme adalah pengaturan kewenangan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Contohnys : Jerman Jadi, Republik dengan sistem komunis berasa sentralisme adalah bentuk pemerintah suatu negara yang menganut sistem 1 partai dimana seluruh keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dipusatkan di pemerintah pusat. Contohnya : Republik Rakyat Cina.3. Penanya : Arsyiil ShiddikAbsen : 4Kelompok : 1Pertanyaan : Apakah ada ketentuan bagi Presiden untuk menggunakan hak perogratif untuk mengangkat dan menghentikan menteri-menteri?

Penjawab : Yuli YantiAbsen : 28Kelompok : 6Jawaban : Hak perogratif adalah hak yang di miliki oleh kepala negara mengenai hukum dan UU diluar kekuasaan badan-badan perwakilan. Hak perogratif Presiden Indonesia adalah hak yang tercantum dalam pasal 10,11,12,13,14,15, dan 17 UUD 1945. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 10,11,12,13,14,dan 15 adalah kekuasaan-kekuasaan Presiden sebagai konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara. Sementara penjelasan tenatng pasal 17 tertulis Lihatlah di atas. Dalam prakteknya menteri yang menjalankan kekeuasaan pemerintahan. Dia tidak diberhentikan dengan menyatakan itu adalah hak perogratif Presiden.

[Type text]Page 30