PERBANDINGAN METODE EKUIDISTAN DALAM USAHA …

252

JURNAL PERTANAHAN November 2020 252 - 265Vol. 10 No. 2

PERBANDINGAN METODE EKUIDISTAN DALAM USAHA PENETAPAN BATAS WILAYAH KEWENANGAN DAERAH DI PERAIRAN DARAT

(STUDI KASUS: DANAU TOBA, SUMATERA UTARA)COMPARISON OF EQUIDISTANCE METHOD

IN ESTABLISHING THE BOUNDARY OF AUTHORITY IN THE INLAND WATER (CASE STUDY: TOBA LAKE, NORTH SUMATERA)

Michael Timothy Tasliman dan Eka DjunarsjahDirektorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan Dan Wilayah Tertentu, Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta

Teknik Geodesi dan Geomatika, Institut Teknologi Bandung, BandungE-mail : [email protected] dan [email protected]

ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi salah

satu faktor utama pembentukan daerah yaitu luas daerah dan penghitungan luas daerah ditentukan dengan adanya batas

daerah yang jelas untuk daerah tersebut. Penetapan batas daerah tersebut tidak hanya berlaku di wilayah darat, namun

juga di wilayah perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan batas wilayah kewenangan kabupaten-kabupaten di

sekitar Danau Toba. Metode yang digunakan untuk menetapkan batas wilayah kewenangan ini yaitu metode ekuidistan yang

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 dan metode ekuidistan modifikasi yang digagas

oleh Dr. Ir. Eka Djunarsjah, M.T. pada tahun 2016. Dari hasil penerapan kedua metode tersebut, luas wilayah danau untuk

Kabupaten Samosir terdapat selisih luas sebesar 43 km2, Kabupaten Dairi sebesar 7,3 km2, Kabupaten Karo sebesar 2,8 km2,

Kabupaten Simalungun sebesar 10 km2, Kabupaten Toba Samosir sebesar 12,9 km2, Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 15,6

km2, dan tidak ada selisih luas untuk Kabupaten Humbanghasundutan. Pergeseran batas maksimum dari metode ekuidistan

modifikasi terhadap metode ekuidistan mencapai 1.145,1 meter dan pergeseran minimumnya mencapai 81,835 meter. Dari

hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa penerapan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 dengan mengasumsikan

danau sebagai batas alam untuk penetapan batas daerah di darat tidak bisa diterapkan untuk Danau Toba.

Kata kunci : Penetapan Batas Daerah, Metode Ekuidistan, Metode Ekuidistan Modifikasi, Prinsip Garis Tengah

ABSTRACT Based on Law of Republic Indonesia Number 32 Year 2004 Concerning Local Governance, area of region be the primary factor

of region establishment and the calculation of that area is determined by the exact boundary of that region. Establishment

of boundary is applied not only in land, but also in water. The purpose of this research is to establish the boundary of seven

regencies around the Toba Lake. Methods that used to establish the boundary of seven regencies around the Toba Lake

are the equidistance method, which is regulated by Ministry of Home Affairs Regulation Number 76 Year 2012, and modified

equidistance method, which is pioneered by Dr. Ir. Eka Djunarsjah, M.T. on 2016. Based on results from those methods, there

is a difference value in lake area of Samosir Regency up to 43 km2, Dairi Regency up to 7.3 km2, Karo Regency up to 2.8 km2,

Simalungun Regency up to 10 km2, Toba Samosir Regency up to 12.9 km2, North Tapanuli Regency up to 15.6 km2, and there

is no difference value in lake area for Humbanghasundutan Regency. Overall maximum and minimum shift of each regency’s

boundary from equidistance method to modified equidistance method up to 1,145.1 meters and 81.835 meters, respectively.

Perbandingan Metode Ekuidistan Dalam Usaha Penetapan Batas Wilayah Kewenangan Daerah di Perairan Darat (Studi Kasus : Danau Toba, Sumatera Utara)

Michael Timothy Tasliman dan Eka Djunarsjah

253

And yet, another conclusion from the research is the application of by Ministry of Home Affairs Regulation Number 76 Year

2012, which assumes that the lake as a natural boundary to establish the boundary in land, cannot be done in Toba Lake.

Keywords : Boundary Establishment, Equidistance Method, Modified Equidistance Method, Median Line

I. PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG

Berdasarkan data tahun 2013, Indonesia

merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 13.466

pulau. Untuk mengelola pulau-pulau di Indonesia

secara maksimal, maka semenjak terjadinya

reformasi dikenal dengan sistem pemerintahan

desentralisasi (Rachmatullah, 2017). Dalam Undang-

Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan di Daerah, desentralisasi

adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat

kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada

Pemerintah Daerah, semata- mata untuk mencapai

suatu pemerintahan yang efisien. Pelimpahan

wewenang tersebut menghasilkan otonomi. Otonomi

itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang

tinggal di daerahnya itu sendiri untuk mengatur

dan mengurus kepentingannya sendiri. Menurut

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah pada bab II pasal 2 ayat 1 mengatakan

bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi

atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang masing-

masing mempunyai pemerintahan daerah.” Dengan

adanya sistem desentralisasi, hingga Desember

2013 Negara Indonesia terbagi ke dalam 34

provinsi, 412 kabupaten dan 93 kota (sumber: otda.

kemendagri.go.id). Provinsi atau kabupaten yang

dibentuk harus mampu memenuhi persyaratan

administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang

telah diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 32 Tahun

2004. Dalam pasal 5 ayat 4 tercantum bahwa “Syarat

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah

yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi

daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan,

luas daerah pertahanan, keamanan, dan faktor lain

yang memungkinkan terselenggaranya otonomi

daerah.

Dalam poin-poin persyaratan teknis tersebut,

maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

luas daerah. Luas wilayah menjadi penting karena

luas wilayah akan dijadikan acuan dalam alokasi dana

yang disediakan pemerintah pusat bagi pemerintah

daerah yang dikenal dengan Dana Alokasi Umum

(DAU). Dalam Peraturan Menteri Keuangan

(PERMENKEU) Nomor 250/PMK.07/2014 tentang

Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana

Desa pasal 33 ayat 1 mengatur bahwa besar DAU

merupakan jumlah dari celah fiskal dan alokasi dasar,

dan pada ayat 2 menyatakan celah fiskal diperoleh

dari selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas

fiskal. Dalam ayat 4 dijelaskan bahwa indeks luas

wilayah mengambil peran dalam besar kebutuhan

fiskal, sehingga dapat dikatakan semakin besar luas

dari suatu wilayah, maka DAU yang dialokasikan oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan

semakin besar. Dalam penelitian ini, wilayah yang

dipilih untuk dijadikan studi kasus adalah wilayah

Danau Toba. Danau Toba adalah danau tekto-

vulkanik dengan panjang 100 kilometer dan lebar 30

kilometer yang terletak di Provinsi Sumatera Utara,

Indonesia. Danau ini merupakan danau terbesar di

Indonesia dan Asia Tenggara (Simanjuntak, 2018).

Danau Toba dikelilingi oleh tujuh kabupaten, yaitu

Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir,

Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Humbang

Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten

Simalungun, dan Kabupaten Karo. Mengacu kepada

dasar persyaratan kewilayahan yang menyertakan

batas wilayah, hingga kini belum ditetapkan batas

wilayah yang jelas dari ketujuh kabupaten tersebut

di Danau Toba. Melalui Permendagri No. 76 Tahun

2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah,

pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota

harus menetapakan batas-batas wilayahnya, yang

mencakup wilayah daratan dan wilayah perairan,

agar kewenangan yang dimiliki untuk pengelolaan

wilayahnya dapat dijalankan dengan baik.

254


B. RUANG LINGKUP KAJIANRuang lingkup kajian dalam penelitian ini

adalah :

1) Studi literatur terhadap sumber-sumber referensi

dan peraturan perundang-undangan Republik

Indonesia yang terkait, seperti Permendagri No.

76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan

Batas Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah;

2) Melakukan penarikan garis batas secara

kartometrik dengan metode sama jarak

atau ekuidistan untuk daerah yang saling

berhadapan dan berdampingan sesuai dengan

Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penegasan Batas Daerah;

3) Melakukan penarikan garis batas secara

kartometrik dengan metode ekuidistan

modifikasi yang digagas oleh Dr. Ir. Eka

Djunarsjah, M.T.;

4) Menghitung luas wilayah perairan dari tujuh

kabupaten di sekitar Danau Toba untuk masing-

masing metode.

C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan

perbandingan dari metode ekuidistan dalam usaha

untuk menetapkan batas wilayah kewenangan dari

tujuh kabupaten yang berada di sekeliling Danau

Toba dengan menggunakan metode ekuidistan yang

diatur dalam Permendagri No. 76 Tahun 2012, dan

metode ekuidistan modifikasi yang digagas oleh Dr.

Ir. Eka Djunarsjah, M.T. tahun 2016.

D. LOKASI PENELITIAN Danau Toba adalah danau kaldera terbesar

di dunia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara,

berjarak 176 km ke arah Barat Kota Medan. Danau

Toba (2,88oN - 98,52o E dan 2,35oN - 99,1oE) adalah

danau terluas di Indonesia (90 x 30 km2) dan

juga merupakan sebuah kaldera volkano-tektonik

(kawah gunungapi raksasa) kuarter terbesar di

dunia. Permukaan danau berada pada ketinggian

903 meter dpl, dan Daerah Tangkapan Air (DTA)

1.981 meter dpl. Luas Perairan Danau Toba yaitu

1.130 km2 dengan kedalaman maksimal danau

529 meter. Total luas Daerah Tangkapan Air (DTA)

Danau Toba lebih kurang 4.311,58 km2. Kawasan

ini mencakup bagian dari wilayah administrasi dari

tujuh kabupaten yang mempunyai pantai di Danau

Toba yang dibatasi oleh kaldera rim yaitu Kabupaten

Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Dairi,

Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan,

Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten

Simalungun. Lokasi penelitian dapat dilihat pada

Gambar 1.

Sumber : Google Earth, 2016

Gambar 1 : Ilustrasi Lokasi Penelitian

II. METODEA. Konsep Penetapan dan

Penegasan BatasDalam kegiatan penetapan dan penegasan

batas (delimitasi), terdapat tiga hal mendasar, yaitu

pendefinisian, delineasi, dan demarkasi batas.

Hubungan dari ketiganya dapat dilihat pada Gambar

2.



255

Sumber : Iswara, 2019

Gambar 2 : Hubungan Antara Pendefinisian, Delineasi dan Demarkasi Batas

UNCLOS adalah dasar hukum laut

internasional yang dijadikan acuan oleh negara-

negara yang memiliki wilayah laut. UNCLOS

1982 merupakan peraturan komprehensif tentang

penggunaan laut dan sumber daya laut. Ada 6 hal inti

yang diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu (Djunarsjah,

2016):

a) Penetapan batas laut;

b) Pengawasan lingkungan;

c) Penelitian ilmiah kelautan;

d) Kegiatan ekonomi dan komersial;

e) Alih teknologi kelautan;

f) Penyelesaian sengketa.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004

UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah ini merupakan UU terbaru

yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 yang

sudah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan

otonomi daerah. Adapun pasal dalam UU No. 32

Tahun 2004 yang berkaitan tentang penegasan

batas di wilayah perairan, yaitu:

a) Pasal 18 ayat (4): Batas kewenangan paling

jauh bagi provinsi adalah 12 mil laut, semen-

tara untuk kabupaten/kota adalah sepertig-

anya.

b) Pasal 18 ayat (5): Apabila jarak antar provin-

Pendefinisian batas daerah terkait dengan

landasan hukum. Dalam penetapan batas daerah

di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

panduan teknisnya berupa Permendagri No. 76

Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas

Daerah.

Delineasi terkait dengan penentuan

koordinat titik-titik batas yang didasarkan pada titik-

titik awal dan garis-garis dasar untuk penarikan batas

daerah. Hasil dari delineasi dapat berupa Daftar

Koordinat Titik-Titik Batas atau hasil penggambaran

dalam bentuk Peta Batas Wilayah yang disajikan

dengan skala yang memadai.

Demarkasi adalah penegasan batas daerah

di lapangan. Terdapat perbedaan yang mencolok

antara penetapan batas di wilayah darat dengan di

wilayah perairan. Di wilayah darat pemisah antara

daerah yang berbatasan berupa pilar batas di

lapangan dan daftar koordinat di peta, sedangkan

batas daerah di wilayah perairan berupa garis khayal

yang dilampirkan dalam koordinat geografis titik

batasnya di peta.

B. Aspek Legal Penetapan dan Penegasan Batas Daerah di Wilayah Perairan

1) United Nations Convention on the Law of the

Sea (UNCLOS) 1982

256


si kurang dari 24 mil, maka kewenangan

mengelola dibagi sama jarak atau dengan

prinsip garis tengah (median line) untuk ka-

bupaten/kota adalah sepertiga kewenangan

provinsi.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 76 Tahun 2012

Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penegasan Batas Daerah ini merupakan

petunjuk teknis untuk penegasan batas yang hingga

kini masih digunakan di Indonesia. Pasal-pasal pada

Permendagri No. 76 Tahun 2012 yang terkait dengan

penegasan batas di wilayah perairan, yaitu:

a) Pasal 15 ayat (1): Pengukuran dan penentu-

an batas daerah di laut sebagaimana dimak-

sud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c diukur

dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau

ke arah perairan kepulauan paling jauh 12

(dua belas) mil laut untuk provinsi dan 1/3

(sepertiga) dari wilayah kewenangan provin-

si untuk kabupaten/kota.

b) Pasal 15 ayat (2): Pengukuran dan penentu-

an batas daerah di laut sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

(1) Batas antara dua daerah provinsi, daer-

ah kabupaten dan daerah kota yang ber-

dampingan, diukur mulai dari titik batas

sekutu pada garis pantai antara kedua

daerah provinsi, daerah kabupaten dan

daerah kota ke arah laut lepas atau pe-

rairan kepulauan yang ditetapkan ber-

dasarkan prinsip sama jarak;

(2) Batas antara dua daerah provinsi yang

saling berhadapan dengan jarak kurang

dari 24 mil laut diukur berdasarkan prin-

sip garis tengah dan kabupaten/kota

yang saling berhadapan mendapat 1/3

bagian dari garis pantai ke arah garis

tengah;

(3) Batas antara dua daerah kabupaten dan

daerah kota dalam satu daerah provinsi

yang saling berhadapan dengan jarak

kurang dari 12 (dua belas) mil laut, di-

ukur berdasarkan prinsip garis tengah

dan kabupaten/kota yang berhadapan

mendapat 1/3 bagian dari garis pantai ke

arah garis tengah;

(4) Batas daerah di laut untuk pulau yang

berada di dalam satu daerah provinsi

dan jaraknya lebih dari dua kali 12 mil

laut, diukur secara melingkar dengan

lebar 12 mil laut.

C. Aspek Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah di Wilayah PerairanDalam Permendagri No. 76 Tahun 2012,

kegiatan penetapan dan penegasan batas daerah

dapat mencakup dua kegiatan utama yaitu secara

kartometrik atau melalui survei di lapangan. Tahapan

penetapan batas daerah di danau secara kartometrik

memiliki tahapan sebagai berikut:

1) Penyiapan peta dasar

Peta dasar yang digunakan harus peta dasar

yang diterbitkan oleh badan atau lembaga

yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai

satu-satunya badan atau lembaga yang ber-

tanggung jawab terhadap pemetaan nasional,

seperti Badan Informasi Geospasial (BIG).

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah

Data Administrasi Kecamatan skala 1 : 50.000

yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospa-

sial pada tahun 2016 dalam bentuk digital atau

shapefile (.shp) yang mengacu pada Peta Rupa

Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 untuk wilayah

terkait.

2) Penentuan cakupan daerah

Menelusuri secara cermat cakupan daerah

yang akan ditentukan batasnya dengan cara

memperhatikan garis tepi danau yang ada un-

tuk penegasan batas daerah di Danau Toba.

3) Pemberian tanda pada titik dasar dan penarikan

garis batas



257

Pada tahap ini dilakukan plotting koordinat geo-

grafis posisi titik dasar yang berada di garis tepi

danau yang digunakan sebagai awal dan/atau

akhir penarikan batas daerah di danau. Pada

tahap ini juga dilakukan penarikan garis batas

pada danau. Dalam kajian penetapan batas

wilayah kewenangan kabupaten-kabupaten di

sekeliling Danau Toba menggunakan dua me-

tode, yaitu pertama mengacu pada Permend-

agri No. 76 Tahun 2012, yang akan dijelaskan

pada poin D dan E, dan kedua menggunakan

metode ekuidistan modifikasi yang digagas oleh

Dr. Ir. Eka Djunarsjah, M.T. tahun 2016, yang

akan dijelaskan pada poin F.

4) Pembuatan peta batas daerah di danau

Pembuatan peta batas daerah di danau leng-

kap dengan daftar titik koordinatnya.

D. Metode Ekuidistan Untuk Daerah yang Berhadapan Metode ini diatur dalam

Permendagri No. 76 Tahun 2012 pada pasal 15 ayat

(2) poin c. Mengacu pada A Manual On Technical

Aspects Of The United Nations Convention On The

Law Of The Sea – 1982, adapun langkah-langkah

pembuatan garis ekuidistan ini adalah sebagai

berikut:

1) Pada garis antar basepoint a dan b, tarik

segmen garis tegak lurus op dengan m sebagai

titik tengah dari garis ab.

2) Pada garis antar basepoint b dan c, tarik

segmen garis tegak lurus p’p’ hingga segmen

garis p’p’ berpotongan dengan segmen garis

ab di titik q, sehingga segmen qa, qb, dan qc

menjadi sama panjang.

3) Lakukan langkah yang sama terhadap garis

antar basepoint c dan d hingga mendapatkan

titik perpotongan di r.

4) Dari median point yang terbentuk dari

perpotongan garis tegak lurus garis antar

basepoint lalu dihubungkan hingga membentuk

garis median line. Median point sepanjang

median line akan memiliki jarak yang sama

terhadap tiga titik basepoint yang disebut

sebagai tri-points.

Sumber : IHO, 2006

Gambar 3 : Penarikan Equidistance Line Untuk Daerah yang Berhadapan

E. Metode Ekuidistan Untuk Daerah Yang BerdampinganMetode ini diatur dalam Permendagri No. 76

Tahun 2012 pada pasal 15 ayat (2) poin a. Mengacu

pada A Manual On Technical Aspects Of The United

Nations Convention On The Law Of The Sea – 1982,

adapun langkah-langkah pembuatan garis ekuidistan

ini adalah sebagai berikut:

1) Menentukan titik awal yang terletak diluar batas

klaim wilayah perairan t yang memiliki jarak

yang sama terhadap dua basepoint di darat,

dalam Gambar 4 titik a pada daerah A dan titik b

pada daerah B. Maka akan diperoleh garis bagi

sudut antara titik a dan b yaitu garis op.

2) Dilanjutkan dengan menentukan titik u pada

garis op dimana titik u memiliki jarak yang sama

dengan a, b dan satu titik baru di darat yaitu titik

c.

3) Menentukan garis bagi sudut antara b dan c

serta titik baru di darat yaitu titik d. Lanjutkan

proses hingga median line berakhir di darat

antara daerah A dan daerah B.

258


Sumber : IHO, 2006

Gambar 4 : Penarikan Equidistance Line Untuk Daerah yang Berdampingan

F. Metode Ekuidistan ModifikasiMetode ini digagas oleh Dr. Ir. Eka Djunarsjah,

M.T. pada tahun 2016, di mana metode ini adalah

pendekatan dari prinsip proporsionalitas dengan

dasar pertimbangannya adalah keadilan atau

equitable solution. Metode ini dilakukan dengan

mengubah atau memodifikasi posisi median line

agar memperoleh luas yang sama dari daerah

yang berhadapan atau berdampingan tanpa harus

memperhatikan kesaman jarak (non-ekuidistan).

Penerapan metode ekuidistan modifikasi tidak

terlepas dari hasil penerapan metode ekuidistan.

Perbedaan utama dari metode ekuidistan dengan

metode ekuidistan modifikasi dapat dilihat pada

Tabel 1.

Tabel 1 : Perbedaan Prinsip Metode Ekuidistan dengan Metode Ekuidistan Termodifikasi

No. Metode Ekuidistan Metode Ekuidistan Modifikasi

1 Titik tengah yang memiliki jarak sama terhadap titik terdekat tepi danau dari kabupaten terkait

Titik tengah tidak harus memiliki jarak yang sama terhadap titik tepi danau, namun tidak bergeser terlalu jauh dari titik tengah metode ekuidistan

2 Titik terdekat tersebut dipilih yang meninjol kearah tengah danau

Ada kebebasan dalam memilih titik tengah, namun tidak mengubah arah umum dari median line

Sumber : Djunarjah, 2016

Dalam alur penerapan metode ekuidistan

modifikasi pada penelitian ini terdapat istilah

daerah outer-most. Daerah outer-most yang

dimaksud adalah daerah yang memiliki batas

terluar terhadap daerah-daerah di sekitarnya.

Daerah outer-most yang dipilih dalam penelitian ini

adalah Kabupaten Samosir yang memiliki batas-

batas terluar di Pulau Samosir, sehingga melalui

penerapan metode ekuidistan modifikasi diusahakan

supaya jumlah luas kewenangan yang dimiliki dari

enam kabupaten lainnya terhadap Danau Toba sama

dengan luas kewenangan yang dimliki Kabupaten

Samosir terhadap Danau Toba.

G. DataData dan dokumen pendukung yang terkait

dengan penetapan batas wilayah kewenangan

daerah di perairan darat antara lain:

1) Data Administrasi Kecamatan dalam skala 1 :

50.000 tahun 2016 yang diterbitkan oleh Badan

Informasi Geospasial yang mengacu pada peta

RBI dengan datum WGS 84 sebagai datum

horizontalnya.

2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun

2012 tentang Pedoman Penegasan Batas

Daerah.

3) Citra SRTM resolusi 30 meter untuk wilayah

Danau Toba yang diunduh dari http://

earthexplorer.usgs.gov

III. HASIL DAN PEMBAHASANA. Titik Tepi Danau

Penentuan titik-titik tepi danau ini dilakukan

di sepanjang garis tepi Danau Toba. Titik-titik tepi

danau ini merupakan kumpulan dari titik dasar yang

nantinya akan digunakan sebagai dasar penarikan

garis ekuidistan, baik untuk daerah yang berhadapan

maupun daerah yang berdampingan. Plotting titik

tepi danau ini dilakukan secara manual dengan

melihat morfologi tepi danau yang lebih menjorok



259

ke arah danau. Detail titik tepi danau tiap kabupaten

dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 : Jumlah Titik Tepi Danau Masing-Masing kabupaten

No Kabupaten Luas (km2) Jumlah titik tepi

1 Samosir 1.457,3 57 titik

2 Dairi 2.037,4 6 titik

3 Karo 2.183,1 2 titik

4 Simalungun 4.451,4 18 titik

5 Toba Samosir 2.004,8 27 titik

6 Tapanuli Utara 3.703,5 6 titik

7 Humbanghasundutan 2.276,0 2 titik

B. Perbandingan Hasil Penerapan Metode Ekuidistan dan Ekuidistan Termodifikasi Metode ini tidak terlepas dari metode

ekuidistan sebelumnya. Dalam metode ini,

Kabupaten Samosir diasumsikan sebagai kabupaten

di Danau Toba yang berhadapan dengan enam

kabupaten lainnya, namun total luas perairan dari

enam kabupaten lainnya tersebut dipertahankan

sama dengan luas perairan dari Kabupaten Samosir

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 : Perbedaan Garis Metode Ekuidistan (biru) dan Garis Metode Ekuidistan Modifikasi (merah) pada

Danau Toba

Hitungan luas wilayah kewenangan dari

kabupaten-kabupaten atas Danau Toba didasarkan

pada koordinat titik-titik batas darat dan danau

untuk kedua metode yang digunakan. Penghitungan

luas tersebut menggunakan metode numeris

dari koordinat-koordinat batasnya di bidang proyeksi.

Hasil dari hitungan luas wilayah kewenangan

tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 : Hasil Hitungan Luas Daratan dan Perairan Tiap Kabupaten

No KabupatenLuas

daratan (km2)

Luas perairan (km2)

Metode Ekuidistan

Metode Ekuidistan

Termodifika-si

1 Samosir 1.457,3 521,4 564,42 Dairi 2.037,4 69,2 61,93 Karo 2.183,1 25,5 28,34 Simalungun 4.451,4 206,2 196,25 Toba Samosir 2.004,8 207,5 194,66 Tapanuli Utara 3.703,5 82,4 66,8

7 Humbanghasundut-an

2.276,0 17,3 17,3

C. Analisis Hasil Penetapan Batas Wilayah Kewenangan di Danau Toba Dari hasil penerapan metode ekuidistan

dan metode ekuidistan modifikasi dihasilkan

beberapa perbedaan garis batas terhadap masing-

masing kabupaten. Penerapan metode ekuidistan

modifikasi tidak terlepas dari hasil dari penerapan

metode ekuidistan. Untuk penerapan metode

ekuidistan di Danau Toba, pemilihan titik tepi danau

akan menentukan garis ekuidistan atau median line

yang terbentuk. Perbedaan jumlah titik tepi danau

di masing-masing kabupaten disebabkan oleh

perbedaan morfologi tepi danau dari masing-masing

kabupaten. Untuk metode ekuidistan modifikasi,

kesamaan jarak untuk kabupaten yang berhadapan

dan yang berdampingan tidak menjadi perhatian

utama, namun bentuk garis yang terbentuk tidak

boleh menyimpang terlalu jauh dari garis yang

dihasilkan pada metode ekuidistan.

Dari hasil penerapan kedua metode

tersebut, pergeseran titik tengah maksimum dari

metode ekuidistan modifikasi terhadap titik tengah

dari metode ekuidistan mencapai 1.145,1 meter dan

pergeseran titik tengah minimum hanya mencapai

260


81,835 meter. Karena belum ada peraturan terkait

penerapan metode ekuidistan modifikasi, maka

pergeseran titik tengah maksimum dan minimum

ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penerapan

metode tersebut di wilayah lainnya. Penetapan

dan penegasan batas daerah merupakan hal yang

sangat sensitif. Sesungguhnya, metode ekuidistan

modifikasi ini dapat dijadikan sebagai metode

alternatif untuk penetapan dan penegasan batas

wilayah. Metode ekuidistan modifikasi ini merupakan

pendekatan dari prinsip dasar proporsionalitas

dengan dasar pertimbangannya adalah keadilan

(Djunarsjah, 2016). Dalam tugas akhir ini, metode ini

diaplikasikan dengan menggeser titik-titik tengah dari

garis metode ekuidistan untuk memperoleh

“keadilan” dari penetapan batas wilayah kewenangan

di Danau Toba, dimana luas wilayah kewenangan di

Danau Toba yang dimiliki oleh Kabupaten Samosir

sama luasnya dengan jumlah luas dari kabupaten-

kabupaten yang berhadapan.

Meninjau isi dari UNCLOS 1982 dikenal dengan

prinsip equitable solution dalam memecahkan

suatu masalah penetapan batas ruang perairan.

Prinsip equitable solution ini dengan kata lain untuk

mencapai pemecahan masalah secara adil. Untuk

mencapai pemecahan masalah secara adil, maka

diajukanlah metode ekuidistan atau metode sama

jarak yang hingga saat ini masih digunakan untuk

memecahkan permasalahan batas wilayah antar

dua negara yang memiliki ruang perairan laut kurang

dari 24 mil laut. Dalam penelitian ini, pemecahan

masalah batas wilayah kewenangan di Danau Toba

mengadopsi metode ekuidistan yang diterapkan di

laut. Jika dibandingkan dengan Permendagri No.

76 Tahun 2012 dimana penarikan garis batas diatas

danau dilakukan antar dua titik kartometrik belum

dapat dikatakan sebagai pemecahan yang adil,

karena tidak ditemukan dari segi apa dasar keadilan

dalam metode tersebut.

IV. KESIMPULANDari hasil analisis diatas diperoleh beberapa

kesimpulan yaitu:

1) Untuk menerapkan prinsip equitable solution

dalam UNCLOS 1982 terkait pemecahan

batas wilayah kewenangan di Danau Toba,

Permendagri No. 76 Tahun 2012 dengan

mengasumsikan danau sebagai batas alam

untuk penetapan batas daerah di darat tidak

bisa diterapkan.

2) Berdasarkan hasil penerapan metode

ekuidistan dan metode ekuidistan modifikasi,

luas wilayah danau untuk Kabupaten Samosir

terdapat selisih luas sebesar 43 km2, Kabupaten

Dairi sebesar 7,3 km2, Kabupaten Karo sebesar

2,8 km2, Kabupaten Simalungun sebesar 10

km2, Kabupaten Toba Samosir seluas 12,9 km2,

Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 15,6 km2,

dan tidak ada selisih luas untuk Kabupaten

Humbanghasundutan.

3) Dari hasil penerapan metode ekuidistan dan

metode ekuidistan modifikasi, pergeseran titik

tengah maksimum metode ekuidistan modifikasi

terhadap metode ekuidistan mencapai 1.145,1

meter dan pergeseran titik tengah minimum

mencapai 81,835 meter.

Karena Permendagri No. 76 Tahun 2012 tidak

dapat mengakomodasi penegasan dan peneta-

pan batas wilayah untuk kasus Danau Toba, se-

hingga diperlukan adanya peraturan baru terkait

dengan penegasan dan penetapan wilayah

untuk ruang perairan darat, khususnya danau

yang memliki karakteristik sama dengan Danau

Toba. Pengembangan dari penelitian ini dapat

dilakukan dengan melakukan pemilihan ulang

terhadap titik-titik tepi danau di Danau Toba.

Garis tengah yang terbentuk dari metode ekui-

distan bergantung pada titik tepi danau yang

kita gunakan. Disarankan untuk menggunakan

titik tepi danau yang lainnya untuk memperoleh

hasil yang berbeda, karena hasil yang diperoleh

dari metode ekuidistan akan mempengaruhi

hasil dari metode ekuidistan modifikasi.



261

DAFTAR PUSTAKAAdikresna, P.R. & Budisusanto, Y. (2014). Penentuan

Batas Wilayah Dengan Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus Daerah Kec. Gubeng dan Kec. Tambaksari). Geoid, Vol. 9, No. 2, Februari 2014.

Amhar, Fahmi, Patmasari, T., Kencana, A. (2001).

Aspek-Aspek Pemetaan Batas Wilayah

Sebuah Tinjauan Komprehensif. GEO-INFORMATIKA Vol. 8 No. 1, Agustus 2001.

Arsana, I Made Andi. (2005). Menetapkan Wilayah

Laut Daerah. Suara Pembaruan, 06 Juli 2005.

Cole, G. M. (1997). Water Boundaries. John Wiley & Sons, Inc. USA.

Djunarsjah, Eka. (2015). Penetapan Batas Laut

Antar Negara. Materi Kuliah. KK Sains dan Sistem Kerekayasaan Wilayah Pesisir dan Laut.

Fatkhawati, A.F. & Rahardjo, N. (2017). Penetapan Batas Daerah Secara Kartometrik Menggunakan Citra SPOT Antara Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) Dengan Kabupaten Kutai Timur Dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur). Jurnal Bumi Indonesia, Vol. 6, No. 1.

Harianja, F.K., Awaluddin, M., Sudarsono, B. (2019). Analisis Pengaruh Perubahan Garis Pantai Terhadap Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Provinsi Sumatera Utara Menggunakan Citra Landsat. Jurnal Geodesi Undip, Vol. 8, No. 4.

Hidayat, F. & Silalahi, F.E. (2017). Analisis Garis Alternatif Batas Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Antara Provinsi Papua Barat Dengan Provinsi Maluku Utara Secara Kartometrik. Jurnal Ilmiah Geomatika, Vol. 23, No. 1, Mei 2017: 17-26.

International Hydrographic Bureau. (2006). A

Manual on Technical Aspects of the United

Convention on the Law of the Sea-1982. Special Publication No. 51, 4th edition. Monaco.

Iswara, Ida Bagus Yoga. (2009). Penentuan Batas Kewenangan Laut Dan Luas Kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tugas Akhir Sarjana: Tidak diterbitkan.

Maling, D.H. (1989). Measurements From Maps: Principles and methods of cartometry. Pergamon Press. Oxford.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa. Jakarta: Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Purwanti, Renita, Yanto Budisusanto & Teguh Fayakun Alif. (2014). Studi Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Banyuwangi Dan Kabupaten Bondowoso Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus: Segmen Kawah Ijen). Conference on Geospatial Information Science and Engineering. Yogyakarta.

Qur’aini, J.W., Awalludin, M., Amarrohman, Fauzi J. (2019). Analisis Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah Dan Lombok Timur. Jurnal Geodesi Undip, Vol. 8, No. 2.

Rachmatullah, Zuryat. (2017). Tinjauan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Skripsi Sarjana: Tidak diterbitkan.

262


Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 125. Jakarta: Sekretariat Negara.

Simanjuntak, E. M. (2018). Danau Toba Sebagai Tujuan Wisata Dari Medan Sumatera Utara. Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.

Soedomo, Agoes Soewandito. (2003). Dasar-Dasar

Perpetaan. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Tiarasani, Angga, L.M Sabri, ST., MT., dan Moehammad Awaluddin, ST., MT.. (2012). Analisis Alternatif Batas Wilayah Laut Kota

Semarang Dan Kabupaten Kendal. Jurnal Geodesi Undip, Vol. 1, No. 1.

LAMPIRAN

Tabel 4 : Titik-titik Koordinat Batas Kabupaten Samosir

Metode Ekuidistan Metode Ekuidistan Modifikasi

X (m) Y (m) X (m) Y (m)453.117 302.542 453.117 302.542453.164 302.629 453.164 302.629

453.240 302.806 453.240 302.806453.417 303.245 453.417 303.245454.385 304.260 454.385 304.260455.077 305.013 455.077 305.013455.769 305.667 455.769 305.667456.391 306.256 456.391 306.256456.500 306.356 456.500 306.356456.769 307.256 456.769 307.256456.747 307.500 456.747 307.500456.707 307.938 456.707 307.938456.648 308.588 456.648 308.588456.483 308.986 456.483 308.986457.240 309.195 457.240 309.195457.749 309.254 457.749 309.254458.006 309.542 458.006 309.542458.309 309.737 458.354 310.381458.831 310.285 458.875 310.929461.156 309.844 461.201 310.488462.036 309.731 462.080 310.375463.366 309.590 463.410 310.234464.230 309.668 464.274 310.312465.257 309.772 465.302 310.415


X (m) Y (m) X (m) Y (m)465.882 309.297 465.926 309.941466.757 309.265 466.801 309.909467.015 309.191 467.060 309.835467.635 309.038 467.679 309.682467.854 308.992 467.899 309.636468.431 308.933 468.475 309.577468.856 309.020 468.900 309.664469.895 308.819 469.940 309.463470.276 308.792 470.320 309.436470.497 308.724 470.541 309.367473.824 308.078 473.868 308.722474.549 306.509 474.893 306.959476.125 305.750 476.469 306.200476.234 305.620 476.578 306.069476.404 305.385 476.748 305.835476.585 305.256 476.930 305.706476.747 305.199 477.091 305.649476.783 305.074 477.127 305.524477.135 304.791 477.479 305.241477.462 304.220 477.806 304.670479.081 303.540 479.424 304.082479.769 302.255 479.769 302.255482.733 300.780 482.733 300.780482.932 299.927 482.932 299.927485.141 298.253 485.141 298.253485.830 297.387 485.830 297.387488.471 295.210 488.471 295.210488.454 295.151 488.454 295.151488.160 294.024 488.160 294.024488.193 293.252 488.193 293.252488.197 293.026 488.197 293.026488.298 292.734 488.298 292.734488.324 292.632 488.324 292.632488.349 292.217 488.349 292.217488.319 292.088 488.319 292.088488.295 291.989 488.295 291.989488.299 291.848 488.299 291.848488.264 291.744 488.264 291.744488.318 291.642 488.318 291.642488.271 291.550 488.271 291.550488.340 291.416 488.340 291.416488.298 291.337 488.298 291.337488.360 291.218 488.360 291.218488.344 291.122 488.344 291.122488.376 291.015 488.376 291.015488.428 290.878 488.428 290.878488.425 290.700 488.425 290.700488.457 290.567 488.457 290.567488.442 289.780 488.442 289.780489.595 288.665 489.595 288.665489.020 287.364 489.020 287.364490.192 286.107 490.192 286.107490.247 285.725 490.247 285.725491.161 284.960 491.161 284.960491.409 284.016 491.409 284.016



263


X (m) Y (m) X (m) Y (m)492.474 282.991 492.474 282.991492.716 281.801 492.716 281.801495.173 281.298 495.173 281.298495.440 280.926 495.440 280.926496.783 280.018 496.783 280.018497.047 279.494 497.047 279.494499.999 278.100 501.124 277.968500.107 277.783 501.232 277.650500.592 277.121 501.717 276.989500.864 276.542 501.988 276.409501.404 275.744 502.528 275.612501.675 275.265 502.799 275.133501.969 274.529 503.093 274.397502.115 273.026 503.240 272.894502.566 272.480 503.690 272.347502.616 272.108 503.740 271.976502.585 271.670 503.710 271.538502.055 269.616 503.179 269.484501.917 269.434 503.041 269.301501.194 267.833 502.057 267.658501.122 266.954 501.985 266.779500.487 266.276 500.487 266.276500.020 265.489 500.020 265.489499.703 265.445 499.703 265.445499.503 265.064 499.503 265.064499.233 265.106 499.233 265.106498.924 265.154 498.924 265.154498.330 264.975 498.315 263.831497.039 264.791 497.023 263.647496.171 264.784 496.155 263.640495.312 264.425 495.297 263.281494.207 264.669 494.192 263.524493.691 264.984 493.676 263.839493.073 265.185 493.057 264.041489.471 266.090 489.456 264.946485.344 264.364 485.520 263.259484.562 264.426 484.562 264.426484.151 264.455 484.151 264.455483.201 260.054 483.201 260.054483.183 260.007 483.183 260.007483.165 259.969 483.165 259.969482.441 260.085 482.441 260.085482.071 260.078 482.071 260.078

Tabel 5 : Titik-titik Koordinat Batas Kabupaten Dairi


X (m) Y (m) X (m) Y (m)453.117 302.542 453.117 302.542453.164 302.629 453.164 302.629453.240 302.806 453.240 302.806453.417 303.245 453.417 303.245

454.385 304.260 454.385 304.260455.077 305.013 455.077 305.013455.769 305.667 455.769 305.667456.391 306.256 456.391 306.256456.500 306.356 456.500 306.356456.769 307.256 456.769 307.256456.747 307.500 456.747 307.500455.306 309.204 454.871 308.861453.664 311.167 453.228 310.825451.321 313.926 450.886 313.584449.936 315.824 449.500 315.482448.945 317.175 448.510 316.833448.231 318.093 447.901 317.812448.065 318.265 447.736 317.983447.891 318.446 447.561 318.164447.747 318.574 447.417 318.293447.648 318.666 447.318 318.384447.365 318.691 447.036 318.410446.764 318.204 446.764 318.204446.661 317.888 446.661 317.888

Tabel 6 : Titik-titik Koordinat Batas Kabupaten Karo


X (m) Y (m) X (m) Y (m)446.661 317.888 446.661 317.888446.764 318.204 446.764 318.204447.365 318.691 447.036 318.410447.648 318.666 447.318 318.384447.747 318.574 447.417 318.293447.891 318.446 447.561 318.164448.065 318.265 447.736 317.983448.231 318.093 447.901 317.812448.945 317.175 448.510 316.833449.936 315.824 449.500 315.482451.321 313.926 450.886 313.584453.664 311.167 453.228 310.825455.306 309.204 454.871 308.861456.747 307.500 456.747 307.500456.707 307.938 456.707 307.938456.145 309.065 456.081 309.014455.237 310.953 455.006 310.859454.465 312.537 454.180 312.277453.331 314.922 452.896 314.739452.456 316.777 452.021 316.595451.945 317.899 451.510 317.717451.738 318.337 451.303 318.154451.633 318.477 451.198 318.294451.508 318.712 451.073 318.530450.028 320.043 450.028 320.043

264


Tabel 7 : Titik-titik Koordinat Batas Kabupaten Simalungun


X (m) Y (m) X (m) Y (m)450.028 320.043 450.028 320.043

451.508 318.712 451.073 318.530

451.633 318.477 451.198 318.294

451.738 318.337 451.303 318.154

451.945 317.899 451.510 317.717

452.456 316.777 452.021 316.595

453.331 314.922 452.896 314.739

454.465 312.537 454.180 312.277

455.237 310.953 455.006 310.859

456.145 309.065 456.081 309.014

456.707 307.938 456.707 307.938

456.648 308.588 456.648 308.588

456.483 308.986 456.483 308.986

457.240 309.195 457.240 309.195

457.749 309.254 457.749 309.254

458.006 309.542 458.006 309.542

458.309 309.737 458.354 310.381

458.831 310.285 458.875 310.929

461.156 309.844 461.201 310.488

462.036 309.731 462.080 310.375

463.366 309.590 463.410 310.234

464.230 309.668 464.274 310.312

465.257 309.772 465.302 310.415

465.882 309.297 465.926 309.941

466.757 309.265 466.801 309.909

467.015 309.191 467.060 309.835

467.635 309.038 467.679 309.682

467.854 308.992 467.899 309.636

468.431 308.933 468.475 309.577

468.856 309.020 468.900 309.664

469.895 308.819 469.940 309.463

470.276 308.792 470.320 309.436

470.497 308.724 470.541 309.367

473.824 308.078 473.868 308.722

474.549 306.509 474.893 306.959

476.125 305.750 476.469 306.200

476.234 305.620 476.578 306.069

476.404 305.385 476.748 305.835

476.585 305.256 476.930 305.706

476.747 305.199 477.091 305.649

476.783 305.074 477.127 305.524

477.135 304.791 477.479 305.241

477.462 304.220 477.806 304.670

479.081 303.540 479.424 304.082

479.769 302.255 479.769 302.255


X (m) Y (m) X (m) Y (m)482.733 300.780 482.733 300.780

482.932 299.927 482.932 299.927

485.141 298.253 485.141 298.253

485.830 297.387 485.830 297.387

488.471 295.210 488.471 295.210

488.454 295.151 488.454 295.151

489.107 294.925 489.107 294.925

490.040 294.596 490.040 294.596

490.851 294.321 490.851 294.321

491.724 293.813 491.724 293.813

491.972 293.693 491.972 293.693

492.140 293.607 492.140 293.607

492.215 293.580 492.215 293.580

492.301 293.533 492.301 293.533

492.342 293.524 492.342 293.524

492.492 293.806 492.492 293.806

492.538 293.970 492.538 293.970

Tabel 8 : Titik-titik Koordinat Batas Kabupaten Toba Samosir


X (m) Y (m) X (m) Y (m)492.538 293.970 492.538 293.970

492.492 293.806 492.492 293.806

492.342 293.524 492.342 293.524

492.301 293.533 492.301 293.533

492.215 293.580 492.215 293.580

492.140 293.607 492.140 293.607

491.972 293.693 491.972 293.693

491.724 293.813 491.724 293.813

490.851 294.321 490.851 294.321

490.040 294.596 490.040 294.596

489.107 294.925 489.107 294.925

488.454 295.151 488.454 295.151

488.160 294.024 488.160 294.024

488.193 293.252 488.193 293.252

488.197 293.026 488.197 293.026

488.298 292.734 488.298 292.734

488.324 292.632 488.324 292.632

488.349 292.217 488.349 292.217

488.319 292.088 488.319 292.088

488.295 291.989 488.295 291.989

488.299 291.848 488.299 291.848

488.264 291.744 488.264 291.744

488.318 291.642 488.318 291.642



265


X (m) Y (m) X (m) Y (m)488.271 291.550 488.271 291.550

488.340 291.416 488.340 291.416

488.298 291.337 488.298 291.337

488.360 291.218 488.360 291.218

488.344 291.122 488.344 291.122

488.376 291.015 488.376 291.015

488.428 290.878 488.428 290.878

488.425 290.700 488.425 290.700

488.457 290.567 488.457 290.567

488.442 289.780 488.442 289.780

489.595 288.665 489.595 288.665

489.020 287.364 489.020 287.364

490.192 286.107 490.192 286.107

490.247 285.725 490.247 285.725

491.161 284.960 491.161 284.960

491.409 284.016 491.409 284.016

492.474 282.991 492.474 282.991

492.716 281.801 492.716 281.801

495.173 281.298 495.173 281.298

495.440 280.926 495.440 280.926

496.783 280.018 496.783 280.018

497.047 279.494 497.047 279.494

499.999 278.100 501.124 277.968

500.107 277.783 501.232 277.650

500.592 277.121 501.717 276.989

500.864 276.542 501.988 276.409

501.404 275.744 502.528 275.612

501.675 275.265 502.799 275.133

501.969 274.529 503.093 274.397

502.115 273.026 503.240 272.894

502.566 272.480 503.690 272.347

502.616 272.108 503.740 271.976

502.585 271.670 503.710 271.538

502.055 269.616 503.179 269.484

501.917 269.434 503.041 269.301

501.194 267.833 502.057 267.658

501.122 266.954 501.985 266.779

500.487 266.276 500.487 266.276

500.020 265.489 500.020 265.489

499.703 265.445 499.703 265.445

499.503 265.064 499.503 265.064

499.233 265.106 499.233 265.106

499.161 264.371 499.161 264.371

498.608 258.666 498.608 258.666

498.596 258.605 498.596 258.605


X (m) Y (m) X (m) Y (m)498.591 258.562 498.591 258.562

498.586 258.548 498.586 258.548

Tabel 9 : Titik-titik Koordinat Batas Kabupaten Tapanuli Utara


X (m) Y (m) X (m) Y (m)498.586 258.548 498.586 258.548

498.591 258.562 498.591 258.562

498.596 258.605 498.596 258.605

498.608 258.666 498.608 258.666

499.161 264.371 499.161 264.371

499.233 265.106 499.233 265.106

498.924 265.154 498.924 265.154

498.330 264.975 498.315 263.831

497.039 264.791 497.023 263.647

496.171 264.784 496.155 263.640

495.312 264.425 495.297 263.281

494.207 264.669 494.192 263.524

493.691 264.984 493.676 263.839

493.073 265.185 493.057 264.041

489.471 266.090 489.456 264.946

485.344 264.364 485.520 263.259

484.562 264.426 484.562 264.426

484.671 259.716 484.671 259.716

Tabel 10 : Titik-titik Koordinat Batas Kabupaten Humbanghasundutan


X (m) Y (m) X (m) Y (m)484.671 259.716 484.671 259.716

484.562 264.426 484.562 264.426

484.332 264.444 484.332 264.444

484.151 264.455 484.151 264.455

483.201 260.054 483.201 260.054

483.183 260.007 483.183 260.007

483.165 259.969 483.165 259.969

482.441 260.085 482.441 260.085

482.071 260.078 482.071 260.078

PERBANDINGAN METODE EKUIDISTAN DALAM USAHA …

Documents

Transcript of PERBANDINGAN METODE EKUIDISTAN DALAM USAHA …