PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

15
PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN IMPEACHMENT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DEMOKRATIS Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum Oleh: SYAKIR HAMDANI 07400097 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM 2012

Transcript of PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

Page 1: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN IMPEACHMENT

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN DALAM

MEWUJUDKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG

DEMOKRATIS

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang ilmu hukum

Oleh:

SYAKIR HAMDANI

07400097

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2012

Page 2: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

LEMBAR PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM

PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN IMPEACHMENT

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN DALAM

MEWUJUDKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG

DEMOKRATIS

Disusun dan diajukan oleh:

Syakir Hamdani

Nim : 07400097

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan

Ujian Penulisan Hukum

Pada tanggal : 12 November 2012

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. Sulardi SH,M.Si

Pembimbing II

Dr. Surya Anoraga SH,MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMM

Sidik Sunaryo, SH. M.Si, M.Hum

Page 3: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

LEMBAR PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM

PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN IMPEACHMENT

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN DALAM

MEWUJUDKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG

DEMOKRATIS

Disusun dan diajukan oleh:

Syakir Hamdani

07400097

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Ujian Penulisan Hukum

Pada tanggal : 14 November 2012

SUSUNAN MAJELIS PENGUJI

Ketua Majelis

Dr. Sulardi SH,M.Si

Sekretaris Majelis

Catur Wido Haruni, SH.M.Si,M.Hum

Anggota Majelis

Tongat, S.H., M.Hum

Dr. Surya Anoraga SH,MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMM

Sidik Sunaryo, SH. M.Si, M.Hum

Page 4: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

SURAT PERNYATAAN

Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syakir Hamdani

Nim : 07400097

Program Studi : Ilmu Hukum Tata Negara

Fakultas : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Penulisan Hukum dengan judul : PERBANDINGAN

KONSTITUSIONAL PENGATURAN IMPEACHMENT PRESIDEN

DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN DALAM

MEWUJUDKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG

DEMOKRATIS ini adalah benar-benar karya saya, dan dalam penulisan

hukum ini tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga

bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di

Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau disebutkan

dalam daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam tugas akhir penulisan hukum ini dapat

dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia tugas akhir

penulisan hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK

YANG SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta di proses sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang

merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Malang, 9 November 2012

Yang menyatakan,

Syakir Hamdani

Page 5: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

Motto :

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap “

(Qs. Alam Nasyrah : 7-9)

Persembahan

Alhamdulillah…

Sebuah langkah usai sudah

Namun, itu bukan akhir dari perjalanan

Melainkan awal dari satu perjuangan

Ibunda…

Doamu menjadikanku bersemangat

Ayah…

Petuahmu bak pelita, menuntun ku dijalan-NYA

Peluh mu bagai air, menghilangkan haus dan dahaga

Hingga darahku tak membeku

Skripsi ini saya dedikasikan untuk ayahanda Syaifullah dan ibunda Salami, Kakak terbaikku Ahmad Efendi, tante Ummi Hani’ah, Shofiyah, Ust. Syafiuddin. Terimakasih, hanya ucapan itu yang sanggup untuk bisa aku haturkan atas perjuangan, nasehat, bimbingan dari sedari

kecil hingga kini aku cukup dewasa.

Ucapan terimakasih juga kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhhamadiyah Malang, Fakultas Hukum wabil khusus, teman-teman seperjuangan di HMI Korkom UMM,

HMI Komisariat Hukum, IMM Korkom Umm ,LSO Fordima dll,

Page 6: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Salam kebahagiaan ketika salam dan doa, senantiasa dimunajahkan kehadirat

Allah SWT, semoga kita senantiasa selalu dalam kungkungan rahmat, hidayah

dan inayahNya sehingga kita selalu diberkati kekuatan dalam menjalankan tugas

sebagai Khalifah Fil’Ard.

Puji syukur semoga senantiasa tetap tercurahkan kehadirat Allah SWT

yang senantiasa memberi jawaban ketika hambamu ini kebingungan, memberi

kekuatan ketika hambamu ini dirongrong kelemahan, dan memberikan

kemudahan ketika hambamu ini dihadapkan dengan kesulitan sehingga kami

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salamsemoga tetap

tercurahkan keharibaan sang suritauladan sejati Nabiyullah Muhammad SAW

yang telah memberikan pencerahan terhadap dunia ini dengan cahaya iman dan

islam. Skripsi yang berjudul: “PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL

PENGATURAN IMPEACHMENT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN

KOREA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA YANG DEMOKRATIS” merupakan tugas akhir dan salah satu

syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang.

Penulis sadar, bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan dukungan baik

moril maupun materiil dari berbagai pihak. Perjalanan yang tidak mudah dalam

Page 7: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

menyelesaikan skripsi ini telah menguji kesabaran intelektual dan aktulisasi

penulis yang tidak ingin menyerah terhadap segala cobaan yang datang silih

berganti. Oleh karena itu, sudah seharusnya penulis menyampaikan ucapan terima

kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Syaifullah dan Ibunda Salami, Kakanda Ahmad Efendi, Tante Ummi

Hani’ah, Shofiyah, Ustadz Syafiuddin, dan keluarga besar saya yang saya

sangat sayangi dan saya banggakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu

yang tidak pernah terputus curahan kasih sayang dan doanya dalam setiap

detiknya, serta dengan tulus memberikan dukungan moril dan materiil kepada

penulis yang tidak ternilai harganya, yang menjadi cambuk penyemangat bagi

penulis dalam menuntut ilmu, dan sejujurnya dari lubuk hati yang yang paling

dalam penilis masih belum bisa untuk membals itu semua, kecuali secirca doa

“ jazaakumullah biahsan il-jaza’ “ amiin...!!!

2. Bapak Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendorong penulis untuk

segera menyelesaikan tugas akhir dan banyak memberikan bantuan dalam

kelancaran penulisan tugas akhir ini.

3. Bapak Dr. Sulardi, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar

membimbing dan memberi solusi serta sebagai sumber inspiratif dalam

menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Bapak Dr. Surya Anoraga, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan dan saran-saran konstruktif serta mebuka wawasan

pemikiran bagi penulis.

Page 8: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

5. Seluruh Dosen, pejabat laboratorium dan para staf Tata Usaha Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak pernah lelah membakar api

semangat dan sedikit banyak telah membantu kelancaran serta selalu

mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

6. Rekan-rekan penulis di kelas HTN angkatan 2007 dan keseluruhan kawan-

kawan dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

yang tidak pernah segan mengkritik dan memberi masukan cerdas serta

mengobarkan api semangat yang tak kunjung padam terhadap penulis untuk

segera menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat khusunya

bagi pengembangan ilmu hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan pada

umumnya. Menjadi harapan bagi penulis, saran, masukan, dan kritikan yang

konstruktif dari pembaca demi kebaikan dan perbaikan penulisan hukum ini.

Billahittaufiq wal hidayah.

Wa Billahi Fisabilil Haq Fastabihul Khairat.

Penulis

Page 9: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam .................................................................... i

Lembar Pengesahan ................................................................................... ii

Surat Pernyataan Bukan Plagiat ................................................................. iv

Motto / Persembahan .................................................................................. v

Abstraksi .................................................................................................... vi

Abstract ....................................................................................................... vii

Kata Pengantar ........................................................................................... viii

Daftar Isi ..................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................... 12

C. Tujuan Penulisan ............................................................................ 12

D. Manfaat Penulisan .......................................................................... 13

E. Metode Penelitian ........................................................................... 14

F. Sistematika Penulisan .................................................................... 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Impeachment ....................................................... 20

A.1. Pengertian Impeachment dalam Sistem Ketatanegaraan ....... 20

A.2. Batasan Hukum Istilah Impeachment .................................... 26

B. Tinjauan Umum tentang Impeachment dalam Berbagai Sistem

Pemerintahan .................................................................................. 28

B.1. Impeachment dalam Praktik Sistem Pemerintahan

Presidensial di Amerika Serikat .......................................... 28

B.2. Impeachment dalam Praktik Sistem Pemerintahan

Parlementer di Inggris ........................................................ 31

B.3. Impeachment dalam Praktik Ketatanegaraan Bermodel

Inggris dan Amerika Serikat ............................................... 33

C. Tinjauan Umum tentang Impeachment dalam Berbagai

Konstitusi ....................................................................................... 36

Page 10: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

C.1. Impeachment dalam Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 .......................................... 36

C.2. Impeachment dalam Konstitusi Amerika Serikat ................ 38

C.3. Impeachment dalam Konstitusi Korea Selatan .................... 40

D. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi ............................................. 42

D.1. Sejarah Perkembangan dan Pengertian Demokrasi ............. 42

D.2. Prinsip-prinsip Demokrasi ................................................... 48

BAB III PEMBAHASAN

A. Impeachment Presiden dan Wakil Presiden Antara Republik

Indonesia dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan Ditinjau

dari Konstitusinya .......................................................................... 54

A.1. Praktik Impeachment dalam Sejarah Ketatanegaraan

Republik Indonesia ............................................................. 54

A.2. Praktik Impeachment dalam Sejarah Ketatanegaraan

Amerika Serikat .................................................................. 65

A.3. Praktik Impeachment dalam Sejarah Ketatanegaraan Korea

Selatan ................................................................................ 74

B. Prosedur Mekanisme Impeachment Presiden dan Wakil

Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945 Pasca Amandemen ....................................................... 79

B.1.Alasan-alasan Impeachment Menurut UUD Setelah

Perubahan ....................................................................................... 81

B.2. Proses Impeachment di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .... 87

B.3. Proses Impeachment di Mahkamah Konstitusi........................ 90

B.4. Proses Impeachment di Majelis Permusyawaratan Rakyat .... 93

C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Impeachment

Antara Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat dan Korea

Selatan .................................................................................................. 96

Page 11: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

D. Pengaturan Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Dalam

Konstitusi Negara Republik Indonesia Sebagai Negara

Demokrasi ....................................................................................... 107

E. Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia

Sesuai Mekanisme Perimbangan Kekuasan Lembaga Negara

Dalam Mengakomodasi Impeachment ............................................ 125

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................................... 132

B. Saran ................................................................................................ 134

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 136

INDEX ....................................................................................................... 138

BAGAN ...................................................................................................... 140

TABEL ....................................................................................................... 143

LAMPIRAN

Page 12: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Ahmad Yani, 2011, Pasang Surut Kinerja Legislasi, Rajawali Pers, Jakarta.

Daniel M Shea, (et,all) 2007, Living Democarcy California Edition, Upper Saddle

River, New Jersey.

Dahlan thaib, 2006, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Rja Grafindo Persada,

Jakarta.

Hamdan Zoelva, 2011, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,

Idris Thaha, 2006, Demokrasi Religius Pemikiran politik Nurcholish Madjid dan M.

Amien Rais, Teraju, Jakarta.

James Q Wilson, 1986, American Goverment Institution and Policies, DC Heath

and Company.

Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar

Grafika, Jakarta.

_______________, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara

Pasca Reformasi, Sinar Grafika: Jakarta.

_______________, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara,

Sinar Grafika Jakarta.

_______________, 2005, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai

Negara, Konstitusi Pers, Jakarta.

Juliyus Mauladi. ( ed, ), 2004, Hukum dan Kuasa Konstitusi, Konsorium

Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.

Moh. Mahfud MD. 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi isu,

Rajagfindo Persada, Jakarta.

Morrisan, 2005, Hukun Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi, Ramdina

Prakarsa, Jakarta.

Soimin, 2009, Impeachment Presiden dan wakil Presiden di Indonesia, Yogyakarta, UII

Press

Sirajuddin, ( ed. ). 2010, Konstitusionalisme Demokrasi Sebuah Diskursus tentang

Pemilu, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi . In – Trans

Publishing, Malang.

Page 13: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1787.

Konstitusi Republik Korea Selatan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia Nomor

III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga

Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan

Pemerintahan Presiden Soekarno. Dan Penetapan Jendral Soeharto

menjadi Presiden

Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 Tentang pencabutan kekuasan Pemerintahan

Presiden Abdurrahman Wahid dan Penetapan Megawati Soekarno Putri

menjadi Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No

24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakila Rakyat Daerah.

Artikel dan Internet

Janedjri M Gaffar,Hal Ihwal Impeachment, Seputar Indonesia,Rabu 03/02/2010.

Janedri M Gaffar, Cheks and Balances Dalam system Presidensial, Seputar

Indonesia, Senin 19/10/2009.

Jimly Asshiddiqie,impeachment, www.the.celly.com., hal 1. diakses pada tanggal

12 februari 2012

Lihat profil singkat Roh Moo-hyun, http:// 4 l u.blogspot.com,2009/5/mantan-

presiden-korea-selatan.diakses pada tanggal 15 februari 2012.

Encylopedia Britannica,Inc, Vol.12 (Chicago : William Benton, Publisher,1972),hal.2J

http://id.wikisource.org,diakses tanggal 5 Oktober 2012

Page 14: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

INDEKS

Amandemen,1, 2 ,3 Konvensional, 20, 21

Banding, 23, 36 Lembaga, 6, 9, 22, 56

Batasan, 7, 10, 12 Mahkamah Agung, 34, 36

Chamber of deputies, 30, 36 Mahkamah Konstitusi, 1, 3,

Chek and balances, 9, 56 Mosi, 7, 32, 46

Demokrasi, 16, 26 Monarki, 20, 21

Demokratis, 12 Negara, 3, 5, 21

Eksekutif, 30 Norma, 65, 68, 72

Final, 8, 15, 29 Otoritas, 18, 22

Fraksi, 60,75 Pasal, 2, 6, 7

Hakim, 27, 35 Parlemen, 4, 8, 11

Hukum, 13, 15 Parlementer, 22, 26

Impeachment, 2, 12, 76 Pejabat,22, 27

Instrumen, 22 Perbandingan, 15, 18, 27

Istimewa, 17 Politik, 19, 25,39

Kabinet, 31 Publik, 8, 12, 63

Kekuasaan, 6, 12, 26 Praktik, 7, 15, 26,31

Konstitusi, 5, 8, 42 Presiden, 1, 5, 21, 35

Konstitusional, 8 Proses, 35, 39

Page 15: PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN …

Rakyat, 38,42

Reformasi, 59

Resolusi. 34, 25

Senat, 1, 7, 19, 30

Sengketa, 7

Supremasi, 7, 19, 25

Transparan, 64

Yudikatif, 12, 18, 29

Yuridis, 5