PERATURAN TATA - TERTIB

SEN AT

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

A

DJAKARTA, 22 PEBRUARI 1950

327.3

PERATURAN TATA-TERTIB

S E N A T

Bab

11

11

PERATURAN TATA-TERTIE SENAT.': 4 ,

- A

/

pas. hal .

I Tentang pemeriksaan , '

surat2 kepertjajaan. l--8 l- 2

II

III

IV

VI

VII

Tentang Ketua, Se

kertaris, Panitia2

dan Madjelis Persi

apan •

S l. Tentang Ketua. 9-29 5-10

S 2. Tentang Seker

taris . 30-32 l0-ll

8 5. Tentang Pani

tia2. 33-35 ll-l2

S l!. Tentang Madje

lis Persiapan. 36-38 l2-l3

Tentang pemeriksa

an Persiapan. 39-l19 l3-l6

Tentang Rapat2

terbuka.

S l.

S 2.

S : .

S li.

Tentang per

mulaan rapat2. 50-53 l6-17

Tentang Risa

lah Resmi. . 5ll-56 l7-l8

Tentang Perun

dingan . 57-73 l8-23

Tentang Pemu

ngutan Suara. 711-76 23-2l.

Tentang Mosi2. 77 2li

Tentang Surat2 jang

masuk. 78-80 2li-25

Tentang Usul2 mem

buat Undang2 jang

- - -

-

,

/ :

diadjukan oleh Senat

kepada Dewan Perwa

kilan Rakjat . 8l-87 25-27

Pa: VIII :

-

A

%

pas. hal.

Bab VIII Tentang Amandemen2

atas usul2 inisi

atip. 88-96 27-29

11 IX Tentang adpis2 jang

diberikan oleh Senat

berdasarkan pasal

l23 (2) dari Konsti

tusi . 97-98 30

j1 X Tentang hak Inter

pelasi dan hak Mena

njakan. 99-lOl 50-3l

11 XI Tentang Pemungutan

Suara tentang

orang . l02-ll2 3l-33

11 XII Tentang Rapat ter

tutup. ll3-ll6 33-3ll

" XIII Tentang Surat2

permohonan. . ll.7-l25 3l-37

" XIV Tentang Pende- -

ngar2. 12l.37

Peraturan2 Penutup. l25-127 37-38.

- - - - - - OOo - - - - - -

-BD

- l - -

PERATURAN TATA-TERTEB SENAT.

- BAB I.

Tentang pemeriksaan Surat2 kepertjajaan.

Pasal l.

(l)Selama Ketua Senat belum diangkat oleh Pre

siden, maka untuk sementara rapat2 diketuai

oleh anggota jang tertua usianja.

(2)Apabila Ketua sementara jang-termaksud da

lam ajat pertama berhalangan atau tidak ada,

maka anggota jang tertua usianja diantara

jang hadlir bertindak sebagai Ketua semen

tara. - i

Pasal 2.

Tiap anggota Senat jang baru ditundjuk mem

buktikan penundjukannja dengan menjerahkan

suatu keterangan dari atau atas nama Pemo

rintah daerah2-bagian, jang menundjuknja

sebagai anggota Senat, bahwa ia telah di

tundjuk dengan mengingat ketentuan dalam

pasal 8l dari Konstitusi.

Pasal 5.

Selain dari surat kepertjajaan jang dimak

sudkan dalam pasal 2, maka oleh jang diang

kat mendjadi anggota Senat di serahkan pula

kepada badan ini : -

a. surat bukti atau keterangan, diberikan

oleh kekuasaan jang berhak, jang menjä

takan bahwa anggota ini memenuhi sjarat.2

untuk keanggotaan jang ditetapkan dalam

pasal 82 dari Konstitusi.

b. suatu keterangan, dibuat sendiri oleh

jang ditundjuk, jang berisi segala dja

batan2 umum jang dipegangnja.

Pasal li.

Pemeriksaan surat2 kepert jajaan dari anggo

ta2 jang baru masuk, diserahkan kepada su

atu panitia, jing ditundjuk oleh Ketua (se

mentara) jang termaksud dalam pasal l, dan

terdiri dari seorang Ketua merangkap anggo

ta an empat orang anggota.

-

- 2 -

Pasal 5.

(l)Sesudah surat2 kepertjajaan dan surat2 l: .

pirannja begitu pula keterangan2 lain jang

diperlukan diperiksa, maka Panitia membe -

kan laporan. - -

(2)Surat2 kepertjajaan dan surat2 jang bersang

kutan dengan itu, disimpan dalam Sekertar' -

at Senat, disediakan bagi para anggota un

Pasal 6.

(l)Setelah Panitia melaporkan pendapatnja, ma

ka rapat memutuskan tentang penerimaan

orang2 jang ditundjuk sebagai anggota Senat.

(2) Jang ditundjuk diterima sebagai anggota So

nat ket juali: -

a. apabila surat2 jang diperlihatkan tidak

lengkap, atau tidak memenuhi sjarat.2

jang ditetapkan oleh peraturan ini.

b. apabila menurut pendapat rapat dari su

rat2 jang diperlihatkan tidak njata de

ngan t jukup, bahwa jang ditundjuk meme

nuhi sjarat2 jang ditetapkan oleh Kon

stitusi .

Pasal 7.

Apabila mengenai pemeriksaan surat2 keper

tjajaan atau surat2 jang bertalian dengan

itu, Senat menganggap perlu akan pembukti

an surat2 atau keterangan2, maka Senat mem

persilahkan Pemerintah supaja mengirim ke

padanja surat2 atau keterangan2 itu.

Pasal 8.

Apabila Senat memutuskan tidak menerima se

orang atau lebih anggota jang telah ditun

djuk, maka ia memberitahukan hal ini kepa

da Pemerintah, jang dengan segera mempersi

lahkan Pemerintah daerah2 bagian jang ber

sangkutan untuk mengambil tindakan2 jang

perlu untuk menundjuk anggota2 jang lain,

satu dan lain hal dengan: apa

jang ditetapkan dalam pasal 8l Konstitusi.

BAB II.

- 3 -

BAB II.

Tentang Ketua, Sekertaris, Panitia2 dan

Madjelis Persiapan.

S l• Tentang Ketua:

Pasal 9.

(l)Setjepatnja, akan tetapi sesudah sekurang2

nja l6 anggota diterima dan hadlir, maka Se

nat mulai dengan penjusunan and juran untuk

pengangkatan seorang Ketua dan seorang Wakil

tua

(2) Rapat untuk mengadakan penjusunan andjuran

ini adalah terbuka, ket juali apabila rapat

karena keadaan luar biasa memutuskan lain.

(5) Ketua sementara menetapkan tempat dan waktu

diadakan rapat ini dan hal ini diberitahukan

olehnja kepada anggota2. - -

Pasal 10.

(l ) Pentjalonan jang dimaksud dalam pasal 9 di

lakukan dengan memasukkan daftar tertulis pa

da Ketua sementara.

(2) Setiap daftar memuat nama (nama2) seorang

atau lebih. - - - -

Pasal ll.

(l)Tiap daftar tjalon sebagai jang dimaksud da

lam ajat pertama pasal lO, harus memuat na

ma (nama2) dengan huruf latin dan - bila ada

tambahan2 jang perlu untuk menetapkan diri

dari t jalon2 itu.

(2) Daftar itu harus ditanda-tangani oleh sedi

kit2rja lima orang anggota Senat.

(5)Disamping tanda-tangan harus disebutkan nama2

penanda-tangan dengan huruf latin dan apabi

la ada dengan sebutan2 tambahan jang perlu

untuk menetapkan dirinja.

(ll)Tiap anggota tidak boléh menanda-tangani le

bih dari satu daftar.

Pasal l2.

- li -

- Pasal l2.

(l) Memadjukan daftar sebagai jang dimaksudkan

dalam pasal lO harus dilakukan sendiri oleh

seorang anggota atau lebih, jang telah me

nanda-tanganinja, selambat-lambatnja satu

d jam sebelum rapat, termaksud dalam pasal

9 9 dimulai.

(2) Apabila Ketua sementara berpendapat, bahwa

suatu daftar tidak memenuhi ketentuan2

jang ditetapkan dalam peraturan ini maka

ia memperingatkan mereka, jang memadjukan

daftar tadi, atas hal itu; apabila ketera

ngan2 jang diberikan oleh Ketua sementara,

tidak d juga dipenuhi oleh jang menjampaikan

daftar, maka Ketua sementara berhak untuk

, menjatakan, bahwa daftar itu tidak sah. -

(3) Ketua sementara menjuruh setjepat2nja mem

perbanjak daftar2, jang telah diterimanja

dan jang tidak dinjatakan tidak sah, untuk

dibagikan kepada para anggota jang hadlir

pada rapat jang dimaksudkan dalam pasal 9 .

Pasal l5.

(l) Apabila jang diand jurkan hanja seorang tja

lon sadja, maka pada waktu, termaksud da

lam ajat ketiga pasal 9, Ketua sementara

memberitahukannja kepada rapat, dan t jalon

ini dengan pent jalonan seorang: , dianggap

sebagai telah ditundjuk untuk diandjurkan

kepada Presiden supaja diangkat djadi

Ketua . -

(2) Apabila demikian, maka untuk menetapkan

t jalon kedua jang akan dipadjukan kepada

Presiden, dengan segera rapat ditunda un

tuk memberi kesempatan kepada para anggota

untuk pont jalonan kedua segala seuatu b:r

dasarkan ketentuan dalam pasal2 2, l0, ll

lan l2 peraturan ini. - -

(3)Apabila tornjata, bahwa pada pentjalonan

kedua ini hanja diandjurkan satu orang tja -

lon sadja, maka setelah rapat dibuk: kemba

li, Ketua sementara memberitahukannja dan

t jalon

- 5 -

- 5 -

tjalon ini dengan pentjalonan seorang, di

anggap telah ditundjuk untuk disamping tja

lon, jang dalam tingkatan pertama telah di

tundjuk, diandjurkan kepada Presiden supa

ja diangkat djadi Ketua.

Pasal ll.

Apabila diandjurkan dua orang t jalon, maka

Ketua sementara pada sa' at jang dimaksudkan

dalam ajat tiga pasal 9 , memberitahukan hal

itu kepada rapat, dan kedua orang tjalon ini

dianggap ditundjuk dalam satu penundjukan

tjalon untuk diandjurkan kepada Presiden ba

gi djabatan Ketua.

Pasal 15.

(l)Apabila diandjurkan lebih dari dua orang tja

lon, ataupun dalam hal jang dimaksudkan da

lam ajat kedua pasal l5, diadjukan lebih da

ri satu orang tjalon, maka segera pemungutan

suara dimulai . -

(2) Pemungutan suara itu bersifat rahasia dan

dilakukan dengan surat-pemungutan suara jang

tidak ditanda-tangani, jang memuat nama se

mua t jalon dengan ditjantumkan menurut uru

tan alfabet . Dimuka nama setiap t jalon di

gambar sebuah segi empat. -

(5) Pemungutan suara tidak sah, djikalau djumlah

surat pemungutan suara jang terdapat dalam

kotak pemungutan-suara lebih besar dari pa

da d jumlah jang berhak memilih.Djika demiki

an maka dengan segera diadakan lagi pemungu

tan suara. -

Pasal l6.

(l)Setiap orang jang berhak memberikan suara

hanja dapat memberikan suara kepada satu o

rang t jalon sadja, hal mana dilakukan dengan

djalan memberikan warna itam dalam segi em

pat sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas,

dimuka nama tjalon jang disukainja.

(2) Daftar pemungutan-suara; dimana terdapat le

bih dari satu segi empat jang diberi warna

itam

- 6 -

itam tidak sah; demikian pula daftar pemungu

tan-suara jang ditanda-tangani tidak sah.

(5) Suara jang diberikan kepada orang jang nama

nja tidak terdapat pada daftar tjalon, dinja

takan tidak sah.

(li) Apabila ada hal jang diragukan, maka rapat

memutuskan; apabila suara2 sama berat,maka

Ketua memutuskan . -

(5) Untuk menetapkan d jumlah suara jang diberi

kan dengan sah, sebagaimana dimaksud dalam

pasal2 i8 dan l9, maka surat pemungutan-sua

ra jang tidak diisi, demikian pula jang di

njatakan tidak sah, tidak dimasukkan d jumlah

suara jang diberikan dengan sah.

Pasal l7.

(l)Setiap kali diadakan pemungutan suara,maka

Ketua sementara menundjuk dua orang anggota

sebagai pemungut suara. -

(2) Sesudah Ketua sementara mengumumkan djumlah

anggota rapat jang telah menanda-tangani daf

tar-hadlir maka berturut2 surat2 pemungutan

suara dibat ja olehnja.

Kedua pemungut-suara ment jatatkan suara2 itu.

Pasal l8.

(l)Tjalon jang mendapat suara terbanjak jang

mutlak, dinjatakan telah terpilih untuk di

an:ljurkan kepada Presiden bagi d jabatan Ketna.

(2) Apabila dua orang tjalon hasing2 mendapat

sekurang-kurangnja l10% dari djumlah suara

jang sah, maka kedua t jalon itu dinjatakan

telah terpilih.

(5) Apabila tidak ada t jalon jang mendapat sua

ra terbanjak jang mutlak dari d jumlah suara

jang sah dan pula tidak ada dua orang tja

lon jang masing2 mendapat sekurang-kurangnja

l10% dari djumlah suara jang sah, maka dengan

segera diadakan lagi pemungutan suara anta

ra semua t jalon; dalam hal ini maka ajat per

tama dan kedua dari pasal ini sama berlaku.

(ll) Apabila sesudah pemungutan suara kedua ini

belum d juga ada tjalon jang mendapat suara

terbanjak

- 7 - -

t,-rba...jak jang mutlak dari d jumlah suara

jang sah, dan pula tidak a da dua orang t ja

lon jang masing2 mendapat suara sah i10:, di

adakan lagi pemungutan suara kedua kali, da

lam hal mana + jalan jang mendapat suara pa

ling sedikit tak dapat turut pilihan lagi ;

djika ada lebih dari enam orang t jalon, maka

jang dipertahankan enam t jalon jang mendapat

suara terbanjak ; c jat pertan.a dan kedua dari

pasal ini dis ini b rla:u pula.

(5) Djika d juga setelah pemungutan suara ketiga

tak ada t jalon jang mendapat suara terbanjak

jang mutlak dari suara jang sah, dan pula

tak ada dua orang t jalon jang masing2 menda

pat paling sedikit 40% dari suara jang sah,

maka diadakan pemungutan suara lagi, dalam

hal inana t jalon jas, g mendapat suara paling

sedikit tak dapat ipilih 1agi; ajat pertama

dan kedua dari pasal ini berlaku pula dalam

hal ini .

Hal ini didjalankan terus dengan t jara jang

sama sehingga seorang t jalon mendapat suara

terbanjak jang mutlak, ataupun dua orang tja

lon masing2 mendapat paling sedikit l10% dari

suara jang sah.

Pasal l9.

(l)Djika setelah hal termaksud dalam pasal l8,

hanja seorang t jalcu dinjatakan terpilih,ma

ka diadakan lagi perun:utan suara antar: tja

lon2 jang belum dinjatakan terpilih;mereka

j g ( lum pe:ngutan : uara ini mendapat sua

ra terbanjak jang rutlak dari suara2 jan: sah

dinjatakan telah dipilih.

(2)Djika setelah pemungutan suara ini tak ada

t jalon jang mendapat suara terbanjak jang

mutlak dari suara2 jang sah, maka diadakan

lagi pemungutan suara, dalam hal mana t jalon

jang mendapat paling seji kit suara jang sah,

tak dapat dipilih l: :i ; d jika d jumlah t jalon

lebih dari tiga orang , maka hanja tiga t ja

lon dipertahankan is na mendinnat suara terba

njak . -

iPjika

- - 8 - - - - - -

(3)Djika setelah diadakan pemungutan suara lagi

sebagaimana termaksud dalam ajat tadi pasal

ini, tak ada t jalon jang mendapat suara ter

banjak jang mutlak dari suara jang sah, dia

dakan pemungutan suara kembali, dalam hal

mana t jalon jang mendapat suara paling sedi

kit, tak dapat dipilih lagi,hal ini dilang

sungkan sampai salah seorang tjalon mendapat

suara terbanjak jang mutlak dari suara2 jang

sah.

Pasal 20.

(l)Setelah menurut ketentuan dalam pasal 18 dan

l9 dua orang tjalon ditundjuk, jang akan di -

masukkan namanja dalam daftar pentjalonan un

tuk djabatan Ketua, jang akan diadjukan ke -

pada Presiden, rapat dapat mengambil keputu

san bahwa seorang tjalon atau lebih akan di

tambahkan lagi dalam daftar pentjalonan ini.

(2)Djika diputuskan demikian, maka tjara beker

dja jang termuat dalam pasal l9 diulangi sam

pai ditundjuk sekian t jalon sebanjak jang te

lah diputuskan untuk dimasukkan namanja d a -

lam daftar pentjalonan.

Pasal 2l.

(l)Setelah ditundjuk sedjumlah tjalon jang di

perlukan untuk daftar pentjalonan, maka ra

pat memutuskan apakah dalam daftar pentjalo

nan ini akan dinjatakan sesuatu keinginan

jang chusus. -

(2) Djika diputuskan bahwa tak akan dinjatakan

Yeinginan jang chusus, maka nama2 tjalon jang

dipilih dimasukkan dalam daftar pentjalonan

menurut alpabet.

(5)Djika diputuskan, bahwa memang akan dinjata

kan keinginan jang chusus itu, maka nama2

dimasukkan dalam daftar pentjalonan menurut

urutan pemilihan, djika dua orang bersama-sa

ma terpilih, maka diadakan pemungutan suara

antara mereka, dan t jalon jang mendapat sua

ra terbanjak dimasukkan namanja dalam daftar

pentjalonan diatas nama tjalon lainnja.

Pasal 22.

- 9 -

- 9 -

- Pasal 22.

(l)Setelah pemilihan selesai, maka Ketua semen

tara mengumumkan hasilnja .

(2)Dari pemilihan dibuat suatu protokol jang di

tanda-tangani oleh Ketua sementara dan para

anggota, jang termaksud dalam ajat pertama

pasal 19.

Pasal 23.

(l) And juran jang tersusun berdasarkan apa jang

ditetapkan dalam pasal2 diatas disampaikan

setjepat.2nja kepada Presiden.

(2) Bilamana pengangkatan oleh Presiden tidak di

terima oleh jang diangkat , maka dibuat suatu

and juran baru, untuk hal mana ketentuan2 da

ri poraturan ini berlaku pula.

Pasal 2l.

(l)Setelah diadakan pengangkatan Ketua,maka de

ngan segera ditundjuk seorang Wakil-Ketua

jang termaksud dalam pasal 85 ajat 5 dari

Konstitusi , -

(2)Ajat kedua dan ketiga dari pasal 9 peraturan

ini berlaku pula bagi rapat ini.

Pasal 25.

(l)Pentjalonan untuk penundjukan ini dilakukan

dengan tulisan dalam rapat jang termaksud da

lam pasal 2l.

(2)Ajat pertama pasal l5, dan pasal2 l5, l6 ian

l7 ajat pertama pasal lO, ajat kedua dan ke

tiga pasal l9 dan 22 berlaku pula bagi pemi

lihan ini . - .

(5) Bilamana seorang tjalon tidak menerima pemi

lihannja, maka namanja ditjoret dari daftar

tjalon2 , dan penjelasaiannja, jang termak -

sud dalam ajat kedua dan ketiga pasal l9 di

landjutkan terus, sampai seorang t jalon lain

mendapat d jumlah suara jang diperlukan.

(ll)Bilamana setelah dilakukan pentjoretan t jalon

pertama jang termaksud dalam ajat ketiga pa

sal ini, hanja tinggal seorang tjalon sadja,

maka tjalon ini dinjatakan telah terpilih.

Pasal 26.

- O -

Pasal 26.

Sesudah pemilihan Wakil-Ketua selesai, maka

hasilnja diberitahukan kepada Presiden.

Pasal 27 •

(l)Apabila Ketua berhalangan atau tidak ada,ma

ka ia diganti oleh Wakil-Ketua.

Apabila Wakil-Ketua inipun berhalangan atau

tidak ada, maka anggota jang usianja paling

tinggi diantara anggota2 jang hadlir untuk

sementara bertindak sebagai Ketua.

(2) Apabila djabatan Ketua atau djabatan Wakil

Ketua mendjadi lowong, maka Senat setjepat

mungkin menundjuk Ketua atau. Wakil-Ketua jang

lain; pasal2 9 sampai dengan 26 sama berlaku

bagi penundjukan ini .

Pasal 28.

(l) Ketua mengatur dan memimpin pekerdjaan Senat

dan memelihara ketertiban dalam permusjawa

ratan; ia berkewadjiban untuk memperhatikan

sungguh2 peraturan ini .

(2) Selain dari pada itu termasuk pada tugas Ke

tua a.l. memberi ke sempatan berbit jara, me

ngadjukan soal2 jang harus diputuskan oleh

Senat, mengumumkan hasil pemungutan suara

dan mendjalankan keputusan2 jang diambil o

leh Senat . Satu dan lain hal -dengan memper

hatikan ketetapan2 jang tertjantum dalam Per

aturan ini mengenai hal tersebut.

Pasal 29.

Selama permusjawaratan Ketua hanja dapat ber

bit jara untuk menundjukkan duduk perkara jang

sebenarnja dari selisih faham atau untuk me

ngembalikan permusjawaratan itu kepada dja -

lan jang benar, apabila menjimpang.

S 2. Tentang Sekertaris.

Pasal 50.

(l)Senat mengangkat Sekertarisnja sendiri dan

pula, djika perlu, seorang atau lebih Adjun

Sokertaris

- ll -

Sekertaris . -

(2) Sekertaris dan Adjun-Sekertaris (2) tidak bo

leh merangkap keanggotaan Senat atau Dewan

Perwakilan Ra'jat. -

(5) Djika Sekertaris berhalangan atau tidak ada,

maka Adjun-Sekertaris melakukan pekerdjaan

nja; djikalau Adjun-Sekertaris (2) pula ber

halangan atau tidak ada, maka Panitia jang

dimaksud dalam pasal 3ll, mengangkat seorang

pengganti jang untuk sementara melakukan pe

kerdjaan Sekertaris . -

Pasal 3l.

(l)Sekertaris mengurus segala apa jang termasuk

urusan dalam dari Senat; segenap pegawai jang

bekerdja pada Senat ada dibawah pimpinannja.

(2)Madjelis2-Persiapan, dan Panitia2 sedapat-da

patnja dibantu oleh Sekertaris, Adjun-Seker

taris atau pegawai2 lain dari Senat.

Pasal 32.

(l)Selama belum dilakukan pengangkatan Sekerta

ris, maka kewadjiban dan kekuasaan Sekertaris

dilakukan oleh seorang pegawai jang diangkat

oleh Pemerintah.

(2) Senat menentukan saat bilamana pegawai Peme

rintah, jang dimaksud dalam ajat pertama,me

njerahkan segenap atau sebagian dari tugas

dan kekuasaannja kepada Sekertaris jang di -

angkat oleh Senat .

s 3. Tentang Panitia2.

Pasal 53.

(l)Senat mengangkat setjepat-tjepatnja dari an

tara anggota2nja sebuah Panitia Permusjawa

ratan, jang terdiri dari Katua Senat sebagai

anggota merangkap Ketua dan sekurang-kurang

nja empat orang anggota...

(2)Setelah memberi tahukan dengan tulisan dan

dengan idzin Ketua, maka, untuk rapat2 Fani

tia tertentu, setiap anggota Panitia Permu

sjawaratan berhak menundjuk seorang anggota

Senat jang lain untuk mewakilinja. )

- - (2

-T:

- l2 -

(3)Panitia Permusjawaratan pada umumnja berwa

djib mengadakan Permusjawaratan dengan Pe

merintah mengenai semua urusan, apabila hal

itu dianggap perlu oleh Pemerintah atau oleh

Senat .

(li)Ketua dapat mempersilahkan Panitia Permusja

waratan memberikan nasihat kepadan ja dalam

semua hal jang dianggap perlu olehnja.

Pasal 3li.

(l)Senat mengangkat selekas-lekasnja dari anta

ranja sebuah Panitia Rumah Tangga, jang ter

diri dari Ketua Senat sebagai anggota merang

kap Ketua dan sekurang-kurangnja dua orang

anggota • -

(2) Panitia Rumah Tangga melakukan penilikan

tertinggi atas pengurusan jang dimaksud da

lam pasal 5l.

(3) Panitia tersebut mengangkat dan memperhenti

kan pegawai2 Senat terket juali Sekertaris -

dan Adjun-Sekertaris (2). .

(ll)Panitia tersebut setiap tahun merantjangkan

anggaran belandja jang diadjukan oleh Ketua

epala Pemerintah. - -

(5) Panitia tersebut memutuskan perselisih an2,

jang timbul mengenai isi laporan2 resmi.

Pasal 55.

(l)Panitia2 lain dibentuk oleh Senat, apabila

ternjata dibutuhkan. -

(2)Ketua Senat berhak untuk hadlir dan berbitja

ra dalam rapat2 Panitia2 jang dibentuk oleh

Senat.

s li. Tentang Madjelis Persiapan.

Pasal 36.

Menurut keperluannja Senat menetapkan Madjo

lis2 Persiapan untuk urusan2 jang tertentu

atau kumpulan beberapa urusan; Madjelis ini

terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota

dan sekurang-kurangnja empat orang anggota.

: 27:

, , - l3 -

Pasal '37.

(1)Madjelis Persiapan dalam rapatnja jang per

tama memilih seorang Ketua dan seorang Wa

kil-Ketua . - \:

(2)Selama belum diadakan pemilihan Ketua,begi

tu pula apabila Ketua atau Wakil-Ketua ber

halangan atau tidak ada, maka anggota jang:

tertua usian ja mengetuai rapat-rapat untuk

sementara .

(3)Hasil pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua ini

diberitahukan kepada Ketua Senat, jang me

laporkan ini selandjutnja kepada Senat.

- Pasal 38.

Madjelis2 Persiapan mengangkat seorang dari

anggotanja, atau setelah musjawarat dengan

Ketua, salah seorang pegawai Sekertariat se

bagai pelapor.

Ketua Madjelispun dapat merangkap sebagai pe

lapor.

BAB III.

Tentang Pemeriksaan Persiapan

Pasal 39.

(l)Semua usul jang oleh Pemerintah atau Dewan

Perwakilan Rakjat disampaikan kepada Senat,

sedapat2nja ditjetak dan terus dibagikan ke

pada para anggota Senat .

(2)Apabila Ketua berpendapat, seberapa boleh se

telah bermufakat dengan Panitia Permusjawa

ratan sebagai jang termaksud dalam pasal 3,

bahwa usul itu harus diperiksa terlebih da

hulu, sebelumnja dibit jarakan oleh rapat

lengkap, maka ia menjampaikan usul ini kepa

da salah suatu Madjelis Persiapan jang ter

maksud dalam pasal 36.

(3) Para anggota Senat diberitahukan oleh Ketua

tentang pengiriman suatu usul kepada suatu

Madjelis-Persiapan. -

Pasal l10.

Pertukaran pikiran dalam Madjelis-Persiapan

:

- - ll. -

dianggap bersifat rahasia.

Pasal lil.

Dalam waktu jang akan ditetapkan oleh Madje

lis-Persiapan, maka para anggota Senat ber

hak untuk mengemukakan kepada Madjelis ter

sebut dengan tulisan segala hal jang menge

nai sesuatu usul jang disampaikan kepadanja.

Waktu jang ditetapkan itu diberitahukan ke

pada Ketua Senat, jang kemudian memberitahu

kannja lagi kepada para anggota.

: Pasal l12.

(l)Madjelis-Persiapan menetapkan waktu jang di

maksud dalam pasal diatas, dalam tempo dela

pan hari sesudah usul jang dimaksud dalam

pasal 59 (2) disampaikan.

(2)Sehabisnja waktu jang termaksud dalam pasal

ll, maka setjepat2nja Madjelis-Persiapan ber

kumpul, akan tetapi selambat-lambatnja dalam

waktu ll hari.

Demikian maka dalam rapat ini diumumkan t ja

tatan2 jang diterimanja.

(5)Apabila Madjelis berpendapat,bahwa urusan i

tu belum masak untuk dibit jarakan lebih lan

djut, maka rapat diundurkan sampai saat jang

akan ditetapkan oleh Panitia.

Pengunduran demikian diberitahukan kepada

Ketua Senat . -

Pasal l13.

Para anggota Senat berhak menghadliri ra -

pat2 Madjelis-Persiapan, ket juali rapat2

jang membitjarakan laporan, jang disusun o

leh pelapor. Anggota2 jang mengirimkan pen

dapat2nja dengan tulisan berhak untuk turut

serta dalam perundingan2.

Pasal lili.

Mgdjelis2-Persiapan dengan perantaraan Ke

tua Senat dengan memberitahukan alasan2nja

dapat mengundang seorang atau lebih dari pa

ra Menteri atau kuasa-kuasanja untuk me

A - agung ju:

- - l5 -

- l5 -

ngundjungi suatu atau beberapa rapat.Dengan

perantaraan Ketua Senat , Madjelis2 selandjut

nja berhak untuk berhubungan dengan tulisan

dengan seorang Menteri atau lebih.

Pasal 15.

(l) Madjelis-Persiapan jang dimaksudkan dalam a

jat kedua pasal 39 set jepat2nja membuat se -

buah laporan, jang memuat ichtisar dari pe -

rundingan2 jang telah diadakan itu, hasil2

dari pemeriksaannja dan apabila dilakukan

Permusjawaratan dengan Pemerintah, pula sebu

ah laporan tentang permufakatan dengan tuli

san atau set jara lisan, begitu pula tentang

hasil2nja, - -

(2)Dalam laporan jang termaksud dalam ajat per

tama, Madjelis mengemukakan pula perobahan2

dalam usul jang mungkin perlu.

(5) Apabila diminta, dalam laporan disebutkan

pendapat2 seseorang anggota.

Pasal 16.

Laporan itu sedapat2nja ditjetak dibagikan

kepada para anggota Senat , dan dengan peran

taraan Ketua disampaikan kepada remerintah,

untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah,

akan mend jawabnja dengan tertulis. Dalam hal

jang termaksud dalam pasal l35 (l) sub a, ma

ka laporan itu dikirimkan pula kepada Dewan

Perwakilan Rakjat. -

Pasal 17.

Djawaban Pemerintah jang diterima atas la -

poran-seksi, sedapat2 ditjetak dibagi2kan

kepada para anggota.

Pasal 18.

(l)Apabila, sesudah ada djawaban dari emerintah,

dan sesudah bermusjawarat dengan Ketua Sent,

Madjelis-Fersiapan berpendapat, bahwa masag

lah itu belum t jukup dipersiapkan untuk pem

bitjaraan umum, maka Fanitia dapat mengelur

kan sebuah laporan tambahan. -

(2)Apa

-Tr

| - l6 -

(2)Apa jang ditetapkan dalam pasal2 l15 sampai

dengan l17 berlaku pula bagi laporan-tamba

han ini . -

Pasal 19.

(l)Setelah pemeriksaan persiapan selesai, Ketua

Senat menentukan hari apa perundingan umum

mengenai usul akan dimulai .

(2) Ketua berhak menjerahkan penetapan hari jang

termaksud dalam ajat pertama kepada Senat ;

Senat berhak untuk mengadakan robahan dalam

hari jang telah ditetapkan oleh Ketua.

BAB IV •

Tentang rapat terbuka.

8 l Tentang permulaan rapat2.

Pasal 50.

(l) Ketua memanggil Senat berkumpul setiap kali

dipandang perlu olehnja ; ataupun djikalau He

merintah atau sekurang-kurangnja lima orang

anggota Senat, menghendaki hal itu, dengan

mengadjukan sebab2nja. -

(2)Waktu berkumpul adalah pukul 9.00 pagi ketju

ali djika Ketua menimbang bermanfaat untuk

menetapkan pertemuan itu lebih pagi atau le

bih siang, ataupun d jikalau Senat memutuskan

set jara lain.

(5) Untuk meneruskan suatu rapat atau mengadakan

rapat sesudah pukul lli.00 diperlukan keputu

san Senat .

Pasal 5l.

(l)Tiap kali menghadliri rapat, setiap anggota

menanda-tangani daftar-hadlir menurut uru

tannja .

(2)Apabila daftar hadlir, sesudah waktu berkum

pul jang dimaksudkan dalam pasal diatas,te

lah ditanda-tangani oleh lebih dari setengah

djumlah anggota jang turut dalam sidang,ma

ka Ketua membuka rapat ,

(3)Daftar hadlir jang dimaksudkan dalam ajat

pertama diletakkan diatas medja Sekertaris

SllQ8 j8.

- | - l6 -

(2)Apa jang ditetapkan dalam pasal2 l15 sampai

dengan l17 berlaku pula bagi laporan-tamba

han ini .

Pasal 19.

(l)Setelah pemeriksaan persiapan selesai, Ketua

Senat menentukan hari apa perundingan umum

mengenai usul akan dimulai .

(2) Ketua berhak menjerahkan penetapan hari jang

termaksud dalam ajat pertama kepada Senat ;

Senat berhak untuk mengadakan robahan dalam

hari jang telah ditetapkan oleh Ketua.

BAB IV.

Tentang rapate terbuka.

S l Tentang permulaan rapat2.

Pasal 50.

(1) Ketua memanggil Senat berkumpul setiap kali

dipandang perlu olehnja , ataupun djikalau He

merintah atau sekurang-kurangnja lima orang

anggota Senat, menghendaki hal itu, dengan

mengadjukan sebab2nja. -

(2)Waktu berkumpul adalah pukul 9 : 00 pagi ketju

ali djika Ketua menimbang bermanfaat untuk

menetapkan pertemuan itu lebih pagi atau le

bih siang, ataupun d jikalau Senat memutuskan

set jara lain.

(5) Untuk meneruskan suatu rapat atau mengadakan

rapat sesudah pukul lli.00 diperlukan keputu

San Senat .

Pasal 5l.

(l)Tiap kali menghadliri rapat, setiap anggota

menanda-tangani daftar-hadlir menurut uru

tannja .

(2) Apabila daftar hadlir, sesudah waktu berkum

pul jang dimaksudkan dalam pasal diatas,te

lah ditanda-tangani oleh lebih dari setengah

djumlah anggota jang turut dalam sidang,ma

ka Ketua membuka rapat.

(5)Daftar hadlir jang dimaksudkan dalam ajat

pertama diletakkan diatas medja Sekertaris

SUAO8 j0.

- 17 -

supaja ditanda-tangani oleh anggota2 jang

datang kemudian. -

Pasal- 52.

(l)Djijkalau setengah d jam 3 e sudah waktu jang

ditetapkan untuk pembukaan rapat djumlah

anggota jang diperlukan belum djuga hadlir,

maka Ketua membuka pertemuan d an mempersi

lahkan membat ja nama anggota2 jang hadlir.

Ia dapat mengumumkan surat2 jang masuk.

(2) Kemudian rapat diuri urkan olch Ketua sampai

sa ! at jang akan ditentukan lagi.

Pasal 53.

Sesudah pembukaan rapat, Ketua mengumumkan

surat2 jang masuk dan memadjukan kepada Se

nat, keputusan2 jang berdasarkan sifat su -

ratz itu. Apabila Ketua, ataupun Senat meng

nganggap perlu, maka surat2 ini ditjetak dan

dibagikan kepada anggota2; setidak-tidaknja

surat2 itu disediakan untuk dibat ja oleh an:

gota2 selama dua kali dua puluh empat d jam.

S 2 - Tentang Risalah Resmi.

Pasal 5li.

(1) Untuk setiap rapat terbuka dibuat Risalah

res:ui. Risalah ini berisi turunan (weergave)

tulisan t jepat dari Permusjawaratan2 jangtelah dilakukan. - a

(2) Risalah resm1 selandjutnja memuat nama ang

gota2 jang telah menanda-tangani daftar had

lir jang dim: :sud dulam pasal 51 dan nama

anggota2 jang dalam pemungutan suara menja

takan setudju atau tidak s etudju, memuat pu

la ichtisar tentang isi surat2 jang masuk ,

uraian semua pengumuman, pemberitahuan dan

usul jang telah diadjukan dari keputusan2

jang telah diambil oleh Senat atau oleh Ketua. .

Pasal 55. *,

(l)Sesudah rapat selesai maka selekas-lekasnja

kepada anggota, demikian pula kepada Menteri(2)

iang

- 18 -

jang bersangkutan dikirimkan Risalah resmi

sementara. -

(2)Dalm hal jang termaksud dalam pasal l55 (l)

sub a dari Konstitusi, maka Risalah ini di

sampaikan pula kepada Dewan Perwakilan Rak

jat.

Pasal 56.

(l)Sampai suatu sa' at jang harus ditetapkan o

leh Ketua, setiap anggota mendapat kesempa

tan untuk mengadakan perubahan dalam laporan

tentang pidatonja, akan tetapi hal itu tidak

boleh merubah maksud pidatonja.

(2)Sesudah sa' at, jang dimaksudkan dalam ajat

pertama, maka Risalah resmi selekas-lekas

nja ditetapkan oleh Ketua setelah bermusja

warat dengan Panitia Rumah Tangga, jang di

maksud dalam pasal 3ll.

8 5. Telutang perundingan

Pasal 57.

(l) Dalam. permusjawaratan2 dipergunakan bahasa

Indonesia.

(2) Ketua berhak untuk menjimpang dari apa jang

ditentukan dalam ajat pertama, apabila hal

itu dianggap perlu atau baik olehnja.

Pasal 58.

Ta' ada anggota jang berbit jara, sebelum

minta dan mendapat idzin dari Ketua.

Pasal 59 G

(l) Anggota berbit jara dengan berdiri ditempat

nja atau ditempat jang sengadja disediakan

untuk bit jara.

(2) Apabila diminta oleh Ketua, maka pembitjara

harus bit jara dari tempat jang ditundjuk un

tuk maksud itu.

Pasal 6O •

(l) Ketua memberi kesempatan untuk bit jara me

nurut urutan permintaan, ket juali apabila

ia

-ra

ia merinibang, untuk kepentingan perundingan,

arus menjiripang.

(2) Urutan giliran bit jara dapat dilan:ar, d ji

kalau seorang anggota minta bit jara untuk

hal perseorangan atau untuk mengadjukan a

sul tata-tertib menger: dingan usul

jang sedang dibit jarakan. Ketua tiga: :embe

rikan ke sempatan berbit jara untuk hal2 per

scorangan , sebelum diberikan penguraian se

mentara tentang hal tersebut.

(3)Suatu usul mengenai tata-tertib, s

dimaksud dalam a jat kedua, harus diaG ji.

atau disokong oleh sekurang-kurangnja t

anggota jan: hadlir , agar supa ja dapat :en

d jadi pokok perundingan; hal ini berlaku pu

la bagi usul untuk menunda perundingran.

- Pasal 6l.-

Pembit jara tidak boleh diganggu selama ia

berpidato, ket juali. tite nurut, ketentuan2 per

1

-

ti pt ra

:t

.

b:r-

-lir: :R r-s

l lli& r t :

:ya -:

*gr.

-

j

aturan ini .

Pasal 62.

ra

-

(l)Apabila seorang pembit ja menjimpang dari

pokok pembit jaraan, maka hal ini :ipering

kan oleh Ketua kepadar ja dan ia dimints, su

pa ja kembali kepada pokok pembit, jaraan.

(2)Apabila seorang jang hadlir dalam rapat mem

pergunakan perkataan2 jang tidak sopan atau

menghina, mengganggu ke tertiban atau meniran

djurkan untuk melakukan perbuatan: jan: ti

dak sah, maka ia oleh Ketua dinasehati dar

diperingatkan supaja tertib kembali.

• +--: , -& '."

L2j

Dalam hal demikian Ketua dapat memberi ke

sempatan kepada pembit jara untuk :en:arik k:

bali perkataan2 jang menj. Jabkan ia diberi

peringatan itu. Djikalau pembit, jara memper

gunakan ke sempatan ini, maka perkat, ...anz ter

sebut, tidak dimuat dalam risal: rapat res

mi tentan: perundingan itu. -

Pasal 63.

(l)Apabila seseorang jang hadlir dalam rapat

tidak

- Q -

- 2O -

tidak mempergunakan kesempatan jang dimak

sudkan dalam ajat kedua pasal diatas atau

pun terus menjimpang dari pokok pe: bitja- .

*aan, mempergunakan perkata a n2 jang men

hina, mengganggu ke tertiban atau mengand jur

kan perbuatan2 jang tidak sah, maka Ketua

dapat ment jabut kesempatannja untuk berbit ja

I”3 . - - -

(2)seorang anggota, jang berdasarkan ajat per

tama pasal ini dit jabut kesempatannja untuk

berbit jara, tidak boleh turut bit jara lagi,

tentang usul jang sedang dibit jarakan dalam

rapat itu. -

Pasal 6l.

(l) Ketua dapat melarang seorang anggota, bagi

siapa pasal dimuka berlaku, d juga anggota

lain, jang melakukan perbuatan2 sebagaimana

dimaksudkan dalam pasal itu, untuk menghad

liri terus rapat dimana hal demikian itu

terdjadi .

(2) Atas usul Ketua rapat dapat melarang seoran:

anggota, jang oleh Ketua telah dit jabut ke

sempatannja untuk terus menghadliri rapat

menurut ajat satu dari pasal ini, untuk meng

hadliri rapat2, selama waktu jang harus di

tetapkan oleh rapat. Mengenai usul ini tidak

dia kan perundingan .

(3)Waktu selama seorang anggota dilarang had

lir dalam rapat2 Senat , tidak dapat melebi

hi masa sidang seterusnja. -

Pasal 65.

(l) Anggota, bagi siapa berlaku ketentuan dalam

ajat pertama pasal 6ll, diharuskan meninggal

kan gedung Senat dengan segera.

(2) Anggota, bagi siapa berlaku ketentuan dalam

ajat kedua pasal 6ll, tidak boleh mengindjak

lagi gedung Senat sebelum lampau waktu sela

ma ia dilarang menghadliri rapat2.

(5)Djika perlu Ketua berkewadjiban untuk memak

sa anggota jang dilarang hadlir itu,mening

| galkan

- -:T

- 2l -

galkan gedung, pula untuk mengeluarkannja

dari gedung, apabila selama waktu l: an:an

ia mengindjak gedung tersebut.

Pasal 66.

(l).Apabila Ketua menganggap perlu, maka ia me

nunda atau mengundurkan rapat.

(2) Penundaan itu umumnja tidak lebih laina dari

satu d jam, sedang pengunduran tidak lebih

lama dari hari kerdja jang berikut.

Pasal 67.

Permusjawaratan tentang suatu usul mempunja:

dua bagian; pertama permusjawaratan itu mé

ngenai hal2 jan: umum sadja, kemudian menge

nai pasala atau bagian2 jang chusus ket ju

apabila Senat menetapkan lain.

Pasal 68.

I ada pemandangan umum tentang suatu soal ha

nja dibit jarakan tudjuan umum dan garis be

3ar soal itu. -

Senat dapat d juga menetapkan permusjawaratan

tersendiri mengenai tiap2 bagian pokok dari

usul itu.

Pasal 69. -

(l)i ermusjawaratan tentang pasal dilakukan ma

nurut urutannja, ket juali bilamana isinja a

tau hubungannja dengan lain2 pasal dan peru

bahan memerlukan urutan jang lain.

(2)Senat dapat memutuskan supaja permusjawara

tan tentang suatu pasal dibagiz, bilamana

usul itu memuat berbagai paragrap, ajat atau

kalimat. -

I asal 70.

Selain dari jang mengadjukan usul jang se

dang dibit jarakan, maka tiada seoran: anggo

ta lain berbit jara dua kali tentang hal jang

sama, ket juali apabila Senat mengizinkannja .

I usai Tl

- 22 -

- ) -

- z-z: -

I asal 7i.

(l) iara Menteri riempun jai tempat duduk jan:

teri,entu dalam ruangan rapat Senat .

(2)Apabila mereka, menurut apa jang ditetapkan

dalau: pasal 96 dari Konstitusi , .iundan, un

tuk turut serta dalam perundingan dan dalam

pada itu harus memberi penerangan, maka Ke

tua mempersilahkan mereka berbit jira, apabi

la dan setiap kali mereka menghen:akinja, :

'kan tetapi tidak boleh sebelumnja seorang

pempit jara jang sedan: bit jara teliah selesai

berpidato .

(3)Dalaia hal jan termaksud dalam a jat kedua

maka dalam rap atz itu mereka dapat dibantu

oleh pegawai2 jang ditundjuk oleh mereka un

t:k itu. -

I'ls al 72.

(l) rada permulaan atau selama permusjawaratan

tentang suatu usul, Senat dapat mengadakan

pe raturan2 mengenai laman ja pidato para ang

9 ta.

(2) Bilamana lamanja pidato jan: , litetapkan se

bagai maksimum telah lampau, maka Ketua mem

persilahkan pembit jan : berhenti. Pembit jara

denran sogora memenuhi pernintaan itu.

l asal 75. -

(l)Apabila Ketua berpentiapat, bahwa sesuatu po

kok pembitjaraan telah t jukup di ting jau da

ri beberapa sudut, maka ia mengusulkan ke

pada Senat supa j: permusjaw!, r:tan ditutup.

Usul ini tidak diperbint jangkan.

(2)Ienutupan permusjawaratan dapat pula diusul

kan oleh palin.: sedikit ti: orang ang:ota

jan hadlir dalam rapat.

Ugui semat jam itu tida: tisah beralisan dan

tidak diperb int jangkan.

(5)Sebelum usul untuk menutup sesuatu permusja

waratar diputuskan, air. k a Ketua manan jakan

kep :u: Menteri2 atai: kepada kuasa,:nja jan:

hadiir, apakah mereka in in berbit jara lagi

tentang

- 25 -

tentang soal jang sedan: diperbirit..lai: Kan.

(il) Ketua dapat mengidzinkan, bahwa seoran: :n -

gota setelah permusjawaratan ditutup, membe

rikan keterangan singkat dalam waktu jang

dapat dibatas oleh Ketua.

S li. Tentang pemungutan-suara.

Pasal 7l.

(l)Senat mulai mungut suara, setelah dinjatakan

bahwa permusjawaratan tentang sesuatu soal

telah ditutup.

(2) : emungutan suara dilakukan dengan memanggil

se orang2, apabila Ketua atau salah seoran:

anggota menghendakin ja .

Dalam hal demikian, maka terlebih dulu dite

tapkan dengan undian pada nggigi mana 3 ari

- daftar-hadlir pertanjaan-keliling itu akan

mulai; seterusnja dilakukan menurut daftar

hadlir . -

(3) Dengan memanggil secrang2 maka setiap anggo

ta memberikan suaranja dengan lisan, jatni

dengan perkataan setudju atau tidak setuóju,

den:n tiada menambahkan perkataan2 lain.

(ll)Apabila tak ada seorang anngota menghendaki

pemungutan suara dengan memanggil seorang2,

maka pemungutan suara mengenai pelbagai per

kara dapat pula dilakukar dengan duduk dan,

berdiri, d jikalau tak ada seorang ang:ota

jang menentang hal ini. Apabila dalam hal i

tu terdapat keragu2an tentang hasil pemun, su

tan suara, maka atas permintaan Ketua atau

salah seorang an:ota, hasil itu ditetapkan

lagi dalam pemungutan suara dengan meman--

gil seorang2. -

(5)Apabila tidak diadakan panggilan seoran 2,

maka setiap anggota adalah bebas untuk nin

ta dit jatat supa ja ia diang-ap tidak s etudju,

dengan tiada mengemukakan alasan2.

I'asal 75.

Apabila ternjata bahwa jan: hadlir ti

lebih dari setengah d jumlah anggota si:n: ,

- 2l -

maka Ketua mengundurkan rapat itu sampai.

saat itu sampai saat jang akan ditentukan

lagi .

- I asal 76. -

(l)Tiap kali setelah diadakan pemungutan sua

ra, mengingat pasal 9l; (2) Konstitusi, Ke

tua mengumumkan hasil pemungutan itu kepada

rapat.

- BAB V. . ,

Tentang Moslé.

- l asal 77.

(l)Tiga atau lebih anggota dapat mengusulkan

pernjataan (mosi) Senat, baik berhubung de

ngan pokok jang: sedang dibit jarakan maupun

jang mempunjai maksud tersendiri.

(2) Rantjangan pernjataan sebagaimana : imaksud

kan dalam ajat jang dimuka harus iisampai

kan kepada Sekertaris dengan dibubuhi atau

tidak dibubuhi ke terangan tertulis; surat.2

ini dengan setjepat-tjepatnja diperbanjak

dan dibagikan kepada anggota2.

(3) Ketua menentukan bagaimana dan bilamana u

sul semat jam itu akan dibit jarsaksin dan di

adakan pemungutan suara, dan keputusan ini

diberitahukan olehnja kepada Senat. Senat

berkuasa untuk mengadakan perobahan dalam

keputusan Ketua. -

- BAF). VI . -

Tentang Surat2 jang masuk.

Pasal 78.

(l)Apabila Senat berpendapat bahwa surat.2

jang masuk berlainan sii'atnja dengan surat2,

jang telah ada a turannja dalam 1 eraturan

ini, dan memperlukan suatu-pemeriksaan tdr

tentu, maka surat2 itu disampaikan kepada

suatu Madjelis-Fersiapan jang termaksud da

lam pasal 56, ataupun kepada sebuah panitia

istimewa. (2) Tentan,:

-

- 25 - -

(2) Tentang hal itu oleh Madjelis atau Panitia

jang termaksud dalam ajat pertama, diberi

kan laporan kepada Senat. Laporan ini di

perbanjak, dibagikan kepada para anggota

dan dibit jarakan dalam suatu rapat terbuka.

Pasal 79.

(l)Senat dapat menetapkan, bahwa laporan jang

termaksud dalam ajat kedua dari pasal di

muka, harus diberikan dalam waktu jang ten

tu •

(2) Apabila Mad jelis atau Panitia tidak dapat

selesai dalam waktu jang telah ditetapkan,

maka Madjelis (I anitia) minta waktu ini di

perpand jang. Permintaan ini diputuskan oleh

Senat atau, apabila tidak berkumpul, oleh

Ketua 4

(5) Apabila Senat atau Ketua memutuskan tidak

akan memperpandjang waktu tersebut dan la

poran tidak disampaikan dalam waktu jang

telah ditetapkan, maka Ketua dapat membebas

kan Madjelis dari perintahnja atau membubar

kan Panitia dan menund juk lagi sebuah 1’ani

tia (baru).

Pasal 80.

Setelah perundingan2 tentang surat jang di

terima seperti termaksud dalam pasai 78 se

lesai, maka dimulai dengan pemungutan sua

ra, dalam hal mana perubahan2 jang diusul

kan dan seland jutnja keputusan jang diusulkan

oleh Madjelis atau Panitia jang dirobah a

tau tidak, terlebih dahulu diedarkan untuk

diminta pendapatnja. Usul untuk merobah jar:

menurut pendapat Ketua mempun jai tudjuan

jang paling luas, didahulukan.

BAB VII.

Tentang usul2 membuat undang2 jan:

diadjukan oleh Senat kepada Dewan

Pe:Wakilan Rakjat.

Pasal 8l.

(l) Senat dapat membentuk suatu Panitia untuk

mompertimbangkan

- 26 -

mempertimbangkan apakah dan dalam hal ba

gaimana sesuatu usul jang berdasarkan pa

sal 128 (2) dari Konstitusi dapat diad ju

kan.

(2) Senat dapat d juga menjerahkan pertimbangan

semat jam itu kepada Madjelis-l ersiapan jang

termaksud dalam pasal :

- Pasal 82.

(l)Semua usul2 jang diadjukan oleh para ang

gota menurut pasal i: (2) dari Konstitusi

kepada. Senat , disampaikan kepada Ketua de

ngan tertulis . - -

(2) Suatu usul seperti termaksud dalam ajat per

tama disertai rentjana sementara dengan

pendjelasannja harus ditanda-tangani oleh

sekurang-kuranan ja 5 orang anggota.

I asal 83.

(l)Suatu usul seperti termaksud dalam pasal

dimuka dengan rentjana sementara jang ber

sangkutan dan surat pendjelasan setjepat

mungkin diperbanjak dan dibagikan kepada

para anggota.

(2)Surat2 termaksud dalam ajat pertama diki

rimkan d juga kepada semua Menteri dan be

gitu pula kepada Ketua Dewan Perwakilan

Rakjat .

I'asal 8ll.

(l) Ketua memberitahukan sesuatu usul seperti

termaksud dalam pasal 8l kepada Senat pa

da rapat jang segera datang.

(2)Dalam rapat jang akan ditetapkan nanti, o

leh Ketua diberikan kesempatan kepada par:

pengusul untuk mendjelaskan usulnja dengan

lisan.

Pasal 85.

(1) Terhadap usul ini, maka pasal2 59 s/d 19

berlaku pula, dengan pengertian, bahwa apa

jang ditetapkan dalam pasal lill tentang per

musjawaratan dengan para Menteri, dalam

- hal

- 27 -

hal ini berlaku pula terhadap permusjawa

ratan dengan para pengusul

Pasal 86.

Apabila seorang pengusul mendjadi anggota

sesuatu Madjelis-I ersiapan dan usul itu di

kirimkan kepada Madjelis ini untuk diperik

sa terlebih dahulu, maka ia untuk sementa

ra mengundurkan diri sebagai anggota Madje

lis ini.

Pasal 87 G

(l) Pada perundingan sesuatu usul salah seorang

pengusul berhak setiap kali mendjawab para

pembit jara.

(2) Ajat ketiga dari pasal 75 sama berlaku pula.

BAB VIII.

Tentang Amandemen2 atas usul2 inisiatip.

Pasal 88.

(l)Sebelum dimulai permusjawaratan tentang pa

sal2 atau bagian2 lain dari sesuatu usul se

bagai termaksud dalam pasal 82, maka dengan

tulisan oleh sekurang-kurangnja tiga anggo

ta dapat diadjukan usul2 jang ditanda-ta

ngani oleh mereka kepada Sekertaris untuk

mengadakan perubahan (amendement) dalam u

sul tadi dan usul2 untuk merubah usul2-pe

rubahan (sub amendementen).

Dalam hal itu para pengusul-sesuatu peru-.

bahan dapat menambahkan keterangan jang

singkat. Surat2 ini dengan selekas-lekas

nja dan apabila mungkin ditjetak, dibagi

kan kepada anggota2.

(2) Perubahan2 jang diusulkan sesudah permusja

waratan dimulai, sebagaimana dimaksudkan

dalam a jat pertama, dipadjukan dengan tuli

san kepada Ketua, demikian pula dengan se

lekas2nja seberapa mungkin tertjetak, diba

gikan kepada anggota2.

(5) Senat menentukan apakah suatu amandemen a

tau sub amandemen, sebelum dibagi2kan, akan

dirundingkan

- 28 -

r

dirundingkan, m

Pasal 89.

Mengenai setiap perubahan jang diadakan da

lam usul itu sesudah diberikan laporan

oleh Madjelis Persiapan jang bersangkutan,

demikian pula mengenai tiap perubahan jang |

diusulkan oleh pihak anggota2, maka sebelum |

diadakan pemungutan suara, Ketua - apabila

dipandang perlu olehnja - atau un djikalau

sekurang2nja lima anggota menjatakan kei

nginannja akan hal itu, meminta pertimba

ngan Ketua Madjelis - Persiapan ini.

Pasal. 90.

(l) Setiap perubahan jang diusulkan dapat di

djelaskan oleh salah seorang pengusul.

(2) Perubahan2 jang diadakan oleh pengusul jar:

dimaksudkan dalani ajat l, dalani perubahan

jang sedang diusulkan, tidak memerlukan la

gi tanda-tangan mereka jang turut mengusul

kan, ket juali djika Senat me:utuskan lain.

Pasal 9l.

(l)Atas usul Ketua Madjelis Persiapan jang ber

sangkutan atau sekurang2nja lina anggota ,

Sonat dapat menunda permusjawaratan tent: ng

setiap perubahan jang diusulkan atau menjani

paikan usul perubahan kepada suatu }i: jelis

Persiapan, agar supa ja diberikan laporan

dengan lisan atau dengan tulisan : ngenai. -

laporan itu. -

*, r:

Pasal 92.

(l)Apabila tak ada orang jang hendak mengusul

kan lagi perubahan dalam pasal jang sedang:

dibit jarakan atau dalam bagian lainnja atau

pun dalam alasan2 jang dikennukakan, dan

tak ada orang jang ingin berbit jara lagi

tentang hal itu, maka permusjawaratan ten

tang bagian tersebut dari usul itu ditutup.

(2) Kemudian diadakan penungutan suara jang demi

kian rupa, sehingga lebih dahulu di:ulai

y :

-29

- 29 -

dengan perubahan ketjil (sub a.landement),

solandjutnja perubahan jang bersangkutan

dan achirnja pasal atau o agian pasal atau

pun alasan2nja sendiri, baik setelah diru

bah alaupun tidak dirubah. Perubahan jang

pada pendapat Ketua ile, punjai arti jang pa

ling luas , didahulukan.

Pasal 93.

Kotjuali djikalau penerimaan atau venolak. n

acsuatu perubahan jang diusulkan berarti

menghapuskan dengan sendirinja perubahan2

lain jang diusulkan, untuk hal :iana, apabila

ada perbedaan fahan, Senat jang :onentukan,

:laka sos:uatu usul untuk merubah :etelah

pornius jawaratan ditutup, tidak dapat dita

rik ko:bali lagi oleh para pengusul.

Pasal 9l.

Perubahan2 nomor urut dari pasal2 atau ba

gaian2 lain, jang mendijadi perlu karena pe

rubahan2 jang dalami perundingan diadakan

pada suatu rantjangan atau usul, doatikian

pula perubahan dalani penjebutan no:ior pasal2

lain, sebagai akibat daripada hal tadi, di

adakan oleh Ketua Senat. -

Pasal 95.

Selama sesuatu usul seperti ter:iaksud dalani

pasal 82 belum diputuskan oleh Senat , maka

usul ini dapat ditarik kenibali oleh para

penguBul. Pemberitahuan delilikian disa:pai

kan dengan tulisan kepada Ketua dan harus

ditanda-tangani oleh semua penanda-tangan .

usul itu .

Pasal 96.

Selama suatu rentjana Undang2 jang diusulksn

oleh Senat belum diputuskan oleh Dewan Per

wakilan Ra jat, maka usul ini oleh Senat

dapat ditarik kembali. Ketentuan2 dalah pa

sal2 8l s/d 95 dalam hal itu berlaku pulaBAR IX.

- 3 O -

|

Bi.E JX. •.

Tentang adpis: jar: diterikan

oleh Senat berdasarkan pagal

l2; (2) : K:itusi.

Pasal :7.

"..

(l)Usul2 dari anggota2 untuk memberikan na:e

hat, sebagai ter:haksud dalam pasal l25

(2) dari Konstitusi, disampaikan dengan

tertulis kepada Ketua.

(2) Sesuatu usul sebagai termaksud dalami ajat

peri:ua , disertai suatu pendjelasan dan

haru: ditanda-tangani oleh sel:urang-kurang

nja tiga anggota .

l°asal 98.

sal2 80 s/d 92 berlaku pula bagi usul2

sebagai termaksud dalam ajat perta:a dari

pasal jang limuka.

A: X+A: - •

Tentang hak interpelasi

dl: hak :en:Anjakan.

I'agal 99.

(l) Sekurang2nja tiga anggota dapat :engadju

kan usul kepada Senat untuk mintas ketera

ngali kepada seorang atau lebih :ienteri :K -

ngenai suatu soal jar!g tidak tersiasuk : t ja

I Q • -

(2) Sesuatu usul jang dimaksud dalam ajat per

tania harus disusun dengan sin, kat dan te

gas dan harus disampaikan dengan tulisan

kepada Ketua ; usul itu harus ditanda-tan:u

ni. oleh jang: liengusulkannja.

Pacal lOO.

(l)Apabil, Senat :eneri:a usul sebagaimana di

Riak:.0 dalah ia 3 al jang diruka , : aka Serhat

men: 'apkan hari, pada waktu :una pertanja

an2 itu akan diadjukan; penetapan ini dapat

pula iiserahkan kepada Ketua.

(2)Ke:u dianE jang bersaingkutan diper

silahkan hadlir dalam rapat pada hari jang

:

“y -

ditentukan itu. Pagal l.0l.

-

(l)Apabila suatu soal harus diselesaikan de

ngan tjepat dan Hienteri (2) jang bersang

kutan SG dang, hadlir pada rapat Sonat, ma

ka seketika dapat diadjukan pertanjaan2, .

bilanana Senat menganggap perlu.

(2)Ter: antung kepada ti:angannja, Menteri

(2) dapat memberikan seketika itu djuga

keterangan2 jang di:inta.

B.AB XI.

Tentang, pegungutan Suara tentan : Orang.

Pasal lO2.

(l)Setiap pe:ungutan suara tentang orang di

lakukan dengan tulisan dengan 1:1:1.erguna

kan surat-suara jang tidak di tanda-tanga

ni. -

(2).Apabila oleh Peraturan ini tidak ditentu

kan t jara lain, iaka dalari hal itu diger

hatikan ketentuan2 jang terrmuat lalam p:

sal2 jang berikut ,

Pasal l0: ,

(l) Setiap kali diadakan perungutan suara :

na,enai orang, Ketua mengangkat tiga c: n

an:ota sebagai pe: ungut suara.

(2) Setelah Ketua mengu:unikan dijualah angg:

ta jarif hadlir dan salah seoran: per

ngut :uara :en:umunikan surat2-suara j:un

terlapat dalam kotak, maka oleh penungait

suara ini berturut-turut dibatjakan tial:2:

surat-suara. Kedua pemungut suara lain

nja menijatatkan suara2. Tambahan2 dala:

sur:t:2-suara, jang tidak bersangkut-paut

dengan pemungutan suara itu, tidak dib:

tjakan. -

(3)Hasil penutgutan suara diumurkan oleh

Ketut .

Pasal lCll.

Untuk tiap tjalon tersendiri diisi satu

surat suara, jang harus berisi keterangan

: Ulti : ,

-:- 52 -

- 32 - -

jang (ljGlas tentang orang itu. Apabila

ada jang diragukan, maka Senat menutus

kan .

T

Pasal l05.

Untuk menentukan suara terbanjak, maka

surat2-suara jang tidak diisi dengan se

harusnja, tidak termasuk djurilah suara

jang diberikan dengan sah.

Pasal l06.

Apabila djumlah surat-suara jang terda

pat dalan kotak lebih besar dari pada

djumlah anggota jang memberikan suara,

maka penlungutan suara tidak sah.

Pasal lO7.

Penungutan suara tidak sah, apabila djum

lah surat-suara jang dinjatakan sah ku

rari: dari setengah dju:alah anggota si

dang Senat.

Pasal l08.

Apabila tak ada seorangpun pada pemungu

tan suara pertama jang dapat suara ter

banjak jang mutlak, maka diadakan lagi

peniungutan suara ke dua jarag bebas pula.

Pasal lO9 •

(l)Apabila pada pemungutan suara ini pula

tidak ada seorang jang gendapat suara

terbanjak jang mutlak, maka diadakan la

gi pemungutan suara ketiga, mengenai em

pat orang, jang dalam pemurigutan suara

kedua miendapat suara jang paling banjak.

(2).Apabila pada pemungutan suara tak ada

seorang jang mendapat suara terbanjak

jang mutlak, sedangkan hanja diberikan

suara kepada dua atau tiga orang sadja,

:iaka pada pemungutan Suara jang ketiga

hanja dipungut suara untuk dua atau ti

ga orang itu.

Pasal ll.O.

- 33 -

Pasal llo.

Apabila dalan hal ini pun belum lagi ter

dapat suara terbanjak jang mutlak, maka

diadakan lagi pemungutan suara ke-empat

mengenai dua orang, jang pada pemungutan

suara ketiga mendapat suara paling ba

njak.

Pasal lll. ,

Apabila pada pemungutan suara kedua atau

ketiga tidak terdapat kepastian mengenai.

orang2 manakah harus diadakan lagi permu

ngutan suara ulangan, maka terlebih duhu

lu diadakan penungutan suara mengenai

orang2 jang bersangkutan. -

Pasal ll2.

Apabila dalam hal jang dimaksud dala: pa

sal diatas atau pada pemungutan suara ter

achir terdapat suara2 sama berat, maka di

tentukan dengan undian.

BAB XII. -

Tentang rapat tertutup.

Pasal ll: s -

Rapat2 Senat jang lain dari pada rapat2

jang termaksud dalam pasal 88 (l) dari

Konstitusi, adalah rapat terbuka, ketju

ali djikalau Senat memutuskan lain.

-Ketentuan2 pasal 88 dari Konstitusi ber

laku djuga untuk itu.

Pasal lll.

(l)Apabila Senat mengadakan rapat tertutup,

dapat menetapkan supaja merahasiakan apa

jang dibitjarakan dalam rapat itu.

(2)Rahasia itu harus dipegang oleh semua

anggota, dan djuga mereka jang kemudian

mengetahui apa jang dibitjarakan itu.

(5)Sifat rahasia itu dapat dihapuskan oleh

Senat dalam suatu rapat tertutup.

Pasal ll2.

5l, - -

Pasal ll5.

(l)Mengenai rapat2 tertutup dibuat laporan

jang harus disahkan oleh Senat dalam ra

pat itu d juga atau dalam rapat tertutup

jang berikut.

(2) Scnat dapat menutuskan bahwa sesuatu hal

jang dibitjarakan dalam rapat tertutup,

tidak dimasukkan dalam laporan.

Pasal ll6.

Apabila didalam rapat tidak hadlir penu

lis tjepat, maka laporan itu, ketjuali

apa jang, ditetapkan dalam ajat kedua da

ri pasai 5l, berisi pula laporan singkat

tentarig permusjawaratan jang telah diada

kan •

|

|

BAB XIII.

Tentang Surat2 permohonan.

. l asal ll'?.

(l)3otjepat2nja Ketua Sonat :ngan kat Pa

nitia untuk surat2 peratohonan jang ter- -

tiri dari tiga orang anggota jang berke

Wadjiban untuk mendjalankan persiapan

dan :enja: paikan laporan tentang segala

Glºra t2 par:ohonan jang diterima, satu

dan lain hal dengan tidak mengurangi ke -

tetapan dalam pasal li8 s/ă ll$.

(2) Panitia memilih seorang Ketua diantara

anggotanja, jang diserahi kewadjiban un

tuk menimpin pekerdjaan Panitia dan se

land jutnja untuk memberi ke berangan2 pa

da perundingan tentang suatu laporan i'a

!litik oleh Senat.

(3)Ketua Senat berhak menambah Panitia da

ngan paling banjak dua orang anggota un

tuk surat permohonan jang tertentu, atau

pun untuk suatu djenis surat2 periohonan

jang tertentu.

Pasal ll3.

= 2, -

55 -

1 asal ll8.

(l.) Bilarana dianggap pe. "lu , maka Ketua Se

nat dapat menjarmpaikan surat2 permoho

rian l: ntuk ditindjau oleh para anggota

.lengenai hal2 jang sedang dibitjarakan

Jalan Senat ataupun jang sedang diper ik

: a oleh Madjelis Persiapan, atau dalah:

guatu 1 anitia dari Sena t, ataupun me

njampaikannja kepada Hadjelis PC Siapan

... : ng bersangkutan untuk ni: iberikan lapo

r'an sebelumi dimulai, atau sela: pembi

l: jaraun tentang SC al itu.

(2) ilahiana sesuatu : Qal jang berhubun : de

ngan sesuatu surat peranchonan dia: ju

kan kepada Senat untuk dibitjarakan se

telah surat itu diteri:a oleh P:, nitia ,

inaka I : nitia untuk memerik: : Jur at2 per

:iohonan - bila:mana dianggap perlu - la

pat menjampaikan surat per ohonan itu

kepada para anggota untuk di tini jau atau

menjerahkannja kepada ijadjellg Persiapan,

atau kepada Panitia jang bersangkutan un

tuk dibit jarakan.

Pasal ll: .

(l) Ketua Senat menjampingkan semua surat2

parriohonan jang tidak }itanda-tangani.

(2) Kegitu pula tidak diperbintjangkan surat2

:r:lohonan jang menurut pendapat Panitia

tidak ditanda-tangani dengan baik atau

bertentangan dengan peraturan2 jang ber

laku , tidak dibubuli segel atau tidak

dibubuhi segel set jul:upnja; kepada perio

hon, bilantana terang tenapat tinggalnja ,

(llberitahukan tentang: bhal itu .

(2) Bilamana ti:ubul keragu2an tentang kebe

naran sesuatu tanda-tangan, suaka Panitia

:en:inta kepada Ketua Senat diadakan pene

riksaan tentang hal itu.

Pasal l2O.

-:

- 56 -

Pasal l2O.

(l) Laporan2 Panitia jang memuat pendjelasan

tentang surat2 permohonan jang akan dibi

tjarakan dan ne:uat kesi:ulan2 jang di

u:ulkan, harus dibagikan kepada para ang

gota sekurang-kurangnja tigakali 2ll djai.

5 9belum hari perundingan oleh Senat.

(2) Pada hari perundingan laporan itu, maka

salinan2nja harus berada dalami ruangan

rapat.

(5)Dari saat laporan itu dikiri, ikan kepada

para anggota sampai hari dirundingkannja,

:ka surat2 permohonan jang akan dibitja

rakan dengan laporan Panitia disediakan

untuk diketahui oleh para anggota.

(l)Dalam hal2 jang gegera, satu dan lain hal

dapat menjilipang dari apa jang ditetapkan

dalam ajat pertania dari pasal ini.

Pasal l2l.

(i)Selama tidak ada seorang anggota jang re

neritang ke 3i:ipulan2 laporan, maka Ketua

Senat :enjatakan kes iripulan2 itu Citeri:ia.

(2)Tentang kesi:pulan2 jarig menimbul an sa

lah faham, Ketua mengadakan perundingan

dan Senat jang memutuskan.

Pasal l22.

(l)Pengaduan2 jang diterima, jang menurut

pendapat Ketua Senat tidak bersifat surat

permohonan, diberitahukan olehnja baik

kepada Pemerintah niaupun kepada pembesar

jang bersangkutan, bilahiana isinja meng

haruskan hal itu.

(2)Ketua tiap2 kali memberitahukan hal itu

kepada Senat, sedang surat itu disedia

kan untuk dilihat oleh para anggota.

Pasal l23.

ada pembubaran Senat, seperti termaksud

dalam pasal 97 dari Konstitusi, maka

dibuat

=-g

- - 37 -

dibuat suatu daftar dari surat2 perioho

nan jang seriang dibitjarakan dengan dise -

butkan hari peneri:iaan dan tingkatan pe: -

bitjaraannja .

B.I.I3 XiV.

Tentang penden:ar2.

Pasal l2l.

(l) Penden ar2 dilarang menjatakan tanda2 ::

tuki ju atau tidak se tudju.

(2) Ke tia berketiadjiban untuk memper jahankan

larangan ini dan untuk memelihara keter

tiban jang sepatutnja.

(5)Apabila dilanggar, ia dapat rieminta pen

dengar2 atau terbatas pada pendengar2

jan. :Gri; 2,9nggu atau telah mengganggu ke

ter tiban :upaja ke luar .

(ll)Ketua berhak menjingkirkan pendengar? jang

tidak :le.iperhatikan ke 3 opanan.

BAB XV.

:-:

Pasal l25.

Mengadakan perobahan, atau tambahan dala:

peraturan ini dapat dilakukan dengan t ja

ra sebagaimana telah ditentukan dalari pa

sala 8l sampai dengan 86 mengenai usul2

undang2, jang dimaksud dalam: ajat pertara

pasal l28 dari Konstitusi.

Pasal l26.

Dalah semua hal jang tidak diatur dalami

Peraturan ini, atas usul Ketua, ëiputus

kan oleh Senat.

- 38 -

Pasal l27.

(l) Peraturan ini disebut "Peraturan Tata

Tertib Senat".

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada hari

berikutnja sesudah ditetapkan oleh Senat.

Disahkan pada rapat Senat

tanggal 22 Februari 1950.

Ketua :

M.A. PELLAUPEssy.