Peraturan Perusahaan-Rev1
-
Upload
andre-suryanegara-a -
Category
Documents
-
view
304 -
download
14
Transcript of Peraturan Perusahaan-Rev1
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 1/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
KEPUTUSAN MANAJEMEN PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI
NOMOR : 001/ALT/KM/I/2006
TENTANG
PERATURAN PERUSAHAAN
PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI
Menimbang:
a. bahwa adanya suatu peraturan perusahaan yang dengan jelas menunjukkan hak dan
kewajiban dari pihak perusahaan dan pihak Karyawan adalah suatu faktor yang
penting bagi terciptanya keharmonisan kerja dan ketentraman bekerja dalamperusahaan;
b. bahwa Karyawan adalah sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan dan
karenanya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya;c. bahwa PT. Altelindo Karyamandiri perlu memiliki suatu Peraturan Perusahaan yang
dengan tegas mengatur hak dan kewajiban para Karyawan dalam menjalankan
pekerjaannya.
Mengingat:
1. Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja;3. Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial;
6. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1954 tentang Istirahat Tahunan BagiBuruh;
7. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;8. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Peraturan Pelaksana JaminanSosial Tenaga Kerja;
9. Kesepakatan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 102/Men/2004 tentang
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN MANAJEMEN PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI
TENTANG PERATURAN PERUSAHAAN PT. ALTELINDO
KARYAMANDIRI.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 2/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Di dalam Peraturan Perusahaan ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan adalah PT. Altelindo Karyamandiri, suatu badan usaha dan badan hukumyang sah didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dengan
Akta Notaris Chufran Hamal, SH Notaris di Jakarta No. 95 tanggal 25 Juli 1996,disahkan
oleh Keputusan Menkeh No. C2-7956. HT.01.01.TH.97 tanggal 14-08-1997 dandiumumkan dalam Berita Negara RI No. 9 tanggal 29-01-1998 tambahan Berita Negara
RI No. 649 yang berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Altel Jl. T.B.Simatupang No.
35 Jakarta 12430 (selanjutnya disebut sebagai perusahaan).
2. Direksi perusahaan
terdiri dari seorang Presiden Direktur (President Director),
WakilPresiden Direktur ( Deputy President Director) dan beberapa Direktur ( Director).
3. Presiden Direktur ( President Director) adalah pimpinan tertinggi di perusahaan yang
bertugas untuk memimpin perusahaan bersama-sama dengan Wakil Presiden Direktur.4. Wakil Presiden Direktur ( Deputy President Director) adalah pejabat yang bertanggung
jawab untuk seluruh operasional perusahaan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu
oleh beberapa Director untuk menjalankan tugas pada Departemen yang meliputi
Information Technology Department, Finance & Controlling Department serta Human
Resources, GA & Legal Department .
5. Direktur (Director) adalah pejabat yang bertugas memimpin masing-masing Departemenyang meliputi Information Technology Department , Finance & Controlling Department,
dan Human Resources, GA & Legal Department . 6. IT ( Information and Technology) Department adalah bagian kerja di perusahaan yang
dipimpin langsung oleh IT Director terdiri dari Divisi Information Technology dan Divisi
Network Infractructure. Tugas IT Department adalah bertanggung jawab terhadap semuahal yang berkaitan dengan proyek-proyek yang berhubungan dengan Information
Technology seperti IT Outsourcing, Pengadaan Barang TI, Jasa Konsultansi IT, Jasa
Integrasi Sistem IT (meliputi integrasi Server, Desktop, LAN dan WAN ), pembangunan
Aplikasi dan Network (jaringan).. 7. Marketing Department adalah bagian kerja di perusahaan yang dipimpin langsung oleh
Deputy President Director.Tugas Marketing Department adalah bertanggung jawab
terhadap pemasaran barang dan jasa, membuka pasar dan bisnis baru, mediator untuk promosi perusahaan, membina dan mengembangkan pasar dan relasi dengan pihak ke III
(ketiga) yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang dioperasikan oleh
perusahaan.8. Finance & Controlling Department bagian kerja diperusahaan yang dipimpin oleh
Finance Director. Tugas Finance & Controlling Department adalah bertanggung jawab
terhadap arus keluar masuknya keuangan di perusahaan, bertugas untuk menghimpun
setiap pemasukan/penerimaan yang diperoleh oleh perusahaan, membuat rencanaanggaran, mengontrol dan melakukan koordinasi implementasi atas anggaran dari setiap
proyek, berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap setiap pengeluaran atau
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 3/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
pembayaran biaya tertentu yang harus ditanggung oleh perusahaan dan mengelola uangkontan yang dimiliki oleh perusahaan, serta menyiapkan data dan informasi keuangan
sebagai bahan referensi dalam memberikan konsultasi kepada perusahaan tentang
investasi, perpajakan, dan masalah keuangan lainnya.9. Human Resources, GA & Legal Department adalah bagian kerja di perusahaan yang
dipimpin oleh Human Resources, GA & Legal Director dan membawahi bagian Human Resources Management, Human Resources Development, General Affair, Legal,
Purchase dan Warehouse. Tugas Human Resources Management adalah mengatur
hubungan kerja antara pejabat di perusahaan dengan Karyawan, membuat ketentuan-
ketentuan yang berhubungan dengan kepegawaian serta mengadakan hubungan dengan
pihak pemerintahan yang berkaitan dengan tempat kerja, kondisi kerja dan hubungankerja, dalam hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja. Tugas Human Resources
Development adalah bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengembangan
Karyawan. Tugas General Affair adalah penyediaan sarana dan prasana di tempat kerja,melakukan perawatan tempat kerja dan menginventarisir seluruh aset tetap dan bergerak
milik perusahaan, serta mengatur tata cara penggunaan aset perusahaan, berhubungan
dengan Operator/ Receptionist dan Driver . Tugas Legal adalah mempelajari berbagaikontrak yang timbul antara perusahaan dengan pihak ke III (ketiga), mengurusi
kelengkapan dokumen-dokumen hukum perusahaan dan memberikan pendapat hukum
terhadap direksi dan Karyawan ketika membutuhkannya. Tugas Purchase adalah
membuat Purchase Order, membuat laporan rekapitulasi Purchase Order setiap bulandan supervisi gudang. Tugas Warehouse adalah membuat Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran barang yang diberikan kepada bagian Purchase.
10. Manager adalah pejabat yang menjadi bawahan langsung dari Direksi dan menjadi atasanlangsung dari Assistant Manager,serta terdapat di setiap Departemen tertentu yang ada di
perusahaan.11. Assistant Manager adalah pejabat yang menjadi bawahan langsung dari Manager.
12. Supervisor adalah pejabat yang menjadi bawahan dari Manager dan menjadi atasanlangsung dari Staff perusahaan yang terdapat di setiap Departemen tertentu yang ada diperusahaan.
13. Business Unit Head dan Project Manager adalah pejabat yang menjadi bawahan
langsung dari Manager yang terdapat di IT Department.
14. Assistant Project Manager adalah pejabat yang menjadi bawahan langsung dari Project
Manager yang terdapat di IT Department.
15. Koordinator adalah pejabat yang menjadi bawahan dari Project Manager dan Assistant
Project Manager yang terdapat di IT Department. 16. Staff adalah Setiap Karyawan yang menjadi bawahan dari pimpinan dan pejabat
perusahaan serta terdapat di setiap Departemen yang ada di perusahaan.
17. Keputusan adalah setiap peraturan umum yang diundangkan oleh pejabat yangberwenang dan memiliki daya berlaku bagi seluruh Karyawan di perusahaan.
18. Surat Keputusan adalah setiap peraturan yang diundangkan oleh pejabat yang
berwenang dan memiliki daya berlaku perorangan bagi seorang atau beberapa orangKaryawan.
19. Surat Keputusan Bersama adalah peraturan yang bersifat umum atau peraturan yang
bersifat perorangan yang substansinya berkaitan dengan lebih dari 1 (satu) Departemendan diundangkan secara bersama-sama oleh Direksi atau Manager terkait.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 4/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
20. Calon Karyawan adalah pelamar yang telah dipanggil untuk bekerja dan menutupperjanjian kerja dengan pejabat di perusahaan yang memiliki kewenangan untuk itu, dan
orang tersebut akan tetap berkedudukan sebagai calon Karyawan hingga yang
bersangkutan dapat lulus dari masa percobaan.21. Pimpinan Perusahaan adalah mencakup setiap orang yang menduduki jabatan sebagai
Direksi.22. Karyawan adalah setiap tenaga kerja yang telah terikat dalam Perjanjian Kerja danberada dalam hubungan kerja dengan perusahaan.
23. Karyawan Tetap adalah Karyawan yang telah diputuskan lulus dari masa Percobaan dan
atau karyawan kontrak yang diangkat menjadi karyawan tetap .
24. Karyawan Kontrak adalah Karyawan yang dipekerjakan atas dasar perjanjian kerjauntuk waktu tertentu, bekerja khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang sementara sifatnya
atau pekerjaan-pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu.
25. Keluarga Karyawan adalah istri/suami dan anak-anak Karyawan yang belum mencapaiusia 21 tahun , belum menikah dan tidak memiliki penghasilan sendiri.
26. Tanggungan Karyawan adalah orang-orang yang memiliki hubungan hukum dengan
Karyawan dan penghidupan mereka tergantung kepada penghasilan Karyawan. Orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai tanggungan Karyawan adalah :
• Satu orang suami atau istri yang sah dari Karyawan.
• Anak kandung Karyawan yang berasal dari perkawinan yang sah.
• Anak Karyawan yang disahkan.
• Anak diluar perkawinan yang diakui sah menurut hukum Indonesia.
• Anak tiri yang sepenuhnya menjadi tanggungan Karyawan.
• Satu orang anak angkat yang merupakan anak yatim piatu dengan ketentuan:- Anak tersebut bukan anak dari saudara kandung atau saudara ipar dari Karyawan.
- Pengangkatan anak tersebut diketahui oleh Pamong Praja serendah-rendahnya
camat dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Setempat.
27. Upah/Gaji adalah imbalan berupa uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepadaKaryawan atas pekerjaan dan atau jasa yang dilakukan Karyawan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di lingkungan Perusahaan dan ketentuan perundangan yang berlaku, yang
meliputi upah pokok ditambah tunjangan – tunjangan dan lembur (jika ada).28. Upah Lembur adalah upah yang diberikan kepada Karyawan sebagai imbalan atas
pekerjaan dan atau jasa yang dilaksanakan di luar jam dan atau hari kerja wajib yangberlaku di lingkungan Perusahaan.
29. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan akan diberikan kepada Karyawan agar dapat
merayakan hari raya resmi yang akan dibayarkan pada Hari Raya Keagamaan.30. Jam Kerja adalah waktu yang ditentukan oleh Perusahaan bagi Karyawan untuk
menjalankan pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan.
31. Kerja Lembur adalah pelaksanaan pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan olehKaryawan untuk kepentingan Perusahaan yang dilakukan diluar waktu kerja yang telah
ditentukan dalam peraturan perusahaan.
32. Hari Libur Perusahaan adalah waktu diluar waktu kerja yang diberikan kepadaKaryawan untuk menghentikan pekerjaan yang sedang/telah dilaksanakannya selama
sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 5/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
33. Hak Milik Intelektual adalah Segala hasil karya ataupun hasil kerja yang dihasilkantermasuk akan tetapi tidak terbatas pada Hak Cipta, Merek, Paten, Lisensi, Desain
Produk, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
34. Jam Istirahat adalah waktu selama 60 (enam puluh) menit di dalam jam kerja yang tidak diperhitungkan sebagai waktu kerja yang diberikan kepada Karyawan untuk
istirahat/menghentikan pekerjaan yang sedang/telah dilaksanakannya.35. Hari Libur Resmi adalah hari-hari libur nasional yang ditetapkan berdasarkan peraturanperundangan Republik Indonesia yang berlaku.
36. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak seorang Karyawan dalam susunan organisasi perusahaan.
37. Level Jabatan adalah pengklasifikasian Karyawan kedalam level tertentu berdasarkanfungsi jabatan yang dilaksanakannya.
38. Penempatan Karyawan adalah penempatan atau penempatan kembali seorang
Karyawan dalam suatu jabatan/pekerjaan baru atau jabatan/pekerjaan yang berbedadengan sebelumnya.
39. Penerimaan Karyawan adalah proses mendapatkan dan menarik pelamar yang cakap
untuk suatu pekerjaan /jabatan dan prosesnya dimulai dari pencarian pelamar sampaidengan diterimanya berkas/surat lamaran di Human Resources, GA & Legal Department .
40. Seleksi adalah suatu rangkaian tahapan penilaian terhadap pelamar secara spesifik dengan
menggunakan beberapa evaluasi yang hasilnya akan digunakan untuk memutuskan calon
Karyawan mana yang akan diterima. Prosesnya dimulai dari pengisian formulir seleksitenaga kerja sampai dengan diambilnya keputusan penerimaan Karyawan.
41. Mutasi adalah perubahan posisi/jabatan/pekerjaan ke posisi/jabatan/pekerjaan yang lain
baik secara vertikal (promosi dan demosi) maupun horizontal (transfer/job rotation).
42. Mangkir adalah perbuatan Karyawan tidak hadir di tempat, tanpa memperoleh ijin yang
sah dari Atasan langsung atau dari Human Resources, GA & Legal Manager ataupun dari
Human Resources, GA & Legal Director dalam hal atasan langsung dari Karyawan dan
Human Resouces, GA & Legal Manager tidak ada di tempat.43. Skorsing adalah pemberhentian sementara seorang Karyawan dari kewajibannya untuk menjalankan pekerjaannya yang terjadi karena hukuman yang dijatuhkan oleh Pimpinan
Perusahaan kepadanya atau karena sedang menunggu jatuhnya putusan dari pejabat yang
berwenang sehubungan dengan proses Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi atas diriKaryawan tersebut.
44. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 6/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, LEVEL JABATAN, DISTRIBUSI KEWENANGAN DAN
HIRARKI PERATURAN DI PERUSAHAAN
Struktur Organisasi PerusahaanPasal 2
Struktur Organisasi dan Level Jabatan Perusahaan adalah sebagai berikut:
JABATAN
President Director
Deputy President Director
Finance Director
Human Resources,GA & Legal Director
IT Director
Marketing Manager
Account Manager ( Sales Representatif )
Account Executive & Promotion
Marketing Administration
IT Manager
Assistant IT Manager
Project Manager
Business Unit Head
Koordinator
Engineer
Administration IT Operator
Network Infrastructure Manager
Assistant Network Infrastructure Manager
Network Infrastructure Supervisor/ Koordinator
Engineer
Administration
Drafter
Finance & Accounting Manager
Assistant Finance & Accounting Manager
Finance & Accounting Supervisor
Finance Staff Accounting Staff
Human Resources, GA & Legal Manager
Purchase Supervisor
Purchase Staff
Warehouse Staff
Human Resources Management Staff
Human Resources Development Staff
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 7/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
GA & Administration Staff
Legal Staff
Operator & Receptionist
Driver
Tanggung JawabPasal 3
(1) Direksi perusahaan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS.(2) Setiap karyawan sesuai dengan jabatannya dalam perusahaan harus bertanggung jawab
atas pekerjaan yang dilakukan kepada pimpinan/atasannya langsung ataupun tidak langsung tanpa menghambat pelaksanaan pekerjaan maupun hirarki organisasi
perusahaan.
Kewenangan Berkaitan Dengan Masalah Keuangan Perusahaan
Pasal 4
(1) Setiap tahun masing-masing Pimpinan Departemen berkewajiban untuk mengajukanrencana anggaran selambat-lambatnya pada minggu ke I (Satu) dibulan Desember dengan
melampirkan proposal yang berkaitan dengan program kerja yang direncanakan oleh
masing-masing Departemen.
(2) Direksi Perusahaan secara bersama-sama akan menentukan usulan program kerja dari
masing-masing Departemen yang akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan serta
menentukan besarnya rencana anggaran yang disediakan oleh perusahaan untuk masing-masing program tersebut. Pembahasan rencana anggaran akan diselesaikan pada bulan
Desember sehingga menjadi pedoman anggaran perusahaan pada tahun berikutnya.
(3) Setiap Pimpinan Departemen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan
dana tersebut kepada Finance Director.
Produk Hukum dalam Manajemen Perusahaan
Pasal 5
(1) Direksi Perusahaan setelah melakukan rapat direksi dapat merumuskan dalam:
1. Keputusan Direksi
2. Surat keputusan Direksi
3. Surat Edaran Direksi
(2) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memuat keputusan-keputusan yang bersifat umum atau kebijakan umum perusahaan lainnya.
Keputusan dan Surat Keputusan
Pasal 6
(1) Setiap Pimpinan Departemen memiliki kewenangan untuk mengundangkan Keputusan
(yang bersifat umum) dan Surat Keputusan (yang bersifat perorangan) sesuai denganbidang kerja masing-masing.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 8/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
(2) Dalam hal Pimpinan Departemen akan mengatur suatu masalah tertentu yang bersifatlintas Departemen, pejabat yang berkaitan dengan masalah tersebut harus melakukan
koordinasi dalam menentukan substansi dari peraturan tersebut.
(3) Peraturan yang bersifat lintas Departemen tersebut dapat diputuskan di dalam KeputusanBersama atau Surat Keputusan Bersama.
Hirarki Peraturan Perusahaan
Pasal 7
Peraturan di Perusahaan sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam
Peraturan Perusahaan ini memiliki susunan hirarki sebagai berikut:1. Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Anggaran Rumah Tangga Perusahaan;
3. Keputusan/Surat Keputusan RUPS;4. Keputusan Manajemen tentang Peraturan Perusahaan;
5. Keputusan Direksi/Surat Keputusan Direksi;
6. Surat Edaran Direksi;7. Keputusan Pimpinan Departemen / Surat Keputusan Pimpinan Departemen.
BAB III
PENERIMAAN KARYAWAN
Dasar-Dasar Penerimaan, Penempatan dan Mutasi Karyawan
Pasal 8
(1) Penerimaan, Penempatan dan Mutasi Karyawan dilakukan atas dasar kebutuhan
perusahaan, pendayagunaan tenaga kerja dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan yangpelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan.(2) Penerimaan, Penempatan dan Mutasi Karyawan akan dilakukan oleh Human Resources
,GA & Legal Department atas dasar kebutuhan dari perusahaan dan/atau dengan
memperhatikan permohonan dan penilaian dari Pimpinan terkait.
Penerimaan Karyawan
Pasal 9
(1) Penerimaan Karyawan akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang
disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.
(2) Penerimaan Karyawan akan dilakukan berdasarkan kebutuhan internal dan eksternal.(3) Penerimaan Karyawan dari sumber intern dilakukan melalui pengangkatan karyawan
yang ada di lingkungan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.
(4) Penerimaan Karyawan dari sumber ekstern dilakukan melalui seleksi dan pengangkatanterhadap orang-orang yang tidak termasuk dalam ayat 3 pasal ini.
(5) Syarat-syarat dari seorang calon Karyawan agar dapat diterima sebagai Karyawan
meliputi:
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 9/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara lain yang telah memperoleh ijin kerjadari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku;
b. Mengirimkan surat lamaran dengan melampirkan: foto copy ijazah, daftar riwayat
hidup(Curriculum Vitae), pas foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar, referensipengalaman kerja, foto copy identitas diri, fotocopy sertifikat pelatihan/kursus
dan kelengkapan surat lainnya apabila dibutuhkan serta diminta oleh perusahaan.c. Pada saat penerimaan dilakukan, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah;d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (tidak pernah terlibat tindak
kejahatan)
e. Tidak pernah terlibat suatu gerakan yang menentang Pancasila, UUD RI danNegara;
f. Mempunyai kecakapan, pendidikan, atau keahlian yang diperlukan;
g. Tunduk pada peraturan seleksi.
Proses Seleksi
Pasal 10
Seleksi yang harus diikuti oleh pelamar akan meliputi:
(1) a. Pelamar telah memenuhi syarat penerimaan sebagai calon karyawan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 5 Peraturan Perusahaan ini.b. Tes wawancara
c. Tes Kemampuan Teknis dan Non Teknis.
(2) Melengkapi kelengkapan persyaratan lainnya yang diperlukan perusahaan diantaranya
sebagai berikut: a. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);b. Fotocopy Surat Keterangan Sehat;c. Fotocopy Kartu Keluarga;
d. Fotocopy Surat Nikah (jika sudah berkeluarga);e. Slip Gaji terakhir.
(3) Tes Psikotes ( untuk level jabatan tertentu dan jika diperlukan).(4) Negosiasi Gaji.
Pengangkatan Karyawan
Pasal 11
(1) Pelamar yang dinyatakan telah lulus seleksi maka perusahaan akan mengangkatnyasebagai Karyawan perusahaan.
(2) Pengangkatan Karyawan dilakukan melalui Surat Keputusan, yang ditandatangani oleh
Human Resources, GA & Legal Manager .(3) Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan status Karyawan.(4) Apabila Karyawan yang akan diangkat adalah orang yang memiliki jabatan lebih tinggi
atau setingkat Manager , maka Pengangkatan menjadi Karyawan tersebut akan
diputuskan melalui Surat Keputusan Human Resources, GA & Legal Director. (5) Segala ketentuan mengenai hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan akan
diatur dalam suatu Perjanjian Kerja.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 10/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
Masa Percobaan
Pasal 12
(1) Setiap Karyawan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan danditerima sebagai Karyawan Perusahaan wajib menjalani masa Percobaan terhitung sejak
ditandatanganinya perjanjian kerja.(2) Selama masa percobaan, Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaseketika dan tanpa syarat atau prosedur apapun, terhadap seorang Karyawan yang
dianggap tidak memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
(3) Karyawan yang telah terkena Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (2) diatas, tidak berhak untuk menuntut uang pesangon, uang jasa atauimbalan dalam bentuk apapun kecuali haknya atas upah yang dapat diterimanya berkaitan
dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Karyawan tersebut sebelum terkena
Pemutusan Hubungan Kerja.(4) Selama masa percobaan, Karyawan dapat melakukan pengunduran diri dengan prosedur
sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 3 peraturan perusahaan ini dan tanpa uang
pesangon, uang jasa atau imbalan dalam bentuk apapun, kecuali haknya atas upah yangdapat diterimanya berkaitan dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Karyawan
tersebut sebelum pengunduran diri dilakukan dan apabila tidak dilakukan berdasarkan
ketentuan pasal 55 ayat 4 peraturan perusahaan ini.
(5)Karyawan akan memperoleh kedudukan sebagai Karyawan Tetap setelah yangbersangkutan menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan hingga 6 (enam) bulan dan
hasil evaluasinya menunjukkan bahwa Karyawan tersebut dapat diterima sebagai
Karyawan Tetap.(6) Di dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa
percobaan kerja.(7) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana
dimaksud ayat (6) dalam pasal ini, masa percobaan yang disyaratkan batal demi hukum.
BAB IV
HUBUNGAN KERJA
Masa Kerja
Pasal 13
(1) Hubungan kerja antara Karyawan dan perusahaan terjadi sejak ditandatanganinya
perjanjian kerja oleh kedua belah pihak dan akan berakhir pada saat pemutusan hubungan
kerja oleh para pihak.(2) Masa Kerja Karyawan akan mulai diperhitungkan sejak hari pertama yang bersangkutan
mulai melaksanakan tugasnya di Perusahaan sebagaimana yang dicantumkan di dalam
Perjanjian Kerjanya.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 11/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
Pengangkatan Menjadi Karyawan Tetap
Pasal 14
(1) Seorang Calon Karyawan akan diangkat menjadi Karyawan Tetap apabila yangbersangkutan telah dinyatakan lulus dari Masa Percobaan atas rekomendasi dari atasan
langsung orang tersebut melalui Human Resources, GA & Legal Manager .(2) Seorang Karyawan Kontrak dapat pula diangkat menjadi Karyawan Tetap apabila yangbersangkutan dinyatakan dan dinilai cakap dalam bekerja, memberikan kontribusi yang
lebih bagi perusahaan dan berkondite baik. Penilaian ini dilakukan atas rekomendasi dari
Atasan Langsung dari orang tersebut melalui Human Resources, GA & Legal Manager .
(3) Pernyataan lulus dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal iniakan dituangkan dalam Surat Keputusan Human Resources, GA & Legal Manager
tentang Pengangkatan Menjadi Karyawan Tetap.
(4) Apabila Calon Karyawan yang akan diangkat menjadi Karyawan adalah orang yangmemiliki jabatan lebih tinggi atau setingkat Manager , maka Pengangkatan menjadi
Karyawan tersebut akan diputuskan melalui Surat Keputusan Human Resources, GA &
Legal Director.
Status dan Golongan Karyawan
Pasal 15
(1) Status Karyawan di Perusahaan dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategori, meliputi:
1. Calon Karyawan
2. Karyawan Kontrak 3. Karyawan Tetap
(2) Hak-hak dari tiap–tiap kelompok Karyawan atas sarana dan prasarana yang berkaitandengan kesejahteraan dan tunjangan Karyawan akan dijabarkan pada bagian
Kesejahteraan dan tunjangan Karyawan serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalamPeraturan Perusahaan ini.(3) Bagi Karyawan yang bertugas sebagai staf ahli atau penasehat dan terikat dalam
Perjanjian Kerja dengan sistem kontrak, perusahaan dan Karyawan yang bersangkutan
dapat mengatur hak dan kewajiban secara berbeda daripada yang termuat di dalamPeraturan Perusahaan ini, sepanjang hal tersebut diatur secara tegas di dalam Perjanjian
Kerja mereka.
Mutasi
Pasal 16
(1) Perusahaan dapat melakukan mutasi kepada Karyawan yang terdiri dari :a. Mutasi horizontal, yaitu transfer Karyawan dari satu Departemen ke Departemen
yang lain atau alih tugas jabatan dalam tingkatan yang sederajat;
b. Mutasi vertikal yaitu dalam bentuk sebagai berikut:1. Promosi yaitu kenaikan dalam suatu jabatan tertentu;
2. Demosi, yaitu dalam bentuk penurunan jabatan dan pencabutan jabatan.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 12/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
(2) Mutasi dapat dilakukan dengan alasan-alasan:a. Bertambah/berkurangnya pekerjaan di suatu bagian dan karenanya memerlukan
penambahan dan pengurangan karyawan.
b. Memberikan kesempatan kepada karyawan yang mempunyai potensi untuk majuagar dapat mengembangkan karirnya.
c. Karyawan yang karena kesehatannya menurut dokter tidak memungkinkan iabekerja dalam jabatan pekerjaan yang didudukinya.(3) Apabila perusahaan akan melakukan mutasi maka perusahaan melalui Pimpinan
Departemen yang bersangkutan akan memberitahukan kepada Karyawan yang
bersangkutan secara lisan terlebih dahulu.
(4) Pemberitahuan mutasi secara tertulis kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan
Human Resources, GA & Legal Manager . (5) Surat Keputusan mutasi Karyawan diberikan kepada Karyawan yang bersangkutan dan
wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (Satu) minggu sebelum tanggalpelaksanaannya. Tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Departemen lain yang
terkait dan kepada Human Resources, GA & Legal Director.
(6) Apabila Karyawan yang dimutasi adalah orang yang memiliki jabatan lebih tinggi atausetingkat Manager , maka mutasi Karyawan tersebut akan diputuskan melalui Surat
Keputusan Human Resources, GA & Legal Director.
(7) Karyawan yang menolak untuk melakukan mutasi tanpa alasan-alasan yang wajar dan
tidak dapat diterima oleh perusahaan, dapat berakibat dikenakannya sanksi sesuai denganperaturan disiplin kerja Karyawan di Perusahaan atau dianggap mengundurkan diri.
(8) Perusahaan memberi dukungan kepada Karyawan yang memiliki kesempatan mutasi guna
peningkatan produktivitas kerja.
Promosi
Pasal 17
(1) Promosi jabatan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan hasil penilaianprestasi kerja.
(2) Promosi jabatan dilakukan melalui usulan dari Atasan Karyawan dan atau Pimpinan
Departemen kepada Human Resources, GA & Legal Manager dan selanjutnyadimintakan persetujuan kepada Human Resources, GA & Legal Director .
Demosi
Pasal 18
(1) Karyawan yang melakukan pelanggaran di perusahaan dan atau tidak mampu
melaksanakan pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakansanksi hukuman dalam bentuk penurunan jabatan atau pencabutan jabatan.
(2) Demosi dalam bentuk penurunan jabatan atau pencabutan jabatan dilakukan dengan
memperhatikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Karyawan.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 13/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
BAB V
PERATURAN KERJA
Kartu Tanda Pengenal
Pasal 19
(1) Karyawan diwajibkan memakai kartu tanda pengenal/ badge selama berada dalamlingkungan perusahaan.
(2) Kartu tanda pengenal tetap menjadi milik perusahaan dan pada waktu karyawan
berhenti/diberhentikan harus dikembalikan kepada perusahaan c.q. Human Resources, GA
& Legal Department.
(3) Apabila kartu tanda pengenal mengalami kerusakan atau hilang, karyawan harus segera
melaporkan kepada Human Resources,GA & Legal Department . Biaya penggantian kartu
yang hilang ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan
Tanggung Jawab Perusahaan
Pasal 20
Dalam melaksanakan hubungan kerja antara Karyawan dengan Perusahaan, pihak Perusahaan
memiliki kewajiban untuk:
(1) Menempatkan Karyawan pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan danketrampilan yang dimiliki oleh Karyawan tersebut.
(2) Memberikan upah serta tunjangan-tunjangan lainnya dalam jumlah yang layak sesuai
dengan sistem pengupahan di Perusahaan sebagai kompensasi atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah diberikan oleh Karyawan kepada Perusahaan.
Tanggung Jawab Karyawan
Pasal 21
Dalam melaksanakan hubungan kerja antara Karyawan dengan Perusahaan, pihak Karyawan
memiliki kewajiban untuk:
(1) Menjunjung tinggi nama baik Perusahaan dan menjaga kepercayaan yang telah diberikankepadanya serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dapat merugikan
Perusahaan.
(2) Bertindak jujur dan dapat dipercaya oleh Pimpinan dengan memberikan keterangan-
keterangan, laporan-laporan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaandalam keadaan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Menjaga kerahasiaan perusahaan maupun klien perusahaan dan menyimpan setiap
informasi yang dimiliki Karyawan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau karena jabatanyang didudukinya, baik didalam maupun diluar Lingkungan Perusahaan, serta hanya
memberikan informasi tersebut kepada Pejabat yang berwenang di Lingkungan
Perusahaan, atau kepada pihak lain atas perintah resmi dari Pejabat yang berwenang diLingkungan Perusahaan.
(4) Memberikan saran-saran dan informasi yang bermanfaat untuk Perusahaan melalui atasan
langsungnya.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 14/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
(5) Berusaha untuk bekerja secara baik dan efektif sehingga dapat mencapai hasil kerja yangefisien dan menghindarkan pemborosan uang/benda-benda milik perusahaan maupun
waktu kerja yang dipergunakan oleh Karyawan.
(6) Melaksanakan pekerjaan di bidang kerjanya masing-masing, yang sesuai denganperintah/penugasan, petunjuk-petunjuk dari Pimpinan Perusahaan dan/atau Atasan
Langsung dalam suasana bekerjasama yang dengan sesama teman kerjanya.(7) Tidak mengalihkan tugas yang dibebankan kepadanya kepada Karyawan yang lain tanpaperintah atau ijin dari Atasan Langsung.
(8) Menjaga dan memelihara setiap inventaris perusahaan maupun klien perusahaan, meliputi
barang-barang atau peralatan-peralatan yang dipercayakan kepada Karyawan untuk
dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan dan/atau jabatannya.(9) Datang tepat waktu sesuai dengan jadwal waktu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan
ataupun klien perusahaan dalam pasal 25 peraturan perusahaan ini.
Rahasia Jabatan
Pasal 22
(1) Setiap Karyawan yang menduduki jabatan tertentu di dalam struktur organisasi
Perusahaan memiliki kewajiban untuk memegang rahasia jabatan masing-masing, baik
selama hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir.
(2) Setiap tindakan pembocoran rahasia jabatan yang mengakibatkan kerugian atau dapatmenimbulkan kerugian atau kemunduran perusahaan, dapat dimintai ganti rugi serta
dituntut berdasarkan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Tanggung Jawab Pengawasan
Pasal 23
(1) Setiap Pimpinan Perusahaan dan/atau Atasan Langsung bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan diDepartemen kerja yang berada dibawah pengawasannya.
(2) Setiap Pimpinan Perusahaan dan/atau Atasan Langsung bertanggung jawab atas
dipatuhinya tata tertib Perusahaan, serta menjaga tegaknya kedisiplinan Karyawan yangberada di bawah pengawasannya.
(3) Setiap Pimpinan Perusahaan dan/atau Atasan Langsung dapat melaksanakan tindak
kedisiplinan terhadap Karyawan apabila terjadi alasan-alasan pelanggaran disiplin
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan ini.
Hak Milik Intelektual
Pasal 24
(1) Segala hasil karya, hasil kerja ataupun penemuan yang dihasilkan dengan
mempergunakan alat, bantuan dan fasilitas perusahaan serta berkaitan dengan Hak Milik Intelektual selama karyawan berada dalam hubungan kerja dengan perusahaan merupakan
hak milik perusahaan, sehingga karyawan tidak berhak untuk mengajukan klaim maupun
gugatan terhadap hal tersebut sebagai hak milik karyawan baik pada saat maupun setelahhubungan kerja berakhir.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 15/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
(2) Karyawan wajib menjaga kerahasiaan dan tidak melakukan penyalahgunaan terhadapsegala hal yang menyangkut Hak Milik Intelektual dari perusahaan maupun klien
perusahaan baik pada saat maupun setelah hubungan kerja berakhir.
(3) Pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan sanksi sebagaimana diaturoleh peraturan perusahaan ini maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
WAKTU KERJA
Jam Kerja
Pasal 25
(1) Hari kerja yang berlaku bagi Karyawan yang ditempatkan di kantor cabang dan kantorpusat adalah sebanyak 5 (lima) hari perminggu.
(2) Jam kerja, Jam istirahat, hari kerja, jadwal kerja dan hari libur perusahaan yang berlaku
bagi Karyawan yang ditempatkan di Proyek atau klien perusahaan adalah berdasarkanketentuan yang berlaku di Proyek atau klien perusahaan tersebut atau berdasarkan yang
tertuang dalam perjanjian antara Perusahaan dengan Pihak III (user) atau klien
perusahaan.
(3) Jam kerja, hari kerja & jadwal kerja yang berlaku bagi Karyawan yang ditempatkan dikantor cabang dan kantor pusat perusahaan adalah sebagai berikut:
a. Hari Kerja adalah hari Senin hingga Jumat;
b. Jam Kerja adalah antara pukul 08.30 WIB hingga pukul 17.00 WIBc. Jam Istirahat adalah antara pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB
(4) Hari libur perusahaan adalah hari Sabtu, Minggu, dan hari raya serta hari libur resmi.(5) Apabila berdasarkan sifat kerja dan kebutuhan dari perusahaan mengharuskan adanya
Karyawan yang tetap melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja yang telah ditentukandiatas maka Karyawan tersebut akan bekerja atas dasar kerja lembur.
Mangkir
Pasal 26
(1) Seorang Karyawan yang tanpa ijin dari Atasan langsungnya atau tanpa alasan yang sah
seperti sakit atau ijin tidak bekerja pada waktu kerja yang telah ditentukan, dapat
dikategorikan melakukan mangkir.(2) Bila seorang Karyawan melakukan mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut
ataupun Karyawan melakukan mangkir selama 10 hari tidak berturut-turut dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan maka perusahaan akan memanggil Karyawan tersebut secara patutdan tertulis maksimal 2 (dua) kali. Apabila perusahaan tidak mendapatkan tanggapan
maka Karyawan dianggap telah mengundurkan diri dari perusahaan dan berdasarkan hal
tersebut perusahaan akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada karyawan, dan akandiproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 16/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
Hari Libur Resmi
Pasal 27
(1) Apabila pelaksanaan pekerjaan di Perusahaan dibutuhkan pada hari-hari libur resmi yangditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Karyawan dapat diminta untuk tetap
menjalankan pekerjaan.(2) Jika pada hari-hari libur resmi tersebut Karyawan harus melaksanakan pekerjaan, makaKaryawan akan mendapat upah lembur dengan ketentuan tarif sebagaimana yang
ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan ini.
BAB VII
CUTI KARYAWAN
Cuti Tahunan
Pasal 28
(1) Setiap Karyawan yang telah memiliki masa kerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus
menerus, berhak untuk mendapatkan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
(2) Ketentuan tentang Cuti ini berlaku bagi Karyawan dengan Status Kepegawaian Tetap dan
Kontrak.(3) Selama Karyawan melaksanakan hak cuti tahunannya, Karyawan tersebut sepenuhnya
berhak untuk mendapatkan upah atau gajinya.
Penggunaan Hak Cuti Tahunan
Pasal 29
Penggunaan hak cuti tahunan diatur sebagai berikut:(1) Hak cuti tahunan Karyawan dapat ditentukan pengambilannya oleh Karyawan denganmemperhatikan kebutuhan Karyawan, kebutuhan Perusahaan dan kelancaran pekerjaan di
Perusahaan.
(2) Karyawan yang hendak menggunakan hak cutinya sebagaimana dalam ayat 1 diatas,harus telah mengajukan permohonan cuti kepada Atasan Langsung dan atau Pimpinan
Departemennya, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum hak cuti
tersebut dipergunakan.
(3) Apabila Karyawan mengajukan permohonan cuti pada saat Perusahaan sedang sangatmembutuhkan tenaganya maka Atasan Langsung dan atau Pimpinan Departemen berhak
untuk menolak atau menunda permohonan cuti dari Karyawan tersebut.
(4) Apabila Permohonan Cuti Karyawan dikabulkan oleh Atasan Langsung dan atauPimpinan Departemen maka Human Resources, GA & Legal Manager akan menerbitkan
Surat Keputusan Cuti Karyawan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum cuti
dilaksanakan.(5) Hak Cuti Tahunan yang dimiliki oleh Karyawan tidak dapat digantikan dalam bentuk
uang.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 17/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
Gugurnya Hak Cuti
Pasal 30
(1) Hak atas cuti tahunan akan dianggap gugur/hangus apabila dalam waktu 6 (enam) bulansetelah lahirnya hak tersebut ternyata Karyawan tidak mengajukan permohonan untuk
menggunakan hak cuti tahunannya, tanpa adanya permohonan dan persetujuan dariAtasan Langsung dan atau Pimpinan Departemen untuk mengundurkan penggunaan hak cuti yang telah dimiliki oleh Karyawan tersebut, dan bukan karena alasan-alasan istimewa
lainnya.
(2) Masa berlakunya hak cuti sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (1) dalam pasal ini
dapat diperpanjang oleh Human Resources, GA & Legal Manager, atas dasarrekomendasi Atasannya Langsung, apabila perpanjangan tersebut dibutuhkan, guna
kelancaran pelaksanaan tugas dari Karyawan tersebut.
Cuti Haid
Pasal 31
(1) Karyawan wanita yang sedang mengalami haid dan merasa terganggu kesehatannya, tidak
diwajibkan untuk bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.
(2) Karyawan yang sedang menjalankan Cuti haid akan tetap berhak untuk memperoleh upah.
(3) Karyawan wanita yang membutuhkan Cuti haid yang lebih lama daripada waktu yangditentukan dalam ayat (1) diatas, hanya dapat memperpanjang cuti haidnya atas dasar
surat keterangan sakit dari dokter.
Cuti Hamil dan Keguguran
Pasal 32
(1) Karyawan yang hamil berhak untuk memperoleh cuti hamil maksimal 3 bulan, dengantetap memperoleh pembayaran upah dari perusahaan.(2) Cuti hamil dapat diperoleh selama satu setengah bulan sebelum melahirkan dan satu
setengah bulan setelah melahirkan atau tiga bulan setelah melahirkan, sesuai kebutuhan
dari Karyawan yang bersangkutan.(3) Bila Karyawan yang telah hamil mengalami keguguran, maka ia berhak untuk beristirahat
selama satu setengah bulan setelah mengalami keguguran.
(4) Bila jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (3) tersebut belum dapat
memulihkan kesehatan dari Karyawan, maka dengan surat Keterangan dokter dan ijindari Pimpinan Perusahaan maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.
(5) Terhitung sejak perpanjangan jangka waktu cuti tersebut dalam ayat (4) di atas
diberlakukan, pembayaran upah bagi Karyawan yang mengalami sakit, sebagaimanadiatur dalam Peraturan Perusahaan ini.
(6) Surat permohonan cuti hamil harus diajukan kepada Atasan Langsung dan atau Pimpinan
Departemen 2 (dua) minggu sebelum waktu pelaksanaan cuti dengan disertai keteranganyang sah dari dokter atau bidan.
(7) Atasan Langsung dan atau Pimpinan Departemen memberitahukan hasil persetujuan dari
ayat (6) diatas kepada Human Resources, GA & Legal Manager untuk diterbitkannyaSurat Keputusan Cuti Hamil atau Surat Keputusan Cuti Keguguran.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 18/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
Cuti Istimewa
Pasal 33
(1) Karyawan berhak untuk memperoleh cuti istimewa dalam hal sebagai berikut:a. 3 (tiga) hari kerja untuk pernikahan Karyawan sendiri;b. 2 (dua) hari kerja untuk :
- pernikahan anak,
- istri melahirkan/keguguran kandungan,
- mengkhitankan/pembaptisan anak sah Karyawan,- apabila istri/suami, orang tua/mertua, saudara kandung, anak/menantu meninggal
dunia.
c. 1 (satu) hari kerja apabila anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia .(2) Bila cuti istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dilaksanakan
diluar kota dengan radius lebih dari 60 km dari Perusahaan, maka cuti istimewa tersebut
dapat ditambah sebanyak 1 (satu) hari.(3) Karyawan yang akan menggunakan cuti istimewa tersebut harus mengajukan
permohonan kepada Atasan Langsung dan atau Pimpinan Departemen, kecuali dalam
keadaan mendesak, dengan disertai surat keterangan yang sah.
(4) Atasan Langsung dan atau Pimpinan Departemen memberitahukan hasil persetujuan dariayat (3) diatas kepada Human Resources, GA & Legal Manager untuk diterbitkannya
Surat Keputusan Cuti Istimewa.
(5) Karyawan yang melaksanakan hak cuti istimewanya berhak untuk memperoleh upah ataugajinya secara penuh.
Cuti Sakit
Pasal 34
(1) Karyawan yang sakit, dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter, diijinkan untuk
tidak bekerja dengan tetap memperoleh upahnya. Apabila perusahaan merasa bahwa
keterangan tersebut kurang maka perusahaan akan memberikan rekomendasidokter/rumah sakit yang akan melakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan
bahwa karyawan yang bersangkutan benar berada dalam kondisi sakit kepada perusahaan.
(2) Surat keterangan dokter tersebut harus disampaikan kepada Human Resources, GA &
Legal Manager selambat-lambatnya pada hari kedua sejak Karyawan tersebut tidak dapatbekerja karena sakit.
(3) Terhadap Karyawan yang sakit untuk jangka waktu yang lama, besarnya upah yang
diberikan adalah sebagai berikut:a. Empat bulan pertama : 100 % dari upah sebulan;
b. Empat bulan kedua : 75 % dari upah sebulan;
c. Empat bulan ketiga : 50 % dari upah sebulan;d. bulan selanjutnya : 25 % dari upah sebulan, sebelum
pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan.
(4) Ketentuan pembayaran upah secara menurun sebagaimana diatur dalam ayat (3) di atasakan diberlakukan bagi Karyawan yang sakit terus menerus, yaitu Karyawan yang
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 19/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
mengalami sakit menahun atau berkepanjangan, atau yang setelah sakit terus menerusatau terputus-putus sempat bekerja kembali, namun dalam waktu kurang dari 28 (dua
puluh delapan) hari mengalami sakit kembali.
(5) Jika setelah jangka waktu 1 (satu) tahun Karyawan tetap tidak dapat melaksanakanpekerjaannya karena sakit, maka karyawan dianggap mengundurkan diri karena
ketidakmampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.Berdasarkan hal tersebut perusahaan akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepadakaryawan.
BAB VIII
PENGUPAHAN
Dasar-Dasar Pengupahan
Pasal 35
(1) Sistem pengupahan dilingkungan perusahaan diatur dan diselenggarakan sesuai denganPeraturan Perundangan Republik Indonesia yang berlaku.
(2) Pembayaran upah diatur dengan menggunakan dasar-dasar sebagai berikut:
a. Besarnya Upah diatur/ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara
pihak, dengan memperhatikan ketentuan pemerintah tentang batas Upah MinimumRegional.
b. Perusahaan akan memberikan upah terendah kepada Karyawan minimal sebesar
upah minimum yang berlaku sesuai dengan ketentuan mengenai upah minimumyang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
c. Pemberian upah bagi seorang Karyawan adalah didasarkan pada kontribusi yangdiberikan kepada perusahaan, prestasi kerja serta kondite dari masing-masing
Karyawan, dan tidak didasarkan pada lama masa kerjanya.d. Ketentuan besarnya upah perhari adalah 1/22 x upah perbulan.
Masa Perhitungan Upah
Pasal 36
Upah Bulanan dihitung untuk jangka waktu kerja sejak tanggal 1 (satu) setiap bulan sampai
dengan tanggal terakhir bulan yang bersangkutan dan dibayarkan pada akhir bulan yang
bersangkutan.
Pemotongan Upah
Pasal 37
(1) Perusahaan pada setiap bulan akan melakukan potongan-potongan dinas terhadap upah
Karyawan berdasarkan kepentingan Karyawan yang bersangkutan.(2) Potongan-potongan dinas tersebut adalah sebagai berikut:
a. Jamsostek;
b. Pajak atas upah Karyawan (Pph 21)c. Simpanan Koperasi (jika jadi anggota)
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 20/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
d. Pinjaman Karyawan (jika ada pinjaman)
Pengganti Upah jika Karyawan Tetap Ditahan/Dipenjara
Pasal 38
(1) Dalam hal Karyawan Tetap ditahan oleh pihak yang berwajib karena melakukan sesuatuuntuk kepentingan perusahaan, maka perusahaan tidak wajib membayar upah tetapi wajibmemberikan bantuan kepada keluarga Karyawan yang menjadi tanggungannya.
(2) Besarnya tanggungan yang harus dibayar oleh perusahaan terhadap Karyawan Tetap yang
ditahan bukan karena pengaduan Perusahaan adalah sebagai berikut:
a. Karyawan Tetap dengan 1 orang tanggungan : 25% dari upah.b. Karyawan Tetap dengan 2 orang tanggungan : 35% dari upah.
c. Karyawan Tetap dengan 3 orang tanggungan : 45% dari upah.
d. Karyawan Tetap dengan 4 orang tanggungan atau lebih : 50% dari upah.(3) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diberikan untuk paling lama 6
(enam) bulan, terhitung sejak hari pertama Karyawan ditahan pihak yang berwajib.
(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulanberakhir dan Karyawan dinyatakan bersalah ataupun setelah jangka waktu 6 (enam) bulan
Karyawan tetap tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dan persoalan belum
terselesaikan karena dalam proses perkara pidana, maka Perusahaan akan memutuskan
hubungan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 2 butir c peraturan perusahaan ini.(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan
berakhir dan Karyawan dinyatakan tidak bersalah, maka perusahaan akan mempekerjakan
Karyawan kembali.
BAB IX
KESEJAHTERAAN & TUNJANGAN KARYAWAN
Tunjangan Hari Raya
Pasal 39
(1) Perusahaan akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Karyawan yang telah
bekerja selama 3 (tiga) bulan atau lebih masa kerja, dengan status kepegawaian Karyawan
Tetap dan Karyawan Kontrak pada saat menjelang Hari Keagamaan dan sesuai kebiasaan
dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri .(2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya akan sudah dilaksanakan oleh Perusahaan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari menjelang Hari Raya Idul Fitri..
(3) Jumlah THR tersebut dalam ayat (1), bagi Karyawan yang telah bekerja selama 12 bulanberturut-turut atau lebih (pada tanggal Hari Raya Idul Fitri) adalah sebesar 1 x Upah
Sebulan.
(4) Jumlah THR tersebut dalam ayat (1), bagi Karyawan yang telah bekerja selama minimal 3(tiga) bulan berturut-turut hingga kurang dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut (pada
tanggal hari Raya Idul Fitri tersebut dirayakan), adalah proporsional sebesar lamanya
kerja (n) dibagi 12 dikalikan besarnya upah sebulan ( n x 1/12 x Upah Sebulan ).
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 21/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
(5) Bagi Karyawan yang masih dalam masa percobaan, akan mendapatkan tunjangan yangbesarnya akan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan dari Pimpinan Perusahaan.
Tunjangan Kesehatan
Pasal 40
(1) Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan nilaikumulatif dalam 1 (satu) tahun adalah sebesar 1 x Upah Sebulan.
(2) Tunjangan Kesehatan diberikan kepada Karyawan yang telah bekerja selama minimal 6
(enam) bulan berturut-turut, dengan status kepegawaian Karyawan Tetap dan Karyawan
Kontrak.(3) Tunjangan Kesehatan ini dapat pula dipergunakan oleh istri/suami dan anak-anak
(maksimal 3 orang anak) Karyawan yang belum mencapai usia 18 tahun, belum menikah
dan tidak memiliki penghasilan sendiri.(4) Bilamana penggantian biaya pengobatan melebihi ketentuan yang terdapat dalam ayat (1)
diatas, maka kelebihan sisa dari biaya tersebut ditanggung oleh Karyawan yang
bersangkutan.(5) Ketentuan pengajuan penggantian biaya pengobatan ini adalah dengan melampirkan bukti
kwitansi asli dari dokter yang terdaftar dan kwitansi serta salinan resep dari apotik.
(6) Bukti pengajuan penggantian biaya pengobatan yang telah disetujui oleh Atasan
Langsung terlebih dahulu diserahkan kepada Pimpinan Departemen paling lambat setiapakhir bulan setiap bulannya, lalu Pimpinan Departemen menyerahkannya kepada Human
Resources, GA & Legal Manager untuk diproses lebih lanjut sampai ke Finance
Department .(7) Yang tidak termasuk dalam Tunjangan Kesehatan ini adalah sebagai berikut:
a. Biaya Pengobatan Gigi (Dalam hal ini pemasangan kawat gigi(behel).b. Penyakit Kulit dan Kelamin.
c. Penyakit Sinus dan Amandel.d. Penyakit yang diakibatkan oleh kosmetika atau zat-zat kecantikan lainnya.e. Pengobatan alternatif yang belum disyahkan oleh Departemen Kesehatan.
f. Penyakit yang disebabkan Morfin, Narkoba / Zat adiktif, obat perangsang.
g. Biaya Sterilisasi atau aborsi.h. Biaya-biaya yang timbul dari usaha bunuh diri, minum-minuman keras sehingga
menimbulkan kecelakaan bagi dirinya.
Tunjangan Kecelakaan Kerja dan Kematian
Pasal 41
Apabila Karyawan mendapatkan kecelakaan kerja maupun kematian, maka karyawan akanmendapatkan ganti kerugian oleh Jamsostek beserta tunjangan/santunan sesuai kebijakan
perusahaan .
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 22/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
BAB X
LEMBUR
Pasal 42
(1) Upah Lembur akan dibayarkan kepada seorang Karyawan yang telah bekerja diluar jamkerja yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan ini, atau kepada Karyawan yang
bekerja pada hari libur resmi.
(2) Perusahaan hanya akan membayarkan Upah Lembur yang dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan atas perintah/penugasan dari User atau Atasan Langsung dan atau Pimpinan Departemen Karyawan yang melakukan kerja
lembur.
(3) Ketentuan Upah Lembur hanya berlaku bagi Karyawan yang menduduki jabatan di bawah
Koordinator .
(4) Besarnya Upah Lembur sesuai dengan Peraturan Pemerintah dihitung dengan ketentuan
sebagai berikut:a. Hari Kerja Biasa:
- Jam Pertama = 1 ½ x Tarif Upah Lembur
- Jam Kedua dst = masing-masing 2 x Tarif Upah Lembur
b. Hari Libur Mingguan atau hari Libur Resmi:- 7 (tujuh) jam pertama = masing-masing 2 x Tarif Upah Lembur
- Jam ke 8 = 3 x Tarif Upah Lembur
- Jam ke 9 dst = masing-masing 4 x Tarif Upah Lemburc. Hari Libur Nasional/Keagamaan:
- 5 (lima) jam pertama = masing-masing 2 x Tarif Upah Lembur- Jam ke 6 = 3 x Tarif Upah Lembur
- Jam ke 7 dst = masing-masing 4 x Tarif Upah Lembur(5) Besarnya Tarif Lembur Perjam dari Karyawan pekerja bulanan adalah sebesar 1/173 xUpah Sebulan.
(6) Bukti Kerja Lembur yang telah ditandatangani oleh Atasan Langsung dan User,
diserahkan kepada Pimpinan Departemen paling lambat setiap akhir bulan setiapbulannya, lalu Pimpinan Departemen menyerahkannya kepada Human Resources, GA &
Legal Manager untuk diproses lebih lanjut sampai ke Finance & Controlling Department.
BAB XI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Pasal 43
(1) Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan dalam menjalankan tugasnya dan
selama dibutuhkan untuk menggunakan peralatan keselamatan kerja, peralatan akan
disediakan oleh perusahaan ataupun jika diperlukan oleh klien perusahaan sesuai prosedurkeselamatan kerja yang berlaku di tempat kerja/proyek.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 23/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
(2) Karyawan diwajibkan untuk menggunakan peralatan keselamatan kerja yang disediakanoleh perusahaan ataupun klien perusahaan guna keselamatan masing-masing.
BAB XII
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 44
(1) Setiap Karyawan khususnya yang telah menjadi Karyawan Tetap akan diikutsertakanmenjadi peserta dari Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh
PT. JAMSOSTEK.
(2) Besarnya iuran dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditetapkan sebagai berikut:a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 0,24% dari upah sebulan, ditanggung
Perusahaan.
b. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan, ditanggung perusahaan.
c. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3,70%ditanggung perusahaan dan 2% ditanggung Karyawan.
(3) Program asuransi serta cara pembayaran akan dilakukan dengan menggunakan tata cara
yang berlaku di lingkungan PT. Jamsostek, berdasarkan peraturan yang berlaku.
BAB XIII
DISIPLIN DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN
Ketentuan-Ketentuan Umum
Pasal 45
(1) Setiap Karyawan di lingkungan perusahaan, klien perusahaan dan atau di proyek tempat
dimana melaksanakan pekerjaannya wajib memperhatikan dan mentaati peraturan-
peraturan, instruksi-instruksi, pengumuman-pengumuman dan sebagainya yang bersifatpemberitahuan dari pihak-pihak terkait diatas, dan yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
(2) Selama seorang Karyawan berada dalam hubungan kerja dengan Perusahaan dan
melaksanakan pekerjaannya di tempat yang ditentukan oleh perusahaan, maka Karyawanyang bersangkutan:
a. Tidak diperkenankan untuk mengadakan dan atau berada dalam hubungan kerja
dengan Perusahaan lain, dan hanya akan melaksanakan tugas dan pekerjaan yang
diberikan oleh Perusahaan.b. Tidak diperkenankan untuk menjadi anggota organisasi dalam bentuk apapun
yang dilarang berdasarkan peraturan perundangan Republik Indonesia yangberlaku.
c. Berkewajiban untuk mencegah terjadinya dan atau menghindar dari, serta
melaporkan terjadinya rapat-rapat yang tidak sah/rapat gelap di lingkunganPerusahaan.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 24/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
d. Berkewajiban untuk menghindari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakanyang bersifat ceroboh yang dapat menyebabkan berkurang atau hilangnya
kepercayaan pihak lain terhadap Perusahaan.
e. Berkewajiban untuk menghindari dan atau mencegah perbuatan-perbuatan bersifatmenghasut, yang dapat menimbulkan keresahan dalam hubungan kerja antara para
karyawan dengan perusahaan.f. Dilarang untuk melakukan pencurian, perjudian, mabuk, perkelahian danperbuatan-perbuatan lain yang bersifat pelanggaran hukum pidana di dalam
lingkungan Perusahaan.
g. Dilarang melakukan pemogokan illegal.
h. Dilarang melakukan perbuatan yang menghina atau mengancam pimpinanperusahaan, atasan ataupun sesama karyawan dalam perusahaan.
i. Selalu menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk membongkar/membocorkan
rahasia, melakukan penyalahgunaan yang berkaitan dengan Hak Milik Intelektualperusahaan maupun klien perusahaan kepada perusahaan lain atau pihak ketiga
sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan maupun klien perusahaan.
(3) Karyawan yang terbukti melanggar larangan-larangan dan atau menyalahi kewajiban-kewajiban tersebut di dalam ayat (2) pasal ini, akan dikenakan sanksi-sanksi sesuai
dengan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan ini ataupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Ketentuan-ketentuan Tata Tertib Kerja
Pasal 46
Selama berada di dalam lingkungan Perusahaan, klien perusahaan dan atau di proyek tempat
dimana melaksanakan pekerjaannya, seorang Karyawan harus mentaati ketentuan-ketentuansebagai berikut:
(1) Setiap Karyawan diwajibkan memasuki lingkungan Perusahaan sesuai dengan jam kerjayang telah ditentukan dalam Peraturan Perusahaan ini.(2) Setiap Karyawan harus menggunakan tanda pengenal di tempat kerja.
(3) Setiap Karyawan dilarang memasuki lingkungan Perusahaan dalam keadaan mabuk, atau
dengan membawa senjata tajam, senjata api, dan peralatan lain yang dapat dikategorikansebagai senjata yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan dan tanpa seijin
atasan.
(4) Setiap Karyawan wajib menjaga ketertiban, bertingkah laku dengan sopan terhadap atasan
maupun rekan sekerja, menjaga kebersihan dan daya kerja peralatan milik perusahaan danatau milik pihak ke III di tempat kerja atau perusahaan..
(5) Setiap Karyawan yang hendak meninggalkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya,
harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari atasannya.(6) Setiap Karyawan dilarang untuk berkemas dan bersiap-siap untuk meninggalkan
pekerjaan/pulang atau memulai istirahat sebelum waktunya tiba terkecuali mendapat ijin
dari atasannya langsung.(7) Setelah melaksanakan istirahat, setiap Karyawan diwajibkan untuk kembali berada di
tempat kerja serta kembali melaksanakan pekerjaannya tepat pada waktunya.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 25/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
(8) Seorang Karyawan dilarang mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, kasar dan ataumelakukan tindakan kekerasan fisik yang dapat mengganggu ketentraman dan keamanan
di lingkungan kerja.
(9) Setiap karyawan yang diharuskan menggunakan seragam kerja wajib menggunakanseragam kerja.
(10)Selama seorang Karyawan berada dalam hubungan kerja dengan Perusahaan danditempatkan di Proyek/klien perusahaan , diwajibkan untuk menjalankan semua prosedurdan disiplin kerja yang berlaku dan Karyawan yang bersangkutan tidak diperkenankan
membawa orang lain/pihak ke III ke proyek/klien perusahaan tanpa diketahui dan
disetujui oleh Atasan Langsung.
Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib Perusahaan
Pasal 47
(1) Apabila seorang Karyawan telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan ini, maka ia akan dikenai
sanksi.(2) Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang Karyawan dapat berupa Teguran dan Surat
Peringatan atau Pemutusan Hubungan Kerja, tergantung dari tingkat kesalahan yang
dilakukan oleh Karyawan tersebut.
Teguran dan Surat Peringatan
Pasal 48
(1) Seorang Karyawan yang tidak mentaati perintah atau penugasan dari Pimpinan
Perusahaan dan atau Pimpinan Departemen/Atasan langsungnya, akan mendapatkanTeguran secara lisan yang sifatnya masih berupa nasehat-nasehat dengan diberikan batas
waktu dan maksimal 3 (Tiga) kali dari Pimpinan Perusahaan dan atau PimpinanDepartemennya(2) Setiap pemberian peringatan lisan yang dikeluarkan oleh atasan harus diketahui secara
tertulis oleh Human Resources, GA & Legal Department .
(3) Tindakan-tindakan yang juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dikenaiTeguran baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk Surat Peringatan , adalah :
a. Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ketentuan dari Tata Tertib Peraturan
Perusahaan yang dilakukan oleh Karyawan
b. Telah melakukan kelalaian/kesengajaan yang menyebabkan dirinya tidak dapatmelakukan pekerjaan.
c. Tidak cakap untuk melakukan pekerjaan, meskipun telah dicoba untuk
ditempatkan dibeberapa bagian kerja yang ada di Perusahaan.d. Melalaikan kewajiban secara serampangan.
e. Dan lain-lain.
(4) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pemberian surat peringatan tersebutadalah sebagai berikut:
a. Surat Peringatan dirumuskan oleh Human Resources, GA & Legal Manager , yang
ditandatangani oleh Pimpinan Departemen dan atau Pimpinan Perusahaan.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 26/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
b. Surat Peringatan akan disampaikan oleh Atasan Langsung atau PimpinanDepartemen kepada Karyawan, yang memuat tentang:
- Nama Karyawan dan Departemen Kerjanya;
- Tindakan yang dikenai Surat Peringatan berikut alasannya- Tanggal dan tempat tindakan yang melanggar tersebut dilakukan;
- Surat Peringatan ini merupakan Surat Peringatan yang ke berapa;- Tanggal diterbitkannya Surat Peringatan;c. Setiap Surat peringatan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) bulan dan paling
lama 6 (Enam) bulan. Setelah masa berlaku, masing-masing peringatan tertulis
secara otomatis hilang kekuatannya dan jika terjadi pelanggaran lagi, akan
diberlakukan sebagai pelanggaran baru.d. Surat Peringatan dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, berupa Surat Peringatan
Pertama, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Ketiga.
e. Surat Peringatan tidak perlu diberikan menurut urutan-urutannya tetapi dapatdinilai dari besar kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh karyawan.
Pemberian Surat Peringatan TertulisPasal 49
(1) Dalam pemberian Surat Peringatan Tertulis, Perusahaan akan mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:a. Macam dan berat ringannya kesalahan atau pelanggaran.
b. Seringnya pengulangan atau frekuensi kesalahan atau pelanggaran.
c. Ada tidaknya unsur kealpaan atau kesengajaan.d. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan atau pelanggaran (dalam
batas kemampuan karyawan atau tidak).(2) Jenis-jenis Kesalahan atau pelanggaran yang dapat diberikan Surat Peringatan I
diantaranya adalah sebagai berikut:a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas (mangkir) dan atau dengan alasan yangtidak dapat diterima oleh perusahaan selama 2 (Dua) hari kerja berturut-turut dalam 1
(Satu) bulan atau 3 (Tiga) hari kerja tidak berturut-turut dalam 2 (dua) bulan.
b. Selama jam kerja sering meninggalkan tempat kerja tanpa izin atau alasan yang sah,meskipun telah diberikan teguran lisan.
c. Tidak menunjukkan kesungguhan bekerja yang terlihat dari penilaian hasil kerjanya
tanpa alasan yang jelas meskipun telah diberikan teguran secara lisan oleh
pimpinan/atasan terkait di perusahaan.d. Kedapatan tidur di waktu jam kerja di lingkungan perusahaan.
e. Mengabsenkan kartu hadir karyawan lain atau menyuruh orang lain untuk
mengabsenkan kartu hadirnya.f. Terlambat datang tanpa izin atau alasan yang dapat diterima sebanyak 4 (empat) kali
berturut-turut atau 8 (delapan) kali tidak berturut-turut dalam sebulan atau tidak
mengisi kartu hadir atau tidak membuat laporan atas keterlambatannya meskipun telahdiberikan teguran lisan oleh atasannya.
g. Pulang lebih awal dari waktu kerja yang ditentukan tanpa izin atau alasan yang dapat
diterima sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan meskipun telah diberikan teguran lisanoleh atasannya.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 27/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
h. Tidak segera melaporkan kepada atasan atau tidak mengambil tindakan pencegahanatas perbuatan/tindakan sesama karyawan atau orang lain yang dapat menimbulkan
bahaya bagi sesama karyawan, dan merugikan perusahaan ataupun klien perusahaan.
i. Tidak memenuhi target pekerjaan yang dibebankan dan atau diinstruksikan dan ataudipercayakan dan atau dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan dan atau Surat
Perintah dan atau Manual Kerja.(3) Jenis-jenis kesalahan atau pelanggaran yang dapat diberikan Surat Peringatan IIdiantaranya adalah sebagai berikut :
a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas (mangkir) dan atau dengan alasan yang
tidak dapat diterima oleh perusahaan selama 3 (Tiga) hari kerja berturut-turut dalam 1
(Satu) bulan atau 4 (Empat) hari kerja tidak berturut-turut dalam 2 (Dua) bulan.b. Mengoperasikan mesin, peralatan prosedur kerja, atau menggunakan bahan tidak
sesuai Standard Operation Procedure (SOP) sehingga membahayakan dirinya
sendiri/orang lain atau menimbulkan kerugian bagi perusahaan.c. Memindahkan alat/barang perusahaan dari tempatnya yang bukan merupakan
tugasnya atau mempergunakan bukan untuk tujuan semestinya tanpa izin/alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan sehingga membahayakan atau merugikan perusahaan.d. Tidak segera melaporkan kepada atasan atau tidak mengambil tindakan pencegahan
atas perbuatan/tindakan sesama karyawan atau orang lain yang dapat menimbulkan
bahaya bagi sesama karyawan, dan merugikan perusahaan ataupun klien perusahaan.
e. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya tanpa izin/perintah atasannya atau alasanyang jelas/wajar sehingga merugikan perusahaan ataupun klien perusahaan dan
mengakibatkan perusahaan mendapatkan teguran dari klien.
f. Selama masa berlakunya Surat Peringatan I, apabila melakukankesalahan/pelanggaran serupa maka akan diberikan sanksi Surat Peringatan II.
(4) Jenis-jenis kesalahan atau pelanggaran yang dapat diberikan Surat Peringatan III atau
terakhir diantaranya adalah sebagai berikut:a. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 2 butir a, b, c, d, e,f, g dan h.
b. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas (mangkir) dan atau alasan yang tidak dapat
diterima oleh perusahaan selama 4 (Empat) hari kerja berturut-turut dalam 1 (satu)bulan atau 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut dalam 2 (dua) bulan.
c. Menyebarkan berita-berita yang tidak benar di dalam lingkungan perusahaan sehingga
menimbulkan keresahan di antara sesama karyawan dan mengakibatkan pekerjaan
mereka menjadi terganggu.d. Menolak penugasan yang disampaikan secara wajar oleh atasan langsung tanpa alasan
yang dapat diterima meskipun telah diberikan teguran secara lisan.
e. Melalaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menimbulkankecelakaan bagi dirinya/orang lain atau kerugian bagi perusahaan.
f. Tidak cakap dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya walaupun telah
dicoba ditempatkan pada beberapa jenis pekerjaan yang sesuai dengankemampuannya.
g. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya tanpa izin/perintah atasannya ataupun
alasan yang jelas/wajar sehingga merugikan klien perusahaan dan mengakibatkankaryawan dikembalikan ke perusahaan.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 28/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
h. Mengadakan rapat, pidato, propaganda atau menempelkan pamflet/selebaran yangdilarang Pemerintah sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan
perusahaan.
i. Melakukan usaha rentenir (meminjamkan uang dengan bunga tinggi) di dalamlingkungan perusahaan.
j. Selama berlakunya Surat Peringatan II Karyawan melanggar kesalahan yang sama.
Akibat Pemberian Teguran/Surat Peringatan
Pasal 50
(1) Setiap karyawan yang mendapat teguran/surat peringatan akan mendapat pengurangannilai prestasi kerjanya;
(2) Pengurangan atas nilai prestasi kerja dapat berakibat :
(a). Penundaan atas kenaikan pangkat/jabatan atau gajinya;(b) Penundaan/pengurangan atas tunjangan-tunjangan atau hadiah yang seharusnya
diterima oleh karyawan yang bersangkutan;
(3)Perbuatan atau pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, makapenggantian kerugian akan dibebankan kepada karyawan yang bersangkutan sedapat
mungkin dengan pemotongan gaji namun tidak boleh lebih dari 50% dari gaji sebulan;
(4) Perbuatan atau pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dapat
dikenakan sanksi Demosi seperti penurunan golongan dan atau jabatan danpenghapusan/pencabutan fasilitas.
Skorsing
Pasal 51
(1) Skorsing dapat dikenakan kepada setiap buruh yang melakukan pelanggaran terhadap tata
tertib kerja atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya atau tindakan yangmerugikan perusahaan..(2) Karyawan yang terkena skorsing tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan dalam
jam kerja/waktu kerja dari Perusahaan.
(3) Jangka waktu skorsing paling lama adalah 1(Satu) bulan kecuali menunggu keputusanPejabat yang berwenang/Pengadilan hubungan industrial.
(4) Prosedur dan tata cara skorsing serta hak dan kewajiban bagi Perusahaan dan Karyawan
akan ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 29/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
BAB XIV
TATA CARA PENYELESAIAN KELUHAN DAN PENGADUAN
Pasal 52
(1) Karyawan yang merasa perlu untuk menyampaikan keluhan mengenai segala hal yangberhubungan dengan hubungan kerja atau kondisi kerja dapat menyampaikan keluhannya
baik secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Departemen atau Pimpinan
Perusahaan.(2) Pimpinan Departemen atau Pimpinan Perusahaan yang menerima keluhan dari
bawahannya seperti yang dimaksud dalam ayat (1) akan menanggapi keluhan tersebut
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terimanya keluhan.(3) Keluhan/ kekurangpuasan dari Karyawan sedapat mungkin akan diselesaikan secara
musyawarah dengan prosedur yang tertib. Apabila benar-benar tidak dapat diselesaikan
secara intern baru dibenarkan untuk meminta bantuan ke Suku Dinas Departemen Tenaga
Kerja setempat untuk dapat diselesaikan lebih lanjut.
Pasal 53
(1) Pengaduan dan atau keluhan yang diajukan oleh Karyawan haruslah didasarkan pada
Fakta-fakta dan jelas dan sama sekali tidak boleh bersifat memfitnah atau mencemarkan
nama baik orang lain.(2) Karyawan yang pengaduan dan atau keluhannya terbukti hanya merupakan fitnahan
belaka, akan diputuskan hubungan kerjanya sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
BAB XV
TINDAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 54
(1) Setiap perselisihan dengan Karyawan akan diupayakan penyelesaiannya dengan
Perundingan (musyawarah ) untuk mufakat terlebih dahulu.
(2) Apabila tidak tercapai kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan maka akandiselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setiap Karyawan yang melakukan upaya pemogokan illegal tidak berhak untuk menerima
upah selama yang bersangkutan melakukan pemogokan illegal.
(4) Karyawan yang telah melakukan pemogokan illegal dapat dikenai sanksi berupa PHKoleh pihak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat 5 butir k peraturan
perusahaan ini.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 30/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
BAB XVI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan dan Atas Permintaan KaryawanPasal 55
(1) Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dilakukan apabila berbagai usaha yang
ditempuh gagal sehingga terpaksa harus dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja.
(2) Setiap Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yangdiatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam hal keinginan pengunduran diri berasal dari karyawan maka karyawan harus
mengajukan surat permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 2 (Dua) mingguhingga 4 (Empat) minggu sebelumnya kepada Human Resources, GA & Legal
Department . Kepada karyawan tersebut akan diberhentikan dengan hormat dan
perusahaan akan memberikan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
(4) Apabila Perusahaan tidak menyetujui pengunduran diri tersebut karena dilakukan tidak
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 ayat 3 diatas dan atau perusahaan belum
menemukan pengganti karyawan dimaksud maka perusahaan berhak untuk menunda/tidak membayarkan gaji terakhir karyawan dan menunda/tidak menerbitkan
surat referensi kerja dari perusahaan kepada karyawan tersebut.
(5) Setelah pengunduran dirinya, karyawan tidak diperbolehkan untuk bekerja di perusahaanklien dimana ditempatkan oleh perusahaan, perusahaan sejenis atau perusahaan pesaing
sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, kecuali mendapatkan ijin tertulis olehPimpinan Perusahaan.
Alasan Terputusnya Hubungan Kerja
Pasal 56
Hubungan kerja antara Karyawan dan Perusahaan dapat terputus karena alasan-alasan sebagaiberikut:
(1) Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi Demi Hukum, mencakup hal-hal sebagai
berikut:
a. Karyawan meninggal dunia sebagaimana diatur pada pasal 41 PeraturanPerusahaan ini dan pasal 166 UU No. 13 Tahun 2003.;
b. Karyawan telah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun, kecuali bila
perusahaan masih akan memperpanjang masa kerja Karyawan yangbersangkutan;
c. Berakhirnya jangka waktu masa kerja (kontrak) yang diperjanjikan;
d. Dalam masa percobaan baik karyawan atau perusahaan dapat memutuskanhubungan kerja sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat 4 Peraturan Perusahaan
ini.
(2) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Karyawan (Pengunduran Diri),mencakup hal-hal sebagai berikut:
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 31/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
a. Karyawan melakukan ikatan perkawinan dengan Karyawan lain di dalam satuperusahaan maka salah satu harus bersedia untuk mengundurkan diri;
b. Karyawan mengundurkan diri atas keinginan sendiri;
c. Karyawan setelah 6 (enam) bulan tidak dapat bekerja karena dalam prosesperkara pidana (ditahan atau dipenjara)
d. Karyawan melakukan mangkir sebanyak 5 (lima) hari berturut-turut;.e. Karyawan sakit yang melebihi jangka waktu 12 (Dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Peraturan Perusahaan ini.
f. Bila Karyawan tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi Karyawan, akibat
perubahan keadaan/pribadinya, seperti mengalami gangguan jiwa/mental.
g. Karyawan menolak perintah mutasi yang dilakukan oleh Pimpinan perusahaansesuai pasal 16 ayat 7 Peraturan Perusahaan ini.
(3) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Perusahaan kepada perorangan karena
perubahan status atau perubahan pemilikan perusahaan sebagian atau seluruhnya atauperusahaan pindah lokasi dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja
diperusahaannya dengan alasan apapun.
(4) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Perusahaan karena alasan kesalahanyang dilakukan oleh Karyawan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Karyawan tidak dapat mencapai prestasi standar yang ditetapkan oleh
Perusahaan sehingga dianggap tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan
berdasarkan penilaian atasan ;b. Karyawan melakukan kesalahan (yang tidak termasuk dalam kesalahan berat)
setelah mendapat Teguran dan Surat Peringatan;
(5) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Perusahaan, karena alasan kesalahanberat yang dilakukan oleh Karyawan dan tanpa diberi pesangon serta dilaksanakan sesuai
ketentuan pasal 158 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003, yang mencakup hal-hal sebagaiberikut:
a. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan, pada saat PerjanjianKerja dibuat sehingga merugikan perusahaan;b. Madat, menggunakan/mengedarkan narkotika, psikotropika atau obat-obat
terlarang (Zat adiktif) di Lingkungan Perusahaan;
c. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan uang dan/atau barang milik perusahaan.
d. Melakukan tindakan yang melanggar hukum atau asusila di Lingkungan
Perusahaan
e. Membujuk, menghasut atau menyuruh Pimpinan Perusahaan atau rekankerjanya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan .
f. Menganiaya pimpinan perusahaan, atasan atau sesama karyawan yangdisebabkan oleh masalah yang ada hubungannya dengan pekerjaan.
g. Membongkar atau membocorkan rahasia jabatan, dokumen rahasia, ataupun
melakukan penyalahgunaan yang berkaitan dengan Hak Milik Intelektualperusahaan maupun klien perusahaan kepada perusahaan lain dan/atau pihak
ketiga sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan klien perusahaan;
h. Dengan sengaja membiarkan orang lain terkena kecelakaan dari pekerjaannyasehingga merugikan perusahaan dan orang lain.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 32/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
i. Kedapatan berjudi dan melakukan pungutan liar di lingkungan perusahaan. j. Dengan sengaja merusak barang milik perusahaan yang mengakibatkan
kerugian bagi perusahaan antara lain alat pengaman mesin atau peralatan
lainnya yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran, merusak kendaraan baru atau bangunan perusahaan.
k. Melakukan pemogokan illegal yang menyebabkan kerugian perusahaan.l. Selama masa berlaku surat peringatan 3/terakhir karyawan melakukankesalahan/pelanggaran yang sama.
m. Melakukan kesalahan berat lainnya yang dapat dibuktikan sangat merugikan
perusahaan maupun klien perusahaan.
n. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidanapenjara 5 (Lima) tahun atau lebih.
(6) Pemutusan Hubungan kerja massal yang dilakukan oleh Perusahaan karena mencakuphal-hal berikut:
a. Perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus disertai dengan
bukti laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling singkat 2(dua) tahun terakhir atau keadaan memaksa (force majeur).
b. Perusahaan melakukan efisiensi
Prosedur dan Kompensasi dari PHK
Pasal 57
(1) Pemutusan Hubungan Kerja hanyalah sah apabila prosedurnya dilakukan berdasarkan tatacara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pemberian Kompensasi akibat Pemutusan Hubungan Kerja akan ditentukan berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Besarnya kompensasi dan jenis-jenis kompensasi yang akan diberikan kepada Karyawanakan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Peralihan
Pasal 58
Dengan disahkannya Peraturan Perusahaan ini oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, semua peraturan yang berlaku di perusahaan
dan isinya bertentangan dengan Peraturan Perusahaan ini dinyatakan tidak berlaku.
5/13/2018 Peraturan Perusahaan-Rev1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-perusahaan-rev1 33/33
Peraturan Perusahaan PT. Altelindo Karyamandiri
PT ALTELINDO KARYAMANDIRI
Desa Altel - Jl. LetJend. TB. Simatupang No.35 - Jakarta 12430 - IndonesiaTel: +62 (21) 7591- 2134 Fax: +62 (21) 7591 -8028
Ketentuan Penutup
Pasal 59
(1) Setiap karyawan wajib untuk mengetahui dan mematuhi Peraturan Perusahaan ini .
(2) Tidak seorang karyawanpun dapat mengelakkan tugas dan tanggung jawabnya denganalasan tidak mengetahui Peraturan Perusahaan ini.(3) Apabila ada hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan perusahaan ini akan diatur
kemudian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Peraturan Perusahaan ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta.(5) Peraturan Perusahaan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal
disahkannya. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan seperlunya.
Jakarta, 03 Januari 2006
A/n Manajemen
PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI,
GEORGIE KUMAAT
Presiden Direktur