FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI – POLRI

Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

PERATURAN ORGANISASI -------------------------------------------- NO : PO-01/PP/KB FKPPI/III/2019

Tentang :

K E A N G G O T A A N -------------------------------

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Menimbang : 1. Bahwa telah menjadi kewajiban Pengurus FKPPI diseluruh tingkatan

untuk melaksanakan seluruh ketetapan MUNAS Bersama FKPPI dan Generasi Muda FKPPI tahun 2015.

2. Bahwa Pengurus Pusat FKPPI, memandang perlu untuk mengintegrasikan Sistem Keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota FKPPI dan Generasi Muda FKPPI dalam Keluarga Besar FKPPI pasca peleburan Generasi Muda FKPPI dan Ormas FKPPI menjadi Keluarga Besar FKPPI Tahun 2015.

3. Bahwa sesuai jamannya di masa kini dimana masyarakat Indonesia semakin masif menggunaan teknologi informasi, untuk itu dibutuhkan pengembangan dan penerapan sistem aplikasi keanggotaan Keluarga Besar FKPPI berbasis Online Mobile.

4. Bahwa oleh karena itu Pengurus Pusat Keluarga Besar FKPPI memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi yang baru tentang keanggotaan yang mengatur sistem pendaftaran anggota, proses verifikasi keabsahan dokumen, proses aktivasi keanggotaan dan penerbitan kartu tanda anggota secara elektronik (E-KTA) dengan Aplikasi KB FKPPI Mobile.

5. Bahwa Aplikasi KB FKPPI Mobile memiliki banyak tujuan, diantaranya untuk meningkatkan pembaruan database secara nasional, terintegrasi dan aman, meningkatkan pelayanan bagi anggota dalam memperoleh Kartu Tanda Anggota Elektronik (E-KTA) KB FKPPI dengan QR code sebagai identitas teknologi masa kini, mengembangkan komunitas Keluarga Besar FKPPI menjadi semakin Bersatu dan Berdaulat sebagai komponen bangsa Indonesia.

.

PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

Mengingat : 1. Keputusan MUNAS Bersama FKPPI dan Generasi Muda FKPPI No. SKEP-05/MUNAS IX/FKPPI/III/2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPPI.

2. Anggaran Dasar FKPPI hasil Munas Bersama Tahun 2015, Bab VII Pasal 16.

3. Anggaran Rumah Tangga FKPPI hasil Munas Bersama Tahun 2015, Bab III Pasal 5 dan 6.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno ke 3 Pengurus Pusat Keluarga Besar

FKPPI pada tanggal 14 Maret 2019.

M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI FKPPI NOMOR : PO-01/PP/KB

FKPPI/III/2019 TENTANG KEANGGOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Keanggotaan FKPPI merupakan suatu ikatan formal antara perorangan warga masyarakat Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI dengan Organisasi FKPPI yang mekanisme perikatannya harus memenuhi kriteria dan syarat keanggotaan seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPPI.

2. Mekanisme perikatan formal antara perorangan warga masyarakat Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri dengan organisasi FKPPI merupakan mekanisme yang bersifat stelsel aktif dimana warga masyarakat yang bersangkutan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh hak keanggotaannya dalam organisasi FKPPI.

3. Syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh perorangan warga negara Indonesia untuk menjadi anggota FKPPI sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FKPPI Bab III Pasal 5 dan Pasal 6.

4. Dengan dikeluarkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur mengenai keanggotaan yang sebelumnya pernah ada dinyatakan tidak berlaku lagi melainkan tunduk pada Peraturan Organisasi ini beserta Petunjuk Teknisnya.

Pasal 2

1. Anggota FKPPI diklasifikasi dalam 3 katagori yaitu Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.

2. Setiap Anggota FKPPI mempunyai hak dan kewajiban serta berhak mendapat Kartu Tanda Anggota sebagai jati diri keabsahannya menjadi Anggota FKPPI sesuai dengan katagori keanggotaannya, seperti yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga BAB III Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10.

PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

Pasal 3

Yang dimaksud Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI dalam Peraturan Organisasi ini adalah anak yang secara hukum sah diakui dan secara formal harus didukung oleh Surat Keterangan resmi yang dapat diyakini kebenarannya berupa akte kelahiran/surat kenal lahir, kartu keluarga, surat adopsi dan atau surat keterangan lain yang sah dan benar.

BAB II

SYARAT KEANGGOTAAN FKPPI

Pasal 4

1. Untuk menjadi anggota biasa FKPPI, sebagaimana yang dimaksud pada Bab I Pasal 2 ayat (1) Peraturan Organisasi ini, adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang orang tuanya Purnawirawan TNI-POLRI atau TNI-POLRI Aktif.

2. Bukti keabsahan Orang Tua sebagai Purnawirawan TNI-POLRI, TNI-POLRI aktif atau TNI-POLRI yang diberhentikan dengan hormat, adalah SKEP Pensiun atau Kartu Tanda Anggota TNI-POLRI dan atau Surat Keterangan resmi dan sah dari Kesatuan/Bekas Kesatuan yang bersangkutan.

Pasal 5

1. Untuk menjadi anggota Luar Biasa FKPPI sebagaimana yang dimaksud pada Bab I Pasal 2 ayat (1) Peraturan Organisasi ini, adalah perorangan Warga Negara Indonesia anak dari anggota biasa FKPPI, atau Suami/Istri anggota biasa FKPPI, atau yang orang tuanya pensiunan Pegawai Negeri Sipil TNI-POLRI, atau Pegawai Negeri Sipil TNI-POLRI.

2. a. Bukti keabsahan anak anggota biasa FKPPI adalah Akta Lahir anggota luar biasa, kartu Keluarga anggota biasa FKPPI atau surat keterangan lain yang menerangkan hubungan sah sebagai anak, kartu tanda anggota biasa FKPPI milik orang tuanya.

b. Bukti keabsahan suami atau isteri anggota biasa FKPPI adalah surat nikah atau surat keterangan lain yang menerangkan hubungan sah suami isteri, dengan melampirkan Kartu Tanda Anggota Suami/Istri.

c. Bukti keabsahan orang tua sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI-POLRI atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil TNI-POLRI adalah Kartu Pegawai atau SKEP Pensiun.

d. Bukti keabsahan anggota biasa FKPPI adalah kartu tanda anggota FKPPI.

3. Anak dari anggota biasa FKPPI dapat menjadi Anggota Biasa FKPPI berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat.

4. Anak dari anggota biasa FKPPI dapat menjadi Anggota Biasa FKPPI atas usulan secara berjenjang dari Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah serta disahkan melalui Surat Keputusan Pengurus Pusat.

5. Keputusan tentang pengangkatan anggota luar biasa menjadi anggota biasa diambil dalam suatu Rapat Pleno Pengurus Pusat FKPPI yang diadakan khusus untuk itu.

6. Surat Keputusan pengangkatan anggota luar biasa menjadi anggota biasa FKPPI yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat FKPPI ditembuskan kepada Dewan Penasehat dan Dewan Pembina FKPPI dan disampaikan kepada yang bersangkutan.

PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

Pasal 6

1. Anggota luar biasa dapat diangkat menjadi anggota biasa FKPPI apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Anak dari anggota biasa yang orang tuanya adalah Anggota TNI-POLRI atau Purnawirawan TNI-POLRI;

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap organisasi, setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak tercela;

d. Berperan aktif dalam berbagai aktifitas/kegiatan organisasi FKPPI sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

e. Telah mengikuti pendidikan formal kader organisasi yang diselenggarakan oleh FKPPI sesuai dengan tingkatan kepengurusan;

2. Anak dari anggota biasa yang berasal dari anggota luar biasa tidak dapat menjadi anggota FKPPI.

Pasal 7

1. Anggota Kehormatan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga FKPPI Bab III Pasal 6 ayat (4) adalah tokoh perorangan baik TNI-POLRI maupun Sipil yang berjasa besar terhadap FKPPI.

2. Yang dimaksud dengan berjasa besar terhadap FKPPI seperti pada ayat (1) diatas adalah perorangan yang berjasa ditingkat pusat, daerah maupun cabang, dimana telah menunjukkan perhatian, bantuan dan pengabdian baik moral maupun material untuk kemajuan organisasi FKPPI.

Pasal 8

1. Anggota Kehormatan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga FKPPI Bab III Pasal 6, keanggotaannya dapat ditetapkan oleh Pengurus Pusat atau diusulkan oleh Pengurus Cabang dan atau Pengurus Daerah untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat FKPPI sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 6 ayat (4) dan (5).

2. Keputusan tentang pengusulan anggota kehormatan diambil dalam suatu Rapat yang diadakan khusus untuk itu.

3. Keputusan Pengurus Pusat tentang pengangkatan anggota kehormatan dengan persetujuan Dewan Penasehat disampaikan kepada Dewan Pembina FKPPI sebagai tembusan.

4. Penyampaian Surat Keputusan Pengurus Pusat FKPPI tentang pengangkatan anggota kehormatan di selenggarakan dalam upacara yang diadakan khusus untuk itu.

PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN MENJADI ANGGOTA FKPPI MELALUI APLIKASI

KB FKPPI MOBILE

Pasal 9

1. Pendaftaran untuk menjadi anggota FKPPI dilakukan melalui Handphone atau tablet dengan menggunakan aplikasi KB FKPPI Mobile.

2. Bagi anggota lama baik Ormas FKPPI maupun Generasi Muda FKPPI yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota FKPPI / Generasi Muda FKPPI wajib melakukan pendaftaran ulang keanggotannya melalui aplikasi.

3. Aplikasi KB FKPPI Mobile dapat diunduh di google play store dengan menggunakan Handphone atau tablet.

4. Setelah aplikasi KB FKPPI Mobile terpasang di handphone atau tablet, anggota yang melakukan pendaftaran baru atau pendaftaran ulang wajib mengisi data-data yang diminta di kolom yang tersedia di aplikasi.

5. Untuk pengajuan pendaftaran keanggotaan baru, yang bersangkutan wajib meng upload dokumen-dokumen bukti keabsahan sebagai anggota biasa atau anggota luar biasa FKPPI sebagaimana tercantum pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Organisasi ini, pada kolom yang tersedia di Aplikasi.

6. Untuk pengajuan pendaftaran ulang, anggota wajib meng upload KTA FKPPI lama yang telah dimiliki pada kolom yang tersedia di aplikasi.

7. Apabila KTA FKPPI yang lama hilang, maka anggota wajib melakukan pendaftaran baru melalui aplikasi.

8. Pengajuan pendaftaran yang dilakukan melalui Aplikasi untuk selanjutnya akan dilakukan proses Verifikasi oleh Tim Admin baik di tingkat Pengurus Cabang, Pengurus Daerah maupun Pengurus Pusat untuk diperiksa kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen.

9. Apabila oleh tim Verifikasi data dan dokumen dianggap telah lengkap dan sesuai selanjutnya dilakukan proses Aktifasi oleh Admin Pengurus Pusat FKPPI.

10. Admin berhak menolak permohonan pendaftaran apabila data dan dokumen dianggap tidak lengkap / tidak sesuai / tidak terbaca.

11. Pendaftar yang ditolak permohonannya dapat memperbaiki / melengkapi data dan dokumennya untuk selanjutnya diajukan permohonan kembali melalui Aplikasi.

12. Apabila diperlukan, Tim Admin dari Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat dapat meminta hardcopy dokumen dari calon anggota.

13. Petunjuk Teknis pendaftaran melalui Aplikasi KB FKPPI terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Organisasi ini.

BAB IV

ADMIN

Pasal 10

1. Petugas Admin (selanjutnya disebut “Admin”) adalah Petugas yang ditunjuk oleh Pengurus FKPPI untuk mengelola Aplikasi KB-FKPPI Mobile.

2. Petugas Admin adalah Pengurus FKPPI yang memiliki kemampuan menggunakan komputer dan telah memiliki E-KTA.

PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

3. Admin berada di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang selanjutnya disebut sebagai Admin Pusat, Admin Daerah dan Admin Cabang.

4. Pengurus Cabang dapat mengajukan beberapa orang Pengurus Cabang untuk dijadikan Admin Cabang melalui Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat.

5. Pengurus Daerah dapat mengajukan beberapa orang Pengurus Daerah untuk dijadikan Admin Daerah kepada Pengurus Pusat.

6. Apabila pengajuan Admin disetujui oleh Pengurus Pusat, selanjutnya Admin Pusat akan mengaktifkan nama-nama tersebut sebagai Admin melalui sistem.

7. Pengurus yang akan dijadikan Admin Pusat/Daerah/Cabang wajib mengikuti pelatihan sebagai Admin yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

8. Jumlah Admin di setiap Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang ditentukan oleh Pengurus Pusat disesuaikan dengan kebutuhan.

9. Apabila terdapat Petugas Admin di tingkat Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah karena sesuatu sebab melakukan tindakan/perbuatan yang dipandang menyimpang atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai Admin, maka pengurus Pusat dapat menonaktifkan petugas Admin tersebut.

10. Petugas Admin di tingkat Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah menjabat sebagai petugas Admin sesuai periode kepengurusannya.

Pasal 11

1. Admin Pusat bertugas untuk melakukan verifikasi data pendaftar dan melakukan aktivasi keanggotaan serta mengelola sistem aplikasi KB-FKPPI mobile secara keseluruhan.

2. Admin Daerah bertugas untuk melakukan verifikasi data pendaftar di wilayah Pengurus Daerahnya.

3. Admin Cabang bertugas untuk melakukan verifikasi data pendaftar di wilayah Pengurus Cabangnya.

Pasal 12

1. Penanggung jawab Admin Pusat adalah Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat KB FKPPI.

2. Penanggung jawab Admin Daerah adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi Pengurus Daerah KB FKPPI.

3. Penanggung jawab Admin Cabang adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Pengurus Cabang KB FKPPI.

4. Penanggung jawab Admin bertanggungjawab terhadap kelancaran proses administrasi pendaftaran, sosialisasi Aplikasi KB-FKPPI Mobile, menampung dan mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan dari pengguna Aplikasi, dan bertanggungjawab terhadap keaktifan Admin di wilayah sesuai dengan tingkatannya.

5. Apabila Penanggungjawab Admin tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka demi kelancaran proses administrasi Aplikasi, Ketua Umum / Ketua Pengurus Daerah / Ketua Pengurus Cabang dapat menunjuk pengurus lain sebagai penanggungjawab Admin sesuai tingkatannya.

PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

BAB V

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Pasal 13

Yang dimaksud dengan kehilangan keanggotaan adalah lepasnya ikatan antara perorangan anggota dengan organisasi FKPPI.

Pasal 14

Sebab-sebab kehilangan keanggotaannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 diatas telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FKPPI Bab III Pasal 9 ayat (1).

Pasal 15

Kehilangan keanggotaan atas permintaan sendiri diajukan tertulis kepada Pengurus Daerah FKPPI melalui Pengurus Cabang tempat anggota FKPPI berdomisili dengan ditembuskan kepada Pengurus Pusat FKPPI.

Pasal 16

Kehilangan keanggotaan karena diberhentikan akibat kesalahan yang dilakukan oleh anggota yang bersangkutan, diatur sepenuhnya dalam Peraturan Organisasi No : PO-02/KB FKPPI/XII/2016 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi FKPPI.

Pasal 17

Anggota yang telah dinyatakan kehilangan keanggotaannya baik karena diberhentikan atau karena permintaan sendiri, akan dihapus data keanggotaannya pada sistem database keanggotaan oleh Admin Pusat.

BAB VI

KARTU ANGGOTA ELEKTRONIK

Pasal 18

Kartu Anggota FKPPI merupakan bukti keanggotaan yang dikeluarkan oleh Organisasi FKPPI melalui sistem elektronik yang dapat dicetak setiap saat oleh anggota yang telah memenuhi persyaratan keanggotaannya.

Pasal 19

1. Kartu Anggota Biasa, Luar Biasa dan Kehormatan FKPPI dikeluarkan oleh Pengurus Pusat FKPPI yang dikeluarkan dalam bentuk Elektronik.

2. Kartu Anggota Elektronik ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat FKPPI.

3. Anggota yang telah diaktivasi keanggotaannya akan diberikan Kartu Anggota Elektronik FKPPI, Kartu Anggota Elektronik FKPPI dapat dilihat melalui Aplikasi KB FKPPI di handphone / tablet dan merupakan tanda bukti keanggotaan yang sah tanpa harus dicetak secara fisik.

PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

Pasal 20

Warna, bentuk dan ukuran Kartu Anggota Elektronik FKPPI sebagai berikut:

1. Kartu Anggota Biasa berwarna Biru Muda dengan tulisan transparan FKPPI dan dicantumkan status keanggotaan Biasa,

2. Kartu Anggota Luar Biasa berwarna Biru Muda dengan tulisan transparan FKPPI dan dicantumkan status keanggotaan Luar Biasa,

3. Kartu Anggota Kehormatan berwarna Biru Muda dengan tulisan transparan FKPPI dan dicantumkan status keanggotaan Kehormatan,

4. Kartu Anggota Biasa, Kartu Anggota Luar Biasa dan Kartu Anggota Kehormatan FKPPI berukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm yang didalamnya antara lain terdapat Lambang FKPPI, nomor anggota, status keanggotaan, passfoto anggota, data diri anggota, tanda tangan elektronik Ketua Umum, Qr kode sebagai identitas elektronik.

5. Contoh format Kartu Anggota seperti yang terdapat pada lampiran Peraturan Organisasi ini.

BAB VII

KARTU PENGURUS

Pasal 21

1. Kartu Pengurus Rayon dan Dewan Penasehat Rayon FKPPI dikeluarkan oleh Pengurus Cabang FKPPI yang harus dibubuhi cap dan tanda tangan Ketua Pengurus Cabang FKPPI.

2. Kartu Pengurus Cabang dan Dewan Penasehat Cabang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah FKPPI yang harus dibubuhi cap dan tanda tangan Ketua Pengurus Daerah FKPPI.

3. Kartu Pengurus Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pengurus Pusat, Dewan Penasehat Daerah dan Pengurus Daerah FKPPI dikeluarkan oleh Pengurus Pusat FKPPI yang dibubuhi cap dan tanda tangan Ketua Umum FKPPI.

Pasal 22

Masa berlaku Kartu Pengurus adalah satu periode kepengurusan, sedangkan masa berlaku kartu Anggota tak terbatas selama yang bersangkutan tidak kehilangan keanggotaannya.

Pasal 23

Warna, bentuk dan ukuran Kartu Pengurus sebagai berikut :

1. Kartu Pengurus berwarna Kuning.

2. Kartu Pengurus FKPPI dari tingkat Pusat sampai dengan Tingkat Rayon, berukuran tinggi 8.5 cm dan lebar 5.5 cm.

Contoh format Kartu Pengurus seperti yang terdapat pada lampiran Peraturan Organisasi ini.

3. Pasfoto untuk Kartu Pengurus berukuran 2 x 3 cm dengan menggunakan Pakaian Seragam FKPPI.

PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

BAB VIII

SISTEM PENOMORAN ANGGOTA Pasal 24

1. Sistem penomoran anggota terdiri dari 11 (sebelas) digit yaitu :

a. 2 (dua) digit pertama merupakan kode Pengurus Daerah;

b. 2 (dua) digit kedua merupakan kode Pengurus Cabang;

c. 2 (dua) digit ketiga merupakan kode Pengurus Rayon;

d. 5 (lima) digit terakhir merupakan nomor anggota.

2. Satu orang anggota hanya berhak mempunyai satu nomor anggota dan berlaku selama yang bersangkutan masih menjadi anggota dan tidak kehilangan keanggotaannya.

3. Nomor Anggota FKPPI tidak dapat dirubah ataupun ditukar.

Pasal 25

1. Kode Pengurus Daerah secara berurutan dimulai dari angka romawi satu (I) dan seterusnya sesuai dengan jumlah provinsi yang ada. Dan apabila ada pembentukan daerah baru maka kode daerahnya melanjutkan urutan kode Pengurus Daerah yang terakhir.

2. Pemberian nomor kode Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Rayon ditetapkan oleh Pengurus Pusat FKPPI agar dapat disesuaikan dengan sistem database aplikasi KB FKPPI.

3. Pengurus Daerah dapat mengajukan pemberian nomor kode Pengurus Cabang dan Pengurus Rayon kepada Pengurus Pusat, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan dimasukkan dalam sistem database aplikasi KB FKPPI.

4. Pengurus Cabang dapat mengajukan pemberian nomor kode Pengurus Rayon kepada Pengurus Daerah yang kemudian diajukan oleh Pengurus daerah kepada Pengurus Pusat, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan dimasukkan dalam sistem database aplikasi KB FKPPI

BAB IX

ADMINISTRASI DAN LAPORAN KEANGGOTAAN Pasal 26

1. Setiap calon Anggota Biasa/Anggota Luar Biasa yang akan menjadi anggota FKPPI harus mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi KB FKPPI.

2. Penomoran Kartu Anggota Biasa/Luar Biasa FKPPI dikeluarkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan sistem database Aplikasi, dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Umum FKPPI.

3. Pengurus Rayon, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat berkewajiban untuk memelihara Administrasi anggota biasa/luar biasa.

Pasal 27

1. Setiap enam bulan sekali Admin Cabang berkewajiban melaporkan perkembangan jumlah dan komposisi keanggotaan kepada Pengurus Cabang FKPPI.

2. Setiap enam bulan sekali Admin Daerah berkewajiban melaporkan jumlah dan komposisi keanggotaan kepada Pengurus Daerah FKPPI.

PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

3. Setiap enam bulan sekali Admin Pusat berkewajiban melaporkan jumlah dan komposisi keanggotaan kepada Pengurus Pusat FKPPI.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dalam Keputusan/Kebijaksanaan dan atau Petunjuk Organisasi FKPPI.

2. Jika terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Pasal 29

Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Maret 2019

PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN

DAN PUTRA PUTRI TNI – POLRI

Ketua Umum,

PONTJO SUTOWO

NA. 09010600001

Sekretaris Jenderal,

ANNA R. LEGAWATI

NA. 09040600001

Lampiran-(1) : PO-01/PP/FKPPI/III/2019

SISTIM PENOMORAN KARTU ANGGOTA

PENOMERAN KARTU TANDA ANGGOTA ELEKTRONIK :

Sistem Penomoran Kartu Tanda Anggota Elektronik FKPPI Sebagai Berikut :

Ada sebelas (11) digit nomor yaitu : 2 (dua) digit pertama Nomor Daerah

2 (dua) digit kedua Nomor Cabang 2 (dua) digit ketiga Nomor Rayon

5 (lima) digit terakhir Nomor Anggota

Contoh : 02 01 01 00001

02 : kode Daerah Sumatera Utara 01 : kode Cabang Medan

01 : kode Rayon Medan Barat 00001 : Nomor Urut Anggota FKPPI

KARTU TANDA PENGURUS :

Kartu Tanda Pengurus dikeluarkan oleh Pengurus satu tingkat diatasnya kecuali Pengurus Pusat FKPPI, Kartu Pengurus berisi :

N a m a :

Jabatan : Pengurus : Masa Bhakti :

Lampiran-(2) : PO-01/PP/FKPPI/III/2019

PANDUAN PENGENALAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI KB FKPPI MOBILE

DALAM SISTEM KEANGGOTAAN KELUARGA BESAR FKPPI

I. PERSIAPAN DAN PETUNJUK AWAL

1. Istilah “Mobile” biasanya digunakan untuk merujuk pada kata/ istilah/penggunaan smartphone, handphoe, tablet atau gadget, .

2. Aplikasi KB FKPPI Mobile hanya bisa diunduh dan di install dengan

menggunakan mobile/handphone yang terkoneksi dengan internet.

3. Handphone yang akan dipakai untuk melakukan pengunduhan,

penginstalan dan pendaftaran sebaiknya memiliki paket data internet yang cukup agar selama proses pengunduhan, penginstalan dan pendaftaran dapat tetap tersambung dengan internet tanpa terputus / terganggu karena paket datanya habis.

4. Handphone yang akan digunakan sebaiknya mempunyai cukup ruang memori (+ 350 Mb) agar proses pengunduhan (download) dan penginstalan Aplikasi KB FKPPI Mobile di handphone dapat berjalan dengan baik.

5. Untuk dapat melakukan proses pengunduhan dan penginstalan sebaiknya handphone diperiksa apakah sudah memililki program “google play store”. Bila di handphone belum ada google play store maka kita harus terlebih dahulu mengunduh google play store.

6. Setelah di handphone sudah terpasang program google play store, langkah selanjutnya kita dapat mengunduh dan menginstal Aplikasi KB FKPPI Mobile dengan mengetik “kb fkppi” pada kolom di google play store.

7. Selanjutnya akan tampil menu Aplikasi KB FKPPI Mobile pada

google play store seperti ini :

8. Syarat untuk dapat menjalankan aplikasi KB FKPPI Mobile (aplikasi Hp) dengan lancar hingga proses akhir, maka setiap pendaftar harus sudah memiliki email pribadi untuk menerima password untuk melanjutkan proses sign up (daftar) hingga berhasil. Selanjutnya email ini akan berperan penting dalam komunikasi/ interaksi lanjutan antara Tim Admin dan anggota yang mendaftar/sudah terdaftar.

9. Ringkasan tahapan Pra Pendaftaran dan Pendaftaran dengan Aplikasi KB FKPPI Mobile :

a. Hp yang memiliki paket data internet atau tersambung dengan wifi/hotspot

b. Hp yang memiliki ruang memori yang cukup (+ 350 Mb) c. Hp yang sudah ada program Play Store d. Unduh Aplikasi KB FKPPPI Mobile e. Install

f. Buka install g. Sign Up hingga berhasil h. Sudah meyiapkan email pribadi untuk menerima pasword

i. Memulai proses awal Pendaftaran Ulang atau Daftar Baru hingga selesai

j. Menunggu proses verifiaksi dan aktivasi dari Tim Admin yang akan dilakukan secara cepat dan berjenjang / hararkis mulai dari tingkat Cabang, Daerah hingga Pusat.

10. Untuk kelancaran proses pendaftaran, sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu : a. File Foto di Hp atas KTA (depan dan belakang) untuk di

upload b. File pass foto kita di Hp – pass foto berseragam FKPPI untuk di

upload

c. File foto di HP berisi Foto SKEP Pensiun / KTA TNI, Polri, PNS TNI-Polri orang tua untuk di upload

d. File Foto di HP berisi Foto Akta Lahir untuk di upload e. File Foto di HP berisi Foto kartu keluarga untuk di upload f. File Foto di HP berisi Foto KTP untuk di upload g. Siapkan berkas copyan SKEP orangtua untuk acuan dalam

pengisian data di Aplikasi KB Mobile

11. Dalam proses pendaftaran, harus sabar, tidak tergesa-gesa dan teliti dalam mengisi setiap kolom agar tidak terjadi kesalahan menulis huruf, angka, kata dan kalimat.

II. PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI KB FKPPI MOBILE