PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008
-
Upload
komhukum-corp -
Category
Documents
-
view
196 -
download
0
description
Transcript of PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 1/25
MENTER I ENERG I DAN SUM BER DAYA M INERAL
REPUB LIK INDONESIA
PERATURANMENTERIENERGIDAN
SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
JENIS-JENIS BIAYA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK
DAN GAS BUM I YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN
KEPADA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
M ENTER I ENERG I DAN SUM BER DAYA M INERAL,
Menimbang : a. bahwa Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
wajib dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisiendalam rangkamengamankan dan meningkatkan pene-
rimaan negara yangdigunakan untuk sebesar-besamya
kemakmuran rakyat;
b. bahwa dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi, Kontraktor menanggung biaya dan risiko,
yang pengembalian biaya (R eco very o f O p era tin g C ost)
perIu dibatasi untuk kegiatan yang berkaitan lang-
sungdengan operasi kegiatan usaha huIuMinyak danGas Bumi;
c. bahwa berdasarkan pertimmbangan sebagaimana
dimaksud dalarrihuruf a dan b,dan untuk melaksana-
kan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah No-
mor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, perIu
menetapkan Jenis-jenisBiayaOperasi Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Di-kembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama
dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
827
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 2/25
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 I52)
sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahka-
mah Konstitusi Nomor 002lPUU-I12003 pada tang-
gal 21Desember 2004 (BeritaNegara Republik Indo-
nesia Nomor 1 Tahun 2005);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 ten-
tang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 1994Nomor 64, Tambah-
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3571);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 ten-
tang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyakdan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2002Nomor 81, Tambahan Lembaran Re-
publik Indonesia Nomor 4216);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 ten-
tang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(LembaranNegara Tahun2004Nomor 123,Tambah-
an Lembaran Negara Nomor 4435) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor34Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2005Nomor 81, Tambahan Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Nomor 4530);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tang-
gal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kaIi
diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
77 IP Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 0030 Taun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUM-
BERDAYAMINERAL TENTANGJENIS-JENIS
BIAYA KEGIATAN USAHA HULU MINYAKDAN GAS BUMI YANG TIDAK DAPAT DI-
KEMBALIKAN KEPADA KONTRAKTOR KON-
TRAKKERJA SAMA
Pasall .
(1) Kontraktor Kontrak Kerja Sama mendapatkan kembali biaya (cost
recovery) yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan Eksplorasi
828
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 3/25
dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja bersangkutan setelah ber-
produksi secara komersial sesuai Kontrak Kerja Sama yang ber-
sangkutan.
(2) Pengembalian biaya ( cos t recove ry ) sebagaimana dimaksud padaayat (1) berasal dari hasil produksi Minyak dan atau Gas Bumi dari
Wilayah Kerja yang bersangkutan.
(3) Pengemmbalian biaya (costrecov~) dalam pelaksanaan Eksplorasi
dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dikenakan pada jenis-jenis biaya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasa12
Dalam hal Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasall ayat (1)
tidak menghasilkan produksi secara komersial, terhadap seluruh biaya
yang telah dikeluarkan menjadi risiko Kontraktoe Kontrak Kerja Sama
sepenuhnya.
Pasa13
Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (I).
Pasa14
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal30 Juni 2008
MENTERIENERGIDAN SUMBER DAYAMINERAL,ttd
PURNOMO YUSGIANTORO
829
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 4/25
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYAMINERAL
NOMOR : 22 TAHUN 2008
TANGGAL: 30 JUNI 2008
JENIS-JENIS BIAYAKEGIATAN
USAHAHULUMlNYAKDAN GASBUMIYANG TIDAKDAPAT
DIKEMBALIKANKEPADAKONTRAKTORKONTRAK
KERJASAMA
1. Pernbebanan biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi
pekerja Kontraktor Kontrak Kerja Sarna antara lain pe rsona l in cometax, rugi penjualan rumah dan mobil pribadi.
2. Pernberian insentif kepada karyawan Kontraktor Kontrak Kerja
Sarna yang berupa Lo ng Term Incentive Plan (LTIP) atau insentif
lain yang sejenis.
3. Penggunaan tenaga kerja asing/expatriate tanpa rnelalui prosedur
Rencana Penggunaan TenagaKerja Asing (RPTKA) dan tidak rne-
rniliki Izin Kerja Tenaga Asing (lKTA) bidang Migas dari
BPMIGAS dan atau Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Burni.4. Pernbebanan biaya konsultan hukurn yang tidak terkait dengan
operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sarna.
5. Pernbebanan biaya konsultan pajak ( tax consu ltan t fe e ).
6. Pernbebanan biaya pernasaran minyak dan gas bumi bagian Kon-
traktor Kontrak Kerja Sarna dan biaya yang tirnbul akibat kesalah-
an yang disengaja, terkait dengan pemasaran minyak dan gas bumi.
7. Pembebanan biaya Publi c Re la t ion tanpa batasan, baikjenis rnau-
pun jumlahnya tanpa disertai dengan daftar norninatif penerirna
manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, antaralain biaya golf, bowling, credit ca rd, m em ber fee, fa mily g atherin g,
farewellparty , sumbangan keyayasanpendidikan Kontraktor Kontrak
Kerja Sarna, biaya ulang tahun Kontraktor Kontrak Kerja Sarna,
surnbangann kepada persatuan istri karyawan, exerc ise , nut ri ti on and
fitness.
8. Pernbebanan dana pengernbangan lingkungan dan rnasyarakat
seternpat (C o m m un ity D e ve lo p me nt) pada rnasa Eksploitasi.
9. Pengelolaan dan Penyirnpanan dana cadangan untuk abandonmentdan s i te res torat ion pada rekening Kontraktor Kontrak Kerja Sarna.
10. Pernbebanan sernua jenis te chn ic a l t ra in ing untuk tenaga kerja
asing/ expatriate. Pencadangan biaya abandonment dan site restoration
wajib disimpan pada Bank Pemerintah dalarn bentuk rekening
bersama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Kon-
traktor Kontrak Kerja Sarna.
830
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 5/25
11. Pembebanan biaya yang terkait dengan merger dan akuisisi.
12. Pemebebanan biaya bunga atas pinjaman untuk kegiatan Petroleum
Operation.
·13. Pembebanan Pajak Penghasilan pihak ketiga.
14. Pengadaan barang danjasa serta kegiatan lainnya yang melampaui
nilai persetujuan Otorisasi Pembelanjaan Finansial (Authorization
F inancial Expend iture / APE) di atas 10% (sepuluh persen) dari nilai
AFE dan tanpa justifikasi yang jelas.
15. Surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan
dan pembelian.
16. Pembangunan dan pengoperasian proyek/fasilitas yang telah Place
in to S er vic e (PIS) dan tidak dapat beroperasi sesuai dengan umur
ekonomis akibat kelalaian Kontraktor Kontrak Kerja Sarna.17. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang menjadi afiliasinya
(affil iated parties) yang merugikan Pemerintah, tanpa tender atau ber-
tentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
serta peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.
MENTERIENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd
PURNOMO YUSGIANTORO
831
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 6/25
MENTER I ENERG I DAN SUM BER DAYA M INERAL
R EPUBUK IN DONESIA
PERATURANMENTERI ENERGI DAN
SUM BER DAVA M INERAL
NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG
TA TA CA RA PEN ETA PA N K EB IJAK AN PEM BA TASA NPRODUKS I PERTAMBANGAN M INERAL NAS IONAL
MENTER I ENERG I DAN SUMBER DAYA M INERAL ,
Menimbang : a. bahwa mineral merupakan sumber daya alam yang
tidak terbarukan, untuk itu pengelolaannya harus
dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan,berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta ber-
keadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan;
b. bahwa keberadaan,potensi,dan cadangan sumber daya
mineral mempunyai peran yang sangat besar sebagai
penggerak pembangunan nasional;
c. bahwa pendayagunaan sumber daya mineral diarah-
kan untuk menjamin tersedianya mineral sebagai ba-
han baku industridan atau sebagaisumber energiuntuk
kebutuhan dalam negeri dengan tetap memperhati-
kan prinsip konservasi dan berkelanjutan sehingga
diperlukan penetapan kebijakan pembatasan produk-
si nasional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Kebijak-an Pembatasan Produksi Pertambangan MineralNasional; .
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11Tahun 1967 tentang Ke-
tentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1967Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2831);
832
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 7/25
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Per-
industrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);3. Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004tentang Peme-
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RepublikIndonesiaNomor 4437)sebagaimana
telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 ten-tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11Tahun
1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertam-
bangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah dua
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten-
tang Pedoman Pedoman Pembinaan dan Pengawas-
an Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar-
an Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten-
tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Perne-
rintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerin-
tahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Re-
publik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
tanggaI20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal28 Agustus 2007;8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 ten-
tang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral;
833
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 8/25
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SVM-
BER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA
PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBATASAN
PRODUKSI PERTAMBANGAN MINERAL NA-
SIONAL
BABI
KETENTUANUMUM
PasallDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral
yang berupa bijih atau batuan, di luar minyak dan gas bumi, panas
bumi, dan air tanah.
2. Kuasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut KP adalah wewe-
nang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksa-
nakan usaha pertambangan.
3. Kontrak Karya, yang selanjutnya disebut KK adalah suatu perjan-jian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan yang berba-
dan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk
melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk
min yak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang energi
dan sumber daya mineral.
S. Direktur Jenderal adaIah direktur jenderal yang tugas dan tang-
gung jawabnya di bidang mineral.
Pasa12
(1) Untuk mendukung tujuan pengelolaan mineral dan dalam rangka
menjamin kepentingan nasional secara berkelanjutan maka penye-
lenggaraan kegiatan produksi usaha pertambangan mineral wajib
dilaksanakan berdasarkan kebijakan pembatasan produksi mineral
nasional.
(2) Kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasionaI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkanprinsip-prinsip:
a. transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, dan
b. terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, serta
mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya, dan ber-
wawasan lingkungan hidup.
834
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 9/25
BABll
PERENCANAANDANPENYIAPAN KEBUAKAN
Pasal3
(1) Menteri merencanakan, menyiapkan, dan menetapkan kebijakan
pembatasan produksi pertambangan mineral nasional dengan mem-
perhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2.
(2) Perencanaan dan penyiapan kebijakan pembatasan produksi per-
tambangan mineral nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal berdasarkan pengkajian
dan pengolahan data studi kelayakan dan Rencana Kerja Anggar-
an Belanja (RKAB) dari pemegang KP dan KK, serta neraca sumberdaya mineral nasional.
(3) Dalam rangka perencanaan dan penyiapan kebijakan pembatasan
produksi pertambangan mineral nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan gubemur,
bupati/walikota, instansi pemerintah terkait.
(4) Gubemur dapat melaksanakan koordinasi perencanaan dan pe-
nyiapan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral
nasional melalui pengkajian dan pengolahan data sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dengan bupati/walikota yang meliputi KP
dalam wilayah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Gubernur bertanggung jawab dan wajib menyampaikan basil
pengkajian dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) kepada Direktur Jenderal.
BABID
PENETAPAN KEBUAKAN
Pasa14
(1) Direktur Jenderal dalam menyiapkan rancangan kebijakan pem-
batasan produksi pertambangann mineral nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa mineral tertentu.
(2) Kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapatberupa timah, nikel, besi, emas, atau tembaga.
(3) Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri mengenai penetap-
an kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
835
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 10/25
Pasal5
(1) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagairnana dimaksud da-
lam Pasal 4 ayat (3), Menteri menetapkan kebijakan pembatasan
produksi pertambangan mineral tertentu nasional.
(2) Dalam menetapkan kebijakan pembatasan produksi pertambang-
an mineral tertentu nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan besaran batasan produksi untuk masing-masing
provinsi dan kabupaten/kota sesuai keterdapatan mineral tertentu
nasional.
Pasal6
(1) Kebiijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun.
(2) Evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas ka-
jian terhadap asas konservasi, kapasitas produksi nasional, opti-
malisasi penerimaan negara, peningkatan nilai tambah, kebutuhan
ekspor, pasokan dalam negeri dan daya dukung lingkungan.
BABIV
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
Pasal7
(1) Kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu
nasional sebagairnana dimaksud dalam Pasal5, wajib dilaksana-
kan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota, sesuai dengan kewe-
nangannya.
(2) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangan-
nya, mewajibkan kepada pemegang KP dan KK untuk melaksana-
kan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral terten-
tu nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemegang KP danKK wajibmelaksanakan kebijakan besaran pem-
batasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional yang di-
wajibkan olehMenteri, gubemur, bupati/walikota sebagaimana di-maksud pada ayat (2).
Pasal8
(1) Pemegang KP dan KK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
kebijakan besaran pembatasan produksi pertambangan mineral ter-
tentu nasional yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan
kepada gubernur, bupati/walikota yangbersarigkutan.
836
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 11/25
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direk-
tur Jenderal melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat produk-
sipertambangan mineral tertentu nasional dari masing-masing pro-
vinsi atau kabupaten/kota.
(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan kepada gu-
bernur, bupati/walikota mengenai hasil produksi pertambangan
mineral tertentu dari masing-masing provinsi atau kabupaten/kota
telah terpenuhi.
(4) Dalam hal besaran pembatasan produksi pertambangan mineral
tertentu nasional telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenang-
annya tidakmenerima dan memproses permohonan baru untuk men-dapatkan KP dan KK untuk komoditi tambang mineral tertentu.
BABV
SANKSIADMINISTRATIF
Pasal9
(1) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
mengenakan sanksi administratifkepada setiap pemegang KP dan
KK yang melanggar kebijakan pembatasan produksi pertambangan
mineral tertentu nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal5,
Pasal-7, dan Pasal8.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa:
a. peringatan tertulis,
b. penghentian sementara seluruh kegiatan, atau
c. pembatalan KP atau pengakhiran KK.
PasallO
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pemegang
KP dan KK yang melakukan pelanggaran.
(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara
berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.(3) Pemegang KP dan KK yang tidak melaksanakan kewajibannya
setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga seba-
gaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian
sementara seluruh kegiatan, untukjangka waktu 3 (tiga)bulan.
837
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 12/25
(4) Sanksi administratifberupa penghentian sementara seluruh kegiat-
an sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan untukjangka
waktu 3 (tiga) bulan.
(5) Pemegang KP dan KK yang tidak melaksanakan kewajibannya se-
te1ah berakhirnyajangka waktu penghentian sementara seluruh ke-
giatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pem-
batalan KP atau pengakhiran KK.
Pasalll
Dalam hal pemegang KP dan KK melakukan pengulangan pelanggaran
sanksi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu pa-
ling lama 1(satu) tahun,langsung dapat dikenakan sanksi pembatalan KP
atau pengakhiran KK.
BABVI
KETENTUAN PERALIllIAN
Pasal12
Perencanaan dan penyiapan kebijakan pembatasan produk pertambang-
an mineral nasional yang telah dilaksanakan Direktur Jenderal sebelumditetapkan Peraturan Menteri ini, dapat diusulkan kepada Menteri untuk
ditetapkan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
PasaI 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
.Pada tanggaI 5 Agustus 2008
MENTERIENERGIDAN SUMBERDAYAMINERAL,
ttd
PURNOMOYUSGIANTORO
838
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 13/25
M ENTER I ENERG I DAN SUMBER DAYA M INERAL
REPUBUK INDONES IA
PERATURANMENTERIENERGIDAN
SUMBER DAVA MINERAL
NOMOR 27 TAHUN 2008
TENTANG
KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINVAK
DAN GAS BUMI
MENTER I E~ERGI DAN SUM BER DAYA M INERAL ,
Menimbang : a. bahwa daJarn rangka menciptakan kegiatan usaha Mi-
nyak dan Gas Burni yang rnandiri, andal, transparan,
berdaya saing, efisien, dan rnendorong perkernbangan
potensi dan peranan nasional, perlu adanya dukungan
bagi pelaku dan kegiatan usaha penunjang dalarn
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
b. bahwa Keputusan Menteri Pertarnbangan dan Ener-
giNornor 147/Kpts/M/Pertarnbl1972 tanggal13 Ma-
ret 1972tentangPerizinan Usaha Perusahaan Asing yang
Bekerja di Bidang Jasa-jasa Usaha Pertambangan
Minyak dan Gas Burni, sudah tidak sesuai dengan per-aturan perundang-undangan dibidang Minyak dan Gas
Burni, serta tidak sesuai perkembangan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Burni;
c. bahwa berdasarkan pertirnmbangan sebagaimana di-
rnaksud dalarn huruf a dan huruf b, dan dalarn rang-
ka pengaturan, pernbinaan, dan pengawasan atas Pe-
laku dan kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas
Burni, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Energi danSurnber Daya Mineral tentang Kegiatan Usaha Penun-
jang Minyak dan Gas Burni;
Mengingat 1. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1984 tentang Per-
industrian (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nornor 22, Tarnbahan Lembaran N egara
Republik Indonesia Nornor 3274);
839
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 14/25
2. Undang-Undang Nomor 18Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Mi-
nyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2001Nomor 136,Tambahan Lembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor4152);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 ten-
tang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintab Nomor 34 Tabun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2005Nomor 81,Tambahan Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Nomor 4530);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tabun 2004 ten-
tang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 124, Tambaban Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 ten-
tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Peme-
rintab, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerin-
tahan Daerab Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2007Nomor 82, Tambah-
an Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tabun 2004 tang-gal 20Oktober 2004 sebagaimana telab beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
77 IP Tahun 2007 tanggal28 Agustus 2007;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 0030 Tabun 2005 tanggal 20 Juli 2005 ten-
tang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUM-
BER DAYA MINERAL TENTANG KEGIATAN
USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS
BUM!
840
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 15/25
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, Badan Usaha, Kontrak
Kerja Sarna, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi.
2. Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut Usaha
penunjang Migas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi.3. Usaha Jasa Penunjang Migas adalah kegiatan usahajasa layanan
dalam Kegiatan Usaha Hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploi-
tasi/produksi, dan Kegiatan Usaha Hilir yang meliputi pengolah-
an, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.
4. Usaha Industri Penunjang Migas adalah kegiatan usaha industri
yang menghasilkan barang, material, dan atau peralatan yang di-
gunakan terkait sebagai penunjang langsung dalam kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi.5. Usaha Jasa Kontruksi Migas adalah kegiatan usahajasa layanan
untuk penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud
fisik lainnya dalam menunjang kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi.
6. Usaha Jasa Non Konstruksi Migas adalah kegiatan usaha jasa layan-
an pekerjaan dalam menunjang kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Bumi selain Usaha Jasa Konstruksi Migas dan Usaha Industri Penun-
jangMigas.
7. Industri material adalah kegiatan Usaha Industri Penunjang Migas
yang menghasilkan benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang
meliputi bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barangjadi.
8. Industri Peralatan adalah kegiatan Usaha Industri Penunjang Migas
yang menghasilkan benda-benda dalam berbagai bentuk, yang
dirakit menjadi satu kesatuan yang mempunyai fungsi untuk tuju-
an tertentu.
9. Industri Pemanfaat Migas adalah kegiatan usaha yang menghasilkan
benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku,barang setengahjadi, dan atau barangjadi dengan spesifikasi tertentu
yang menggunakan hasil atau produk dari kegiatan usaha min yak
dan gas bumi.
10. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik N egara, Badan U saha Milik
Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum
Indonesia yang bergerak dalam bidang Usaha Penunjang Migas.
841
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 16/25
11. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Migas, selanjutnya
disebut Surat Keterangan Terdaftar adalah surat yang diberikan
kepada Perusahaan atau Perseorangan yangmelaksanakan Usaha
Penunjang Migas berdasarkan klasifikasi usaha penunjang sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan
tanggungjawabnya meliputiKegiatanUsaha Minyak dan Gas Bumi.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas
dan tanggung jawabnya meliputi Kegiatan Usaha Minyak dan
Gas Bumi.
Pasa12
(1) Penyelenggaraan Usaha Penunjang Migas bertujuan untuk:
a. menunjang usaha penyediaan dan pemanfaatan barang dan
jasa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Usaha Penunjang Migas
yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan
penyedia barang danjasa dalam hak dan kewajiban serta me-
ningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. mewujudkan kegiatan Usaha Penunjang Migas yang man-diri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan rnendo-
rang perkembangnan potensi dan kemampuan nasionaI;
d. membina dan mengarahkan Usaha Penunjang Migas men-
jadi Usaha Penunjang Migas nasional.
(2) Penyelenggaraan Usaha Penunjang Migas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan per-
undang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi, keselamatan
dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup.
BABII
USAHA PENUNJANG MIGAS
Pasa13
(1) Usaha Penunjang Migas dapat dilakukan oleh Perusahaan atau
Perseorangan.
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Perusahaan Usaha Penunjang Migas Nasional;
b. Perusahaan Usaha Penunjang Migas Dalam Negeri;
c. Perusahaan Usaha Penunjang Migas Transnasional/Multi-
nasional.
842
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 17/25
(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Cv,
Firma, dan Perseorangan yang mempunyai keahlian untuk mem-
berikan pelayanan usaha jasa konsultasi non konstruksi migas.
Pasa14
Usaha Penunjang Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 diklasi-
fikasikan sebagai berikut:
a. Usaha Penunjang Migas;
b. Usaha Industri Penunjang Migas;
Pasal5
(1) Usaha Jasa Penunjang Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf a terdiri dari:
a. Bidang Usaha Jasa Konstruksi Migas;
b. Bidang Usaha Jasa Non Konstruksi Migas;
(2) Bidang Usaha Jasa Konstruksi Migas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi termasuk rancang ba-
ngun dan rekayasa (de sign eng ineer ing );
b. Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi termasuk Engineering,
P rocu remen t, and Construc tion (EPC), usaha instalasi, dan ko-misioning;
c. Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi, yangpelaksanaannya di-
lakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidangjasa konstruksi.
(3) Bidang Usaha Jasa Non Konstruksi Migas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. survei seismik,
b. survei non seismik,c. geologi dan geofisika,
d. pengeboran,
e. operasi sumur pengeboran,
f. pekerjaan bawah air,
g. pengelolaan bahan peledak, radio aktif, dan bahan berbahaya,
h. pangkalan logistik ( shore/of fshore base) ,
i. pengoperasian dan pemeliharaan,
j. inspeksi teknis,
k. pengujian teknis,
1 . pekerjaan pascaoperasi (decommisioning) ,
m. penelitian dan pengembangan,
n. pendidikan dan pelatihan,
o. pengelolaan limbah pengeboran dan produksi, dan atau
p. jasa lainnya.
843
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 18/25
PasaI6
Usaha Industri Penunjang Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal4
hurufb terdiri dari:
a. industri material,b. industri peralatan (equipment) , dan
c. industri pemanfaat migas.
BABm
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
USAHA PENUNJANG MIGAS
Pasal7
(1) Perusahaan dan perseorangan dapat melaksanakan kegiatan Usa-
ha Penunjang Migas sesuai dengan klasifikasi bidang usaha seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal4, Pasal5, dan Pasal6.
(2) Perusahaan dan perseorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan
Usaha Penunjang Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib
memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
(3) Kewajiban memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) dikecualikan bagi industri pemanfaat migassebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
(4) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana di-
maksud pada ayat (2),Perusahaan atau Perseorangan mengajukan
pendaftaran secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melam-
pirkan data Perusahaan atau Perseorangan.
(5) Data Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. tenaga kerja, termasuk tenaga teknik dalamjumlah yang cu-kup, .
b. memiliki perala tan kerja yang dibutuhkan,
c. memiliki penguasaan teknologi,
d. memiliki modal kerja yang cukup, dan
e. unjuk kerja (performance) Perusahaan.
(6) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi
sertifikasi Perseorangan sesuai bidang keahlian dan pengalaman.
Pasal8
(1) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Dalam hal hasil penelitian dan evaluasi atas persyaratan data Per-
usahaan atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lengkap dan benar, dalamjangka waktu paling lama 10(sepu-
luh) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan
Terdaftar bagi Perusahaan atau Perseorangan.
844
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 19/25
(3) Apabila dari hasil penelitian dan evaluasi atas persyaratan data
Perusahaan atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pad a ayat
(1) tidak lengkap dan atau tidak benar, Direktur Jenderal menyam-
paikan penolakan beserta alasannya.
Pasal9
(1) Surat K.eterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal8
ayat (2) diberikan untukjangka waktu selama 3 tahun.
(2) Dalam hal jangka waktu Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Perusahaan atau Perse-
orangan dapat mengajukan Surat K.eterangan Terdaftar kembali.
PasallO
Perusahaan atau Perseorangan pemegang Surat Keterangan Terdaftar
yang telah melakukan kontrak pengadaan/penyediaan Usaha Penun-
jang Migas dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau Badan Usaha
wajib memenuhi:
a. tingkat komponen dalam negeri (TKDN),
b. penerapan kaedah keteknikan yang baik,
c. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hi-
dup,dand. pengembangan tenaga kerja Indonesia.
BABIV
ASOSIASI USAHA PENUNJANG MIGAS
Pasalll
(1) Perusahaan yang melaksanakan Usaha Penunjang Migas dapat
membentuk Asosiasi Perusahaan Usaha Penunjang Migas.
(2) Perseorangan yang melaksanakan Usaha Penunjang Migas dapat
membentuk Asosiasi Profesi Migas.
(3) Peran Asosiasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2)
adalah:
a. sebagai mitra Pemerintah dalam memantau implementasi
kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam upaya
peningkatan penggunaan produksi barang dan jasa dalam ne-
geri;b. menampung dan menyalurkan aspirasi Perusahaan dan Per-
seorangan;
c. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan
Usaha Penunjang Migas.
845
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 20/25
Pas3.J.12
(1) AsosiasiPerusahaan Usaha PenunjangMigas sebagaimana dimaksud
dalam Pasalll adalah:
a. perhimpunan organisasi usaha jasa penunjang migas dalambidang usaha tertentu sejenisyang didirikan oleh anggota Usa-
ha Jasa Penunjang Migas dan Usaha IndustriPenunjang Migas;
b. wadah untuk mengurus dan menarnpung aspirasi, konsultasi,
koordinasi, dan advokasi para anggotanya untuk kepenting-
an bersama atau 'organisasi;
(2) Asosiasi Perusahaan Usaha Penunjang Migas sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) wajib:
a. terdaftar sebagai anggota KADIN sesuai ketentuan peratur-
an perundang-undangan.
b. Mempunyai badan sertifikasi yang diakreditasi oleh Badan
Registrasi dan Akreditasi Kadin Indonesia (BARKI) atau aso-
siasi yang terakreditasi dari badan sertifikasi lain yang dapat
mensertifikasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasa113
Asosiasi Profesi Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasalll adalah:a. Perhimpunan perseorangan Usaha Jasa Penunjang Migas dalam
keahlian tertentu yang didirikan oleh anggota Usaha Jasa Penun-
jang Migas;
b. Wadah untuk mengurus dan menarnpung aspirasi, konsultasi, koor-
dinasi, dan advokasi para anggotanya untuk kepentingan bersama
atau organisasi;
c. Keanggotaan berdasarkan keahlian tertentu di bidang migas.
BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal14(1) Pembinaan dan pengawasan Usaha Penunjang Migas dilaksana-
kan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal.
(2) Pembinaan dan pengawasan Usaha Penunjang Migas bertujuan
dalam mewujudkan Perusahaan dan Perseorangan yang berkuali-
fikasi dan kompeten.
846
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 21/25
(3) Menteri c.q. Direktur Jenderal berkewajiban untuk meningkatkan
kemampuan (capabil ity building) Perusahaan atau Perseorangan yang
melaksanakan Usaha Penunjang Migas mencukupi kompetensi te-
naga kerja, mutu, permodalan, pemasaran, dan manajemen.
Pasal15
Pembinaan dan pengawasan Usaha Penunjang Migas untuk Industri Pe-
manfaat Migas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal16
(1) Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan Usaha
Penunjang Migas, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Kemam-
puan Usaha Penunjang Migas terhadap Perusahaan dan Perseorang-
an yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
(2) Direktur Jenderal dalam menerbitkan Surat Kemampuan Usaha
Penunjang Migas wajib memperhatikan kemampuan nyata yangtelah dibuktikan dengan penetapan peringkat Kemampuan Usaha
Penunjang Migas.
(3) Dalam Surat Kemampuan Penunjang Migas sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat peringkat untuk setiap klasifikasi Usaha
Penunjang Migas sebagai berikut:
a. Untuk kemampuan Usaha Jasa Penunjang Migas didasarkan
pada:
1. status usaha dan finansial, dengan bobot nilai maksimal10;
2. kemampuan/kapasitas jasa, dengan bobot nilai maksi-
mal 55;
3. sistem manajemen mutu, dengan bobot nilai maksimal
15;
4. penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta penge-
lolaan lingkungan hidup, dengan bobot nilai maksimal
10;
5. jaringan pemasaran, dengan bobot nilai maksimal5;
6. jaringan purna jual, dengan bobot nilai maksimal 5.
b. Untuk kemampuan Usaha Industri Penunjang Migas dida-
sarkan pada:
1. status usaha dan finansial, dengan bobot nilai maksimall 0;
.2. kemampuan/kapasitas produksi, dengan bobot nilai
maksima135;
847
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 22/25
3. sistem manajemen mutu, dengan bobot nilai maksimal
15;
4. spesifikasi/standar mutu produk, dengan bobot nilai
maksimal 20;
5. penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta penge-
lolaan lingkungan hidup, dengan bobot nilai maksimal
10;
6. jaringan pemasaran, dengan bobot nilai maksimal5;
7. jaringan purnajual, dengan bobot nilai maksimal 5.
(4) Berdasarkan penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dan huruf b, kepada Perusahaan atau Perseorangan
ditetapkan peringkat dengan kategori sebagai berikut:
a. apabila jumlah bobot nilai perusabaan kurang dari 40, dika-
tegorikan tidak mampu;
b. apabila jumlab bobot niIai perusabaan Iebib dari 40 sampai
dengan 60, diberikan kategori bintang satu (*);
c. apabila jumIah bobot niIai perusabaan Iebih dari 60 sampai
dengan 80, diberikan kategori bintang dua (**);
(5) Dalam rangka penilaian dan penetapan kategori sebagaimana di-
maksud pada ayat ($), apabila dianggap perIu, Direktorat Jenderalmelakukan klarifikasi terbadap fasilitas produksi Perusahaan.
Pasa117
Dalam rangka memberikan informasi keberadaan Perusahaan atau Per-
seorangan, Direktorat Jenderal mengeluarkan daftar Perusabaan yang
telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Kemampuan
Usaha Penunjang Migas melalui media cetak dan atau media elektronik.
Pasa118
(1) Perusahaan atau Perseorangan yang telah mendapat Surat Kete-
rangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (2)wajib
menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan Usaha Pe-
nunjang Migas setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jende-
ral.
(2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas laporan yang disampai-
kan Perusahaan atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Direktur JenderaI dapat melakukan perubaban atas kemampuan
Perusahaan atau Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (3).
848
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 23/25
Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal19
(1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan
dan Perseorangan pemegang Surat Keterangan Terdaftar yang telah
melakukan Kontrak Pengadaan/Penyediaan Usaha Penunjang Migas
dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sarna atau Badan Usaha.
(2) Pengawasan terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam rangka peningkatan kemampuan Perusahaan Penunjang
Migas antara lain:
a. tingkat komponen dalam negeri (TKDN),b. penerapan kaedah keteknikan yang baik,
c. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkung-
an hidup, dan
d. pengembangan tenaga kerja nasional,
(3) Pengawasan terhadap Perseorangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam rangka peningkatan bidang keahlian dan kemampu-
an Perseorangan.
BABVI
SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal20
(1) Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif kepada Per-
usahaan atau Perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan
Pasal 10 Peraturan Menteri ini.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. teguran tertulis, dan atau
b. pencabutan Surat Keterangan Terdaftar.
Pasal21
(1) Teguran tertulis diberikan kepada Perusahaan atau Perseorangan
apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dan Pasall O.
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikanpaling banyak 3 (tiga) kali, denganjangka waktu peringatan rnasing-
masing 1 (satu) bulan,
849
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 24/25
PasaI22
Dalam hal Perusahaan atau Perseorangan setelah mendapat teguran
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 tetap tidak memperbaiki
kesalahan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Direktur Jen-deral dapat mencabut Surat Keterangan Terdaftar.
PasaI23
Dalam hal di kemudian hari diketahui bahwa data yang disampaikan
Perusahaan atau Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak
benar, Direktur Jenderal dapat mencabut Surat Keterangan Terdaftar.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal24
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
-a. terhadap Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Keterangan Terdaf-
tar Perusahaan Jasa Penunjang dan Surat Keterangan Kemampuan
Produksi Dalam Negeri yang telah diberikan sebelum ditetapkan
Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ber-akhirnya masa berlaku Surat Keterangnan tersebut.
b. terhadap Izin U saha Jasa Asing yang telah diberikan sebelum dite-
tapkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai de-
ngan berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Jasa Asing tersebut.
BABVDI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal25
Pada saat Peraturan Menteri inimulai berlaku:
a. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 147/Kptsl
M/Pertamb/1972 tanggal13 Maret 1972 tentang Perizinan Usaha
Perusahaan Asing yang BekeJja di Bidang Jasa-jasa Usaha Pertam-
bangan Minyak dan Gas Bumi;
b. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan usaha penunjang migas
dan ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan Surat Keterangan
Terdaftar Jasa Penunjang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
850
5/8/2018 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 22 TAHUN 2008 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-22-tahun-2008 25/25
Pasa126
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di JakartaPada tanggaI 22 Agustus 2008
:MENTERIENERGIDAN SUMBER DAYAMINERAL,
ttd
PURNOMO YUSG IANTORO
851