PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG TATA CARA EVALUASI RAPERDA TENTANG RTR DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I 2012

PENDAHULUANPERCEPATAN PENYELESAIAN PERDA TENTANG

RTRW PROVINSI & KAB/ KOTA UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2007 TTG

PENATAAAN RUANG : “Semua peraturan daerah Provinsi tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan” (Pasal 78 Angka 4 huruf b )

“Semua peraturan daerah Kabupaten/ Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan” ; (Pasal 78 Angka 4 huruf c )

INPRES NO 1 TAHUN 2010 TTG PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Ruang wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnyaRencana Tata Ruang kesepakatan bersama semua stakeholders (Pemerintah/Pemerintah Daerah, DPR/DPRD, Masyarakat, Cendekiawan, LSM, Dunia Usaha) Peraturan Daerah ( Kebijakan politik ) dalam rangka mengelola sumberdaya alam di darat, di laut, dan di udara dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis Mewujudkan Ruang Yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan.

Lanjutan…

PERENCANAAN TATA

RUANG

SIKLUS PENATAAN RUANGSIKLUS PENATAAN RUANG

PEMANFAATAN RUANG

PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG

Melakukan Proses Penyusunan, Konsultasi, Evaluasi, hingga Penetapan Perda RTR

Melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan Program beserta Pembiayaannya (Indikasi Program)

Melakukan Upaya Tertib Ruang melalui Penetapan Peraturan Zonasi, Insentif & Disinsentif, Perizinan dan Sanksi

Proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang

Indikasi program utama 5 (lima) tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun

TERWUJUDNYA RUANG YANG AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF, DAN BERKELANJUTAN

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Penjelasan Umum Nomor 9 tentang Pembinaan dan Pengawasan). “Pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan RUTR, sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi dan oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota”

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 18 ayat 2). “Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Harus Mendapat Persetujuan Substansi Dari Menteri Setelah Mendapat Rekomendasi Dari Gubernur.”

DASAR HUKUM EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG

Lanjutan….. PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang Daerah;

PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 42) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Menteri”

Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

DASAR HUKUM EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN UMUM KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN RUJUKAN PENYELESAIAN MASALAH

A. TUJUAN

B. SASARAN

Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Daerah Yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan.

TUJUAN DAN SASARANPENYUSUNAN PERDA RENCANA TATA RUANG DAERAH

RENCANA UMUM TATA RUANG (RUTR)

RENCANA RINCITATA RUANG (RRTR)

RTRW PROVINSI(Perda Provinsi)

RTRW KAB/KOTA(Perda Kab/Kota)

RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (Perda Provinsi)

RTR KAWASAN STRATEGIS KAB/KOTA (Perda Kab/Kota)

RDTR KAB/KOTA(Perda Kab/Kota)

PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH

PERENCANAAN TATA RUANG

DAERAH

Gubernur dibantu BKPRD Provinsi mengoordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWP dan RTR Kawasan Strategis Provinsi

Bupati/Walikota dibantu BKPRD Kabupaten/Kota mengoordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota

menghasilkan

JENISFUNGSI ADMINISTRATIF DAN

KEGIATAN KAWASAN

JANGKA WAKTU (TAHUN)

LEGALISASI

RENCANA UMUM TATA RUANG

RTRW NASIONAL

RTRW PROVINSI

RTRW KABUPATEN/KOTA

20 TAHUN

20 TAHUN

20 TAHUN

PP 26 TAHUN 2008

PERDA PROVINSI

PERDA KABUPATEN/KOTA

RENCANA RINCI TATA RUANG

RTR PULAU/KEPULAUAN

RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

RTR KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA

RDTR KABUPATEN/KOTA

20 TAHUN

20 TAHUN

20 TAHUN

20 TAHUN

20 TAHUN

PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN PRESIDEN

PERDA PROVINSI

PERDA KAB/KOTA

PERDA KAB/KOTA

DOKUMEN RENCANA TATA RUANG

Lanjutan …

Gubernur dibantu BKPRD Provinsi mengoordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWP dan RTR Kawasan Strategis Provinsi dengan memperhatikan RTRWP yang berbatasan, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN (Pasal 5 ayat 1).

Bupati/Walikota dibantu BKPRD Kabupaten/Kota mengoordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan RTRWK/K yang berbatasan, RTRWP, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN (Pasal 5 ayat 2).

PENYUSUNAN, KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI

RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI

DPRD DIAJUKAN OLEH GUBERNUR

KONSULTASI

MENDAGRI

Dikoordinasi oleh

BKPRN

Dihasilkan

DiselenggarakanDilakukan

Berkoordinasi dengan BKPRN

Persetujuan Substansi Teknis

Surat Permintaan Evaluasi dari

Gubernur

PENYUSUNAN

INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN

TATA RUANG

-Permendagri;-Permen PU;-Permen Kelautan dan

Perikanan;-Dll.

Substansi Teknis

INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN

TATA RUANG

GUBERNUR Menetapkan

Raperda menjadi Perda

EVALUASIRaperda RTRWP

Konsultasi

Evaluasi

RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH

BUPATI/WALIKOTA

KONSULTASI

Atas Dasar Surat Rekomendasi Dikoordinasi oleh BKPRN

Dihasilkan Persetujuan Substansi

Teknis

PENYUSUNAN-Permendagri;

-Permenkimpraswil/PU;-Permen Kelautan dan

Perikanan;-Dll.

Substansi Teknis

GUBERNUR C.q. BKPRD Provinsi

Surat Reko-mendasi

Dihasilkan

INSTANSI PUSAT YANG

MEMBIDANGI URUSAN TATA

RUANG

MENDAGRI

DiselenggarakanDilakukan

Dapat Melibatkan

Surat Permintaan

Evaluasi dari Bupati/ Walikota

GUBERNUR

Hasil : Dilaporkan

Bupati/Walikota Menetapkan

Raperda menjadi Perda

INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA

RUANG

EVALUASIRaperda RTRWK/K

Konsultasi

Evaluasi

PENYUSUNAN, KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

EVALUASI RAPERDA DAN PEMBATALAN TENTANG RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

Permendagri Nomor 28 Tahun 2008

tentang Tata Cara Evaluasi Raperda

tentang RTR Daerah

Pasal 20

Rancangan perda tentang RTRWK/K yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota, disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/ Walikota

Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur

3 hari

15 hari

7 hari

LINGKUP EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

ASPEK ADMINISTRASI

ASPEK LEGALITAS

ASPEK SUBSTANSI

LINGKUP EVALUASI

EVALUASI RAPERDA DAPAT DILAKUKAN

SETELAH INDIKATOR TERPENUHI

TAHAP I PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

TAHAP II EVALUASI ADMINISTRASI DAN LEGALITAS

TAHAP III EVALUASI KEBIJAKAN

Tim Evaluasi memeriksa keseluruhan dokumen evaluasi

Kepatuhan prosedur dan konsistensi dalam penyusunan Raperda

HASIL EVALUASI

Kabupaten/Kota ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur

Penganalisisan substansi dengan peraturan perundangan terkait

TAHAPAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

Provinsi ditetapkan dengan

Keputusan Mendagri

INDIKATOR EVALUASI RANCANGAN PERDA RTR PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PERMENDAGRI NO. 28/2008

TAHAPAN INDIKATORRAPERDA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI KAB/KOTA

INPUT TERSEDIANYA RAPERDA BESERTA

LAMPIRANNYA

Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta

Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta

PROSES TERPENUHINYA PROSEDUR

PENYUSUNAN RAPERDA BESERTA

LAMPIRANNYA

Berita Acara (B.A) rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;

Persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi atas Raperda beserta lampirannya;

B.A konsultasi publik;

B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan;

B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dalam wilayah Provinsi.

B.A rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang

Persetujuan bersama dengan DPRD Kab/Kota atas Raperda beserta lampirannya ;

B.A konsultasi publik;

B.A rapat konsultasi dengan pemerintah daerah Provinsi;

B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kab/Kota yang berbatasan.

OUTPUT TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN

HARMONISASI DENGAN RTRWN, RTR PULAU KEP, RTRWP

YG BERBATASAN, DAN RTRWK/K DALAM WIL

PROVINSI

Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang (PU dan Kehutanan);

Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan;

Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Kab/Kota;

Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses persetujuan teknis.

-

TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN

HARMONISASI DENGAN RTRWN, RTR PULAU KEP, RTRWP DAN RTRWK/K YANG

BERBATASAN

- Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;

Surat rekomendasi dari Gubernur;

Surat kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan;

Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses persetujuan teknis.

1. Percepatan pembahasan dalam BKPRD Provinsi untuk pemberian Rekomendasi Gubernur sinkronisasi struktur dan pola ruang dalam RTRW K/K terhadap kebijakan penataan ruang Provinsi

2. Percepatan konsultasi dalam rangka persetujuan substansi teknis dari BKPRN sinkronisasi struktur dan pola ruang dalam RTRW K/K terhadap kebijakan Penataan Ruang Nasional

3. Telah disampaikan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 650/3093/IV/Bangda tanggal 6 Juli 2011 kepada seluruh Gubernur Percepatan Penetapan Raperda tentang RTRW Kab/Kota

4. Fasilitasi dan Sosialisasi Penataan Ruang bagi aparat Pemerintah Daerah/BKPRD:- PERATURAN PERUNDANG2AN TERKAIT PENATAAN RUANG

UPAYA PERCEPATAN PENYELESAIAN RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

BKPRD sebagai wadah koordinasi yang membantu sebagian tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah -> Optimalisasi peran BKPRD;

Percepatan Penyelesaian Ranperda Rencana Tata Ruang Daerah baik di Provinsi dan Kab/ Kota -> Penguatan Kapasitas BKPRD;

Percepatan penetapan Perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah tidak boleh mengabaikan tahapan/ proses yang harus dilalui sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang2an;

Evaluasi terhadap rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah dilakukan untuk mewujudkan rancangan perda yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

PENUTUP

( L K M D )LEBIH DAN KURANG, MOHON DIMAAFKAN