PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN ... · ASAS, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN...

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses penjatuhan

hukuman disiplin sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu ada pedoman

pemeriksaan bagi Pegawai yang diduga melakukan

Pelanggaran Disiplin;

b. bahwa setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih

dahulu Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran

Disiplin;

c. bahwa proses pemeriksaan terhadap Pegawai yang

diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dapat dibantu

oleh Tim Pemeriksa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara

tentang Pedoman Pemeriksaan Pegawai di Lingkungan

Lembaga Sandi Negara;

Mengingat …

-2-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21

Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun

2011 tentang Bantuan Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN

LEMBAGA SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disingkat Lemsaneg adalah

instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Pegawai adalah pegawai negeri sipil Lemsaneg dan pegawai negeri instansi

lain yang dipekerjakan di Lemsaneg.

3. Pemeriksaan …

-3-

3. Pemeriksaan adalah kegiatan meminta keterangan atas dugaan terjadinya

Pelanggaran Disiplin.

4. Tim Pemeriksa adalah kelompok pemeriksa yang bertugas melakukan

Pemeriksaan berdasarkan surat perintah.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah

Kepala Lembaga Sandi Negara.

6. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan

Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan

ketentuan disiplin Pegawai yang dilakukan di dalam maupun di luar jam

kerja.

BAB II

ASAS, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;

b. praduga tak bersalah;

c. keadilan;

d. kedudukan yang sama di mata hukum;

e. kemanfaatan; dan

f. objektivitas.

Pasal 3

Pedoman ini mengatur tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan

Pemeriksaan terhadap Pegawai.

Pasal 4

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam melakukan

persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 5

Pedoman ini bertujuan untuk menyatukan pola pikir dan pola tindak bagi

atasan langsung dan Tim Pemeriksa agar diperoleh kesatuan langkah dalam

melaksanakan tugas Pemeriksaan Pegawai di lingkungan Lemsaneg.

BAB III …

-4-

BAB III

DASAR PEMERIKSAAN

Pasal 6

Pemeriksaan dilakukan atas dasar:

a. laporan dan/atau pengaduan;

b. hasil temuan unit yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan; atau

c. disaksikan atau diketahui secara langsung oleh atasan langsung.

Pasal 7

Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

disampaikan secara tertulis kepada atasan langsung Pegawai yang diduga

melakukan Pelanggaran Disiplin dan unit yang tugas dan fungsinya di bidang

pengawasan.

Pasal 8

Hasil temuan unit yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan secara tertulis

kepada atasan langsung Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran

Disiplin.

BAB IV

PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Identifikasi

Pasal 9

(1) Atasan langsung melakukan identifikasi awal terhadap Pegawai yang

diduga melakukan Pelanggaran Disiplin untuk mengumpulkan alat bukti

dan mengetahui jenis Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.

(2) Apabila hasil identifikasi awal menunjukkan adanya Pelanggaran Disiplin

yang ancaman hukumannya tingkat ringan, atasan langsung memanggil

Pegawai secara tertulis untuk dilakukan Pemeriksaan.

(3) Apabila …

-5-

(3) Apabila hasil identifikasi awal menunjukkan adanya Pelanggaran Disiplin

yang ancaman hukumannya tingkat sedang atau berat maka atasan

langsung memberikan usulan kepada PPK untuk dapat dibentuk Tim

Pemeriksa melalui surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi

Negara ini.

Bagian Kedua

Pemanggilan

Pasal 10

(1) Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil oleh atasan

langsung atau Tim Pemeriksa dengan surat panggilan.

(2) Dalam hal pemanggilan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pemanggilan dapat dilakukan melalui

keluarga, kepala desa, atau kepala kelurahan di wilayah domisili Pegawai

yang bersangkutan.

(3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diterima paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Pemeriksaan.

(4) Dalam hal Pegawai yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan atau

tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua untuk diperiksa paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya Pemeriksaan pertama

dilakukan.

(5) Dalam hal Pegawai yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan kedua

atau tidak hadir lagi maka:

a. atasan langsung dapat menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan;

atau

b. Tim Pemeriksa dapat langsung memberikan rekomendasi jenis hukuman

disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan alat bukti yang

ada kepada pejabat yang berwenang menghukum dan PPK.

Bagian Ketiga

Waktu dan Tempat Pemeriksaan

Pasal 11

(1) Waktu Pemeriksaan dilaksanakan pada hari dan jam kerja.

(2) Pemeriksaan …

-6-

(2) Pemeriksaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sesuai dengan

kebutuhan.

Pasal 12

(1) Tempat Pemeriksaan dilakukan di kantor Lemsaneg.

(2) Dalam hal tertentu Pemeriksaan dapat dilakukan di luar kantor Lemsaneg

berdasarkan persetujuan PPK.

Bagian Keempat

Pemeriksaan oleh Atasan Langsung

Paragraf 1

Wewenang dan Kewajiban Atasan Langsung

Pasal 13

Atasan langsung berwenang untuk:

a. melakukan pemanggilan terhadap Pegawai yang diduga melakukan

Pelanggaran Disiplin dan/atau saksi;

b. meminta keterangan kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran

Disiplin dan/atau saksi; dan

c. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil Pemeriksaan kepada PPK atau

pejabat yang ditunjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 14

Atasan langsung berkewajiban:

a. melaksanakan Pemeriksaan sesuai norma hukum dan menjunjung tinggi

hak asasi manusia;

b. menyelesaikan Pemeriksaan dalam waktu sesingkat mungkin;

c. membuat berita acara Pemeriksaan; dan

d. melakukan konsultasi hukum dengan unit yang membidangi pelayanan

hukum terhadap permasalahan yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin

dan usulan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan.

Paragraf 2 …

-7-

Paragaf 2

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 15

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

(2) Pemeriksaan harus mencerminkan adanya suatu kepastian hukum tentang

orang, Pelanggaran Disiplin, waktu dan tempat, serta alasan Pelanggaran

Disiplin terjadi.

(3) Pemeriksaan dilakukan dengan meminta keterangan Pegawai yang diduga

melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau saksi yang dituangkan dalam

berita acara Pemeriksaan.

(4) Hal yang perlu diperhatikan dalam Pemeriksaan:

a. Pegawai yang diperiksa tidak semata-mata sebagai objek;

b. tidak melakukan pemaksaan terhadap Pegawai yang diperiksa untuk

mengakui Pelanggaran Disiplin yang disangkakan kepadanya;

c. tidak merendahkan martabat atau harga diri dengan cara membentak,

mengancam, memukul, meninggalkan sendirian di dalam ruang

Pemeriksaan atau tindakan lain yang bersifat tidak manusiawi;

d. memberikan kesempatan kepada Pegawai yang diperiksa untuk

mengemukakan pendapat atau pernyataan lainnya sebagai bahan

pembelaan diri;

e. tidak mengajukan pertanyaan yang sifatnya menjebak; dan

f. tidak memberikan nasehat atau saran yang sifatnya dapat

menjerumuskan.

Bagian Kelima

Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa

Paragraf 1

Tim Pemeriksa

Pasal 16

(1) Tim Pemeriksa bersifat temporer (ad hoc) yang dibentuk oleh PPK atau

pejabat yang ditunjuk melalui surat perintah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

(2) Tim …

-8-

(2) Tim Pemeriksa terdiri dari:

a. atasan langsung;

b. unit yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan; dan

c. unit yang tugas dan fungsinya di bidang kepegawaian.

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah

dengan pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Dalam hal atasan langsung dari Pegawai yang bersangkutan terlibat dalam

Pelanggaran Disiplin, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa yaitu

atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

(5) Susunan Tim Pemeriksa harus berjumlah ganjil dan terdiri dari:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling kurang 1(satu) orang anggota.

(6) Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan

yang lebih rendah dari Pegawai yang diperiksa.

(7) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan

batas waktu lamanya Pemeriksaan.

(8) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperpanjang

berdasarkan persetujuan PPK.

Paragraf 2

Wewenang dan Kewajiban Tim Pemeriksa

Pasal 17

Tim Pemeriksa berwenang untuk:

a. melakukan pemanggilan terhadap Pegawai yang diduga melakukan

Pelanggaran Disiplin dan/atau saksi;

b. meminta keterangan kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran

Disiplin dan/atau saksi; dan

c. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil Pemeriksaan kepada PPK atau

pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Tim Pemeriksa berkewajiban:

a. menyusun jadwal Pemeriksaan sesuai jangka waktu Pemeriksaan

sebagaimana disebut dalam surat perintah;

b. melaksanakan …

-9-

b. melaksanakan Pemeriksaan sesuai norma hukum dan menjunjung tinggi

hak asasi manusia;

c. menyelesaikan Pemeriksaan tepat waktu sesuai surat perintah;

d. membuat berita acara Pemeriksaan;

e. melakukan konsultasi hukum dengan unit yang membidangi pelayanan

hukum terhadap permasalahan yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin

dan usulan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan; dan

f. membuat dan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan kepada atasan

langsung dan PPK.

Paragraf 3

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 19

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

(2) Pemeriksaan harus mencerminkan adanya suatu kepastian hukum tentang

orang, Pelanggaran Disiplin, waktu dan tempat, serta alasan Pelanggaran

Disiplin terjadi.

(3) Pemeriksaan dilakukan dengan meminta keterangan Pegawai yang diduga

melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau saksi yang dituangkan dalam


(4) Laporan Pemeriksaan dibuat dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan.

(5) Hal yang perlu diperhatikan dalam Pemeriksaan:

a. Pegawai yang diperiksa tidak semata-mata sebagai objek;

b. tidak melakukan pemaksaan terhadap Pegawai yang diperiksa untuk

mengakui Pelanggaran Disiplin yang disangkakan kepadanya;

c. tidak merendahkan martabat atau harga diri dengan cara membentak,

mengancam, memukul, meninggalkan sendirian di dalam ruang

Pemeriksaan atau tindakan lain yang bersifat tidak manusiawi;

d. memberikan kesempatan kepada Pegawai yang diperiksa untuk

mengemukakan pendapat atau pernyataan lainnya sebagai bahan

pembelaan diri;

e. tidak mengajukan pertanyaan yang sifatnya menjebak; dan

f. tidak memberikan nasehat atau saran yang sifatnya dapat

menjerumuskan.

Bagian …

-10-

Bagian Keenam

Berita Acara Pemeriksaan

Pasal 20

(1) Berita acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c,

Pasal 18 huruf d dan Pasal 19 ayat (3) dibuat sesuai Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi

Negara ini.

(2) Pembuatan berita acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat:

a. hari, tanggal, bulan dan tahun Pemeriksaan;

b. nama dan identitas atasan langsung atau Tim Pemeriksa dan Pegawai

yang diperiksa;

c. dasar Pemeriksaan;

d. kesediaan Pegawai untuk diperiksa dan menjawab pertanyaan;

e. pasal peraturan yang diduga dilanggar;

f. kondisi kesehatan Pegawai yang akan diperiksa; dan

g. kesediaan Pegawai untuk dipanggil atau diperiksa ulang.

(3) Berita acara Pemeriksaan harus sesuai hasil Pemeriksaan.

(4) Berita acara Pemeriksaan harus dibaca oleh Pegawai dan diparaf di setiap

halaman kecuali halaman yang ditandatangani.

(5) Berita acara Pemeriksaan harus ditandatangani oleh atasan langsung atau

Tim Pemeriksa dan Pegawai yang diperiksa.

(6) Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan

yang diajukan maka Atasan langsung atau Tim Pemeriksa mencatat dalam


(7) Dalam hal Pegawai yang diperiksa dan/atau saksi tidak bersedia

menandatangani berita acara Pemeriksaan maka:

a. Atasan langsung atau Tim Pemeriksa mencatat dalam berita acara

Pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya; dan

b. berita acara Pemeriksaan tetap sah dan dijadikan pedoman dalam

memberikan rekomendasi hasil Pemeriksaan.

(8) Pegawai yang diperiksa berhak mendapatkan salinan dari berita acara

Pemeriksaan.

Bagian …

-11-

Bagian Ketujuh

Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 21

(1) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f

dan Pasal 19 ayat (4) dibuat sesuai Lampiran IV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

(2) Pembuatan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sekurang-kurangnya memuat:

a. hari, tanggal, bulan dan tahun Pemeriksaan;

b. nama dan identitas Tim Pemeriksa dan Pegawai yang diperiksa;

c. dasar Pemeriksaan;

d. ringkasan hasil Pemeriksaan yang terdapat dalam berita acara

Pemeriksaan;

e. kesimpulan bersalah atau tidak bersalah atas dugaan Pelanggaran

Disiplin;

f. saran tindakan dan pertimbangan yang meringankan dan yang

memberatkan sesuai data dan fakta dalam berita acara Pemeriksaan;

dan

g. rekomendasi hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

(3) Laporan hasil Pemeriksaan disampaikan kepada:

a. pejabat yang berwenang menghukum; dan

b. PPK.

(4) Dalam hal Pegawai yang diperiksa merupakan pegawai negeri sipil yang

dipekerjakan di Lemsaneg, maka laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga kepada PPK instansi yang

bersangkutan.

Bagian Kedelapan

Hak dan Kewajiban Pegawai yang diperiksa

Pasal 22

Pegawai yang menjalani Pemeriksaan berhak:

a. mendapatkan layanan dan bantuan hukum; dan

b. mengajukan keberatan atau banding atas hasil Pemeriksaan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 …

-12-

Pasal 23

Pegawai yang menjalani Pemeriksaan berkewajiban:

a. memenuhi panggilan;

b. mengikuti proses Pemeriksaan dengan penuh rasa tanggung jawab; dan

c. menjawab dengan jujur semua pertanyaan yang diajukan.

Bagian Kesembilan

Pegawai yang Berstatus TNI/POLRI

Pasal 24

(1) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai yang berstatus

TNI/POLRI, maka berkas pelanggaran dilimpahkan ke instansi yang

bersangkutan dengan disertai bukti permulaan yang cukup.

(2) Berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

oleh PPK.

(3) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disiapkan oleh unit yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan atau

atasan langsung.

Bagian Kesepuluh

Saksi

Pasal 25

(1) Atasan langsung dan Tim Pemeriksa dapat menghadirkan saksi untuk

kepentingan Pemeriksaan.

(2) Pemanggilan kepada saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

bentuk surat panggilan.

(3) Dalam hal saksi tidak dapat memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) maka keterangan saksi dapat disampaikan secara tertulis

atau dilakukan di tempat saksi berada.

Pasal 26

Saksi yang menjalani Pemeriksaan berhak:

a. mendapatkan jaminan perlindungan hukum;

b. memberikan keterangan tanpa tekanan;

c. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; dan

d. mendapatkan pelayanan hukum.

Pasal 27 …

-13-

Pasal 27

Saksi yang menjalani Pemeriksaan berkewajiban:

a. memenuhi panggilan;

b. mengikuti proses Pemeriksaan dengan penuh rasa tanggung jawab;

c. menjawab dengan jujur semua pertanyaan yang diajukan; dan

d. apabila tidak menjawab pertanyaan, maka dianggap setuju dengan

pertanyaan yang diajukan.

BAB V

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN

Pasal 28

(1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum atau

PPK memutuskan:

a. sanksi atas Pelanggaran Disiplin; atau

b. rehabilitasi nama baik.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui

surat keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

(3) Rehabilitasi nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

diberikan melalui surat pernyataan yang dibuat oleh pejabat yang

berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

(4) Pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh

unit yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.

BAB VI

BIAYA

Pasal 29

Biaya yang dibutuhkan dalam Pemeriksaan Pegawai dibebankan pada Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Sandi Negara.

BAB VII …

-14-

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 30

Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 25

ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2013


ttd.

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 637

LAMPIRAN I


NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG



SURAT USULAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

Nomor :

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan hasil identifikasi awal yang telah dilakukan

terhadap:

Nama : ...............................................................................

NIP : ...............................................................................

Pangkat : ...............................................................................

Jabatan : ...............................................................................

atas dugaan pelanggaran disiplin .............................................. berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, ancaman hukumannya adalah tingkat sedang/berat

*).

Oleh karena itu, dimohon kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dapat

membentuk tim pemeriksa yang akan bertugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut

kepada pegawai yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta,

Atasan langsung,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu.


ttd.

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN II


NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG



RAHASIA

SURAT PERINTAH

Nomor :

Menimbang : ......................................................................................................

Dasar : ......................................................................................................

MEMBERI PERINTAH

Kepada : Pegawai Negeri Sipil Lembaga Sandi Negara yang namanya tersebut dalam lajur dua Lampiran Surat Perintah ini.

Untuk : Melakukan pemeriksaan selama ................. bulan (mulai bulan

............... s.d. .................) terhadap:

Nama : ...............................................................................

NIP : ...............................................................................

Pangkat : ...............................................................................

Jabatan : ...............................................................................

karena yang bersangkutan diduga melanggar .............................

Jakarta, Nama Jabatan,

Tanda Tangan

Nama Lengkap Tembusan : 1. ...................

2. ................... dan seterusnya.


ttd.

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN III


NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG



RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ……….. tanggal ………. bulan ………. tahun ………. Tim

Pemeriksa:

1. Nama : …………………………………………………………………………….

NIP : …………………………………………………………………………….

Pangkat : …………………………………………………………………………….

Jabatan : …………………………………………………………………………….

2. Nama : …………………………………………………………………………….

NIP : …………………………………………………………………………….

Pangkat : …………………………………………………………………………….

Jabatan : …………………………………………………………………………….

3. Nama : …………………………………………………………………………….

NIP : …………………………………………………………………………….

Pangkat : …………………………………………………………………………….

Jabatan : …………………………………………………………………………….

4. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Perintah …………………………

telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : …………………………………………………………………………….

NIP : …………………………………………………………………………….

Pangkat : …………………………………………………………………………….

Jabatan : …………………………………………………………………………….

Unit Kerja : …………………………………………………………………………….

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan ………………………………………………………………………………………..

1. Pertanyaan:

………………………………………………………………………………………………..

1. Jawaban:

………………………………………………………………………………………….

2. Pertanyaan:

………………………………………………………………………………………………..

2. Jawaban …

2. Jawaban:

………………………………………………………………………………………….

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Catatan:

(Diisi apabila:

1. Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan yang

diajukan; dan/atau

2. Pegawai yang diperiksa dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani

berita acara pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya)

…………., …………………………

Yang diperiksa: Atasan langsung/ Tim

Pemeriksa *):

Nama : 1. Nama :

NIP : NIP :

Tanda tangan : Tanda tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

3. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

4. dst

*) Coret yang tidak perlu


ttd.

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN IV


NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN PEGAWAI DI

LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA

RAHASIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: ……………………..

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

Berdasarkan Surat Perintah Nomor ……………tanggal

………….., Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan

terhadap Sdr. ……………………………….

2. Tujuan

a. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan data dan

keterangan langsung dari pihak yang terlibat atau pihak lain

guna mengetahui benar atau tidak melakukan pelanggaran

disiplin yaitu ……………………………………………………………

b. Untuk mengetahui latar belakang yang bersangkutan

melakukan perbuatan itu serta faktor – faktor yang

memberatkan dan meringankan sebagai bahan bagi Tim

Pemeriksa untuk memberikan rekomendasi.

II. HASIL PEMERIKSAAN

1. Kasus

a. Dalam Tahun ……… Sdr. ………………….. terbukti dan

mengakui ………………………………………………………………..

b. Bahwa alasan yang bersangkutan melakukan perbuatan itu

adalah……………………………………………………………………..

c. Bahwa fakta dan data yang ada, terbukti telah melakukan

………………………………………………………………………………

d. Bahwa yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan

………………………………………………………………………………

e. Dst…………………………………………………………………………

2. Analisis …

2. Analisis

a. ………………………………………………………………………………

b. ………………………………………………………………………………

c. ………………………………………………………………………………

d. ………………………………………………………………………………

III. KESIMPULAN

1. Pendapat Pemeriksa

Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan dengan didukung

bukti – bukti disertai keterangan dari saksi – saksi yang telah

dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan, maka Tim

Pemeriksa berpendapat bahwa:

Telah terjadi pelanggaran disiplin pegawai meliputi atas

ketentuan pasal – pasal yang terdapat dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu:

a. Pasal 3, Setiap PNS wajib:

1) Angka …

2) Angka …

3) dst

b. Pasal 4, Setiap PNS dilarang:

1) Angka …

2) Angka …

3) dst

2. Pertimbangan

Berdasarkan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam

menjatuhkan sanksi hukuman disiplin, yaitu:

Hal – hal yang meringankan:

………………………………………………………………………………….

Hal – hal yang memberatkan:

………………………………………………………………………………….

IV. REKOMENDASI …

IV. REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan bukti – bukti dan pengakuannya, serta

pendapat Tim Pemeriksa, disarankan kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian agar menjatuhkan hukuman disiplin kepada

Sdr………………………….., atas ………………………..........................

Hal tersebut mencerminkan yang bersangkutan tidak

mentaati dan melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-

baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung

jawab.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Pasal 7 ayat …., yaitu jenis hukuman disiplin

ringan/sedang/berat berupa ……………………………………………….

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar –

benarnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih

lanjut.

…………., …………………………

Tim Pemeriksa:

1. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

3. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

4. dst


ttd.

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN V


NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG



RAHASIA

KEPUTUSAN ……………………………… *)

NOMOR: ……………………..

TENTANG: …………………....................... **)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

………………………………………………………., *)

Membaca : 1. Laporan dari ………………………………… tanggal …………

tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh

Sdr…………………………, NIP……………………, pangkat

…………………;

2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan

langsung/Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah

………….. Nomor ………………….. tanggal …………………

***);

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.

………... telah melakukan perbuatan berupa

………………………;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran

terhadap ketentuan Pasal …… angka ……. huruf ………

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. ……………………………………………………………………...;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan

hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran

disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan

Hukuman Disiplin …………………………………………. **);

mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;


Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. …………….. …

3. ………………………………………………………………………;





MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa …………………

kepada:

Nama : ………………………………………

NIP : ………………………………………

Pangkat : ……………………………………… Jabatan : ………………………………………

Unit kerja : ………………………………………

karena yang bersangkutan pada tanggal ……………………..

telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal …….. angka …….. huruf ……… Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di …………………….. Pada tanggal ……………….

………………………. , *)

NAMA ……………………….

NIP ……………………….

Tembusan Yth:

1. ……………….;

2. ……………….. *) Ditulis nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Ditulis jenis hukuman disiplin

***) Dicoret yang tidak perlu


ttd.

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN VI


NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG



RAHASIA

KEPUTUSAN ……………………………… *)

NOMOR: ……………………..

TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

………………………………………………………., *)

Membaca : 1. Laporan dari ………………………………… tanggal …………

tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh

Sdr…………………………, NIP……………………, pangkat

…………………;

2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan

langsung/Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah

………….. Nomor ………………….. tanggal …………………

**);

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.

………... tidak terbukti melakukan perbuatan berupa

………………………;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan

tentang Rehabilitasi Nama Baik;

mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;


Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. ………………………………………………………………………;





MEMUTUSKAN:

Menetapkan …

Menetapkan :

KESATU : Memberikan rehabilitasi nama baik kepada:

Nama : ………………………………………

NIP : ……………………………………… Pangkat : ………………………………………

Jabatan : ………………………………………

Unit kerja : ………………………………………

karena yang bersangkutan tidak terbukti melakukan

perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal …….. angka

…….. huruf ……… Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ……………………..

Pada tanggal ……………….

………………………. , *)

NAMA ……………………….

NIP ……………………….

Tembusan Yth:

1. ……………….;

2. ………………..

*) Ditulis nama jabatan dari pejabat yang berwenang.

**) Dicoret yang tidak perlu


ttd.

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN VII


NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG



RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)

Nomor :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama : ...............................................................................

NIP : ...............................................................................

Pangkat : ...............................................................................

Jabatan : ...............................................................................

Untuk menghadap kepada atasan langsung/ Tim Pemeriksa yang dibentuk

berdasarkan Surat Perintah Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor :

.......................................*)

pada

Hari : ................................................................................

Tanggal : ................................................................................

Jam : ................................................................................

Tempat : ................................................................................

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan *) sehubungan dengan dugaan

pelanggaran disiplin .................................................................................... **)

Demikian untuk dilaksanakan.

Jakarta,

Atasan langsung/ Ketua Tim

Pemeriksa*),

Tanda Tangan

Nama Lengkap Tembusan :

1. ...................

2. ...................

dan seterusnya.

*) Coret yang tidak perlu **) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh pegawai


ttd.

DJOKO SETIADI

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN ... · ASAS, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN...

Documents

Transcript of PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN ... · ASAS, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN...