PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENJAGAAN

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai alat negara penegak hukum, merupakan salah satu aparatur negara pengemban kedaulatan dan kekuasaan negara di bidang hukum;

b. bahwa kesiapsiagaan Polri dalam menanggulangi setiap bentuk gangguan Kamtibmas merupakan tuntutan tugas, perlu dipelihara oleh setiap jajaran Polri dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang mantap dan dinamis;

c. bahwa dalam rangka memelihara Kamtibmas Polri melakukan

kegiatan yang sifatnya pencegahan (preventif) berupa kegiatan Penjagaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri tentang Penjagaan;

Mengingat : Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN …..

2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEMANANAN POLRI TENTANG PENJAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri yang

bersifat pencegahan (preventif) dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan negara.

3. Penjagaan perkantoran adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota

Polri untuk menjaga keamanan perkantoran yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Penjagaan tahanan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota

Polri untuk memberikan perlindungan terhadap tahanan dalam pelaksanaan proses hukum.

5. Penjagaan objek tertentu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh

anggota Polri untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap objek tertentu.

6. Keamanan adalah kondisi dinamis kedamaian dan ketentraman yang

merupakan hasil integrasi dan interaksi faktor-faktor dinamis yang memungkinkan semua kegiatan dapat berkembang sesuai dengan kemampuan dan tuntutan tugasnya.

7. Potensi Gangguan yang selanjutnya disingkat PG adalah kondisi/situasi yang

merupakan faktor stimulan/pencetus/embrio gangguan keamanan yang berpotensi besar akan tumbuh menjadi gangguan nyata keamanan.

8. Ambang …..

3 8. Ambang Gangguan yang selanjutnya disingkat AG atau Police Hazard adalah

kondisi gangguan Kamtibmas skala menengah yang jika dibiarkan tidak ada tindakan kepolisian dapat meningkat menjadi Gangguan Nyata.

9. Gangguan Nyata yang selanjutnya disingkat GN atau Ancaman Faktual adalah

gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa kerugian harta benda ataupun jiwa raga.

10. Situasi aman adalah situasi keadaan bebas dari bahaya yang dirasakan oleh

seseorang.

Pasal 2

(1) Penjagaan bertujuan untuk menjaga keamanan terhadap kemungkinan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tenteram.

(2) Penjagaan berfungsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan kejahatan,

memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan.

(3) Penjagaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dengan

fungsi-fungsi lain, selektif prioritas dan tindakan preventif.

BAB II

TUGAS DAN PERAN

Pasal 3

Tugas penjagaan meliputi : a. mencegah/menangkal segala bentuk tindak kejahatan/pelanggaran di daerah

tanggung jawabnya masing-masing, baik bersifat pos tetap, pos sementara dan pos bergerak (mobile);

b. memberikan pelayanan, antara lain menerima laporan/pengaduan dari

masyarakat; c. memonitor secara aktif segala bentuk gangguan Kamtibmas yang terjadi pada

seluruh jajaran Polri di wilayahnya; dan d. melaporkan …..

…..

4 d. melaporkan secara cepat dan tepat setiap segala bentuk kejadian/gangguan

Kamtibmas yang terjadi di wilayahnya kepada satuan tingkat atas guna mendapatkan petunjuk lanjut.

Pasal 4

Peran penjagaan sebagai pintu gerbang pertama dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk : a. penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan; b. pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian; c. penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti;

dan d. penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan

hukum/peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku/kebijakan dalam organisasi Polri.

Pasal 5

Ruang lingkup penjagaan meliputi :

a. penjagaan perkantoran;

b. penjagaan tahanan; dan

c. penjagaan objek tertentu.

BAB III

PERORGANISASIAN

Pasal 6

(1) Penjagaan perkantoran dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat kewilayahan yang meliputi :

a. satuan-satuan jajararan Mabes Polri; b. Polda;

d. Polres …..

5 c. Polres; d. Polsek; dan e. Polsubsektor. (2) Penjagaan tahanan dilaksanakan di rutan yang ada di jajaran kepolisian dari

tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan. (3) Penjagaan obyek tertentu dilaksanakan pada obyek-obyek yang dipandang

perlu untuk dilakukan penjagaan berdasarkan pertimbangan keamanan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pasal 7

(1) Petugas yang melaksanakan tugas penjagaan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 6 adalah anggota Polri yang mendapat perintah dari atasannya. (2) Selaku pembina fungsi tugas penjagaan untuk di tingkat Mabes Polri adalah

Direktorat Sabhara Polri, sedangkan untuk tingkat kewilayahan adalah Direktorat Sabhara Polda.

Pasal 8

Pos penjagaan terdiri dari : a. pos tetap adalah suatu pos polisi yang bersifat permanen dan ada kegiatan

kepolisian yang dilaksanakan sepanjang waktu serta dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kapolda;

b. pos sementara (taktis) adalah pos polisi yang diadakan dalam rangka

menghadapi ancaman gangguan dan kegiatan masyarakat yang bersifat temporer; dan

c. pos bergerak (mobile) adalah pos polisi yang sifatnya bepindah-pindah dari satu

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 9

Sistem penjagaan meliputi :

a. 3 (tiga) ploeg yaitu dalam 24 jam dibagi dalam 3 giliran petugas jaga;

b. 2 (dua) ploeg yaitu dalam 24 jam dibagi dalam 2 giliran petugas jaga;

c. 1 (satu) ploeg yaitu tugas jaga bergantian selama 24 jam/satu hari.

Pasal …..

6

Pasal 10

Kekuatan petugas jaga pada tiap-tiap pos penjagaan jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan ancaman gangguan Kamtibmas.

Pasal 11

Persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas penjagaan : a. kemampuan melayani masyarakat; b. kemampuan melakukan TPTKP; c. kemampuan memproses Tipiring; d. kemampuan pengumpulan bahan keterangan (Baket); e. kemampuan membuat laporan tertulis (verbal); f. kemampuan melakukan tindak represif tahap awal; dan g. kemampuan bela diri Polri.

BAB IV

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Penjagaan Perkantoran

Pasal 12

(1) Setengah jam sebelum dimulai giliran tugas jaga, maka petugas jaga baru sudah siap di tempat jaga.

(2) Memeriksa ruang jaga, lingkungan sekitarnya dan barang-barang inventaris

penjagaan. (3) Memeriksa kerapihan meliputi: sikap tampang, perlengkapan dan persenjataan. (4) Menerima/meminta informasi dan mempelajari tugas-tugas yang telah

dilakukan oleh petugas jaga lama, memperhatikan petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah dari pimpinan.

(5) Ka jaga memberikan AAP/APP tentang penekanan tugas penjagaan kepada

anggotanya. Bagian …..

7

Bagian Kedua

Penjagaan Tahahan

Pasal 13

(1) Penjagaan tahanan dilakukan oleh anggota jaga dengan pengaturan sesuai

jadwal tugas jaga tahanan. (2) Ka Jaga memberikan AAP/APP kepada anggota jaga tahanan. (3) Mengecek kelengkapan (senjata api, senter malam hari) dan kelengkapan lain

yang diperlukan. (4) Anggota jaga tahanan harus mengetahui jumlah dan keadaan tahanan dari

daftar tahanan yang ada (pada buku dan papan tahanan). (5) Sebelum serah terima jaga tahanan, anggota jaga lama dan baru mengadakan

pemeriksaan jumlah tahanan, keadaan tahanan, mencocokkan daftar tahanan dan mengadakan pemeriksaan kondisi ruang tahanan.

Bagian Ketiga

Penjagaan Obyek Tertentu

Pasal 14

(1) Menyiapkan Surat Perintah Penugasan,

(2) Pa jaga menentukan titik–titik kerawanan obyek penjagaan dengan

memperhatikan tempat yang akan dijaga dan diamankan, lamanya kegiatan, jumlah masyarakat yang hadir dan jenis kegiatan yang akan dijaga, tokoh/ pejabat yang hadir dan jenis ancaman dan gangguan yang mungkin timbul.

(3) Menyiapkan kekuatan yang akan dilibatkan, berdasarkan kerawanan di atas

dan kemampuan personel sesuai sasaran penjagaan yang dihadapi. (4) Mengecek kesiapan peralatan dan kelengkapan yang digunakan untuk

melaksanakan tugas jaga. (5) Memberikan AAP/APP kepada anggota yang akan melaksanakan tugas

penjagaan. (6) Petugas jaga harus sudah siap di lokasi penjagaan satu jam sebelum acara/

kegiatan masyarakat dimulai. (7) Menyiapkan administrasi pelaporan.

BAB V …..

8

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penjagaan Perkantoran

Pasal 15

(1) Penjagaan perkantoran di bawah tanggung jawab Ka Jaga, adapun kegiatan-kegiatan penjagaan antara lain membuat jadwal tugas-tugas penjagaan, mengisi buku mutasi, melaksanakan dinas jaga sesuai jadwal tugas penjagaan, memukul lonceng setiap jam sekali, dan ditulis dalam buku mutasi penjagaan dengan tinta warna merah.

(2) Pelaksanaan tugas jaga perkantoran memperhatikan dan meneliti secara

khusus kelengkapan administrasi penjagaan, barang inventaris penjagaan dan kebersihan ruang penjagaan serta lingkungannya.

(3) Selama melaksanakan tugas penjagaan maupun sedang dalam istirahat tetap

memperhatikan kesiapsiagaan. (4) Melaksanakan pengawasan terhadap situasi perkantoran dan sekitarnya. (5) Menjaga, memelihara dan mengawasi serta mengatur keluar masuknya barang

bukti, barang titipan dan barang temuan yang menjadi tanggung jawab petugas jaga, agar tetap utuh dan tidak rusak serta dicatat dalam buku mutasi.

(6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan,

pertolongan dan informasi, serta menyiapkan ruang tunggu tamu. (7) Mencatat dalam buku mutasi setiap kejadian yang menjadi tanggung jawabnya. (8) Melaksanakan pengawasan, pengamatan dan pengecekan di lingkungan

perkantoran, memeriksa pintu-pintu kantor apakah sudah terkunci atau belum terutama di luar jam kantor atau malam hari termasuk adanya anggota yang lembur.

(9) Anggota yang mendapat giliran istirahat memanfaatkan waktu istirahat di

tempat yang sudah ditentukan. (10) Pelaksanaan tugas jaga perkantoran agar senantiasa diadakan koordinasi

dengan petugas jaga instansi lain. (11) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anggota jaga dicatat dalam buku mutasi

penjagaan. Bagian …..

9

Bagian Kedua

Penjagaan Tahanan

Pasal 16

(1) Membuat jadwal penjagaan tahanan. (2) Penjagaan dan pengawasan tahanan disesuaikan dengan kekuatan personil

petugas jaga. (3) Mengawasi lingkungan dalam dan luar ruang tahanan secara ketat dan teliti. (4) Mencatat dalam buku mutasi apabila ada kelainan/penyimpangan dari pada

tahanan dan situasi sekitar ruang tahanan serta dibuat laporan. (5) Melakukan tindakan tepat, tegas, cepat dan benar terhadap penyimpangan-

penyimpangan dari tahanan. (6) Petugas jaga lama menyerahkan tugas jaga/pengawasan tahanan dengan

lengkap dan menginformasikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas jaga baru.

(7) Petugas jaga baru mengecek jumlah tahanan, kondisi fisik setiap tahanan,

barang-barang milik tahanan yang dititipkan, surat perintah penahanan serta hal-hal lain sehubungan dengan penyerahan dari petugas jaga lama.

(8) Serah terima tugas jaga tahanan agar dicatat dalam buku mutasi penjagaan.

(9) Pada saat petugas jaga tahanan masuk ke dalam kamar tahanan harus waspada dari kemungkinan tahanan memperdaya, melemahkan atau merampas peralatan/senpi petugas jaga tahanan, melarikan diri, menyandera atau melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Pasal 17 Tata cara memasuki ruang tahanan meliputi: a. petugas jaga tahanan harus dapat mengetahui tahanan mana yang perlu

diwaspadai dan memerlukan perhatian khusus; b. petugas yang memasuki ruang tahanan minimal 2 (dua) orang, petugas

pertama yang memasuki ruang tahanan, petugas kedua mengawasi gerak-gerik tahanan dalam rangka mengamankan petugas yang masuk ke dalam ruang tahanan;

c. kekuatan…..

10 c. kekuatan petugas yang masuk dalam ruang tahanan disesuaikan dengan

jumlah tahanan; d. petugas yang masuk ke dalam ruang tahanan mengambil posisi taktis yang

menguntungkan untuk melumpuhkan gerakan tahanan yang membahayakan; e. keluar dan masuknya tahanan hendaknya diatur secara bergilir sesuai

kepentingan; dan f. dilarang membuka kamar tahanan pada malam hari.

Pasal 18

Larangan bagi petugas jaga tahanan meliputi:

a. meminta uang/barang/jasa apapun dari tahanan atau keluarga yang datang menjenguk;

b. menyuruh bekerja seperti membersihkan kendaraan, menyapu halaman/lantai

kantor; c. melakukan ancaman, penganiayaan ataupun menyakiti hati tahanan; dan d. apabila terjadi kelalaian atau kesengajaan dari petugas tahanan yang

mengakibatkan matinya tahanan atau melarikan diri, maka petugas jaga tahanan dan pimpinan 2 (dua) tingkat di atasnya dikenakan tuntutan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Tata cara memasukkan tahanan ke dalam ruang tahanan meliputi: a. tahanan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan (SPP) yang

ditandatangani oleh penyidik; b. setiap tahanan yang ditahan di ruang tahanan, agar dicek kesehatannya

dengan minta bantuan tenaga medis; c. pada saat menerima tahanan periksa kondisi tahanan, apakah ada tanda-tanda

penganiayaan atau tidak, catat dalam buku penerimaan tahanan, apabila nyata-nyata ada bekas penganiayaan, maka petugas jaga harus memintakan visum ke rumah sakit dengan dibuat berita acara penerimaan dan penyerahan tersangka kemudian dilaporkan kepada atasan agar apabila terjadi sesuatu (mati) hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

d. periksa …..

11 d. periksa barang-barang tahanan, seperti : benda tajam/sejenisnya, tali, ikat

pinggang, korek api, obeng, kikir atau benda-benda yang dapat diubah menjadi benda yang membahayakan tahanan atau dapat merugikan petugas, agar diamankan oleh petugas jaga;

e. apabila ada barang-barang berharga (uang, perhiasan) milik pribadi tahanan,

harus dimasukkan ke dalam sampul dan disegel serta disaksikan oleh pemilik; f. penyimpanan barang berharga diupayakan dititipkan di brankas; g. semua barang milik tahanan dicatat secara rinci dalam buku register barang

titipan milik tahanan, diketahui oleh tahanan dan petugas dengan membubuhi tanda tangan;

h. catat di papan tahanan mengenai: nama, umur, jenis kelamin, kamar, nomor

SPP, pasal/kasus yang dilanggar, tanggal dimulai penahanan, perpanjangan masa penahanan dari jaksa serta pengadilan;

i. catat tahanan dalam buku daftar tahanan, dan catat identitas yang

menyerahkan dalam laporan pelaksanaan tugas jaga; j. SPP harus diperlihatkan kepada tahanan dan setelah ditandatangani disimpan

dalam kotak SPP yang tersedia di ruang jaga tahanan dan melekat di dinding ruang jaga tahanan; dan

k. masukkan tahanan dalam ruang tahanan dengan cara memisahkan antara

tahanan laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa.

Pasal 20

(1) Kepala Jaga bertanggung jawab terjadinya tahanan yang dianiaya oleh sesama

tahanan.

(2) Petugas jaga tahanan yang melalaikan tugasnya, atau karena kesalahannya menyebabkan seorang tahanan melarikan diri, dapat dikenakan hukuman menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Tata cara dalam menjenguk tahanan meliputi:

a. ijin menjenguk hanya dapat diberikan oleh perwira jaga serta dicatat dalam buku mutasi;

b. waktu menjenguk pada hari Minggu pukul 09.00 s/d 11.00 dan pada hari

lainnya pukul 14.30 s/d 15.30; c. tempat …..

12 c. tempat menjenguk di tempat yang telah disediakan atau tempat di sekitar ruang

jaga disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, namun keamanan harus terjamin;

d. memeriksa makanan dan minuman dengan cara dicicipi disaksikan oleh

penjenguk, kemungkinan diselipkannya obat-obat terlarang, benda-benda berbahaya seperti obeng, pisau, kunci, korek api, gergaji besi atau alat-alat lain yang dapat merugikan dan apabila terdapat benda tersebut maka penjenguk dibatalkan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas;

e. dilarang memberikan obat nyamuk bakar dan sejenisnya; f. penjenguk agar dicatat secara lengkap identitasnya dalam buku tamu tahanan

termasuk status hubungan dengan tahanan; dan g. pembicaraan antar penjenguk dengan tahanan harus disaksikan/dihadapan

petugas jaga dan menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 22

Tata cara memperlakukan tahanan sakit meliputi: a. berobat jalan ke poliklinik atau ke rumah sakit;

b. dicatat dalam buku berobat tahanan;

c. dikawal pulang dan pergi oleh petugas bukan petugas jaga tahanan;

d. tahanan dalam jumlah banyak perhatikan pengamanannya dengan ketat dan siapkan pengawal yang cukup;

e. apabila jaraknya jauh usahakan dibawa dengan kendaraan bermotor roda

empat atau kendaraan tahanan; f. apabila ada dokter polisi, datangkan dengan seijin pimpinan; g. apabila tahanan perlu dirawat di rumah sakit agar mengikuti prosedur

ketentuan dirawat di rumah sakit didasarkan keputusan dokter yang memeriksa tahanan tersebut dan dijaga oleh petugas yang ditunjuk oleh Kasatwil, koordinasikan penempatannya dengan kepala/petugas rumah sakit setempat;

h. tahanan meninggal dunia di ruang tahanan yang disebabkan karena bunuh diri,

penganiayaan, keracunan dan sebagainya, maka Kasatwil harus memintakan visum jenazah ke rumah sakit; dan

i. tahanan berkelahi/membuat keributan pisahkan penempatan kamarnya,

periksa oleh petugas jaga yang bukan petugas jaga tahanan untuk mengetahui sebab terjadinya perkelahian, catat kejadian tersebut dan laporkan kepada perwira jaga dan adakan pembinaan sehingga tidak terulang lagi atau dapat rukun kembali.

Pasal …..

13

Pasal 23

Ketentuan olah raga bagi tahanan meliputi:

a. kegiatan olah raga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; b. tempat olah raga dilaksanakan di dalam pagar/tembok tahanan; c. dipimpin oleh petugas jaga tahanan dan anggota lainnya mengawasi dengan

siaga; dan d. apabila tahanan banyak agar digilir secara berkelompok dan masing masing

kelompok waktunya selama 30 menit.

Pasal 24 Ketentuan mandi, ibadah keagamaan dan makan bagi tahanan meliputi:

a. mandi sehari dua kali, yaitu sekitar pukul 06.00 s/d 07.00 untuk pagi dan 16.00

s/d 17.00 untuk sore, diatur secara bergiliran satu persatu dan diawasi oleh petugas jaga;

b. ibadah keagamaan dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-

masing dan dilaksanakan di ruang/kamar tahanan masing-masing; dan c. makan sehari tiga kali, peralatan makan yang digunakan dari plastik atau

dibungkus, tidak boleh dari logam/kaca dan setelah selesai makan segera dikeluarkan dari dalam kamar tahanan.

Pasal 25

Tata cara peminjaman tahanan untuk pemeriksaan meliputi:

a. peminjaman tahanan harus dengan bukti peminjaman; b. petugas yang berhak meminjam tahanan hanya penyidik/penyidik pembantu

dengan diketahui oleh kepala jaga; c. petugas yang berhak meminjamkan tahanan minimal kepala jaga; d. sebelum dan sesudah tahanan dipinjam agar kondisi fisik tahanan diperiksa

dan dicatat dalam buku register tahanan serta diketahui oleh peminjam; e. selama dalam pemeriksaan, keamanan tahanan menjadi tanggung jawab

penyidik/penyidik pembantu yang meminjam; f. apabila terjadi perubahan kondisi fisik tahanan agar dibuat laporan polisi untuk

dibuat proses lebih lanjut; g. catat …..

14 g. catat berapa lama tahanan dipinjam; dan h. setelah tahanan selesai dipinjam selanjutnya dikembalikan ke ruang tahanan.

Pasal 26

Pengeluaran/penangguhan tahanan meliputi:

a. tahanan dapat dikeluarkan untuk penangguhan penahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluran Tahanan (SPPT) atau Surat Pengalihan Jenis Tahanan yang ditanda tangani oleh Kasatwil;

b. barang titipan milik tahanan agar dikembalikan kepada tahanan dan dicatat

dalam Buku Register Barang Titipan Tahanan; dan c. identitas tahanan dalam daftar papan tahanan dihapus, demikian pula dalam

register tahanan dicatat bahwa dengan dasar SPP tahanan telah dikeluarkan.

Pasal 27

Perlakuan terhadap tahanan titipan meliputi:

a. prinsip perlakuan dan pengamanan tahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. diusahakan agar tahanan titipan dipisahkan dengan tahanan setempat; c. maksimal batas penitipan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; d. catat identitas tahanan maupun yang menitipkan dalam buku register penitipan

tahanan; dan e. laporkan kepada Kasatwil.

Pasal 28

Perlakuan terhadap tahanan yang ditahan di rumah sakit meliputi:

a. jaga dengan ketat untuk mencegah resiko melarikan diri, agar tahanan diborgol dengan cara: 1 borgol di pergelangan kaki, 1 lagi dihubungkan dengan tempat tidur atau menggunakan lebih dari 1 pasang borgol;

b. usahakan dalam kamar yang rapat dan tersediri; dan c. menjenguk pasien tahanan disesuaikan dengan prosedur menjenguk tahanan

dan/atau atas seijin Kasatwil. Pasal …..

15

Pasal 29 Pengaturan ruang tahanan meliputi: a. tahanan laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa dipisahkan; b. jumlah tahanan masing-masing kamar disesuaikan dengan kapasitas kamar; c. kamar tahanan dipasang lampu penerangan; dan d. kamar tahanan diberi nomor.

Pasal 30 Kewajiban bagi para tahanan meliputi: a. mentaati peraturan - peraturan tahanan yang berlaku; b. menjaga ketertiban dan keamanan ruang tahanan; c. menjaga kebersihan ruang tahanan antara lain tidak boleh membuat tulisan

atau gambar pada tembok/dinding tahanan yang ada; dan d. mentaati perintah-perintah dinas yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga

Penjagaan Objek Tertentu

Pasal 31

(1) Pembagian tugas sesuai obyek yang dijaga. (2) Melakukan penjagaan pada titik-titik rawan. (3) Menerima laporan/pengaduan. (4) Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama

di Tempat Kejadian (TPTK). (5) Mengadakan koordinasi dengan mako dan unsur-unsur pengamanan lainnya

yang ada di lokasi tanggung jawabnya.

BAB VI …..

16

BAB VI

PENGAKHIRAN

Pasal 32

(1) Kegiatan konsolidasi dari masing-masing sasaran dalam penjagaan perkantoran, penjagaan tahanan dan penjagaan obyek tertentu meliputi:

a. dilaksanakan setelah kegiatan penjagaan selesai dengan melakukan

apel;

b. memeriksa/checking kekuatan, perlengkapan anggota jaga; dan

c. membuat laporan pelaksanaan penjagaan. (2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis dalam

buku mutasi atau blanko laporan kepada Perwira Jaga.

BAB VII

ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 33

Setiap mengakhiri kegiatan penjagaan, pimpinan lapangan/pimpinan kesatuan wajib melakukan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Susunan mengenai kekuatan penjagaan, perlengkapan/peralatan satuan penjagaan, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(2) Untuk mendapatkan nilai aplikatif yang optimal tidak menutup kemungkinan Kasatwil menjabarkan dalam bentuk “Urut-urutan Tindakan” sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing.

BAB IX …..

17

BAB IX

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 35 (1) Pimpinan kesatuan/pimpinan lapangan dalam pelaksanaan tugas penjagaan

dapat melakukan koordinasi dengan satuan fungsi kepolisian maupun instansi terkait lainnya.

(2) Dalam pelaksanaan penjagaan, masing-masing pimpinan melakukan

koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal.

Pasal 36

(1) Dalam tugas penjagaan, kendali taktis dan kendali teknis berada pada pimpinan lapangan/pimpinan kesatuan.

(2) Setiap perkembangan eskalasi selama penjagaan, wajib dilaporkan secara

lisan dari petugas penjagaan kepada atasannya. (3) Pimpinan tertinggi dari para petugas penjagaan membuat laporan tertulis

secara berjenjang tentang pelaksanaan tugas penjagaan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan dalam kegiatan penjagaan dibebankan pada anggaran Polri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat peraturan ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjagaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 39 …..

18

Pasal 39

Peraturan Badan Pemelihara Kemananan Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POL

Ttd

Drs. IMAM SUDJARWO, M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI

19

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN

PENJAGAAN

PERATURAN KABAHARKAM POLRI NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2011