peraturan direksi nomor per. 043/lppnpi/vi/2014 tentang perjalanan ...
peraturan direksi nomor per. 041/lppnpi/vi/2014 tentang pola ...
Transcript of peraturan direksi nomor per. 041/lppnpi/vi/2014 tentang pola ...
AirNav Indonesia
Kantor Pusat Perum LPPNPIGedung AirNav h-rdonesia
Jl. Ir. H. JuandaTangerang 15121
Banten - IndonesiaTelp: 021-5591 5000
Fax: 021-5591 5100
www.airnavindonesia.co. icl
PERATT'RAN DIREKSI
PERUM LEMBAGA PEI{YELENGGARA PELAYANAI\ NAVIGASI
PEIVERBANGAN IIYDONE SIA
NOMOR: PER. oqf / u?NP' /\tl lZ.olq
TENTAFIG
POLA PENDIDIKAI\ DAN PELATtrIAN
DIREKSI PERT]M LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASIPEIYERBANGAI\I IND ONE SIA,
Menimbang Bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang prima,
professional dan beretika di lingkungan Perusahaan maka setiap
karyawan berhak untuk memperoleh dan meningkatkan serta
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a diatas, maka dinilai perlu untuk menetapkan Pola Pendidikan dan
Pelatihan Karyawan Perum LPPNPI dengan suatu Peraturan Direksi;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
Undang - Undang Repubik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Republik lndonesia
tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297 );
Undang - Undang Repubik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2409
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 1.f'jrrtang Perusahaan
Umum Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2012 Nomor 176);
b.
2.
aJ.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
01A4BU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik
Negara;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
SK-15AvIBU/2013 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota
Direksi Perusahaan Umum (Perum) LPPNPI;
7. Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER.O0IiLPPNPV Xl20l3
tanggal 03 Oktobet 2013 tentang Oganisasi dan Tata Keda
Kantor Pusat Perum LPPNPI;
8. Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER.002/LPPNPI/ l(12013
tanggal 03 Oktober 2013 tentang Oganisasi dan Tata Kerja
Kantor cabang Jakarta Air Traffic Services center (JATSC)
Perum LPPNPI;
g. Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER.003/LPPNPI/ X/2013
tanggal03oktober2013tentangorganisasidanTat*KerjaKantor cabang Makassar Air Traffic services center (MATSC)
Perum LPPNPI;
10. Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER.004/LPPNPI/ X12013
tanggal 03 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Cabang Medan, Palembang, Surabaya' Denpasar'
Balikpapan Perum LPPNPI;
11. Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 005/LPPNPIIX/2013
tanggal 03 oktober 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja
Kantor Distrik Ambon, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin'
Biak, Halim, Jambi, Kupang, Lombok, Manado, Padang' Pangkal
Pinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Solo, Tanjung Pinang'
Yogyakarta Perum LPPNPI;
Menetapkan
12. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor
pER.01 llLPPNPyXllzol3 tentang Perubahan Peraturan Direksi
NomorPER.002/LPPNPIDU2013tentangorganisasidanTataKerja Perum LPPNPI Kantor cabang JakartaAir Traffic Services
Center (JATSC);
13. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor
PER.012/LPPNPI/XI/2013 tentang Perubahan Peraturan Direksi
NomorPER.003/LPPNPDU2013tentangorganisasidanTataKerja Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic
Services Center (MATSC) ;
14. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor
PER.013/LPPNPI/XV2013tentangPerubahanPeraturanDireksiNomorPER.004/LPPNPyX2013tentangorganisasidanTataKerja Kantor Cabang Medan, Palembang, Surabaya' Denpasar'
Balikpapan Perum LPPNPI;
15. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor
PER.014/LPPNPII)02013 tentang Perubahan Peraturan Direksi
NomorPER.005/LPPNPIi)V2013tentangorganisasidanTataKerja Kantor Distrik Ambon, Banda Aceh' Bandung'
Banjarmasin, Biak, Halim, Jambi, Kupang, Lombok' Manado'
Padang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak' Semarang' Solo'
Tanjung Pinang, Yogyakarta Perum LPPNPI'
MEMUTUSKAN
: PERATURAN DIREKSI PERUM LEMBAGA
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAII INDONESIA TENTANG POLA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
l. perusahaan adalah perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia.
2. Direksi adalah organ Perum yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perum untuk
kepentingan dan tujuan Perum serta mewalifFerum baik di dalam maupun di luar
pengadilan.
3. Karyawan adalah pekerja perusahaan yang pengang]<atan, pemberhentian, hak serta
kewajibannya diteLpkan oleh Direksi-berdasarkan Peraturan Direksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di perusahaan'
4. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disingkat diklat adalah segenap upaya
sistematik untuk mewu3udkan potensi karyawan-agar lebih berdaya dan berhasil
guna dalam menjalanlan fungsi dan tugas-tugas iabatanrrya di lingkungan
perusahaan.
5. labatanadalah kelompok kedudukan dengan segenap fungsi, tugas, wewenang dan
tanggung jawab yang iama pada suatu unit kerja perusahaan;
6. Level jabatan adalah kelompok iabatan yang memiliki bobot kegiatan kerja relatif
sama.
BAB TI
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN POLA DIKLAT
Pasal2
1. Pola Diklat dimaksudkan sebagai upaya membentuk karyawan perusahaan menjadi
insan profesional, berkinerja dan beretika yang baik'
2. Pola Diklat bertujuan untuk mengembangkan segenap potensi karyawan agar
memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap kerja yang tepat guna
mendukung upaya perwujudan visi dan pencapaian misi Perusahaan'
3. pola Diklat memiliki sasaran untuk meningkatkan aspek pengetahuan, ketrampilan
dan sikap-sikap karyaw an agar dapat menjalankan fungsi serta tugas-tugas iabatan
perusahaan secara oPtimal.
4
l.
2.
1.
2.
J.
BAB IIIPENGELOLAAN DIKLAT
Bagian Pertama
Perencanaan dan Pola DiklatPasal 3
Perencanaan Diklat Perusahaan dapat berupa penetapan jenis-jenis program,
kurikulum dan silabus Diklat disusun berdasarkan hasil analisa kebutuhan Diklat
Perusahaan.
pola umum Diklat Perusahaan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I
Peraturan ini.Bagian Kedua
Pendidikan
Pendidikan Formal
Pasal 4
Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi
pendidikan resmi dan memberikan pesertanya kemampuan dasar dalam
penyelesaian masalah sesuai dengan tingkat kesulitannya yang berbeda-beda'
Pendidikan formal menurut bidang dan jenjangnya dibedakan pengakuannya
menjadi 3 (tiga) tingkatan Yaitu :
a. Pendidikan tingkat SLTA dan Diploma I;b. Pendidikan tingkat Diploma II dan Diploma III; dan
c. Pendidikan tingkat Sarjana dan Diploma IV'
Apabila dinilai perlu, Perusahaan dapat menyelenggarakan pendidikan tertentu
yang dilaksanakan bekerja sama dengan pihak luar sesuai dengan kebutuhan serta
k In--u*puun Perusahaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dengan
persyaratan umum kepesertaan pendidikan yang ditetapkan pada Lampiran IIIPeraturan ini.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan sesuai dengan formasijabatan Perusahaanakan
tingkatan ?an jenis pendidikan tertentu, Perusahaan dapat menyelenggarakan
program penyesuaian iiazah bagi para Karyawan.
Karyawan diberi kesempatan untuk dapat mengikuti program penyesuaian ijazah
p"rrdidikan maksimum sampai dua (2) tingkat lebih tinggi'
pelaksanaan program penyesuaian iiazah bagi para Karyawan dilakukan oleh tim
yang dibentuk oleh Direksi.
4.
+
6.
1.
Bagian KetigaPelatihan
Jenis dan Program Pelatihan
Pasal 5
Pelatihan yang memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang
dibutuhkan oleh Karyaw an agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugas
pekerjaan Perusahaan, ditinjau dari segi jenisnya terdiri atas:
a. Pelatihan Orientasi;
b. Pelatihan Teknis Bidang Administrasi Bisnis;
c. Pelatihan Teknis Bidang Operasi Navigasi Penerbangan;
d. Pelatihan Teknis Bidang Teknik Navigasi Penerbangan;
e. Pelatihan Fungsional;
f. PelatihanManagerial;
e. Pelatihan Substantif ; dan
h. Pelatihan Pra Purnabhakti
pelatihan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
p"iutifr* yang diselenggaiakan bagi Calon Karyawan agar mengenali ruang lingkup
fungsi dan tugas pJf"4uunrya- dilingkungan Perusahaan sehingga memiliki
penletahuan, feterainpilan ,rrtu sikap-sikap kerja dasar yang tepat dalam',,.riOut ng perwujudan visi serta pencapaian misi dan tujuan Perusahaan.
2.
3. pelatihan Teknis Bidang Administrasi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat- (1)
huruf b *e*puk* p.fu'tifru, yang diselenggarakan bagi Karyawffi ggar memiliki
pengetahuan, ketrampilan dan sikap.sikap kerja yang tepat sehingga mampu
melaksanakan tud;i .J;"
tugas pokok dari jabatin pelaksana dan staf pada fungsi-
fungsi utama orgairisasi peirsahaat di bidang pengembangan jasa dan Teknologi
Informasi (IT), keuangan, personalia dan umum'
4. Pelatihan Teknis Bidang Operasi Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c mlruiakan pelatihan yang diselenggarakan bagi Karyawan
agar mlmiiki pengetahuan,'keterampilan dan sikap-sikap kerja yang tepat sehingga
,riu-p, melaksanaian fungsi dan tugas pokok aati;4ata" pelaksana dan staf pada
fungsi-fungsi utama orga=nisasi perusahaan di bidang manajemen lalu lintas
penerbangan serta safety dan standard'
5. Pelatihan Teknis Bidang Teknik Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d merupakan pelatihan yang.diselenggatakan bagi Karyawan agar
memiliki pengetahuan, keterampilan dan iikap-sikap kerja yang tepat sehingga
mampu milat<sanakan fungsi dan tugas pokok dari jabatll pelaksana dan-staf pada
fungsifungsi utama organisasi Perusahaan di bidang teknik navigasi penerbangan'
6
6. Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan
pelatihan yang diselenggarakan bagi Karyawan agar memiliki pengetahuan,
Leterampilan dan sikap-sikap kerja yang tepat sehingga mampu melaksanakan
fungsi dan tugas pokohdari jibatan fungsional pada bidang safety dan standard, air
traffic management dan fasilitas navigasi penerbangan'
7. Pelatihan Managerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan
pelatihan yang diselenggarakan bagi Karyawan agar memiliki pengetahuan,
letrampilan dan sikap-sikap kerja yang tepat sehingga mampu melaksanakan fungsi
dan tugas pokok dari jabatanmanagerial perusahaan.
g. Pelatihan subtantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jenis
pelatihan untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap kerja yang
menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok bagi karyawan sesuai
dengan jabatan yang didudukinYa.
g. pelatihan pra purnabhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan
pelatihan yang diselenggarakan guna membekali paru karyawan yang hendak
menjalani masa pensiun dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang
tepai sehingga karyawan mampu mandiri dan tetap produktif pada saat menjalani
masa pensiunnya.
10. Setiap jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapawrya dapat
menjadi program-program pelatihan yang terdiri atas;
a. Jenis Pelatihan Orientasi terdiri atas 3 (tiga) program pelatihan yang tidak
berjenjang, yaitu:
1) Pelatihan Orientasi tipe A, diikuti oleh calon karyawan Perusahaan yang
diterima bekerja di Perusahaan dengan dasar pendidikan Sekolah lanjutan
Tingkat Atas dan DiPloma I;
2) Pelatihan Orientasi tipe B, diikuti oleh calon karyawan Perusahaan yang
diterima bekerja di Perusahaan dengan dasar pendidikan Diploma II dan
DiplomaIII;
3) Pelatihan Orientasi tipe C, diikuti oleh calon karyawan Perusahaan yang
diterima bekerja di Perusahaan dengan dasar pendidikan Sarjana dan
DiplomaIV.
b. Jenis pelatihan Teknis Bidang Adminishasi Bisnis terdiri atas 3 (tiga) program
pelatihan yang berjenjang, Yaitu:
1) Pelatihan Teknis Bidang Administrasi Bisnis Tingkat Dasar, diikuti oleh
Karyawan agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan berciri
kongkrit, rutin dan sederhana di lingkup fungsi pengembangan jasa dan IT,
keuangan, personalia dan umum usahajasa kenavigasian;
2) Pelatihan Teknis Bidang Administrasi Bisnis Tingkat Menengah, diikutioleh Karyawan agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan
berciri agak kompleks dan agak bervariasi di lingkup fungsi pengembangan
jasa dan IT, keuangan, personalia dan umum usahajasa kenavigasian;
7
3) pelatihan Teknis Bidang Administrasi Bisnis Tingkat Lanjut, diikuti oleh
Karyawan agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan berciri
kompleks din birvariasi di lingkup fung1i pengembangan jasa dan IT,
keuangan, personalia dan umum usaha jasa kenavigasian'
c. Pelatihan Teknis Bidang operasi Navigasi Penerbangan, terdiri atas 3 (tiga)
program pelatihan yang berjenjang, yaitu:
1) Pelatihan Teknis Bidang operasi Navigasi Penerbangan Tingkat Dasar,
diikuti oleh Karyawun iga, optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas
jabatan berciri kongkrit,lutin dan sederhana di lingkup fungsi pelayanan
operasi navigasi Penerbangan.
2) Pelatihan Teknis Bidang Operasi Navigasi Penerbangan Tingkat Menengah,
diikuti oleh Karyawan-agat optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas
jabatan berciri agak kompleks dan agak bervariasi di lingkup fungsi
pelayanan operasi navigasi penerbangan'
3) Pelatihan Teknis Bidang Operasi Navigasi Penerbangan Tingkat Lanjut,
diikuti oleh karyawan igur optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas
jabatanberciri komplekstan bervariasi di lingkup fungsi pelayanan operasi
navigasi penerbangan.
d. Pelatihan Teknis Bidang Teknik Navigasi Penerbangan, terdiri atas 3 (tiga)
program pelatihan yang berjenjang, yaitu:
1) Pelatihan Teknis Bidang Teknik Navigasi Penerbangan Tingkat Dasar,
diikuti oleh Karyawan aga, optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas
jabatan berciri {ongkrit, rutin dan sederhana di lingkup fungsi penyiapan
pakai fasilitas din peralatan teknik navigasi penerbangan serta
penunjangnya.
Z) pelatihan Teknis Bidang Teknik Navigasi Penerbangan Tingkat Menengah,
diikuti oleh Karyawan-agat optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas
jabatan berciri lgak kompleks dan agak bervariasi di lingkup fungsi
penyiapan pakai fasilitas dan peralatan teknik navigasi penerbangan serta
penunjangnya.
3) pelatihan Teknis Bidang Teknik Navigasi Penerbangan Tingkat Lanjut,
diikuti oleh karyawan agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas
jabatanberciri fompleks dan bervariasi di lingkup fungsi penyiapan pakai
lasilitas dan peralatan teknik navigasi penerbangan serta penunjangnya.
e. Jenis pelatihan Fungsional Navigasi Penerbangan terdiri atas 3 (tiga) program
pelatihan yang berjenjang, Yaitu:
l) pelatihan Fungsional Navigasi Penerbangan Tingtat Dasar diikuti oleh
karyawan agariptimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan sebagai
Supervisor, Junior Spesialist dan Junior Analist'
2) pelatihan Fungsional Navigasi Penerbangan Tingkal Menengah diikuti oleh
karyawan agaioptimal dalim menjalankan fungsi dan tugas jabatan sebagai
Coordinator, Spesialist dan Analist.
8
3) Pelatihan Fungsional Navigasi Penerbangan Tingkat Lanjut diikuti- oleh
karyawan agariptimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan sebagai
AT'S Regioial C^oordinator, Senior Spesialist dan Senior Analist'
f. Jenis Pelatihan Managerial, terdiri atas 3 (tiga) program pelatihan yang
berjenjang, Yaitu:
1)PelatihanManajerialTingkatMuda,diikutiolehKaryawanagaroptimaldalam ,,.n3ufuitun fungii dan tugas jabatan sebagai managerial tingkat
muda;
2)PelatihanManagerialTingkatMadya,diikutiolehKaryaw^a}T.optimaldalam -.n;ururir.u, rungii dan tugas iabatan sebagai managerial tingkat
madYa;
3) Pelatihan Manajerial Tingka! Utama, diikuti oleh Karyawal ag?t-optimal
dalam -.nffiku, nrngii dan tugas jabatan sebagai managerial tingkat
utama.
g. Jenis Pelatihan substantif program pelatihannya dapat berupa kursus,
penatarafl, seminar, lokakarya/woikshop, symposium, penyuluhan, penyegaran
danpengayaansehingga-Karyawansenantiasadapatmengikuti.sgrtamengantisipuri p"rll-Uiigun ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan
erat dengan lingkup kegiatan Perusahaan'
h. Jenis Pelatihan Pra Purnabakti memiliki program spesialisasi usaha kecil
(industri dan jasa), pertanian, peternakan, pirikanan dan lain-lain yang setiap
kali penyel"ieeiii""Va akai disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
pelatihan'
11. Daftar nama Pelatihan Perusahaan dan kodifikasi taraf pelatihannya sebagaimana
tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini'
lagian KeemPat
Penyelenggaraan Pelatihan
Pasal 6
Peserta pelatihan dipilih dari sejumlalr calon peserta melalui proses seleksi
berdasarkan taraf pemenuhan kualifikasi Karyawan terhadap persyaratan
kepesertaan Diklat.
Persyaratan kepesertaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)
terdapat pada Lampiran III Peraturan ini'
penyelenggara pelatihan dapat dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan atau
Ueterjasail'a dengan pihak luai sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan'
penyelengg araan pelatihan yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak luar
dilakukan sesuai d"G; t "teniru,
sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV
Peraturan ini.
Kepada peserta pelatihan Perusahaan dilakukan penilaian untuk ditetapkan lulus
atau tidak lulus.
1.
2.
3.
4.
5.
4.
6. Kepada peserta pelatihan Perusahaan yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat.
1.
Bagian Kelima
Evaluasi Diklat
Pasal 7
penyelenggaraan Diklat Perusahaan guna mengetahui efektivitas dan efisiensi maka
diperlukan evaluasi diklat.
Evaluasi terhadap penyelenggaraan Diklat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan bl"tt ututi, langsung serta pejabat yang berwenang sesuai dengan
kewenangannya.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penyempumaan
dan peningkatan mutu diklat untuk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan'
Faktor yang dievaluasi antara lain meliputi prasarana, sarana, materi bahasan,
pi"gaJi din pelatih, metoda dan informasi lainnya yang relevan dengan Diklat
Perusahaan.
Bagian Keenam
PelaPoran Diklat
Pasal 8
Setiap Karyawan yang mengikuti Diklat Perusahaan wajib membuat laporan diklat
paling lamaZ(dua) minggu setelah Karyawan kembali aktif bekerja.
Format dan materi pelaporan Diklat Perusahaan adalah sebagaimana tersebut dalam
lampiran V Peraturan ini.
Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Karyawan kembali aktif bekerja,
atasan langsung dar:i Karyawan yang menjadi peserta Diklat Perusahaan membuat
laporan pemantauan hasii diklat dengan format serta materi pelaporan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
1.
1.
Bagian KetujuhPengembangan Diklat
Pasal 9
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi Diklat dilakukan
pengembangan Diklat Perusahaan.
Ruang lingkup pengembangan diklat Perusahaan meliputi kegiatan perencanaan,
p.ryJ"rgg uruao, evaluasi, Jtandarisasi, akreditasi, kurikulum dan silabus, prasarana
dan- sa.ana serta pengorganisasian progrzlm Diklat Perusahaan'
aJ.
2.
BAB IVKETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10
Akreditasi dan penentuan tingkatan hasil Diklat yang dilaksanakan di Luar Negeri
ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Direksi.
BAB VPENUTUP
Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku sejak 01 Jantari2014.
SALINAII Peraturan ini disafnpaikan kep4da Yth. ;
1. KetuaDewan Pengawas;
2. Direksi;3. Sekretaris Perusahaan;
4. Kepala Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Biro Pengadaan;6. Para Senior Manager;7. Para General Manager; dan
8. Para District Man4ser.
Tangerang
1L
aat-ra
f-1
NF{
id$E
rfo
E.>56,',a-b6dY
bI,
6l)E0,-vo-o
E€;!6 'i:366--h600.v, cE4Pbxb!:od+-y cL6OPSb_9-O=3s6-.ULoEOcc.vizoo-!g'c66C
qso=6eho=cx(u.-oE=6trtloo
=o
=6boG
c6oGEOcoCL
tscG
Ita,JtcGE
soo-
Z
B
&
E2FFi<tijrI
=ea=eFlPnie
tl
cP..=E E E*.k€E E Pr= f tr A
SgEE "
z
V
&rrlM
va
vaz
zJ
zr!Fir]v2rJi
Frrl
zrrl
zFM
Zz
E *E E$E fi
Ersot a*f EgtEtgE*- ts*e tuEg
EEEHEEEEEEEEEEi;
EEEEgIEE BEEEE EEB
EgfE-EEE*EEB€E sE gEg s
:$t,gEp =$=E-- =9gE^
E$EE€EEEEEgEgEEEgEEE4
^l= EgE f,-*
EEg E€
#- 5g g $H-o I qg; 9'6 9'=6r Ei6 E
Ee fgEesAEEEE=".'arBg*IEHEIEEE.4Ea$EE
SE HHtE n "r 5.--';--9
-Eo 5e leE
*fl= -gr= *€f;EE*f EEf;g EE*:
EIgEEigE'IgE-Eg JF"n +-n,EEE FE gEE
o!j.e
-2',= .E-=.9;soE'; F66-iE h.!2EXr6 --.=;9EE:.E
o!d
,rla
bobo
dF
zt=E8C)
J\.FG?e86.AJ
=zd
trE;z
Lampiran II Peraturan Direksi
Perum LPPNPI
No*o, . ?Eq.oql/ tf?Nn/ulr2olr{
Tanggal : 03 Srni 2Dltl
DAFTAR NAMA DAN BOBOT PELATTTIAII KARYAWANPERUM LPPNPI
NO. NAMA PELATIHAN BOBOT KETERANGAN
A Pelatihan Orientasi
1 Orientasi tipe A 1
2 Orientasi tipe B 1
aJ Orientasi tipe C 1
B Pelatihan Teknis Bidang
niclang edministrasi Usaha Kenavigasian
1 Tingkat Dasar 2
2 Tingkat Menengah J
J Tingkat Lanjut 4
nidang Operasi Navigasi Penerbangan
1 Tingkat Dasar 2
2 Tingkat Menengah 3
J Tingkat Lanjut 4
Bidang Teknik Navigasi Penerbangan
1 Tingkat Dasar 2
2 Tingkat Menengah )J Tingkat Lanjut 4
C Pelatihan Fungsional
Fungsional Navigasi Penerbangan
1 Tingkat Dasar 2
2 Tingkat Menengah J
J Tingkat Lanjut 4
13
D Pelatihan Managerial
@uManaj erial Tingkat Utama
Nama Pelatihan
Dalolihqn Srrhsfentif
J1
42
5J
Bobot KeteranganNo
EKursus
Penataran
Seminar
@SvmposiumDan lain-lain
11
12
1J
14
15
16
Pelatihan Pra PurnabaktiF1
1 Usaha kecil (Industri dan Jasa)
Pertanian
Peternakan
Perikanan
Dan lainJain
12
1
J1
41
5
74
Lampiran III Peraturan Direksi
Perum LPPNPINomor :PER.OtllrlfrNPlnfl ,2otrf
Tanggal : D) JWti 2otq
PERSYARATAN UMUM KEPESERTAAN DIKLAT
PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA (LPPNPI)
A. Pendidikan
a. Karyawan
b. Nilai Kerja Individu (NKI) minimal berkategori Baik (3)
c. Potensi minimal diatas ruta4atz
d. Usia maksimal 50 tahun
B. Pelatihan Orientasi
1. Tipe A: calon karyawan yang diterima bekerja di Perusahaan
dengan dasar pendidikan SLTA dan D.I.
2. Tipe B : calon karyawan yang diterima bekerja di Perusahaan
dengan dasar pendidikan D.II dan D.III3. Tipe c : calon karyawan yang diterima bekerja di Perusahaan
dengan dasar pendidikan D.IV dan Sarjana .
C. Pelatihan Teknis Bidang :
l.Tingkat Dasar :
a. Karyawan
b. Nilai Kerja Individu (NKI) minimal berkategori Baik (3)
c. Potensi minimal tata'rata
2. TingkatMenengah :
a. Karyawan
b. Nilai Kerja Individu (NKI) minimal berkategori Baik (3)
c. Potensi minimal ruta-rata
3. Tingkat Lanjut :
a. Karyawanb. Nilai Kerja Individu (NKI) minimal berkategori Baik (3)
c. Potensi minimal rata'rata
D. Pelatihan Fungsional
1. Tingkat Dasar :
a. Karyawan
d.NilaiKerjalndividu(NKI)minimalberkategoriBaik(3)e. Potensi minimal rata'rata
2. Tingkat Menengah :
a. Karyawan
d.NilaiKerjalndividu(NKI)minimalberkategoriBaik(3)e. Potensi minimal baik/diatas rata-tata'
3.Tingkat Lanjut :
a. Karyawanb.NilaiKerjalndividu(NKI)minimalberkategoriBaik(3)c. Potensi minimal baik/diatas rata-rata'
E. Pelatihan Managerial
1. Tingkat Muda :
a. Karyawanb.NilaiKerjalndividu(NKI)minimalberkategoriBaik(3)c. Potensi minimal baik/diatas rata'tata
d. Ada tambahan catatanPositif'
2.Tingkat MadYa :
a' Karyawan
b.NilaiKerjalndividu(NKI)minimalberkategoriBaik(3)c. Potensi minimal baik/diatas rata-rata
d. Ada tambahan catatanPositif'
3. Tingkat Utama :
a. Karyawan
b.NilaiKerjalndividu(NKI)minimalberkategoriBaik(3)c. Potensi minimal baik/diatas tata-rata'
d. Ada tambahan catatanPositif'
F. Pelatihan Substantif
a. Karyawan
b.NilaiKerjalndividu(NKI)minimalberkategoriBaik(3)c. Potensi minimal sedatgltata-rata
d. Relevan dengan bidang tugas jabatannya
1.6
G. Pelatihan Pra Purnabakti
1. Karyawan
2. usia minimal 54 tahun atau yang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun lagi
akan memasuki masa pensiun menurut ketentuan yang berlaku'
L7
Lampiran IV Peraturan Direksi
Perum LPPNPI
Nomor , ffi.cr{r /L?PNPI /Ul /zoltlTanggal : 03 .:Uni AOtq
1.
2.
KETENTUAN PENYELENGGARAAI\ DIKLATBEKERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR
penyelenggaraan Diklat menjadi wewenang Direktur Personalia dan Umum
yang dalam pelaksanaannya untuk program Pusat dapat dilakukan oleh senior
Manager yang bertanggung jawab dibidang pelaksanaan diklat dan untuk
p.og.u. cabang/Distrik dapat dilakukan oleh General Manager/Distrik
Manager.
Dalam hal menunjuk Lembaga Diklat, Perusahaan dapat melakukan
pembanding an antar Lembaga Diklat berdasarkan kriteria sebagai berikut :
a. Akreditasi;
b. Kurikulum/silabus;
c. Pengajar;
d. Prasarana dan Sarana;
e. Biaya Diklat.
3. Penyelenggara Diklat yang bekerjasama dengan pihak luar dilaksanakan
berdasarkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Direktur Personalia
dan umum, General Manager atau Distrik Manager dengan pimpinan Lembaga
Diklat.
4. Tata cara pelaksanaan Diklat yang menjadi program Pusat adalah sebagai
berikut:
a. Diklat yang dilaksanakan adalah program Diklat Pusat yang telah disetujui
dalam RKA Diklat pada setiap tahunnya'
b. Sebelum pelaksanaan Diklat, Senior Manager HRMS & People Administrasi
meminta persetujuan Direktur Personalia dan Umum'
c. Administrasi pelaksanaan Diklat yang bekerjasama dengan pihak lain adalah
sebagai berikut:
1. perusahaan membuat surat rencana pelaksanaan Diklat kepada Lembaga
Diklat yang ditandatangani oleh Direktur Personalia dan umum.
2. Lembaga Diklat menjawab surat berikut biaya yang dianggarkan untuk
pelaksanaan Diklat.
3. Setelah melalui proses negosiasi dan mencapai kesepakatan, Perusahaan
membuat jawaban persetujuan pelaksanaan Diklat kepada Lembaga
Diklat yang ditunjuk, termasuk anggaran biaya dan waktu pelaksanaan
yang telah disetujui.
4. Perusahaan dan Lembaga Diklat membuat perjanjian kerjasama Diklat.5. Lembaga Diklat sesuai dengan ketentuan pada perjanjian kerjasama
pelaksanaan Diklat membuat berita acara sebagai dasar pembayaran
biaya Diklat.
5. Tata cara pelaksanaan Diklat yang menjadi program Cabang adalah sebagai
berikut:a. Diklat yang dilaksanakan adalahprogram Diklat Cabang yang telah disetujui
dalam RKA Diklat pada setiap tahunnya.
b. Sebelum pelaksanaan Diklat terlebih dahulu anggaran yang akan digunakan
harus diajukan oleh Junior Manager yang membidangi personalia untukdisetujui oleh General Manager.
c. Administrasi pelaksanaan Diklat yang bekerjasama dengan pihak luar adalah
sebagai berikut:l) Perusahaan membuat surat rencana pelaksanaan Diklat kepada Lembaga
Diklat yang ditandatangani oleh General Manager;
2) Lembaga Diklat menjawab surat berikut biaya yang dianggarkan untukpelaksanaan Diklat;
3) Setelah melalui proses negosiasi dan mencapai kesepakatan, Perusahaan
membuat jawaban persetujuan pelaksanaan Diklat kepada LembagaDiklat yang ditunjuk, termasuk anggaran biaya dan waktu pelaksanaan
yangtelah disetujui;4) Perusahaan dan Lembaga Diklat membuat perjanjian kerjasama Diklat;5) Lembaga Diklat sesuai dengan ketentuan pada perjanjian kerjasama
pelaksanaan Diklat membuat berita acara sebagai dasar pembayaran
biaya Diklat.
19
Lampiran V Peraturan Direksi
Perum LPPNPI
NomorTanggal
FORMAT LAPORAN KEPESERTAAN DIKLATPERUM LPPNPI
: ?ffi.e$ /rf?Nnrul rzclt{
: O3 Ju[i 2olq
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Nama Peserta
NIK
Jabatan
Unit Kerja
Institusi tempat belajar
Institusi sponsor
Nama Diklat yang diikuti
Surat Perintah nomor
Tanggal Pelaksanaan
Jumlah jam/sesi
Ij asah/sertifi kat nomor
Mata pelajaran yang diberikan, jelaskan:
Jenis kegiatan selama Diklat, Jelaskan:
Metoda pembelaj aran yang digunakan, j elaskan :
Pendapat Saudara tentang proses pembelajaran,jelaskan :
o
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
20
Lampiran VI Peraturan Direksi
Perum LPPNPINomorTanggal
FORMAT LAPORAN PENILAIAN HASIL DIKLATPERUM LPPNPI
: PER.c{ I /tPPNPl/ u l r2olv
: o? Juni zDtq
1. Nama Peserta Diklat2. NIK3. Jabatan
4. Unit Kerja
5. Nama Diklat yang diikuti :---------6. Pejabat Penilai
7. Tanggal Pelaporan
Berdasarkan hasil pengamatan Saudara sehari-hari sebagai atasan langsung dari
karyawan yang telah mengikuti Diklat, berikan penilaian atas faktor-faktor
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap-sikap keda (attitude)
karyawan dengan cara mengisi kolom yang tersedia berikut ini:
Sebelum mengikuti Diklat Faktor yang Dinilai Setelah mengikuti DiklatPengetahuan(knowledge)
Keterampilan(skill)
Sikap-sikap Kerja(attitude)
/ANUL IDRUS
21