PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 07 TAHUN...

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN SUMBERREJO

DESA PEJAMBON Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191

PEJAMBON

PERATURAN DESA PEJAMBON

NOMOR 07 TAHUN 2018

Tentang :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP Desa) Tahun 2019

TAHUN 2018

0

20

40

60

80

100

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

East

West

North

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP DESA)

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KECAMATAN SUMBERREJO

DESA PEJAMBON

KEPALA DESA PEJAMBON

KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA PEJAMBON

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) PEJAMBON

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pejambon Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa





Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah





Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun

2015;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;


tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun

2010 tentang Desa;

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon

Tahun 2013 - 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON

Dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP Desa) PEJAMBON TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan

diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan

kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

5. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai

tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa,

adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)

tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran

dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Visi dan Misi

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Kebijakan Pendapatan Desa

B. Kebijakan Belanja Desa

C. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN

2018

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP

Desa Tahun 2018

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan

Keadaan Darurat

d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang

Dibiayai APBD dan APBN

e. BAB V : DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN

f. BAB VI : PENUTUP

g. LAMPIRAN :

1. Berita Acara

2. SK Tim Penyusun RKP Desa

3. Matriks RKP Desa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon

Pada tanggal 28 September 2018


ABD. ROKHMAN

Diundangkan di Pejambon


SEKRETARIS DESA PEJAMBON

ALVIN MUJAHID

LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2018 NOMOR 07

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2019. Sebagaimana kita ketahui bahwa

pembangunan merupakan sarana yang menjembatani masyarakat menuju masa depan

yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat

dengan azas dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pemerintahanan yang terbuka (Open Government) adalah motivasi untuk

merencanakan penyusunan RKP yang harus dilakukan dengan transparan serta

adanya keterlibataan dari masyarakat (Partisipatif) hingga pada saatnya perencanaan

bisa dilaksanakan dengan terarah dan pelaksanaanya bisa dipertanggungjawabkan

(Akuntabel) serta bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan RKP Desa, cara yang digunakan adalah dengan menggali

gagasan, potensi, dan masalah yang ada di masyarakat melalui kegiatan musyawarah

desa dan juga melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan

berdasarkan kondisi darurat. RKP Desa mencakup rencana kerja pembangunan

tahunan desa sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam

perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak baik Lembaga Desa,

Pemerintahan Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa, masyarakat, dan

semua pihak yang mendukung penyelesaian RKP Desa ini. Semoga RKP Desa ini dapat

bermanfaat bagi keberlangsungan Pembangunan di Desa Pejambon.

Pejambon, 28 September 2018

Kepala Desa

ABD. ROKHMAN

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................................................................... i

Daftar isi ............................................................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang ..................................................................................................................................... 1

1.2 . Dasar Hukum ......................................................................................................................................... 2

1.3 . Maksud dan Tujuan ............................................................................................................................. 3

1.4 . Visi dan Misi ........................................................................................................................................... 3

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 . Kebijakan Pendapatan Desa ............................................................................................................ 6

2.2 . Kebijakan Belanja Desa ..................................................................................................................... 7

2.3 . Kebijakan Pembiayaan Desa............................................................................................................ 9

BAB III EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

3.1 . Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2018................ 11

3.2 . Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa ........................................................................ 12

3.3 . Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat ............. 12

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 . Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa ........................................................................... 14

4.2 . Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa ........................................... 14

4.3 . Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN ...... 15

BAB V DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN MASING-MASING BIDANG ................................. 17

BAB VI PENUTUP ......................................................................................................................................... 18

Lampiran :

1. Berita Acara

2. SK Tim Penyusun RKP Desa

3. Matrik RKP Desa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)

4. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Musyawarah Penyusunan RKP Desa

5. Daftar Hadir Musyawarah Desa

6. Undangan Musyawarah Desa

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa,

disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang

berdasarkan partisipasi, transparansi, serta demokrasi yang berkembang di desa.

Untuk itu, desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah rencana pembangunan untuk jangka 6

(enam) tahun. RPJM Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak

pelantikan kepala desa.

Selain itu, desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP

Desa). RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1

(satu) tahun. RKP Desa disusun dengan maksud agar pembangunan menjadi lebih

terarah dan runtut, sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara

berurutan dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas

kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa, serta sebagai

bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa

sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang ditetapkan paling

lambat bulan September. RKP Desa memuat rancangan program kerja Pemerintah

Desa dengan mempertimbangkan pagu indikatif desa, pencermatan dokumen

RPJM Desa, daftar usulan Musrenbang Desa, evaluasi kegiatan RKP Desa tahun

sebelumnya, dan juga rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah

provinsi, atapun Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke desa.

2

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang

Desa;

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa;

11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013 - 2019;

3

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun dengan maksud sebagai

berikut :

1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun kegiatan tahunan untuk

mewujudkan tercapainya visi & misi yeng telah ditetapkan dalam RPJM Desa.

2. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran

Pendapatan & Belanja Desa (APBDesa).

3. Sebagai instrument akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah

desa oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang

berkepentingan memantau kinerja pemerintah desa.

Selain maksud di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perencanaan tahunan desa dalam upaya terwujudnya Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

2. Tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien, dan efektif

dalam pembangunan desa menuju desa yang maju dan sejahtera.

3. Agar desa memiliki dasar/ pedoman kegiatan atau pelaksanaan

pembangunan di desa.

1.4. Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai

aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya,

Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan

bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang berkualitas

dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-

benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government dan Open Government.

Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Desa harus

memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal),

dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu

mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan

dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa

Pejambon dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan

Pemerintahan Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dengan

mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di

masyarakat.

4

VISI DAN MISI

A. Visi Desa

“Mewujudkan dan hadir lebih dekat melayani masyarakat menuju Desa

Pejambon yang bermartabat dan sejahtera”

B. Makna yang terkandung

1 Mewujudkan Terkandung di dalamnya peran pemerintah sehingga

mewujudkan masyarakat Desa Pejambon yang

mandiri.

2 Hadir Selalu ada di tengah-tengah masyarakat dalam segala

hal, terutama dalam hal pelayanan.

3 Melayani Dalam hal pelayanan masyarakat, pemerintah

berusaha selalu prima dan mengutamakan

kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi

baik pelayanan administrasi maupun sosial lainya.

4 Masyarakat Adalah semua warga Desa Pejambon tanpa terkecuali

dan tidak memandang dari sisi kepentingan apapun,

semua warga Desa Pejambon yang harus dilayani.

5 Desa Adalah kesatuan masyarakat hukum dengan segala

potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah

Desa Pejambon

6 Martabat Mampu mengentaskan diri sendiri dan mengangkat

status sosial yang disandang, juga meningkatnya

sumbe rdaya Manusia (SDM), serta meningkatnya

taraf pendidikan, untuk menjadi warga desa yang

lebih maju.

7 Sejahtera Adalah kepentingan khusus pemerintah Desa

Pejambon dalam mengangkat status sosial yang

disandangnya sampai hari ini adalah desa

swasembada, untuk menjadi desa yang lebih sejahtera.

C. Misi Desa

Untuk merealisasikan Visi Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan perumusan misi

sebagai berikut :

5

1. Menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

2. Meningkatkan SDM dan pendidikan melalui formal dan informal.

3. Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik.

4. Selalu berusaha memuaskan layanan masyarakat.

5. Selalu meningkatkan kinerja.

6. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa.

7. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan

kebijakan yang transparan.

8. Memberikan kewenangan kepada lembaga kemasyarakatan untuk

membuat progam, melaksanakan program pengawasan dan

mengevaluasi program.

9. Mengembangkan penguatan kelembagaan petani dan mengembangkan

akses pemasaran produksi pertanian.

10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenal, menganalisis

sekaligus mencari pemecahan terhadap masalah-masalah prioritas

pembangunan desa, terutama dibidang fisik, prasarana, ekonomi dan

sosial budaya.

6

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban

dan pengawasan keuangan desa.

Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada

kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus

dikelola secara transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran sesuai amanah peraturan perundangan-undangan, salah satunya

adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa.

Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah

diperbarui melalaui Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 46 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan APBDesa yang mencerminkan keterpihakan terhadap

kebutuhan masyarakat, dan setiap tahunnya Pemerintahan Desa bersama Badan

Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDesa) secara partsipatif dan transparan yang proses

penyusunanya dimulai dengan Dialog Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD

untuk penetapanya.

RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang

pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa

dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan

tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa sejak tahun 2017 diharuskan

menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan digunakannya

aplikasi tersebut, diharapkan dapat mempermudah dalam pengelolaan keuangan dan

juga untuk menghindari penyelewengan.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa

yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi

realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan

7

berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana

perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten, hibah, dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Pejambon Tahun 2019 sebesar Rp

1.835.110.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sepuluh

Ribu Rupiah) yang berasal dari :

KODE

REKENING URAIAN

PERKIRAAN

(Rp.)

1 2 3 1 PENDAPATAN

1.1 Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha Desa -

Hasil Aset Desa (Pengelolaan TKD) Rp 318.235.000,-

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong -

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah -

1.2 Pendapatan Transfer

Dana Desa Rp 892.075.000,-

Bagi Hasil Pajak & Retribusi Rp 21.600.000,-

Alokasi Dana Desa Rp 501.300.000,-

Bantuan Keuangan Provinsi -

Bantuan Keuangan Kabupaten (DAK) Rp 101.900.000,-

1.3 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak

Ketiga

-

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah -

JUMLAH PENDAPATAN Rp 1.835.110.000,-

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk

kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa guna

mensejahterakan masyarakat. Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 113

Tahun 2014 pasal 13 terdiri dari :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

8

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan Kemasyarakatan;

d. Pemberdayaan Masyarakat;

e. Belanja Tak Terduga.

Untuk Tahun Anggaran 2019 total Belanja Desa sebesar Rp

1.785.110.000,- dengan komposisi sebagai berikut :

KODE

REKENING URAIAN

PERKIRAAN

(Rp.)

1 2 3 2 BELANJA

01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

01.01 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp 495.600.000,-

01.02 Operasional Perkantoran Rp 11.000.000,-

01.03 Operasional BPD Rp 34.000.000,-

01.04 Operasional RT/ RW Rp 8.100.000,-

01.05 Penyelenggaraan Musrenbang Desa Rp 3.500.000,-

01.07 Penyelenggaraan RKP Desa Rp 2.000.000,-

01.09 Penyelenggaraan PHBN RI Rp 8.000.000,-

01.11 Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Desa

Rp 30.000.000,-

01.17 Peringatan Hari Besar Keagamaan Rp 1.500.000,-

01.21 Kegiatan Pembentukan Lembaga Pemerintahan

Desa (BPD)

Rp 10.000.000,-

01.28 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 92.600.000,-

02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

02.12 Pengembangan Lokasi Wisata Rp 165.000.000,-

02.17 Pengelolaan Sampah Terpadu Rp 5.000.000,-

02.18 Pembangunan Air Bersih Berskala Desa Rp 15.000.000,-

02.19 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Rp 93.000.000,-

02.20 Pembangunan MCK Rp 7.500.000,-

02.27 Pembangunan Gedung PAUD Rp 50.000.000,-

02.31 Pembangunan Gedung/ Bangunan Lainnya Rp 135.000.000,-

02.33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rp 50.000.000,-

9

02.36 Pengadaan Mesin Pompa Air untuk Pertanian Rp 50.000.000,-

02.48 Pengembangan Perpustakaan Desa Rp 7.500.000,-

02.49 Pengembangan Sistem Informasi Desa Rp 21.600.000,-

02.54 Rehap Jalan Paving Rp 80.000.000,-

02.71 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Rp 30.000.000,-

03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

03.02 Pembinaan dan Penyuluhan PUS/

Pemberdayaan Perempuan Rp 10.000.000,-

03.03 Program Lantai Rumah Sehat Rp 55.500.000,-

03.05 Pembinaan PAUD/TPQ Rp 29.000.000,-

03.08 Pelatihan Kepemudaan Rp 25.000.000,-

03.09 Kegiatan Wajib Belajar Rp 114.900.000,-

04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

04.04 Kegiatan Posyandu Rp 25.000.000,-

04.05 Kegiatan PKK Rp 36.000.000,-

04.13 Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Rp 5.500.000,-

04.14 Kegiatan Karang Taruna Rp 20.000.000,-

04.15 Kegiatan Linmas Rp 22.310.000,-

04.16 Bantuan Sosial Masyarakat Miskin Rp 9.000.000,-

04.17 Peningkatan Kelompok Tani Rp 2.000.000,-

04.26 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rp 5.000.000,-

04.27 Kegiatan Pendidikan dan Budaya Rp 20.000.000,-

05 Bidang Tak Terduga -

JUMLAH BELANJA Rp 1.785.110.000,-

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan

yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan

10

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

a. Pembentukan Dana Cadangan;

b. Penyertaan Modal Desa; dan

Berikut adalah anggaran tahun 2019 untuk pembiayaan :

KODE

REKENING URAIAN

PERKIRAAN

(Rp.)

1 2 3 3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan

SILPA -

Pencairan Dana Cadangan -

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang

Dipisahkan

-

3.2 Pengeluaran Pembiayaan -

Pembentukan Dana Cadangan -

Penyertaan Modal Desa (BUMDesa) Rp 50.000.000,-

JUMLAH PEMBIAYAAN Rp 50.000.000,-

11

BAB III

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2018

Setiap program atau kegiatan harus dievaluasi pelaksanaannya. Hal tersebut

dilakukan agar jika terdapat masalah, maka permasalahan tersebut bisa diminimalisir.

Selain itu, dengan adanya evaluasi tersebut, kita bisa mengidentifikasi sumber

permasalahannya sehingga dapat dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali

di kemudian hari. Rumusan permasalahan di tingkat desa bukan hanya semata-mata

disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan baik di

tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pusat. Dalam RKP Desa tahun 2019,

evaluasi program kegiatan dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2018

b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

c. Identifikasi masalah berdasarkan kebutuhan aktual dan keadaan darurat.

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2018

Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 ada beberapa

kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya,

antara lain terbatasnya anggaran desa yang menyebabkan kegiatan

pembangunan tidak bisa dilakukan secara merata, kurang taraturnya masa

pencairan dana dari pusat maupun daerah juga mengakibatkan terhambatnya

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, pemilihan waktu yang

kurang tepat juga bisa mengakibatkan pembangunan tidak bisa berjalan secara

optimal.

a. Untuk Bidang Pembangunan Fisik

Kegiatan pembangunan yang belum tercover di tahun 2018, dikerjakan pada

tahun 2019.

b. Untuk Bidang Ekonomi

Mengoptimalkan peran BUMDesa untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat.

c. Untuk Bidang Sosial & Budaya

Melestarikan budaya lokal desa dan kegiatan gotong-royong.

12

3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pejambon Tahun

2014-2019, prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2019 meliputi:

a. Bidang Fisik Prasarana

1. Verocement saluran tersier

2. TPT jalan poros desa

3. Paving jalan lingkungan

4. Paving jalan poros desa

5. Gedung posyandu

6. Pembangunan saluran sekunder dan tersier

7. SPA jalan poros

b. Bidang Ekonomi

1. Pelatihan home industri, jahit border, tas, batik, jonegoroan

2. Peningkatan kelompok masyarakat ternak kambing

3. Pengembangan dan peningkatan modalan BUMD

4. Peningkatan dan permodalan UPKu

5. Penguatan dan permodalan koperasi

6. Modal usaha perdagangan kecil (UKM)

7. Rehabilitasi jitut dan jides

8. Modal kelompok SPP PNPM

c. Bidang Sosial Budaya

1. Bantuan dana sosial dan bencana alam

2. Perayaan hari besar nasional

3. Penerangan jalan umum

4. Program beasiswa bagi anak RTM

5. Program bedah rumah RTM

6. Sarana posyandu, polindes dan ponkesdes

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang dianggap memiliki

sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu dilakukan pengkajian

lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga

membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera

dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan

yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian

utama penduduk dan desa dikatakan berhasil apabila kondisi petani dengan

13

segala kebutuhanya dapat tercukupi dengan baik. Berdasarkan analisa

pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa

masalah mendesak yang harus diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Pembangunan gedung sarana pendidikan

2. Rehab paving jalan poros dan jalan lingkungan

3. Pembangunan jalan usaha tani

4. Pembangunan saluran irigasi

5. Pembangunan check dam untuk penampungan air pertanian

6. Pembangunan embung desa

7. Pembangunan jembatan

8. Pembangunan TPT dan SPA

9. Pembangunan sarana olahraga

10. Pelestarian budaya melalui lembaga kebudayaan desa

11. Pelatihan lifeskill sebagai bekal berwirausaha

12. Pembangunan destinasi wisata untuk meningkatkan perekonomian warga

14

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pejambon yang tersusun

dalam RKP Desa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan

yang ada. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk

menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keterpihakan

pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan,

kesehatan, pendapatan, dll.

Rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Pejambon

dikelompokkan sebagai berikut :

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa adalah rencana pembangunan

yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh desa. Rencana pembangunan yang

mampu didanai oleh desa adalah pembangunan yang berskala kecil (biayanya

tidak terlalu besar), bisa diambil dari dana APBDesa. Beberapa kegiatan prioritas

yang bisa didanai oleh desa antara lain program basis lingkungan, rehab jalan

paving, pembangunan SPA, lantai rumah sehat, perawatan PJU, pembangunan

lapangan voli, bantuan kegiatan pendidikan, operasional kegiatan PKK, dll. Dalam

pelaksanaanya, biaya dari kegiatan tersebut diambilkan dari APBDesa.

4.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan

kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang

bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana

Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2019.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Desa tahun 2019 dilakukan

melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musdes RKP Desa. Hasil

kesepakatan tersebut sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 696.300.000,-

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 709.600.000,-

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 234.400.000,-

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 144.810.000,-

e. Pembiayaan (BUMDesa) Rp 50.000.000,-

15

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi desa

terutama dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan

peningkatan sarana kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan

masyarakat akan segera terwujud.

4.3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan

APBN

Prioritas program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN adalah

rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa/APBDesa sehingga

harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kabupaten/Propinsi/Pusat.

Hal ini disebabkan :

a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.

b. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu

besar.

c. Secara sumber daya di desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana

pendukung lainnya. misalnya Pembangunan TPT, JUT, Saluran irigasi, Chek

dam dan lain-lain.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut

akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat

kecamatan (Musrenbangcam).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pemerintahan Desa

a. Pembangunan kantor desa

b. Pembuatan aplikasi pembangunan yang mendukung transparansi desa

c. Peningkatan kesejahteraan pemerintahan desa

2. Bidang Pembangunan Desa

a. Pengurukan lapangan sepak bola

b. Pembangunan TPT

c. Pembangunan SPA

d. Pembangunan JITUT dan JIDES

e. Pembangunan JUT

f. Pembangunan jembatan poros desa

g. Pembangunan destinasi wisata

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

a. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah desa

b. Program bedah rumah bagi RTLH

c. Peningkatan pendidikan dasar melalaui program wajib belajar

d. Bantuan bibit bawang merah

16

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Pemberdayaan terhadap kegiatan PKK dan lembaga perempuan

b. Peningkatan kapasitas dan pelatihan lifeskill untuk bekal wirausaha

c. Pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu

d. Peningkatan pelestarian budaya melalui lembaga kebudayaan desa

e. Bantuan untuk lembaga BUMDesa, KUB, kelompok tani, dll.

17

BAB V

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN BIDANG

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Ketua : Sufyan (Kaur Umum)

b. Sekretaris : Ali Suhadi (Staff TU)

c. Anggota : Ni’mah (Staff Tenaga Administrasi)

2. Bidang Pembangunan Desa

a. Ketua : Dedy Andriansah (Kasi Kesejahteraan)

b. Sekretaris : Muhdori (Tenaga Teknis Pembangunan)

c. Anggota : Siti Khusnul M. (Kaur Perencanaan)

3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

a. Ketua : Ngadenan (Kepala Dusun)

b. Sekretaris : Kambali (Kepala Dusun)

c. Anggota : Iswanto (Kasi Pelayanan)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Ketua : Iswanto (Kasi Pelayanan)

b. Sekretaris : Munasir (Ketua LPMD)

c. Anggota : Siti Farida (Ketua TP PKK)

18

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) akan terlaksana dengan baik jika

antara pemerintah pusat, daerah, desa, serta masyarakat bekerja sama untuk

mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk

keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi, serta mencari usulan

berdasarkan prioritas yang ada, mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam

RKP Desa bisa terdanai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta adanya

kesinambungan. Jadi RKP Desa ini bukan hanya sekadar dokumen yang harus dibuat,

tetapi juga sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa ke depan.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini, perlu sekali adanya partisipasi dan

peran aktif dalam pembangunan. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa

berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP

Desa) akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini perlu

sekali kritik dan saran yang membangun agar Desa Pejambon yang tercinta ini bisa

semakin maju dan sederajat dengan desa-desa hebat lain yang ada di wilayah

Indonesia.

Demikian RKP Desa ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang

terlibat bisa bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita

idam-idamkan.


Kepala Desa

ABD. ROKHMAN

LAMPIRAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON

KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 07 Tahun 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA PEJAMBON

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

TAHUN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap

Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun

2019 yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa;



Keputusan BPD tentang persetujuan Peraturan

Desa Pejambon tentang Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKP Desa) Pejambon Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

47 tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;


2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;


2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor

9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan

Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9

Tahun 2010 tentang Desa;

11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun

2018 tentang Daftar Kewenangan Desa

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa;

12. Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa Pejambon Tahun 2013 - 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa

Pejambon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKP Desa) Tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Desa;

KEDUA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa

sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA keputusan

ini dan mengundangkannya ke dalam Lembaran Desa

Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro.

KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut

dictum PERTAMA Keputusan ini dipertanggung-

jawabkan oleh Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

A M I R

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Bojonegoro

2. Camat Sumberrejo

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN SUMBERREJO

DESA PEJAMBON Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR RKP DESA TAHUN 2019

DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Sehubungan dengan pelaksanaan musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP

Desa) Tahun 2019 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo pada :

hari : KAMIS

tanggal : 27 September 2018

tempat : Balai Desa Pejambon

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa

sebagaimana daftar terlampir.

Adapun materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Penetapan usulan prioritas dan tempat lokasi kegiatan

2. Penetapan jumlah alokasi dana sesuai dengan anggaran

Hasil kegiatan berupa rancangan daftar atau matrik RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikmian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk digunakan

sebagaimana mestinya.


Kepala Desa Pejambon Sekretaris Desa

ABD. ROKHMAN ALVIN MUJAHID


KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP DESA) TAHUN 2019

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu

menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa;



Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim

Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Pejambon Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;


Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2014;


Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa;


tentang Pengelolaan Keuangan Desa;


tentang pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan Berdaarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun

2010 tentang Desa;

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdaarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten

Bojonegoro;

11. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun

2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas:

1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Tahun 2019.

2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab

kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon Pada tanggal 20 Juli 2018


ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon

Nomor : 29 Tahun 2018

Tanggal : 20 Juli 2018

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

TAHUN 2019

No Nama Jabatan dalam Dinas Jabatan Dalam

Tim

1 ABD. ROKHMAN Kepala Desa Pembina

2 Alvin Mujahid Sekretaris Desa Ketua

3 Munasir Ketua LPMD Sekretaris

4 Siti Farida Ketua TP PKK Anggota

5 Sufyan Kaur Umum Anggota

6 Ngadenan Kasun Anggota

7 Kambali Kasun Anggota

8 Dedy Andriansah Kasi Kesejahteraan Anggota

9 Iswanto Kasi Pelayanan Anggota

10 Nurul Arifin Kaur Keuangan Anggota

11 Siti Khusnul M. Kaur Perencanaan Anggota

12 Ali Suhadi Staff TU Anggota


ABD. ROKHMAN

FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

DESA : Pejambon

KECAMATAN : Sumberrejo

KABUPATEN : Bojonegoro

PROVINSI : Jawa Timur

Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar

Desa

Kerjasama

Pihak Ketiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 249.600.000Rp ADD √ Sufyan

2Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 87.600.000Rp ADD √ Sufyan

3Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan

Perangkat DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 158.400.000Rp PAD √ Sufyan

4 Operasional Perkantoran Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 11.000.000Rp ADD √ Sufyan

5 Tunjangan Ketua dan Anggota BPD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 30.000.000Rp ADD √ Sufyan

6 Operasional BPD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 4.000.000Rp ADD √ Sufyan

7 Insentif Ketua RT & RW Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 8.100.000Rp ADD √ Sufyan

8 Penyelenggaraan Musrenbang Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 3.500.000Rp ADD √ Sufyan

9 Penyelenggaraan RKPDesa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Sufyan

10 PHBN RI Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 8.000.000Rp PAD √ Sufyan

11 PHBI Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Sufyan

12 Penyelenggaraan Pilkades Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 30.000.000Rp ADD √ Sufyan

MATRICK RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

No

Bidang/ Jenis Kegiatan

Lokasi VolumeSasaran/

Manfaat

Waktu

Pelaksanaan

Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana

Pelaksana

Kegiatan

TAHUN 2019

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

1


Desa

Kerjasama

Pihak Ketiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No



Manfaat

Waktu

Pelaksanaan


Pelaksana

Kegiatan

13 Penyelenggaraan Pemilihan BPD Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 10.000.000Rp ADD √ Sufyan

14 Keg. Penyelenggaraan Pemdes

- Belanja makan & minum Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 13.000.000Rp ADD √ Sufyan

- Perjalanan Dinas Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 15.000.000Rp ADD √ Sufyan

- Insentif Pengelola Keuangan Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 7.000.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Bendahara Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 6.000.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Staff TU Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 6.600.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Tim Lelang TKD Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 5.000.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Ketua Hippa Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.850.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Juru Rawat Jenazah Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Sufyan

-Inseentif Juru Rawat Mkam Dsn.

TanggunganDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.200.000Rp PAD √ Sufyan

-Insentif Juru Rawat Kebersihan Masjid

Dsn. JambonDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.650.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Kyai Masjid Dsn. Tanggungan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Sufyan

-Insentif Tenaga Teknis Pembangunan

DesaDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.000.000Rp PAD √ Sufyan

- Tambahan Tunjangan Ketua RT Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 12.000.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif P3N Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.000.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Tenaga Kebersihan Kantor Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.000.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Tenaga Perawatan Taman Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.000.000Rp PAD √ Sufyan

- Insentif Tenaga Administrasi Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 4.800.000Rp PAD √ Sufyan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

1


Desa

Kerjasama

Pihak Ketiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No



Manfaat

Waktu

Pelaksanaan


Pelaksana

Kegiatan

- Listrik Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Sufyan

- Perawatan Kantor Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 3.000.000Rp PAD √ Sufyan

696.300.000Rp

1 Pembangunan PJU Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 30.000.000Rp DD √Dedy

Andriansah

2 Rehab Jalan Paving Poros Desa Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 40.000.000Rp DD √Dedy

Andriansah

3 Rehab Jalan Paving Lingkungan Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 30.000.000Rp DD √Dedy

Andriansah

4 Pembangunan Taman Desa Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 55.000.000Rp DD √Dedy

Andriansah

5 Pembangunan SPA Dsn. Jambon RT. 08 Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 93.000.000Rp DD √Dedy

Andriansah

6Pembangunan Lapangan Voli Dsn.

JambonDesa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 50.000.000Rp DD √

Dedy

Andriansah

7 Pembangunan Gedung PAUD Jambon Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 50.000.000Rp DD √Dedy

Andriansah

8 Program Basis Lingkungan Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 80.000.000Rp DD √Dedy

Andriansah

9 Pembangunan Sumur Bor Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 15.000.000Rp DD √Dedy

Andriansah

10 Pembangunan Alun-alun (Museum) Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 110.000.000Rp DD √Dedy

Andriansah

11 Pembangunan Pompa Air Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 50.000.000Rp DD √Dedy

Andriansah

12 Rehab Jalan Makam Dsn. Tanggungan Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 10.000.000Rp ADD √Dedy

Andriansah

13 Rehap Poskamling Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 20.000.000Rp ADD √Dedy

Andriansah

14 Rehab MCK RT. 04 Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 7.500.000Rp ADD √Dedy

Andriansah

15 Rehab Perpustakaan Desa Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 7.500.000Rp DD √Dedy

Andriansah

16 Dana Bantuan Pembangunan Masjid Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 25.000.000Rp PAD √Dedy

Andriansah

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

1

2 Pembangunan Desa

Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Desa

Kerjasama

Pihak Ketiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No



Manfaat

Waktu

Pelaksanaan


Pelaksana

Kegiatan

17 Pembuatan Tapal Batas Desa Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 10.000.000Rp DD √Dedy

Andriansah

18 Pengembangan SID Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 21.600.000Rp BHP/BHR √Dedy

Andriansah

19 Pengelolaan Bank Sampah Desa 1 Keg Masyarakat Jan-Des 5.000.000Rp DD √Dedy

Andriansah

709.600.000Rp

1 Kegiatan PPKBD dan SUB PPKBD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 10.000.000Rp PAD √ Ngadenan

2 Program Lantai Rumah Sehat Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 55.500.000Rp DD √ Ngadenan

3 Program Pelatihan Keterampilan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 25.000.000Rp DD √ Ngadenan

4 Bantuan PAUD/KB (Jambon) Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 10.050.000Rp DD √ Ngadenan

5 Bantuan TK/PAUD/KB (Tanggungan) Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 11.300.000Rp DD √ Ngadenan

6 Bantuan RA Islamiyah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 3.150.000Rp DD √ Ngadenan

7 Bantuan TPQ Al-Fattah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Ngadenan

8 Bantuan TPQ Nurul Hidayah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Ngadenan

9 Bantuan TPQ Sabilul Hikmah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Ngadenan

10 Bantuan SDN Pejambon Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 5.000.000Rp PAD √ Ngadenan

11 Bantuan MI Islamiyah Pejambon Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 8.000.000Rp PAD √ Ngadenan

12 DAK Pendidikan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 101.900.000Rp APBD Kab √ Ngadenan

234.400.000Rp

1 Kegiatan Posyandu Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 25.000.000Rp DD √ Iswanto

2 Kegiatan PKK Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 36.000.000Rp DD/PAD √ Iswanto

Jumlah Bidang Pembangunan

3 Pembinaan Masyarakat

Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

2 Pembangunan Desa

4 Pemberdayaan

Masyarakat


Desa

Kerjasama

Pihak Ketiga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No



Manfaat

Waktu

Pelaksanaan


Pelaksana

Kegiatan

3 Kegiatan LPMD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 5.500.000Rp PAD √ Iswanto

4 Kegiatan Karang Taruna Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 20.000.000Rp DD √ Iswanto

5 Kegiatan Linmas Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 22.310.000Rp DD/PAD √ Iswanto

6 Kegiatan Kelompok Tani Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 2.000.000Rp DD √ Iswanto

7 Kegiatan Jumantik Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.500.000Rp DD √ Iswanto

8 Kegiatan Bumil Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.500.000Rp DD √ Iswanto

9 POKJA Desa Sehat Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp DD √ Iswanto

10 Program Akta Kelahiran Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.000.000Rp DD √ Iswanto

11 Santunan Duafa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 6.000.000Rp PAD √ Iswanto

12 Kegiatan Lembaga Kebudayaan Desa Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 20.000.000Rp DD √ Iswanto

144.810.000Rp

-Rp

50.000.000Rp DD √ Ngadenan

1.835.110.000Rp

Jumlah Bidang Pemberdayaan masyarakat

Biaya tak terduga

JUMLAH TOTAL

BUMDes

4 Pemberdayaan

Masyarakat

FOTO DOKUMENTASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PENYUSUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2019



DESA PEJAMBON Jalan : R. A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191

Pejambon, 26 September 2018 Nomor : 005/ 687 /412.51.4.2015/2018 Sifat : Penting Perihal : Undangan

Sesuai dengan amanat Permendagri No. 114 Tahun 2014,

bahwasanya desa diwajibkan menyusun RKP Desa tiap tahunnya paling

lambat bulan September. Maka dari itu kami mohon dengan hormat

kehadiran Bapak/Ibu/Sdr besok pada:

H a r i : KAMIS

Tanggal : 27 September 2018

J a m : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Pejambon

A c a r a : Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan RKP Desa

Tahun 2019

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadiran

Bapak/Ibu/Sdr disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN



DESA PEJAMBON Jalan : R. A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191

Pejambon, 26 September 2018 Nomor : 005/ 687 /412.51.4.2015/2018 Sifat : Penting Perihal : Undangan

Sesuai dengan amanat Permendagri No. 114 Tahun 2014,

bahwasanya desa diwajibkan menyusun RKP Desa tiap tahunnya paling

lambat bulan September. Maka dari itu kami mohon dengan hormat

kehadiran Bapak/Ibu/Sdr besok pada:

H a r i : KAMIS

Tanggal : 27 September 2018

J a m : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Pejambon

A c a r a : Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan RKP Desa

Tahun 2019

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadiran

Bapak/Ibu/Sdr disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr

......................................................

di-

T e m p a t

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr

......................................................

di-

T e m p a t

PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 07 TAHUN...

Documents

Transcript of PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 07 TAHUN...