PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA ...

| Peraturan Desa RPJMDES ; 05 Tahun 2017 1

KEPALA DESA SUMBERSEKAR KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA

NOMOR 05 TAHUN 2017 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUMBERSEKAR

TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERSEKAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan

Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan

mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

b. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran huruf (a),

konsideran menimbang bahwa Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun,

maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Desa Sumbersekar Tahun

2016 - 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Yogykarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730).


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286).

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4438).

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495).

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan



9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik



10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015


Nomor 5694).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana

telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).


tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

13. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).



tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).


tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 2093).


tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik


17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara


18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata

Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

159).


Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara


20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2008 Nomor 3/E).

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang 2016-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedo

man Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 No.1 SeriD.


Dengan Persetujuan Bersama

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA SUMBERSEKAR TAHUN

2018 - 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sumbersekar.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pemerintah Desa adalah Sumbersekar.

3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

5. Daerah adalah Kabupaten Malang.

6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

7. Bupati adalah Bupati Malang.

8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat

Daerah.

9. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.


11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari

kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan

hak lainnya yang sah.

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai

kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber

daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan

esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan

selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum

musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara

partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa dan

kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi

permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil

musyawarah).

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang

selanjutnya disingkat Musrenbang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan adalah forum


musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk

mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta

menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan

tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang

selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6

(enam) Tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa,

rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah

kebijakan pembangunan Desa.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang

menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai

sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun

sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan,

antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak,

pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin,

warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan

hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber

daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan

lokal.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya

disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,

yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.


22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan

belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah

dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai

sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan,

prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan

permasalahan yang dihadapi di desa.

25. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa

depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh

Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan

obyektif Desa.

26. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang

harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan

penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara

efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Desa

BAB III : Proses Penyusunan RPJM Desa

BAB IV : Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa,


Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program dan

Kegiatan Prioritas.

BAB V : Penutup.

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa

untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018

-2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan

pembangunan 6 (enam) Tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja

Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu

1 (satu) Tahun.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada

Pasal (4) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah

Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

serta pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 6

Rencana kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa dapat diadakan perubahan apabila:

(1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis

politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang

berkepanjangan.


(2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Desa.

…..

Ditetapkan di : Sumbersekar

Pada tanggal : 22 September 2017

21 April 2017


HASAN ASYARI

Diundangkan di Sumbersekar pada tanggal :

SEKRETARIS DESA

RINDA PERDANA Lembaran Desa Sumbersekar

Tahun 2017 Nomor : Seri :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa

(RPJM-DES) adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat

dalam setiap proses pembangunan di desa. Sehingga ketika partisipasi

masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan turut merasa

memiliki “(Rumongso Handarbeni)” terhadap pembangunan di desanya.

Selanjutnya masyarakat akan turut merasa ikut bertanggung jawab

(Melu Hangrungkepi) terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk

selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan

mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis

sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,

makmur, dan sejahtera.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi

lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka desa dirasa perlu

memiliki perencanaan pembangunan yang matang berdasarkan pada

prinsip partisipasi, transparansi dan demokrasi yang berkembang di

desa, serta sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada

perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.

Dalam Undang-undang tentang Desa pasal 79 ayat (2) disebutkan

bahwa Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka

meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

waktu 6 (enam) tahun. Dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau

yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan Pembangunan Desa tersebut mesti

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

RPJM Desa memuat penyelarasan arah kebijakan perencanaan

pembangunan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan

kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa;

dan Kajian Keadaan Desa berdasarkan pengambilan data dari dokumen

data Desa, pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini dan

penggalian gagasan masyarakat Desa melalui musyawarah dusun dan

musyawarah khusus unsur masyarakat.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Sumbersekar

Kecamatan Dau untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa dalam kurun

waktu 6 tahun. Selanjutnya RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi

pedoman atau acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan di

tingkat Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap

tahunnya, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran bersangkutan.

1.2. LANDASAN HUKUM


Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah lstimewa Yogykarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara


4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).


Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan


7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan


8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran


10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik



11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran


12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310).


Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik


14. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik



Pemilihan Kepala Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2092).


Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia



Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia



Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).


Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib

dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).


Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934)

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun

2008 Nomor 3/E).

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2008 Nomor 4/E).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Desa

24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Malang Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud.

RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa, atau yang sering disingkat dengan RPJMDes adalah dokumen

perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun. Dalam penyusunan

RPJMDes sangat penting bagi pemerintah desa, agar supaya pemerintah

desa memiliki kerangka berpikir sistematis, terarah dan terukur dalam

rangka mewujudkan masyarakat desa yang mandiri, sejahtera dan

berkeadilan sosial. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik

Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu

dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan

demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat

yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki hak asal usul dan

hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

bahwa desa diberikan kewenangan yang berasaskan desentralisasi,

dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta

peningkatan daya saing daerah.

Demikian besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah

sehingga memerlukan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan sinergi

mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian

pembangunan wilayah pedesaan, dengan demikian diperlukan sistem

perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif, efisien dan

tepat guna.

Tujuan.

Adapun tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) adalah sebagai berikut :

Supaya desa mampu mengantisipasi terhadap masalah-masalah yang

akan muncul di masa depan.

Agar setiap desa dapat mewujudkan kemampuan dan kemandirian

masyarakat desa dalam upaya menuju Desa Mandiri.

Menerapkan pola perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar seluruh warga desa

dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pembangunan dengan

kemampuan, kesempatan dan kecepatan yang profesional.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa yang

ditetapkan berdasarkan kajian terhadap masalah, kebutuhan dan

sumber daya yang tersedia.

Mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat menuju

terciptanya pelaksanaan pembangunan desa yang bertumpu pada

kekuatan masyarakat desa sendiri.

Memantapkan kesiapan masyarakat dalam menyongsong dan

mendukung program - program pembangunan di desa.

Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

Merumuskan arah dan tujuan, kebijakan serta starategi

pembangunan desa.

Menyelaraskan rencana kegiatan dengan anggaran yang ada.

Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses

pembangunan.

Agar Desa memiliki Dokumen perencanaan pembangunan desa dalam

lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun

dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun

Kabupaten.

Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan desa yang

dilaksanakan setiap tahun dalam bentuk (RKP) Rencana Kerja

Pemerintah Tahunan Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1. SEJARAH DESA

2.1.1 Asal Usul Desa.

Sejarah Desa Sumbersekar tidak terlepas dari sejarah masyarakat

jawa yang ada di Kabupaten Malang. Desa ini berawal dari sebuah

nama ”Sumber” dan ”Kembang” atau dalam bahasa jawa kuno disebut

”Sekar”. Kata ”Sumber” diambil dari sebuah sejarah desa yang terdapat

sumber mata air yang bening dan bersih, penggunaan dari sumber air

ini waktu itu adalah untuk air minum dan mandi, rumah tangga serta

untuk kebutuhan masyarakat secara umum seperti mengaliri

persawahan. Sampai saat ini sumber air tersebut masih terjaga dengan

baik dan Pengelolaan sumber mata air ini dikelola oleh Tim Kelompok

Pengelola Air Bersih Desa.

Selanjutnya Kata ”Kembang” atau ”Sekar” adalah merupakan

istilah jawa yang mempunyai makna sebuah kembang / bunga yang

terletak di daerah atas sebelah barat desa. Bunga ini tumbuh dengan

sendirinya dan mengeluarkan bau yang harum. Sehingga seorang

Pertapa tua yang waktu itu berada di daerah baran karajan memberikan

nama / istilah wilayah tersebut dinamakan Sumbersekar.

Ketika di jaman kolonial belanda, Sumbersekar ini dijadikan pusat

Pemerintahan Kecamatan Dau yang terletak di Dusun Dau yang saat ini

menjadi Dusun Krajan. Sekitar tahun 1939 semua instansi dan

perkantoran pemerintahan kolonial belanda di tingkat kecamatan berada

di dusun Dau/Krajan Desa Sumbersekar, termasuk juga rumah dinas

Camat atau dengan istilah ”OUNDERROUND”, yang merupakan bahasa

kolonial belanda, maupun Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga

Sumbersekar lebih dikenal masyarakat dengan nama Dau. Kata Dau

adalah sebuah bentuk pemikiran atau kata kiasan dari seorang

pujangga jawa kuno/dahulu yang memberikan makna ”Dadio Ayemeng

Urip”. Selanjutnya dimasa Pemerintahan Orde Baru (Orba) sampai

dengan sekarang ini semua instasi Kantor Pemerintahan Kecamatan

Dau dipindah di tengah tengah Desa Mulyoagung, selanjutnya Desa Dau

kembali dengan nama Desa Sumbersekar.

2.1.2 Sejarah Kepemimpinan Desa.

Sejarah Desa Sumbersekar telah beralih pimpinan (Kepala Desa)

sampai saat ini sudah yang ke-7 (Tujuh) mulai dari zaman karisidenan

atau zaman penjajahan Belanda. Karena pada waktu itu seorang Camat

masih dari pihak penjajah Belanda dengan istilah “OUNTEROUND”

yang mempunyai arti Kantor Camat Dau. Kantor tersebut berada di

wilayah dusun Dau yang saat ini menjadi dusun Krajan Desa

Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Bersamaan dengan sejarah tersebut diatas, terdapat pula sejarah

Kepemimpinan Desa Sumbersekar, antara lain sebagai berikut :

1. Bp. Aris, Alm

2. Bp. Kasemo, Alm

3. Bp. Sarbini, Alm

4. Bp. Oentoeng Rahardjo, Alm

5. Bp. Bambang Sumantri, Alm

6. Bp. Supandri, Alm

7. Bp. Hasan Asyari

Sampai dengan saat ini Kepala Desa Sumbersekar Kecamatan Dau

dipimpin oleh Bapak Hasan Asyari yang sudah menjalankan 2(dua) kali

menjabat yaitu Periode 2011 – 2017 dan Periode 2017 – 2023.

2.2 SEJARAH PEMBANGUNAN DESA

Bahwa Kantor Desa merupakan identik sebuah symbol symbol

sebuah desa dan jaman dahulu lebih dikenal dengan Pendopo Kantor

Desa atau balai desa. Sampai saat ini ada beberapa desa yang masih

menggunakan dan mengaktifkan Pendopo Kantor Desa. Seiring dengan

berjalanya waktu, kantor desa sumbersekar mengalami pemugaran

karena mengikuti perkembangan dari pelayanan masyarakat. Adapun

perkembangan pembangunan desa berjalan sesuai dengan pergantian

kepemimpina kepala desa sumbersekar.

Pada era kepemimpinan Alm.Bp.Aris sampai dengan Alm.

Bp.Kasemo kantor pemerintahan desa masih ditempatkan di rumah

kepala desa yang menjabat. Karena pada jaman tersebut masih dalam

naungan kolonial belanda di dusun Dau. Sekitar tahun 1939 sebelum

kemerdekaan, bentuk bangunan kantor desa pada waktu itu dibuat

oleh kepala desa yang menjabat dengan model pendopo yang bertempat

dihalaman rumah seorang kepala desa. Pendopo adalah istilah jawa

yaitu sebuah tempat yang digunakan untuk berkumpulnya warga

masyarakat. Pembangunan fasilitas fasilitas sarana masyarakat umum

masih dipegang penuh oleh pihak Ounderround, layaknya waktu itu

masih masuk jaman penjajahan. Kondisi Jalan protokol penghubung

antar desa masih jalan tanah.

Selanjunya pada sekitar tahun 1970 di era kepemimpinan kepala

desa Alm.Bp.Sarbini (kepala desa Ke-3) memulai pembangunan kantor

desa yang dipadukan dengan Gedung disebelahnya dengan model

arsitek orde baru. Seiring dengan berjalannya waktu, gedung tersebut

dimanfaatkan tidak hanya untuk rapat atau pertemuan bersama warga

masyarakat saja, akan tetapi juga digunakan untuk fasilitas olah raga

untuk warga masyarakat yaitu badmintound. Pembangunan fasilitas

ekonomi juga tidak ketinggalan, yang ditempatkan disebelah utara dari

kantor desa berupa pasar kambing.

Pada perkembangan waktu dari tahun ke tahun maka di era

kepemimpinan kepala desa Ke-6 (Alm.Bp.Supandri) di akhir jabatan

beliau melakukan renovasi kantor desa yang bercorak model modern ,

berikut dengan bangunan fasilitas penunjang lainnya. Dengan 2(dua)

lantai kantor dibangun menggunakan dana partisipasi masyarakat.

Dilanjutkan dimasa kepemimpinan kepala desa yang Ke-7

(Bp.Hasan Asyari), beliau melanjutkan pembangunan desa yang dimulai

dengan memindahkan fasilitas ekonomi masyarakat (pasar kambing ke

tempat sebelah timur dusun krajan. Semula pasar ini berada tepat di

sebelah utara dari kantor desa, dan dirubah dengan dibangunnya

Gedung Serbaguna. Karena secara etika tata ruang letak dan posisi

memang kurang bagus bilamana di lingkungan perkantoran terdapat

pasar kambing. Namun beliau tidak menghilangkan pasar tersebut,

akan tetapi pasar kambing ini tetap ada hanya dipinddahkan tempatnya

saja di sebelah timur dusun krajan dengan menempati tanah kas desa

sebelah timur. Lokasi inimerupakan bagian dari tata ruang desa yang

digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kemasyarakat sekaligus

fasilitas olah raga bagi masyarakat umum. Begitu pula bidang

kesehatan juga terfasilitasi berupa pembangunan serta renovasi Posko

Perlindungan Kesehatan Desa (Polindes) serta Peningkatan Kapasitas

kesehatan berupa adanya Posyandu di setiap Rukun Warga.

Fasilitas balai dusun banjartengah, krajan, dan precet juga

dibangun sebagai bentuk pembangunan yang sesuai dengan hasil

musyawarah pembangunan desa. Pembangunan sarana dan prasarana

yang menjadi focus pembangunan guna memperlancar jalannya

ekonomi masyarakat. Berikut juga dengan semakin cepatnya

pertumbuhan masyarakat desa , maka beliau juga melakukan kiat kiat

khusus guna pemberdayaan masyarakat sehingga warga dapat

berinovasi, berkreasi guna peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu

juga terdapatnya pembinaan masyarakat yang ditujukan kepada para

pemuda, ibu-ibu pkk, kegiatan keagamaan serta pengamanan dan

ketertiban masyarakat.

Sarana prasarana lainnya juga tak luput dari bagian dari sasaran

pembangunan antara lain adalah peningkatan jalan protocol menjadi

lebar sehingga memungkinkan bagi pengendara untuk lewat jalur ini.

Karena jalur protocol ini merupakan salah satu jalur alternative untuk

memecah kemacetan penghubung antara dua kota yaitu Kota Malang

dan Kota Batu. Sedangkan jalur protocol desa sumbersekar merupakan

bagian dari Kabupaten Malang.

Selain jalan protocol, jalan perkampungan juga terfasilitasi

melalui pengaspalan ataupun perawatan sapu lobang. Berikut juga

dengan para petani yang mempunyai persawahan di setiap dusun,

mereka juga turut terbantu dalam fasilitas jalan usaha tani,

peningkatan petani melalui pelatihan dan sarasehan secara langsung

kepada para petani untuk memberikan motivasi berikut juga solusi

untuk masalah yang dihadapi.

Beberapa prestasi banyak yang diraih di era Bp.Hasan ini salah

satu diantaranya adalah Desa Sumbersekar dipercaya Pemerintah

Kabupaten Malang dan Perintah Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti

sebuah lomba dan Sumbersekar mampu untuk membuktikan diri

sebagai Juara Pertama pada tahun 2014 Lomba Kesatuan Gerak PKK

dan Kesehatan untuk Tingkat Nasional. Semua ini tak lepas dari bentuk

partisipasi seluruh lapisan masyarakat yang ikut secara langsung guna

mensukseskan iven tersebut. Sehingga seluruh masyarakat merasa ikut

memiliki dalam istilah jawa “Melu Handarbeni” dan ikut “Melu

Hangrungkepi” atau ikut bertanggungjawab, merawat dan menjaga atas

prestasi tersebut.

2.3 KEADAAN DEMOGRAFI

Desa Sumbersekar merupakan salah satu dari 10 desa yang

berada di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Terletak pada posisi

koordinat 7 ° 55‘ 14,7 Lintang Selatan (LS) dan 112 ° 33’ 59,7

Bujur Timur (BJ). Jarak dari Kantor Kecamatan Dau + 2 km, sebelah

barat dari Kantor Kecamatan Dau, dengan ketinggian + 650 m diatas

permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 200 s/d 250 mm

pertahun.

Secara administratif Desa Sumbersekar terdiri dari 4 (empat)

Pedukuhan / Dusun dengan jumlah RT sejumlah 30 dan 6 RW yang

tersebar sebagai berikut :

Dusun Semanding terdiri dari 10 RT - 2 RW.

Dusun Krajan terdiri dari 12 RT - 2 RW.

Dusun Banjartengah terdiri dari 6 RT - 1 RW.

Dusun Precet terdiri dari 2 RT - 1 RW.

a) Batas Desa

batas - batas wilayah desa Sumbersekar meliputi :

Batas sebelah utara : Desa Dadaprejo Kec.Junrejo Kota Batu

Batas sebelah timur : Desa Mulyoagung Kecamatan Dau

Kabupaten Malang Prop. Jawa Timur

Batas sebelah selatan : Desa Gadingkulon Kecamatan Dau

Kabupaten Malang Prop. Jawa Timur

Batas sebelah Barat : Desa Junrejo Kecamatan Junrejo

Kota Batu – Prop. Jawa Timur.

b) Luas Wilayah.

Adapun luasan wilayah desa Sumbersekar + 527.129 Ha, dengan fungsi

dan penggunaannya sebagai berikut :

a. Tanah Persawahan : 95.061.......... Ha

b. Tanah Tegalan : 192.351........ Ha

c. Tanah Pekarangan : 43.306 ......... Ha

d. Tanah Perkebunan : 26.830………. Ha

e. Tanah Makam : 2.3................ Ha

f. Tanah Pemukiman Umum : 102………….. Ha

g. Tanah Perumahan : 15……………. Ha

h. Tanah Pendidikan : 2.10…………. Ha

c) Jumlah Penduduk.

Jumlah penduduk Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten

Malang sejumlah 7.218 orang dengan jumlah Kepala Keluarga (KK)

2.430.

a. Laki – laki : 3.642…..Orang

b. Perempuan : 3.576…..Orang

2.4 KONDISI SOSIAL

2.4.1 Pendidikan

Data jumlah penduduk desa sumbersekar keseluruhan adalah

± 7.218 orang dan jumlah Kepala Keluarga (KK) ± 2.430. Untuk fasilitas

tempat-tempat pendidikan mulai dari pendidikan usia dini sampai

dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebagai berikut :

a. PAUD : 2 buah.

b. TK /RA : 7 buah.

c. SD : 5 buah.

d. SLTP / sederajat : 1 buah.

e. SLTA / sederajat : 1 buah.

Selanjutnya untuk jumlah penduduk terkait dengan sesuai

dengan usia sekolah sebagai berikut :

a. Usia belum sekolah : 1.046 orang

b. Masa Sekolah Dasar : 856 orang

c. Lulus Sekolah Dasar : 2.164 orang

d. Lulus SLTP/Sederajat : 1.314 orang

e. Lulus SLTA/Sederajat : 1.462 orang

f. Lulus Diploma I / II : 70 orang

g. Lulus Diploma III : 106 orang

h. Lulus Strata I : 571 orang

i. Lulus Strata II : 70 orang

j. Lulus Strara III : 15 orang

2.4.2 Kesehatan

Untuk bidang kesehatan desa sudah adanya fasilitas

(POSKESDES) Pos Kesehatan Desa serta dibantu dengan beberapa

posyandu yang berada di setiap dusun/pedukuhan, adapun Posyandu

dimaksud sejumlah 6 Posyandu yang tersebar .

Taman Posyandu Tunas Harapan di RW.01 Dusun Semanding.

- Posyandu Dahlia VI di RW.06 Dusun Semanding.

- Posyandu Dahlia II di RW.02 Dusun Krajan.

- Posyandu Dahlia IV di RW.03 Dusun Krajan

- Posyandu Dahlia III di RW.04 Dusun Krajan

- Posyandu Dahlia V di RW.05 Dusun Precet

a) Kematian Bayi

- Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 149 orang

- Jumlah Bayi meninggal tahun ini : orang

b) Kematian Ibu Melahirkan

- Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 149 orang

- Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

c) Cakupan Imunisasi antara lain :

- Cakupan Imunisasi Polio 3 : 118 orang

- Cakupan Imunisasi DPT 1 : 92 orang

- Cakupan Imunisasi Cacar : 45 orang

c) Gizi Balita

- Jumlah Balita : orang

- Balita gizi buruk : orang

- Balita gizi baik : orang

- Balita gizi kurang : orang

2.4.3 Kesejahteraan Sosial

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan

sosial metiputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi

dan politik yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakan diantaranya

semakin berkembang dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas

berbagai permasalahan sosial. Keadaan ini bisa dilihat dan diamati dari

data tabel penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di bawah

ini;

Data Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah Keterangan

1 Anak terlantar - -

2 Anak Nakal - -

3 Anak Balita terlantar - -

4 Anak jalanan - -

5 Lansia Terlantar - -

6 Pengemis - -

7 Gelandangan - -

8 Korban NAPZA - -

9 Pekerja Sek Komersial - -

10 Eks Narapidana - -

11 Penyandang Cacat - -

12 Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis 8 -

13 Keluarga Miskin Sosial 90 KRT

14 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis - -

15 Keluarga Rumahnya Tidak layak huni - KK

16 Wanita Rawan Sosial Ekonomi 38 -

17 Pemulung - -

18 Janda PKRI 11 -

19 Korban Bencana Alam - -

20 Masyarakat tinggal di daerah bencana - -

21 Komunitas adat terpencil - -

Demikianlah Potensi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang

berada di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

2.5 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN STRUKTUR

KEMASYARAKATAN DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAH DESA.

2.5.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bahwa di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang

terdapat lembaga lembaga penunjang yang syah sesuai dengan

peraturan yang berlaku antara lain :

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa Sumbersekar terdapat 7 (Tujuh)

Orang yang terdiri dari 3 (Tiga) Orang pengurus (Ketua, Sekretaris,

Bendahara) dan 4 (Empat) Orang anggota. BPD adalah bersifat

sebuah TRelasi kerja dari Kepala Desa (Pemerintah Desa) untuk

mengatasi sebuah permasalahan di desa yang sudah diatur dengan

aturan main.

Tabel. Badan Permusyawaratan Desa

NO

N A M A

J A B A T A N

K E T

1

SUKARDI ,S.Pdi

Ketua

2

SUPRANOTO ,S.PD

Sekretaris

3

Ir. SISWOKO

Bendahara

4

HADI PURNOMO

Anggota

5

MARKIMUN

Anggota

6

MOHAMAD SHOKAH

Anggota

7

SUTRISNO

Anggota

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Dalam tubuh lembaga ini terdapat 16 (Enam belas) orang yang

terdiri dari 5 (lima) Orang pengurus dan 11 (Sebelas) Orang

koordinator sesuai dengan seksi-seksi yang diperlukan dalam tubuh

lembaga tersebut. Para pengurus dan anggota yang masuk dalam

tubuh lembaga ini merupakan warga yang berdomisili di desa

sumbersekar yang mempunyai peran baik masyarakat paling kecil

maupun besar, serta tidak menutup kemungkinan dari para warga

masyarakat yang mempunyai pemikiran kedepan untuk masa depan

desa dan ikut berperan serta dalam membangun desa. Lembaga

LPMD ini bersifat membantu pemerintah desa guna memberdayakan

masyarakat secara menyeluruh. Adapun table lembaga tersebut

sebagai berikut :

Tabel.

Lembaga Pemberdayaan

NO

N A M A

J A B A T A N

1

PURNOMO

Ketua

2

ANDI PUTRANTO

Wakil

3

PRATAMA

Sekretaris. 1

4

JOKO SUROSO

Sekretaris. 2

5

YERIUS VIRGO WIBISONO

Bendahara

6

WIYADI

Sie. Agama

7

RANU PRABOWO Sie.Sosial Kesadaran Masy.

8

IWAN JOKO Sie.Pembangunan dan LH

9

IMAM ISNAINI

Sie.Ekonomi dan Koperasi

10

TIPUK WIDURI

Sie.Kesehatan & KB

11

JUARI

Sie.Pemuda & Olahraga

12

SAFRIDA DIKARINI

Sie.Pendidikan & Penerangan

13

SUMADI

Sie.Keamanan & Ketertiban

14

SUROSO

Sie.Keamanan & Ketertiban

15

KRISIANAH

Sie. Seni & Budaya

16

NOVI SULISTYO RINI

Sie.Pemberdayaan Perempuan

c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Lebaga tersebut diatas adalah lembaga yang mana anggotanya lebih

menekankan pada ibu ibu, khususnya ibu kepala desa dan ibu

perangkat, serta mengharuskan para ibu ketua RT (Rukun Tetangga)

serta ibu ketua RW (Rukun Warga). Berikut juga para Kader

Dasawisma di tiap tiap lingkungan RT dan Kelompok Kerja (Pokja).

d. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Lembaga tersebut adalah sebuah lembaga desa yang mempunyai

tugas sebagai satuan pengaman desa, serta di lingkungan masing

masing. Anggota lembaga tersebut mendapatkan pembinaan langung

dari pemerintah desa yang dalam hal ini adalah salah satu

perangkat yang membidangi. Serta memfasilitasi untuk menambah

wawasan para anggota dengan menghadirkan peran dari Bintara

Pembina Desa (Babinsa) dari Koramil serta Bintara Pembinaan

Keamanan dan Ketertipan Masyarakat (BABINKAMTIBMAS) dari

Kepolisian Sektor.

e. Karang Taruna.

Karang Taruna adalah sebuah wadah para pemuda yang bertujuan

untuk mengembangkan semangat dan belajar berorganisasi,

berkarya dan berusaha mandiri untuk dirinya sendiri maupun

berkelompok, Wadah ini juga sangat bermanfaat untuk mencegah

pengaruh negative yaitu Narkoba dan Zat adiktif lainnya. Sehingga

pemuda bangsa dapat terselamatkan dari pengaruh obat obat

teralarang tersebut.

f. Rukun Tetangga / Warga (RT / RW).

Bahwa Lembaga yang satu ini merupakan ujung tombak dari sebuah

perjalanan pemerintahan di desa. Karena seorang Ketua RT/RW

berikut dengan segenap pengurusnya harus mampu mengkoordinir

warganya bilamana ada sebuah kegiatan yang bersangkut paut

dengan desa, serta kegiatan lingkungan masing-masing.

NO

NAMA DUSUN

RW

RT

1 Dusun Semanding RW.001 5 - RT

RW.006 5 - RT

2 Dusun Krajan RW.002 5 - RT

RW.003 7 - RT

3 Dusun Banjartengah RW.004 5 - RT

4 Dusun Precet RW.005 2 - RT

4 Dusun 6 Rw 30 RT

KEPALA DESA

2.5.2 Struktur Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

2015 tentang STOK / Struktur Organisasi Tata Pemerintah Desa berikut

serta Peraturan Bupati Malang Nomor 078 Tahun 2017 dengan tabel

dan struktur sebagimana terlampir pada lembar berikutnya.

Tabel.

Struktur Tata Pemerintah Desa

`

SEKRETARIS DESA

Kasun Semanding

Kaur Umum

Tata Usaha

Kaur Perencanaan

Kaur

Keuangan

Kasie

Pemerintahan

Kasie

Kesejahteraan Sosial

Kasie

Pelayanan Umum

Kasun Krajan

Kasun Banjartengah

Kasun

Precet

BAB III

PROSES PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

( RPJMDes 2018 – 2023 )

Bahwa proses penyusunan guna pembuatan dari Rencana

Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Sumbersekar

Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2018 – 20123 melalui beberapa

tahapan tahapan. Adapun langkah langkah persiapan yang diambil adalah

sebagai berikut :

1. Rapat musyawarah bersama perangkat beserta lembaga Badan

Permusyawaratan Desa guna persiapan awal guna rencana penyusunan

RPJMDes dengan hasil membentuk Tim Penyusun RPJMDes yang

disyahkan atau diperkuat dengan diluncurkannya Surat Keputusan

Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJMDes Sumbersekar 2018 - 2023

2. Tim Penyusun dengan bekerja guna membuat rancangan awal untuk

ditindak lanjuti dengan pemetaan masalah dan kebutuhan pembangunan

di setiap pedukuhan / dusun.

3. Tim Penyusun bersama lembaga terkait yaitu Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) bergerak untuk turun kebawah bottom up - top down, yaitu

penyelarasan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari tingkat

rukun tetangga ( RT/RW ) lanjut ke musyawarah Dusun, Musyawarah

Desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran

rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional.

4. Dilanjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan

Desa atau disebut dengan MusrenbangDes.

5. Perumusan Rancangan Akhir dari RPJMDes dan dikonsultasikan kepada

Camat selaku Pembina Tata Pemerintahan Desa.

6. Penetapan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

dengan dikeluarkannya Peraturan Desa.

BAB IV

VISI, MISI

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN

KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

4.1 VISI

Bab ini akan menjabarkan visi dan misi pembangunan di

Desa Sumbersekar Kecamatan Dau selama 6 (Enam) tahun mendatang

(2018-2023). Hal ini sejalan dengan amanat Undang Undang Desa Nomor

6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Bupati

Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi,

misi, dan program kepala desa yang memuat tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan, pembangunan desa dan keuangan desa, serta program

desa dan lintas lembaga desa yang disertai dengan kerangka pendanaan

indikatif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada RPJMD dan RPJMN. Undang - Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa merupakan wahana yang memberikan penegasan

bahwa desa saat ini memiliki kewenangan lebih untuk mengatur desanya

dan memberikan hak asal usul desa, tanpa meninggalkan sinergitas

dengan program-program pembangunan baik dari pemerintah daerah

kabupaten, provinsi maupun pusat.

Di samping mengacu pada regulasi di atas, sistematika pembahasan

visi dan misi dalam bab ini juga merujuk pada Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dan

Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Petunjuk Teknis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan

Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dalam tujuannya, visi juga dapat

mengarahkan dan mendorong semua stakeholder (pemerintah dan non

pemerintah) untuk berkontribusi dalam pencapainnya. Visi dan misi juga

bersifat menjadi inspirasi, arah, dan posisi (setting) dari Desa

Sumbersaekar Kecamatn Dau Kabupaten Malang di masa depan.

Selanjutnya bahwa RPJMDes merupakan penjabaran dari visi, misi, dan

program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang,

serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan (RPJMN) Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional. RPJMDes ini tidak hanya berasal dari visi,

misi dan program Kepala Desa saja, namun juga telah dilakukan

beberapa proses penyesuaian dari semua acuan yang dimaksud.

Visi dan misi dalam RPJMDes Desa Sumbersekar Tahun 2018 - 2023

merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi salah satu

materi bagian dari kampanye oleh pemenang pada saat Pemilihan Kepala

Desa (Pilkades) Desa Sumbersekar Tahun 2017 lalu. Hal ini ditegaskan

sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun

2014 Pasal 28 yang menyebutkan bahwa setiap Calon Kepala Desa wajib

untuk menyertakan visi misi melalui kegiatan kampanye pada saat

mencalonkan diri menjadi kepala desa. Maka dari itu mengacu pada hasil

Pilkades Tahun 2017, RPJMDes Desa Sumbersekar Kecamatan Dau

Kabupaten Malang 2018-2023 merupakan hasil perumusan dari

pemenang Pemilihan Kepala Desa Sumbersekar Kecamatan Dau

Kabupaten Malang yang ditetapkan pada tahun 2017 yakni Hasan Asyari.

Visi Pembangunan Desa Sumbersekar bersinergi dengan arah

pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJPD

2005-2025, yang tetap memperhatikan kondisi masyarakat desa se

Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi

di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan

potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta

Pemerintah Desa. Visi Desa Sumbersekar juga mempunyai semangat

untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang

telah diamanatkan dalam nawa cita oleh Presiden Republik Indonesia Bp.

Joko Widodo dalam salah satu komitmen tersebut adalah sektor

pembangunan desa. Desa Sumbersekar pada enam tahun kedepan akan

memperhatikan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016

tentang Desa. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Desa

Sumbersekar yang luas membuat akses pelayanan dan informasi

berpotensi untuk tidak terdistribusikan secara cepat dan merata.

Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah kongkrit untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa secara umum. Untuk

mengupayakan hal itu, Pemerintah Desa Sumbersekar menjadikan

masyarakat desa sebagai subyek pembangunan sebagaimana amanat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Komitmen Pemerintah Desa Sumbersekar terhadap pembangunan

desa, salah satunya diwujudkan melalui penjabaran visi misi, yakni

dalam tujuan dan sasaran. Setidaknya beberapa penjabaran dalam

sasaran diarahkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan

kemasyarakatan, serta pembinaan masyarakat pedesaan. Untuk bidang

penyelenggaraan pemerintahan salah satunya adalah peningkatan

kualitas pelayanan publik Pemerintah Desa. Melalui kualitas pelayanan

publik yang baik dan memberi aksesibilitas kepada masyarakat melalui

ketua rukun tetangga, seperti rekomendasi dan pengantar ketua

lingkungan atau ketua rukun tetangga, maka hal ini akan mendorong

tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu,

pemerintah desa juga akan memberikan apresiasi mengenai usulan atau

partisipasi warga desa yang dimasukkan dalam agenda Musyawarah

Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Diharapkan melalui hal

tersebut kebijakan pembangunan tidak lagi hanya dengan sistem top-

down melainkan juga bottom-up.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

untuk periode 2018-2023, dicanangkan Visi Pembangunan Desa

Sumbersekar yang berlandaskan pada sebuah nilai nilai filosofis, yakni

“ Sumbersekar ” dengan penjabarannya ialah sebagai berikut :

Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing, Sosial, Ekonomi, Kepariwisataan,

Agamis, serta Reformasi Birokrasi.

Dengan mempertimbangkan landasan - landasan filosofis dan

pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2018-2023, dicanangkan

Visi Pembangunan Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang

yaitu : “ SUMBERSEKAR “. Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat

dijabarkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Desa Sumbersekar yang sejahtera dan memiliki

mental bekerja keras, demokratis guna mencapai kemajuan dan

kemandirian, untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia

dalam rangka meningkatkan daya saing desa “. Penggunaan istilah

SUMBERSEKAR merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya

memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada

sebuah wilayah yang khususnya Desa Sumbersekar Kecamatan Dau

Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah disinggung

pada paragraf sebelumnya bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki

kesatuan maknawi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

4.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu

gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara

pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun

misi pembangunan Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten

Malang untuk 6 (enam) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Percepatan Pembangunan di bidang Pendidikan,

Kesehatan, dan Ekonomi guna meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

2. Mengembangkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Pariwisata

dan Industri Kreatif.

3. Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan yang Berbasis nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya

Lokal dan Supremasi Hukum.

4. Meningkatkan ketersediaan Infrastuktur dan Prasarana Lingkungan

yang menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat dan

Kepariwisataan.

5. Meningkatkan partisipasi, Kesadaran serta Perilaku masyarakat di

bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

6. Melakukan Percepatan Pembangunan Desa melalui Penguatan

Kelembagaan, Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda Peningkatan

Kualitas SDM, dan pengembangan Produk Unggulan Desa.

7. Melakukan percepatan Pembangunan di bidang Pendidikan,

Kesehatan dan Ekonomi.guna meningkatkan Indeks Pembangunan

Manusia ,dengan Tujuan Meningkatkan Daya Saing Desa.

8. Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata

dan Indrustri Kreatif, dengan Tujuan meningkatkan Perekonomian

Masyarakat.

9. Mengembangkan Ekonomi masyarakat dengan mengedepankan Seni

Budaya dan Industri Kreatif, dengan tujuan meningkatkan

Kepariwisataan Desa.

10. meningkatkan Kehidupan Sosial Beragama yang berbasis Nilai

Keagamaan yang Toleran, Berbudaya Lokal dan Supremasi Hukum,

dengan Tujuan meningkatkan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

11. Melakukan Percepatan Pembangunan Desa.melalui Penguatan

Kelembagaan, Peningkatan Indeks Sumberdaya Manusia dengan

Tujuan melakukan Reformasi Birokrasi.

Secara substantif, 7 (tujuh) misi pembangunan Desa Sumbersekar

Tahun 2018-2023 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu

konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil, dan

juga arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil.

Kedua dimensi ini harus dapat dijalankan secara seimbang untuk

mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan pedesaan yang utuh

dan berkelanjutan.

Mengacu pada pernyataan Visi Misi Desa Sumbersekar Kecamatan

Dau Kabuptaen Malang, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai

dalam 6(enam) tahun kedepan adalah :

a. Misi Ke-1 : Melakukan Percepatan Pembangunan di bidang

Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi guna meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat serta meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia, dengan maksud dan tujuannya ialah untuk

meningkatkan Sumber Daya Manusia yang menyeluruh baik dari segi

pendidikan, kesehatan, ekonomi warga guna meningkatnya

kesejahteraan masyarakat

b. Misi Ke-2 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat berbasis

Pertanian, Pariwisata dan Industri Kreatif maksud dan tujuannya

ialah suatu usaha untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat

petani maupun warga yang bekerja / memiliki usaha dibidang

pertanian untuk berdaya guna, sehingga dapat mengembangkan usaha

tersebut menjadi sebuah wisata dan mendorong ekonomi hasil usaha

warga yang berasal dari sebuah kreatifitas dan inovasi warga.

c. Misi Ke-3 : Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

dalam Pembangunan yang Berbasis nilai Keagamaan yang

Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum, maksud dan

tujuannya ialah memberikan sebuah penguatan guna peningkatan

tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan desa dengan berbagai lini, yang tetap

berpedoman atas saling toleransi, baik toleransi agama, toleransi

budaya local maupun supremasi hukum.

d. Misi Ke-4 : Meningkatkan ketersediaan Infrastuktur dan

Prasarana Lingkungan yang menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi

Masyarakat dan Kepariwisataan, dengan maksud dan tujuannya

ialah meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana prasarana

lingkungan yang dapat mendukung dan menunjang sebuah aktifitas

social ekonomi masyarakat desa serta dunia wisata.

e. Misi Ke-5 : Meningkatkan partisipasi, Kesadaran serta Perilaku

masyarakat di bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup,

dengan maksud dan tujuannya ialah mendorong kesadaran

masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang pembangunan maupun

bidang lingkungan hidup.

f. Misi Ke-6 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa melalui

Penguatan Kelembagaan, Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda

Peningkatan Kualitas SDM, dan pengembangan Produk Unggulan

Desa, dengan maksud dan tujuannya ialah melaksanakan sebuah

langkah langkah percepatan pembangunan melalui penguatan

penguatan dari segi kelembagaan, Pemberdayaan Perempuan dan

Kepemudaan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, serta

mengembangkan hasil hasil produk unggulan dari masyarakat

setempat.

g. Misi Ke-7 : Melakukan percepatan Pembangunan di bidang

Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.guna meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia ,dengan Tujuan Meningkatkan Daya

Saing Desa, dengan maksud dan tujuan ialah melaksanakan sebuah

langkah langkah percepatan pembangunan melalui bidang pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia

guna meningkatkan Daya Saing Desa.

h. Misi Ke-8 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis

Pertanian, Pariwisata dan Indrustri Kreatif, dengan Tujuan

meningkatkan Perekonomian Masyarakat, dengan maksud dan

tujuan ialah mengembangkan usaha - usaha ekonomi masyarakat

yang berbasis pertanian, pariwisata, dan kelompok kelompok usaha

guna meningkatkan ekonomi masyarakat.

i. Misi Ke-9 : Mengembangkan Ekonomi masyarakat dengan

mengedepankan Seni Budaya dan Industri Kreatif, dengan tujuan

meningkatkan Kepariwisataan Desa, dengan maksud dan tujuan

ialah turut mengembangkan ekonomi warga masyarakat dengan lebih

mengedepankan pada budaya maupun kesenian yang ada di

masyarakat serta kelompok kelompok usaha kreatif yang bermuara

pada peningkatan kepariwisataan desa.

j. Misi Ke-10 : Meningkatkan Kehidupan Sosial Beragama yang

berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Berbudaya Lokal dan

Supremasi Hukum, dengan Tujuan meningkatkan Kehidupan

Sosial dan Keagamaan, dengan maksud dan tujuan ialah

meningkatkan kehidupan sosial beragaman yang berbasis pada nilai

keagamaan dan toleransi, dan berbudaya dan supremasi hukum

dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan social keagamaan.

k. Misi Ke-11 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa. melalui

Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Indeks Sumberdaya

Manusia dengan Tujuan melakukan Reformasi Birokrasi

dengan maksud dan tujuan ialah melakukan percepatan

pembangunan desa melalui beberapa penguatan penguatan melalui

kelembagaan serta meningkatan kuantitas sumberdaya manusia

untuk Reformasi Birokrasi.

4.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan di Desa Sumbersekar untuk 6 (enam) tahun ke depan

dititik beratkan dari prioritas kebutuhan masyarakat yang telah

dilakukan mulai dari penggalian gagasan, saran, dan usulan, sehingga

sampai pada penyusunan urutan prioritas pembangunan yang didapat

dalam hasil Musyawarah Desa.Proses perencanaan pembangunan

dilaksanakan secara bersama sama oleh Tim Penyusun turun kebawah

guna menjaring aspirasi warga masyarakat tingkat dusun dalam sebuah

Musyawarah Dusun.

Selanjutnya hasil semua usulan dari setiap dusun akan dibawa pada

rapat yang terwadahi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Desa, untuk disepakati secara bersama yang menghasilkan prioritas

usulan pembangunan serta disyahkan bersama lembaga Badan

Permusyawaratan Desa. Selanjutnya menjadi sebuah dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Pemerintah Desa Sumbersekar

Tahun 2018-2023.

Terkait dengan kebijakan pembangunan desa selama 6 tahun akan

dititikberatkan pada pembangunan sarana prasarana peningkatan

ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan

dan kepemudaan serta peningkatan indeks pembangunan manusia

sehingga dapat meningkatkan kepariwisataan dan daya saing desa.

Seuanya akan terangkum pada dokumen rencana pembangunan jangka

menengah desa RPJMDes tahun 2018-2023 yang dilaksanakan setiap

tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah.

4.4 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

4.4.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Bahwa untuk semua pendapatan desa yang masuk ke desa akan

dimasukan seluruhnya dalam rekening desa. Adapun pendapatan desa

dapat bersumber dari :

a) Pendapatan Asli Desa

b) Alokasi Dana Desa dari APBD

c) Dana Desa dari APBN

d) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

4.4.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan anggaran. Semua

pembelanjaan atas kegiatan desa akan dikelola dan dianggarkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan pencairan

anggaran belanja tersebut diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku

melalui system aplikasi “Siskeudes” kependekan dari Sistem Keuangan

Desa.

4.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Sehubungan dengan pembiayaan desa, maka pemerintah desa

mengalokasikan untuk pembiayaan kegiatan pemilihan kepala desa yang

dimasukan dalam rekening tersendiri dana cadangan. Apabila kegiatan

tersebut tidak dialokasikan maka yang akan rugi adalah pemerintah desa

berikut juga dengan seluruh warganya. Oleh sebab itu amanah undang

undang desa memberikan kewenangan atas hak asal usul desa untuk

dapat menata dan mengatur rumah tangga desa itu sendiri.

4.5 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Adapun program pembangunan serta kegiatan prioritas desa sudah

terpaparkan dalam semua usulan yang digalih dari bawah untuk

menghasilkan sebuah skala prioritas kegiatan dan pembangunan baik

secara tahunan maupun dalam jangka kurun waktu 6 tahun kedepan.

Adapun program secara prioritas adalah :

Sumbersekar, 22 September 2017


HASAN ASYARI

BAB V

PENUTUP

Bahwa proses penyusunan guna pembuatan dokumen Rencana

Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Sumbersekar

Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2018 – 2023 melalui beberapa

tahapan tahapan. Adapun langkah langkah persiapan yang diambil adalah

sebagai berikut :

1. Rapat musyawarah bersama perangkat beserta lembaga Badan

Permusyawaratan Desa guna persiapan awal untuk merencanakan

penyusunan RPJMDes, dengan hasil membentuk Tim Penyusun RPJMDes

yang disyahkan dengan diluncurkannya surat keputusan kepala desa

tentang Tim Penyusun RPJMDes Sumbersekar 2018 - 2023

2. Tim Penyusun dengan bekerja guna membuat rancangan awal untuk

ditindak lanjuti dengan pemetaan masalah dan kebutuhan pembangunan

di setiap pedukuhan / dusun.

3. Tim Penyusun bersama lembaga terkait yaitu Badan Permusyawaratan

Desa penyelarasan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari

tingkat rukun tetangga ( RT/RW ) lanjut ke musyawarah Dusun,

Musyawarah Desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian

sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan

nasional.

4. Dilanjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan

Desa atau disebut dengan MusrenbangDes.

5. Perumusan Rancangan Akhir dari RPJMDes dan dikonsultasikan kepada

Camat selaku Pembina Tata Pemerintahan Desa.

6. Penetapan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

dengan dikeluarkannya Peraturan Desa.

BAB IV

RENCANA PROGRAM

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2020

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Sumbersekar yang

tersusun dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada rumusan

prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa merupakan

program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa.

Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa,

kewenangan desa dan secara tekhnis di lapangan desa mempunyai sumber

daya. Rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa sesuai

kewenangannya dibagi menjadi dua meliputi:

a) Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Adat Istiadat Pengelolaan Tanah Kas Desa

b) Berdasarkan Lokal Skala Desa

4.1.1.Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sumbersekar

Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Operasional Kantor.

- Kegiatan Operasional dan Insentif BPD.

- Kegiatan Operasional dan Insentif bagi Ketua RT Ketua RW

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat.

- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa.

- Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa.

- Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa.

- Penyusunan LPPD dan LKPJ tahunan

- Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa

-

4.1.2.Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Adapun Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

a) Kegiatan Pembangunan Pavingisasi RT.001 RW.005

b) Kegiatan Pembangunan Pavingisasi RT.001 RW.002

c) Kegiatan Pembangunan Tandon Air

d) Kegiatan Pembangunan Kios Milik Desa

e) Kegiatan Pembangunan Kios Pasar Wisata Desa

f) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani

g) Kegiatan Pembangunan Renovasi Posyandu RW.02

h) Kegiatan Pembangunan TPT Jalan RT.003 RW.001

4.1.3.Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Adapun Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun

2020 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan :

1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan bagi : PKK, Karang Taruna.

2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Bagi Satlinmas.

3. Penyelenggaraan Pendidikan Gotong Royong.

4. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

6. Pembinaan Lembaga Adat.

7. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat.

8. Kegiatan Lainnya.

4.1.4.Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adalah Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020

adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberdayaan Bidang Peternakan dengan indikasi Kegiatan

Normalisasi Saluran irigasi .

2. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :

Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa,

dan Badan Pemusyawaratan Desa;

3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa, dengan indikasi kegiatan :

a. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat

Desa;

b. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi

Produktif;

c. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Perempuan;

4. Peningkatan Usaha Ekonomi Desa, dengan indikasi kegiatan :

a. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;

b. Pelatihan Teknologi Tepat Guna;

c. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa

maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;

5. Peningkatan Usaha Kesehatan Desa, dengan indikasi kegiatan

Penyelenggaraan Program Pencegahan Stunting dan gerakan hidup bersih

dan sehat;

6. Pengembangan Sosial Budaya Desa, dengan indikasi kegiatan :

a. Pengembangan seni budaya lokal;

b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga

kemasyarakatan dan lembaga adat;

c. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan

Desa dan Hutan Kemasyarakatan;

1.1.5 Rencana Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Kegiatan Mendesak di

Desa

a. Serangkaian Kegiatan Pencegahan Penyebaran Virus COVID 19

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat Tahun

2020

Prioritas program pembangunan skala daerah adalah program dan kegiatan

pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa sumbersekar

kecamatan Dau, tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini

disebabkan pertama, kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan

kewenangan desa. kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai

karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa

tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung

lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan

dibawa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten di Kecamatan oleh delegasi

Desa Sumbersekar Kecamatan Dau yang dipilih secara partisipatif pada forum

Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA ...

Documents

Transcript of PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA ...