Peraturan Desa Kanekes
-
Upload
chyntiasami -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
Transcript of Peraturan Desa Kanekes
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
1/17
1 :
PERATURAN DESA KANEKES
Nomor 01 Tahun 2007
Tentang
SABA BUDAYA DAN PERLINDUNGANMASYARAKAT ADAT TATAR KANEKES (BADUY)
Dengan mengharap ridho Yang Maha Kuasa,
Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Masyarakat Kanekes
Menimbang : 1. Bahwa Masyarakat Kanekes (Baduy) sebagai masyarakat adat yang terikatoleh ketentuan adat, hidup dalam persekutuan hukum tertentu yang mengakuidan menerapkan ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang padakenyataannya mengalami berbagai masalah didalam penerapannya,berkenaan dengan interaksi dan aktivitas kunjungan masyarakat luar, yangtidak tunduk pada ketentuan adat;
2. Bahwa Masyarakat Kanekes dalam melakukan interaksi dan adaptasi terhadapaktivitas kunjungan masyarakat luar dibutuhkan sebuah peraturan adat yangbersifat formal, mengikat semua fihak yang berada di Tatar Kanekes dalambentuk Peraturan Desa;
3. Bahwa diharapkan setelah terbentuknya peraturan dimaksud, didapat satukepastian hukum yang mengatur tata aturan pergaulan di lingkungan TatarKanekes,.
Mengingat : a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokokAgraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Nomor 2043);
b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (LembaranNegara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (LembaranNegara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
d. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);e. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Nomor 4010 tahun2000);
f. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusidaerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246 tambahan Lembaran NegaraNomor 4048);
g. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (LembaranNegara tahun 2004 Nomor 32 tambahan Lembaran Negara Nomor 4377)
h. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Nomor 125 tahun 2004);
i. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LembaranNegara Tahun 2001 nomor 118, tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 119, tambahan Lembaran NegaraNomor 4139);
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
2/17
2 :
l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 15 tahun 1989 dan Nomor 33 tahun1996 tentang Retribusi Masuk Kawasan Baduy;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 13 tahun 1990 tentang Pembinaandan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di Kabupaten DaerahTK II Lebak;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 30 Tahun 2001 tentang Rencana
Strategis Kabupaten Lebak Tahun 2000-2005 (Lembaran Daerah KabupatenLebak Tahun 2001 Nomor 63 Seri D);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 31 Tahun 2001 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten LebakTahun 2001 Nomor 64 Seri C);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 tahun 2001 tentangPerlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy (Lembaran DaerahKabupaten Lebak Nomor 65 seri D tahun 2001);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 tahun 2002 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 seri D tahun 2002);
r. Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 590/kep.233/Huk/2002 tentangPenetapan Batas batas Detail Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy di DesaKanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak tertanggal 16 Juli 2002;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 tahun 2003 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 29 tahun 2000 tentangPemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor seri Dtahun 2003);
t. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 tahun 2004 tentang Tata Caradan Teknik Penyusunan Peraturan daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 nomor 4 seri D);
u. Surat Bupati Lebak Nomor: 556.4/85-Inkosbudpar/2005 tanggal 16 Februari2005 perihal Optimalisasi Pengelolaan Obyek Wisata Guna Peningkatan PAD
Kabupaten Lebak;
v. Surat Keputusan Camat Leuwidamar Nomor: 556.4/305.kec/XII/2005 tentangPenunjukan Penanggungjawab Pengelola Obyek Wisata Budaya BaduyKecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak tanggal 31 Desember 2005;
w. Surat Keputusan Camat Leuwidamar Nomor :556.4/305.Kec/XII/2005 tertanggal31 Desember 2005 tentang Pelimpahan wewenang pengelolaan pengunjung(saba) budaya Baduy dari pihak Pemerintah Kecamatan Leuwidamar kepadaPemerintah Desa Kanekes.
Memperhatikan : Usulan dan saran Baris Kolot Adat Tatar Kanekes dalam musyawarah adat tanggal30 Juni 2007.
Dengan persetujuan
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ADAT
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DESA DAN LEMBAGA ADAT MASYARAKAT KANEKES TENTANGSABA BUDAYA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT TATAR KANEKES(BADUY)
BAB I
PENGERTIAN UMUM
PeristilahanPasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan ;
(1) Areal Larangan adalah kawasan tanah ulayat di Desa Kanekes (Baduy) yang dilarang untukdikunjungi dan dimanfaatkan sebagaimana telah ditetapkan oleh ketentuan adat
(2) Babakan adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kampung baru yang terpisah dengan
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
3/17
3 :
kampung induk sebagaimana telah ditetapkan oleh ketentuan adat.
(3) Baduy adalah sebutan bagi masyarakat adat Kanekes yang dikenal masyarakat luas untukmenunjuk berbagai unsur yang terdapat di Tatar Kanekes.
(4) Baduy Dalam ataupun Tangtu Tilu, adalah sebutan bagi masyarakat adat dan berbagai hal lainterkait dengan Desa Kanekes yang berdomisili di Kampung Cikeusik, Cibeo dan Cikartawana,sebagaimana telah ditetapkan oleh ketentuan adat.
(5) Baduy Luar adalah sebutan untuk penduduk desa Kanekes yang mendiami perkampungan di luarTantu Tilu, sebagaimana telah ditetapkan melalui ketentuan adat.
(6) Bale adalah rumah panggung yang berfungsi sebagai tempat musyawarah adat, sebagaimana telahditetapkan oleh ketentuan adat.
(7) Baresan adalah kelompok perangkat adat yang diperbantukan pada tokoh adat sebagai pengawalkeamanan dan ketertiban, sebagaimana telah ditetapkan oleh ketentuan adat.
(8) Cendera mata adalah pernik atau material, dan atau idiom tertentu yang memiliki nilai simbolisasidan terikat secara langsung dengan keberadaan Masyarakat Kanekes serta memiliki nilai ekonomis
(9) Dangka adalah areal yang secara administratif berada di luar wilayah Desa Kanekes, yang padaumumnya penduduknya masih memiliki keterikatan kekerabatan dan kosmik dengan warga sertatata aturan dan sistem yang berlaku di Tatar Kanekes
(10) Dibuat atau dengan sebutan lain Ngetém , adalah memanen padi yang sudah menguning.
(11) Dibuat Serang adalah upacara adat memanen padi.
(12) Huma adalah tegalan yang difungsikan sebagai area produksi bercocok tanam.
(13) Huma Serang adalah tegalan yang difungsikan sebagai area produksi bercocok tanam yangterdapat di wilayah Tangtu Tilu.
(14) Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adattertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambilmanfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidupdan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidakterputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan;
(15) Imah Kolot adalah rumah yang didirikan di tiap kampung Panamping yang tidak boleh disinggahioleh pengunjung.
(16) Leuweung Kolot adalah kawasan tertentu yang ditetapkan secara adat sebagai kawasan/hutanlarangan.
(18) Jaro Pamarentah adalah perangkat adat yang berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan DesaKanekes, sebagaimana telah ditetapkan oleh ketentuan adat dan dikukuhkan melalui SuratKeputusan Bupati Lebak.
(19) Jaro Tangtu adalah perangkat adat yang berfungsi sebagai wakil Puun yang berkenaan denganurusan luar.
(20) Jaro Tujuh , adalah para pengatur adat yang ada di Panamping, bertugas untuk menangani masalahkeamanan di seluruh wilayah Panamping.
(21) Kawalu , adalah upacara syukuran / selamatan dari hasil huma Serang. Dilakukan dalam waktu tigabulan berturut-turut.
(22) Kolenjer adalah kalender atau sistem penaggalan yang dipergunakan masyarakat adat Kanekesdan berlaku secara turun temurun.
(23) Kokolotan / Kokolot, adalah para sesepuh kampung Panamping.
(24) Leuit adalah tempat persediaan / pengawetan padi hasil huma yang dimiliki keluarga masyarakatadat Kanekes.
(24) Masyarakat Baduy adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kanekes KedamatanLeuwidamar Kabupaten Lebak yang mempunyai ciri kebudayaan dan adat istiadat yang berbedadengan masyarakat disekitarnya;
(25) Masyarakat Luar Baduy adalah masyarakat yang bertempat tinggal di luar dan atau disekitar Desa
Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak;
(26) Nebas atau Nuaran Kakayon adalah menebangi pepohonan dan semak belukar yang terdapat dilahan garapan.
(27) Ngaduruk adalah suatu kegiatan proses pembersihan huma dengan membakar sampah organiksecara terukur dan terawasi.
(28) Ngangkut adalah proses pengangkutan hasil panen ke rumah masing-masing untuk dikeringkandan disimpan di leuit.
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
4/17
4 :
(29) Ngaseuk adalah proses penanaman benih yang dilakukan dengan membuat lubang dengan jaraktertentu diareal huma dengan menggunakan sebuah tongkat kayu yang runcing.
(30) Ngored adalah membersihkan rumput di sekitar tanaman padi.
(31) Kalanjakan - Kapundayan adalah upacara adat tasyakuran atas hasil panen.
(32) Panamping ataupun Kaluaran, adalah areal wilayah yang berada di luar Tangtu Tilu
(33) Pas Pengunjung adalah identitas pengunjung yang disertakan oleh pengelola sebagai tandaklasifikasi dan luasan wilayah kunjungan.
(34) Pemandu adalah orang atau seseorang yang memiliki ijin untuk melakukan pemanduan dalam sababudaya Baduy/ Kanekes.
(35) Penggunaan Lahan adalah setiap upaya yang dilakukan baik oleh perorangan maupun olehkelompok orang tertentu/badan yang berkaitan dengan pengusahaan lahan bagi peruntukkanpertanian, perkebunan, dan pemanfaatan hasil alam lainnya.
(37) Perlindungan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah danmasyarakat dalam melindungi tatanan masyarakat Baduy dari upaya-upaya yangmengganggu/merusak yang berasal dari luar masyarakat Baduy;
(38) Porter adalah pekarya/ tenaga bantuan yang disediakan oleh perangkat desa Kanekes.
Sebagaimana ditetapkan oleh jaro Pamarentah Desa Kanekes(39) Pu’un adalah pimpinan tertinggi masyarakat adat Kanekes yang ada pada tiap kampung Tangtu.
(40) Sasak adalah sebutan masyarakat Kanekes yang menunjuk pada jembatan penyebrangan antarwilayah yang melintasi sungai
(41) Saung Lisung adalah tempat penumbukan padi yang pembangunan dan penempatan, sertapemanfaatannya diatur oleh ketentuan adat.
(42) Seba Tahun adalah upacara adat silaturahmi kepada pemerintah daerah (Kabupaten Lebak,Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Propinsi Banten– dulu Keresidenan Banten).
(43) Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakathukum adat tertentu.
(44) Tangkesan adalah pengatur adat yang ada di Tangtu Tilu.
(45) Tangtu Pada Ageung , adalah istilah yang diberikan kepada penghuni Kampung Cikeusik.
(46) Tangtu Parahiyang , adalah istilah yang diberikan kepada penghuni Kampung Cibeo.
(47) Tangtu Kadu Kujang adalah istilah yang diberikan kepada penghuni Kampung Cikartawana.
(46) Tangtu Tilu adalah keseluruhan sistem adat di Baduy Dalam
(49) Urang Tangtu adalah sebutan bagi masyarakat Baduy Dalam
(50) Urang Panamping adalah sebutan bagi masyarakat Baduy Luar
BAB II
W I L A Y A H
Wilayah Administratif
Pasal 2
(1) Tatar Kanekes adalah Kesatuan wilayah administratif Desa Kanekes sebagaimana diatur dalamPeraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak UlayatMasyarakat Baduy
(2) Secara Administratif Tatar kenekes merupakan wilayah khusus yang didalamnya memuat aturan adatdan aturan administrasi pemerintahan desa pada umumnya
(3) Tatar Kanekes merupakan wilayah setingkat desa dalam tata administrasi Kabupaten Lebak dengan
sebaran dan nama kampung sebagai berikut:
1. Kaduketug 12. Kaduketug 23. Cipondok4. Kadukaso5. Cihulu6. Marengo7. Balingbing
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
5/17
5 :
8. Gajeboh9. Cigula10. Kadujangkung11. Karahkal12. Kadugede13. Kaduketer 114. Kaduketer 215. Cicatang 1
16. Cicatang 217. Cikopeng18. Cibongkok19. Sorokokod20. Ciwaringin21. Cibitung22. Batara23. Panyerangan24. Cisaban 125. Cisaban 226. Leuwihandam27. Kadukohak28. Cirancakondang29. Kaneungai
30. Cicakalmuara31. Cicakal Tarikolot32. Cipaler 133. Cipaler 234. Cicakal Girang 135. Babakan Cicakal Girang36. Cicakal Girang 237. Cipiit Lebak38. Cipiit Tonggoh39. Cikadi Cinangsi40. Cikadu 141. Cijangkar42. Cijengkol
43. Cilingsuh44. Cisagu 145. Cisagu 246. Babakan Eurih47. Cijanar48. Cibeo49. Cikeusik50. Cikartawana51. Ciranji52. Cikulingseng53. Cicangkudu54. Cibagelut55. Cisadane
56. Batubeuah57. Cibogo58. Pamoean
Posisi Astronomis
Pasal 3
Secara Astronomis, Tatar Kanekes berada pada posisi;
6º 27’:27” Lintang Selatan (LS) sampai dengan
6º 30’:00” Lintang Selatan (LS)
108º 3’:9” Bujur Timur (BT) sampai dengan
106º 4’:55” Bujur Timur (BT)
Batas Wilayah Administratif
Pasal 4
Desa Kanekes sebagai wilayah Masyarakat Baduy yang memiliki batas-batas Desa sebagai berikut:
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
6/17
6 :
a. Utara : 1. Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar.
2. Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar.
3. Desa Nyagati Kecamatan Leuwidamar.
b. Barat : 1. Desa Parakan Beusi Kecamatan Bojongmanik.
2. Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik.
3. Desa Karang Nunggal Kecamatan Bojongmanik.
c. Selatan : 1. Cikate Kecamatan Cijaku;
d. Timur : 1. Karang Combong Kecamatan Muncang.
2. Desa Cilebang Kecamatan Muncang.
Batas Alam
Pasal 5
Wilayah Masyarakat Baduy yang berlokasi di Desa Kanekes memiliki batas-batas alam sebagai berikut:a. Utara : Sungai Ciujung;
b. Selatan : Sungai Cidikit;
c. Barat : Sungai Cibarani;
d. Timur : Sungai Cisimeut.
Pasal 6
Batas-batas yang lebih terperinci tentang keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Baduy yang diukur
berdasarkan hasil pengukuran dan pematokan oleh Dinas/Instansi terkait ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Kabupaten Lebak.
BAB III
W A K T U
Sistem penanggalan
Pasal 7
Masyarakat adat Kanekes mempergunakan sistem penanggalan dan orientasi waktu berdasarkan
peredaran bulan (lunar), sebagaimana diyakini dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Sebagaimana
diatur dan ditetapkan oleh aturan adat.
Kalender Adat
Pasal 8
Masyarakat Kanekes mempergunakan Kolenjer sebagai instrument penanggalan dan penentuan tarikh
dalam berbagai kepentingan, sebagaimana diatur dan diyakini berdasarkan aturan adat.
Waktu Larangan
Pasal 9
Tidak seluruh waktu dalam pananggalan dimaksud, masyarakat Kanekes dapat dikunjungi, sebagaimana
diatur oleh ketentuan adat.
BAB IV
TUJUAN DAN ALUR
Tujuan
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
7/17
7 :
Pasal 10
(1) Tiap-tiap kunjungan ke Tatar Kanekes diatur dan dikelola secara sistematis melalui aturan dan
fungsionalisasi perangkat desa.
(2) Tujuan Kunjungan disampaikan secara tertulis dan atau diketahui oleh Jaro Pamarentah, dan atau
perangkat adat yang mendapat mandat.
(3) Alur kunjungan meliputi lintasan perjalanan yang diatur berdasarkan ketentuan adat.
Bentuk Kunjungan
Pasal 11
(1) Bentuk-bentuk kunjungan ke Tatar Kanekes diatur dan dikelola secara sistematis melalui aturan dan
fungsionalisasi perangkat adat.
(2) Bentuk kunjungan sebagaimana dimaksud diantaranya;
a. Penelitian, dan atau kegiatan sejenis sebagaimana dinyatakan atau termaktub dalam surat
pengantar dari instansi/ lembaga peneliti yang bersangkutan, dan mendapat rekomendasi dari
dinas Informasi Komunikasi Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak
b. Silaturahmi / kunjungan biasa .
c. Ziarah budaya..
A l u r
Pasal 12
(1) Alur kunjungan ke Tatar Kanekes diatur dan dikelola secara sistematis melalui aturan dan
fungsionalisasi perangkat desa.
(2) Alur kunjungan sebagaimana dimaksud, disusun dengan tata urutan sebagai berikut;
a. Pintu masuk dan keluar melalui Kaduketug dan diketahui oleh perangkat desa.
b. Melalui alur sebagaimana ditetapkan oleh perangkat desa;
b.1. Alur dua; Kaduketug-Dangdang-Kaduketer-Kiara Lawang; (kawasan tangtu) Cibeo. Alur
pulang sebaliknya dan atau alur dua.
b.2. Alur satu; Kaduketug-Balingbing-Marengo-Gajeboh; (kawasan tangtu) Leuwibuled-Cipaler–
Cipiit-Cijengkol-Cikadu-Cikartawana-Cibeo, dan alur pulang sebaliknya dan atau alur satu.
Pintu masuk
Pasal 13
(1) Untuk masuk kewilayah Tatar Kanekes, hanya diperbolehkan melalui Kampung Kaduketug.
(2) Pengunjung yang masuk melalui jalur selain Kampung Kaduketug, dinyatakan sebagai pengunjung
illegal.
Larangan
Pasal 14
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
8/17
8 :
(1) Untuk menjaga keutuhan sosial budaya dan kelestarian lingkungan hidup Tatar Kanekes,
diberlakukan beberapa larangan kegiatan
(2) Bentuk-bentuk larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Memasuki wilayah sebagaimana dinyatakan / diumumkan oleh perangkat desa sebagai areal
larangan
b. Mempergunakan perangkat elektronik
c. Benda/material sebagaimana diberitahukan perangkat desa pada saat pelaporan kedatangan.
Areal Larangan
Pasal 15
Areal Larangan di wilayah Tatar Kanekes meliputi ;
(1) Hutan Larangan.
(2) Areal rumah tempat tinggal Pu’un Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik.
(3) Areal Imah Adat yang ada di tiap kampung
(4) Pengunjung non muslim, hanya diperbolehkan berkunjung kelokasi yang telah ditetapkan oleh adat.
(5) Batas wilayah yang bisa dikunjungi oleh non muslim, adalah Kampung Gajeboh dan Kampung
Kaduketer
(6) Tempat lainnya yang diberitahukan oleh perangkat desa pada saat pelaporan kedatangan.
BAB VPAS KUNJUNGAN
Bentuk Pas
Pasal 16
(1) Pengunjung mendapat izin masuk/ pas setelah melakukan pelaporan kedatangan.
(2) Bentuk pas dikategorikan sesuai dengan bentuk dan tujuan kunjungan.
(3) Pengunjung yang telah melalui prosedur sebagai mana ditetapkan dalam pasal 11 ayat (2) akan
diberikan Pas Kunjungan yang berlaku selama berada dalam wilayah Tatar Kanekes.
(4) Pas diberikan oleh perangkat desa pada saat pelaporan kedatangan
BAB VI
JUMLAH PENGUNJUNG DAN PENGELOMPOKAN
Jumlah Pengunjung
Pasal 17
(1) Jumlah pengunjung dibatasi berdasarkan kelipatan jumlah setara 40 (empat puluh) orang, dan
diberlakukan kelipatan dalam pengelompokan.
(2) Pengelompokan dilakukan bersama perangkat desa pada saat pelaporan kedatangan
Pengelompokan
Pasal 18
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
9/17
9 :
(1) Untuk mempemudah pengawasan dan kepuasan pengunjung, maka atas pengunjung rombongan,
akan diadakan pengelompokan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1).
(2) Setiap kelompok akan didampingi oleh seorang pemandu untuk mengantar ketempat tujuan di Tatar
Kanekes.
(3) Setiap Kelompok akan dibekali tanda Pas Pengunjung yang berlainan.
Interval Pemberangkatan
Pasal 19
(1) Untuk menertibkan pengunjung serta memperhatikan daya dukung lingkungan, pemberangkatan
pengunjung diatur berdasarkan interval pemberangkatan perkelompok.
(2) Interval diberlakukan antar kelompok sebagaimana disampaikan oleh perangkat desa pada saat
pelaporan kedatangan.
BAB VII
PERBEKALAN DAN PERLENGKAPAN
Perbekalan
Pasal 20
(1) Perbekalan pengunjung yang dikemas dalam kemasan plastik dan atau bahan lain yang tidak dapat
terurai secara alami harus dibawa kembali dan dibuang ditempat yang telah ditentukan.
(2) Jenis-jenis perbekalan yang dilarang memasuki Tatar Kanekes, sebagaimana disampaikan oleh
perangkat desa pada saat pelaporan kedatangan.
Perlengkapan
Pasal 21
(1) Perlengkapan pengunjung diatur dan dikelola melalui ketentuan desa dan pengawasan dilakukan oleh
perangkat desa.
(2) Jenis-jenis perlengkapan yang termasuk dilarang dipergunakan diwilayah tangtu, akan diberitahukan
oleh perangkat desa pada saat pelaporan kedatangan.
BAB VIII
PEMANDUAN DAN PEKARYA (PORTER)
Pemanduan
Pasal 22
(1) Pemanduan pengunjung di Tatar Kanekes disusun dan dikelola berdasarkan ketentuan sebagaimana
diatur melalui ketentuan desa.
(2) Rekomendasi dan sertifikasi dilakukan oleh Dinas Informasi Komunikasi budaya dan Pariwisata
Kabupaten Lebak.
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
10/17
10 :
(3) Pemeriksaan rekomendasi dan sertifikasi dilakukan oleh perangkat desa sebagaimana ketentuan
yang berlaku.
Pekarya (porter)
Pasal 23
(1) Pekarya (porter) baik yang dibawa pengunjung maupun yang disediakan oleh perangakat desa harus
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Pemeriksaan/ penyediaan pekarya (porter) dilakukan oleh perangkat desa pada saat pelaporan
kedatangan
BAB IX
PERANGKAT PELAKSANA
PengelolaanPasal 24
(1) Pengelolaan Saba Budaya Kanekes diupayakan sebagai bagian perwujudan kelestarian sumber daya
hayati dan keseimbangan ekosistem di Tatar Kanekes sehingga dapat mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
(2) Pengelolaan Saba Budaya Kanekes dilaksanakan oleh suatu perangkat yang menjadi bagian dari
perangat desa.
(3) Jaro Pamarentah memilih dan atau menunjuk personalia perangkat Saba Budaya Kanekes, baik yang
berasal dari perangkat adat atau dari masyarakat berdasarkan keahlian khusus.
(4) Jaro Pamarentah melaporkan pengelolaan kepada Baris Kolot secara periodik sekurang-kurangnya
satu kali dalam satu tahun dalam kalender masyarakat Kanekes dan diatur oleh permusyawaratan
adapt.
Pasal 25
Untuk kelangsungan pengelolaan, Jaro Pamarentah dapat mengeluarkan ketentuan teperinci lainnya
dengan persetujuan Musyawarah Adat.
Pasal 26
Dalam keadaan tertentu, dan sangat diperlukan dalam rangka mempertahankan dan atau memulihkan
harmoni dan kelestarian manusia dan lingkungan di Tatar Kanekes, Jaro Pamarentah dapat menghentikan
kegiatan tertentu dan atau menutup Tatar Kanekes terhadap semua kunjungan atas persetujuan
Musyawarah Adat.
Struktur Perangkat Pengelola
Pasal 27
(1) Struktur Perangkat Pengelola disusun dan diatur oleh Jaro Pamarentah atas persetujuan lembaga
adat.
(2) Perangkat Pengelola bertanggung jawab kepada Jaro Pamarentah.
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
11/17
11 :
(3) Personal Pengelola memiliki kewenangan masa bakti 1 (satu) tahun dan diatur melalui Surat
Keputusan Jaro Pamarentah.
BAB X
R E T R I B U S ITata Cara
Pasal 28
Retribusi diatur dalam tata cara sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan daerah Kabupaten Lebak
Pemungutan
Pasal 29
Pemungutan retribusi dilakukan oleh Pengelola pada saat pelaporan kedatangan.
Besaran
Pasal 30
Besaran Retribusi ditentukan berdasarkan aturan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lebak dan disampaikan oleh perangkat desa pada saat pelaporan kedatangan
BAB XI
S A N K SI
Jenis Sanksi
Pasal 31
(1) Pelaksanaan sanksi dilakukan oleh Jaro Pamarentah sebagai pemegang mandat dari perangkat adat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Sanksi yang diberlakukan berdasarkan keputusan yang merujuk kepada ketentuan adat dan atau
peraturan perundangan yang berlaku.
(3) Bentuk sanksi dapat berupa
a. Teguran oleh Jaro Pamarentah dan atau perangkat desa lainnya yang diberi mandat;
b. Denda sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
c. Pengusiran oleh perangkat adat
d. Peradilan adat;
e. Pengusiran oleh Jaro Pamarentah yang selanjutnya diserahkan kepada aparat kepolisian Sektor
Leuwidamar.
BAB XII
KETENTUAN TAMBAHAN
Perbaikan dan penafsiran
Pasal 32
Dalam rangka menghindari perselisihan dan kesimpangsiuran pengeloaan Saba Budaya Kanekes dari
kepentingan perorangan serta sebagai wujud pengakuan hak Masyarakat Adat, maka segala sesuatu yang
belum memiliki kejelasan dan atau terjadi perbedaan penafsiran, akan diatur kemudian dengan ketentuan
yang sederajat secara parsial dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
12/17
12 :
B A B VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Desa (perdes) ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Kanekes.
D A I N A H
H. S A F I N
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
13/17
13 :
PENJELASAN
PERATURAN DESA KANEKES
Nomor 01 Tahun 2007
Tentang
SABA BUDAYA DAN PERLINDUNGANMASYARAKAT ADAT TATAR KANEKES (BADUY)
UMUM
1. Gambaran umum masyarakat adat Kanekes.
Masyarakat Desa Kanekes merupakan masyarakat adat yang berpegang teguh kepada ketentuan adatdalam segala dinamika kehidupannya, namun demikian dalam interelasi administratif eksistensinyamengakui keberadaan tatanan administratif yang dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia dalamsemua tingkatan dan melakukan adaptasi harmonis secara berproses dari waktu ke waktu. Eksistensi yangdemikian diakui dan dilindungi oleh pemerintah sebagai kesatuan hukum masyarakat yang memiliki asaskedaulatan untuk mengelola alam dan lingkungan secara otonom.
Pemerintah melakukan perlindungan di seputar perlindungan hak ulayat yang dimiliki masyarakatdesa Kanekes, serta menjamin keterkaitannya terhadap pola dan tata laksana dinamika kehidupan lainnya,sehingga dimungkinkan bagi terciptanya perangkat aturan-aturan yang mengatur secara spesifik.
2. Saba budaya dan implikasinya terhadap kelestarian adat dan lingkungan hidup di Desa Kanekes.
Masyarakat Baduy bukanlah masyarakat terasing, tetapi masyarakat yang relatif terbuka danmenjalani interaksi positif dengan masyarakat lainnya, meskipun demikian dalam upaya perlindungan,kebutuhan aturan-aturan spesifik menjadi sangat mendasar. Termasuk Peraturan Desa yang mengatursistem kunjungan dalam istilah Saba Budaya, tidak saja merupakan pagar penjamin, akan tetapi lebih dariitu diharapkan menjadi pendorong dinamika sosial yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai manusiadan kemanusiaan.
Penjelasan pasal demi pasal
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Sistem penanggalan merupakan proses kreatif masyarakat Kanekes sebagai upaya menjaga orientasi,dimana seluruh sistem dan perikelakukan hidup merupakan peribadatan dari totalitas hidup. Sistempenanggalan menggunakan alat bantu yang disebut kolenjer, dimana sistem perhitungan tanggal dan
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
14/17
14 :
bulan berdasarkan pola rotasi bulan (ekliplunar). Segala aktivitas hidup diberi makna dan penerjemahansebagai upaya menjaga harmoni dan kearifan lokal.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Pemberitahuan/publikasi larangan waktu kunjungan akan dilakukan oleh Jaro pamarentah kepada semuapihak yang dianggap berkepentingan. Termasuk pelaporan kepada camat Leuwidamar dan instansi teknislainnya ditingkat kabupaten
Pasal 10
(1) Cukup jelas
(2) Pemeberitahuan tujuan kunjungan adalah keterangan yang tercantum dalam surat pengantar maupunsurat rekomendasi dari lembaga, instansi pengunjung, dan atau keterangan yang tercantum pada bukutamu di kantor Desa Kanekes.
(3) Cukup jelas
Pasal 11
(1) Cukup jelas.
(2) Bagi kunjungan yang memiliki tujuan penelitian wajib menyerahkan copy outline penelitian sehinggaperangkat adat/ desa dapat memahami maksud dan tujuan penelitian, serta peneliti mengisi suratpernyataan di atas kertas bermaterai secukupnya berupa kesediaan untuk memberikan I (satu) hardcopy laporan penelitian.
Pasal 12
(1) Cukup jelas.
(2) Alur perjalanan dimaksud adalah alur sebagaimana tergambar dalam peta desa Kanekes.
Pasal 13
(1) Cukup jelas
(2) Cukup jelas.
Pasal 14
(1) Cukup jelas.
(2) Yang dimaksud dengan benda elektronik adalah ; Kamera baik kamera konvensional, digital maupunkamera dari telepon selular serta, alat perekam suara dan gambar (audio dan video) berupa taperecorder, celular audio video recorder, i-Podcorder dengan berbagai variasinya, DV/CD-cam audio videorecorder dan turunan perlengkapan teknologi audio video yang bersifat mobile lainnya.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
(1) Bentuk Pas Kunjungan berwujud Kartu yang memiliki tanda pengesahan oleh Jaro Pamarentah danmemiliki perbedaan warna. Warna kartu pas merupakan tanda batas lingkup dan tujuan kunjungan.Warna putih merupakan warna yang memiliki kisaran tujuan kunjungan terluas dan terlama sesuaidengan ketentuan. Sedangkan warna kuning mencakup kunjungan selama-lamanya 2 (dua) hari,Sedangkan warna merah merupakan kartu pas dengan kisaran waktu dan lingkup kunjungan terbatas.
(2) Cukup jelas
(3) Cukup jelas
(4) Cukup jelas
Pasal 17
(1) Pembatasan jumlah serta interval kelompok dilakukan demi menjaga daya dukung budaya danekosistem yang ada, serta memudahkan dalam mekanisme pengawasan oleh perangkat desa ataupetugas yang ditunjuk oleh jaro Pamarentah.
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
15/17
15 :
(2) Cukup jelas
Pasal 18
(1) Cukup jelas
(2) Cukup jelas
(3) Cukup jelas
Pasal 19
(1) Cukup Jelas
(2) Cukup jelas
Pasal 20.
(1) Perbekalan berupa makanan dan minuman dengan kemasan pembungkus plastik, aluminium foil danatau bahan kemasan lainnya yang tidak bisa terurai secara alamiah, harus dibawa kembali danmenjadi tanggungjawab pimpinan kelompok/rombongan untuk membawanya kembali ke pintu masukKampung Kaduketug ditempat yang telah ditentukan dan ditunjukan oleh perangkat desa.
(2) Cukup Jelas
Pasal 21
(1) Cukup Jelas
(2) Cukup jelas
Pasal 22
(1) Pemandu merupakan seseorang yang memiliki sertifikasi dari asosiasi Himpunan Pemandu Indonesia(HPI) berdasarkan rekomendasi, atau usulan Jaro pamarentah melalui Dinas Inkosbudpar Kabupaten
Lebak.
(2) Dinas Inkosbudpar memiliki kewenangan dan memfasilitasi peningkatan kualitas pemanduan diKabupaten Lebak, termasuk dalam rangkaian kunjungan/Saba Budaya Kanekes/ Baduy.
(3) Cukup jelas
Pasal 23
(1) Tenaga perbantuan baik yang berasal dari dalam maupun luar Desa Kanekes, yang ditunjukberdasarkan keputusan Jaro Pamarentah.
(2) Cukup jelas
Pasal 24
(1) Pengelolaan Saba Budaya Kanekes diupayakan sebagai bagian perwujudan kelestarian sumber dayahayati dan keseimbangan ekosistem di Tatar Kanekes, sehingga dapat mendukung peningkatankesejahteraan masyarakat
(2) Cukup jelas
(3) Jaro Pamarentah memilih dan atau menunjuk personalia perangkat Saba Budaya Kanekes, baik yangberasal dari perangkat adat atau dari masyarakat lainnya berdasarkan keahlian khusus.
(4) Jaro Pamarentah melaporkan pengelolaan kepada Baris Kolot secara periodik sekurang-kurangnyasatu kali dalam satu tahun dalam kalender masyarakat Kanekes dan diatur oleh permusyawaratanAdat
Pasal 25
Bentuk peraturan pelengkap ataupun peraturan pelaksanaan, bisa berbentuk Peraturan Jaro Pamarentahatau Keputusan Jaro Pamarentah.
Pasal 26
Dalam keadaan tertentu (force majeur), dan sangat diperlukan dalam rangka (mempertahankan) dan atau(memulihkan harmoni dan kelestarian) manusia dan lingkungan di Tatar Kanekes, Jaro Pemerintah dapatmenghentikan kegiatan tertentu dan atau menutup Tatar Kanekes terhadap semua kunjungan ataspersetujuan musyawarah adat
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
16/17
16 :
Pasal 27
(1) Struktur Perangkat Pengelola disusun dan diatur oleh Jaro Pamarentah atas persetujuan lembaga adat.
(2) Cukup jelas
(3) Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Besaran retribusi merupakan besaran yang ditentukan oleh sistem tarif/ retribusi yang berlaku diKabupaten Lebak, sebagaimana dinyatakan dan terpampang pada lembar ketentuan tarif di Kantor DesaKanekes.
Pasal 31
(1) Jatuhnya sanksi atas perbuatan yang secara langsung ataupun tidak langsung dilakukan olehseseorang subjek Perdes ini, dilaksanaan dan dilakukan oleh Jaro Pamarentah dengan dihadiri olehperangkat Adat dan atau pemegang mandat perangkat adat lainnya sesuai dengan ketentuan yangberlaku.
(2) Cukup Jelas
(3) Bentuk sanksi dapat berupa :
a. Cukup jelas.
b. Pelanggaran dengan sanksi berupa denda, mekanismenya diatur dalam ketentuan adat yangberlaku;
c. Tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Jaro Pamarentah, merupakan sanksi yang dijatuhkanatas pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai pelangaran yang melahirkan kewajiban-kewajibanbagi masyarakat adat Kanekes untuk memulihkannya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.
d. Peradilan adat dilaksanakan setelah terjadi pelanggaran berat berupa tindakan yangdikualifikasikan sebagai perbuatan yang merusak harmoni tatanan adat yang akibatnya disampingmelahirkan kewajiban-kewajiban bagi masyarakat adat Kanekes untuk memulihkannya, jugaaktivitas-aktivitas lainnya baik bersifat phisik maupun psykhis guna mengembalikan harmoni yangterganggu tersebut sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku
e. Tindakan pengusiran oleh Jaro Pamarentah yang selanjutnya diserahkan kepada aparatkepolisian Sektor Leuwidamar, merupakan sanksi atas perbuatan baik langsung ataupun tidaklangsung, perbuatannya ataupun akibatnya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dalamhukum positif Republik Indonesia.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Tambahan Lembaran Desa Nomor :
-
8/18/2019 Peraturan Desa Kanekes
17/17
17 :