PERATURAN DAERAH KOTA TUALNOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2011 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara a Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

28. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

29. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

31. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

32. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);

33. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

34. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah;

36. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

46. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUALdan

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 336.521.247.899,00 bertambah sejumlah Rp. 23.309.931.153,31 sehingga menjadi Rp. 359.831.179.052,31 dengan rincian sebagai berikut:1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 269.388.501.454,00b. Bertambah/(Berkurang) Rp 40.757.474.055,58Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 310.145.975.509,58*

2. Belanja Daeraha. Semula Rp. 336.521.247.899,00b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 23.309.931.153,31

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 359.831.179.052.31*

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp.(49.685.203.542,73) **

3. Pembiayaan Daerah:a. Penerimaan

1.Semula Rp. 67.132.746.445,002.Bertambah/(Berkurang) Rp. (16.447.542.902,27)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 50.685203.542,73*

b. Pengeluaran1. Semula Rp. 0,002. Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00*

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 49.685.203.542,73**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari:a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 3.307.113.00,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.294.823.855,58

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah PerubahanRp. 6.601.936.855,58*

b. Dana Perimbangan1) Semula Rp.262.057.943.354,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah PerubahanRp. 262.057.943.354,00*

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah1) Semula Rp. 4.023.445.100,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 37.462.650.200,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 41.486.095.300,00*

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 1.030.000.000,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 200.000.000,00Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan

Rp. 1.230.000.000,00*

b. Retribusi Daerah1) Semula Rp. 1.440.113.000,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. (37.400.000,00)Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan

Rp. 1.402.713.000,00*

c. Lain-Lain Pedapatan Asli Daerah yang Sah1) Semula Rp. 837.000.000,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.132.223.855,58Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 3.969.223.855,58*

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 11.473.843.354,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan

Rp. 11.473.843.354,00*

b. Dana Alokasi Umum1) Semula Rp. 196.885.900.000,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan

Rp. 196.885.900.000,00*

c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 53.698.200.000,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan

Rp. 53.698.200.000,00*

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 0,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00*

b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi1) Semula Rp. 4.023.445.100,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan

Rp. 4.023.445.100,00*

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1) Semula Rp. 0,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 10.377.149.000,00Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 10.377.149.000,00*

d. Pendapatan Lainnya1) Semula Rp. 0,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 27.085.501.200,00

Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah PerubahanRp. 27.085.501.200,00*

Pasal 3(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

dari:a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 97.722.225.002,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 8.690.861.761,31Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan

Rp. 106.413.086.763,31*

b. Belanja langsung1) Semula Rp. 238.799.022.897,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 15.231.569.392,00Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan

Rp. 254.030.592.289,00*

(2) Belanja tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 88.424.525.002,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. (276.898.498,69)Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 88.147.626.503,31*

b. Belanja Bunga1) Semula Rp. 0,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,00*

c. Belanja Subsidi1) Semula Rp. 0,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,00*

d. Belanja Hibah1) Semula Rp. 2.645.000.000,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.976.949.000,00Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan

Rp. 5.621.949.000,00*

e. Belanja Bantuan Sosial1) Semula Rp. 3.960.500.000,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.242.000.000,00Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan

Rp. 7.202.500.000,00*

f. Belanja bantuan Keuangan1) Semula Rp. 1.892.200.000,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 350.700.000,00Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan

Rp. 2.242.900.000,00*

g. Belanja Tidak Terduga1) Semula Rp. 800.000.000,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.785.611.260,00Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan

Rp. 2.585.611.260,00*

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 17.515.939.500,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 408.039.200,00Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 17.923.978.700,00*

b. Belanja Barang dan Jasa1) Semula Rp. 87.544.610.464,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.948.688.617,00Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan

Rp. 93.493.299.081,00*

c. Belanja Modal1) Semula Rp. 133.738.472.933,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 8.874.841.575,00Jumlah Belanja dan Modal Setelah Perubahan

Rp. 142.613.314.508,00*

Pasal 4(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari:a. Penerimaan Sejumlah

1) Semula Rp. 67.132.746.445,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. (16.447.542.902,27)Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp. 50.685.203.542,73*

b. Pengeluaran Sejumlah1) Semula Rp. 0,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.000.000.000,00Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Rp. 1.000.000.000,00*

(2) Penerima sebagaimana dimaskud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SILPA)1) Semula Rp. 67.132.746.445,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. (16.447.542.902,27)Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 50.685.203.542,73*

b. Penerima Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah1) Semula Rp. 0,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,00*

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 0,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.000.000.000,00Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00*

b. Pembayaran Pokok Utang1) Semula Rp. 0,002) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan Rp. 0,00*

Pasal 5Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6Walikota Tual menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di TualPada tanggal, 1 Desember 2011

WALIKOTA TUAL,Cap/Ttd

Hi MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di Tualpada tanggal, 1 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,Cap/Ttd

Hi. A. W. RAHAYAAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011 NOMOR 38 TLD 4048