PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6...
Transcript of PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NABIRE,
Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 11 (sebelas) jenis
Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk Kabupaten Nabire, 11 (sebelas) jenis Retribussi Jasa
Umum, ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
c. bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Nabire tentang Retribusi Jasa Usaha.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi
Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara. Nomor 2907).
2. Undang-Undang 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611).
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusu Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
-2-
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438).
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5025).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009,
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama
Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Paniai di Wilayah Propinsi Dati
I Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten
Nabire (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksana Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten
Nabire (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE
dan
BUPATI NABIRE
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nabire.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nabire.
3. Bupati ialah Bupati Nabire.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Nabire.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nabire.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD
dengan persetujuan bersama Bupati Nabire.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan
barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/
menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
-4-
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 2
(1) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
j. Retribusi Penyebrangan di Air; dan
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Usaha.
Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian
kekayaan daerah.
Pasal 4
(1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:
a. tanah;
b. bangunan atau gedung;
-5-
c. ruangan;
d. kendaraan;
e. alat Berat;
f. fasilitas – fasilitas penunjang lainnya.
(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah
yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain, pemancangan tiang
listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan
daerah.
Paragraf 3
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 6
Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 7
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penyediaan
fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
Pasal 8
(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan
fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pasar
Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN,
BUMD dan pihak swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 9
Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis fasilitas Pasar
Grosir dan/atau Pertokoan yang digunakan atau dimanfaatkan.
-6-
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 10
Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 11
Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan, dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas
pelelangan.
Pasal 12
(1) Objek Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan
oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil
hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat
pelelangan.
(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang
dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat
pelelangan.
(3) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat
pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak
swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 13
Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Tempat
Pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 14
Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-7-
Bagian Keempat
Retribusi Terminal
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 15
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di
lingkungan terminal.
Pasal 16
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan
penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan
terminal yang disediakan, dimiliki, adan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 17
Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis fasilitas di
terminal yang digunakan atau dimanfaatkan.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Paragraf 1
Nama, dan Objek Retribusi
Pasal 19
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi atas penyediaan tempat
khusus parkir.
Pasal 20
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
-8-
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 21
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis kendaraan, frekuensi dan jangka
waktu penggunaan tempat khusus parkir.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 22
Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 23
Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas
pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
Pasal 24
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/
pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemeerintah,
BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 25
Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian tempat
penginapan/pesanggrahan/villa.
-9-
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 26
Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 27
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan
fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau
sesudah dipotong.
Pasal 28
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak
termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
a. pemakaian kandang (karantina);
b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
c. pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan;
d. pemakaian tempat pelayuan daging.
(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong
hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 29
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan
yang diperiksa dan dipotong.
Paragraf 3
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 30
Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-10-
Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 31
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa
kepelabuhanan.
Pasal 32
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di
lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.
(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah,
BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 33
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Pelayanan Kepelabuhanan
yang digunakan atau dimanfaatkan.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 34
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 35
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas jasa pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
Pasal 36
(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.
-11-
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 37
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat
Rekreasi dan Olahraga.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 38
Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyeberangan di Air
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 39
Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi atas pelayanan
penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 40
(1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau
barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak
swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 41
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan jasa
Penyeberangan di Air.
-12-
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 42
Besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesebelas
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 43
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas penjualan
hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
Pasal 44
(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi
usaha Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan
produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 45
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dan jenis hasil Penjualan Produksi
Usaha Daerah.
Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 46
Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III
SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 47
(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/
menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
-13-
BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI
Pasal 48
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 49
Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten Nabire.
BAB VI
PEMUNGUTAN
Pasal 50
(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 51
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal
jatuh tempo pembayaran Retribusi.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda
pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
-14-
Pasal 52
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Bupati.
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan SSRD.
(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 53
(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib
Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang
membayar.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan
Surat Teguran.
(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX
KEBERATAN
Pasal 54
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan
penagihan Retribusi.
Pasal 55
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan
Surat Keputusan Keberatan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
-15-
Pasal 56
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan
SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 57
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI
KEDALUWARSA
Pasal 58
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
-16-
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 59
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.
BAB XII
PEMERIKSAAN
Pasal 60
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
Retribusi Daerah.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang
terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.
BAB XIII
PEMANFAATAN
Pasal 61
(1) Hasil penerimaan Retribusi Jasa Usaha merupakan pendapatan daerah yang harus
disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
(2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan
langsung dengan pelayanan jasa usaha.
(3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 62
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-17-
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 63
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 64
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.
-18-
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih
dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XVIII
INSTANSI PELAKSANA
Pasal 66
Instansi pelaksana Retribusi Jasa Usaha akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan
pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 68
(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 Tahun.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Pasal 69
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:
1. Peraturan Daerah Kabuapten Nabire Nomor 13 Tahun 2003 tentang Sewa Rumah Dinas
Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 23 Tahun 2003 tentang Usaha Ternak;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pengawasan Lalu
Lintas Hewan/Ternak besarta Hasil Ikutannya dan Retribusi Pengobatan serta
Penagawasan Ternak;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 6 Tahun 1990 tentang SITU;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 1991 tentang Sewa Kios Milik
Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ijin Usaha Bagi
Perusahaan Angkutan Umum Dan Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 1993 tentang Usaha Gelanggang
Renang, Pemandian Alam, Kolam Memancing Dan Rumah Bilyard;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Dan Pemeriksaan Daging;
-19-
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 6 Tahun 2003 Retribusi Masuk Dan
Penggunaan Fasilitas Pada Taman Wisata Pante Gedo, Taman Wisata Boratei, Kolam
Memancing Dan Taman Wiasata Yang Dikelola Badan Usaha/Kelompok Atau
Perorangan Di Kabuaten Nabire
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 8 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi Dan
Hiburan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 13 Tahun 2003 tentang Sewa Rumah Dinas
Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 24 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Dati II Paniai Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pengawasan Lalulintas
Hewan/Ternak Beserta Hasil Ikutannya Dan Retribusi Pengobatan Serta Pengawasan
Ternak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2006 tentang Sewa Gedung Dan
Alat Berat Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 2 Tahun 2006 tetang Sewa Kios;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 20 Tahun 2007 tentang Kewenangan Dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Retribusi Pada Pelabuhan Penyebrangan (ASDP) Samabusa
Nabire;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir;
Dinyatakan dicabut khusus untuk pasal-pasal yang berkaitan dengan tarif Retribusi,
sedangkan yang berkaitan dengan pengaturan umum tetap berlaku, sambil menunggu
perubahan Peraturan Daerahnya.
Pasal 70
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nabire.
Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 1 Oktober 2010
BUPATI NABIRE,
CAP/TTD
ISAIAS DOUW
-20-
Diundangkan di Nabire
pada tanggal 7 Oktober 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE,
CAP/TTD
Drs. UMAR KATJILI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195204211971061001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2010 NOMOR 6
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya;
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DEREK KAMBUAYA, SH
PEMBINA
NIP. 19671222 199610 1001
-21-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
I. UMUM.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan
kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat.
Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak
mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat,
pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat
memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memumut jenis-jinis retribusi yang
terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan
kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
-22-
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
-23-
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
-24-
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas