PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN - karimunkab.go.id · NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN...
Transcript of PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN - karimunkab.go.id · NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN...
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA
DI KABUPATEN KARIMUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat seiring dengan meningkatnya
jumlah penduduk dipandang perlu untuk dimekarkan dan dibentuk kecamatan, Kelurahan dan Desa baru dari beberapa Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang
sudah ada;
b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 126
Kecamatan di bentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Pasal 127, Kelurahan di
bentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan
Pasal 200, dalam Pemerintahan Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali pelayanan, potensi ekonomi, politik dan sosial budaya, maka
Pembentukan wilayah kecamatan, Kelurahan dan Desa baru perlu dilakukan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten
Karimun;
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa
Menjadi Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2
Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun
Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 8);
4
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
dan
BUPATI KARIMUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN
KARIMUN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karimun; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karimun;
8. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan
koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan; 10. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
5
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia; 12. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 15. Kepala desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui
pemilihan kepala desa. 16. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
17. Lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
yang terdiri atas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD); Lembaga Adat; Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); Rukun
Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); Karang Taruna; dan Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
18. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten Karimun;
19. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau
bagian Kelurahan yang bersandingan atau Pembentukan dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih atau pembentukan
Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada; 20. Kecamatan Induk adalah Kecamatan yang merupakan asal dari
Kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini;
21. Ibu Kota adalah tempat/lokasi pusat pelayanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh adanya kantor kecamatan, Kelurahan dan Desa;
22. Batas wilayah kecamatan adalah pemisah wilayah kerja administrasi dan kewenangan kecamatan dengan kecamatan lain.
23. Batas wilayah kelurahan adalah pemisah wilayah kerja administrasi dan kewenangan kelurahan dengan kelurahan lain;
24. Batas wilayah desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa yang lain;
25. Perubahan nama kelurahan dan atau desa adalah perubahan yang
dilakukan guna kelengkapan administrasi di kelurahan dan/atau di desa.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa baru dalam wilayah Kabupaten Karimun dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan demografi, rentang kendali pelayanan dan luas wilayah.
6
Pasal 3
Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa baru dalam wilayah Kabupaten Karimun bertujuan untuk meningkatkan dan memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
BAB III PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA
Bagian Kesatu Pembentukan Kecamatan
Pasal 4
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dalam wilayah Kabupaten
Karimun yang meliputi : 1. Kecamatan Meral Barat;
2. Kecamatan Ungar; dan 3. Kecamatan Belat.
Pasal 5
Wilayah Kerja administrasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
1. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Meral Barat berasal dari sebagian wilayah kecamatan Meral dan kecamatan Tebing yang meliputi : a. Kelurahan Pasir Panjang;
b. Kelurahan Darussalam; c. Desa Pangke; dan
d. Desa Pangke Barat. 2. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Ungar berasal dari sebagian wilayah
Kecamatan Kundur yang meliputi : a. Kelurahan Alai;
b. Desa Batu Limau; c. Desa Ngal; dan d. Desa Sungai Buluh.
3. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Belat berasal dari sebagian wilayah
Kecamatan Kundur Utara yang meliputi :
a. Desa Sebele; b. Desa Lebuh;
c. Desa Penarah; d. Desa Sungai Asam; e. Desa Tebias; dan
f. Desa Degong.
7
Pasal 6
Dengan dibentuknya Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Ungar dan Kecamatan Belat maka wilayah Kecamatan Meral, Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur dan Kecamatan Kundur Utara dikurangi dengan wilayah
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Bagian Kedua Pembentukan Kelurahan
Pasal 7
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Kundur dan Kecamatan Moro di
Kabupaten Karimun, yang meliputi: 1. Kelurahan Tanjung Balai Kota dan Kelurahan Sungai Lakam Barat dalam
Wilayah Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
2. Kelurahan Baran Timur, Kelurahan Sungai Pasir dan Kelurahan Parit Benut dalam Wilayah Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
3. Kelurahan Gading Sari dalam Wilayah Kecamatan Kundur Kabupaten
Karimun; dan 4. Kelurahan Moro Timur dalam Wilayah Kecamatan Moro Kabupaten
Karimun;
Pasal 8
Dengan dibentuknya Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kelurahan Baran Timur, Kelurahan Sungai Pasir, Kelurahan Parit Benut, Kelurahan Gading Sari dan Kelurahan Moro Timur, maka sebagian
wilayah Kelurahan Tanjung Balai, Kelurahan Sungai Lakam,Kelurahan Baran, Kelurahan Sungai Raya, Kelurahan Tanjung Batu Kota dan Kelurahan Moro dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
Bagian Ketiga Pembentukan Desa
Pasal 9
Dengan Peraturan Daerah ini, atas dasar prakarsa masyarakat Desa Parit
Kecamatan Karimun, Desa Pangke Kecamatan Meral, Desa Sebele, Desa Lebuh dan Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara, Desa Batu Limau
Kecamatan Kundur, Desa Keban, Desa Selat Mie dan Kelurahan Moro Kecamatan Moro, maka dibentuk: 1. Desa Selat Mendaun dalam wilayah Kecamatan Karimun Kabupaten
Karimun; 2. Desa Pangke Barat dalam wilayah Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
3. Desa Tebias, Desa Perayun dan Desa Degong dalam wilayah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun;
4. Desa Sungai Buluh dalam wilayah Kecamatan Kundur Kabupaten
Karimun;
8
5. Desa Niur Permai, Desa Rawa Jaya, Desa Buluh Patah dan Desa Pulau
Moro dalam wilayah kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
Pasal 10
Dengan dibentuknya Desa Selat Mendaun, Desa Pangke Barat, Desa Perayun, Desa Tebias, Desa Degong, Desa Sungai Buluh, Desa Niur Permai, Desa Rawa Jaya, Desa Buluh Patah dan Desa Pulau Moro, maka sebagian wilyah Desa
Parit, Desa Pangke, Desa Teluk Radang, Desa Sebele, Desa lebuh, Desa Keban, Desa Selat Mie dan Kelurahan Moro dikurangi dengan wilayah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 9.
BAB IV IBU KOTA KECAMATAN
Pasal 11
Ibukota Kecamatan ditetapkan sebagai berikut : 1.Ibukota Kecamatan Meral Barat berkedudukan di Kelurahan Darussalam; 2.Ibukota Kecamatan Ungar berkedudukan di Desa Sungai Buluh;dan
3.Ibukota Kecamatan Belat berkedudukan di Desa Sebele.
BAB V
BATAS WILAYAH DAN JUMLAH PULAU
Bagian Kesatu
Batas Wilayah Kecamatan
Pasal 12
Batas-batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :
1. Batas wilayah Kecamatan Meral Barat adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Selat Malaka.
Sebelah Selatan : Kecamatan Meral. Sebelah Timur : Kecamatan Tebing. Sebelah Barat : Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Batas wilayah Kecamatan Ungar adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kecamatan Kundur/Kecamatan Belat. Sebelah Selatan : Kecamatan Durai.
Sebelah Timur : Kecamatan Durai/Kecamatan Moro. Sebelah Barat : Kecamatan Kundur.
3. Batas wilayah Kecamatan Belat adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kecamatan Buru. Sebelah Selatan : Kecamatan Kundur Utara.
Sebelah Timur : Kecamatan Moro. Sebelah Barat : Kecamatan Kundur Utara.
9
Bagian Kedua
Batas Wilayah Kelurahan
Pasal 13 Batas-batas wilayah Keluarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah
sebagai berikut : 1. Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Balai Kota adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kelurahan Teluk Air Sebelah Selatan : Desa Parit Sebelah Timur : Kota Batam
Sebelah Barat : Kelurahan Tanjung Balai
2. Batas Wilayah Kelurahan Sungai Lakam Barat adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kelurahan Harjosari Sebelah Selatan : Desa Tulang
Sebelah Timur : Kel. Sungai Lakam Timur Sebelah Barat : Kelurahan Baran Timur
3. Batas Wilayah Kelurahan Baran Timur adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kelurahan Kel. Harjosari
Sebelah Selatan : Desa Tulang Sebelah Timur : Kelurahan Sungai Lakam Barat Sebelah Barat : Kelurahan Baran Barat
4. Batas Wilayah Kelurahan Sungai Pasir adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kelurahan Harjosari
Sebelah Selatan : Kelurahan Meral Kota Sebelah Timur : Kelurahan Meral Kota Sebelah Barat : Kelurahan Sungai Raya
5. Batas Wilayah Kelurahan Parit Benut adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kelurahan Darussalam
Sebelah Selatan : Kelurahan Sungai Raya Sebelah Timur : Kelurahan Sungai Raya
Sebelah Barat : Desa Pangke.
6. Batas Wilayah Kelurahan Gading Sari adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kel. Tg.Batu Kota Sebelah Selatan : Desa Batu Limau Sebelah Timur : Kel. Tg. Batu Kota/Desa Sungai Buluh
Sebelah Barat : Desa Lubuk
7. Batas Wilayah Kelurahan Moro Timur adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Desa Pauh Sebelah Selatan : Desa Jang
Sebelah Timur : Desa Sugie Sebelah Barat : Kelurahan Moro/Desa Pulau Moro
10
Bagian Ketiga
Batas Wilayah Desa
Pasal 14
Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut : 1. Batas Wilayah Desa Selat Mendaun adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Desa Parit Sebelah Selatan : Desa Tanjung Batu Kecil Sebelah Timur : Kelurahan Lubuk Puding
Sebelah Barat : Desa Parit
2. Batas Wilayah Desa Pangke Barat adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kelurahan Pasir Panjang/Kelurahan Darussalam Sebelah Selatan : Desa Pangke
Sebelah Timur : Desa Pangke Sebelah Barat : Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Batas Wilayah Desa Tebias adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Sebele Sebelah Selatan : Desa Teluk Radang
Sebelah Timur : Desa Sebele Sebelah Barat : Desa Teluk Radang
4. Batas Wilayah Desa Degong adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kecamatan Buru
Sebelah Selatan : Desa Ngal Sebelah Timur : Desa Pulau Moro Sebelah Barat : Desa Lebuh
5. Batas Wilayah Desa Perayun adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Tanjung Batu Kecil
Sebelah Selatan : Desa Teluk Radang Sebelah Timur : Desa Sungai Asam/Desa Sebele
Sebelah Barat : Desa Gemuruh
6. Batas Wilayah Desa Sungai Buluh adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kelurahan Alai Sebelah Selatan : Desa Batu Limau Sebelah Timur : Kecamatan Durai
Sebelah Barat : Kelurahan Tanjung Batu Kota
7. Batas Wilayah Desa Pulau Moro adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kelurahan Moro Sebelah Selatan : Kecamatan Durai Sebelah Timur : Desa Jang
Sebelah Barat : Desa Degong.
8. Batas Wilayah Desa Niur Permai adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Desa Keban Sebelah Selatan : Desa Rawa Jaya
Sebelah Timur : Desa Tanjung Pelanduk Sebelah Barat : Desa Sugie
11
9. Batas Wilayah Desa Rawa Jaya adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Niur Permai/Desa Tanjung Pelanduk
Sebelah Selatan : Desa Sugie Sebelah Timur : Desa Selat Mie Sebelah Barat : Desa Sugie
10.Batas Wilayah Desa Buluh Patah adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Selat Mie
Sebelah Selatan : Kecamatan Durai Sebelah Timur : Kota Batam
Sebelah Barat : Desa Selat Mie
Pasal 15
(1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13 dan Pasal 14
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Penentuan batas wilayah dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Keempat Jumlah Pulau
Pasal 16
(1) Kecamatan Meral Barat memiliki sebanyak 20 buah pulau; (2) Kecamatan Ungar memiliki sebanyak 25 buah pulau;
(3) Kecamatan Belat memiliki sebanyak 22 buah pulau (4) Kecamatan Buru memiliki sebanyak 7 buah pulau (5) Nama-nama pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
BAB VI
PERUBAHAN WILAYAH KECAMATAN
Pasal 17
(1) Dengan dibentuknya Kecamatan Meral Barat, maka Kecamatan Meral dan
Kecamatan Tebing mengalami perubahan, antara lain : 1. Kecamatan Meral terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu :
a. Kelurahan Meral Kota;
b. Kelurahan Sungai Pasir; c. Kelurahan Baran Timur;
d. Kelurahan Baran Barat; e. Kelurahan Sungai Raya; dan f. Kelurahan Parit Benut.
2. Kecamatan Tebing terdiri dari 5 (lima) Kelurahan dan 1 (satu) Desa, yaitu:
a. Kelurahan Tebing; b. Kelurahan Teluk Uma;
12
c. Kelurahan Pamak; d. Kelurahan Kapling;
e. Kelurahan Harjosari; dan f. Desa Pongkar.
(2) Dengan dibentuknya Kecamatan Ungar, maka Kecamatan Kundur mengalami perubahan terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 3 (tiga) Desa, antara lain :
1. Kelurahan Tanjung Batu Kota; 2. Kelurahan Tanjung Batu Barat;
3. Kelurahan Gading Sari; 4. Desa Sungai Sebesi; 5. Desa Sungai Ungar; dan
6. Desa Lubuk.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Belat, maka Kecamatan Kundur Utara mengalami perubahan terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 4 (empat) Desa, antara lain :
1. Kelurahan Tanjung Berlian Kota; 2. Desa Tanjung Berlian Barat; 3. Desa Sungai Ungar Utara;
4. Desa Teluk Radang; dan 5. Desa Perayun.
(4) Kecamatan Moro yang sebelumnya terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 6
(enam) Desa mengalami perubahan menjadi 2 (dua) Kelurahan dan 10
(sepuluh) Desa, antara lain : 1. Kelurahan Moro;
2. Kelurahan Moro Timur; 3. Desa Pauh; 4. Desa Sugie;
5. Desa Jang; dan 6. Desa Pulau Moro; 7. Desa Keban;
8. Desa Niur Permai; 9. Desa Rawa Jaya;
10. Desa Tanjung Pelanduk; 11. Desa Selat Mie; dan 12. Desa Buluh Patah.
(5) Kecamatan Karimun yang sebelumnya terdiri dari 4 (empat) Kelurahan
dan 2 (dua) Desa mengalami perubahan menjadi 6 (enam) Kelurahan dan
3 (tiga) Desa, antara lain : 1. Kelurahan Tanjung Balai;
2. Kelurahan Tanjung Balai Kota; 3. Kelurahan Sungai Lakam Timur; 4. Kelurahan Sungai Lakam Barat;
5. Kelurahan Teluk Air; 6. Kelurahan Lubuk Semut;
7. Desa Parit; 8. Desa Selat Mendaun; dan 9. Desa Tulang.
13
(6) Kecamatan Buru mengalami perubahan dengan penambahan pulau
Pacat, yang sebelumnya masuk di wilayah Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara menjadi Wilayah Kelurahan Buru Kecamatan Buru;
(7) Perubahan Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
BAB VII PERUBAHAN NAMA KELURAHAN DAN DESA
Pasal 18
(1) Nama Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan karimun diubah menjadi
Kelurahan Sungai Lakam Timur; (2) Nama Kelurahan Baran Kecamatan Meral diubah menjadi Kelurahan
Baran Barat;
(3) Nama Kelurahan Urung Kecamatan Kundur Utara diubah menjadi Kelurahan Tanjung Berlian Kota;
(4) Nama Desa Urung Barat Kecamatan Kundur Utara diubah menjadi Desa
Tanjung Berlian Barat;dan (5) Nama Desa Durai Kecamatan Durai diubah menjadi Desa Telaga Tujuh.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 19
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas para pejabat di
lingkungan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan
yang mengatur Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini. (2) Seluruh kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang belum
dilaksanakan oleh Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang baru dibentuk
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 7 dan Pasal 9 dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kecamatan, Kelurahan dan Desa induk dan
secara efektif berjalan setelah adanya pejabat pelaksana tugas atau pejabat definitif.
14
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun.
Disahkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 Juli 2012
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
Diundangkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,
ttd
ANWAR HASYIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2012 NOMOR 2
15
PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA
DI KABUPATEN KARIMUN
I. PENJELASAN UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang
diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan
mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus
diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.
Dengan dilakukannya Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa baru dari beberapa Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang sudah ada di
Kabupaten Karimun, maka tugas umum pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 126, Kecamatan di bentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah
yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah, pasal 127, Kelurahan di
16
bentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada
Peraturan Pemerintah dan pasal 200, dalam Pemerintahan Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa; Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan pemberian keleluasaan pada Daerah untuk menetapkan perangkat daerah sesuai kebutuhan,
dengan mengedepankan pertimbangan kewenangan, potensi, karakteristik dan kebutuhan serta kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh
perangkat daerah. Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan.
Pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan
fisik kewilayahan. Syarat administratif pembentukan kecamatan meliputi: a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun; b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun; c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk
Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk
kelurahan di seluruh wilayah kecamata baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang
persetujuan pembentukan kecamatan; d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan
Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan
baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
e. Rekomendasi Gubernur.
Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota,
sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan. Lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas,
aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Sarana dan prasarana pemerintahan
meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu pemerintah kabupaten dapat membentuk kecamatan di
wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan dimaksud dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau
terpencil dan/atau terluar. Namun pembentukan kecamatan tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil
Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, maka perlu dibentuk: 1. Kecamatan Meral Barat;
2. Kecamatan Ungar; 3. Kecamatan Belat; 4. Kelurahan Tanjung Balai Kota;
17
5. Kelurahan Sungai Lakam Barat
6. Kelurahan Baran Timur; 7. Kelurahan Sungai Pasir;
8. Kelurahan Parit Benut; 9. Kelurahan Gading Sari; 10. Kelurahan Moro Timur;
11. Desa Selat Mendaun; 12. Desa Pangke Barat; 13. Desa Tebias;
14. Desa Degong; 15. Desa Perayun;
16. Desa Sungai Buluh; 17. Desa Pulau Moro; 18. Desa Niur Permai;
19. Desa Rawa Jaya; dan 20. Desa Buluh Patah.
Berdasarkan pertimbangan dan persyaratan sebagaimana dimaksud, maka guna menjadi dasar hukum Pembentukan tiga kecamatan, tujuh kelurahan
dan sepuluh desa sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Karimun.
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
18
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas
19
Ayat (4)
Cukup jelas Ayat (5)
Cukup jelas Pasal 19
Cukup jelas Pasal 20
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2012 NOMOR 1
20
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KECAMATAN MERAL BARAT
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
21
LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
NAMA – NAMA PULAU
DI WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN MERAL BARAT
No Nama Pulau Titik Koordinat Kel / Desa Ket
1 2 3 4 5
1. TUNTUN N 01⁰ 08’ 59” dan
E 103 ⁰ 21’ 06”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
2. TOKONG KELELAWAR
N 01° 09’ 02” dan E 103° 18’ 11”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
3. TOKONG
BENLANDA BESAR
N 01° 08’ 38” dan
E 103° 17’ 46”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
4. KOKONG BELANDA KECIL
N 01° 08’ 29” dan E 103° 17’ 40”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
5. TENGAH N 01° 07’ 21” dan E 103° 17’ 34”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
6. BEKAJANG N 01° 07’ 44” dan E 103° 17’ 34”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
7. BERUSUT N 01° 07’ 08” dan E 103° 17’ 24”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
8. KOPI N 01° 06’ 38” dan E 103° 17’ 50”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
9. ASAM N 01° 07’ 02” dan
E 103° 18’ 09”
Kel. Pasir Panjang Huni
(20 KK)
10. MANGKE N 01° 06’ 41” dan
E 103° 18’ 15”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
11. KERA N 01° 07’ 41” dan
E 103° 19’ 56”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
12. TELUNJUK N 01° 07’ 19” dan
E 103° 19’ 58”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
13. TELUNJUK KECIL N 01° 07’ 32” dan
E 103° 19’ 50”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
14. PENGUYU N 01° 07’ 34” dan E 103° 20’ 21”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
15. BARAN N 01° 06’ 54” dan E 103° 32’ 38”
Kel. Pasir Panjang Huni (10 KK)
16. TENGKORAK N 01° 07’ 01” dan E 103° 17’ 05”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
17. MUDU N 01° 05’ 39” dan E 103° 17’ 21”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
18. RANGGES N 01° 03’ 17” dan E 103° 18’ 31”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
22
19. LADA N 01° 02’ 30” dan E 103° 18’ 44”
Kel. Pasir Panjang Tdk Huni
20. TAMBELAS N 00° 58’ 56” dan E 103° 17’ 54”
Desa Pangke Tdk Huni
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
23
LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KECAMATAN UNGAR
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
24
LAMPIRAN IV :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
NAMA – NAMA PULAU
DI WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN UNGAR
No Nama Pulau Titik Koordinat Kel / Desa Ket
1 2 3 4 5
1. UNGAR N 00⁰ 39’ 25” dan
E 103 ⁰ 29’ 33”
Kel. Alai / Desa Batu Limau
Huni
2. MANDAH N 00⁰ 41’ 41” dan
E 103 ⁰ 30’ 25”
Desa Ngal Huni
3. MENSAYU
DARAT N 00⁰ 41’ 16” dan
E 103 ⁰ 31’ 41”
Desa Ngal Tdk Huni
4. MENSAYU
LAUT N 00⁰ 41’ 28” dan
E 103 ⁰ 32’ 02”
Desa Ngal Tdk Huni
5. MENDULANG
N 00⁰ 41’ 17” dan
E 103 ⁰ 32’ 37”
Desa Ngal Tdk Huni
6. BABI N 00⁰ 41’ 57” dan
E 103 ⁰ 33’ 18”
Desa Ngal Tdk Huni
7. BUKIT DUA N 00⁰ 41’ 07” dan
E 103 ⁰ 33’ 27”
Desa Ngal Tdk Huni
8. ANTU N 00⁰ 41’ 47” dan
E 103 ⁰ 33’ 56”
Desa Ngal Tdk Huni
9. PIATU N 00⁰ 42’ 38” dan
E 103 ⁰ 33’ 53”
Desa Ngal Tdk Huni
10. MANGAS N 00⁰ 41’ 10” dan
E 103 ⁰ 33’ 58”
Desa Ngal Tdk Huni
11. NGAL N 00⁰ 41’ 16” dan
E 103 ⁰ 35’ 06”
Desa Ngal Huni
12. PROPOS N 00⁰ 40’ 28” dan
E 103 ⁰ 34’ 37”
Desa Ngal Huni
13. NIUR N 00⁰ 40’ 26” dan
E 103 ⁰ 33’ 27”
Desa Ngal Tdk Huni
14. MAS N 00⁰ 40’ 09” dan
E 103 ⁰ 34’ 06”
Desa Ngal Tdk Huni
15. SEKAJANG BESAR
N 00⁰ 39’ 31” dan
E 103 ⁰ 34’ 35”
Desa Ngal Tdk Huni
16. SEKAJANG
KECIL N 00⁰ 39’ 49” dan
E 103 ⁰ 35’ 07”
Desa Ngal Tdk Huni
17. SEKAJANG
LAUT N 00⁰ 39’ 01” dan
E 103 ⁰ 34’ 57”
Desa Ngal Tdk Huni
18. NIPAH DARAT
N 00⁰ 38’ 21” dan
E 103 ⁰ 33’ 15”
Desa Ngal Tdk Huni
19. NIPAH TENGAH
N 00⁰ 37’ 58” dan
E 103 ⁰ 33’ 29”
Desa Ngal Tdk Huni
25
20. KELEMPUN G
N 00⁰ 37’ 54” dan
E 103 ⁰ 33’ 08”
Desa Ngal Tdk Huni
21. KLOROK N 00⁰ 37’ 29” dan
E 103 ⁰ 34’ 22”
Desa Ngal Tdk Huni
22. NIPAH LAUT N 00⁰ 37’ 16” dan
E 103 ⁰ 33’ 52”
Desa Ngal Tdk Huni
23. TIKUS N 00⁰ 36’ 16” dan
E 103 ⁰ 33’ 56”
Desa Ngal Tdk Huni
24. TIABUNG N 00⁰ 35’ 30” dan
E 103 ⁰ 31’ 52”
Desa Batu Limau Tdk Huni
25. KAYUARA N 00⁰ 37’ 05” dan
E 103 ⁰ 29’ 40”
Desa Batu Limau Tdk Huni
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
26
LAMPIRAN V :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KECAMATAN BELAT
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
27
LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
NAMA – NAMA PULAU
DI WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BELAT
No Nama Pulau Titik Koordinat Kel / Desa Ket
1 2 3 4 5 1. BELAT N 00⁰ 50’ 24” dan E
103 ⁰ 28’ 17”
Sebele, Lebuh,
Penarah,Sei.asam
Huni
2. DEGONG N 00⁰ 45’ 29” dan E
103 ⁰ 22’ 34”
Desa Lebuh Huni
3. SERAYA N 00⁰ 45’ 10” dan E
103 ⁰ 33’ 01”
Desa Lebuh Huni
4. PANJANG N 00⁰ 44’ 12” dan E
103 ⁰ 33’ 52”
Desa Lebuh Huni
5. JUNGE N 00⁰ 56’ 43” dan E
103 ⁰ 31’ 46”
Desa Lebuh Huni
6. PELAKAT N 00⁰ 44’ 49” dan E
103 ⁰ 35’ 01”
Desa Lebuh Huni
7. TEBIAS N 00⁰ 50’ 24” dan E
103 ⁰ 26’ 10”
Desa Sebele Tdk Huni
8. TEREMEN N 00⁰ 49’ 07” dan E
103 ⁰ 27’ 42”
Desa Sebele Tdk Huni
9. SEBUNTAH N 00⁰ 49’ 32” dan E
103 ⁰ 26’ 46”
Desa Sebele Tdk Huni
10. SERENTENG N 00⁰ 49’ 35” dan E
103 ⁰ 27’ 09”
Desa Sebele Huni
11. KISAR N 00⁰ 51’ 19” dan E
103 ⁰ 24’ 43”
Desa Sebele Tdk Huni
12. SEPEDU N 00⁰ 51’ 41” dan E
103 ⁰ 24’ 26”
Desa Sebele Huni
13. KEDI N 00⁰ 49’ 44” dan E
103 ⁰ 31’ 04”
Desa Penarah Tdk Huni
14. PENISIL N 00⁰ 48’ 15” dan E
103 ⁰ 32’ 00”
Desa Penarah Huni
15. MAN N 00⁰ 48’ 47” dan E
103 ⁰ 31’ 02”
Desa Penarah Tdk Huni
16. TELIPO N 00⁰ 48’ 43” dan E
103 ⁰ 31’ 42”
Desa Penarah Tdk Huni
17. NIKE N 00⁰ 48’ 16” dan E
103 ⁰ 32’ 14”
Desa Penarah Tdk Huni
18. MENOTOS N 00⁰ 43’ 54” dan E
103 ⁰ 31’ 06”
Desa Penarah Tdk Huni
19. SEMUNTAH N 00⁰ 51’ 30” dan E
103 ⁰ 24’ 33”
Desa Sebele Tdk Huni
20. JUMANAT N 00⁰ 49’ 01” dan E
103 ⁰ 31’ 21”
Desa Lebuh Tdk Huni
21. SELEWANG N 00⁰ 45’ 06” dan E
103 ⁰ 31’ 03”
Desa Lebuh Tdk Huni
28
22. TIKUS N 00⁰ 46’ 04” dan E
103 ⁰ 33’ 16”
Desa Lebuh Tdk Huni
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
29
LAMPIRAN VII :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KECAMATAN BURU
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
30
LAMPIRAN VIII :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
NAMA – NAMA PULAU DI WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BURU
No Nama Pulau Titik Koordinat Kel / Desa Ket
1 2 3 4 5
1. Buru N 00⁰ 54’ 17” dan E
103 ⁰ 30’ 26” Kec.Buru,
Kel.Lubuk Puding
Huni
2. Gunung Papan
N 00⁰ 53’ 36” dan
E 103 ⁰ 26’ 47”
Kec.Buru, Kel.Lubuk Puding
Huni
3. Rengat N 00⁰ 55’ 19” dan
E 103 ⁰ 27’ 46”
Tg. Batu Kecil Tdk Huni
4. Belungking N 00⁰ 55’ 1” dan E
103 ⁰ 28’ 17”
Tg. Batu Kecil Tdk Huni
5. Nibung N 00⁰ 54’ 45” dan
E 103 ⁰ 28’ 40”
Tg. Batu Kecil Tdk Huni
6. Randui N 00⁰ 52’ 46” dan
E 103 ⁰ 25’ 25”
Tg. Hutan Huni
7. Pacat N 00⁰ 50’ 54” dan
E 103 ⁰ 29’ 58”
Kel. Buru Tdk Huni
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
31
LAMPIRAN IX :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN TANJUNG BALAI KOTA
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
32
LAMPIRAN X :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
33
LAMPIRAN XI :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KELURAHAN SUNGAI PASIR
BUPATI KARIMUN,
H. NURDIN BASIRUN
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
34
LAMPIRAN XII :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KELURAHAN BARAN TIMUR
BUPATI KARIMUN,
H. NURDIN BASIRUN
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
35
LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KELURAHAN PARIT BENUT
BUPATI KARIMUN,
H. NURDIN BASIRUN
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
36
LAMPIRAN XIV :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN GADING SARI
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
37
LAMPIRAN XV :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KELURAHAN MORO TIMUR
BUPATI KARIMUN,
H. NURDIN BASIRUN
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
38
LAMPIRAN XVI :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SELAT MENDAUN
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
39
LAMPIRAN XVII :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PANGKE BARAT
BUPATI KARIMUN,
H. NURDIN BASIRUN
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
40
LAMPIRAN XVIII :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SUNGAI BULUH
BUPATI KARIMUN,
H. NURDIN BASIRUN
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
41
LAMPIRAN XIX :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERAYUN
BUPATI KARIMUN,
H. NURDIN BASIRUN
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
42
LAMPIRAN XX :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA DEGONG
BUPATI KARIMUN,
H. NURDIN BASIRUN
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
43
LAMPIRAN XXI :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA TEBIAS
BUPATI KARIMUN,
H. NURDIN BASIRUN
BUPATI KARIMUN,
ttd NURDIN BASIRUN
44
LAMPIRAN XXII :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA NIUR PERMAI
BUPATI KARIMUN,
H. NURDIN BASIRUN
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
45
LAMPIRAN XXIII :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA RAWA JAYA
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
46
LAMPIRAN XXIV :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA BULUH PATAH
BUPATI KARIMUN,
H. NURDIN BASIRUN
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN
47
LAMPIRAN XXV :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN
PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA PULAU MORO
BUPATI KARIMUN,
H. NURDIN BASIRUN
BUPATI KARIMUN,
ttd
NURDIN BASIRUN