1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan

pengawasan dalam pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha yang dapat memengaruhi dampak lingkungan perlu di berikan izin gangguan..

b. bahwa atas penyelenggaraan pemberian izin gangguan yang oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi daerah.

c. bahwa pengaturan retribusi izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003, tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Gangguan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

4. Undang-Undang…………………

SALINAN

2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.

7. Perusahaan ………………….

3

7. Perusahaan adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan menggunakan sarana dan peralatan.

8. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan.

9. Gangguan adalah setiap aktifitas usaha/kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan alam hayati dan non hayati.

10. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

11. Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan permeter persegi dari luas yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

12. Indeks Gangguan adalah indeks mengenai besar kecilnya intensitas dampak atau gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh usaha, perusahaan dan industri.

13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan , atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha baik pemerintah maupun swasta yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah

17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundangan-undangan Retribusi Daerah

18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

19. Surat ......................

4

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketentuan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menuntaskan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2 Dengan nama Retibusi Izin Gangguan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.

BAB III……………………

5

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5 Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas

tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari izin tersebut.

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas perhitungan tarif lingkungan, luas ruang usaha, indeks lokasi, indeks gangguan.

(2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Tarif Lingkungan

1. Tarif Lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak gangguan besar Rp. 500,-/M2

2. Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak gangguan sedang Rp. 400,-/M2.

3. Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak gangguan kecil Rp. 300,-/M2.

b. Penetapan .......................

6

b. Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya Gangguan dengan Klasifikasi berikut :

a) Kegiatan Usaha, perusahaan dan industri dengan dampak Gangguan besar indeksnya : 4

b) Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan dampak Gangguan sedang indeksnya : 3

c) Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan dampak Gangguan kecil indeksnya : 2

c. Penetapan Indeks Lokasi berdasarkan pada letak/Lokasi kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan klasifikasi sebagai berikut :

a) Jalan Negara dengan Indeks : 4

b) Jalan Provinsi dengan Indeks : 4

c) Jalan Kabupaten dengan Indeks : 3 d) Jalan Desa dengan Indeks : 2 e) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dilokasi jalan

yang tidak termasuk klasifikasi jalan sebagaimana tersebut ditetapkan indeks 2

(3) Besarnya tarif Retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

Contoh :

RIG = TL x IL x IG x LRTU

Katerangan :

RIG = Retribusi Izin Gangguan

TL = Tarif Lingkungan

IL = Indeks Lokasi

IG = Indeks Gangguan

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha

(4) Penetapan Jenis-jenis Usaha, Perusahaan dan Industri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9 Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VII ..........................

7

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10 Masa Retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan melakukan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun, dan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Pasal 12 (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat

usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Batang Hari dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Mengisi formulir permohonan dengan dibubuhi materai serta melampirkan pas photo terbaru 4x3 sebanyak 3 lembar.

b. Photo Copy KTP.

c. Photo Copy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak/IMB.

d. Photo Copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah

e. Rekomendasi dari Camat Setempat

f. Adanya persetujuan tetangga terdekat, 2 (dua) tetangga sebelah kanan dan kiri, dan 2 (dua) tetangga bagian depan dan belakang, atau radius 100 M dari tempat usaha.

g. Khusus untuk pengusahaan sarang burung walet diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftar ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan dokumen lingkungan.

Pasal 13 .........................

8

Pasal 13 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara

pengajuan Permohonan Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUGHO) bagi perorangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUGHO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi didalam Kawasan Industri mengikuti Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992.

(3) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUGHO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992.

Pasal 14 (1) Setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 12 dan pasal 13, dilakukan penelitian lokasi tempat usaha.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara, sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin.

Pasal 15

(1) Penambahan luas tempat usaha dan penambahan jumlah peralatan perlengkapan usaha harus mendapat persetujuan Bupati.

(2) Setelah diperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin dapat diperbaharui.

Pasal 16

Izin Gangguan hanya berlaku bagi tempat usaha sebagaimana tertera dalam izin.

Pasal 17 Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, maka yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dalam .......................

9

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat teguran.

(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah.

(6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(7) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19 (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilakukan secara

tunai/lunas.

(2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20 (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan

dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(6) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII……………………….

10

BAB XII KEBERATAN

Pasal 21 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati

atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alas an-alasan yang jelas;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dpersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimkasud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6) Apabila pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)

Pasal 23 …………………………

11

Pasal 23 (1) Permohonan Pengembalian Pembayaran Retribusi diajukan secara

tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a. nama dan alamat wajib retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; dan d. alasan yang singkat dan jelas;

(2) Permohonan Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan saat permohonan diterima oleh Bupati;

Pasal 24 (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan

surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan Utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dan bukti Pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

Retribusi;

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain, untuk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditempa bencana alam kerusuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Gangguan;

(2) Kadaluarsa ………………………

12

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pangakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27 (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif

atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII JENIS – JENIS USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

Pasal 29 Jenis-jenis usaha, perusahaan dan industri yang termasuk dalam izin Gangguan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII …………………………..

13

BAB XVIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 30 Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin Gangguan diwajibkan :

a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin Gangguan.

b. Melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) tahun setelah izin Gangguan diterbitkan.

c. Bagi kegiatan usaha industri melakukan usaha pengendalian terhadap limbah cair, limbah padat, potensi kebisingan, getaran, bau-bauan, debu dan asap yang diakibatkan oleh kegiatan usaha serta menyediakan tempat penampungan limbah cair, limbah padat yang ditentukan untuk itu.

d. Menyediakan satpam atau petugas keamanan pada bagian kegiatan usaha yang berpotensi terhadap bahaya pencemaran lingkungan.

e. Bertanggung jawab terhadap segala dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha.

Pasal 31 Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin Gangguan dilarang :

a. Membuang limbah cair, limbah padat yang belum diolah ke dalam media lingkungan.

b. Menimbulkan kebisingan, bau-bauan, asap dan debu.

c. Menghalangi petugas pada saat dilakukan pemeriksaan.

d. Menyembunyikan kebenaran informasi berkaitan dengan dugaan pencemaran lingkungan.

e. Menggunakan izin selain dari yang ditentukan dalam izin.

BAB XIX P E N Y I D I K A N

Pasal 32 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima …………………….

14

a. Menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengna tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 33 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak …………………….

15

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 1999 Seri B Nomor 17)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Kabupaten Batang Hari Tahun 2003 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian Pada tanggal 24 April 2012 BUPATI BATANG HARI,

Ttd

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian Pada tanggal 24 April 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

YAZIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

FARIZAL, SH., MH.

NIP. 19691019 199512 1 001

16

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah

yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah

dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli

Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah,

pengaturannya perlu ditingkatkan, disesuaikan dan disempurnakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049) maka Retribusi Izin Gangguan

tergolong salah satu Retribusi Perizinan Tertentu.

Penetapan Peraturan Daerah ini, dapat menjamin

terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan

keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi

pembiyaan Pemerintah dan pembangunan Daerah, salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah

adalah pungutan Retribusi Perizinan Tertentu

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5………..…

17

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf b

Penetapan Indeks Gangguan Besar, sedang, kecil : 4,3,2 ditetapkan besdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari yang disesuaikan dengan masyarakat pelaku usaha.

Huruf c

Penetapan Indeks Lokasi berdasarkan letak/ lokasi ditetapkan sesuai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari yang disesuaikan dengan masyarakat pelaku usaha.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf f

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai persetujuan tetangga terdekat, pemohon harus memperoleh izan dari dua tetangga cébela kanan dan kiri serta dua dari tetangga bagian depan dan belakang, atau radius 50 m dari tempat usaha.

Khusus untuk pengusahaan sarang burung walet semua ketentuan diatur dengan Peraturan Bupati Batang Hari.

Pasal 13………………………….

18

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pemungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari

Ayat (5)

Penetapan sanksi administrasi berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 160 ayat 3 : Dalam hal Wajib Retribusí tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23 …………….

19

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

20

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : 3 TAHUN 2012 TANGGAL : 24 APRIL 2012

JENIS-JENIS USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI A. Usaha, Perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki

intensitas dampak atau gangguan besar

1. Industri Penyamakan / Pengawetan Kulit 2. Industri Penggilingan Batu 3. Industri Kertas / Pulp 4. Industri Minyak Goreng 5. Industri Pupuk 6. Industri Peralatan Rumah Tangga 7. Industri Tepung Beras 8. Industri Tepung Ikan 9. Industri Kayu Lapis (playwood) 10. Industri Pembersih / Penyulingan Minyak Bumi 11. Industri Pengolahan Aspal 12. Industri Pengasapan Karet, Crumb Rubber 13. Industri The / Kopi 14. Industri Minyak kelapa Sawit (CPO) 15. Industri Alat Komunikasai, Pendirian Tower 16. Pabrik Ban 17. Industri Penggilingan Padi / Penyosokan Beras 18. Industri Kerajinan Kayu dan Rotan 19. Bengkel Kendaraan Bermotor 20. Bengkel Bubut 21. Rumah Potong Hewan / Penampungan Hewan 22. Pabrik Soun / Mihun / Mie / Makaroni / Sphageti 23. Restauran dan Sejenisnya 24. Peternakan Ayam Ras / Babi / Sapi / Walet 25. SPBU 26. Toko Emas 27. Work Shop / Bengkel Kendaraan Berat 28. Rumah Sakit Swasta 29. Eksplorasi dan Eksploitasi Migas dan Pertambangan 30. Rumah Walet

B. Usaha, Perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki

intensitas dampak atau gangguan sedang.

1. Industri Roti, Kue dan Sejenisnya 2. Industri Makanan Ternak 3. Industri Penggergajian Kayu 4. Industri Penyuguan dan Pengeringan Kayu 5. Industri Alat Pertanian dan Pertukangan 6. Muller, Penggosokan Beras dan Penggilingan Padi Unit Kecil 7. Supermarket / Swalayan 8. Rumah Makan / Lesehan 9. Bangsal Kayu

10. Perdagangan……………………

21

10. Perdagangan Besi Tua / Barang Bekas 11. Molding ( Kayu Olahan) 12. Toko Oli / Pelumas 13. Karaoke / Cafe 14. Hotel Melati / Penginapan atau Losmen 15. Photo Studio dan Cuci Cetak Film 16. Jual Beli Karet 17. Apotek 18. Distibutor Pupuk 19. Industri Kerupuk 20. Usaha Pengambilan Tanah Urug

C. Usaha, Perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki

intensitas dampak atau gangguan Kecil

1. Pabrik Bata Merah / Batako 2. Pabrik Es Batu 3. Ruang Tempat Penyimpanan Barang yang menyatu dengan

Tempat Usaha 4. Konveksi 5. Industri Kerajinan Rumah Tangga 6. Industri Kapuk 7. Usaha Kerupuk 8. Catering 9. Salon / Luluran 10. Tempat Rekreasi 11. Rumah Bersalin / Praktek Dokter 12. Klinik Kesehatan 13. Kolam Renang 14. Usaha Meubelair 15. Usaha Batik 16. Pabrik Tempe, Oncom, dan tahu 17. Gedung Olahraga yang dikomersilkan 18. WC yang dikomersilkan 19. Toko Onderdil Kendaraan Bermotor 20. Toko Bahan Bangunan 21. Perusahaan Angkutan Orang 22. Foto Copy 23. Tambal Ban / Bengkel Sepeda 24. Toko Meubelair / Perabot Rumah Tangga 25. Usaha Perbankan 26. Budi Daya Ikan 27. Optik 28. Toko Kelontong / Toko Manisan 29. Mini Market 30. Tempat Kursus Keterampilan 31. Pertanian Terpadu 32. Pertanian Tanaman Hias 33. Rental Kendaraan Bermotor 34. Video / VCD / Play station 35. Kios-Kios 36. Kantor di Bidang Kontrakan, Instalor, LSM, Koperasi 37. Pusat Kebugaran 38. Biro Perjalanan 39. Barber Shop 40. Kolam Pemancingan

41.Toko………………….

22

41. Toko Elektronik 42. Toko Assesori Kendaraan 43. Agen Toko / Surat Kabar 44. Toko Pakaian / Sepatu / Kosmetik 45. Toko Kain Tekstil 46. Toko Alat-alat Olah Raga 47. Toko Buku 48. Wartel / Warnet Milik Swasta 49. Penjahit 50. Toko Obat 51. Toko Buah-buahan 52. Toko Kendaraan Bermotor 53. Toko Bahan Bangunan 54. Usaha Penumpukan Pasir 55. Usaha Pengecatan Kendaraan 56. Usaha Pembuatan Konsen, Jendela dan Sejenisnya 57. Toko Jual Ban 58. Usaha Sporing, Bansing Kendaraan 59. Stasiun Radio / TV Milik Swasta 60. Praktek Dokter 61. Show Room Mobil / Motor 62. Tempat Pengisian Ulang Air Minum 63. Depot Bunga / Tanaman Hias 64. Akupuntur / Shinse 65. BUMN / BUMD 66. Kantor Pegadaian 67. Toko Keramik 68. Counter HP / Asesoris 69. Warung Makan 70. Toko Kaca

BUPATI BATANG HARI,

ttd

A. FATTAH