PERATURAN BUPATIROKANHULU NOMOR^4TAHUN2012 · 2020. 1. 21. · Menimbang Mengingat BUPATI ROKAN...
Transcript of PERATURAN BUPATIROKANHULU NOMOR^4TAHUN2012 · 2020. 1. 21. · Menimbang Mengingat BUPATI ROKAN...
-
Menimbang
Mengingat
BUPATI ROKAN HULU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR^4TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaanbarang/jasa di lingkungan Pemerintah KabupatenRokan Hulu agar berjalan secara efisien, efektif,transparan, terbuka, bersaing adil/tidakdiskriminatif dan akuntabel,maka dipandangperlu adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaanpengadaan barang/jasa dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a diatas,perlu diatur dalamPeraturan Bupati Rokan Hulu tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53Tahun 1999 tentang Pembentukan KabupatenPelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, KabupatenRokan Hilir, Kabupaten Siak, KabupatenKarimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten KuantanSengingi, dan Kota Batam (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 181, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3902)sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhirdengan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 34 Tahun 2008,tentang Perubahan KetigaAtas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor53 Tahun 1999 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 107,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4880);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat Dan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor29 Tahun 2000 tetang Penyelenggaraan JasaKonstruksi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 64, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3956)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor95);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor30Tahun2010 tentang PenyelenggaraanPembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran NegaraNomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor3957);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 70 Tahun 2012 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Ndmor 59 Tahun 2007 Tentang PerubahanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131.14.268 Tahun 2011 tentang PengesahanPemberhentian dan Pengesahan PengangkatanBupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 4 Tahun2011 tentang Organisasi Perangkat DaerahKabupaten Rokan Hulu (Lembaran DaerahKabupaten Rokan Hulu tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun2012Tentang Petunjuk Teknis Peraturan PresidenRepublik IndonesiaNomor 70 Tahun 2012.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNISPELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASAKABUPATEN ROKAN HULU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian KesatuPengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan :
1.
2.
3.
4.
6.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah paAa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu selakuPengguna Anggaran / Pengguna Barang;
Bagian Ekonomi dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BagianEkbang Setda. KabApaten Rokan Hulu adalah Bagian EkbangSekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkatKabag. Ekbang SetdaJ Kabupaten Rokan Hulu adalah Kepala BagianEkonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten RokanHulu;
7. Bagian Pengolahan Data Elektronik, yang selanjutnya disingkat BagianPDE Setda. Kabupatei Rokan Hulu adalah Bagian PDE SekretariatDaerah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik, yang selanjutnya disingkatKabag PDE Setda. Kabupaten Rokan Hulu adalah Kepala BagianPengolahan Data Elektronik Setda. Kabupaten Rokan Hulu;
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unitorganisasi pemerintah yang bersifat non struktural yang berkedudukanpada Sekretariat Daerah yang berfungsi melaksanakan PengadaanBarang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
10. Kelompok Kerja selanjutnya disebut Pokja adalah Tim kerja yang terdiridari Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa,beranggotakan berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang;
11. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperolehbarang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhansampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperolehbarang/jasa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBNadalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujuioleh Dewan Perwakilan1 Rakyat;
13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahasdan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, danditetapkan dengan Peraturan Daerah;
14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangselanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugasmengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasasebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabatpemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD atau Pejabat yangdisamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
16. Kuasa Pengguna AngPejabat yang ditetapkiditetapkan oleh Kepala
garan yang selanjutnya disingkat KPA adalahan oleh PA untuk menggunakan APBN atauDaerah untuk menggunakan APBD;
17. Pejabat Pembuat Komitmenpejabat yang diangkatpelaksanaan pengadaan
18. Pejabat PenatausahaanPPK SKPD adalah
keuangan pada SKPD;
yang selanjutnya disebut PPK adalaholeh PA, yang bertanggungjawab atas
barang/jasa;
in Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkatpejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
19. Pejabat Pelaksana Teknisadalah pejabat padabeberapa kegiatan;
Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTKUnit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
20.
21,
22.
Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakanPengadaan Langsung;
Panitia/ Pejabatditetapkan oleh PApekerjaan;
Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yangbertugas memeriksa dan menerima hasilyang
Penyedia Barang/Jasayang menyediakah
adalah badan usaha atau orang perseoranganBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya;
23. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebutRUP, adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhanbarang/jasa yang diberlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah,penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai denganpenyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
24. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untukmencegah dan tidakj melakukan kolusi, korupsi, dan nepotismedalam Pengadaan Barang/Jasa;
25. Barang adalah setiapbergerak maupun tidak
benda baik berwujud maupun tidak berwujud,bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
27.
28.
uv,i6wan. maupun liucuv. ucigcifctR., yang uapai aiperaagan^
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
26. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungandengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisiklainnya;
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkankeahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakanadanya olah pikir (brainware);'
Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentuyang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikansuatu pekerjaan atauselain Jasa Konsultansi,pengadaan Barang;
segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasapelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan
29. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatankreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan, dan bakat individu untukmenciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaanmelaluipenciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta;
30. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda buktipengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesidibidang Pengadaan Barang/Jasa;
31.
32.
Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannyadirencanakan,dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh PerangkatDaerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah laindan/atau kelompok masyarakat;
Dokumen Pengadaan adalahKerja ULP/Pejabatyang harus ditaatiBarang/Jasa;
dokumen yang ditetapkan oleh Kelompokyang memuat informasi dan ketentuanPengadaan
oleh para pihak dalam proses Pengadaan
33. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrakadalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasaatau pelaksana Swakelola;
34. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnyauntuk semua pekerjaan yang dapat diikuti olehsemua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yangmemenuhi syarat;
35. Pelelangan TerbatasBarang/ Pekerjaan Konstruksimelaksanakan diyakini
adalah metode pemilihan Penyediadengan jumlah Penyedia yang mampu
terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
36. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/JasaLainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggiRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
37. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaanpekerjaan yang bernilai paling tinggiKonstruksi untuk
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
38. Seleksi Umum adalah
untuk pekerjaan yang dapat diikutiKonsultansiyang memenuhi syarat;
metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansioleh semua PenyediaJasa
39. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansiuntuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
40. Sayembara adalahmetodepemilihanPenyediaJasayangmemperlombakangagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yangharga/biayanyatidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan;
41. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yangmemperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai hargapasar dan yang hargaJ/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan
42.
Harga Satuan;
Penunjukan Langsungdengan cara menunjuk
adalah metodepemilihanPenyedia Barang/Jasalangsung1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
43. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepadaPenyedia Barang/Jasa,Langsung;
tanpa melalui Pelelangan/ seleksi/Penunjukan
44. Usaha Mikro adalah
dan/atau badan usahasebagaimana dimaksudmengenai Usaha Mikro
usaha produktif milik orang perseoranganyang memenuhi kriteria Usaha Mikrodalam undang-undang yang mengatur
, Kecil dan Menengah;
45. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dandilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukanmerupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yangdimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidaklangsung dari usahakriteria Usaha Kecil
menengah atau usaha besar, yang memenuhisebagaimana dimaksud dalam undang-undang
yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
46. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminantertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat(unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/PerusahaanPenjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh PenyediaBarang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjaminterpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa;
47. Pekerjaan Kompleks jadalah pekerjaan yang memerlukan teknologitinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesainkhusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
48. Pengadaan secara eleBarang/Jasa yang d
ctronik atau
ilaksanakan
E-Procurement adalah Pengadaandengan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
49. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSEadalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistempelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
50. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSEadalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE)dan database E Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untukdigunakan oleh LPSE dan instrukturnya;
51.
52.
53.
54.
E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yangdilakukan secara terpuka dan dapat diikuti oleh semua PenyediaBarang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronikdengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yangtelah ditentukan;
Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronikyang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentudari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;
E-Purchasing adalahkatalog elektronik;
Portal Pengadaaninformasielektronik
tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem
Nasional adalah pintu gerbang sistemyang terkait dengan informasi Pengadaan
Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
Bagian KeduaMaksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untukmengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengadaanbarang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, yangsebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD.
(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untukmemberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa diLingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan mewujudkankesatuan pemahaman dalam melaksanakan tahapan dan prosedurepengadaan barang/jasa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga terciptanya proses pengadaan barang/jasa yangprofesional;
Bagian KetigaRuang Lingkup
Pasal3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur Petunjuk TeknisPelaksanaan Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yangsebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD.
BAB II
ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian KesatuPersonil Pengelola pengadaan barang/jasa
Pasal 4
Organisasi Pengadaan barang/Jasa pada SKPD/Unit Kerja dilaksanakanoleh Personil Pengelola pengadaan barang/jasa antara lain:
a. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;b. Pejabat Pembuat komitmen;c. Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pejabat Pengadaan;d. Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
a. menetapkan Rencanab. mengumumkan secarac. menetapkan PPK;
Bagian KeduaTugas dan Tanggung Jawab PA/KPA
Pasal 5
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalampasal 4 mempunyai tugas :
Umum Pengadaan;luas Rencana Umum Pengadaan (RUP);
d. menetapkan Pejabat Pengadaan;e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;f. menetapkan:
1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsunguntuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
g. mengawasi pelaksanaan anggaran;h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ PejabatPengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; danmengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh DokumenPengadaan Barang/Jasa.
i.
J-
Pasal 6
KPA pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merupakan Pejabat yangditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA yang memiliki kewenangansesuai pelimpahan oleh PA.
Bagian KetigaPersyaratan, Tugas dan Kewenangan PPK
Pasal 7
(1) PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
memiliki integritas moral;memiliki disiplin tinggi;memiliki tanggung jawab danmanajerial untuk melaksanakankepadanya;mampu mengambil keputusan, bertindak tegasmemiliki keteladanan dalam sikap perilaku sertapernah terlibat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;tidak menjabat sebagai pejabat penandatanganPPK-SKPD dan/atau bendahara;memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
kualifikasi teknis serta
tugas yang dibebankan
dan
tidak
SPM,
(2) Dalamhal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untukditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (1) huruf f dikecualikanuntuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK;
(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c adalah:
a.
b.
berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (SI)dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuaidengan tuntutan pekerjaan;memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalammelaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
Pasal8
PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
a. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaanBarang/Jasa yang melitouti:1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3. rancangan Kontrak
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/SuratPerintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;mengendalikan pelaksanaan Kontrak;melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada
b.
c.
d.
e.
f.
PA/KPA;menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepadaPA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
h. melaporkan kemajuan
1.
pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; danmenyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa.
PersyaratanBagian Keempat, Tugas dan Tanggung Jawab
Pejabat Pengadaan
Pasal9
tanggung jawab pejabat pengadaan sebagai(1) Tugas, wewenang danberikut:
a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa melaluimetode pengadaan langsung;Menetapkan dokumen pengadaan;Membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua)sumber informasi yang berbeda;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadappenawaran yang mjasuk;Melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untukmendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;Menetapkan pemenang/penyedia barang/jasa untuk :1) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilaipaling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan JasaKonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasakepada PA/KPA;
b.
c.
d.
e.
f.
g-
i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepadaPA/KPA;
j. Dapat mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi teknis kepadaPPK;
(2) Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari SKPD sendirimaupun SKPD lainnya;
(3) Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalammelaksanakantugas;
b. Memahami keselurUhan pekerjaan yang akan diadakan;c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pejabat
pengadaan yang bersangkutan;d. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur
pengadaan;
e. Memiliki Sertifikat ]keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengankompetensi yang dipersyaratkan;
f. Menandatangani Pakta Integritas.
(4) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang dan wajib memahamitata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yangbersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupui dari luar SKPD yang bersangkutan;
(5) Pejabat pengadaan dilarang merangkap sebagai:
a.
b.
c.
d.
e.
PA atau KPA;PPK;Panitia/Pejabat P'enerima Hasil Pekerjaan pada suatu paketpekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;PPK-SKPD;Bendahara;
Bagian KelimaUnit Layanan Pengadaan (ULP)
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 10
Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, secara teknisfungsional dan administrasi berkedudukan dibawahBaflrian Ekonomi danPembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu danbertanggungjawab kepada Bupati Rokan Hulu.
b.
c.
e.
f.
g-
h.
i.
k.
1.
m.
n.
o.
Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasabersama PPK;Menyusun rencana pernilihan penyedia barang/jasa;Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di WebsitePemerintah Daerah/Instansi masing-masing dan papan pengumumanresmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untukdiumumkan pada portal pengadaan nasional;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi ataupasca kualifikasi;Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadappenawaran yang masuk;Menjawab sanggahan;Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumenpemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;Mengusulkan perubahan harga Perkiraan Sendiri, Kerangka AcuanKerja/Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada BupatiRokan Hulu;Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanpengadaaan barang/jasa kepada PA/KPA;Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa dilingkungan ULP;Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistempengadaan secara elektronik di LPSE;Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yangtelah dilaksanakan;Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakupdokumen pengadaan' data survey harga, daftar kebutuhanbarang/jasa, dan daftaj- hitam penyedia;Melalui Kelompok Kerja (POKJA) ULP melaksanakan kegiatanpengadaan barang/jas'a untuk seluruh SKPD sampai dengan tahappenetapan pemenang, dengan nilai:1) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai di atas Rp. 2(|0.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah);2) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas
Rp. 50.000.000,00
Paragraf 2Tugas dan Fungsi
Pasal 11
Tugas pokok ULP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, meliputi
(lima puluh juta rupiah).
Paragraf 3Perangkat ULP
Pasal 12
(1) Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu terdiridari:
1. Kepala;2. Wakil Kepala;
3. Sekretariat;4. Kelompok Kerja ( JLP).
(2) Susunan Personil Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditetapkanoleh Bupati.
Paragraf 4Ruang Lingkup Tugas Perangkat ULP
Pasal 13
Ruang Lingkup Tugas Kepala ULP meliputi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP;Menyusun Program kerja dan Anggaran ULP;Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP danmelaporkan apabila ada penyimpangan dan / atau indikasipenyimpangan;Membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanpengadaan secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktubilamana diperlukan kepada Bupati;Melaksanakan Pengembangan dan pembinaan Sumber daya ManusiaULP;
Menugaskan/Menempatkan/Memindahkan anggota Kelompok Kerjasesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP;Mengusulkan Pemberhentian anggota kelompok Kerja yang ditugaskandi ULP kepada Bupati, PA/KPA apabila terbukti melakukan pelanggaranperaturan perundang-undangan dan/atau KKN;Mengusulkan staf pentkukung ULP sesuai kebutuhan.
Pasal 14
Ruang Lingkup Tugas Wakil KepalaULP adalah :
a.
b.
c.
Membantu KepalaULP dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa ;Bersama-sama dengan Sekretaris mengkoordinasikan sarana prasaranaUnit Layanan Pengadaan (ULP);Bertanggung jawab kepada Kepala ULP.
Pasal 15
(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukandibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP melalui WakilKepala ULP yang dipimpin oleh seorang Sekretaris;
(2) Ruang Lingkup Tugas ^ekretariat ULP adalah :
a.
b.
c.
d.
Penyusunan bahan fasilitasi, koordinasi, pengendalian, evaluasidan pelaporan;Mengkoordinasi jadwal lelang yang dibuat oleh Kelompok KerjaULP;menyusun program kerja dan anggaran ULP;Memfasilitasi Kelompok Kerja ULP dalam mengumumkanpengadaan barang/jasa melalui website pelelangan Kabupaten dan
e.
f.
1.
papan pengumuman resmi, untuk masyarakat sertamenyampaikan ke LPSE;Membantu Kelompok Kerja ULP menggandakan dokumenpengadaan barang/jasa;Memfasilitasi Kelompok Kerja ULP dalam pengadministrasianproses pengadaan barang/jasa;Membantu Kelompok Kerja ULP dalam berkoordinasi denganSatuan Kerja Perangkat Daerah berkaitan dengan paket-paketpekerjaan yang akan dilelang;melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaanpengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement):membantu penyelesaian sanggahan banding;Bertanggungjawab kepada Sekretaris ULP.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
a. Sekretaris;
b. Staf Pendukung Bidang Administrasi; danc. Staf Pendukung Bidang Teknis.
(4) Sekretaris mempunyai
a. Membantu mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemilihanpenyedia barang/jbsa yangdilaksanakan oleh Kelompok Kerja;
b. Membantu mengadministrasikan dan menyampaikan hasilpelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dari Kelompok Kerjakepada Kepala UL?;
c. Membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaanpengadaan yang dilaksanakan oleh ULP ;
d. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan stafpendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa;
e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan stafpendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa;
f. Bertanggung jawab kepada Kepala ULP dalam pelaksanaan tugaskesekretariatan.
(5) Staf Pendukung Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf b mempunyai
tugas:
tugas :
a. Mengadministrasikan dokumen yang berkaitan dengan prosespengadaan barang/jasa.
b. Memfasilitasi penataan seluruh dokumen pengadaan; danc. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
(6) Staf Pendukung Bidang Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf c mempunyai tugas :
a. Membantu mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan pengadaanbarang/jasa antara PPK dan ULP ; dan
b. Membantu mengkoordinasikan tenaga ahli dalam proses pengadaanbarang/jasa.
Pasal 16
Ruang Lingkup Tugas Kelompok Kerja (POKJA) ULP meliputi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-h.
i.
k.
1.
Melakukan Kaji Ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) paket-paket yang akan dilelang/ seleksi;Mengusulkan kepada PPK terhadap perubahan HPS , Kerangka Acuankerja, Rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis pekerjaan;Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa dan menetapkandokumen pengadaan;Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumumankualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;Mengusulkan penetapan pemenang kepada Bupati untuk penyediabarang/kontruksi/jasa lainnya yang bernilai diatasRp. 100.000.000.000,- ( seratus milyar rupiah ) dan penyedia jasakonsultan yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,- ( sepuluh milyarrupiah ) melalui kepala ULP;Menetapkan pemenang untuk:1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan Jkonstruksi/jasa lainnya yang bernilai palingtinggi Rp 100.000.000.000,- ( seratus milyar rupiah );
2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasakonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,-( sepuluh milyar rupiah ).
Menjawab sanggahan;Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasakepada kepala ULP melalui Wakil Kepala;Menyampaikan Berita Acara hasil pelelangan kepada PPK melaluiKepala ULP;Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyediabarang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuandan pelanggaran lainnya; danMengusulkan bantuan tim teknis dan/atau Tim Ahli kepada kepalaULP.
Pasal 17
(1) Anggota Kelompok Kerja pada Unit Layanan(Procurement Unit) berjumlah paling kurang 3 (tiga)dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan;
Pengadaanorang dan
(2) Personil Kelompokharus memenuhi
Kerja pada Unitsebagai berikut:
Layanan Pengadaan
a.
b.
c.
d.
persyaratan
memiliki integritis moral, disiplin dan tanggung jawabdalam melaksanakan tugas;memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugasUnit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) yangbersangkutan;memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedurpengadaan;
e.
f.
memiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan barang/jasapemerintah;menandatangani Pakta Integritas.
(3) Anggota POKJA ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan diLuar ULP;
(4) Perangkat ULP diberhentikan, karena
a. Meninggal dunia;b. Alih Tugas;c. Mengundurkan diri;d. Tidak mampu melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3
(tiga) bulan karena sakit atau tanpa alasan yang jelas;e. Melanggar / menyalahgunakan tugas; danf. Terkena sanksi hukum.
Paragraf 5Kewenangan ULP
Pasal 18
(1) ULP Kabupaten Rokan Hulu memiliki kewenangan :
a.
b.
c.
f.
menetapkan Dokumen Pengadaan;menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;menetapkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyayang bernilai paling tinggi Rp. 100 000.000.000,- (seratus miliarrupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang prosespengadaannya dilakukan melalui seleksi, pelelangan ataupenunjukan langsung;mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna AnggaranSKPD melalui Kepala ULP untuk Penyedia Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansiyang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)yang proses pengadaannya dilakukan melalui seleksi, pelelanganatau penunjukan langsung; danmengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yangmelakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuandan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantumandalam daftar Hitam;memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasayang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakansebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;
(2) Anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dilarangduduk sebagai:
a. PA;b. KPA;
c. PPK;d. Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;e. Bendahara;f. Pejabat Penatausahaan Keuangan.
Paragraf 6Tata Kerja ULP
Pasal 19
(1) ULP Kabupaten Rokan Hulu wajib berkoordinasi dan menjalinhubungan kerja dengan unit kerja yang akan memanfaatkanbarang/jasa yang diadakan dan unit kerja terkait lainnya;
(2) ULP Kabupaten Rokan Huludapat berkoordinasi dan menjalinhubungan kerja dengaji LKPP.
Bagian KeenamTugas dan Tanggung Jawab
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Pasal 20
(1) Panitia/Pejabat Peneiima Hasil Pekerjaan berasal dari PegawaiNegeri Sipil, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya;
(2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bertugas membantuPPK dalam hal :
a.
b.
c.
melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasasesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
Pengadaan Barang/Jasa setelah melaluipemeriksaan/pengujian; danmembuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima HasilPekerjaan.
(3) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana(1), harus memenuhi persyaratan sebagaidimaksud pada ayat
berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
memiliki integritas moral,dalam melaksanakan tugas;memahami jenistugas Panitia/Pejabatbersangkutan;memahami isi Kontrak;memiliki kualifikasi teknis;menandatangani Pakta Integritas;
dan
disiplin dan tanggung jawab
spesifikasiPenerima
pekerjaan yang menjadiHasil Pekerjaan yang
(4) tidak menjabat sebagai pengelola keuangan/bendahara dalam halpengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan hasil pekerjaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelahberkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan;
(5) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian tekniskhusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli yang ditetapkan oleh PA/KPAuntuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan;
(6) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan atau karenaketerbatasan personil yang memiliki keterampilan pengawasanuntuk paket pekerjaan konstruksi, Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan dapat digantikan oleh Konsultan Pengawas;
(7) Untuk mendapatkan kepastian pemenuhan spesifikasi teknis ataspekerjaan pemasokan barang yang sifatnya rumit/ kompleks, makaPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat digantikan olehkonsultan appraisal/ surveyor;
(8) Untuk pekerjaan konstruksi yang hasilnya dimanfaatkan oleh SKPDlainnya, maka panitia penerima hasil pekerjaan dapat dilakukan olehSKPD pelaksana dan SKPD pemanfaat;
(9) Untuk pekerjaan konstruksi, maka Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan wajib meneliti dan mengesahkan laporan kemajuanpelaksanaan pekerjaan dari Penyedia pekerjaan konstruksi sertamelaporkan secara periodik dalam mingguan maupun bulanandan/atau sesuai kebutuhan kepada PPK.
a. PPK;b. Unit Layanan Pengadaan; danc. Penyedia barang/jasa.
BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Para Pihak
Pasal 21
(1) Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasayang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan, meliputi :
(2) Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasaharus memenuhi etika sebagai berikut:
a.
b.
c.
Melaksanakan tugas secara tertib, disaertai rasa tanggung jawabuntuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainyatujuan pengadaan barang/jasa;Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, sertamenjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang daan jasa yangseharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinyapenyimpangan dalam pengadaan baarang/jasa;Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsunguntuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat;
d. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentinganpara pihak yang terkai, langsung maupun tidak langsung dalamproses pengadaan barang/jasa;
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocorankeuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
f. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepadasiapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitandengan pengadaan barang/jasa;
(3) Guna mendapatkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jaasa yangmencerminkan persaingan sehat dan profesional dalam pemilihanpenyedia barang/jasa, harus dipenuhi beberapa hal yang meliputi:
a.
b.
c.
Kesesuaian bidani'/subbidang, keseimbangan antara kemampuandan beban kerja serta menjaga kinerja penyedia barang/jasa;Khusus pekerjaan konstruksi harus memiliki izin usaha di bidangjasa konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian/sertifikatketerampilan untuk tenaga ahli yang dimilki;Bagi badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orangyang saraa atau berada pada kepengurusan yang sama dilarangmengikuti pelelapgan untuk satu paket pekerjaan secarabersamaan.
Bagian KeduaPersyaratan Penyedia Barang/jasa
Pasal 22
Persyaratan penyediasebagai berikut:
barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah
c.
e.
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa sesuai persyaratan yang ditetapkandalam dokumen pemilinan penyedia barang/jasa;
memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai PenyediaBarang/Jasa dalam lairun waktu 4 (empat) tahun terakhir baikdilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalamansubkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurangdari 3 (tiga) tahun;
secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri padakontrak;
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidanayang dibuktikan deqgan surat pernyataan yang ditandatanganipenyedia barang/jasa;
f. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPTTahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23(bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi PengusahaKena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
g. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, PenyediaBarang/Jasa haipas mempunyai perjanjian kerjasamaoperasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
k.
1.
m.
n.
memiliki kemampuanMikro, Usaha Kecilsubbidang pekerjaan
Dada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usahadan koperasi kecil serta kemampuan pada
y£ng sesuai untuk usaha non-kecil;
memiliki KemampuanPengadaan Barang dan
Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untukJasa Konsultansi;
khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:
SKP = KP-P
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat
ditangaii pad a saat bersamaan selama kurunwaktu 5 (lima) tahun terakhir.
memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lainpengadaan barang/jasa;yang diperlukan dalam
tidak masuk dalam daftar hitam;memiliki alamat tetap dandengan jasa pengirimar^;menandatangani fakta integritas.
jelas serta dapat dijangkau
Bagian KetigaSanggah dan sanggah banding
Pasal 23
(1) Peserta yang memasukan penawaran dapat melakukan sanggah sesuaidengan ketentuan yang
(2) Peserta yang tidak puas terhadap jawaban sanggah dapat melakukansanggahan banding kepada Bupati atau pejabat yang yang menerimapenugasan untuk menjawab sanggahan banding sesuai denganketentuan yang berlaku.
berlaku;
Bagian KeempatDaftar Hitam
Pasal 24
(1) Kepala SKPD dapat membuat daftar Hitam penyedia yang melakukanKKN/pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasapemerintah;
(2) Daftar Hitam ini di serahkan kepada LKPP untuk dimasukan dalamdaftar hitam nasional.
Bagian KelimaMekanisme dan Prosedure Pengadaan Melalui ULP
Pasal 25
Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Unit Layanan Pengadaan,berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pasal 26
Standard dan Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa MekanismeUmum Pengadaan langsung dan Mekanisme Umum Pelelangan/Seleksisebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Layanan Pengadaanmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi didalam dan di luar Unit Layanan Pengadaan.
Pasal 28
Koordinasi atau hubungan kerja antara Satuan Kerja PerangkatDaerah/ Organisasi Perangkat Daerah , Sekretariat ULP dan Kelompok KerjaULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keenam
Mekanisme dan Prosedure Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Pasal 29
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metodepemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah :
a. metode E-Pengadaan pascakualifikasi dengan 1 (satu) file dengansistem gugur;
d.
e.
f.
g-h.
i.
metode E-Pengadaan pascakualifikasi dengan 2 (dua) file dengan sistemnilai;
metode E-Pengadaan pascakualifikasi dengan 2 (dua) file sistem umurekonomis;metode E-Pengadaan prakualifikasi dengan 1 (satu) file sistem gugur;metode E-Pengadaan prakualifikasi dengan 2 (dua) file sistem nilai;metode E-Pengadaan prakualifikasi dengan 2 (dua) file sistem umurekonomis;metode E-Pengadaan prakualifikasi dengan 2 (dua) tahap sistem gugur;metode E-Pengadaan prakualifikasi dengan 2 (dua) tahap sistem nilai;metode E-Pengadaan prakualifikasi dengan 2 (dua) tahap sistem umurekonomis.
Pasal 30
Standard dan Operasional Prosedur pelaksanaan pelayanan E-Lelang Umumkepada Instansi, Penyedia dan ULP, dilaksanakan sesuai dengan Pedoman
Secara Elektronik dilingkungan Pemerintahsebagaimana tercantum dalam Lampiran
Pengadaan Barang/JasaKabupaten Rokan HuluIV,V,VI,merupakan bagian t^dak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 31
Ketentuan Pertukaran Dokumen Elektronik :
(1) Proses e-procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Huluakan dilakukan melalui aplikasi http: / /lpse.rokanhulukab.go.id
(2) User ID dandilingkungan
Password
Pemerintah
seluruh pengguna sistem e-procurementKabupaten Rokan Hulu merupakan
representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitasdalam e-procurement.
(3) User ID dan Passwordterhadap seluruh dokumenprocurement, sehinggamengesahkan dokumen
yang dimaksud dalam ayat (2) terasosiasielektronik yang dikirim ke sistem e-
diakui sebagai salah satu komponen yangtersebut.
(4)
(5)
Autentikasi dokumen elektronik dalam sistem e-procurementmenggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan sidik jari atau hashkey yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik. Bila penyediabarang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikanpernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengandokumen yang diterima oleh sistem e-procurement berdasarkan hashkey yang dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada lampiran, makapenyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumentersebut secara elektronik.
Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan(4) dapat diberlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecualidokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik.
(1) Persiapan Pemilihan :
1. PPK bertugas:
(a) Menyerahkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telahditetapkaan oleh Pengguna Anggaran kepada ULP beserta HPS,Spesifikasi teknis dan rancangan kontrak;Format Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud padahuruf (a) di 4tas, tertuang dalam lampiran VII dan VIII,merupakan bagman tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;menyerahkan surat yang berisikan paket, spesifikasi, hargaperkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak kepada ULP;
(b)
(c)
(d) menyampaikandimaksud pada
2. ULP bertugas :
(a) menerima, mjenyimpan, dan melaksanakan pemilihanberdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK;
(b) membuat keputusan tentang kepanitiaan untuk paketpemilihan, dan diserahkan kepada LPSE untuk mendapatkankode akses (User ID dan Password) untuk masing-masing namayang tertera dalkm Kelompok Kerja (pokja) ULP, termasuk PPK;
(c) membuat dokumen pemilihan dalam bentuk softcopy.
3. Penyedia barang/jasa bertugas:
(a) penyedia barang/jasa yang belum mendapatkan kode aksesaplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran secara online danoffline pada aplikasi $PSE dan melaksanakan verifikasi padaLPSE untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE; dan
(b) bagi penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatukonsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka semua anggotaberhak untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.
4. LPSE bertugas :
(a) menerima, menVimpan, dan menerbitkan kode akses terhadapnama-nama yang tercantum dalam keputusan tentangkepanitiaan untuk paket pemilihan yang diterbitkan oleh ULP;dan
(b) melakukan veriiikasi terhadap penyedia barang/jasa yang telahmendaftar melalui aplikasi SPSE.
5. Pelaksanaan pemilihan :
a. Pembuatan paket:
1. penetapan hari dan jam pada jadwal pemilihan dengane-procurement menggunakan hari kalender danmemperhatikan hari kerja;
Bagian KetujuhAktifitas Pemilihan melalui LPSE
Pasal 32
surat beserta lampirannya sebagaimanaangka yaitu berupa dokumen elektronik.
2. file dokumen pemilihan diunggah [upload) pada aplikasiSPSE;
ULP wajib memasukkan nomor surat dan file atau softcopyyang diterbitkan oleh PPK;untuk penyjedia barang/jasa yang saling bergabung dalamsuatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, makapendaftarankonsorsium
lelang dilakukan oleh pimpinanatau bentuk kerjasama lain; dan
{leadfirm)
5. paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSEmerupakan paket pemilihan baru/awal.
b. penjelasan :
1. proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpatatap muka melalui aplikasi SPSE;
2. ULP harus |menjawab setiap pertanyaan yang muncul danhanya boleh menambah waktu tahap penjelasan untukmenjawab pertanyaan terakhir;
3. ULP dilarang menjawab pertanyaan dengan caramengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawabpertanyaan tersebut sekaligus pada akhir jadual;
4. dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, ULP masihmempunyai waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab;
5. untuk menjawab pertanyaan beberapa menit sebelumtahapan penjelasan berakhir (10 menit terakhir), ULP dapatmenambah waktu penjelasan;
6. dengan teijjawabnya pertanyaan terakhir pada masapenambahan waktu, penyedia barang/jasa tidakdiperkenankan untuk memberikan pertanyaan kembali;
7. jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikaninformasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, ULP yangmelaksanakan proses penjelasan di lapangan/lokasipekerjaan;
8. pelaksanaan penjelasan lapangan dilakukan oleh seseorangselain ULP, |misalnya tim teknis yang ditunjuk oleh ULP,yang dibuktikan dengan Berita Acara Penjelasan Lapangan(BAPL);
9. panitia tidak perlu membuat berita acara penjelasan;10. perubahan (addendum) dapat dilakukan secara berulang
dengan ketentuan batas akhir adalah 2 (dua) hari sebelumtahap pemasukan dokumen penawaran berakhir; dan
11. BAPL menjadi bagian dari addendum, dengan ketentuandalam hal tidak ada addendum, maka BAPL menjadi bagiandari BAHP.
c. Pemasukan kualifikasi:
1. data kualifikasi disampaikan melalui formulir kualifikasiyang tersedia pada aplikasi SPSE;
2. ULP dilarang meminta penyedia barang/jasa untuk meng-uploadsoftcopy data kualifikasi;
3. penyedia barang/jasa dilarang memasukkan softcopy datakualifikasi pada fasilitas pengunggahan lain yang tersediapada aplikasi SPSE, termasuk aplikasi pengaman dokumen
(APENDO);
4. jika pada fprmulir kualifikasi yang tersedia pada aplikasiSPSE belujn mengakomodasikan data kualifikasi yangdiminta oleh ULP, maka data kualifikasi tersebut di-uploadpada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasiSPSE; dan;
5. pada prakualifikasi ULP dapat memanfaatkan fasilitaskomunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE untukmeminta penyedia barang/jasa melengkapi formulirkualifikasi.
d. Pemasukan penawaran :
1. dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file, yangdiunggah melalui aplikasi SPSE;
2. penyampaian penawaran secara satu file (baca: satusampul), yaip dengan cara memasukkan spesifikasi teknisdan harga dalam satu kali penawaran dengan evaluasidilakukan bersamaan;
3. penyampaian penawaran secara dua file (baca: dua sampul),yaitu dengan cara memasukkan spesifikasi teknis dan hargadalam satd kali penawaran, setelah evaluasi teknisdilakukan kdmudian diikuti dengan penawaran harga hinggabatas waktu yang ditetapkan ULP;
4. surat penawaran dan/atau surat lain bagian dari dokumenpenawaran dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintahsecara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah,sehingga tidak perlu mengunggah [upload) hasil pemindaiandokumen asli, kecuali surat lain yang memerlukan tandatangan basah dari pihak lain, misalnya surat dukunganbank, dan surat keterangan fiskal [tax clereance);
5. surat penawaran ditandatangani secara elektronik olehPemimpin/Direktur Perusahaan/atau penerima kuasa daridirektur utama yang nama penerima kuasanya tercantumdalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepalacabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dandibuktikan c^engan dokumen otentik atau pejabat yangmenurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakiliperusahaan yang bekerjasama;
6. pada tahap penyampaian penawaran, penyedia barang/jasamengirimkan file penawaran dengan terlebih dahulumelakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakanAPENDO;
7. penyedia barang/jasa dimungkinkan untuk melakukanupload file penawaran secara berulang untuk menggantikanfile penawaran sebelumnya sebelum tahap pemasukanberakhir;
8. pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuanpenggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahuipada saat mengoperasikan APENDO;
9. APENDO sebagaimana dimaksud angka( 5) dikembangkanoleh Lembaga Sandi Negara yang khusus diperuntukkan bagiaplikasi SPSE; dan
10. ULP bila dianggap perlu dapat melakukan perubahan jadwaltahap pemasukan penawaran, dengan ketentuan wajibmeng- input alasannya.
e. Pembukaan penawaran dan evaluasi :
1. pada tahap pembukaan penawaran, ULP mengunduh(download) dan melakukan deskripsi file penawaran denganmenggunakan APENDO;
2. harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkanpada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE, sehinggaULP tidak perlu membuat Berita Acara Pembukaan;
3. ULP dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3(tiga) penawar terendah;
4. terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (file denganekstensi *.rhs), Panitia Pengadaan wajib menyampaikan filepenawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi)tersebut kepada LPSE untuk dilakukan analisa, dan apabiladianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawarantersebut kepada LKPP;
5. terhadap penyampaikan file penawaran terenkripsi yangtidak dapat di buka (dekripsi) yang disampaikan kepadaLPSE atau LKPP, akan dilakukan analisa terhadap filepenawaran tersebut dan dapat merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh ULP;dengan adanya proses penyampaikan informasi sebagaimanadimaksud pada angka (5), ULP dimungkinkan melakukanpemunduran jadwal;proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi)secara manual (off line) di luar aplikasi SPSE, danselanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalamaplikasi SPSE;
8. ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit suratjaminan;
9. penolakan klaim jaminan terhadap softcopy surat jaminanyang ditunjukkan oleh ULP dapat berakibat pada gugurnyasyarat administrasi;
10. pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumenpenawaran asli dilaksanakan terhadap calon pemenang;
11. aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirimpemberitahuan (termasuk melalui email) kepada pemenangpemilihan dan meminta untuk menyelesaikan prosesselanjutnya, yang pelaksanaannya di luar SPSE; dan
12. penggunaan APENDO oleh bukan pihak yang berwenangakan berakibat pada penawaran dianggap tidak sah.
6.
7.
f. Sanggahan :
1. peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kalisanggahan ljcepada ULP melalui aplikasi SPSE;
2. aplikasi SIjSE memungkinkan ULP untuk memberikanjawaban terhadap sanggahan peserta pemilihan yangdikirimkan setelah batas akhir waktu tahap sanggah; dan
3. dalam hal
mengirimkanSPSE.
(1) Pembinaan Teknis danoleh Sekretaris Daerah;
(2) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaanbarang/jasa dilakukan oleh PA/KPA/PPK pada SKPD terkait, yangdilaksanaakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuanPeraturan Perundang-undangan.
terdapat sanggah banding, peserta pemilihanpemberitahuan kepada ULP melalui aplikasi
BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 33
administrasi Unit Layanan Pengadaan dilakukan
BABV
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 34
(1) Evaluasi terhadap Unit Layanan Pengadaan dilakukan oleh BupatiRokan Hulu setiap satu tahun satu kali dan/atau sewaktu-waktuapabila diperlukan;
(2) Unit Layanan Pengadaan melaksanakan pelaporan setiap Triwulankepada Bupati Rokan Hulu melalui Sekretaris Daerah.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjangmengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.
Pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan PengundanganPeraturan Bupati ini dengan ini penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Rokan Hulu.
Diundangkan di PasirPada Tanggal \Q Desember
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,
AMRI
Pengaraian2012
Ditetapkan di Pasir PengaraianPada Tanggal lfl Desember 2012
|J BUPATI ROKAN HULUt
H. A C H M A D
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2012 NOMOR 44
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 44 TAHUN 2012TANGGAL : |fl DESEMBER 2012
STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDUR
MEKANISME UMUM PENGADAAN LANGSUNG
PA/KPAmenyerahkan Rencana UmumPengadaan kepada PPK
v« ,l
.PA/KPApemi^yangakandiangka^ebagglPejabat^\~\-;/ £\Pengadaan kepada'ULP/^l •$ ''"•'', ~' .*" '•'"Kepala ULP membuat Surat Usulan PersonilPokjaULP untuk pejabat Pengadaan pada PA/KPA
KepalaULP menyampaikan PemberitahuanPersonii Pokja ULP Sebagai PejabatPengadaanKepada PA/KPA. ,
PA/KPA Menerbitkan Surat Keputusan" ijangkatan Pejabat Pengadaan
PPK menguhdang Pejabalt'pengadaan Untukmernbahas Rencana pengadaan yangakan ; •dilaksanakan . .r ' V-' "•'• ,
Rapat koordinasi Pengkajian ulangRencana Umum Pengadaan
PembuatanBeritaAcaraRapatKoordinasi, .Pengkajian ulang^Rencana Umum Pengadaan
PPK mengajukan usulan perubahan rencanaUmum pengadaan kepada PA/KPAberdasarkan berita acara pengkajian ulangrencana umum pengadaan
•PA/KPA menetapkan Rehcana Umum • /Pengadaanyang sudah dikajiulang sesuaidengan kewenangannya r
' menetapkan DokumenTeknis Pengadaan. jsifikasi Teknis, HPS dan Rancangankontrak)
PPK menyerahkan DokumenTeknis ''Pengadaan kepada pejabat Pengadaan'
Pejabat Pengadaan meneliti berkas DokumenPengadaan Teknis pengadaan yang disusunPPK
PejabatPengadaan menyusun danmenetapkan Dokumen PengadaanPejabat Pengadaan melaksanakan prosespemilihan penyedia sesuai dengan tahapandan tata cara pelaksanaan Pengadaanlangsung
Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita ,Acara hasil Pengadaan langsung kepada PPKPPK membuat perikatan perjanjian denganpenyedia
Pelaksanaan Perjanjiansebagaimana yangdiatur dalam Dokumen Perjanjian . -„•
felaksana
Pengadaan": &PA/KPA*
-1 <•£
1'
Mutu Baku
• ,if,«*^-Persyaratan* '*•*«£»
- Kebijakan UmumPengadaan
- Rencana Pembiayaan- KAK
Surat Pengajuan
Daftar Anggota Pokja padapaket pengadaan
SuratUsujanPejabatpengadaan berdasarkanpaketpengadaan
Usulan Pejabat Pengadaan
Surat Keputusan ,Pengangkatan PejabatPengadaan ', _ ~\ :Rencana Umum
Pengadaan.
- Dokumen Rencana Umum
Pengadaan dari OPD- Kehadiran PPK& Pejabat
Pengadaan dalam rapatHasilpembahasan
Berita Acara Hasil
Pembahasan PengkajianUlang Rencana UmumPengadaan-.Surat usulan perubahan '-;,dariPPK, , _' '-. Analisis dokumen Rencana
<Kerjadan Anggaran
Dokumen Final Rencana
Umum Pengadaan
Penetapan DokumenTeknis Pengadaan,
Dokumen teknis Pengadaan
Dokumen teknis Pengadaan
Peraturan yang berlaku
Penetapan penyedia
Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung
Dokumen Perjanjian
Dokumen Rencana
Umum Pengadaan yangakan dikaji PPKdanPejabat Pengadaan
Daftar nama yang akan '"dlusujkah sebagai;" -.'(['>Pejabat Pengadaan •i*S"fSurat Usulan Pejabatpengadaan berdasarkanpaket pengadaanSurat pemberitahuan' *kepada PA/KPA tentangPejabat pengadaan padapaket pengadaan,"' ^,Surat Keputusan
Pengangkatan PejabatPengadaan
Undanganrapatkoordinasi „T*
Hasil Pembahasan
Berita Acara Hasil
Pembahasan Pengkajianulang Rencana UmumPengadaan ' •':••.-Surat usulan perubahan
Dokumen reyisi Rencana.;KerjadariAnggaran Vr\ V-
Penetapan Dokumenteknis Pengadaan
Dokumen teknis I.,.Pengadaan diterima .-Pejabat Pengadaan';,:Dasar penyusunan
Dokumen Pengadaan
Dokumen pengadaan,'
- Terlaksananya prosespemilihan penyediamelalui Pengadaanlangsung
- Penetapan penyedia
Berita AcaraHasij .Pengadaan LangsungDokumen Perjanjian
HasilPengadaan,,
Dapatdibant
utim
Teknis
Dapat
dibant
utim
Teknis
KAN HULU,/-
ACHMAD
LAMPIRAN II :PERATURAN BUPATI ROKAN HULUNOMOR :44 TAHUN 2012TANGGAL : \8 DESEMBER 2012
STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDURMEKANISME UMUM PELELANGAN / SELEKSI
NoAktivitas
PA/KPA mengumumkan danmenyerahkan Rencana Umum
Pengadaan kepada PPKdan ULP(Kebutuhan Pengadaan yang akandilaksanakan) selambat-lambatnya30 hari kalender setelah APBD
ditetapkan.
Kepala ULP Menyampaikanpemberitahuan personil Pokja ULPkepada PA/KPA
3 PPK mengundang Pokja ULP untukmembahas Rencana Pengadaanyang akan dilaksanakan.
10
11
12
13
14
15
Rapatkoordinasi Pengkajian ulangRencana Umum Pengadaan
Pembuatan BeritaAcara Rapatkoordinasi Pengkajian ulangRencana Umum Pengadaan
PPKmengajukan usulan perubahan
rencana umum pengadaan kepadaPA/KPAberdasarkan berita acarapengkajian ulang rencana umumpengadaan
7 PA/KPA menetapkan RencanaUmum Pengadaan yang sudahdikaji ulang sesuai dengankewenangannya
PPK menyerahkan RUP yang telahditetapkan dan Kegiatan kepadaAdmin Agency Pokja ULP
Admin Agency memasukan dataOPDdan paket Kegiatan
Admin Agency memasukan dataPokja ULP pada daftar kegiatanberdasarkan SK Bupati Rokan HuluTentang penunjukan susunanpersonil ULP
PPK menetapkan Dokumen Teknis
Pengadaan (Spesifikasi Teknis, HPSdan Rancangan Kontrak)
PPK menyerahkan Dokumen TeknisPengadaan kepada Pokja ULP
Pokja ULPmeneliti berkas
Dokumen Pengadaan Teknispengadaan yang disusun PPK
Setelah disepakati bersama PPK,Pokja ULP menyusun danmenetapkan Dokumen Pengadaan
Pokja ULP membuat/menginputpaket pengadaan melalui LPSE
Admin
Agency
PelaksanaMutu Baku
KepalaULP
PPK PA/KPA Persyaratan
- Kebijakan Umum Pengadaan- Rencana Pembiayaan- KAK
DaftarAnggota Pokjapada paketpengadaan
Surat Keputusan Bupati Rokan HuluTentang Susunan Personil ULP
- Dokumen Rencana UmumPengadaandari SKPD
- Kehadiran PPK & Pokja ULP dalamrapat
Hasil pembahasan
Berita Acara Hasil Pembahasan
Pengkajian ulang Rencana UmumPengadaan
- Surat usulan perubahan dari PPK- Analisisdokumen Rencana Kerjadan
Anggaran
Ketetapan Rencana Pengadaan dariPA/KPA
Data OPD dan Kegiatan berdasarkan formisian pada SPSE (data PPK dll)
Data Pokja ULP
Dokumen Final Rencana UmumPengadaan
Penetapan Dokumenteknis Pengadaan
Dokumen teknis Pengadaan
Dokumen teknis Pengadaan
Dokumen Pengadaan
Output
Dokumen
Rencana
Umum
Pengadaan
yangakan
dikaji PPKdan ULP
Surat
Keputusan
Bupati Rokan
Hulu TentangSusunan
Personil ULP
Undanganrapat
koordinasi
Hasil
pembahasan
Berita Acara
Hasil
Pembahasan
Pengkajianulang RUPSurat usulan
perubahan
Dokumen
revisi
Rencana
Kerja dan
Anggaran
Data OPD
dan Kegiatanberdasarkan
form isian
Tersedia
Data OPD
dan KegiatanpadaPortalLPSE
Tersedia
Data Pokja
dan Nama
OPD padaPortal LPSE
PenetapanDokumen
teknis
Pengadaan
Dokumen
teknis
Pengadaanditerima
Pokja ULP
Dasar
penyusunan
Dokumen
Pengadaan
Dokumen
Pengadaan
Paket
Pengadaan
pada LPSE
Ket
Dapatdibantu
PPTK/tim
Teknis
16 Pokja ULP melaksanakan prosespemilihan penyedia melalui LPSEsesuai dengan tahapan dan tatacara pelaksanaan pemilihan
penyedia
- Paket Pengadaan pada LPSE- Peraturan yang berlaku
- Terlaksana
nya proses
pemilihanpenyedia
- Penetapan
penyedia
Dapat
dibantu
tim
Teknis
17 Pokja ULP menyampaikan Berita
Acara Hasil pelelangan kepada PPKmelalui ULP setelah selesai masa
sanggah
i'
Penetapan penyedia Berita Acara
Hasil
Pelelangan
Di luar
LPSE
(offline)
18 PPKmenerbitkan SPPBJ palinglambat 2 hari setelah habis masa
sanggah
Berita Acara Hasil Pelelangan SPPBJ
19 PPKmembuat perikatan kontrakdengan penyedia 1 T
- SPPBJ
- Jaminan Pelaksanaan (sesuaiperaturan)
Dokumen
kontrak
20 Pelaksanaan Kontrak • Dokumen kontrak Hasil
Pengadaan
BUPATI ROKAN HULU,
f
H. A C H M A D
OPD
1. Membuat
menyampaikandaftar paketpekerjaan/kegiatanyang akan diprosesmelalui metode
pemilihan penyediabarang/jasa dengannilai:
a. Pengadaanbarang/pekerjaankonstruksi/jasalainnya di atasRp.200,000.000.-
b. Pengadaan jasakonsultansi, diatas
Rp.50,000.000.-
Berikut Dokumen
Administrsi, tekhnis,dan HPS kepadaSekretariat ULP
dan
Menandatanganisurat penunjukanpenyedia barang/jasadan surat
perjanjian/kontrakdengan penyediabarang/jasapemenang yang
diproses oleh ULP
LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 44 TAHUN 2012TANGGAL : \Q DESEMBER 2012
HUBUNGAN KERJA
SEKRETARIAT ULP
1. Menerima daftar
paket pekerjaan/kugiatan yang akandiproses melaluimetode pemilihanpunyedia barang/jasadongan nilai:a. Pengadaan
barang/pekerjaankonstruksi/jasalainnya di atasRp.200,000.000.-
2. Mjemilih danmendistribusikan
paketp^kerjaan/kegiatantersebut kepadaPokja berdasarkanjenis pengadaanbarang/jasa.
3. Memberikan layananadministratif logistickepada Pokja.
4. Menyampaikan hasilproses pengadaanbarang/jasa dan datapendukung kepadaOPD
b. Pengadaankonsultansi,atas
Rp.50,000.000
jasa
di
Berikut Dokumen
Administrsi, tekhnis,dan HPS sertarancangan
dari OPDkontrak
KELOMPOK
KERJA/PANITIAPENGADAAN
1. Melakukan prosespemilihan penyediabarang/jasa sesuaidengan PerpresNo. 54 Tahun 2010
beserta
perubahannya.
2. Menyampaikan hasilproses pengadaanbarang/jasa dan datapendukung kepadaOPD melalui
Sekretariat ULP.
hBUPATI ROKAN HULU,/*
fc/^ H. A C H MA D
\
LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI ROKAN HULUNOMOR : TAHUN 2012TANGGAL : DESEMBER 2012
STANDAR DAN
KEPADA INSTANSIOPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
SECARA ELEKTRONIK
A. SOP Registrasi Admin Agency
Registrasi Admin Agency
ADMIN AGENCY
Mulai
Mengirimkan SuratPermohonan
Bergabungdisertaidengan Surat Tugaspununjukkan AdminAgency dan Surat
PermohonanPelatihan Admin
Agencyditandatangani
Koordinator ULP
MengikutiPelatihan
MendapatkanUser 10 dan
Password melaluiemail
Selesai
Kepala LPSE
Menerima SuratPermohorjan
Menjadi AdminAgency
Menyetujui danMendisposisi surat
SekretarisLPSE
Menerima Suratdan Membalas
SuratPermohonanBergabung
MenjadwalkanPelatihan
(Koordinasi dgnTrainer)
ADMIN LPSE
Menerima Surat> Penunjukkan
Admin Agency
Memasukkan DataAdmin Agency
(3 menit)
Keterangan:
Proses
Dokumen (fisik/elektronik)
Operasiyang
Dlakukan
Manual
Awal dan AkhirAlur
LanjutkeHal|Berikutnya
B. SOP Lupa User ID dan atau Password Admin Agency
Henanganan Admin Agency yai ig Lupa User IL) dan atauPassword
Admin Agency
Ya
i_Mengirimkan
PermohonanInformasi User IDAdmin Agency
MengirimkanEmail
PermohonanReset PasswordAdmin Agency
MenerimaInformasi User ID
dan atau
Password Baru
Selesai
r
Helpdesk
Menerima EmailPermohonan
Informasi UserID
MengirimkanEmail
Permohonan UserID ke Admin
Menerima EmailPermohonan
Reset Password
MengirimkanEmail
PermohonanReset Password
ke Admin
Menerima danMenginformasikan
kepada AdminAgencyybs
Admin LPSE
Menerima EmailPermohonan User
ID
MelakukanPengecekan di
Menu Admin PPEdi Daftar Agency
Menerima EmailPermohonan
Reset Password
Melakukan ResetPassword
Keterangan:
Dokumen (fisik/elektronik)
Operasiyang
DlakukanManual
Awal dan AkhirAlur
LanjutkeHalBerikutnya
C. SOP Registrasi Auditor
Registrasi Auditor
D. SOP Lupa User ID dan atau Password Auditor
Penanganan Auditor yang Lupa User ID dan atau Password
AuditorAdmin LPSE
Menerima EmailPermohonan User
ID
MelakukanPengecekan di
Menu Admin PPEdi Daftar Auditor
Mengirimkan UserID
Menerima EmailPermohonan
Reset Password
Melakukan ResetPassword
Keterangan:
Dokumen (fisik/elektronik)
Operasiyang
DlakukanManual
Lanjut ke HalBerikutnya
E. SOP Permintaan Pelatihan
Pelayanan Permintaan Pelatihan/Bimtek dari SKPD/Penyedia/ULP
SKPD/Penyedia/ULP
Mulai
1Surat Permintaan
Pelatihan/Bimtek
Surat Balasan
Selesai
Bagian PDE
Surat Permintaan
Pelatihan/Bimtek
Menerima dan
Mencatat Surat
Permohonan
MenyerahkanSurat disertai
Kartu Disposisikepada Kepala
LPSE
Surat Balasan
Arsip
Kepala LPSE
Menerima dan r
Mendisposisikan ISurat
TandatanganSurat Balasan **~
Surat Balasan
Sekretaris LPSE
Surat Permintaan
Pelatihan/Bimtek
Menerima dan
Membuat Surat
Balasan
ISurat Balasan
Keterangan:
Dokumen (fisik/elektronik)
Operasiyang
Dlakukan
Manual
Awal dan Akhir
. Alur
Lanjut ke HalBerikutnya
I.BUPATI ROKAN HULU
t
V'ACHMAD
LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI ROKAN HULUNOMOR : 44 TAHUN 2012TANGGAL : \0 DESEMBER 2012
STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANANKEPADA PENYEDIA SECARA ELEKTRONIK
A. SOP Mendaftar sebagai Penyedia di LPSE
Pendampingan Helpdesk pada Penyedia yang AkanMendaftar
Penyedia SPSE Helpdesk Keterangan:
Mulai
InginMengikutiLelang secara
Elektronik
Belum
-Belum-
Kfik mendaftarsebagai penyediabarang/jasa
DownloadSyaratVerifikasidan '
Cara MendaftarUebagai Penyedia-
Belum-
Mendampingiuntuk Proses
Pendaftaran
MengarahkanPenyedia untuk
Melakukan
Verifikasi
Menyarankanuntuk Mengikuti
Pelatihan
Proses
Operasiyang
Dlakukan
Manual
Awal dan AkhirAlur
Lanjut ke HalBerikutnya
B. SOP Registrasi dan Verifikasi Penyedia
Registrasi dan Verifikasi Penyedia [1]
PENYEDIA
Mulai
Mengklik LinkMendaftar sebagai IPenyedia Barang/ f
Jasa
MengisiAlamat email,Download FormulirPendaftaran dan
Keikutsertaan
Mengklik TombolMendaftar
Email dari SPSEPerihal Konfirmasi
PendaftaranRekanan
Mengklik LinkuntukMelanjutkanPendaftaran
Mengisi FormulirPendaftaran
secara Online
berikut User ID danPassword
Mengklik TombolMendaftar
Email dari SPSEPerihal USERID
SPSE
Mengirim Emailkepada Penyediaberupa Konfirmasi
PendaftaranRekanan
Mengirimkan EmailBerisi Pemberitahuan
USERID SelamatBergabung di LPSE
Nasional
VERIFIKATOR HELPDESK Keterangan;
Dokumen (fisik/elektronik)
Operasiyang
DlakukanManual
CAwal dan Akhir
Alur
Lanjut ke HalBerikutnya
Registrasi dan Verifikasi Penyedia [2]
PENYEDIA
Mengisi FormulirPendaftaran dan
Formulir
Keikutsertaan
MendownloadSyarat Verifikasi
MelengkapiSyaratVerifikasi
Dokumen SyaratVerifikasi Asli dan
Fotocopy
MenyerahkanPrintoutDokumen
Pendaftaran,Formulir
Keikutsertaandan Dokumen
Syarat Verifikasi
Menerima Dokumen
Asli Syarat Verifikasidan Kartu Lulus
Verifikasi
Email Berisi
Konfirmasi User
ID dan Passworddapat digunakan
Selesai
SPSE
MengirimkanEmail berisi UserID dan Password
sudah dapatdigunakan
VERIFIKATOR
Melakukan
Verifikasi DataPendaftaran
OnlinedenganDokumen Asli
(25 menit)
MenyimpanFotocopy
Dokumen SyaratVerifikasi
«-l
HELPDESK
Kalau belum
diperlukan
langsungsajakeverifikasi
PengecekanKelengkapan
Dokumen
Menerima
Dokumen AsliSyarat Verifikasidan Kartu Lulus
Verifikasi
MenyerahkanDokumen Asli
Syarat Verifikasidan Kartu Luius
Verifikasi
Svarat Verifikasi:
1. Print Out Formulir keikutsertaan yang ditandatangani Direktur, dicap dan bermaterai Rp. 6.000,-
2. Printout Formulir Pendaftaran;
3. Selain Direktur Pembawa Dokumen Harus Membawa Surat Kuasa, dicap bermaterai Rp 6000 -danditandatangani Direktur; K" ' '
4. Pembawa Surat Kuasa bagi Selain Yang Ada Dalam Akta Harus Dibuktikan dengan SKPengangkatan (Surat Pernyataan) Sebagai Karyawan, dicap bermaterai Rp 6 000 - danditandatangani Direktur;
5. KTP Direktur dan atau Yang Diberi Kuasa (Asli dan Copy);
6. NPWP Perusahaan (Asli dan Copy);
7. SIUP, SIUJK dan SBU serta Surat Ijin lainnya sesuai dengan Jenis Usaha (Asli dan Copy);
8. Akta Pendirian dan perubahan terakhir. Khusus PT sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas beserta Pengesahannya dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Asli dan Copy);
9. TDP (Asli dan Copy);
10. SITU/HO dan Domisili (Asli dan Copy);
11. Surat Pengukuhan Kena Pajak (Asli dan Copy).
CSOP Penyedia Lupa User ID dan atau Password Penyedia
Henanganan Henyedia yang Lupadan atau Password
Penyedia
Keterangan:
Dokumen(fisik/elektronik)
Operasiyang
DlakukanManual
Awal dan AkhirAlur
Lanjut ke Hal|Berikutnya
D. SOP Mengubah Alamat Email Penyedia
*^^^ Alamat EmailPenyedia | Helpdesk
E. SOP Muncul Error di Menu Pengguna
Penanganan Muncul Error di Menu Pengguna
Pengguna
Mulai
Ya
Muncul Error diHalaman
Pengguna
MenyampaikanPermasalahan
tersebut kepadaHelpdesk LPSE
MenerimaPenjelasan Perihal
Prosedur
PenyampaianPermasalahan
MengirimkanEmail
Permasalahan
Selesai
Helpdesk LPSE
Memberikan
PenjelasanProsedur
PenyampaianPermasalahanMuncul Error
Menerima Emaildari Penyedia
Melakukan
Pengecekanterhadap
Permasalahan
MenyampaikanPermasalahankepada Admin
LPSE
MenyampaikanLaporan
PenyelesaianMasalah
Admin LPSE
Menerima EmailPermasalahan
Melakukan
PengecekanKembaliterhadap
Permasalahan
Sistem Mengirimkanemail
Permasalahankepada Helpdesk
LKPP
Melakukan
PengecekanKembali
LKPP
MenyelesaikanPermasalahan
MemberikanKonfirmasi
PenyelesaianMasalah
Keterangan
Dokumen (fisik/elektronik)
Operasiyang
Dlakukan
Manual
Awal dan AkhirAlur
Lanjut ke HalBerikutnya
P, SOP Pendampingan Upload Data Penyedia
renaampingan tieipaesK pada Penyedia yang akan Mengisi/Upload Data Penvedia
Ya
Penyedia
Mulai
Ingin Mengisi DataPenyedia
Meminta
Pendampingan
MelanjutkanProses Pengisian/
Upload DatePenyedia
Selesai
Tidak
Helpdesk
MendampingiPenyedia
MemintaPenyediauntuk Logout
kemudian Loginkembali
IdentifikasiMasalah
Meminta Penyediauntuk Mengirim Email
berisi Pesan Erroryang Muncul disertai
User ID dan
Passwordnya ke EmailHelpdesk
1Meneruskan Emailtersebut ke Admin
LPSE
Admin LPSE
MenindaklanjutiPermasalahan
Kordinasi denganHelpdesk
Menerima dan
MenindaklanjutiPermasalahan ke
LKPP
Keterangan:
Proses
Dokumen (fisik/elektronik)
Operasiyang
Dlakukan
Manual
(Awal dan AkhirAlur
Lanjut ke HalBerikutnya
G. SOP Pendampingan Proses Upload Dokumen Penawaran
pendampingan i-ieipaesk pada Penyediayang akan Upload Dokumen Penawaran
Ya
Penyedia
Mulai
Ingin MelakukanUpload DataPenawaran
-Tidak-
Upload Dokumen
Ya
Selesai
Belum
Helpdesk
MendampingiPenyedia
Meminta
Penyedia untukmengubah filemenjadi .rhs
MenggunakanAPENDO
Keterangan:
Dokumen (fisik/elektronik)
Operasiyang
Dlakukan
Manual
(Awal dan AkhirAlur
Lanjut ke HalBerikutnya
H. SOP Penggunaan Bidding Room
Keterangan:
Proses
Dokumen (fisik/elektronik)
Operasiyang
Dlakukan
Manual
Awal dan Akhir \
AlurJ
Lanjut ke HalBerikutnya
KAN HULU
•r
MAD
LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ROKAN HULUNOMOR : 44 TAHUN 2012TANGGAL : \Q DESEMBER 2012
STANDAR DAN OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANANKEPADA ULP SECARA ELEKTRONIK
A. SOP Ubah Jadwal Pelelangan
Ubah Jadwal Pelelangan
POKJA ULP Helpdesk LPSE
Mulai
Mengajukanpermohonan
perubahan jadwal
Tembuska
Kepada PPK
Ubah sendiri jikabelum terlambat
Selesai
Syarat Usulan Perubahan Jadwal:
Dilengkapi Kode Lelang, Nama Lelang,Tahap yang akan diubah, Jadwalsemula, Jadwal menjadi dan perubahan jadwal
Menerima
permohonanperubahan jadwal
Konfirmasi
PenyelesaianPerubahan Jadwal
Admin PPE
Mengirimkan
Surat kepada LKPP
Melakukan
perubahan jadwal
LKPP
Keterangan:
Proses
Dokumen (fisik/elektronik)
Operasiyang
Dlakukan
Manual
Awaldan Akhir\Alur J
Lanjut ke HalBerikutnya