PERATURAN BUPATI INDRAMAYU · Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia...
Transcript of PERATURAN BUPATI INDRAMAYU · Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia...
-
t
- V
o
PERATURAN BUPATI INDRAMAYUNOMOR : 32TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dl LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
-
PROVINSi JAWA BARAT
PERATURAN BUPATl INDRAMAYU
NOMOR ; 32TAHUN2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERl SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATl INDRAMAYU.
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (I) huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentangPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai NegeriSipil, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlumenetapkan Peraturan Bupati.
Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 4 Tahun 1968 tentang PembentukanKabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang denganmengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 40, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5006);
-
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.Tambahan I^embaran Negara Republik Indonesia Nomor3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4150);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNcgaia Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentangLarangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota PartaiPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 440);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentangPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4449);
-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 74. Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kabupaten Indramayu (Lembaran DaerahKabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkai Daerah Kabupaten Indramayu (LembaranDaerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 33 Tahun 2016tentang Tata Keija Sekretariat Daerah (Berita DaerahKabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 33);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAINEGERI SIPIL D1 LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN INDRAMAYU
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Indramayu.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indramayu.
-
3. Satuan Keija Perangkat Daerah adalah Satuan Keija Perangkat Daerahdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
4. Kepala Satuan Keija Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan KeijaPerangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
5. inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuaia yangselanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PegawaiNegeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipi! yang bekeija di LingkunganPemerintah Kabupaten indramayu.
8. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persaiuan,kebersamaan, keija sama, tanggung jawab, dedikasi. disiplin. kreativitas,kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalamNegara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNSadalah pedoman sikap, tingkah laku. perbuatan dan ucapan baik dalammelaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
10. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. yang selanjutnya disebut MajelisKode Etik. adalah lembaga non struktural pada Pemerintah KabupatenIndramavu yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan danmenyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
11. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentukucapan. tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butirjiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian ataupejabatyang berwenang menghukum atau pejabat yang ditunjuk.
BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap.tingkah laku. perbuatan dan ucapan bagi Pegawai di lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan tugas serta kehidupanschari-hari.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :a. melaksanakan disiplin PNS;b. menjamin terpeliharanya tata tertib;c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;d. menciptakan dan memelihara kondisi keija yang harmonis dan kondusif;dan
e. meningkatkan citra dan kinerja profesional PNS.
-
BAB III
NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERl SIPIL
Pasal 3
Nilai- nilai Dasar yang harus dijunjung oleh Pegawai Negeri Sipil:a. memegang teguh ideologi Pancasila;b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 seita pemerintahan yang sah;c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;d. menjsdankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;f. menciptakan lingkungan keija yang nondiskriminatif;g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;h. mempeitanggungjawabkan tindakan dan kineijanya kepada publik;i. memiliki kemampuan dEiIam melakscuiakan kebijakan dan program
pemerintah;j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;1. mengheu*gai komunikasi, konsultasi, dan keija sama;m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kineija pegawai;n. mendorong kesetaraan dalam pekeijaan; dano. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistem ksuner.
BAB IV
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 4
Dalam pelaksangian tugas kedinasan dan kehidupan sehan- Han setiap PegawaiNegeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bemegara, dalampenyelenggtu'aan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat,serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalamPeraturan Bupati ini.
'N
^ Pasal 5
Etika dalam bemegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;C. menghorraati dan iiienjuiijung tinggi tolcransi anuu scsaxna suku dan umat
beragama;d. memberikan dukungan balk moral maupun spiritual kepada bangsa dan
rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalamnegeri;
e. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenanganyang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
f. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar terselenggarapemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;
-
-6-
g. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalammelaksanakan tugasnya;
h. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yangmengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahdaerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri danbermacam-macam suku dan adat istiadat.
Pasal 6
b.
Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di
atas kepentingan pribadi atau golongan;mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak disiplin;setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangandengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaanperintah kepada bawahannya;melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannyadan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasanlangsung;setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan,keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusanpimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan gunamewujudkan tercapainya tujuan organisasi;dalam menjalankan tugas sensmtiasa menjaga kehormatan instansi denganmemakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkunganPemerintah Kabupaten Indramayu;tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapatberpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi;bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalammenjalankan tugas penyelen^araan urusan pemerintahan dalam negeri;membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab danpengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesamaPNS dan pihak terkait lainnya;menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atauadanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yangpatut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;tidolc berkompromi dengan pihak manapun yang herpntensi meniRak namabaik dsm merugikan pemerintah, bangsa dan negara;tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidaksesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;melakukan keijasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakantugas baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu maupundengan instansi terkait;menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan tugas
e.
f.
g
J
m.
n
-
Pasal 7
Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik. saran, keluhan, laporan
serta pendapat dari lingkungan masyarakat;b. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip hak asasi
manusia di bidang penyelenggaraan pemerinlahan dalam rangkapeningkatan pelayanan prima kepada masyarakat;
c. melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga maupunRukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentinganmasyarakat umum;
d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dane. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.
Pasal8
Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:a. bertindak sesuai keientuan peraturan perundang-undangan;b. tidak melakukan perbuatan perzinahan. pemikahan yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. prostitusi. peijudian dan minumankeras yang memabukkan;
c. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotikadan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangan-undangan;
d. meningkatkan pengetahuan. wawasan dan kompetensi sesuai tugasdibidangnva masing-masing untuk menjaga citra institusi PemerintahKabupaten Indramayu. bangsa dan negara;
e. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. jabatan dan perbuatankorupsi. kolusi dan nepotisme;
f. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untukkepentingan pribadi. golongan dan pihak lain yang secara langsung atautidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
g. tidak meminta dan/atau menerima uang. barang dan/atau fasilitas lainnyavang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
h. memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayananterhadap masyarakat;
i. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatantercela;
j. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,keterampilan. dan sikap; dan
k. bcrpcnampilan scdorhana, rapi. dan sopan.
Pasal 9
Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 meliputi:a. saling menghargai perbedaan pendapat;b. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja dalam suatu unit keija,
instansi. maupun antar instansi;c. memelihara rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin keijasama yang
baik dengan sesama PNS; dan
-
d. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yangmenjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalammempeTjuangkan hak-haknya.
BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Pasal 10
(1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporandan/atau Pengaduan yang diajukan secara :a. Hsan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/ pengadu
dan petugas penerima laporan: ataub. tenulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh
pelapor/pengadu.
(2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada aval(1) dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.
(3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangdapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
(4) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan danPeraturan Bupati ini.
Pasal 11
(1) Kepala Perangkat Daerah yang menerima laporan, aduan dan/ataumengetahui adanva dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10. wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapordan/atau pengadu.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduantermasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik. maka Kepala PerangkatDaerah membentuk Majelis Kode Etik atau mengirimkan berkas laporandan/atau pengaduan kepada BKPSDM.
(3) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah secara hierarki tldak mcmeriuliikewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 14 (empatbelas) hari sejak menerima laporan/pengaduan dianggap melakukanpelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.
(4) BKPSDM setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),membuat usulan pembentukan Majelis Kode Etik atas tindak lanjuipenvelesaian laporan/pengaduan kepada Bupati apabila terduga pelanggarkode etik pejabat struklural. jabaian fungsional tertentu dan/ataufungsional umum dengan golongan ruang paling rendah Ili/c.
-
(5) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)menetapkan Majelis Kode etik.
(6) Usuian dan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak teiT>isahkan dariPeraturan Bupati ini.
Bagian KeduaPemanggilan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Pasal 12
(1) Majelis Kode Etik PNS melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNSyeing diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (1} untuk dilakukan pemeriksaan.
(2) Pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukanpaling lambai 7 (tujuh) hari keija setelah Majelis Kode Etik dibentuk.
(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mcmenuhipanggilan. maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hankeija sejak tanggal pemanggilan yang pertama.
(4) Dalam hal panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yangbersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yangbersangkuian dianggap melanggar kode etik dan Majelis Kode Etikmerekomendasikan agar PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moralberdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukanpemeriksaan.
(5) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukansecara tertulis dan ditandatangani oleh Keiua atau Sekretaris Majelis KodeEtik.
(6) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Bagian KetigaPemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Pasal 13
(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup. hanya diketahui dan dihadiri olehPegawai Negeri Sipil yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggarankode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh MajelisKode Etik.
(3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak mau menjawabpertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaanpelanggaran kode etik yang dilakukannya.
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 :a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan. pendapat, alasan,
dan argumentasi.
-
- 10-
b, sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan,pendapat. alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kodc Etik.
(2) Tanggapan. pendapat, alasan. dan argumentasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bersifat rahasia.
Pasal 15
(1) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita AcaraPemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukupdiiandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa. dengan memberikanCatalan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidakbersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
(2) Berita Acara Pemeriksaan diiandatangani oleh anggota Majelis Kode Etikyang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
(3) Berita Acara Pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini.
Bagian KeempatPengambilan Keputusan Dugaan Pelanggar Kode Etik
Pasal 16
(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan terhadap basil pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, setelah PNS yang bersangkutandiberi kesempatan membela diri.
(2) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilsecara musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalamSidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpadihadiri Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
Pasal 17
(1) Sidang Majelis Kode Etik Hianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua.Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota.
(2) Keputusan Sidang Majelis Kodc Etik berupa rekomendasi dan bersifat final,
(3) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini
-
- II -
Pasal 18
Majelis Kode Etik vvajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dankeputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yangberwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkankeputusan penjatuhan sanksi moral.
Bagian KelimaPenjatuhan Sanksi Moral
Pasal 19
(1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS dikenakan sanksi moral.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :a. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pemyataan penyesalan
secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh pegawaisebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menurut hasilpemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etikpertama kali dilakukan;
b. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pemyataan penyesalansecara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh pegawmsebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menurut hasilpemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik yangdirasakan berat dan telah teijadi pengulangan pelanggaran kode etikyang sama;
c. pemyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukanpengulangan pelanggaran kode etik yang sama atau yang lainnya;
(3) Pemyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aadalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam mangan tertutupdan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat pemberisanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebihrendeih dari PNS yang bersangkutan.
O (4) Pemyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf badalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik berupa pengumumanmelalui forum-forum resmi PNS, upacara bendera, media massa, dan/atauforum lainnya yang dipandang sesuai.
(5) Permohonan maaf secara tertulis dan/atau pemyataan penyesalan, secaratertulis maupun terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan PeraturanBupati ini.
Pasal 20
(1) Sanksi moral sebagsiimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkandengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkanlaporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik beruparekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yangdilakukan oleh PNS.
-
-12.
Pasal 21
Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran. Majelis Kode Etik dapatmerekomendasikan sanksi moral bag) pelapor/pengadu apabilapelapor/pengadu adalah PNS.
Bagian KeenamPejabat yang Ber^venang Menetapkan Sanksi Moral
Pasal 22
Pejabat vang bervvenang menjaiuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 adalah:
a. Bupati kepada pejabat struktural. Jabatan fungsional tertentu dan/ataufungsional umum dengan gotongan ruang paling rendah Ill/c.
b. Kepala Satuan Keija Perangkai Daerah kepada pejabat fungsional tertentudan/atau fungsional umum golongan ruang Ill/b ke bawah.
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR. PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI
Bagian KesatuTerlapor
Paragraf 1Hak
Pasal 23
Terlapor berhak :a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan
sidang;b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan balk sendiri maupun
bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakansidang;
c. mengajukan pembelaan;d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;e. menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari keija setelah
keputusan dibacakan; danf mendapatkan p^'rlindimgan administratif
Paragraf 2Kewajiban
Pasal 24
Terlapor berkewajiban :a. memenuhi panggilan sidang;b. menghadiri sidang;
-
Selanjutnya, dengan ini kami sampaikan kronologis danbukti-bukti dugaan pelanggaran kode etik PNS dimaksud sebagaiberikut:
1. Kronologis **)
2. Bukti-bukti (terlampir) **)
U
Untuk menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannyakami ucapkan terima kasih.
Kepala /Atasan /Pelapor *)
Nama
NIP..
TEMBUSAN :
1.
2.
) Coret yang tidak perlu, surat Pribadi tanpa nomor surat) Tulislah kronologis kejadian teijadinya dugaan pelanggaran disiplin/kode
etdk PNS dengan dilampiri bukti-bukti otentik.
-
c. menjawab semua pertanvaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota MajeltsKode Etik;
d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis KodeEtik:
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; danf. berlaku/bersikap sopan.
Bagian KeduaPelapor / Pengadu
Paragraf 1Hak
Pasal 25
Pelapor/Pengadu berhak ;a. mengetahui tindak lanjut lapomn/pengaduan yang disampaikan;b. mengajukan saksi dalam proses persidanganc. mendapatkan perlindungan;d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dane. mendapatkan perlindungan administratif.
Paragraf 2Kewajiban
Pasal 26
Pelapor/Pengadu berkewajiban :a. memberikan laporan/pengaduan yangdapat dipertanggung jawabkan;b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan:c. memenuhi semua panggilan;d. memberikan keterangan untuk memperlancar Jalannya sidang Majelis Kode
Etik;
e. memberikan identitas secarajelas; danf. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.
Bagian KetigaSaksi
Paragraf 1Hak
Pasal 27
Saksi berhak mendapat perlindungan administratif terhadap keterangan yangdiberikan.
-
Paragraf 2Kewajiban
Pasal 28
Saksi berkewajiban ;a. memenuhi semua panggilan;b. menghadiri sidang;c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa
dikurangi maupun ditambah;e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; danf. berlaku/bersikap sopan.
BAB vn
MAJELIS KODE ETIK
Bagian KesatuPembentukan dan Keanggotaan
Pasal 29
(1) Majelis Kode Etik dibentuk berdasarkan adanya dugaan pelanggaran kodeetik.
(2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk denganketentuan ;
a. bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural. pejabat fungsionaltertentu dan/atau fungsional umum dengan golongan ruang palingrendah lll/c dibentuk Majelis Kode Etik Kabupaten; dan
b. bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat fungsional tertentu dan/ataufungsional umum golongan ruang Ill/b ke bawah dibentuk Majelis KodeEtik Perangkat Daerah dengan anggota berasal dari Perangkat Daerahyang bersangkutan.
(3) Pangkat/golongan anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dan huruf b, tidak boleh lebih rendah daripangkat/golongan PNS yang diperiksa.
(4) Dalam hal pembentukan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah yang tidakmemenuhi ketentuan pada ayat (2). Kepala Satuan Ketja Perangkat Daerahmengusulkan pembentukan Majelis Kode Etik Kabupaten kepada Bupatimelalui BKPSDM.
(5) Pembentukan Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Pembentukan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksudpada avat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan KerjaPerangkat Daerah.
-
Pasal 30
(1} Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)huruf a dan huruf b berjumlah ganjil yang terdiri dari :a. Ketua merangkap anggota;b. Sekretaris merangkap anggota; danc. Anggota
(2) Jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pads ayat (1)terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(3) Apabila jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri dari 5 (lima) orang, maka komposisinya ditambah oleh WakilKetua merangkap anggota,
Bagian KeduaTugas Majelis Kode Etik
Pasal 31
(1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugaspokok ;a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan
administratif kepada Bupati;c. menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk
mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik terraasukjuga pelanggaran disiplin;
d. menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.
(2) Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidakdapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
(3) Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadappelanggaran Kode Etik. diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu7 (tujuh) hari kerja seielah laporan diterima.
Pasal 32
Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memiliki kewenanganuntuk;
a. mcmanggiJ PNS untuU didengar Ueterangonnya eebagai terlapnr;
b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentinganpemeriksaan;
c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksimengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yangdilakukan oleh terlapor;
d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukanpelanggaran Kode Etik;
e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukanpelanggaran kode etik; dan
f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnyatermasuk hukuman disiplin.
-
- 16-
BAB VI11
REHABILITASI
Pasai 33
(1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berda^rkankeputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
(2) Rehabilitasi seliagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganKeputusan Majelis Kode Etik.
(3) Majelis kode etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada KepalaSatuan Keija Perangkat Daerah yang bersangkutan paling lambat 14 (empatbelas) hari keija sejak tanggal diputuskan.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Kode Etik di lingkunganPemerintah Kabupaten Indramayu.
(2) Pembinaan secara teknis administratif dilaksanakan oleh BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Days Manusia,
(3) Kepala Satuan Keija Perangkat Daerah melakukan pembinaan danpengawasan Kode Etik di lingkungan keijanya masing-masing.
BABX
PEMBIAYAAN
Pasal 35
Pelaksanaan pengelolaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Indramayu dibebankan pada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Indramayu.
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36
(I) Berdasarkan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini,Kepala Satuan Keija Perangkat Daerah menetapkan kode etik PNS masing-masing Perangkat Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturanini diundangkan.
-
- 17-
(2) Kode eiik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkantugas pokok. fungsinya dan karakteristik masing masing Perangkat Daerahserta mempertimbangkan kode etik profesi sepeni dokter, guru, bidan danyang sejenis.
(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penetapan maupunpelaksanaannva tidak boleh berientangan dengan kode etik sebagaimanadiatur dalam Peraturan Bupati ini.
BAB Xll
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.
Ditetapkan di Indramayupada tanggal 27 September 2017
AMAYU,
Diundangkan di Indramayupada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.
R
ORATKT
S9
A
AHMAD BAHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN NOMOR
-
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYUNOMOR
TANGGAL
TENTANG
32 TAHUN 201727 SEPTEMBER 2017KODE ETIK PEGAWAl NEGERI SIPILD1 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENINDRAMAYU
1. CONTOH SURAT PELAPORAN/PENGADUAN DUGAAN PELANGGARANKODE ETIK PNS
KOP SURAT / TANPA KOP (PRIBADI) *)
Nomor
Sifat
Lamp.
Hal
862/ /
Rahasia
1 (satu) set
Pengaduan/Pelaporan DugaanPelanggaran Kode Etik PNS
Indramayu,
Kepada;
Yth. Bupati Indramayu/
Kepala
di
INDRAMAYU
Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Pekeijaan :
Unit Keija/Lembaga
Alamat :
melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik PNS berupayang dilakukan oleh seorang PNS a.n. :
Nama :
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Pekeijaan
Unit Keija/Lembaga
Alamat
-
-3-
u
2. CONTOH KEPUTUSAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIKKOP SURAT
RAHASIA
KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU/ (KEPALA PERANGKAT DAERAH) *)Nomor : 862/KPTS - /
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAIDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU / (Nama Pcrangkat Daerah) *)
BUPATI INDRAMAYU /KEPAIJV *)
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu NomorTahun lentang Kode Eiik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupatcn Indramayu perlu dibentuk Majelis Kodc Etik diLingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu/ (Nama PerangkatDaerah)*);
b. bahwa berdasarkan pertirabangan sebagaimana dimaksud pada hurui atersebut diatas, perlu menetapkan Kepuiusan Bupati;
Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tcntang Pembenlukan Daerah-Daetah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik PNS;5. Peraturan Bupati indramayu Nomor Tahun tcntang tentang
Kode Etik PNS dUingkungan Pemerintah Kabupatcn Indramayu;6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 18 Tahun 2016 tentang perubahan
atas peraturan Bupati Indramayu nomor 29 B tahun 2014 tcntang TataNaskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
7. Peraturan Kepala (Nama Perangkat Daerah) Nomor Tahuntcntang Kodc Etik PNS di Lingkungan (Nama Perangkat
Daerah). **)
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Merabcntuk MajeUs Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah KabupatenIndramayu, dengan susunan Tim dan uraian tugas sebagaimana tercantumdalam iampiran I***) dan lampiran II****) keputusan ini.
KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, kepada Tim diberikan honorarium sesuaidengan Keputusan Bupati Indramayu tentang Standar Blaya BclanjaPemerintah Kabupaten Indramayu tahun beijalan.
KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditcrbitkannya keputusan ini dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu pada BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu.
KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Anggota Majelis untuk diketahui dandilaksaiiiikan sctsagaimana mcatinyu dengan pcnuh ruaa tonggung jawab.
Ditetapkan di IndramayuPada tanggal
BUPATI INDRAMAYU/ KEPALA PERANGKAT DAERAH *)
Nama
NIP.
-
TENIBUSAN :
1 :
2. Bupati dan Wakfl Bupati Indramayu (sebagai Laporan)'3. Sckrctaris Daerah Kabupatcn Indramayu;4. Inspektur Kabupaten Indramayu;5. Pejabat Iain yang dianggap perlu.
*) Corel yang tidak perlu**) Hanya diisi imtuk pembennikan Majclis Kode Etik di Perangkat Daerah***) Diisi susunan anggota Majcb's Kode Etik , i -i-•**•) Diisi tugas pokok Majelis Kode Etik sesucu dengan Perbup Majclis Kode buk Pegawai Negen Sipil di
langkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
u
u
-
-5-
CONTOH SURAT USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DARIPERANGKAT DAERAH
KOP SURAT PERANGKAT DAERAH
Nomor
Sifat
Lamp.
Hal
862/ /
Rahasia
set/berkas
Usnlan Pembentnkan M^Jells KodeEtikPNS
Indramayu,Kepada :
Ylh. Bupati Indramayu
Melaiui:
BKPSDM Kabupaten Indramayu
di -
INDRAMAYU
u
Dipermaklumkan, bcrdasarkan Laporan/Pengaduan dari *)tanggal bahwa dilaporkan adanya seorang PNS a.n. Sdr NIP.
Pangkat/Gol. Ruang jabatan/unit keija diduga tclahmclakukan pelanggaran kode etik bcrdasarkan pasal huruf PeraturanBupali Indramayu Nomor Tahun tentang Pedoman Peknis PclaksanaanPenegakan Disiplin dan Kode Etik PNS berupa **)
Sehubungan hal tcrsebut, dikarenakan PNS dimaksud memilikipangkat/golongan ruang lil/c, dengan ini kami mengajukan permohonmi untukmenyerahkan proses penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS kepada Majelis KodeEtik Kabupaten Indramayu dalam rangka tindak lanjut penyelesaian dugaanpelanggaran kode etik yang bersangkutan.
Untuk menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkanterima kasih.
Kepala
Nama
NIP,
TEMBUSAN:
1. Bupati dan Wakil Bupati Indramayu (sebagai laporan);2. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu:3. Inspckiur Kabupaten Indramayu;4. Pejabat Iain yang dianggap perlu.
Tuiiskan pihak yang melaporan/mengadukanpelanggaran kode etik PNSTulis jenis kode etik PNS yang diduga dilanggar
secara tcrlulis perihal adanya dugaan
-
-6-
4. CONTOH SURAT PANGGILAN
KOP MAJBLIS KODE ETIK KABUPATEN/PERANGKAT DAERAH *)
Nomor
Sifat
Lamp.
Hal
862/ /.
Rahasia
Panggilan l/U *)
Indramayu,
Kepada :
Yth (Nama)
(NIP)
J aba tan)
di -
INDRAMAYU
Dipermaklumkan, berdasarkan
bahwa Saudara diduga melakukan pelanggaran Kode Etik PNS *).berupa
Sehubungan hal tersebut, dalam rangka proses permintaanketerangan / pemeriksaan *) dengan ini kami minta kehadiran Saudarauntuk menghadap kepada (Nama)
(Jabatan) pada :
Hari
Tanggal
Waktu
Tempat
Untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannyakami ucapkan terima kasih.
Kepala /Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa *)
Nama
N I P
TEMBUSAN :
1.
2.
*) Coret yang tidak perlu**) Tulislah jenis pelanggaran disiplin/kode etik yang diduga dilakukan oleh
PNS yang bersangkutan.
-
-7-
u
5. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Pada hari ini tanggal bulan tahunMajelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati IndramayuNomor Tanggal masing-masing :
1. Nguna
NIP
Pangkat/ Golongan
Jabatan
2. Nama
NIP
Pangkat/ Golongan
Jabatan
3. Nama
NIP
Pangkat/ Golongan
Jabatan
u
4. dst.
melakukan pemeriksaan terhadap:Nama :
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Keija
karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etikterhadap ketentuan ...*)1. Pertanyaan
1. Jawaban
2. Pertanyaan ; ....
2. Jawaban
3. dst.
-
-8-
Deraikian Berita Acara
sebagaimana mestinya.Yang diperiksaNama
NIP
Tanda tangan
Catatan
u
Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
Majeiis Kode Etik :Ketua
Nama
NIP
Tanda tangan
Sekretaris
Nama
NIP
Tanda tangan
Anggota1. Nama
NIP
Tanda tangan :
2. Dst. :
Catatan :
*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/ atau Peraturan BupatiIndramajoi Nomor ... Tahun .... yang dilanggar.
U
-
-9-
6. REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
KOP MAJELIS KODE ETIK KABUPATEN/PERANGKAT DAERAH *)
KepadaYth
Di
RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut;Pada ban tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Keija
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*)melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ) berupa ....Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal , Majelis KodeEtik telah memutuskan bahwa pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk:1) dijatuhi sanksi moral berupa pemyataan secara tertutup/terbuka*) karena
melanggar ketentuan**) yaitu2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan***)Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral,bersamaini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan.
Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimanamestinya sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketua
NAMA
NIP
Sekretaris
NAMA
NIP
Tembusan Yth
1
2
Catatan :
*1 Coret yang tidak perlu.**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati
Indramayu Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif
-
-10-
7. CONTOH KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL
KOP SURAT
RAHASIA
KEPUTUSAN BUPATI INDR.AMAVU/KEPALA (Nama Pcrangkaf Dacrah) •)Nomor : 862/KPrS - /
TENTANG
PENJATUU.AN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PNSSdr
BUPATI INDRAMAYU/KEPALA (Nama Perangkal Daerahl *)
Membaca
Mcnimhnng
Mengingal
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
b.
Laporan/Pengaduan dari taxiggal perihal adanya dugaan pelanggarankode etik PNS a.n. Sdr Jabatan/Unit Keija berupaUiporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majclis Kodc Eiik Nomor : tanggal
b.
c.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
bahwa scsuai Laporan Uasil Pemeriksaan Tim Pcmeriksji tersebui. Sdr... telahmelnkukan perbuatan berupa dan terbukti melakuknn pelanggaran kodeclilc PNS terhadap ketenluan Pasal ... angka .... huruf Peraturan BupatiIndramaxD Nomor Tahun :baliwa lintuk menegakkan kode etik PNS, pcrlu mcnjatuhkan sankst moral yangsetimpal dengan pelanggaran kode etik yang telah dilakukannya;bahwa bcrdasarkan periirobangan sebagaimunu dimaksud dolam huruf a dan b.untuk menjamin kcpastian hukum Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggar^ KodeEtik PNS 55dr perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Kepala
(Nama Perangkat Daerah) *).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat:Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps danKode Etik PNS;
Peraturan Bupati Indramayu Nomor Tahun tentang tentang Kode Etik PNSdilingkungon Pemerintah Kabupaten Indramayu;Peraturan Bupati Indramayu Nomor 18 Taliun 201b tentang prtubahtm atasperaturan Bupati Indramayu nomor 29 B tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;Peraturan Kepala (Nama Perangkat Daerah) Nomor Tahun tentangKode Etik PNS di Lingkungan (Nama Perangkat Daerah). ")
MEMUTUSKAN
MenetapkanKESATU Mcnjatuhkan moral berupa permohonan maal sccara tertulis dan/atau
pemyataan penyesalan secara tertulis dan/atau pemyatajui sikap "*), kepada ;Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :Jabatan :
Unit Keija :karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal ... angka .... huruf Peraturan Bupati Indramayu Nomor ... Tahun.... berupa / Peraturan Kepala (Nama SKPD) Nomor Tahun *)Sanksi moral sebagaimana tersebut dalam liiktum KESATU selanjutnya disampaikanserara tertutiip/terhiika *1 dan dilaksanakan paling lambut 3 (tiga) hari sejakditerimanya Keputusan ini.Selain dijatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dolam diktum KESATU, kepadayang bersangkutan dijatuhkan sanksi moral tambahan lierupa ****).Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutandilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di IndramayuPada tanggal
untuk diindahkan dan
Diterima Tanggal BUPATI INDRAMAYU/KEP.AUN (Nama SKPD) •)
Nama.
NIP. ...
TEMBUSAN:
1
2 Pejabai lain yang tlianggap pcrlu.
Nama ...
NIP.
-
-11-
•| Corel ynng tidak perlu , , ,, i i-, i••) Dicantumkiin untuk kcputusan sanksi moru] yoiig diictapkan olch Kcpnln Pcningkni Daeran yang
telali menctapkan I'eraturan tcntang Kode Etik di iingkungan unit keijanya."*•) Tulis soloh snru atau lebih jenis sanksi moral. , ■ .*•**) Mnnya dicantumkan apabila ada rekomcnda.si tiari Majelis Kode Etik perlunya sanksi moral
tambahan.
u
-
-12-
8. CONTOH SURAT PERNYATAAN PEI^OHONAN MAAF
SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF
Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama
NIP
Pangkat/Gol. RuangJabatan
Unit Keija
Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya Ijerupa yangtelah raeianggar Pasal huruf Pcraturan Bupali Indramayu Nomor Tahun ....tcntang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pencgakan Disiplin dan Kode Eiik PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Pasal huruf PeraturanKepala (Nama Perangkat Daerah) tentang Kode Etik PNS diLingkungan (Nama Perangkat Daerah) *).Saya beijanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnva tanpa ada lekananatau paksaan daii pihak manapun.
Indramayu
Yang Membuat Pcmyataan,
Matcrai Rp. 6.000,-
NIP.
*) Dicaniumkan bagi Perangkat Daerah yang telah menetapkan Kode Etik PNS di lingkunganunit keijanya
9. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENYESALAN
SURAT PERNYATAAN PENYESALAN
Yang bertanda tangan di bawah ini ;
Nama
NIP
Pangkat/Gol. RuangJabatan
Unit Keija
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menvesal atas perbuatansaya berupa yang telah melanggar Pasal hunifPeraturan Bupati Indramayu Nomor Tahun .... tentang Pedoman TckrusPelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS di lingkungan PemerintahKabupaten InHramayii Hnn hiinif Peraturan Kepala(Nama Perangkat Daerah) tentang Kode Etik PNS di lingkungan (NamaPerangkat Daerah) *).
Saya beijanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.Demikian pemyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adatekanan atau p^saan dari pihak manapun.
Indramayu,
Yang Membuat Pemyataan,
Materai Rp. 6.000,-
NIP
Dicantumkan bagi SKPD yang telah menetapkan Kode Etik PNS di lingkungan unit kerjanya
-
-13-
10. CONTOH SURAT PERNYATAAN SIKAP
SURAT PERNYATAAN SIKAP
Yang bertanda tangan di bawah ini ;
Nama / NIPPangkal/Ool. RuangJabatan / Unit Ketja
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan sayaberupa yang telah melanggar Pasal huruf Peraturan Bupati Indramayu Nomor
Tahun .... tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS danPasal ...huruf... Peraturan Kepala (Nama F'erangkat Daeroh) tentang KodeKlik PNS di lingkungan (Nama Perangkat Daerah) *).Saya berjanji lidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan iainnyayang melanggar kode etik PNS. Apabila saya masih melakukan hal tersebut. saya menyatakansikap akan bersedia untuk dijatuhi salah satu hukuman disiplin PNS berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Demikian pemyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan ataupaksaan dari pihak manapun.
Indramayu
Yang Membuat i'ernyataan,
Matcrai Kp. 6.000,-
NIP
•) Dicantumkan bagi SKPD yang telah menetapkan Kode Etik PNS di lingkungan unit kcijanya
11. CONTOH PENGUMUMAN SANKSl MORAL SECARA TERBUKA
KOP BUPATI/KEPALA SKPD
PBNOUMUMAN
Nomor:
Berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu/Kepala (nama Perangkat Daerah)Nomor : tanggal tentang Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran KodeEtik PNS a.n. Sdr dan *) dengan ini diumumkan bahwa Sdr
' .Jabatan/Unit Kerja terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik berupakarena telah melanggar pasal .... huruf .... Peraturan Bupati Indramayu Nomor Tahuntentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS dan Pasal ....huruf Peraturan Kepala (Nama SKPD) tentang Kode Etik PNS dilingkungan (Nama SKPD) **), menyatakan yang bersangkutan telah dijatuhisank.si moral berupa ***)
Demikian pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.
inUramayu,
BUPATI INDRAMAYU/KEPAIA (NamaPerangkat Daerah)
NIP.
*) Diisi dengan jenis sanksi moral yang telah dijatuhkan. misal : Surat Pemyataan Permohonan \taaf**) Dicantumkan bagi SKPD yang telah menetapkan Kode Etik PNS di lingkungan unit keijanya•") Sebutkan jcnis sanksi moral yang telah dijatuhkan tcrmasuk sank.si moral lamt>ahan
-
-14-
12. CONTOH REKOMENDASI REHABILITASI PNS
KOP MAJBU8 KODE ETK KABUPATEN/PBRAHOKAT DAERAH *)
KepadaYth
di
RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
Bersama ini kami sampaikan rekorncndasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :
Nama
NIP
PangkalJabalan
Unit Keija
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukii TIDAK mel^ukanperbuatan vang melanggar keientuan "). Berdasarkan Sidang Majelis KodeEtik pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwapegawai negeri sipil yang bersangkutan akan du^habilitasi nama baiknya denganKeputusan Majelis Kode Etik.Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinyascsuai peraturan ptirundang-undangan.
Ketua
NAMA.
NIP .
NAMA.
NIP .
Tembusan Yth.
1
2
Sekretaris
Catalan :
*) Coret yang tidak pcrlu•*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati
Indramayu Nomor Tahun Yang TIDAK dilanggar.
-
13. CONTOl i Klil'UTUSAN REHABIUTASI NAMA BAIK PNSKOP 8URAT
RAHA81A
KEPUTUS.AN M.'VtKI.IS KODE RTIK
Nomur : Rfii/KITS • /•
Membaca
Mcrtiinbang
Mcngingat
MEMUTUSK.ANMcncupkanKF.SATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
TENTANO
REHABILITASI/PEMUUHAN NAMA IIAIK I'NSSdr
MAJELIS KODE ETIK
a. Laporan/PenRaduan dari lunggal jxrhhal ailanva dugaan pplanggHrankodr clik PNS a.n S.lr lahatan/Unit Kfijn bcnipn
b. U»p-u Nomor 18 Tahun 2010 temang Pcrub.duin auwPcraturan Bupaii Indramavu Nomor 29B Tahun 2014 irniang Tata NaskahDiiias di Luigkungiui I'cnirriniah Kal>upntrn Indramayu:
7. Peraturan Krpala iNama Pprangkal Darrah) Nomor Tahun tcntangKodP Etik di Lingkungan (Nama Pcningkat Dacrtihl**)
Menindaklanjuti rekomrndasi Maiehs Kodc Etik PNS yang menjclaskan bahwa :Nama
NIP :
Panjdwt/Gol.Ruang■labatanUnit KarjaKarcna yang Itcrsangkuian tidak terbukti mclakukan pcrbuatan yang mpUtnggarkPtentuan Pasal....angka....huruf.... Prraturan Dupaii IndramayNomor..-Tahun irntang Ko
-
\A
-16-
14 C'ONTOII SURAT PEMRRRITAHU.AN REliAlMLlTASl NAMA BAIK PNS
KOP MAJELIS KODE ETIK KABUPATEN/PBRAHGKAT DAERAH •)
Kt'paclaYth
I)j
Bersama ini kami sampaikaii Kcputusan Maji'lis Kodc Elik NomorTcntang Rchabilitasi / Pemulihan nama haik dari Pcgawai Ncgeri Sipil:
Nama
NIP
Pangkat.iaba tan
Unit Kcija
Terbukti TIDAK mclakukan perbuatan yang melanggar ketcnluan Pasalangka.... Huruf. dari Poraturan Bupati Indnimayu Noraor Tahuntcntang Kode Eiik PNS