PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG KEDUDUKAN, …

1

BUPATI BULUNGAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah

Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian

Kabupaten Bulungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/

OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan

Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 1330);

SALINAN SALINAN

2

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan

Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bulungan Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah

untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada

Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

6. Bupati adalah Bupati Bulungan.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris

Daerah Kabupaten Bulungan.

8. Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang Pertanian di Kabupaten Bulungan.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.

10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah

unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

3

12. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk

mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang

Pertanian.

(2) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui SEKDA.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(7) Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(8) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian:

a. Dinas;

b. Sekretariat Dinas membawahi:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi:

1. Seksi Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi; dan

2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin;

d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan

Hortikultura;

4

2. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura.

e. Bidang Perkebunan, membawahi:

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;

2. Seksi Produksi Perkebunan; dan

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:

1. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;

2. Seksi Kesehatan Hewan; dan

3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.

g. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahi:

1. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan

2. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.

h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan/atau

i. UPT Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pertanian

Pasal 4

(1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan di bidang pertanian.

(2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta

penyuluhan pertanian;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan

serta penyuluhan pertanian;

c. penyusunan program penyuluhan pertanian;

d. pengembangan prasarana pertanian;

e. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih

tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;

f. pengawasan penggunaan sarana pertanian;

5

g. pembinaan produksi di bidang pertanian;

h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit

hewan;

i. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

k. pelaksanaan penyuluhan pertanian;

l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;

m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;

n. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;

o. pembinaan pelaksanaan tugas UPT Dinas

p. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Dinas Pertanian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan Dinas Pertanian;

b. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran Dinas

Pertanian;

c. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;

d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan;

e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan

masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

f. penataan organisasi dan tata laksana;

g. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

h. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan

6

bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di

lingkungan Dinas Pertanian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan

dan Keuangan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,

program dan anggaran Dinas Pertanian;

c. menyiapakan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

d. menyiapakan bahan penyusunan laporan;

e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;

f. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan

kegiatan tahunan di lingkungan Dinas Pertanian;

g. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan

anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

di lingkungan Dinas Pertanian;

i. melakukan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Dinas Pertanian;

j. melaksanakan urusan administrasi keuangan;

k. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;

l. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;

m. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen

keuangan;

n. melakukan penyusunan laporan keuangan;

o. melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan

Keuangan; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan


Pasal 7

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,

tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, dan protokol serta

ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Pertanian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan

Kepegawaian;

b. melakukan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan;

7

c. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan

pegawai;

d. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan

jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;

e. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan

evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;

f. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LHKASN);

g. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi

h. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

i. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi

penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan

Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

l. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,

penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah;

m. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;

n. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

o. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan

perundang-undangan;

p. melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan


Bagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 8

(1) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di

bidang prasarana dan sarana pertanian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang

Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;

b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;

d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida,

serta alat dan mesin pertanian;

8

e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;

g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


Pasal 9

(1) Seksi Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

lahan, irigasi, pembiayaan dan invenstasi pertanian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi

Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi mempunyai uraian tugas:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

Lahan,Irigasi, Pembiayaan dan Investasi;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang

pengembangan lahan dan irigasi pertanian;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian

bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;

d. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan

jaringan irigasi tersier;

e. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi,

otimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;

f. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna

lahan pertanian;

g. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan

pemakai air;

h. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan

pertanian;

i. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;

j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian

9

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pupuk, pestisida,

alat dan mesin pertanian.


Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai uraian tugas:


Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk,

pestisida, alat dan mesin pertanian;

c. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

d. melakukan pegawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat

dan mesin pertanian;

e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin

pertanian;

f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis bimbingan teknis serta

pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.


Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan

dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang

tanaman pangan dan hortikultura;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang


e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan

bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan

dan hortikultura;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di

bidang tanaman pangan dan hortikultura;

j. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan

dan hortikultura;

10

h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


Pasal 12

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai

tugas melakukan penyiaan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang

perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

mempunyai uraian tugas:


Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang

perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran

benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di


e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber

benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan

pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran

benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan

kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme

pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman

pangan dan hortikultura;

k. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan

operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan

dan hortikultura;

l. melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang


11

n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu

di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di


p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang


q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan

perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


Pasal 13

(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi

tanaman pangan dan hortikultura.


Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas:


Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang

peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;

c. melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi

di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang


e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman

pangan dan hortikultura;

f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan



Pasal 14

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan

Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3

mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian

pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengolahan dan

pemasaran hasil tanam pangan dan hortikultura.

12


Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

mempunyai uraian tugas:


Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan hortikultura;


pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;

c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit

pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang


e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan

yang baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan

Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang


g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan


i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan


j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;



Bagian Kelima

Bidang Perkebunan

Pasal 15

(1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perkebunan.


Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan,

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang

perkebunan;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang

perkebunan;

13

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan

bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;

f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang

perkebunan;

g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di

bidang perkebunan;

h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;

i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


Pasal 16

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi di bidang perbenihan dan

perlindungan perkebunan.


Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai uraian tugas:


Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;


perbenihan dan perlindungan perkebunan;

c. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di

bidang perkebunan;

d. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman

perkebunan;

e. melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang

perkebunan;

f. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di

bidang perkebunan;

g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran

benih yang beredar di bidang perkebunan;

h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan

kelembagaan benih di bidang perkebunan;

i. melakukan penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan;

j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;

k. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan

operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;

l. melakukan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;

14

m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang

perkebunan;

n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu

di bidang perkebunan;

o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di

bidang perkebunan;

p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang

perkebunan;

q. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di

bidang perkebunan;

r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


Pasal 17

(1) Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan

pemantauan evaluasi di bidang produksi perkebunan.


Produksi Perkebunan mempunyai uraian tugas:


Produksi Perkebunan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi

perkebunan;

c. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang

perkebunan;

d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang

perkebunan;

e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang

perkebunan;

f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan

Seksi Seksi Produksi Perkebunan; dan



Pasal 18

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

15

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi di bidang pengolahan

dan pemasaran hasil perkebunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) Seksi

Pengolohan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai uraian tugas:


Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;


pengolahan hasil perkebunan;

c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit

pengolahan hasil di bidang perkebunan;

d. melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan

hasil di bidang perkebunan;

e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan

yang baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan

Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;

f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang

perkebunan;

g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;

h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan

dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;

i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan

dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;

j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;dan



Bagian Keenam

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 19

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

peternakan dan kesehatan hewan.


Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan

kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil

di bidang perternakan;

b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;

c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan

ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

16

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;

f. pengawasan obat hewan;

g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;

h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;

i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat

veteriner dan kesejahteraan hewan;

j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner;

k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di

bidang peternakan;

l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


Pasal 20

(1) Seksi Benih/Bibit dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan


pemantauan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan dan produksi peternakan.


Benih/Bibit dan Produksi mempunyai uraian tugas:


Benih/Bibit dan Produksi;


benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;

c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan,

benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;

d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran

Hijauan Pakan Ternak (HPT);

e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan,

benih/bibit HPT;

f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;

g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan

melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;

h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;

i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;


Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan

17



Pasal 21

(1) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf f angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan


pemantauan evaluasi di bidang kesehatan hewan.


Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas, :


Kesehatan Hewan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan

hewan;

c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat

distributor;

d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan

pemberantasan penyakit hewan;

e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan

hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;

f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;

g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan

pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;

h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan

mutu obat hewan;

i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha

distributor obat hewan;


Seksi Kesehatan Hewan; dan



Pasal 22

(1) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi di bidang

kesmavet, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.


Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai

uraian tugas:


Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

18

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan

masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah

dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;

d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala

kecil;

e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian

dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;

f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;

g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;

h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;

i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan

hewan qurban;

j. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit

pengolahan hasil di bidang peternakan;

k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan

hasil peternakan dan kesehatan hewan;

l. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan

yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan

pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang

peternakan dan kesehatan hewan;

n. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan

hewan;

o. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan

hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

p. melakukan pematauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan

hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

q. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


Bagian Ketujuh

Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 23

(1) Bidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan

pertanian.

19

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Bidang

Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;

b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata

kerja, dan metode penyuluhan pertanian;

c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi

penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;

e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan

forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan

swasta;

g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


Pasal 24

(1) Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 mempunyai tugas


pemberian bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi di bidang

kelembagaan penyuluhan.


Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai uraian

tugas:


Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;


kelembagaan dan Ketenagaan penyuluhan pertanian;

c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan

kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;

d. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan

peningkatan kapasitas kelembagaan petani;

e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan


f. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi

kelembagaan petani;

g. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai


h. melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan


20

i. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja

ketenagaan penyuluhan pertanian;

j. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian

penghargaan penyuluh pertanian;

k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan


l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


Pasal 25

(1) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 mempunyai tugas


pemberian bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi di bidang metode dan

informasi penyuluhan.


Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai uraian tugas:


Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan

pertanian;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan

metodologi penyuluhan pertanian;

d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan

metodologi penyuluhan pertanian;

e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;

f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem

manajemen informasi penyuluhan pertanian;

g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf h terdiri atas jabatan fungsional:

a. Penyuluh Pertanian;

b. Pengawas Benih Tanaman;

21

c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;

d. Pengawas Bibit Ternak;

e. Pengawas Mutu Pakan;

f. Medik Veteriner;

g. Paramedik Veteriner;

h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan

i. Analis Pasar Hasil Pertanian.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas antara lain:

1) melakukan penyusunan programa penyuluhan pertanian;

2) melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan

pertanian;

3) pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi

penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan

4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas antara

lain:

1) melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;

2) melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;

3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan; dan

4) fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

c. Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

mempunyai tugas antara lain:

1) melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;

2) melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

3) melakukan pengendalian dan penggulangan dampak perubahan

iklim; dan



d. Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas antara lain:

1) melakukan pengawasan proses produksi benih/bibit ternak;

2) melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;

dan



22

e. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan mempunyai tugas antara lain:

1) melakukan pengawasan peredaran dan pengujian mutu pakan;

2) melakukan pengembangan sistem dan metode pengujian dan

pengawasan mutu pakan; dan



f. Jabatan fungsional Medik Veteriner mempunyai tugas antara lain:

1) melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;

2) melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan mayarakat

veteriner;

3) melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan

produk hewan; dan



g. Jabatan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas antara lain:

1) melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan di bawah

penyeliaan Medik Veteriner;

2) melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan mayarakat

veteriner di bawah penyeliaan Medik Veteriner;

3) melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan

produk hewan di bawah penyeliaan Medik Veteriner; dan



h. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas

antara lain:

1) melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;

2) melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan



i. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas

antara lain:

1) melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi dan biaya

usaha tani;

2) melakukan analisis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha

tani;

3) melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi dan biaya

usaha tani; dan



Bagian Kedelapan

23

UPT Dinas

Pasal 27

(1) UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dapat

dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan

teknis penunjang Dinas.

(2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua)

klasifikasi yaitu UPT Dinas Kelas A dan UPT Dinas Kelas B.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Aparatur

Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 29

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau jabatan

pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau jabatan

administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau jabatan

administrator.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT Dinas Tipe A merupakan

Jabatan Struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.

(5) Kepala UPT Dinas Tipe B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas Tipe A

merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pimpinan unit

organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam

24

lingkungannya maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib

mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan

agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib

bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada

atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan

Dinas Pertanian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai

bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap Ppmpinan unit organisasi di bawahnya

dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya, wajib

mengadakan rapat berkala.

(7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib

disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

(8) Setiap pimpinan unitorganisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib

melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 31

Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris melaksanakan tugas Kepala

dan atau Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau

Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bulungan.

25

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 55

26

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN,

SUDJATI

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN.

BIDANG PRASARANA DAN

SARANA

SEKSI

LAHAN, IRIGASI, PEMBIAYAAN DAN

INVESTASI

SEKSI

PUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN

BIDANG PENYULUH PERTANIAN

SEKSI

KELEMBAGAAN DAN

KETENAGAAN PENYULUH

PERTANIAN

SEKSI

METODE DAN INFORMASI

PENYULUHAN

PERTANIAN

BIDANG

TANAMAN PANGAN DAN

HOLTIKULTURA

SEKSI

PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN

TANAMAN PANGAN

DAN HORTIKULTURA

SEKSI PRODUKSI TANAMAN

PANGAN DAN

HORTIKULTURA

SEKSI

PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN TANAMAN PANGAN

DAN HORTIKULTURA

BIDANG

PERKEBUNAN

SEKSI

PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN

PERKEBUNAN

SEKSI PRODUKSI

PERKEBUNAN

SEKSI

PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

BIDANG

PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN

SEKSI

BENIH/BIBIT DAN PRODUKSI

SEKSI KESEHATAN HEWAN

SEKSI

KESMAVET,

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

PETERNAKAN

UPT

DINAS

DINAS

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG KEDUDUKAN, …

Documents

Transcript of PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG KEDUDUKAN, …