PERATURAN BADAN PENGAWAS PERUBAHAN ATAS...
Transcript of PERATURAN BADAN PENGAWAS PERUBAHAN ATAS...
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PERSYARATAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN
DIREKTUR KEPATUHAN PIALANG BERJANGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan
pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan
perlu dilakukan penyesuaian agar pelaksanaan tugas
dan fungsi kepatuhan dapat berjalan lebih efektif,
efisien, terbarukan dan independen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7
Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang,
dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka;
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PERSYARATAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN
DIREKTUR KEPATUHAN PIALANG BERJANGKA.
3
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun
2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka diubah sebagai
berikut:
1. Menambah 4 (empat) angka setelah angka 3 Pasal 1 yakni
angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud
dengan :
1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga
pemerintah yang tugas pokoknya melakukan
pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan
pengawasan Perdagangan Berjangka.
2. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya
disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan
kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau
kontrak derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan
menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga
tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi
tersebut.
3. Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka yang
selanjutnya disebut Direktur Kepatuhan adalah
anggota direksi Pialang Berjangka yang secara khusus
ditugaskan untuk mengawasi, menangani, dan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar
Pialang Berjangka dalam melaksanakan kegiatannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perdagangan berjangka dan
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang
terkait, serta menangani pengaduan Nasabah.
4
4. Divisi Kepatuhan adalah unit kerja untuk membantu
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur
Kepatuhan yang berfungsi untuk memberikan
pelayanan pengaduan dan mengawasi kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi serta pengawasan
efektivitas penerapan program APU-PPT pada Kantor
Pusat dan di setiap Kantor Cabang Pialang Berjangka.
5. Pegawai Divisi Kepatuhan adalah orang perseorangan
yang ditempatkan dan bekerja dalam Divisi Kepatuhan
pada Kantor Pusat dan di setiap Kantor Cabang
Pialang Berjangka.
6. Conflict of interest adalah konflik kepentingan orang
perseorangan sebagai Direktur Kepatuhan dan
Pegawai Divisi Kepatuhan yang merangkap menangani
dan/atau membawahi kegiatan operasional Pialang
Berjangka.
7. Program Evaluasi Pelaksanaan Tugas Direktur
Kepatuhan yang selanjutnya disingkat Evaluasi
Direktur Kepatuhan adalah suatu bentuk program
kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
Direktur Kepatuhan yang mencakup kegiatan
peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara
berkelanjutan, sistematis dan terukur bagi Direktur
Kepatuhan.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4A
(1) Orang perseorangan yang telah memiliki persetujuan
sebagai Direktur Kepatuhan wajib mengikuti Evaluasi
Direktur Kepatuhan.
(2) Pialang Berjangka wajib menugaskan Direktur
Kepatuhan untuk mengikuti Evaluasi Direktur
Kepatuhan.
(3) Keikutsertaan dalam Evaluasi Direktur Kepatuhan
tidak dapat diwakilkan oleh pejabat selain Direktur
Kepatuhan Pialang Berjangka.
5
3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5A
(1) Dalam hal Direktur Kepatuhan diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a atau
Direktur Kepatuhan mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, maka Tanda Lulus
Ujian Profesi atas nama yang bersangkutan masih
berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal keputusan Kepala Bappebti mengenai
pemberhentian atas nama yang bersangkutan untuk
dapat diajukan kembali menjadi Direktur Kepatuhan
atau Wakil Pialang Berjangka.
(2) Dalam hal persetujuan sebagai Direktur Kepatuhan
dibatalkan oleh Bappebti berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c karena
yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan
dan/atau melanggar ketentuan di bidang
Perdagangan Berjangka, maka Tanda Lulus Ujian
Profesi atas nama yang bersangkutan menjadi tidak
berlaku dan tidak berhak memperoleh Tanda Lulus
Ujian Profesi kembali.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah dan
menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3),
sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
Pialang Berjangka wajib membentuk Divisi
Kepatuhan di Kantor Pusat Pialang Berjangka dan di
setiap Kantor Cabang Pialang Berjangka.
(2) Divisi Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, melakukan
pelayanan pengaduan Nasabah, dan mengawasi
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Perdagangan
6
Berjangka dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait serta pengawasan
efektivitas penerapan program APU-PPT.
(3) Dalam memberikan pelayanan pengaduan, Divisi
Kepatuhan wajib memberikan penjelasan kepada
Nasabah mengenai Prosedur Operasional Standar
(POS) penanganan Pengaduan Nasabah termasuk
tata cara penggunaan Sistem Pengaduan Online
Bappebti.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah dan
menambah 4 (empat) ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3),
ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Divisi Kepatuhan bersifat independen dan tidak
melakukan kegiatan operasional perusahaan.
(2) Pejabat dan staf di Divisi Kepatuhan dilarang
ditempatkan pada posisi menghadapi conflict of
interest dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi
kepatuhan.
(3) Pejabat dan staf di Divisi Kepatuhan dilarang
merangkap sebagai Wakil Pialang Berjangka.
(4) Direktur Kepatuhan wajib melaporkan daftar pejabat
dan staf yang ditempatkan di Divisi Kepatuhan
Pialang Berjangka kepada Bappebti melalui laporan
bulanan Direktur Kepatuhan dengan menggunakan
Formulir Nomor III.DK.4 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(5) Pejabat dan staf yang ditempatkan dan bekerja di
Divisi Kepatuhan harus memiliki pengetahuan dan
memahami ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
melalui program pelatihan secara berkala yang
dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan.
(6) Direktur Kepatuhan wajib mendokumentasikan
pelaksanaan program pelatihan sebagaimana
7
dimaksud pada ayat (5) dan disampaikan kepada
Kepala Bappebti melalui laporan bulanan Direktur
Kepatuhan dengan menggunakan Formulir Nomor
III.DK.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.
6. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab,
yakni Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IIIA
PENYELENGGARAAN EVALUASI DIREKTUR KEPATUHAN
Pasal 11A
(1) Evaluasi Direktur Kepatuhan diselenggarakan oleh
Bappebti.
(2) Dalam penyelenggaraan Evaluasi Direktur Kepatuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti dapat
bekerjasama dengan Asosiasi, Bursa Berjangka
dan/atau Lembaga Kliring Berjangka.
(3) Evaluasi Direktur Kepatuhan dapat dilakukan secara
langsung melalui tatap muka atau tidak langsung
tanpa melalui tatap muka.
(4) Evaluasi Direktur Kepatuhan tidak langsung tanpa
melalui tatap muka dilakukan dengan memanfaatkan
media elektronik.
7. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19A
(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Pejabat
dan staf yang ditempatkan pada Divisi Kepatuhan
Pialang Berjangka yang masih berkedudukan sebagai
Wakil Pialang Berjangka wajib diajukan permohonan
pencabutan izin Wakil Pialang Berjangkanya oleh
Pialang Berjangka kepada Kepala Bappebti.
(2) Permohonan pencabutan izin Wakil Pialang
Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan menggunakan Formulir Nomor IV.DK.1
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
8
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.
8. Formulir Nomor III.DK.1, Formulir Nomor III.DK.4 dan
Formulir Nomor IV.DK.1 Lampiran Peraturan Kepala
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang,
dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka
diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.
9
LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DIREKTUR KEPATUHAN PIALANG
BERJANGKA
FORMULIR NOMOR III.DK.1
Laporan bulanan pelaksanaan atas tugas dan wewenang Direktur Kepatuhan
Catatan Pengisian
1. Laporan pelaksanaan atas tugas dan wewenang Direktur Kepatuhan merupakan pedoman minimal yang wajib dilaksanakan dan
diisi oleh Direktur Kepatuhan.
2. Direktur Kepatuhan dapat menambah laporan atas tugas dan wewenangnya disesuaikan dengan kegiatan atau keadaan masing-
masing Pialang Berjangka.
PT. XYZ Laporan bulanan atas tugas dan wewenang Direktur Kepatuhan
Bulan / Tahun: .............
No
Tanggung Jawab
yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti
Area yang
Dipantau Uraian Kegiatan
Pelaksanaan
Kegiatan (Rencana, Evaluasi)
Keterangan
1 Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan
untuk memastikan
1. Pemasaran, baik secara
konvensional
Memastikan bahan-bahan pemasaran (marketing materials) yang digunakan
2
No
Tanggung Jawab
yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti
Area yang
Dipantau Uraian Kegiatan
Pelaksanaan
Kegiatan (Rencana, Evaluasi)
Keterangan
bahwa Pialang Berjangka telah memenuhi seluruh peraturan perundang-
undangan di bidang Perdagangan Berjangka
dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
maupun secara elektronik online
telah mematuhi ketentuan
Memastikan program pemasaran (marketing program) telah mematuhi ketentuan
Memastikan bahwa kegiatan pemasaran
dilakukan oleh pihak yang sesuai dengan ketentuan
2. Penerimaan Nasabah, baik
secara konvensional
maupun penerimaan Nasabah secara
elektronik online
(Berpedoman dengan Peraturan Kepala
Bappebti tentang Pedoman Perilaku Pialang
Berjangka dan Peraturan Kepala Bappebti tentang Pedoman Penerimaan
Nasabah, dan SOP Penerimaan Nasabah yang disusun Pialang
Berjangka dan telah disetujui oleh Bappebti)
3. Pengelolaan
rekening terpisah Memastikan pengelolaan Rekening Terpisah sesuai
dengan Ketentuan
3
No
Tanggung Jawab
yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti
Area yang
Dipantau Uraian Kegiatan
Pelaksanaan
Kegiatan (Rencana, Evaluasi)
Keterangan
Memantau dan memastikan dana nasabah dikelola pada
segregated account dan dana yang ada pada
Lembaga Kliring Berjangka jumlahnya
lebih besar dari total equity nasabah
Memastikan pelaksanaan
pencairan dana nasabah sesuai SOP
4. Praktek Perdagangan/
Pelaksanaan Transaksi
Memastikan sarana transaksi memadai
Memastikan pelaksanaan
penyaluran amanat baik transaksi multilateral
maupun bilateral telah sesuai dengan ketentuan dan SOP
Menyusun jadwal dan format pengawasan
internal
Penerapan dan
pengawasan kebijakan
pelaksanaan transaksi
4
No
Tanggung Jawab
yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti
Area yang
Dipantau Uraian Kegiatan
Pelaksanaan
Kegiatan (Rencana, Evaluasi)
Keterangan
yang telah ditetapkan Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan
Memastikan order yang dilakukan selalu
didukung oleh margin yang cukup
5. Pencatatan dan Pelaporan
Melaporakan kondisi perusahaan yang terkait
dengan: ▪ pelaksanaan transaksi
komiditi primer;
▪ aktifitas SDM (WPB, Pengurus Perusahaan);
▪ rencana pembukaan
kantor cabang (apabila ada);
▪ aktifitas kantor cabang (apabila ada);
▪ pemenuhan Kewajiban
Keuangan Pialang Berjangka: - Laporan Harian Dana
Nasabah dan equity (via web BBJ)
- Laporan Modal Bersih Disesuaikan - Kekayaan Bersih
- Modal Disetor
5
No
Tanggung Jawab
yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti
Area yang
Dipantau Uraian Kegiatan
Pelaksanaan
Kegiatan (Rencana, Evaluasi)
Keterangan
- Laporan-laporan lain yang berhubungan dengan PTT Bursa
Berjangka
6. Pemenuhan
kewajiban Pialang Berjangka
terhadap Peraturan Kepala Bappebti yang
baru diterbitkan
Peraturan tentang
Pedoman Perilaku Pialang Berjangka (CONTOH)
Peraturan tentang
Permodalan dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) (CONTOH)
Peraturan tentang Penggerak Pasar (market maker) dan Kewajiban Melakukan Transaksi
Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka (CONTOH)
Peraturan lain (sebutkan)
7. Pemenuhan Kewajiban Pialang Berjangka dalam
penerapan program Anti Pencucian Uang
Membuat kebijakan dan prosedur umum terkait dengan penerapan
program APU/PPT yang dibakukan (Diajukan Direktur Utama disetujui
6
No
Tanggung Jawab
yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti
Area yang
Dipantau Uraian Kegiatan
Pelaksanaan
Kegiatan (Rencana, Evaluasi)
Keterangan
(APU)/Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
Dewan Komisaris)
memastikan bahwa penerapan program
APU/PPT dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan
memastikan bahwa pedoman penerapan
program APU/PPT sejalan perubahan dan
pengembangan produk, jasa, & teknologi, serta sesuai dengan
perkembangan modus Pencucian Uang / Pendanaan Terorisme
Melakukan pemantauan terhadap proses
administrasi dari: Verifikasi atas kelas
resiko Nasabah selama pembukaan rekening, pembaharuan profil
Nasabah.
7
No
Tanggung Jawab
yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti
Area yang
Dipantau Uraian Kegiatan
Pelaksanaan
Kegiatan (Rencana, Evaluasi)
Keterangan
melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis
transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau
tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terkait dengan
Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
Melakukan pengkinian data secara periodik terkait dengan:
Tingkat resiko Nasabah (sesuai dengan Risk Based Approach yang disusun)
Melakukan penilaian secara berksinambungan
atas implementasi penerapan program APU/PPT
Membuat dan mengembangkan Sistem
Informasi yang dapat memantau, mengidentifikasi,
menganalisa dan menyediakan laporan
8
No
Tanggung Jawab
yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti
Area yang
Dipantau Uraian Kegiatan
Pelaksanaan
Kegiatan (Rencana, Evaluasi)
Keterangan
dengan karakteristik transaksi berdasarkan risiko yang dilakukan
nasabah
Pialang Berjangka wajib
melakukan prosedur penyaringan (screening)
dalam rangka penerimaan pegawai
Pelatihan internal yang
terkait dengan Program APU/PPT
2 Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha
Pialang Berjangka tidak menyimpang dari peraturan perundang-
undangan di bidang Perdagangan Berjangka
dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
Melakukan pengawasan internal secara periodik
terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pialang Berjangka apakah sudah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3 Memantau dan menjaga kepatuhan Pialang
Berjangka terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat
oleh Pialang Berjangka kepada pihak lain
Hak dan kewajiban pialang
dalam perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh
Pialang Berjangka kepada pihak lain
Memeriksa setiap perjanjian dan komitmen
yang dibuat oleh Wakil Pialang
9
No
Tanggung Jawab
yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti
Area yang
Dipantau Uraian Kegiatan
Pelaksanaan
Kegiatan (Rencana, Evaluasi)
Keterangan
Mereview setiap perjanjian yang ada agar tidak bertentangan
dengan peraturan yang ada
4 Menerima dan menangani pengaduan
Nasabah
1. Kelengkapan dokumen
penanganan pengaduan nasabah
Membuat SOP Pengaduan Nasabah yang disetujui
oleh Bappebti
Membuat formulir
pengaduan
Menyediakan sarana penyelesaian pengaduan
nasabah
Membuat prosedur penyelesaian pengaduan
nasabah yang efektif dan efisien
Membuat hasil laporan penyelesaian pengaduan nasabah dan
melaporkannya kepada Bappebti
10
No
Tanggung Jawab
yang dibebankan dalam Peraturan Ka Bappebti
Area yang
Dipantau Uraian Kegiatan
Pelaksanaan
Kegiatan (Rencana, Evaluasi)
Keterangan
2. Perkembangan penyelesaian pengaduan
(kasus) yang terjadi dan
penanganannya
Membuat Rekap daftar Pengaduan Nasabah dan Hasil Penyelesaiannya
3. Pengaduan baru yang terjadi
dalam kurun waktu bulan berjalan
Membuat Rekap daftar Pengaduan Nasabah baru
dalam kurun waktu bulan berjalan
5 Melakukan pemberian pelatihan kepada pejabat
dan staff yang bekerja di Divisi Kepatuhan
Tingkat pemahaman dan
pengetahuan pejabat dan staff
yang bekerja di Divisi Kepatuhan
Menyusun program dan materi pelatihan
Melaksanakan pemberian
pelatihan
11
FORMULIR NOMOR III.DK.4
Laporan Daftar Perkembangan Wakil Pialang Berjangka Dan Pegawai Yang Ditempatkan Di Divisi Kepatuhan
PT. XYZ
Laporan Daftar Perkembangan Wakil Pialang Berjangka
Bulan / Tahun: .............
No. Nama
KETERANGAN
Sertifikat WPB Sertifikat TLUP Jabatan Lokasi Status
No. SK Tgl. SK No. SK Tgl. SK
Laporan Daftar Pegawai Yang Ditempatkan di Divisi Kepatuhan Bulan / Tahun: .............
No. Nama Lokasi (Pusat/Kantor Cabang) Keterangan
Formulir Nomor: IV.DK.1
Nomor : ...........……….,………………
Lampiran :
Perihal
: Permohonan Pencabutan Izin Wakil
Pialang Berjangka yang berkedudukan sebagai
Direktur Kepatuhan/Pejabat dan Staf yang ditempatkan
dan bekerja di Divisi Kepatuhan Pialang Berjangka*
Kepada Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta
Sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7
Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur
Kepatuhan Pialang Berjangka, bersama ini kami mengajukan permohonan
pencabutan izin Wakil Pialang Berjangka atas nama Sdr ....... , mengingat yang
bersangkutan berkedudukan sebagai Direktur Kepatuhan/Pejabat dan staf yang
ditempatkan dan bekerja di Divisi Kepatuhan.*
Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagaimana yang
dipersyaratkan dalam ketentuan yang mengatur pencabutan izin Wakil Pialang
Berjangka.
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.
*) pilih salah satu Pemohon,
Direktur Utama
PT. ..............................................
___________________________
Nama Jelas & Tanda Tangan
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
TJAHYA WIDAYANTI