PERAN!PENTING!PEMERINTAH!DAERAH!DALAM Penting Pemerintah...timnasional!!!!!timnasional!!timnasional!...

download PERAN!PENTING!PEMERINTAH!DAERAH!DALAM Penting Pemerintah...timnasional!!!!!timnasional!!timnasional! percepatan(penanggulangan(kemiskinanpercepatan(penanggulangan(kemiskinanpercepatan(penanggulangan(kemiskinan

of 15

  • date post

    17-Feb-2018
  • Category

    Documents

  • view

    224
  • download

    8

Embed Size (px)

Transcript of PERAN!PENTING!PEMERINTAH!DAERAH!DALAM Penting Pemerintah...timnasional!!!!!timnasional!!timnasional!...

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

    PERAN PENTING PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

    SUAHASIL NAZARA Koordinator Pokja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan JAKARTA, 13 MEI 2014

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2

    Determinan Kemiskinan di Tingkat Daerah (1)

    Kapasitas untuk Menghasilkan Pendapatan di Tingkat Daerah Sumber utama pendapatan masih berupa kiriman dana dari Pemerintah Pusat Pada 2011, rata-rata 91% pendapatan kabupaten berasal dari Pemerintah Pusat

    Selain itu, hampir 64% belanja langsung di dalam kabupaten juga berasal dari Pemerintah Pusat

    Pemerintah daerah mampu menghasilkan pendapatannya sendiri BukO berupa kerugian/kerusakan bagi iklim investasi dengan adanya regulasi yang kompleks dan problemaOs yang sering kali tumpang-Ondih dengan regulasi nasional

    Keberadaan sumber daya alam merupakan determinan kunci tentang jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan oleh daerah

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 3

    Kinerja dalam Pelayanan Publik Kemampuan Fiskal

    Di sektor pendidikan, Kabupaten Badung (Bali) membelanjakan dana sebesar hampir 250 juta rupiah di luar dana yang disediakan oleh Pemerintah Pusat pada 2008, sedangkan Kabupaten Mamuju Utara (Sulawesi Barat) mengalokasikan dana kurang dari 40 juta rupiah untuk bidang pendidikan pada tahun yang sama. Dalam hal belanja per kapita, Badung membelanjakan dana 50% lebih besar daripada Mamuju.

    Kapasitas Teknis Sekitar dua perOga desa di Indonesia, khususnya di kawasan Omur, masih Odak memiliki akses ke jaringan telekomunikasi

    Belanja pemerintah daerah lebih banyak dilakukan untuk gaji pegawai daripada untuk layanan

    Kurangnya akuntabilitas di Ongkat daerah

    Determinan Kemiskinan di Tingkat Daerah (2)

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 4

    Determinan Kemiskinan di Tingkat Daerah (3)

    Aspek Tata Kelola Desentralisasi Pengaturan kewenangan pemerintah daerah harus berjalan seiring

    dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal daerah Sehausnya desentralisasi Odak menyebabkan ekonomi biaya Onggi

    Kapasitas Kelembagaan Kabupaten untuk Penanggulangan Kemiskinan TKPK: mengawasi dan mengoordinasikan rancangan dan pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah

    Tanggung jawab utama TKPK: Pengelolaan dan pengembangan indikator kemiskinan daerah. Pengembangan sistem informasi kemiskinan. Pembentukan sistem peringatan dini mengenai isu-isu kemiskinan

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5

    Perkembangan TKPK

    Provinsi Seluruh (34) provinsi sudah memiliki TKPK (Mar 2014) 100% provinsi sudah melaksanakan Rakor

    Kabupaten/Kota Sebagian besar (465 atau 91,4%) kabupaten/kota sudah memiliki TKPK

    (Des 2013) 75% kabupaten/kota sudah melaksanakan Rakor

    100 Wilayah Prioritas Masih terdapat 11 wilayah prioritas yang belum memiliki TKPK (Des

    2013) 18 dari 89 wilayah prioritas yang memiliki TKPK Odak melaksanakan Rakor 83 dari 89 wilayah prioritas yang memiliki TKPK belum menyelesaikan

    LP2KD Tahun 2013

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 6

    Kaitan Antara TKPK dan Penanggulangan Kemiskinan

    Kabupaten yang telah membentuk TKPK mampu mengurangi Ongkat kemiskinan dengan skala lebih besar dibandingkan kabupaten yang belum membentuk TKPK

    -2.72

    -4.25 -4.35

    -0.245

    -1.08 -1.1

    -5

    -4

    -3

    -2

    -1

    0

    Belum memiliki TKPK TKPK Berumur 1-2 Tahun TKPK Berumur 3 Tahun atau Lebih

    Perubahan Kemiskinan berdasar Status TKPK, 2005-2010

    Perubahan Angka Kemiskinan Perubahan Kesenjangan Kemiskinan

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 7

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    14

    16

    Kurang Kondusif Kondusif Sangat Kondusif

    Penu

    runan Tingkat K

    emisk

    inan (%

    )

    Tingkat Pengentasan Kemiskinan Kabupaten berdasar Indeks Budaya Birokrasi (KPPOD), 1999 dan 2002

    Kaitan Antara Governance dan Kemiskinan

    Desentralisasi dapat menciptakan sinergi antara pengentasan kemiskinan dan good governance

    Kelembagaan (baik di tingkat pusat maupun daerah) perlu diperkuat

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    14

    I (Indeks Terendah)

    II III IV (Indeks TerOnggi)

    Penu

    runan Tingkat K

    emisk

    inan (%

    )

    Tingkat Pengentasan Kemiskinan Kabupaten berdasar Indeks Pemerintahan (LPEM), 1999 dan 2002

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 8

    Peran PenVng Pemerintah Daerah Melalui TKPK

    Hasil analisis kondisi kemiskinan Hasil analisis prioritas intervensi dan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan

    Hasil evaluasi anggaran daerah untuk penanggulangan kemiskinan

    Hasil pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinn di daerah

    Koordinasi dan pengendalian efekOfitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah

    TKPK

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 9

    Pendekatan Penargetan Penanggulangan Kemiskinan

    Individu dan Rumah Tangga

    Penajaman Penerima Manfaat

    Pembaharuan

    Penguatan Penanganan

    Keluhan Program (FRP, FUS, PBI)

    Pemutakhiran

    Pelibatan Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat

    Basis Penargetan

    Kebutuhan

    Teknis Pemenuhan Kebutuhan

    Wilayah

    Penajaman Lokasi

    Penguatan Program di

    Wilayah Prioritas

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

    Angka Kemiskinan Nasional, September 2013 11,47%

    30 %

    40 % BASIS DATA TERPADU (40% penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah)

    20 %

    10 %

    Desil 4

    Desil 3

    Desil 2

    Desil 1 Rumah Tangga Miskin & Rumah Tangga Sangat Miskin

    Rumah Tangga Hampir Miskin

    9

    Penargetan Individu dan Rumah Tangga

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

    Jamkesmas Subsidi Siswa Miskin

    Program Keluarga Harapan

    Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

    Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial

    Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program

    Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu

    Da:ar nama dan alamat individu/ keluarga/ rumah tangga SASARAN masing-masing program

    Raskin

    Program Perlindungan Sosial lainnya Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga

    10

    Pemanfaatan Basis Data Terpadu

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 12

    3 Jenis Data Basis Data Terpadu

    Data Agregat/Distribusi Vngkat Kecamatan

    Data Individu DENGAN Nama & Alamat

    Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial

    Pengguna: kementerian/lembaga dan instansi pelaksana program, baik di pusat maupun daerah

    Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi deskripsi dan sasaran program + Pernyataan Integritas Penggunaan Data (untuk ikut menjaga integritas data)

    Untuk tujuan analisis atau perencanaan Pengguna: instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga peneliOan, NGO, dll

    Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna (+proposal peneliOan bila untuk peneliOan)

    Data Individu TANPA Nama & Alamat

    Untuk keperluan perencanaan program Pengguna: pemerintah pusat maupun daerah Dapat diakses melalui website TNP2K

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 13

    Informasi Faktor Pembentuk Tingkat Kesejahteraan Kab/Kota

    Sebaran Tingkat Kesejahteraan Kab/Kota Tingkat Provinsi

    Sebaran Tingkat Kesejahteraan Kab/Kota Tingkat Nasional

    Penargetan Wilayah

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 14

    Menyusun desain program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

    Menentukan prioritas intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

    Pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan daerah

    Pemanfaatan Data

  • TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

    TERIMA KASIH