HamzahRitchi

(DepartmentofAccounting,PadjadjaranUniversity)

DiniRosdini

(DepartmentofAccounting,PadjadjaranUniversity)

ZaldyAdrianto

(DepartmentofAccounting,PadjadjaranUniversity)

October2009WorkingPaperInAccountingandFinance

PerancanganModelDataSistemInformasiAkuntansiPenerimaanKabupatenTasikmalaya‐MengacuPadaPermendagriNo.59/2007

Center For Accounting Development Department of Accounting, Padjadjaran University Jln. Singaperbangsa No. 2, Bandung Indonesia Phone/Fax:(022) 2507834/2531607 www.ppa.fe.unpad.ac.id

October 2009 Research Days, Faculty of Economics - Padjadjaran University, Bandung

1

PERANCANGAN MODEL DATA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Mengacu Pada Permendagri No.59/2007

Hamzah Ritchi1

Dini Rosdini Zaldy Adrianto

Abstract

The research proposes an effective means with regard to information system development to support Local Regency Working Unit revenue activities. From preliminary observation, the authors found that the Decree of Ministry of Internal Affair No.59/2007 has not been followed broadly by Tasikmalaya Regency Working Units, particularly for revenue process. The authors attempt to model revenue entities which will constitute revenue information system. Several documents were observed to identify properties that can be drawn onto the model. Data collection was also performed through interview with the related party, especially the Regency Center of Financial Management Unit, as the regency center of financial administration and also seen for having access in explaining the revenues process in Working Unit level. As the result, a relational based data model is delivered for Local Regency Working Unit’s revenue activity. Some data that represent entities for the database application development are responsibility entities, revenue collection, payment, and cash receipt journal. This data modeling contribute to identifying information requirements, especially these working units revenues business process, and to integrate accounting information system of Tasikmalaya Regency Government.

Key Words: Ministry of Internal Affair Decree No.59/2007, Data Modeling, ERD, Database, Local Regency Working Units

1. Latar Belakang

Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu penekanan pada sistem akuntansi yang baik. Sebagai perwujudan pelaksanaan PP No.58/2005, Permendagri 59/2007 menjabarkan pedoman komprehensif atas pelaksanaan administrasi dan akuntansi keuangan daerah. Permendagri 59/2007 (penyempurnaan Permendagri No.13/2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan mendefinisikan sistem akuntansi sebagai rangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur tersebut mencakup kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi keuangan daerah yang ditetapkan oleh

Dalam pelaksanaanya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tasikmalaya masih melaksanakan akuntansi berdasarkan Kepmendagri No.29/2002, yang seharusnya justru melaksanakan Permendagri No.59/2007 (penyempurnaan Permendagri No.13/2006). Perubahan peraturan tersebut berdampak pada perubahan pada pelaksanaan sistem akuntansi yang dilaksanakan, sumber daya manusia yang menjalankan dan arus data.

1 Ketiganya merupakan Dosen dan Peneliti Departemen Akuntansi Unpad

October 2009 Research Days, Faculty of Economics - Padjadjaran University, Bandung 2

Khusus pada penerimaan dan pembelanjaan, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengelolaan kas di bendaharan pengeluaran dan penerimaan SKPD dijalankan dengan taat azas. Sementera itu, salah satu komponen penting dalam pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis komputer adalah perencanaan dan analisis data. Model struktur data yang dirancang dengan baik memberikan tingkat akurasi dan relevansi yang lebih tinggi dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, tanpa terganggu oleh perubahan coding aplikasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami tertarik untuk mengembangkan suatu rancangan model data dengan menggunakan model semantik Entity Relationship Model untuk akuntansi penerimaan kas pada Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada Permendagri No.59/2007.

2. Perumusan Masalah

Dengan menggunakan konteks penerapan basis data pada model akuntansi penerimaan kas, rumusan masalah yang dipandang penting adalah: 1. Bagaimana prosedur akuntansi penerimaan kas SKPD berdasarkan Permendagri

No.59/2007 dan pelaksanaannya di Kabupaten Tasikmalaya? 2. Data dan dokumen apa saja yang terlibat menurut Permendagri No.59/2007 dan

penatausahaan penerimaan SKPD Kabupaten Tasikmalaya? 3. Bagaimana model data logical yang sesuai menurut prosedur akuntansi SKPD

Permendagri No.59/2007? 3. Tinjauan Pustaka Secara garis besar, pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga proses besar. Tiga proses tersebut adalah perencanaan (termasuk didalamnya aktifitas penetapan APBD/penganggaran), penatausahaan (proses pelaksanaan APBD) dan pelaporan (pertanggungjawaban APBD). Proses akuntansi merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang mengharuskan setiap pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaporkan seluruh transaksi ke dalam laporan keuangan. Struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah yang dirinci berdasarkan urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan.

Romney dan Steinbart (2006) menegaskan bahwa profesi akuntan cukup sering terlibat dalam pengembangan skema tingkat konseptual dan eksternal yang mengindikasikan keterkaitan yang kuat antara sistem akuntansi terhadap proses bisnis dari organisasi. Hal ini yang menjadikan profesi akuntan sebagai profesi yang dipandang paling memahami aktifitas dan data proses bisnis, sejak bahan baku dipesan, dikonversi, hingga menjadi barang jadi yang dijual.

Berbagai literatur dan peneliti dalam bidang analisis data telah banyak menawarkan solusi, untuk model data apa yang memenuhi kebutuhan model data di tingkat konseptual. Suatu model data konseptual yang baik harus menjelaskan makna semantik dari subyek. Entity Relationship Model (ERM) merupakan suatu model yang secara luas digunakan dan dipercaya memberikan pemaknaan semantik yang baik kepada pengguna, analis dan pengembang aplikasi. Dikembangkan oleh Chen (1976), ERM memberikan kelebihan dibandingkan model data konseptual lain dalam hal fleksibilitas dan kemampuan ekspresi (expressiveness) atas semantik hubungan dari entitas dengan entitas lainnya dan hubungan antara entitas dengan atribut entitas tersebut.

4. Metode Penelitian

Seperti layaknya metodologi penelitian di bidang teknik dan komputer, maka peneliti disini mengadopsi suatu metodologi yang berbasis pada perancangan dan bersifat normatif. Metode penelitian tersebut disebut metodologi perancangan. Berbeda dengan

October 2009 Research Days, Faculty of Economics - Padjadjaran University, Bandung 3

penelitian akuntansi lain yang biasanya berbasis positif, penelitian ini menekankan pada upaya memecahkan masalah dengan memberikan model solusi yang dianggap terbaik untuk suatu permasalahan. Sama halnya dengan penelitian empiris, pengumpulan data juga digunakan, begitu pun studi kepustakaan untuk memperoleh informasi yang tepat dalam merancang model data. 4.1 Objek Penelitian Karena berdasarkan observasi, maka objek penelitian yang dilakukan adalah proses bisnis penerimaan atau pendapatan di lingkungan SKPD Kabupaten Tasikmalaya dan Model Data yang perlu dirancagn menurut Permendagri No.59/2007. Adapun unit analisis yang dimasukkan adalah unit yang mengelola keuangan di SKPD. Karena penyebutan nama yang berbeda-beda dan pengelolaan keuangan yang relatif terpusat di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), maka wawancara dan observasi banyak juga dilakukan di kantor SKPKD yang berlokasi di Kotamadya Tasikmalaya. 5. Hasil Dan Pembahasan Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari sejumlah penerimaan tersebut, yang masuk dalam pengelolaan SKPD umumnya adalah Pendapatan Asli Daerah.

5.1 Objek Penerimaan Berdasarkan acuan Permendagri 59/2007 dan hasil observasi yang dilakukan maka tidak semua SKPD memiliki bendahara penerimaan. Pada Pemkab Tasikmalaya, prosedur penerimaan ditetapkan pada dinas/badan/lembaga/kantor yang memiliki kewajiban pemungutan atau pemotongan retribusi/pajak seperti dibawah ini: 1. Pajak Daerah: 2. Retribusi Daerah: 3. BUMD/BLUD: 5.2 Prosedur Penerimaan Bendahara Penerimaan Pelaksanaan prosedur penerimaan setoran terdiri atas: 1. Penyetoran yang melalui bendahara penerimaan

Secara administratif, bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab pada Pengguna Anggaran atas pengelolaan uang yang menjadi tugasnya namun secara fungsional, bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab pada PPKD selaku BUD.

2. Penyetoran yang melalui bendahara penerimaan pembantu Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu. Dengan demikian, dalam suatu SKPD hanya akan terdapat satu bendahara penerimaan, tetapi dimungkinkan terdapat lebih dari satu bendahara penerimaan pembantu

3. Penyetoran yang melalui badan, lembaga keuangan, atau kantor pos Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan. Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada kepala daerah melalui BUD.

October 2009 Research Days, Faculty of Economics - Padjadjaran University, Bandung 4

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dengan disetor langsung ke bank tidak membutuhkan Surat Tanda Setoran dari Bendahara Penerimaan. Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran tersebut akan membuat Bukti Setoran untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga dan Nota Kredit untuk diberikan kepada BUD.

4. Pertanggungjawaban Penerimaan Setoran Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang berada dalam tanggung jawabnya sesuai dengan Permendagri 13/2006 pasal 189. Proses ini merupakan tahap lanjutan dari penatausahaan penerimaan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.

5.3 Perancangan Model Data Proses Akuntansi Penerimaan

5.3.1 Dokumen yang terkait Hasil observasi proses bisnis mengindikasikan bahwa terdapat beberapa item yang datanya perlu disimpan dalam tabel dan beberapa laporan yang komposisi datanya diperoleh dari data yang disimpan tersebut. Untuk memperolehnya perlu dilakukan identifikasi dokumen apa saja yang terlibat. Dokumen yang terlibat menurut Permendagri 59/2007 antara lain:

5.3.2 Kebutuhan Informasi Dalam proyek pengembangan sistem informasi yang berbasis model,model data harus berdasarkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Pengguna dan pemilik sistem dalam hal ini (PPK-SKPD dan PPKD) menghendaki agar sistem yang dirancang harus memenuhi kriteria sistem informasi yang berkualitas. Berkualitas di sini diterjemahkan sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi yang dapat diandalkan, cepat diambil, dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa terdapat sistem terdistribusi yang saling berinterkoneksi, maka perlu dipetakan informasi mana yang perlu dijadikan data master, data transaksi dan data mana yang merupakan laporan. Dengan menggunakan konsep relasional, baik data master dan data transaksi akan dihubungkan satu sama lain sesuai dengan proses bisnis penerimaan di lingkungan Kab.Tasikmalaya.

Tabel 1 dibawah ini memetakan status mengenai item-item tersebut:

Data Laporan Data Master: Data Kode Urusan Pemerintahan Data Kode Fungsi Data Kode Organisasi/SKPD Data Kode Program Data Kode Kegiatan Data Kode Bagan Akun Data Kode Bank Data Wajib Pajak Data Karyawan/Pegawai Data Transaksi: Penerimaan SKPD Terima SKPD Detail Penerimaan SKRD Terima SKRD Detail STS

Data RKA-SKPD Data DPA-SKPD LRA SKPD Neraca SKPD Catatan atas Laporan Keu SKPD Buku Rekapitulasi Penerimaan Bulanan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD Buku Besar Buku Besar Pembantu

. Buku Kas Umum Penerimaan

October 2009 Research Days, Faculty of Economics - Padjadjaran University, Bandung 5

STS Detail STS_Bank Data Program_SKPD Jurnal Penerimaan

Tabel 1 Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Yang dimaksud dengan data master, adalah data yang informasinya cenderung untuk

tidak berubah dalam waktu tertentu. Sementara data transaksi, adalah data akibat munculnya suatu peristiwa yang merubah posisi keuangan suatu saldo. Sementara laporan adalah dokumen yang dihasilkan dari gabungan transaksi dan master pada suatu titik waktu untuk kepentingan pengguna atau manajemen.

Hasil analisis terhadap dokumen yang terkait dan proses pelaksanaan pengakuan pendapatan pada Kabupaten Tasikmalaya, terdapat sekitar 9 (sembilan) data master, 9 data transaksi, dan sekitar 10 (sepuluh) laporan yang minimal perlu dihasilkan. Dapat dilihat dari hasil analisis bahwa data yang diidentifikasi kemudian akan didefinisikan sebagai sebuah tabel dalam lingkungan database.

5.3.3 Enterprise Data Model (EDM) Sebagai langkah lanjut dari metodologi rekayasa informasi, suatu model data menyeluruh (enterprise data model) perlu dirancang untuk menggambarkan data dalam hirarki yang paling tinggi. Hal ini ditujukan untuk menunjukkan pengguna rancangan logikal dari model sebelum selanjutnya dibuat rancangan model data yang lebih detail. Dengan melihat dari ruang lingkup sistem penerimaan yang diobservasi berikut transaksi-transaksi apa saja yang dilakukan, maka terdapat 4 (empat) entitas yang menggambarkan proses bisnis secara menyeluruh. Empat entitas ini diperoleh dari analisis terhadap dokumen yang terkait, dan juga identifikasi data potensial yang perlu disimpan. Entitas-entitas tersebut adalah (1) PENERIMAAN, (2) PENYETORAN, (3) PELAKSANAA KEGIATAN, dan (4) PENJURNALAN . Gambar 1 menunjukkan EDM SIA Penerimaan Pemkab Tasikmalayan.

Penerimaan

SKPD

PencatatanPenerimaan

Penyetoran

Wajib Bayar

Gambar 1 EDM SIA Penerimaan Pemkab Tasikmalaya.

5.3.4 Meta Data/ Repositori Data Setelah menelaah lebih dalam lagi, peneliti mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa entitas atau tabel yang perlu disimpan datanya dengan bersumber dari EDM. Data/entitas tersebut dirangkum pada repositori data berikut (Tabel 2):

Entity Attributes Description Urusan Pemerintahan

Kode_WP Jns_Urusan

Identifier Urusan wajib/pilihan

October 2009 Research Days, Faculty of Economics - Padjadjaran University, Bandung 6

Fungsi Kode_Fungsi Jns_Fungsi

Identifier Urusan menurut fungsi

Organisasi/SKPD Kode_SKPD Jns_SKPD Nama_SKPD

Identifier Tipe SKPD Nama data SKPD

Program Kode_Program Nama_Program Jns_Program

Identifier Nama program menurut Pemda Umum atau Khusus

Kegiatan Kode_Keg Nama_Keg Jns_Keg

Identifier Nama Kegiatan Umum atau Khusus

Bagan Akun Kode_Rek KS Level Nama_Rek So_Awal So_Mutasi

Identifier Kode Saldo (+ bertambah; - berkurang) Tingkatan untuk penjumlahan Nama Akun akuntansi Saldo awal Saldo mutasi setelah perhitungan

Wajib Pajak Kode_WajibBayar Nama_WB Alamat Kecamatan Kelurahan Telp Fax Status Nama_Bank Kode_Rek KTP TDP SIUP

Identifier Nama Wajib Pajak/Pungut Alamat Kecamatan Kelurahan Telp Fax Status tunggakan pajak/retribusi Nama bank WP Kode Rekening Bank WP Nomor KTP Nomor TDP Nomor SIUP

Karyawan No_Pegawai Nama KPNS Pangkat Golongan Jabatan TMT Bagian

Identifier Nama Karyawan yg menginput Kartu PNS Pangkat Golongan PNS Jabatan Fungsional (bila ada) Tanggal pengangkatan Bagian

Bank Kode_Bank Nama_Bank Alamat_Bank No_Telepon No_Fax Terdaftar Kode_Rekening1 Kode_Rekening2 SoAkhir Cont_Pers

Identifier Nama Bank Rekanan Pemda Alamat Bank Rekanan Pemda No Telepon No Fax Status terdaftar di BI Kode Rek 1 Koder Rek 2 Saldo akhir di buku Pihak perwakilan

SKP Kode_SKP Masa

Identifier Bulan tagihan

October 2009 Research Days, Faculty of Economics - Padjadjaran University, Bandung 7

Jt_Temp Tanggal Jatuh Tempo Baris SKP Kode_SKP

Kode_Rek Uraian Bunga Kenaikan Jumlah

Primary Foreign Key Primary Foreign Key Deskripsi transaksi SKP Besarnya Rp. Bunga Besarnya Rp. Kenaikna Jumlah dalam Rp.

SKR Kode_SKR Masa Jt_Temp

Identifier Bulan tagihan Tanggal Jatuh Tempo

Baris SKR Kode_SKR Kode_Rek Uraian Bunga Kenaikan Jumlah

Primary Foreign Key Primary Foreign Key Deskripsi transaksi SKR Besarnya Rp. Bunga Besarnya Rp. Kenaikna Jumlah dalam Rp.

STS Kode_STS Tanggal

Identifier Tanggal validasi bank

Baris STS Kode_STS Kod_Rek Uraian Tanggal

Primary Foreign Key Primary Foreign Key Deskripsi transaksi STS Tanggal pelaksanaan masing2

SKPD_Program Kode_SKPD Kode_Program

Primary Foreign Key Primary Foreign Key

Jurnal Penerimaan Kas

IdTrans Tgl Keterangan Jenis Reff Dr Bukti_lain

Identifier Tanggal Penjurnalan Keterangan yang perlu Jenis Jurnal (Umum/Spesial) Referensi halaman jurnal Saldo Dr (karena J.Khusus) Bukti lain

STS_Bank Kode_Bank Kode_STS

Primary Foreign Key Primary Foreign Key

Tabel. 2. Repositori Data Analisis logikal dimulai dengan mengidentifikasi proses bisnis dan kemudian

menurunkannya menjadi aturan bisnis (business rules). Adapun aturan bisnis yang dinilai berdasarkan asersi struktural dan tindakan (Hoffer, Prescott, McFadden, 2005). Dengan memperhatikan EDM, pola-pola aturan bisnis, dan dokumen terkait, maka dapat diturunkan sebuah model data komprehensif yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan informasi. 5.3.5 Model Data Relasional Logikal Hasil akhir dari model data ini adalah sebuah rancangan model data logikal dengan menggunakan teknologi relasional. Gambar 2 menunjukkan model relasional dalam bentuk ERD yang mengacu pada Chen, sedangkan model relasional kedua (gambar 3) menggambarkan model data fisikal yang diturunkan dari prototipe aplikasi MS.Access. Dapat dilihat bagaimana aspek perencanaan, pemahaman dan analisis yang tepat terhadap proses bisnis dan kebutuhan informasi dapat memudahkan upaya konversi dari konseptual ke sistem fisikal. Tanpa perencanaan kebutuhan informasi, pengembangan database akan bersifat tidak terkendali akibat penambahan yang baru disadari di

October 2009 Research Days, Faculty of Economics - Padjadjaran University, Bandung 8

kemudian hari. Pada gambar 4 dapat dilihat bagaimana dokumen sistem –melalui teknologi Reverse Engineering – aturan bisnis (dalam bentuk kardinalitas) dan data repositori membentuk sebuah model yang stabil untuk pengembangan aplikasi lunak SIA Penerimaan Kas bagi Pemda Tasikmalaya.

Gambar 2 Model Entity Relationship Diagram SIA Penerimaan

Gambar. 3 Snapshoot Ms.Acess untuk Diagram Relasional SIA Penerimaan

October 2009 Research Days, Faculty of Economics - Padjadjaran University, Bandung 9

Gambar 4 Reverse Engineering dari SIA Penerimaan Ms.Access ke tampilan Model ER Visio.

October 2009 Research Days, Faculty of Economics - Padjadjaran University, Bandung 10

6. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian akuntansi yang berbasis sistem informasi. Instrumen penelitian yang banyak digunakan adalah aplikasi pemodelan data dan observasi proses bisnis. Hasil observasi dan studi menunjukkan beberapa hal yang akan dijabarkan pada poin-poin di bawah ini: 1. Pemda Tasikmalaya membutuhkan perangkat aplikasi yang sudah mengacu pada

Permendagri No.59/2007. Selain kepatuhan terhadap peraturan, Pemda Kabupaten Tasikmalaya juga menyadari bahwa penggunaan sistem informasi dalam aktifitas akuntansi sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Sehingga mengangkat isu ini ke dalam penelitian menjadi hal yang sangat relevan.

2. Pengambilan keputusan dalam aktifitas pendapatan daerah dapat dioptimalkan dengan memetakan kebutuhan informasi ke dalam model data. Dengan teknologi data relasional dan pemodelan semantik yang diusung Chen menunjukkan bahwa proses penerimaan daerah dapat lebih terarah.

3. Model data SIA Penerimaan yang dirancang mampu memberikan informasi mengenai pihak yang berkontribusi kepada pendapatan asli daerah (Wajib Pajak), peristiwa yang perlu direkam dalam penerimaan daerah (SKR, SKP, dan STS), formulir dan dokumen yang dapat ditelusuri pada saat menyetor, dan proses pencatatan akuntansi yang memungkinkan pelaporan keuangan atas aktifitas penerimaan dapat dihandalkan.

SARAN

Terlepas dari kesimpulan di atas, kiranya peneliti juga melihat beberapa poin yang menantang untuk disikapi bagi peneliti selanjutnya: 1. Sebagaimana penelitian yang bersifat normatif (seperti perancangan model data),

diperlukan lebih lanjut pengujian empiris untuk menjawab apakah kebutuhan informasi SKPD di Pemkab Tasikmalaya dapat terpenuhi. Hal in berarti membuka jalan bagi rekan peneliti lainnya maupun peneliti sendiri untuk menggali lebih dalam pengaruh penerapan SIA atau pun model data ini bagi keberhasilan perancangan aplikasi SIA penerimaan di Pemkab Tasikmalaya.

2. Model data yang dihasilkan pada penelitian ini masih terbatas pada aktifitas penerimaan SKPD saja, sementara aktifitas yang jauh lebih besar dan menantang menanti untuk dipecahkan di tingkat yang lebih tinggi semisal SKPKD, dan Propinsi. Penting kiranya untuk mengupayakan sinkronisasi model data dalam pengembangan software aplikasi keuangan, mengingat SKPD pada akhirnya akan dikonsolidasi di tingkat SKPKD dalam pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Jeffrey A. Hoffer, Mary B. Prescott, Fred R. McFadden, 2005,7th Ed., Modern Database

Management 7th Edition, Prentice Hall, New Jersey. Chen, P.P.S. 1976. The entity-relationship model: Towards a unified view of data. ACM

Trans. Database Sys, 1, 1. Coryanata, Isma. 2007 Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan

Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan

October 2009 Research Days, Faculty of Economics - Padjadjaran University, Bandung 11

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Dalam Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas, Makassar 26-29 Juli 2007.

Navathe Shamkant, B. Evolution of data modeling for databases. Commun ACM 1992;35:112– 23.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Romney, Marshall B. and Steinbart, Paul J. 2006. Accounting Information Systems, 10/e. Prentice

Hall Business Publishing SIA. 2005. Modul Praktika Sistem Informasi Akuntansi tahun 2005. Jurusan Akuntansi.

Universitas Padjadjaran. Weygandt, Jerry J., Donald E. Kieso, and Paul D. Kimmel 2005. Accounting Principles, 7th

Edition. John Wiley & Sons, Inc.