PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH · PDF filereza adinardo peranan pajak daerah dan...
Transcript of PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH · PDF filereza adinardo peranan pajak daerah dan...
Reza Adinardo
PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DALAM RANGKA
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI LAMPUNG UTARA
Oleh
REZA ADINARDO
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH
KOTABUMI LAMPUNG
2012
Reza Adinardo
ABSTRAK
PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DALAM RANGKA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI LAMPUNG UTARA
Oleh
REZA ADINARDO
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk
memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran
pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan
pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana
pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dengan demikian perlu kiranya
dievaluasi dan dibahas mengenai bagaimana peran pajak dan retribusi daerah
terhadap pelaksana pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Lampung
Utara.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah yang menghambat
pelaksanaan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah, 2) Apakah pajak daerah
dan retribusi daerah mempunyai peran dalam pembangunan di Kabupaten
Lampung Utara. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui
peran pajak dan retribusi daerah dalam pembangunan daerah di Lampung Utara.
2) Untuk mengetahui faktor-faktor serta faktor yang mempengaruhi perolehan
pajak dan retribusi daerah.
Pendekatan masalah dilakukan secara normatif dan empiris dengan menggunakan
jenis data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan jalan
studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara deskriptif,
kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Realisasi hasil penerimaan Pajak dan
Retribusi Daerah di Lampung Utara pada tahun 2010 jumlah realisasi
Rp.38.524.714.228,- dan 2011 jumalah realisasi Rp. 41.810.181.349,- terlihat dari
tabel 9 menunjukkan Pajak dan Retribusi Daerah dari tahun ke tahun terjadi
peningkatan secara signifikan. ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Utara selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah dengan cara menambah obyek
retribusi dan melakukan revisi terhadap bebarapa Peraturan Daerah tentang Pajak
& Retribusi Daerah.
ii
Reza Adinardo
Hambatan yang ditemui antara lain: 1) Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan
(pasif) membayar pajak, yang disebabkan perkembangan intelektual dan moral
masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, sistem
kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik, 2) Perlawanan aktif meliputi semua
usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan
untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain: tax avoidance dan tax evasion.
Sedangkan hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah khususnya Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara antara lain: tentang sanksi,
penyesuaian tarif, kurangnya kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah,
pengolahan data yang belum tertata secara baik dan sarana mobilitas yang belum
memadai.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan: 1) Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Utara Perlu meningkatkan kembali sosialisasi Peraturan Daerah
mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui media massa dan
elektronika dalam menjelaskan fungsi dan peran Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah yang intinya akan
meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi dalam melakukan
pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2) Memberi peringatan dan
teguran kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lampung Utara
yang menangani pemungutan Retribusi Daerah karena menurut hasil penelitan
penulis ada beberapa Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah yang belum
disetor kepada Kas Daerah, padahal menurut ketentuan setelah 6 bulan Peraturan
Daerah tersebut dikeluarkan, bagi wajib Retribusi yang tidak mengindahkan akan
dikenakan tindakan baik pidana maupun denda. contoh: Perda tentang Retribusi
Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet, Perda tentang Retribusi Izin
usaha Balai Pengobatan, Rumah Bersalin dan Izin Usaha Laboratorium Klinik
Swasta dan lain-lain.
iii
4
Judul Skripsi : PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DALAM RANGKA PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DI LAMPUNG UTARA
Nama Mahasiswa : Reza Adinardo
No. Pokok Mahasiswa : 0902882710.P
Program Studi : Ilmu Hukum
MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing
Pembimbing Utama, Pembimbing Kedua,
Salis M.Abduh, S.H., M.H. Kuspermadi Putra, S.H., M.H.
NKAM 680 649 NKAM 877 587
2. Kasubbag Akademik
Kamilatun, S.H.
NKAM 715 604
5
MENGESAHKAN
1. Tim Penguji
Ketua : Salis M. Abduh, S.H., M.H.
Penguji Utama : Muhammad Idran, S.H., M.H.
Anggota : Kuspermadi Putra, S.H., M.H.
Sekertaris : Ansori, S.H., M.H.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi
Ketua,
Kuspermadi Putra, S.H., M.H.
NKAM 877 587
Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 08 Agustus 2012
6
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 05 September 1988, dari
pasangan Bapak Zainuddin Ramli, S.H. dan Ibu Isyanawati. Penulis
merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Pada saat ini penulis bertempat
tinggal di Jalan Mangga Besar Nomor 54 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan
Kotabumi Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 01
Teladan Kotabumi paada tahun 2000, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02
Kotabumi lulus pada tahun 2003, dan menamatkan pendidikan Sekolah
Menengah Atas di SMAN 04 Kotabumi pada tahun 2006. Pada tahun 2007
penulis masuk perguruan tinggi Universitas Lampung dan pada tahun 2009
terdaftar sebagai mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH)
Muhammadiyah Kotabumi Lampung Utara hingga saat ini.
vi
7
Motto
Jadikanlah segala cobaan sebagai salah satu
bentuk pengorbanan dalam proses keberhasilan.
Jadikanlah hari kemarin pengalaman, Hari ini harapan,
dan Hari esok tujuan.
(REZA ADINARDO)
vii
8
PERSEMBAHAN
Skripsi ini kupersembahkan kepada orang tuaku (Zainuddin Ramli, S.H. dan
Isyanawati) motivator terbesarku, Ayukku Yudistya, S.E., yang selalu
memberi semangat serta Adik-adikku, Fevi Oktarina dan Dina Lorenza, yang
selalu menantikan dan mendo’akan Keberhasilanku, Kekasihku Shelvina
Rosa Bahrie yang memberikan dukungan dan motivasi serta semangat,
sahabat sekaligus rekan seperjuangan STIH-M 2007, Sahabat Angkatan 2008,
2009 dan Lainnya baik didalam maupun diluar kampus, Bapak/Ibu Dosen
dan Staf Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi yang telah
banyak membantu selama perkuliahan dikampus dan Almamaterku tercinta.
viii
9
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul
”Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Pembiayaan
Pembangunan Daerah di Lampung Utara”.
Penulis menyadari, bahwa penulisam skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan,
arahan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis
sampaikan rasa terimakasih atas segala pengertian dan kesabaran hati dalam
mengarahkan penulis selama menjalani masa studi dan proses penulisan skripsi.
Dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan
rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Kuspermadi Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum Muhammadiyah Kotabumi dan sekaligus Pembimbing Kedua yang
telah memberikan arahan dan masukkannya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Salis M.Abduh, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Yang telah
memberikan petunjuk, memberikan pengetahuan dimana letak semua
kesalahan penulis dan meluangkan waktunya hanya untuk memberikan
bimbingan kepada penulis selama ini.
3. Bapak M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H., selaku Penasehat Akademik yang selalu
memberi kritik dan saran dalam perkuliahan.
ix
10
4. Bapak Drs.Hi.Fahrizal Ismail, S.H., M.H., Kepala Dinas, Ibu Neliwati, SE,
Sekretaris, Ibu Siti Nasroh, SE, Kasi Penetapan dan Penertiban, Ibu Darneli
Adami, S.Kom, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendapatan
Daerah (Dispenda) Kabupaten Lampung Utara.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Civitas Akademika STIH-M Kotabumi
dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berbaik hati
kepada penulis selama masa perkuliahan sampai penulis menyelesaikan studi.
6. STIH-M Angkatan 2007, 2008 dan 2009 rekan-rekan semua pihak yang telah
memberikan bantuan dan dukungan.
Semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat
dijadikan amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.
Akhirnya penulis berharap semoga banyak manfaat yang dapat diambil dari
penulisan skripsi ini dan dapat menambah wawasan bagi yang membaca.
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Kotabumi, Juli 2012
Penulis,
Reza Adinardo
x
11
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...............................................................................................
ABSTRAK ...............................................................................................................
PERSETUJUAN ......................................................................................................
PENGESAHAN .......................................................................................................
RIWAYAT HIDUP .................................................................................................
MOTTO ..................................................................................................................
PERSEMBAHAN ....................................................................................................
KATA PENGANTAR .............................................................................................
DAFTAR ISI ............................................................................................................
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .......................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ....................................................................
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup ....................................................
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ......................................................
1.4. Sistimatika Penulisan ........................................................................
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Peranan dan Pembangunan .............................................
2.2. Pengertian Pajak dan Pajak Daerah ...................................................
2.3. Sistem dan Dasar Hukum Perpajakan Daerah ..................................
2.4. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah ............................................
i
ii
iv
v
vi
vii
viii
ix
xi
xiii
1
3
4
5
7
12
18
23
xi
12
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Pendekatan Masalah ............................................................................
3.2. Jenis dan Sumber Data ........................................................................
3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ....................................
3.4. Analisis Data .......................................................................................
BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian ..................................................
4.2. Pelaksanaan Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah .........................
4.3. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah untuk
Pembangunan Dearah ........................................................................
BAB V PENUTUP
5.1. Simpulan ......................................................................................
5.2. Saran – Saran ......................................................................................
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
28
28
29
30
31
36
52
54
55
xii
13
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
Halaman
Gambar 1.
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6
Tabel 7
Tabel 8
Tabel 9
Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Lampung
Utara .................................................................................
Keadaan Pegawai Dispenda Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2012 ......................................................................
Keadaan Pegawai Dispenda Kabupaten Lampung Utara
Menurut Pendidikan Tahun 2012 ....................................
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2010 ............................................
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2011 ............................................
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2010 ............................................
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2011 ............................................
Realisasi Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2011 ...........
Hubungan Teori dan Analisis Penelitian Mengenai
Hambatan Pelaksanaan Perolehan Pajak dan Retribusi
Daerah...............................................................................
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ......................
34
35
35
37
39
41
43
46
50
52
xiii
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk membangun masyarakat
seutuhnya, untuk itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar
kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan
masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam
rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan
spiritual.
Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sesungguhnya menjadi
tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya. Kaitannya dengan
pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, pendapatan daerah menjadi
sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat. Dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai
perencanaan pembangunan yang baik, efisien dan efektif maka akan tercipta
kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.
Pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung dari pendapatan asli
daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi
2
pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas undang-undang ini memberikan
kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
atau dengan kata lain daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
telah diberikan Otonomi.
Upaya pemerintah untuk membangun harus ditingkatkan dengan melakukan
pembinaan dan pengarahan kepada segenap masyarakat sehingga dapat terwujud
tujuan dari pembangunan itu sendiri, disamping peran serta masyarakat untuk
mendukung kelancaran proses pembangunan.
Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah / kota
lebih dituntut untuk dapat menggali seoptimal mungkin sumber-sumber
keuangannya, seperti; pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004.
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting
dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen
pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah pemungutan Daerah sebagai
3
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan
bahwa tiap-tiap daerah telah diserahkan kewenangan untuk mengatur dan
mengurus rumah tangga sendiri bedasarkan kepentingan masyarakat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan dalam melaksanakan
pembangunan di daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan
senantiasa bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian,
yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul ”Peranan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Pembiayaan Pembangunan Daerah di
Lampung Utara ”
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1.2.1. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dikemukakan permasalahan dalam
rencana penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah yang menghambat pelaksanaan perolehan pajak daerah dan retribusi
daerah?
2. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peran dalam
pembangunan di Kabupaten Lampung Utara ?
4
1.2.2. Ruang Lingkup
Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas,
maka pembahasan penulisan skripsi ini penulis batasi dengan ruang lingkup pada
peran pajak dan retribusi daerah dalam pembangunan daerah di Lampung Utara
serta faktor yang mempengaruhi perolehan pajak dan retribusi daerah.
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pajak dan
retribusi daerah dalam pembangunan daerah di Lampung Utara serta faktor yang
mempengaruhi perolehan pajak dan retribusi daerah.
1.3.2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai
berikut :
1. Secara teoritis, sebagai bahan bacaan bagi pihak-pihak yang memerlukannya
mengenai peran pajak daerah dalam pembangunan daerah di Lampung Utara
serta faktor yang mempengaruhi perolehan pajak dan retribusi daerah.
2. Secara praktis, menambah wawasan pengetahuan penulis dan untuk
melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
(STIH) Muhammadiyah Kotabumi.
5
1.4. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini, maka
penulis menyusunnya kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang
masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta
sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini diuraikan secara teoritis
Pengertian Peranan dan Pembangunan, Pengertian Pajak dan Pajak Daerah,
Sistem dan Dasar Hukum Perpajakan Daerah, Prinsip dan Kriteria Perpajakan
Daerah.
BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan tentang tata cara
melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data,
prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.
BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan disajikan
mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, Pelaksanaan Perolehan Pajak dan
Retribusi Daerah, Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pembangunan
Daerah.
BAB V PENUTUP, bab ini memuat simpulan dan saran-saran yang penulis
anggap perlu yang berkaitan dengan hasil penelitian.
6
DAFTAR PUSTAKA, yaitu bahan-bahan pustaka yang penulis pergunakan
dalam penulisan skripsi ini.
LAMPIRAN-LAMPIRAN, yaitu berkas-barkas yang mendukung penulisan
skripsi ini.
7
BAB II
TINJUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Peranan dan Pembangunan
2.1.1. Peranan
Seseorang hanya mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya secara efektif, jika
mereka telah mengetahui secara pasti tentang perannya di dalam sebuah
organisasi tempat kerjanya.
Kata peranan berasal dari kata peran. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia
(W.J.S. Poerwadarminta, 2001: 854) diartikan sebagai tindakan yang dilakukan
oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Dari arti ini dapat dimaknai bahwa peran di
sini adalah tindakan seseorang yang melakukan tugas-tugasnya terhadap tugas
yang diamanatkan. Lebih spesifik lagi adalah tindakan seseorang yang melakukan
tugas fasilitas pada sebuah unit atau instansi.
Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) adalah sebagai
berikut:
“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia
menjalankan suatu peranan.”
Konsep tentang peran (role) menurut Komarudin, (1994: 768) dalam buku
“Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut :
8
1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada
padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan
merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang
usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran yang mengenai hubungan
dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber
pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi
(Waluyo dan Wirawan 2002: 8), yaitu:
1. Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara
dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini
dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan
rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain
sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari
tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran
9
rutin. Tabungan pemerintah dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai
kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini
terutama diharapkan dari sektor pajak.
2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan
pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal,
baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas
keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri,
pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang
efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat.
10
2.1.2. Pembangunan
Pembangunan adalah rentetan berbagai perubahan yang mempunyai tujuan
tertentu. Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang
berlangsung secara terus menerus yang merupakan kemajuan yang ingin dicapai.
Garis – garis Besar Haluan Negara (GBHN) memberikan arahan yang jelas
mengenai makna dan hakekat pembangunan menurut pandangan bangsa
Indonesia.
Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih
meningkatkan produktifitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang
dimiliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam sumber daya manusia
maupun sumber daya finansial. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya
dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi
zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang
akan datang.
Pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk
menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara
untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan
Rochmin Dahuri, 2004: 78).
Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang
bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja
diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan
daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu
11
kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan
(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005: 275).
Pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan
perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah
menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang
mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring de-
ngan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu
kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat
membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, Siagian
(1983: 241) dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan,
“Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan
bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan
pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu
kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan
merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.”
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat
dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat
menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai
akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa
pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari
aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.
12
2.2. Pengertian Pajak dan Pajak Daerah
2.2.1. Pengertian Pajak
Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib
pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa
balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
Pengetian pajak menurut beberapa ahli :
1. Prof Dr Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat
dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-
peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali
yang langsung dapat ditunjuk secara langsung. (Thomas Sumarsan, 2009 :
3)
2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
(peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan
undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen
prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2008 : 1)
3. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak
adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah,
bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang
langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-
tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Muqodim, 1999 : 1)
13
Dari definisi definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang
melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut :
a. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah
negara/pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
b. Berdasarkan Undang Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan
kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu
pemungutan pajak bisa dipaksakan. Sekalipun demikian walaupun negara
mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus
memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui Undang Undang.
c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara individual dari negara yang
secara langsung dapat ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra
prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat
dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, pajak
diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah. Dan jika masih surplus
digunakan untuk “public saving” dan public saving ini yang akan digunakan
untuk membiayai “public invesment”.
Dari ke-4 ( empat ) ciri tersebut diatas, ciri ke-2 ( dua ) merupakan ciri yang
paling menonjol dalam suatu negara modern karena pengalihan sumber-sumber
(resources) dari sektor swasta ke sektor pemerintah harus selalu berdasarkan
peraturan atau Undang Undang, yang mana peraturan atau Undang-Undang
tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya. Hal ini
telah memunculkan sebuah slogan di negara-negara maju bahwa dalam
14
pemungutan pajak berlaku istilah “no taxation without representation” yang
artinya tidak ada pajak tanpa persetujuan dari wakil rakyat.
Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan pemungutan pajak
dalam Undang Undang Dasar nya, yaitu Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang
berbunyi bahwa “segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang
Undang”. Hal ini dipertegas dalam penjelasan dari pasal 23 ayat (2) tersebut, yaitu
“Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya
belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan
Dewan Perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara
hidupnya”.
2.2.2. Pengertian Pajak Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah.
Dengan demkian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai
pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan didaerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia
terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,
15
maka wewenang pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-
masing yang diatur dalam undang-undang.
Disamping pemungutan berbagai macam pajak, pemerintah masih dapat
kewenangan untuk malakukan berbagai pungutan lain, antara lain :
1. Retribusi, retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak daerah dan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan kepada
pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan
dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak,
Retribusi yang dapat di sebut sebagai pajak Pajak Daerah dikelola oleh Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda).
Jenis Pos retribusi daerah dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu :
a. Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
16
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- Retribusi Pelayanan Pendidikan
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
b. Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- Retribusi Tempat Pelelangan
- Retribusi Terminal
- Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- Retribusi Rumah Potong Hewan
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Retribusi Penyebranga di Air
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
c. Retribusi Perizinan
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Retribusi Izin Gangguan
- Retribusi Izin Trayek
- Retribusi Izin Usaha Perikanan.
17
2. Sumbangan atau iuran yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan
sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan
nyata kepada sekelompok atau golongan pembayarnya atau golongan tertentu.
Misalnya : SWP3D (Sumbangan Wajib Pembangunan dan Pemeliharaan
Prasarana Daerah).
3. Cukai yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu.
Misalnya : cukai terhadap tembakau, cukai gula, cukai bensin, cukai
minuman keras.
4. Bea Meterai yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan
benda meterai ataupun cara lainnya (menggunakan mesin teraan atau
pemeteraian kemudian).
Sesuai Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:
1. Pajak Provinsi terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
18
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dari pengertian pajak daerah tersebut diatas maka dapat dimaknai bahwa pajak
daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang dan
hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri.
2.3. Sistem dan Dasar Hukum Perpajakan Daerah
2.3.1. Sistem Perpajakan Daerah
Perpajakan daerah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem dan
permasalahan pelaksanaan pajak-pajak. Masalah perpajakan dapat ditinjau dari
berbagai perspektif yaitu hukum, politik, sosial, ekonomi, administrasi dan
akuntansi. Namun, di banyak negara pada dasarnya perspektif yang digunakan
untuk melihat masalah perpajakan ada 2 (dua) yaitu perspektif hukum dan
perspektif ekonomi.
Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2003: 38) merupakan suatu
perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan
timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan
19
tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang
pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
Perspektif ini juga sering disebut dengan aspek legalitas.
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari
sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa
adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangya
kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan
penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara
dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan
masyarakat. Perspektif ini juga sering disebut pendekatan aspek keuangan daerah.
Sistem perpajakan daerah (tax system) adalah pola pelaksanaan perpajakan yang
terkoordinasi secara serasi meliputi tax policy, tax law, dan tax administration.
Ketiga faktor tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan
sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat, maka ketiga faktor tersebut harus
berjalan secara seimbang dan harmonis (sinergis). Sehingga dalam
pelaksanaannya dapat menunjang penerimaan daerah.
Tax Policy adalah kebijakan mengenai perubahan sistem perpajakan yang berlaku
sesuai perkembangan, tujuan ekonomi, politik, dan sosial pemerintah. Tax policy
hanyalah merupakan bagian dari fiscal policy, misalnya tax reform yang dilakukan
tahun 1983. Adanya tax reform ini pemerintah mengharapkan terjadi peningkatan
penerimaan negara dari sektor pajak, dalam rangka untuk mencapai kemandirian
pembiayaan dan pembangunan negara dan bangsa.
20
Tax Reform pajak daerah merupakan bagian dari tax reform secara nasional,
terjadi pada tahun 1983. Karena pada tahun 1983 ini terjadi perubahan yang
sangat mendasar dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dari official
assessment system (berlaku sampai dengan tahun 1984). Tujuan utama tax reform
adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak, pajak untuk
menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional.
Upaya kebijakan pajak yang ditempuh menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, antara lain:
a. Penyederhanaan struktur perpajakan meliputi jenis, tarif dan tata cara
pembayaran.
b. Pemerataan pengenaan dan pembebanan pajak yang makin adil dan wajar.
c. Mengusahakan adanya kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun
fiskus.
d. Pembenahan aparatur perpajakan baik prosedur, tata kerja, disiplin,
penyelundupan maupun penyalahgunaan wewenang.
Tindak lanjut tax reform untuk pajak daerah terjadi di tahun 1997, yaitu ditandai
dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
Sampai akhir tahun 1997, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah masih
menggunakan Undang-Undang Pajak Undang-Undang Pajak Daerah No. 11
Darurat (Drt) 1957 dan Undang-Undang Retribusi Daerah No. 12 Darurat (Drt)
tahun 1957, untuk menyempurnakan Undang-Undang Pajak Daerah No. 11
Darurat (Drt) 1957 dan Undang-Undang Retribusi Daerah No. 12 Darurat (Drt)
21
tahun 1957, maka Pemerintah menyusun Undang-Undang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, yaitu:
a. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yaitu perubahan Undang-Undang No.
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu perubahan Undang-Undang No.
34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak,
sebagaimana dijelaskan berikut ini :
1. Official Assessment adalah sistem perpajakan dimana yang berperan aktif
dalam proses perpajakan adalah fiskus, fiskus yang mengatur, menghitung
dan menetapkan pajak dari suatu wajib pajak. Wajib pajak hanya menunggu
adanya surat perintah membayar pajak untuk membayar pajak. Sistem ini di
gunakan sebelum tax reform 1983.
2. Self Assessment adalah sistem perpajakan dimana wajib pajak diberikan
kepercayaan penuh untuk mendaftarkan, menghitung, dan melaporkan
pajaknya. Disini fiskus lebih pasif dan wp aktif. Sistem ini digunakan setelah
adanya tax reform 1983.
3. Witholding System, sistem ini sebenarnya hanyalah pembantu/melengkapi
proses-prose yang berada dalam self assessment. Dimana proses perpajakan
dipungun dan/atau dipotong oleh pihak ketiga misalnya bendahara.
22
2.3.2. Dasar Hukum Pajak Daerah
Dalam sistem dan struktur perpajakan daerah dan retribusi yang lama, dasar
hukum pemungutannya diatur dalam berbagai undang-undang/ordonansi, antara
lain:
a. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934;
b. Ordonansi Pajak Potong 1936;
c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio;
d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I;
e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan
antara Negara dan Daerah-Daerah yang berhak bengurus rumah rangganya
sendiri;
f. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak
Daerah;
g. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah;
h. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;
i. Undang-undang Nomor 27 Prp. Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor;
j. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak
Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing, dan
Pajak Radio kepada Daerah.
Peraturan perundang-undangan yang lama tersebut didasarkan pada situasi dan
kondisi pada waktu itu yang sudah sangat berbeda dengan keadaan sekarang,
dengan kemajuan di berbagai bidang dan lebih-lebih lagi peraturan perundang-
23
undangan tersebut tidak mungkin dapat menampung ataupun mengantisipasi
perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat pada masa yang akan datang.
Dalam pembentukan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ini, diperhatikan, diacu, dan dikaitkan dengan undang-undang lainnya, yaitu:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan
Undangundang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3684);
Untuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, setiap daerah
provinsi dan kabupaten/kota menerbitkan peraturan daerah untuk masing-masing
pajak daerah dan retribusi daerah.
2.4. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah
Kemandirian suatu daerah sangat ditentukan oleh upaya daerah dalam menggali
dan meningkatkan sumber-sumber keuangan sendiri. Salah satu masalah yang
dihadapi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah kelemahan
24
dalam pengukuran atau penilaian atas pungutan daerah. Untuk mendukung upaya-
upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran atau penilaian dan penetapan
kriteria-kriteria penetapan sumber-sumber PAD khususnya pajak daerah dan
retribusi daerah agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa
memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.
Prinsip dan kriteria perpajakan daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak
secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak
umum yang memungutnya adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang
memungutnya adalah Pemerintah Daerah.
Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah pada dasarnya sama dengan sistem
perpajakan yang dianut oleh kebanyakan negara di dunia, yaitu harus memenuhi
kriteria umum tentang perpajakan (Sidik, 2002: 2), sebagai berikut :
1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah
naik turun mengikuti naik/turunnya pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkat kelompok
masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan
memuaskan bagi wajib pajak.
4. Secara politis dapat ditermia oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan
kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang
hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada
dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi
25
konsumen maupun produsen. Jangan sampaisuatu pajak atau pungutan
menimbulkan beban tambahan (extra burden) yang berlebihan, sehingga akan
merugikan masyarakat serta menyeluruh (dead-weight loss).
Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J. Davey (1988: 39) yang
terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :
1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari
daerah sendiri
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan
tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah
3. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil
pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan kriteria-kriteria pajak daerah sebagai
berikut :
a. Bersifat pajak dan bukan retribusi, artinya bahwa pajak yang ditetapkan harus
sesuai dengan pengertian pajak.
b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya
melayanai masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan.
c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan
umum, artinya bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan
26
bersama yang lebih luas anatara pemerintah dan masyarakat dengan
memperhatikan aspek ketentraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan.
d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak
pusat.
e. Potensi memadai, artinta bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu
sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan
dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, artinya bahwa pajak tidak
mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak
merintangi arus sumber daya ekonomi anat daerah maupun kegiatan ekspor
impor.
g. Memeperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, antara lain
objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya,
jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang
bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan
wajib pajak. Sedangkan kemampuan masyarakat maksudnya adalah
kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
h. Menjaga kelestarian lingkungan, artinya bahwa pajak harus bersifat netral
terhadap lingkungan, yang berarti pengenaan pajak tidah memberikan
peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak
lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan
masyarakat.
27
BAB III
METODE PENELITIAN
Dalam menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab
terdahulu, maka dilakukan suatu penelitian yang pelaksanaannya menggunakan
cara-cara atau metode tertentu.
Penelitian hukum dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi
kriteria berikut :
a. Didasarkan pada metode, sistematika, dan logika tertentu,
b. Bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data primer) dan data
sekunder,
c. Guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti
tersebut.
Penelitian hukum didasarkan pada metode, artinya semua kegiatan yang meliputi
persiapan penelitian, proses penelitian, dan hasil penelitian menggunakan cara-
cara yang secara umum diakui dan berlaku pada ilmu pengetahuan. (Abdulkadir
Muhammad, 2004: 32)
Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh dalam melakukan penelitian ini
adalah sebagai berikut :
28
3.1. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan dua
cara yaitu :
1. Pendekatan normatif, yang dilakukan dengan cara mempelajari kaidah-kaidah
hukum yang terdapat dalam buku-buku literarur, perundang-undangan yang
berlaku dan berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan empiris, pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat atau
memperhatikan peristiwa yang terjadi di lapangan.
3.2. Jenis dan Sumber Data
Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan,
maka data yang dikumpulkan harus relevan dengan permasalahan yang
dihadapi.Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu
sekunder dan primer, yang sumbernya masing-masing sebagai berikut :
a. Data Sekunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka, buku-buku yang ada
hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
b. Data primer, yaitu data lapangan yang dikumpulkan penulis secara langsung
dari pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti.
3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data
Adapun alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai beikut :
a. Studi pustaka, studi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yang
dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari
29
berbagai buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Studi lapangan, studi ini dilakukan untuk mendapatkan data primer, dengan
cara observasi dan wawancara. Observasi dimaksud adalah pengamatan dan
pencatatan data yang diperlukan di lokasi penelitian. Sedangkan wawancara
adalah proses tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam
penelitian ini. Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu dipersiapkan
daftar pertanyaan yang bersifat garis besar sebagai pedoman dalam melakukan
wawancara. Adapun pihak-pihak yang menjadi responden dalam wawancara
ini antara lain : Bapak Drs. Rusman Effendi, M.M. Sebagai Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi dan Bapak Iskandar Zulkarnain selaku
Kasubbag Umum dan Neliwati, S.E. selaku Sekretaris Dinas Pendapatan
Daerah (Dispenda) Kabupaten Lampung Utara.
3.3.2. Prosedur Pengolahan Data
Dari keseluruhan data yang telah terkumpul kemudian diperiksa kembali dengan
maksud untuk mengetahui apakah data-data yang diperlukan sudah lengkap dan
jelas dengan cara editing (pemeriksaan data), coding (penandaan data), dan
penyusunan data.
a. Editing atau pemeriksaan data, yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul
melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan koesioner sudah dianggap
lengkap, relevan, jelas tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
b. Coding atau penandaan data, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh,
baik berupa penomoran ataupun pengguna tanda atau simbol atau kata tertentu
30
yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan
sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna,
memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
c. Penyusunan atau sistematisasi data yaitu kegiatan menabulasi secara
sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel
yang berisi angka-angka dan prosentase bila data itu kualitatif.
3.4. Analisis Data
Dari keseluruhan data yang telah diolah dari hasil studi kepustakaan dan studi
lapangan, maka kegiatan terakhir yang perlu dilakukan adalah menganalisis data.
Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan
cara menguraikan data dari hasil dilapangan, yang selanjutnya diadakan
pembahasan terhadap masalah yang diteliti, sehingga memudahkan untuk menarik
kesimpulan dalam menjawab permasalahan dalam penulisan ini.
31
BAB IV
PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotabumi
Penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Kotabumi. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden,
Bapak Iskandar Zulkanain, Kasubbag Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kotabumi, ada 8 (delapan) seksi di lingkungan KPP Pratama Kotabumi, 8
(delapan) seksi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Subbag Umum, bertugas mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan
dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah
tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor
Pelayanan Pajak.
2. Pengolahan Data dan Informasi, bertugas mengkoordinasi pengumpulan,
pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen
perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT
dan e-filling (electronic filling), serta penyiapan laporan kinerja.
3. Pelayanan Perpajakan, bertugas mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan
produk hukum pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,
penerimaan dan pengolahan surat dari wajib pajak langsung.
32
4. Penagihan, bertugas menatausahakan piutang pajak, penundaan dan angsuran
tunggakan pajak, melaksanakan proses penagihan aktif, usulan penghapusan
piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai
ketentuan yang berlaku.
5. Pemeriksaan, bertugas melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan,
pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan
lainnya.
6. Ekstensifikasi Perpajakan, bertugas menyebarluaskan segala sesuatu yang
berhubungan dengan pajak keluar Kantor Pelayanan Pajak.
7. Pengawasan dan Konsultasi I, bertugas mengkoordinasikan pengawasan
kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada
wajib pajak, dan konsultasi teknik perpajakan, penyusunan profil wajib pajak,
analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka
intensifikasi, dan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Pengawasan dan Konsultasi II, bertugas mengkoordinasikan pengawasan
kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada
wajib pajak, dan konsultasi teknik perpajakan, penyusunan profil wajib pajak,
analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka
intensifikasi, dan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan wawancara dengan responden, Bapak Drs. Rusman Effendi, M.M.,
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi, didapatkan keterangan bahwa
KP2KP terdiri dari 3 (tiga) yaitu: KP2KP Liwa, KP2KP Menggala, KP2KP
Baradatu. Masing-masing Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
33
Perpajakan tersebut, bertugas menyelenggarakan penyuluhan, sosialisasi, dan
pelayanan konsultasi perpajakan, pelayanan kepada masyarakat di bidang
perpajakan dalam wilayah kerjanya masing-masing, dalam rangka membantu
Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan pengawasan kepatuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan adanya KP2KP ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan
tangan Kantor Pelayanann Pajak Pratama Kotabumi dalam melaksanakan
tugasnya dibidang perpajakan.
4.1.2. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lampung Utara
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lampung Utara didirikan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 21 Tahun 2011
sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 09 Tahun
2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan
dasar evaluasi:
a. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DP2KA) menjadi Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
(BPKA), dengan dasar evaluasi:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
34
Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada Lampirannya menyebutkan
bahwa adanya pelimpahan kewenangan dibidang perpajakan Bea Perolehan
Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) sebagai Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) diserahkan pada Pemerintah Daerah.
b. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No.
186/PMK.07/2010 No. 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai pajak daerah.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dispenda Kabupaten Lampung Utara,
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 21 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka dapat
terlihat, sebagaimana dalam gambar berikut.
Gambar 1. Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Lampung Utara.
Sumber: Peraturan Derah Kabupatem Lampung Utara No. 21 Tahun 2011
KEPALA DINAS
Sekretaris
Kasubag
Umum dan
Kepegawaian
Kasubag
Keuangan dan
Perlengkapan
Kasubag
Perencanaan
Monitoring dan
Evaluasi
Bidang
Penilaian dan
Penetapan
Bidang
Penagihan dan
Pembukuan
Bidang
Pengendalian
dan Pengawasan
Seksi Pendaftaran
dan Pendataan
Seksi
Penilaian dan
Perhitungan
Bidang
Pendaftaran
dan Pendataan
Seksi Penagihan
dan Tunggakan Seksi Pengendalian
dan keberatan
Seksi
Pengolahan Data
dan Informasi
Seksi Penetapan
dan Penerbitan
Seksi Pembukuan
dan Laporan Seksi Pengawasan
dan Konsultasi
UPT
Kelompok Jabatan
Fungsional
35
Selama tahun anggaran 2012 keadaan dan jumlah pegawai Dispenda Kabupaten
Lampung Utara terdiri dari 48 orang dengan Golongan/Ruang dan pangkat serta
pendidikan berbeda-beda, yang disajikan pada table 1 dan 2.
Tabel 1. Keadaan Pegawai Dispenda Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012
No. Pangkat Golongan Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Pembina
Pembina Muda
Pembina Tk I
Penata
Penata Muda Tk I
Penata Muda
Pengatur Tk I
Pengatur
Pengatur Muda Tk I
Pengatur Muda
Juru Tk I
Juru
Juru Muda Tk I
Juru Muda
THL
TKS
IV/c
IV/a
III/d
III/c
III/b
III/a
II/d
II/c
II/b
II/a
I/d
I/c
I/b
I/a
-
-
1
5
4
3
6
4
-
4
6
11
-
-
-
-
2
-
Jumlah 48
(Sumber: Dispenda Kabupaten Lampung Utara,Tahun 2012)
Tabel 2. Keadaan Pegawai Dispenda Kabupaten Lampung Utara Menurut
Pendidikan Tahun 2012
No. Jenjang Jurusan Jumlah
1.
2.
Pasca Sarjana
Sarjana
Megister Hukum
Megister Manajemen
Sarjana Hukum
Sarjana Ekonomi
Sarjana Komputer
Sarjana Ilmu Politik
2
3
3
11
1
1
3.
4.
5.
Sarjana Muda
SMA
SMP
Akuntansi/Manajemen
-
-
2
25
-
Jumlah 48
(Sumber: Dispenda Kabupaten Lampung Utara, Tahun 2012)
36
Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 21 Tahun
2011 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintah dibidang pendapatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 56, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pemanfaatan, pembinaan,
b. Pengawasan dan pengendalian dibidang pendapatan;
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
pendapatan daerah;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
e. Pengkoordinasian pendapatan daerah; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4.2. Pelaksanaan Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah
4.2.1. Hasil Pelaksanaan Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten
Lampung Utara
Hasil Penerimaan perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten
Lampung Utara dapat dilihat berdasarkan jenis pungutan yang akan ditampilkan,
yaitu :
1) Hasil realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 s/d
2011 adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut ini :
37
Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lampung Utara Tahun
2010
No. Jenis Penerimaan Target
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Sisa
(Rp.) %
1. Pajak Hotel 18.670.000 18.855.000 (185.000) 100,99
2. Pajak Restoran 42.030.000 53.660.000 (11.630.000) 127,67
3. Pajak Hiburan 5.000.000 4.200.000 800.000 84,00
4. Pajak Reklame 163.003.636 174.615.641 (11.612.005) 107,12
5. Pajak Penerangan
Jalan 5.020.000.000 4.198.787.225 821.212.745 83,64
6. Pajak Pengambilan
Bahan Galian
Golongan C 485.000.000 282.789.170 202.210.830 58,31
7. Pajak Bumi dan
Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan 26.631.918.472 28.582.837.941
(16.361.831.89
0) 107,33
8. Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) 5.396.383.674 1.862.756.275 5.327.131.964 34,52
JUMLAH 37.762.005.782 35.178.501.252 93,15
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara, 2012.
Realisasi Pajak Daerah untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp. 35.178.501.252,-
kurang dari target sebesar Rp.2.583.504.530,- dari yang telah ditetapkan sebesar
Rp. 37.762.005.782,-, sehingga pencapaian target hanyalah sebesar 93,15%. Hal
ini terjadi dikarenakan menurut Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Neliwati, S.E., penerimaan Pajak Daerah yang dapat mencapai target pada tahun
2010 hanya Pajak Hotel sebesar Rp.18.855.000,- dengan persentase 100,99%,
Pajak Restoran Rp.53.660.000,- dengan persentase 127,67%, Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 28.582.837.941,- dengan persentase 107,33%,
sehingga pencapaian target hanyalah sebesar 93,15%, dan yang tidak mencapai
target pada tahun 2010 adalah Pajak Hiburan Rp.4.200.000,- dari target
38
Rp.5.000.000.,- atau 84,00 kurang dari target sebesar Rp.800,000,- atau 26,00%,
hal ini dikarenakan potensi pajak hiburan yang menurun, Pajak Penerangan Jalan
Rp.4.198.787.225,- dari target Rp.5.020.000.000.,- atau 83,64 kurang dari target
sebesar Rp.821.212.745,- atau 16,36%, kurangnya target pada Pajak Penerangan
Jalan dikarenakan pada tahun 2010 banyak terdapat fasilitas yang tidak berfungsi,
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Rp.282.789.170,- dari target
Rp.485.000.000.,- atau 58,31% kurang dari target sebesar Rp.202.210.830,- atau
41,69%, dikarenakan pada tahun 2010 mengalami penurunan potensi Pajak
Pengambilan Bahan Gol. C dan BPHTB Rp.1.862.756.275,- dari target
Rp.5.396.383.674.,- atau 34,52% kurang dari target sebesar Rp.202.210.830,- atau
65,48%, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum bisa
menggali potensi BPHTB.
39
Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lampung Utara Tahun
2011
No. Jenis Penerimaan Target
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Sisa
(Rp.) %
1. Pajak Hotel 18.210.000 17.610.000 600.000 96,70
2. Pajak Restoran 42.030.000 50.740.000 (2.710.000) 120,72
3. Pajak Hiburan 5.000.000 2.000.000 3.000.000 49,09
4. Pajak Reklame 143.003.496 179.845.266 (27.841.670) 117,08
5. Pajak Penerangan
Jalan 5.700.000.000 5.599.264.754 140.735.206 97,53
6. Pajak Pengambilan
Bahan Galian
Golongan C 50.000.000 31.797.867 18.202.133 63,00
7. Pajak Air Bawah
Tanah 49.835.000 92.822.981 (42.987.981) 186,39
8. Pajak Air Bawah
Permukaan 25.977.000 25.977.000 -
9. Pajak Parkir
Kendaraan` 112.920.000 75.610.000 37.310.000 66,96
10. Pajak Sarang
Burung Walet 23.000.000 48.995.000 (17.995.000) 178,24
11. Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan 29.705.890.586 27.099.312.407 2.606.578.179 91,23
12. Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) 200.000.000 5.086.373.095 (4.886.373.095) 2543
JUMLAH 36.075.866.082 38.284.371.370 106,12
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara, 2012.
Realisasi Pajak Daerah untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp. 38.284.371.370.-,
malampaui target sebesar Rp.2.208.505.288,- dari yang telah ditetapkan sebesar
Rp. 36.075.866.082,-, sehingga pencapaian target seluruhnya adalah mencapai
106,12%, Dikarenakan penerimaan Pajak Daerah yang dapat mencapai target pada
tahun 2011 hanya Pajak Restoran sebesar Rp50.740.000,- dengan persentase
120,72%, Pajak Reklame Rp.179.845.226,- dengan persentase 117,08%, Pajak Air
Bawah Tanah Rp.92.822.981,- dengan persentase 186,39%, Pajak Sarang Burung
40
Walet Rp.48.995.000,- dengan persentase 178,24%, BPHTB Rp. 5.086.373.095,-
dengan persentase 2543%, sehingga pencapaian target hanyalah sebesar 106,12%,
dan yang tidak mencapai target pada tahun 2011 adalah Pajak Hotel
Rp.17.610.000,- dari target Rp.18.210.000,- atau 96,70%, kurang dari target
sebesar Rp.600.000,- atau 3,3% dikarenakan kurangnya pengunjung hotel dari
tahun sebelumnya, Pajak Hiburan Rp.2.000.000,- dari target Rp.5.000.000.,- atau
49,09% kurang dari target sebesar Rp.3.000.000,- atau 50,91%, hal ini
dikarenakan potensi pajak hiburan yang menurun dan kurangnya kegiatan hiburan
yang sifatnya insidentil, Pajak Penerangan Jalan Rp.5.599.264.754,- dari target
Rp.5.700.000.000.,- atau 97,53% kurang dari target sebesar Rp. 140.735.206,-
atau 2,47%, kurangnya target pada Pajak Penerangan Jalan dikarenakan pada
tahun 2011 banyak terdapat fasilitas yang tidak berfungsi, Pajak Pengambilan
Bahan Galian Gol. C Rp.31.797.867,- dari target Rp.31.797.867,- atau 63,00%
kurang dari target sebesar Rp.18.202.133,- atau 37,00%, dikarenakan pada tahun
2011 mengalami penurunan potensi Pajak Pengambilan Bahan Gol. C, Pajak
Parkir Kendaraan Rp.75.610.000,- dari target Rp.112.920.000 atau 66,96%
kurang dari target sebesar Rp.37.310.000,- atau 33,94%, hal ini dikarenakan pada
tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum bisa menggali potensi
Pajak Parkir Kendaraan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Rp.27.099.312.407,- dari target Rp.29.705.890.586,- atau 91,23% kurang dari
target 2.606.578.179 atau 8,77%, hal ini dikarenakan belum bisa menggali potensi
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Penjelasan mengenai pendapatan yang tidak mencapai target pada Tabel 3 dan 4
yaitu mengenai Realisasi Pajak Hiburan hal ini disebabkan oleh :
41
a. Menurunnya tingkat perekonomian masyarakat.
b. Rendahnya tingkat kunjungan.
c. Kurangnya kegiatan hiburan yang bersifat insidentil.
2) Hasil penerimaan pemungutan yang bersumber dari Retribusi Daerah dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 5. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2010
No. Jenis Penerimaan Target
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Sisa
(Rp.) %
A. Retribusi Jasa Umum 2.339.934.750 1.736.281.935 603.652.815 74,20
1. Ret. Pelayanan
Kesehatan 1.641.914.750 971.456.435 670.458.315 59,17
2. Ret. Pelayanan
Persampahan/Kebersihan 25.000.000 16.550.000 8.450.000 66,20
3. Ret. Penggantian Biaya
KTP ,KK, dan Akte 307.500.000 452.650.000 (145.150.000) 348
4. Ret. Parkir ditepi jalan
umum 80.020.000 68.950.000 11.070.000 86,17
5. Ret. Pasar 132.000.000 79.545.000 52.455.000 60,26
6. Ret. Pengujian
Kendaraan Bermotor 93.500.000 115.922.500 (22.422..500) 123,98
7. Sewa Rumah Dinas
Guru - - - -
8. Ret. Keamanan Pasar 60.000.000 31.208.000 28.792.000 52,01
B. Retribusi Jasa Usaha 978.850.000 1.063.570.765 (84.720.765) 108,66
1. Sewa Gedung Pusiban 7.000.000 6.719.002 280.998 95,99
2. Sewa Alat – alat berat 36.000.000 36.225.000 (225.000) 100,63
3. Ret. Terminal 63.500.000 43.150.000 20.350.000 67,95
4. Ret. Tempat Parkir
Khusus 16.500.000 38.500.000 (22.000.000) 233,33
5. Ret. Rumah Potong
Hewan 8.250.000 7.300.000 950.000 88,48
6. Ret. Tempat Olah Raga - - - -
7. Ret. Tempat Rekreasi - - - -
8. Ret. Izin Usaha
Angkutan 40.000.000 26.904.500 13.095.500 67,26
42
9. Sewa Toko 240.000.000 190.469.080 49.530.920 79,36
10. Sewa Los 36.000.000 30.890.000 5.110.000 85,81
11. Sewa Auning 6.000.000 2.268.000 3.732.000 37,80
12. Ret. Kayu Hasil Hutan
Rakyat 419.600.000 495.200.483 (25.600.483) 118,02
13. Ret. Izin penghasilan
Hutan Ikutan 101.000.000 176.444.700 (75.444.700) 174,70
14. Stadion Sukung
Kotabumi (Sewa GOR) 2.000.000 6.500.000 (4.500.000) 325,00
15. Ret. Penjualan Produksi
Usaha Daerah - - - -
16. Penjualan BBU Tanjung
Raja Sri Menanti 3.000.000 3.000.000 - 100,00
17. Ret. Rumah Makan - - - -
18. Ret. Izin Pemakaian
Jalan - - - -
19. Bagi Hasil Jamsostek - - - -
20. Sumbangan Pengadaan
Gabah/ Beras - - - -
C. Retribusi Perizinan
Tertentu 455.480.864 546.360.336 (90.879.472) 119,95
1. Ret. Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) 90.880.000 218.882.075 (128.002.075) 240,84
2. Ret. Izin Gangguan 180.600.864 190.357.081 (9.756.217) 105,40
3. Ret. Izin Trayek 55.000.000 27.800.000 27.200.000 50,55
4. Ret. Izin Berjualan - - - -
5. Ret. Sarang Burung
Walet 23.000.000 36.147.520 (13.147.520) 157,16
6. Penjualan Bibit
Perkebunan - - - -
7. Ret. Izin Industri dan
Perdagangan 93.000.000 55.093.660 37.906.340 59,24
8. Lain-lain Dinas
Perhubungan 7.000.000 2.880.000 4.120.000 41,14
9. Cicilan Penjualan Toko/
Los - - - -
10. Penerimaan WC Umum 6.000.000 4.200.000 1.800.000 70,00
11. Sawit - 11.000.000 (11.000.000) -
JUMLAH
KESELURUHAN 3.774.265.614 3.346.213.036 88,66
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara, 2012.
43
Dari Tabel 5 terlihat realisasi Retribusi Daerah untuk tahun 2010 adalah sebesar
Rp. 3.346.213.036 kurang dari target APBD sebesar Rp. 428.052.578,- dari yang
telah ditetapkan sebesar Rp. 3.774.265.614,-, sehingga pencapaian realisasi
penerimaan Retribusi Daerah adalah sebesar 88,66 %.
Penjelasan mengenai pendapatan yang kurang dari 80 % dari target adalah sebagai
berikut :
1. Realisasi Retribusi Izin Trayek sebesar Rp. 27.800.000.- dari target
Rp.55.000.000,- atau 50,55% kurang dari target sebesar Rp.27.200.000,- atau
49,45% hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar
retribusi izin.
2. Realisasi Retribusi Terminal sebesar Rp. 43.150.000,- dari target
Rp.63.500.000,- atau 67,95% kurang dari target sebesar Rp.20.350.000,- atau
32,05%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kendaraan yang menggunakan
terminal.
Tabel 6. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2011
No. Jenis Penerimaan Target
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Sisa
(Rp.) %
A. Retribusi Jasa Umum 2.102.230.750 2.474.248.728 (372.017.978) 117,69
1. Ret. Pelayanan
Kesehatan 1.354.870.750 1.704.797.728 (146.462.738) 125,82
2. Ret. Pelayanan
Persampahan/Kebersihan 25.000.000 25.530.000 (530.000) 102,12
3. Ret. Penggantian Biaya
KTP, KK dan Akte 307.500.000 399.040.000 91.540.000 129,77
4. Retribusi Parkir ditepi
jalan umum 111.560.000 89.560.000 22.000.000 80,27
5. Ret. Pelayanan Pasar
(Ret..Pasar,Keamanan,
Sewa WC) 198.000.000 136.827.000 61.173.000 69,19
44
6. Ret. Pengujian
Kendaraan Bermotor 105.300.000 118.494.000 (13.194.000)
112,53
7. Sewa Rumah Dinas
Guru - - - -
B. Retribusi Jasa Usaha 401.250.000 383.986.568 17.263.432 95,69
1. Sewa Ged Pusiban (Ret.
Pemakaian Kekayaan
Daerah ) 7.000.000 7.500.000 (500.000) 107,14
2. Sewa Alat – alat berat
(Ret. Pemakaian
Kekayaan Daerah ) 36.000.000 38.700.000 (2.700.000) 107,59
3. Ret. Terminal 53.000.000 33.900.000 19.100.000 63,96
4. Ret. Tempat Parkir
Khusus - - - -
5. Ret. Rumah Potong
Hewan 8.250.000 8.300.000 (50.000) 100,61
6. Ret. Tempat Rekreasi
dan Olah Raga 10.000.000 7.500.000 2.500.000 75,00
7. Ret. Izin Usaha
Angkutan - - - -
8. Sewa Toko 240.000.000 252.199.688 (12.199.688) 105,08
9. Sewa Los 36.000.000 27.000.000 9.000.000 75,00
10. Sewa Auning 6.000.000 3.386.880 2.613.120 56,45
11. Ret. Kayu Hasil Hutan
Hutan Rakyat - - - -
12. Ret. Izin penghasilan
Hutan Ikutan - - - -
13. Sewa GOR dan Stadion
Sukung Kotabumi 2.000.000 2.500.000 (500.000) 125,00
14. Ret. Penjualan Produksi
Usaha Daerah - - - -
15. Ret. BBU Padi
Srimenanti Tanjung Raja 3.000.000 3.000.000 - 100,00
16. Ret. Rumah Makan - - - -
17. Ret. Izin Pemakaian
Jalan - - - -
18. Bagi Hasil Jamsostek - - - -
19. Sumbangan Pengadaan
Gabah/ Beras - - - -
45
C. Retribusi Perizinan
Tertentu 251.300.000 667.574.683 (416.274.683) 265,64
1. Ret. Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) 115.800.000 326.768.300 (210.968.300) 282,18
2. Ret. Izin Gangguan 80.500.000 244.356.483 (163.856.483) 303,55
3. Ret. Izin Trayek 30.000.000 30.850.000 (850.000) 102,83
4. Ret. Izin Berjualan - - - -
5. Penjualan Bibit
Perkebunan - - - -
6. Ret. Izin Industri dan
Perdagangan - 36.349.900 (36.349.900) -
7. Lain-lain Dinas
Perhubungan - - - -
8. Penerimaan 25.000.000 29.250.000 (4.250.000 117,00
9. Cicilan Penjualan Toko/
Los - - - -
10. Penerimaan WC Umum
JUMLAH
KESELURUHAN 2.754.780.750 3.525.809.979 127,98
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara, 2012.
Dari Tabel 6 terlihat realisasi Retribusi Daerah untuk tahun 2011 adalah sebesar
Rp. 3.525.809.979.- melampaui target sebesar Rp. 771.029.229,- dari yang telah
ditetapkan sebesar Rp. 2.754.780.750,-, sehingga pencapaian realisasi penerimaan
Retribusi Daerah adalah sebesar 127,98%.
Penjelasan mengenai pendapatan yang kurang dari 80 % dari target adalah sebagai
berikut :
1. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp.136.827.000.- dari target
Rp.198.000.000,- atau 69,19% kurang dari target sebesar Rp. 61.173.000,-
atau 30,81 % hal ini disebabkan belum semua kios di Pasar terjual.
2. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp. 7.500.000,-
dari target Rp.10.00.000,- atau 75% kurang dari target sebesar Rp.2.500.000,-
46
atau 25 %. Hal ini disebabkan oleh kurangnya masyarakat mengunjungi
tempat Rekreasi atau wisata dan kurangnya menggunakan tempat olahraga.
Untuk mengatasi hal tersebut perlu diambil suatu kebijakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam rangka peningkatan penerimaan daerah
yaitu melalui :
1. Penyuluhan kepada wajib Pajak / Retribusi.
2. Peningkatan Tertib Administrasi.
3. Pendataan obyek pajak dan retribusi yang meliputi seluruh wilayah
Kabupaten Lampung Utara.
4. Intensifikasi pemungutan.
5. Peningkatan Pengawasan pelaksanaan pemungutan.
6. Peningkatan koordinasi dengan semua unit pengelola pendapatan daerah.
Adapun hasil komulatif realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2011 adalah seperti terlihat pada tabel
di bawah ini.
Tabel 7. Realisasi Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2010-2011
Tahun Realisasi Hasil Penerimaan
Jumlah Pajak Daerah Retribusi Daerah
2010 35.178.501.252 3.346.213.036 38.524.714.288
2011 38.284.371.370 3.525.809.979 41.810.181.349
Sumber Data Sekunder : Dinas Pendapatan Daerah : Data diolah
Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dari tahun ke tahun terjadi peningkatan secara signifikan, ini berarti bahwa
47
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara selalu berusaha meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah
dengan cara menambah obyek retribusi dan melakukan revisi terhadap bebarapa
Peraturan Daerah tentang Pajak & Retribusi Daerah.
4.2.2. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perolehan Pajak dan
Retribusi Daerah
Hambatan yang selalu timbul dalam pelaksanaan perolehan pajak dan retribusi
daerah dalam suatu sistem perpajakan adalah kesulitan menciptakan sistem yang
dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai
pembayar pajak dan pemerintah selaku pembuat undang-undang dan peraturan
perpajakan. Pemerintah selaku fiskus pajak merencanakan dan menggodok
undang-undang perpajakan atas dasar dan prinsip perpajakan yang seadil-adilnya,
yang memliki nilai dan manfaat bagi masyarakat maupun bagi negara itu sendiri.
Dalam melaksanakan tugasnya selaku perancang dan pembuat undang-undang
perpajakan, pemerintah harus membuat peraturan itu sedemikian rupa sehingga
mudah dimengerti. Jika produk peraturan yang dibuat sulit dimengerti oleh
masyarakat, otomatis akan timbul suatu bentuk perlawanan pajak, yang cara
bentuk dan dalihnya bisa bermacam-macam.
Mengamati secara umum tentang hambatan mengenai pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah dapat diprediksikan dan diungkapkan melalui pemikiran
secara universal, yakni:
1. Tentang tarif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah seperti dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
48
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada
Pasal 3 ayat (1) huruf e sampai k, dengan tarif sebagai berikut :
a. Pajak Hotel 10 %.
b. Pajak Retoran 10 %
c. Pajak Hiburan 15 %
d. Pajak Reklame 25 %
e. Pajak Penerangan Jalan 10 %
f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gol C 20 %
g. Pajak Parkir 20 %.
Sedangkan tarif retribusi berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 besarnya tidak ditentukan, tetapi berdasarkan kepada prinsif dan
sasaran penetapan tarif.
2. Tentang tanggung jawab (accountability) pemerintah daerah dalam mengelola
dan memanfaatkan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan
retribusi daerah dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan
menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD), atau dokumen lain yang dipersamakan. Untuk
melakukan pembayaran pajak daerah menggunakan Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD) dan untuk retribusi daerah menggunakan Surat Setoran
Retribusi Daerah (SSRD), pembayaran dilakukan pada Kantor Pos atau Bank
Persepsi, Bank umum yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/
Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak dalam
rangka ekspor dan impor yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri
dan penerimaan bukan pajak). Jika wajib pajak dan wajib retribusi tidak
membayar akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
49
Disisi lain hambatan-hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan
menjadi :
1. Perlawanan pasif.
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung
ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya
antara lain :
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar
undang undang.
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar
undang-undang (menggelapkan pajak).
Sebelum menguraikan dan mengungkapkan serta menganalisis data yang
diperoleh melalui penelitian, terlebih dahulu diketengahkan hubungan antara
konsep teori dan analisis penelitian mengenai permasalahan nomor 1 pada bab I
poin 1.2.1. sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini :
50
Tabel 8. Hubungan Teori dan Analisis Penelitian Mengenai Hambatan
Pelaksanaan Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah
Rumusan
Permasalah
n
Data Penelitian Persoalan
Potensial
Teori yang
digunakan
Faktor-faktor
yang menjadi
hambatan
dalam
pelaksanaan
perolehan pajak
dan retribusi
daerah
Terdapat beberapa faktor hambatan
tekhnis dalam bentuk: kesiapan
(kuantitatif/kualitatif)
para fiskus, dokumentasi tentang
obyek dan subjek pajak, sarana dan
prasarana pendukung, persoalan
internal obyek pajak (kesadaran,
kesiapan, waktu yang tepat),
kondisi geografis dll
Tentang
sanksi,
penyesuaian
tarif dan
kinerja
aparat
birokrasi
yang lemah
Teori kesadaran
hukum/budaya
hukum.
Satjipto Rahardjo
(1980:144), Lili
Rasjidi dan I.B
Wyasa Putra
(1993; 114) L.M
Friedman (1969;27-
30).
Sumber : Data Penelitian diolah
Dari tabel di atas dapat dijelaskan permasalahan tentang faktor-faktor yang
menjadi hambatan dalam pelaksanaan perolehan pajak dan retribusi daerah di
Kabupaten Lampung Utara. Ditemukan sesuai dengan data penelitian dimana
terdapat beberapa faktor kendala teknis dalam bentuk kesiapan (kuantitatif/
kualitatif) para fiskus, dokumentasi tentang subjek dan obyek pajak, sarana dan
prasarana pendukung, persoalan internal obyek pajak (kesadaran, kesiapan waktu
yang tepat). Bila dianalisis dengan menggunakan teori kesadaran/budaya hukum
oleh Satjipto Rahardjo (1980: 144) diketahui bahwa terdapat persoalan potensial
mengenai sanksi, penyesuaian tarif dan kinerja aparat birokrasi yang lemah.
Hasil penelitian melalaui wawancara (22 Juni 2012) terhadap Sekretaris Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lampung Utara, Neliwati, S.E.,
kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan pemungutan pajak dan
retribusi daerah yang secara teknis dapat diungkap antara lain :
51
1. Tentang sanksi, sering terdapat kendala untuk menerapkan sanksi pada wajib
pajak dan wajib retribusi yang sekarang hanya dilakukan dengan
menyampaikan surat teguran/ peringatan saja.
2. Penyesuaian tarif, yang kadangkala membingungkan masyarakat sebagai wajib
pajak dan wajib retribusi yang tidak pernah diberitahu sebelumnya tentang
penyesuaian tarif terutama bagi masyarakat dipedesaan.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata.
5. Pengolahan data yang belum tertata secara baik.
6. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata.
7. Jabatan struktural sebagian belum terisi.
8. Sarana mobilitas yang belum memadai.
Usaha-usaha dalam rangka mengatasi atau paling tidak mengurangi hambatan-
hambatan sebagaimana tersebut diatas perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan informasi yang
seluas luasnya kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain spanduk,
dan papan himbauan serta siaran radio.
2. Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM aparatur.
3. Melakukan pendataan baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta
membantu pendataan PBB.
4. Memelihara base data pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Melakukan monitoring dan pengawasan serta penagihan kepada wajib pajak
baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta pajak PBB.
52
6. Mengusulkan pengisian jabatan yang lowong sesuai struktur organisasi.
7. Memantapkan koordinasi dan konsultasi baik sesama unit kerja perangkat
daerah maupun dengan pemerintah propinsi.
8. Mengupayakan pemenuhan sarana mobilitas.
9. Mengupayakan revisi/perubahan terhadap perangkat hukum yang melandasi
berbagai pungutan daerah yang telah ada dan mengupayakan adanya pungutan
daerah yang baru.
4.3. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pembangunan Daerah
Kontribusi hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran
Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 9. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Realisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
Realisasi Hasil
Penerimaan
Pajak dan Retribusi Daerah
%
2010 42.044.652.526 38.524.714.288 91,63
2011 57.134.961.036 41.810.181.349 73,18
Sumber Data Sekunder : Dinas Pendapatan Daerah : Data diolah
Tabel 9 tersebut di tampilkan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap hasil
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2010 kontribusi pajak dan
retribusi daerah terhadap PAD adalah sebesar 91,63 %, ini berarti 8,37 %
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar diperoleh dari Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dan pada tahun
2011 kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD adalah sebesar 73,18%
53
ini berarti 26,82 % Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar diperoleh dari
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang
sah.
Pada tahun 2010 Realisasi Pendapatan Daerah (PAD) sebesar
Rp.42.044.652.526,-, dan Realisasi hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
Rp.38.524.714.288,- mencapai 91,43% sangat besar terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun demikian pada tahun 2011 Realisasi
Pendapatan Daerah (PAD) sebesar Rp. 57.134.961.036,-, dan Realisasi hasil
Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 41.810.181.349,- mencapai 73,18%
mengalami penurunan persentase dari tahun 2010 sebagaimana terlihat pada tabel
di atas.
.3. KoPajak da Daerahuk Pembangunan Daerah
54
BAB V
PENUTUP
5.1. Simpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa
simpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun
yaitu :
1. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa masih terdapat hambatan
dalam pelaksanaan perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:
Kurangnya kesadaran wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kemampuan dan
keterampilan pegawai yang belum merata.
2. Jelaslah bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan
dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, karena hasil penerimaan dari Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lampung Utara Provinsi
Lampung seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan
daerah dan menunjang pelaksanaan Pembangunan Daerah. Namun demikian
kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah masih sangat kecil yaitu masih di bawah + 10 % dari realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.
55
5.2. Saran - Saran
Guna lebih meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
pada akhirnya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap Pembangunan
Daerah di Kabupaten Lampung Utara, maka berdasarkan hasil penelitian dapat
diajukan beberapa saran sebagai berikut :
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Perlu meningkatkan kembali
sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
melalui media massa dan elektronika dalam menjelaskan fungsi dan peran
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pelaksanaan Pembangunan
Daerah yang intinya akan meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan
retribusi dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Memberi peringatan dan teguran kepada instansi terkait yang menangani
pemungutan Retribusi Daerah karena menurut hasil penelitan penulis ada
beberapa Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah yang belum disetor
kepada Kas Daerah, padahal menurut ketentuan setelah 6 bulan Peraturan
Daerah tersebut dikeluarkan, bagi wajib Retribusi yang tidak mengindahkan
akan dikenakan tindakan baik pidana maupun denda. contoh: Perda tentang
Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet, Perda tentang
Retribusi Izin usaha Balai Pengobatan, Rumah Bersalin dan Izin Usaha
Laboratorium Klinik Swasta dan lain-lain.
3. Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Utara perlu melakukan kebijakan
pajak (Fiscal Policy) terhadap para investor dengan cara memberikan
insentif/rangsangan berupa pembebasan pajak (Tax Holiday) atau
pengurangan pajak yang nantinya diharapkan banyak investor asing yang
56
akan menanamkan modalnya terutama di daerah kawasan wisata yang
menurut pemantauan peneliti sangat besar potensinya dalam menggali
pendapatan daerah melalui retribusi daerah yang setiap tahun pada hari libur
dan hari-hari tertentu (seperti liburan Idul Firi, Natal dan Tahun Baru)
antusias pengunjung sangat besar tentunya hal ini akan berdampak dalam
peningkatan pendapatan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan
daerah.
57
DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin. 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Daerah.
Brotodiharjo, Santoso R, Pengantar Ilmu Hukum Pajak
Davey, K.J. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah. UI Press. Jakarta.
Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah: Perspektif
ekonomi, sosial dan lingkungan. Penerbit Pustaka LP3ES Jakarta.
Komarudin, 1994. Ensiklopedia Manajemen
Kunarjo. 1993. Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah. Universitas
Indonesia. Jakarta.
Mardiasmo, 2008. Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung, PT.
Citra Aditia Bakti
Muqodim, 1999. Perpajakan Buku Satu. Edisi Revisi : UII Press dan Ekonesia.
Yogyakarta.
Nano Hanafi, Buku Saku Perpajakan Indonesia, Jakarta, 2004.
Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004. Pembangunan Wilayah, Perspektif,
Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. LP3ES. Jakarta.
Poerwodarminto, W.J.S. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
Jakarta.
Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005. Perencanaan Pembangunan
Daerah. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Rochmat Soemitro, 1990, Asas dan Dasar Perpajakan 1, PT. Eresco, Bandung.
Siagian, 1983. Administrasi Pembangunan. PT. Gunung Agung. Jakarta.
Siahaan, Marihot p, 2005. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi 1, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Sidik, Machmut, 2002. Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah
Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah,
Bandung, Makalah Seminar.
58
Soerjono Soekanto, 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta
Soemitro, 2003. Asas-asas Perpajakan, PT. Eresco. Bandung.
STIH Muhammadiyah Kotabumi. 2003. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
Thomas Sumarsan, 2009. Perpajakan Indonesia. Esia Media. Jakarta
Tunggal, Hadi Setia. 1999, Tanya Jawab : Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,
penerbit Harvarind, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Pajak Penghasilan
Waluyo dan Wirawan, 2002. Perpajakan Indonesia : Pembahasan sesuai
dengan ketentuan pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan, Jakarta.
59
LAMPIRAN-LAMPIRAN