PERANAN OEANG REPUBLIK INDONESIA (ORI) DALAM PERIODE

REVOLUSI KEMERDEKAAN 1946-1950

Nani Maesaroh

ORI merupakan uang pertama yang dicetak dan diterbitkan oleh pemerintah

Republik Indonesia. ORI mempunyai sejarah yang panjang, walaupun sudah sejak

tahun 1945 ORI sudah direncanakan diterbitkan akan tetapi karena kondisi dan

situasi yang tidak mendukung karena adanya pergolakan membuat penerbitan ORI

ditunda. Bulan Oktober 1946 ORI akhirnya diterbitkan dan menjadi uang resmi

Republik Indonesia dengan dasar hukum Undang-undang No. 17 Tahun 1946 dan

Undang-undang No.19 Tahun 1946. ORI yang terbit pada masa revolusi

kemerdekaan mempunyai peranan penting selain peranan utamanya sebagai uang

yaitu sebagai alat tukar dalam pembelian, satuan hitung, unit perhitungan dan fungsi

ekonomi lainnya. Peranan ORI tidak hanya di bidang ekonomi akan tetapi di bidang

lain seperti politik dan perjuangan mempertahankan kedaultan Republik Indonesia.

Key Words: Sejarah, Oeang Republik Indonesia, Peranan, Revolusi Kemerdekaan

1. PENDAHULUAN

Uang telah digunakan selama berabad-abad yang lalu dan merupakan salah

satu penemuan manusia yang paling menakjubkan. Uang juga mempunyai sejarah

yang panjang dan telah mengalami perubahan yang sangat besar sejak dikenal

manusia. Tidak ada manusia modern yang tidak mengenal uang, dari anak kecil

hingga manula, dari orang miskin hingga orang kaya, semuanya tidak bisa

melepaskan diri dari benda yang bernama uang. Pengertian uang sendiri adalah suatu

benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (medium of

exchange), (2) alat penyimpan nilai (store of value), (3) satuan hitung (unit of

account), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deffered payment).

Uang selain mempunyai fungsi ekonomi, juga memiliki fungsi dalam politik dan

perjuangan. Uang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan serta menunjukkan

kedaulatan sebuah negara. Uang juga dapat menjadi komoditi dalam perdagangan

valuta asing.

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Indonesia menghadapi

tiga masalah utama, yaitu dengan datangnya tentara Sekutu untuk menerima

penyerahan kekuasaan dari Jepang, timbulnya perbedaan yang makin tajam antara

pemimpin-peminpin bangsa, dan perundingan-perundingan dengan Belanda. Pasukan

Sekutu mulai mendarat di Jawa pada akhir September 1945. Belanda datang

membonceng pasukan Sekutu dengan keinginan untuk menduduki kembali negara

jajahannya. Dengan makin gencarnya serbuan tentara Belanda ke Jakarta, Pemerintah

Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Akibatnya

Indonesia terpecah menjadi dua wilayah, yaitu wilayah yang dikuasai oleh

Pemerintah Republik Indonesia dan wilayah yang diduduki oleh Belanda di bawah

administrasi Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian

membentuk Negara-negara bagian yang tergabung dalam Bijeenkomst Voor Federal

Overleg (BFO) ( Sigalingging dkk, 2005: 8).

Kondisi politik Indonesia mengalami banyak permasalahan baik intern

maupun ekstern. Dalam pemerintahan Republik Indonesia sendiri perbedaan pendapat

di antara pemimpin bangsa terus terjadi dan mengakibatkan perubahan-perubahan

kabinet yang silih berganti dalam waktu yang sangat singkat. Selain kondisi politik

tersebut, terbaginya wilayah Indonesia secara de facto menjadi dua menyulitkan

pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai satu kesatuan pemerintahan dan

moneter melalui pengedaran uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia (Khastiti, 2011: 20).

Kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan juga buruk baik secara makro

maupun secara mikro sebagai peninggalan penjajah. Tantangan di bidang ekonomi

sangat berat baik dari segi produksi, distribusi, maupun perdagangan. Perekonomian

sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan, seperti karet, kopi,

tembakau, teh dan gula. Merosotnya produksi pertanian dalam berbagai komoditi

yang berakibat pada menurunnya ekspor dan cadangan devisa berkurang. Selain itu

juga terjadi inflasi yang tinggi akibat beredarnya tiga mata uang yang digunakan di

Indonesia. Tiga mata uang tersebut adalah mata uang NICA yang biasa disebut

dengan uang merah, mata uang Jepang dan uang kertas De Javasche Bank (DJB)

yang disebut dengan uang federal. Inflasi itu terjadi juga karena adanya blokade dari

Belanda. Di mana Belanda melarang adanya aktifitas ekspor dan impor. Belanda

melarang hasil bumi atau komoditas barang dagangan Indonesia di ekspor, dan

melarang negara lain untuk melakukan impor ke Indonesia. Sehingga terjadi

penumpukkan barang dagangan di dalam negeri dan adanya kelangkaan barang

kebutuhan yang seharusnya di dapat dengan impor. Hal itulah yang menyebabkan

adanya inflasi, karena ada ketidaseimbangan antara uang yang beredar dengan barang

kebutuhan yang tersedia (Parera, 2005: 5-6).

Setelah Indonesia merdeka hingga pertengahan tahun 1946, kegiatan ekonomi

dalam keadaan stagnan, inflasi tinggi, dan cadangan devisa sangat rendah. Keadaan

tersebut menjadi lebih buruk dengan kerusakan yang disebabkan oleh pendudukan

Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan berlangsungnya perang yang

berkelanjutan. Usaha-usaha untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia tidak hanya

dilakukan dengan perlawanan fisik tapi juga melalui jalur diplomasi. Tahun 1945-

1949 Indonesia melakukan perundingan-perundingan dengan Belanda.

Perundingan –perundingan tersebut antara lain Perjanjian Linggarjati,

Perjanjian Renville, Perjanjian Roem Royen dan KMB. Di mana ada beberapa

perjanjian yang dilanggar oleh Belanda, yaitu perjanjian Linggarjati yang dilanggar

oleh Belanda dengan melancarkan Agresi Militer Belanda 1, kemudian Perjanjian

Renville dengan melancarkan Agresi Militer Belanda 2. Perjuangan fisik dan

perjuangan diplomasi adalah usaha bangsa Indonesia dalam mendapatkan pengakuan

kedaulatan dan mewujudkan cita-cita revolusi. ORI juga menjadi salah satu

perjuangan Indonesia melalui jalur diplomasi. ORI menjadi simbol kedaulatan

Republik Indonesia, karena jika sebuah negara dapat mengeluarkan uang sendiri,

maka negara tersebut sudah memiliki kedaulatan.

ORI merupakan mata uang pertama bagi Republik Indonesia sekaligus

menjadi sarana untuk perjuangan. Uang yang sebenarnya mempunyai nilai ekonomis

yang digunakan sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran

pembayaran yang tertunda pada masa ini mempunyai fungsi yang lain. Pada masa

revolusi, uang juga mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu, penggugah rasa

nasionalisme serta menunjukkan adanya Indonesia yang berdaulat di mata dunia.

Sehingga selain uang mempunyai nilai ekonomis, uang juga berfungsi sebagai sarana

politik dan perjuangan. ORI yang sebagian besar bahkan keseluruhan gambarnya

memuat gambar Presiden Soekarno juga mempunyai makna tersendiri. Baik bagi

Soekarno pribadi maupun bagi pihak lainnya. Pemilihan periode 1946-1950 juga

mempunyai alasan sendiri. Karena ORI diterbitkan pada tahun 1946, pada saat itu

juga merupakan periode revolusi. Tahun 1950 sendiri, selain merupakan akhir dari

ORI itu sendiri. Karena pada tahun 1950, ORI ditarik dari peredaran, dan digantikan

dengan uang yang baru yaitu uang resmi yang dikeluarkan oleh DJB yang kemudian

berganti nama menjadi Bank Indonesia (Tim Penyusun Penerbitan Naskah Sumber,

2003:6).

ORI beredar dan menjadi mata uang resmi Republik Indonesia tidak

mempunyai umur yang panjang. Pada tahun 1950, ORI ditarik dari peredaran karena

adanya alasan politik. Selain itu berdasarkan keputusan KMB, Indonesia mulai tahun

1949 berbentuk Republik Indonesia Serikat sehingga ORI ditarik dari peredaran dan

digantikan dengan uang federal atau uang DJB. Akan tetapi, ORI mempunyai peran

dan andil yang sangat besar terhadap pejuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

ORI tidak hanya berfungsi sebagai uang, tapi juga mempunyai fungsi lainnya yaitu

sebagai salah satu alat untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dan mengembalikan

kondisi ekonomi di Indonesia. ORI menjadi salah satu alat untuk menunjukkan

kedaulatan Republik Indonesia dan menjadi alat dalam perjuangan menegakkan

kemerdekaan selain melalui perjuangan fisik dan diplomasi. Untuk itu penulis

mengambil judul “PERANAN OEANG REPUBLIK INDONESIA (ORI) DALAM

PERIODE REVOLUSI KEMERDEKAAN 1946-1950”.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian sejarah.

Metode ini biasanya disebut dengan metode sejarah, metode sejarah sendiri

mempunyai pengertian penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan

jalan pemecahannya dari perspektif historis (Abdurrahman, 2007: 53). Metode

penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk

mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan

mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis (Garraghan,

1963: 34). Sedangkan menurut Louis Gottschalk dalam Abdurrahman (2007: 53),

menjelaskan metode sejarah sebagai “proses menguji dan menganalisis kesaksian

sejarah guna menemukan data yang autentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis

atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya. Langkah-langkah

dalam melakukan penelitian sejarah yaitu (1) Pemilihan Topik, (2) Pengumpulan

Sumber (Heuristik), (3) Kritik yang terdiri dari kritik internal dan eksternal, (4)

Interpretasi, (5) Historiografi atau penulisan.

3. KONDISI EKONOMI REPUBLIK INDONESIA 1946-1950

Bulan September 1945 hingga Oktober 1946 tercatat beberapa masalah

ekonomi yang harus dihadapai oleh pemerintah RI. Pada masa awal kemerdekaan

terjadi kesulitan bahan makanan, hal ini dikarenakan dalam keadaan revolusi banyak

produsen bahan makanan meninggalkan lapangan pekerjaannya dan lebih memilih

untuk bekerja dimana mereka hanya menjadi konsumen saja. Sehingga produsen

bahan makanan berkurang sedangkan konsumennya semakin bertambah. Selain itu

para pemuda terutama buruh tani banyak yang meninggalkan pekerjaannya untuk ikut

dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan

banyaknya pemuda yang berjuang mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan RI

di berbagai tempat. Pada masa ini faktor hati para pemuda di masa revolusi tergerak,

rasa patriotis dan cinta tanah air membawa mereka ke garis depan untuk

mempertahankan kemerdekaan, sehingga pekerjaan sehari-hari seperti pekerjaan

mereka sebagai petani tidak mendapat perhatian yang semestinya (Majalah Merdeka,

8 Desember 1945 hal 12).

Demi menjaga keadaan perekonomian di seluruh Indonesia, maka dikeluarkan

Maklumat No. 3 tertanggal 4 Oktober 1945 tentang pengiriman barang dagangan ke

luar tanah Jawa dan Madura, tidak diperbolehkan kecuali dengan izin Menteri

Kemakmuran. Hal ini dilakukan untuk mengawasi peredaran barang-barang dagangan

yang memang pada saat itu sudah sulit untuk didapatkan dan diupayakan agar tidak

mengganggu kepentingan umum. Aturan ini sama dengan aturan pada masa Jepang,

yaitu dalam Osamu Seirei No. 4 tanggal 24-1-2604, Osamu Kanrei No. 2 tanggal 24-

1-2604, Maklumat Gunseikan No. 3 tanggal 21-1-2604 dan aturan-aturan lain yang

memang pada saat itu masih digunakan oleh pemerintah RI sebelum diadakan

peraturan yang baru. Karena keadaan yang berubah aturan-aturan tersebut tidak

dilakukan sepenuhnya. Peraturan itu diberlakukan untuk menjaga agar pertukaran-

pertukaran barang-barang dagangan tidak terganggu sehingga perekonomian tanah

Jawa dan Madura dapat terjamin meskipun pertukaran barang dagangan dengan

kepulauan di Indonesia tetap berjalan (Surat edaran No. 926/D. P. P. tanggal 8

November 1945).

Jenis-jenis barang yang dibatasi lalu lintas peredarannya antara lain macam

barang yang berasal dari padi, singkong, kacang-kacangan dan segala macam barang

yang berasal dari kacang-kacangan, jagung, gula jawa, gula pasir, gula batu, kembang

gula. Selain itu barang-barang kerajinan juga dibatasi, antara lain keperluan

pertenunan misalnya kapas, sisal, corchorus, rami, benang, cat, obat-obatan tenun,

kain tenun, dan barang lainnya yang dibuat dari kain tenun dan benang. Sedangkan

barang-barang lainnya seperti ban dan bagian-bagian lain dari kendaraan (Surat

edaran No.945/D. P. P, 8 November 1945).

Tahun 1947 juga mulai pembatasan mengenai barang-barang yang penting,

kemudian ada kebijakan mengenai harga maksimum dalam perdagangan. Hal ini

dilakukan untuk membatasi agar harga-harga tidak membumbung tinggi. Akan tetapi

justru pembatasan harga maksimum ini semakin membuat rakyat menderita. Hal ini

disebabkan karena pedagang-pedagang tidak ingin mendapatkan kerugian, mereka

masih ingin mendapatkan untung sehingga pedagang-pedagang yang sebagian besar

adalah orang Tionghoa melakukan penimbunan-penimbunan walaupun hal tersebut

sudah dilarang. Di Ciomas yang ditimbun tersebut kemudian dijual di pasar gelap

atau pasar malam yang hanya beroperasi dari jam 6 sampai jam 11 malam. Dalam

pasar gelap atau pasar malam tersebut, pedagang dapat mencari untung sebesar-

besarnya. Selain itu, pedagang juga melakukan kecurangan dengan tidak menjual

beras, akan tetapi menjual nasi dan ketupat. Sehingga jika pembeli ingin membeli

beras, para pedagang mengatakan tidak ada beras tapi nasi dan ketupat yang ada

(Majalah Merdeka, 27 November 1948). Para pedagang melakukan hal itu untuk

mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, karena adanya pembatasan harga, maka

pedagang beras tidak bisa menjual dengan harga tinggi, akan tetapi jika mereka

menjual nasi dan ketupat mereka bisa menjual dengan harga semau mereka.

Selain kondisi-kondisi tersebut, perekonomian Republik Indonesia semakin

terpuruk dengan adanya blokade dari Belanda yang mulai dilakukan pada bulan

November 1945. Akibatnya barang-barang dagangan milik pemerintah RI tidak dapat

di ekspor. Adapaun alasan Belanda melakukan blokade itu adalah untuk mencegah

masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia, karena pada saat itu Republik

Indonesia melakukan perlawanan-perlawanan mempertahankan kedaulatan dan

kemerdekaan dimana Belanda dan sekutunnya ingin mengambil kembali kekuasaan

di Indonesia. Alasan lain yaitu mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan

milik Belanda dan milik asing lainnya serta melindungi bangsa Indonesia dari

tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa

Indonesia (Poesponegoro & Notosusanto, 1984: 173).

Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda terus berlanjut hingga tahun

1948. Politik perdagangan yang diterapkan Belanda mengharuskan semua barang

yang masuk atau keluar Indonesia harus memakai lisensi Belanda dan harus diperiksa

oleh Belanda pada tempat-tempat tertentu. Semua perdagangan Republik harus

berdasarkan barter, tukar menukar dan pedagang-pedagang Indonesia tidak boleh

melalui peraturan genjatan senjata yang telah ditetapkan. Semua kredit luar negeri

yang didapat dari eksport harus diserahkan pada Belanda (Majalah Merdeka, 31 Juli

1948). Belanda dengan melakukan hal ini telah melanggar persetujuan gencatan

senjata yang telah disepakati.

Pada akhir pendudukan Jepang dan masa awal Republik Indonesia, keadaan

ekonomi sangat kacau. Hiper inflasi menimpa negara Republik Indonesia yang baru

berumur beberapa bulan. Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang Jepang secara

tak terkendali. Peredaran mata uang Jepang di masyarakat diperkirakan sejumlah 4

milyar. Sampai pada bulan Agustus 1945 mata uang Jepang yang beredar di Jawa

saja, berjumlah 1,6 milyar. Jumlah ini bertambah ketika pasukan Serikat berhasil

menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan mengausai bank-bank. Dari bank-

bank itu diedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk tujuan operasi dan

membiayai pembantu-pembantunya seperti menggaji pegawai dalam rangka

mengembalikan pemerintahan kolonial Belanda.

Kesulitan keuangan Pemerintah RI ditambah dengan pernyataan Letnan

Jenderal Sir Montagu Stopford, Panglima AFNEI yang baru, yang menyatakan

berlakunya uang baru di wilayah yang diduduki serikat pada 6 Maret 1946. Uang

baru itu dikenal sebagai uang NICA. Uang NICA ini dimaksudkan untuk

menggantikan mata uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Kurs ditentukan

3% yaitu setiap fl. 1,- uang Jepang dinilai sama dengan 3 sen uang NICA. Maklumat

penggantian diumumkan sejak tanggal 6 Maret 1946. (Poeponegoro & Notosusanto,

1984: 174).

Untuk mengatasi kondisi-kondisi ekonomi yang buruk maka pemerintah

menetapkan beberapa kebijakan moneter. Dengan dasar hukum Undang-undang No.

4 tahun 1946, Pinjaman nasional dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang sedang

dalam pergolakan dan ditujukan untuk menegakkan negara. Melalui undang-undang

tersebut pemerintah memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan untuk menjual

surat-surat pengakuan utang atas tanggungan negara untuk mendapatkan sejumlah

dana. Surat-surat pengakuan utang tersebut hanya bisa dimiliki oleh warga negara RI.

Surat-surat pengakuan utang tidak bisa dijual, digadaikan, diwariskan kepada warga

negara lain atau kepada badan hukum lain (Undang-undang No. 4 Tahun 1946

tentang Pinjaman Nasional).

Pinjaman nasional ini sangat penting artinya bagi usaha pembangunan dan

pertahanan negara, yang berarti pula adanya keinginan untuk mengurangi inflasi yang

disebabkan perbuatan NICA yang telah menyebarkan uang Jepang ratusan ribu dalam

masyarakat. Tujuan lainnya pinjaman nasional menarik sebagian uang Jepang yang

beredar di masyarakat serta mengukur sampai dimana kesanggupan dan keyakinan

rakyat Indonesia terhadap pemerintahannya. Dengan kata lain untuk mengetahui

seberapa besar rasa nasionalisme rakyat. Pinjaman nasional ini juga digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara seperti menggaji pegawai pemerintahan.

Pada tanggal 30 Oktober 1946, Pemerintah Republik akhirnya mengeluarkan

mata uang resmi yang digunakan di wilayah Republik yaitu Oeang Republik

Indonesia (ORI). Dikeluarkannya ORI bertujuan untuk mengatasi inflasi karena

banyaknya mata uang yang beredar di masyarakat. Selain mengatasi inflasi, ORI

dikeluarkan dengan tujuan untuk legitimasi kedaulatan RI. Dikeluarkannya ORI tidak

serta merta membuat kondisi keuangan Republik membaik. Belanda yang berusaha

mengambil kembali kekuasaan di Indonesia tidak tinggal diam, dengan berbagai cara

Belanda berusaha agar kondisi ekonomi Republik semakin terpuruk. Usaha Belanda

yang lainnya untuk melemahkan perekonomian Indonesia adalah dengan

mengeluarkan ORI palsu.

Selama tahun 1945-1949, baik pemerintah Republik Indonesia maupun

pemerintah Hindia Belanda tidak dapat menyusun anggaran belanja dengan baik.

Dalam masa dimana ketegangan politis antara kedua pemerintah dan bentrokan,

bahkan peperangan antara kedua kekuatan militer meningkat sehingga administrasi

keuangan negara terlantar. Dalam rentang waktu tersebut pemerintah Hindia Belanda

telah melakukan deficit financing untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

dengan jalan mengadakan pinjaman dari De Javasche Bank disamping menciptakan

uang kertas pemerintah. Kurun waktu 1945-1949 hutang pemerintah Hindia Belanda

semakin besar, yaitu meningkat dari 347 gulden pada tahun 1945 menjadi 2.859

gulden pada tahun 1949. Hutang ini yang dialihkan juga dari pemerintah Hindia

Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia Serikat dalam Konferensi Meja Bundar

(KMB). Besarnya kontribusi DJB dalam hutang lancar pemerintah Hindia Belanda

yang dialihkan kepada RIS maka DJB ditetapkan sebagai bank sirkulasi sesuai

persetujuan KMB (Kusumo, 2008: 45).

Kebijakan di bidang keuangan di wilayah yang dikuasai Republik Indonesia

pada tahun 1945-1949 tidak banyak berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda.

Pemerintah Republik Indonesia juga melakukan deficit financing dengan mencetak

ORI. Seiring dengan meningkatnya pengeluaran perang, pencetakan ORI juga terus

meningkat. Pada tahun 1949 jumlah ORI dan ORIDA yang dikeluarkan oleh

pemerintah sebesar 6 miliar (Majalah Sikap, 12 Maret 1949). Dengan demikian

deficit financing sebagai cara termudah untuk membiayai perang telah dilakukan oleh

kedua belah pihak. Kebijakan demikian telah menyebabkan volume uang beredar

meluap sampai tingkat tinggi. Keadaan moneter semakin lama menunjukkan

kemerosotan.

Kondisi demikian memperburuk kondisi ekonomi dan menyebabkan

meningkatnya inflasi, volume uang yang semakin meningkatkan permintaan barang

tanpa diimbangi dengan perluasan secara proposional pada sisi penawaran sehingga

mendorong inflasi semakin deras. Harga barang di pasar naik, rakyat semakin

disulitkan dengan turunnya nilai ORI. Surplus saldo perdagangan yang secara

konsisten terjadi sebelum perang telah digantikan oleh deficit yang terjadi terus

menerus. Hal ini disebabkan karena produksi barang-barang ekspor sangat rendah

akibat kondisi perang dan revolusi. Perencanaan peningkatan produksi yang

dilakukan pada tahun 1946 tidak banyak mempengaruhi volume produksi. Rintangan

dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan lebih besar dan menghambat

peningkatan produksi. Akibatnya impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

barang, harga barang impor lebih tinggi jika dibandingkan dengan produksi sendiri.

Dengan adanya devaluasi ORI, maka harga semakin tinggi harga barang impor

tersebut. Kondisi ekonomi semakin merosot dan rakyat semakin menderita.

Untuk mengatasi kelebihan uang yang ada di tangan masyarakat, dilakukan

Gunting Sjafrudin yang merupakan pembersihan moneter pada 19 Maret 1950

berdasarkan surat keputusan Menteri Keuagan No. P.U.1. Tujuan dari pengguntingan

ini adalah mensejajarkan tingkat harga internal dan tingkat harga eksternal sesuai

nilai tukar yang berlaku. Tingkat harga internal yaitu harga dalam negeri sedangkan

tingkat harga eksternal yaitu harga barang dalam perdagangan internasional.

Pembersihan moneter berbentuk pinjaman yang diwajibkan oleh pemerintah kepada

seluruh masyarakat.

Pembersihan moneter dilakukan dengan cara semua mata uang merah atau

NICA dan uang De Javasche Bank yang beredar dengan nilai lebih tinggi dari R. 2,50

digunting menjadi dua bagian. Bagian sebelah kanan diharuskan untuk ditukarkan

dengan Surat Jaminan Pemerintah (bonds) Republik Indonesia Serikat senilai 3% dan

bagian sebelah kiri dipakai sebagai alat pembayaran resmi dengan nilai separuh dari

nilai yang tertera pada uang tersebut hingga 9 April 1950. Bagian sebelah kiri harus

ditukarkan dengan uang De Javasche Bank yang baru mulai tanggal 22 Maret hingga

16 April 1950. Pecahan uang kecil dan koin dengan nilai R. 2,50 atau lebih kecil

tidak diikutsertakan. Tetapi uang yang dimiliki oleh bank dan lembaga-lembaga yang

dianggap sebagai bank dapat ditukarkan dengan rupiah. Separuh dari semua deposito

berjangka dan giro atas R.400 harus ditukarkan dengan Surat Jaminan Pemerintah

senilai 3% dan dapat ditukarkan kembali secara bertahap dalam jangka waktu 40

tahun. Obligasi atau surat berharga yang dimiliki perorangan atau non bank harus

diserahkan kepada DJB untuk di depresiasi dengan nilai yang lebih rendah hingga

separuh dari nilai nominalnya (Surat keputusan Menteri Keuangan No. P.U.1 tentang

Kondolidasi Hutang Jangka Pendek untuk Mengatur Peredaran Uang).

4. SEJARAH OEANG REPUBLIK INDONESIA (ORI) DALAM REVOLUSI

KEMERDEKAAN 1946-1950

Rencana percetakan uang semakin didesak dengan adanya mosi untuk

mengeluarkan uang kertas kepada pemerintah dikeluarkan oleh Perserikatan Ahli-ahli

Penilik dan Pengarang Buku Indonesia di Bandung. Mosi ini bertujuan agar

pemerintah dengan segera mengeluarkan uang kertas sendiri. Akan tetapi pemerintah

menjawab mosi tersebut bahwa pemerintah Indonesia belum bisa mengeluarkan uang

kertas sendiri karena pada saat itu Indonesia belum mempunyai wewenang untuk

mengeluarkan uang kertas sehingga Indonesia masih menetapkan uang Jepang

sebagai alat pembayaran. Wewenang untuk mencetak uang kertas dipegang oleh

NICA yang terus mencetak uang. Selain Perserikatan Ahli-ahli Penilik dan Pengarang

Buku Indonesia, Komite Nasional Indonesia Garut juga mendesak untuk segera

mengeluarkan uang kertas sendiri agar perekonomian rakyat tidak terganggu.

(Kusumo, 2008: 2). Karena pada saat itu pemerintah Indonesia tidak mempunyai

uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga rakyat menggunakan

uang Jepang, NICA, dan Belanda. Dengan banyaknya uang yang beredar di

masyarakat menyebabkan adanya inflasi dan harga-harga barang kebutuhan menjadi

mahal, hal ini membuat rakyat lebih menderita.

Awal mula untuk menjajaki kemungkinan pelaksanaan pencetakan uang

terjadi pada tanggal 24 Oktober 1945 dalam pertemuan di Kementrian Keuangan

(Lapangan Banteng). Saat itu Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis membentuk dan

kemudian menugaskan sebuah tim yang terdiri atas anggota Serikat Buruh Percetakan

G. Kolff di Jakarta dan juga wakil buruh percetakan dari Surabaya untuk melakukan

peninjauan ke beberapa kota seperti Surabaya, Malang, Solo dan Yogyakarta untuk

menentukan percetakan mana yang sebaiknya dipercaya untuk melaksanakan

percetakan uang tersebut (Tim Penulis Naskah Sumber, 2003: 1).

Pada tanggal 7 November 1945, Menteri Keuangan membentuk suatu panitia

berdasarkan Surat Keputusan Menteri keuangan No. 3/RO tanggal 7 Nopember 1945

yang dinamakan “Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik

Indonesia” yang terdiri atas Ir. R. P. Soerachman sebagai pengawas, diketuai oleh

T.R.B (Direktur Bank Rakyat Indonesia), dengan anggota H. A. Pandelaki

(Kementrian Keaungan), M. Tabrani (Kementrian Penerangan), S. Sugiono (Bank

Rakyat Indonesia), E. Kusnadi (Kas Negara), R. Aboebakar Winangoen (Kementrian

Keuangan) serta Oesman dan Agoes (kedunya mewakili Serikat Buruh). Tugasnya

ialah menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pencetakan uang.

Anggota panitia lainnya terdiri atas para pegawai Kementrian Keuangan dan para

anggota Serikat Buruh Percetakan G. Kolff (To, 1956: 89).

Disamping itu dibentuk pula panitia untuk mempertimbangkan cara-cara

menerima, menyimpan, dan mengedarkan uang baru itu yang dipimpin oleh Enang

Kusnadi, Kepala Kas Negeri Jakarta. Menjelang pencetakan uang selesai ditetapkan

pula bagaimana seharusnya nilai uang baru itu terhadap uang yang berlaku,

bagaimana terhadap perlakuan uang lama dan bagaimana kedudukan utang piutang.

Berdasarkan penelitian yang pertama maka pencetakan uang tersebut akan

dilaksanakan di Surabaya. Pada awal bulan November 1945 panitia telah

mempersiapkan klise yang diperlukan. Menteri Keuangan sendiri pun telah

membubuhkan tanda tangannya pada bahan pencetak uang pada tanggal 17 Oktober

1945. Panitia yang menganani pencetakan uang telah berangkat ke Surabaya untuk

mengatur pelaksanaan pencetakan yang akan dilaksanakan di kota tersebut. Menurut

rencana uang baru itu akan dikeluarkan pada bulan Januari 1946. Tetapi rencana

tersebut tidak dapat dilaksanakan karena beberapa hari kemudian terjadi pertempuran

di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 ( To, 1956: 29).

Pertempuran yang terjadi menghambat proses pembuatan Oeang Republik

Indonesia. Pencetakan uang baru di Surabaya tidak memungkinkan lagi, segala

sesuatunya harus dimulai dari awal lagi karena bahan-bahan lama tidak dapat

dipergunakan lagi sebab harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan

percetakan yang baru. Maka dicari kota lain yang dapat melaksanakan pencetakan

uang walau tidak selengkap di Surabaya. Pilihan kota tersebut jatuh di Jakarta, akan

tetapi di Jakarta panitia menemui banyak kesulitan. Pertama kesukaran dalam

mendapatkan bahan baku yang diperlukan seperti kertas, tinta, bahan kimia untuk

fotografi dan zinkografi, plat seng untuk klise dan alat-alat lainnnya seperti mesin

aduk untuk membuat tinta (Kusumo, 2008:15).

Kesukaran itu dapat teratasi berkat bantuan dari para karyawan yang dengan

sukarela membantu. Mereka adalah karyawan perusahaan percetakan dan perusahaan

asing lainnya, maka dengan surat tugas yang ditunjukkan dimulailah pembongkaran

beberapa gudang di Jakarta antara lain Geo Wehry dan Borsumy untuk mengambil

barang-barang yang diperlukan. Tetapi ada juga beberapa barang yang diperoleh

dengan mencuri antara lain yaitu mesin aduk untuk membuat tinta didapat dengan

mencuri pada malam hari di Pabrik Cat Pieter Schoen dan kertas diambil dari

percetakan Kolff & Co. Pengangkutan barang-barang tersebut ke Kementrian

Keuangan tidak dicurigai pihak serikat sebab umumnya para karyawan tersebut

mengantongi surat rekomendasi yang dikeluarkan tentara serikat (Tim Penyusun

Penerbitan Naskah Sumber, 2003:45).

Pembuatan desain dan bahan-bahan dasar berupa negative kaca dilakukan di

Percetakan Balai Pustaka, Jakarta dan Percetakan De Unie yang dikerjakan oleh

Bunjamin Suryohardjo. Di Percetakan De Unie pula dibuat gambar litografi. Pelukis

pertama ORI adalah Abdulsalam dan Soerono. Oleh karena Percetakan G. Kolff pada

saat itu masih dikuasai oleh Belanda, maka proses offsetnya untuk pertama kali

dilakukan oleh Percetakan RI Salemba, Jakarta yaitu percetakan yang berada di

bawah Menteri Penerangan (Merdeka, 30 Oktober 1946).

Setelah desain selesai dikerjakan kemudian hasil rancangan ditunjukkan

kepada Menteri Keuangan dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Uang yang

dipersiapkan untuk dicetak adalah dengan nilai 100 rupiah, 10 rupiah, 5 rupiah, 1

rupiah, ½ rupiah, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen. Percetakan perdana dilakukan di

Percetakan Balai Pustaka dengan pecahan yang pertama dicetak adalah pecahan

bernilai 100 rupiah. Menjelang akhir Desember 1945 semua pekerjaan yang berkaitan

dengan pelaksanaan percetakan uang terpaksa dihentikan karena keadaan kota Jakarta

sudah semakin tidak aman. Oleh karena itu beberapa ratus rim lembaran uang seratus

rupiah yang belum diberi nomor seri dan segala bahan serta alat yang dianggap perlu,

dibawa bersama karyawan yang menanganinya beserta keluarganya dipindah ke

Yogyakarta karena pemerintah sudah pindah ke Yogyakarta. Percetakan ORI

diteruskan di Yogyakarta, Solo dan Malang. Produksi ORI dimulai Januari 1946 dan

ditangani oleh R. A. S. Winarno dan Joenoet Ramli (Fitrianti, 2008: 16).

Pencetakan ORI dilaksanakan dibeberapa tempat yaitu di Percetakan NIMEF

(Nederlands-Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken) di Kendalpayak,

Malang dan juga dipercetakan yang ada di Yogyakarta dan Solo. Pencetakan uang di

Malang mendapat bantuan kertas dari Serikat Buruh Kertas Padalarang yang

dipimpin oleh Amat Sumadisastra. Mereka berhasil membawa kertas Leces

Probolinggo, sebelum pabrik kertas Padalarang dikuasai tentara serikat. Kertas inilah

yang digunakan untuk mencetak uang pertama di Malang dan Yogyakarta. Untuk

memperoleh bahan-bahan kimia selain didatangkan dari Jakarta, bantuan diperoleh

dari dr. Mustafa Zakir yang bekerja sebagai dokter di Perusahaan Guladi Kediri dan

dari laboratorium-laboratorium pabrik gula yang tersebar di Jawa Timur, selain itu

juga dari para apoteker Departemen Kesehatan (Tim Penerbit Naskah Sumber,

2003:6).

Pelaksanaan pencetakan uang di Solo diatur dan diawasi oleh sebuah panitia

khusus yang dibentuk oleh Menteri Keuangan pada tanggal 16 September 1946. Pada

waktu itu bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan banyak yang harus didatangkan

dari daerah pendudukan Belanda dengan cara diselundupkan. Sebelum uang

diedarkan timbul permasalahan tentang jaminan uang yang akan diedarkan, tetapi

Wakil Presiden Mohammad Hatta pada waktu itu berpendapat bahwa uang baru yang

diedarkan tidak perlu dikeluarkan oleh suatu bank, tetapi oleh pemerintah sendiri

dengan dasar A-metalisme. Dalam hal ini dasar yang terpenting adalah kepercayaan

rakyat kepada pemerintahnya sendiri. Sehingga uang Republik yang diedarkan

merupakan uang kertas pemerintah bukan uang kertas bank, dan tidak berdasarkan

jaminan emas.

Tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah melalui Undang-undang No. 17 Tahun

1946 mengeluarkan Oeang Republik Indonesia secara resmi. Dalam undang-undang

menyebutkan bahwa pemerintah masih perlu mengganti uang yang dikeluarkan oleh

pemerintah dengan Oeang Republik Indonesia sendiri. Sedangkan besarnya nilai ORI

akan ditentukan dalam undang-undang lain, macam warna, jenis harga ORI dan hal

lainnya yang berhubungan dengan pengeluaran ORI ditetapkan oleh Menteri

Keuangan (Undang-undang No. 17 Tahun 1946). Kemudian untuk mengatur agar

peredaran uang dalam masyarakat dan menarik uang yang beredar maka pada tanggal

10 Oktober dikeluarkan peraturan kewajiban menyimpan uang dalam bank. Peraturan

tersebut dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1946.

Keluarnya Oeang Republik Indonesia ini diharapkan dapat menghilangkan

adanya inflasi karena banyaknya mata uang yang beredar di masyarakat. Karena

sebelumnya pemerintah telah menetapkan beberapa mata uang yang secara resmi

dapat digunakan di wilayah Republik. Selain itu, uang yang dikeluarkan oleh pihak

Belanda untuk mengacaukan perekonomian Indonesia yaitu uang NICA atau uang

merah juga turut memperburuk inflasi. Karena uang tersebut juga dimasukkan ke

daerah kekuasaan Republik. Sehingga dengan adanya ORI dan kewajiban menyimpan

uang dalam bank akan menarik uang yang ada dalam perdaran. Hal inilah yang

diharapkan oleh masyarakat bahkan pemerintah Indonesia. Akan tetapi pada

kenyataannya dikeluarkannya ORI tidak melenyapkan adanya inflasi.

ORI tersebut tidak menghilangkan inflasi, akan tetapi hanya mengurangi

adanya inflasi. Karena usaha untuk menyehatkan keuangan Republik Indonesia tidak

hanya dilakukan dengan cara mengeluarkan ORI sebagai uang pertama yang dibuat

oleh pemerintah Republik Indonesia. Keluarnya ORI terutama berdasarkan keuletan

dan kesanggupan nasional dan kebanggaan untuk melalui kondisi sulit yang dihadapi.

Dalam keadaan ekonomi Republik Indonesia yang masih belum stabil ditambah

dengan adanya blokade ekonomi oleh Belanda hal ini hanya memperkecil kesukaran-

kesukaran yang ada di masyarakat.

Pada saat ORI dikeluarkan secara resmi pada tanggal 1 Oktober 1946 belum

ada aturan mengenai dasar nilai ORI, penukaran ORI dengan uang Jepang yang masih

berlaku maka dikeluarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1946. Ditentukan dasar nilai

bahwa sepuluh rupiah ORI sama dengan emas murni seberat 5 gram. Dasar

penukaran lima puluh rupiah uang Jepang disamakan dengan satu rupiah ORI di

daerah Jawa dan Madura. Di luar daerah Jawa dan Madura dasar penukaran seratus

rupiah uang Jepang sama dengan satu rupiah ORI. Penukaran uang Jepang dengan

ORI hanya dilakukan dengan perantaraan bank yang sudah ditunjuk seperti yang

tercantum dalam undang-undang kewajiban menyimpan uang di bank. Untuk

sementara uang Jepang yang ditukarkan adalah uang Jepang yang sudah disimpan di

bank. Sebagai pengganti uang tunai yang masih dipakai, maka setiap orang akan

diberikan satu rupiah. Aturan mengenai pembayaran hutang yang terjadi sebelum

ORI berlaku adalah satu rupiah uang sah yang berlaku sebelum ORI sama dengan

satu rupiah ORI jika terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1943. Dua puluh rupiah uang

yang berlaku sama dengan satu rupiah ORI jika terjadi tanggal 1 Januari 1943 sampai

sebelum 1 Januari 1946. Lima puluh rupiah uang yang berlaku sama dengan satu

rupiah ORI jika terjadi setelah tanggal 1 Januari 1946 sampai sebelum ORI berlaku.

Menteri Kemakmuran dapat menetapkan harga setinggi-tingginya dari barang-barang

yang dianggap penting misalnya komoditi perdagangan yang penting; beras, cengkeh,

lada, dan rempah-rempah lainnya. ORI mulai berlaku pada waktu yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan, uang yang berlaku sebelum ada ORI tidak berlaku lagi

sebagai alat pembayaran yang sah (Undang-undang No. 19 Tahun 1946).

Tanggal 29 Oktober 1946, Wakil Presiden Mohammad Hatta melakukan

pidato di Radio Republik Yogyakarta. Isi pidato tersebut adalah mengumumkan

bahwa pada tanggal 30 Oktober 1946 merupakan hari yang bersejarah dan merupakan

penghidupan baru karena ORI sebagai alat pembayaran yang sah akan dibagikan

kepada rakyat. Mulai pukul 24.00 uang Jepang dan uang De Javasche Bank yang

selama ini berlaku sebagai alat pembayaran tidak berlaku lagi (Berita Indonesia, 31

Oktober 1946 ). Mulai tanggal 30 Oktober 1946 rakyat akan melakukan transaksi jual

beli dengan menggunakan ORI, uang Jepang dan De Javasche Bank yang ada di

masyarakat tidak berlaku lagi. Akan tetapi ini baru berlaku di daerah kekuasaan

Republik, sedangkan di daerah kekuasasan serikat belum terjadi, karena di daerah

yang dikuasai serikat masih beredar uang Jepang, uang De Javasche Bank dan uang

NICA yang digunakan sebagai alat pembayaran. Hal ini dilakukan oleh Belanda

untuk mengacaukan perekonomian Indonesia.

ORI diterbitkan lima emisi, ORI emisi pertama bertuliskan “Djakarta 17

Oktober 1945” ditandatangani oleh A.A. Maramis, dalam 8 pecahan yaitu 1 sen, 5

sen, ½ rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Emisi kedua bertuliskan

“Djokjakarta 1 Januari 1947” ditandatangani oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara

dalam 4 pecahan yaitu 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, dan 100 rupiah. Emisi ketiga

bertuliskan “Djokjakarta 26 Djuli 1947” ditandatangi oleh A.A. Maramis dalam

pecahan ½ rupiah, 2 ½ rupiah, 25 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah, dan 250 rupiah. ORI

Emisi keempat diterbitkan dengan bertuliskan “Djogjakarta 23 Agustus 1948”

ditandatangani oleh Drs. Moh. Hatta dalam pecahan yang unik yaitu 40 rupiah, 75

rupiah,100 rupiah, dan 400 rupiah, sedangkan pecahan 600 rupiah yang disiapkan

belum sempat diedarkan. Emisi kelima bertuliskan “Djogjakarta 17 Agustus 1949”

ditandatangani oleh Mr. Loekman Hakim dan merupakan rupiah baru dalam pecahan

10 sen baru, ½ rupiah baru, dan 100 rupiah baru.

Karena keterbatasan dari jangkauan ORI di daerah luar Jawa maka pemerintah

daerah Sumatera mengeluarkan uang sendiri sebagai alat pembayaran.

Dikeluarkannya surat tanda penerimaan uang dan surat lainnya yang dapat digunakan

sebagai alat pembayaran berdasarkan PP No. 19 tahun 1947 tanggal 26 Agustus 1947

dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. UKB. 3-4-1 mengenai peraturan untuk

menjalankan peraturan pemerintah tentang surat tanda penerimaan uang yang

dikeluarkan oleh kepala daerah. Surat-surat tanda penerimaan uang, kupon dan

lainnya kemudian akan ditukarkan dengan uang sebenarnya ditempat yang ditunjuk

oleh pemerintah. Khusus daerah yang berada di luar Jawa dan Madura, Sumatera

yang dari awal direncanakan akan disebarkan ORI akan tetapi karena kesulitan yang

dialami oleh pemerintah sehingga ORI tidak bisa masuk ke Sumatera, sebagai alat

pembayaran maka dikeluarkan ORIDA (Oeang Republik Indonesia Daerah).Selain

alasan tersebut, kesulitan uang kecil juga mendorong pemerintah di daerah-daerah

untuk mengeluarkan bukti-bukti pembayaran sebagai ganti uang. Berbagai jenis dan

bentuk ORIDA sempat diterbitkan yang mencerminkan beragam kebutuhan akan alat

pembayaran di masing-masing daerah. Bahkan kertas dan teknik cetak yang

digunakan sangat sederhana, bahkan proses pencetakannya pun mengalami banyak

kendala sebagai dampak dari situasi keamanan yang buruk di daerah-daerah.

ORIDA pertama di Pulau Jawa adalah Uang Kertas Darurat untuk daerah

Banten (URIdab). Emisi pertama uang kertas ini (emisi Serang) tertanggal 15

Desember 1947, terdiri dari pecahan Rp. 1, Rp. 5, Rp. 10 dan Rp. 25 yang

ditandatangani oleh Residen Banten dan Panitia Keuangan. Dasar hukumnya yaitu

Instruksi Pemerintah Pusat RI kepada K. H. Achmad Chatib untuk mencetak dan

menerbitkan uang daerah yang berlaku sementara. Percetakannya dilakukan

dipercetakan Serang, Banten. Setelah itu terbit kembali emisi II yang ditandatangani

oleh Dewan Pertahanan Daerah dan Kepala Pejabatan Keuangan Dewan Pertahanan

Daerah (Iskandar, 1987: 23).

ORI ditarik dari peredaran dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah

mulai tanggal 1 Mei 1950. Penukaran ORI mulai dilakukan pada tanggal 27 Maret

1950, dan simpanan yang ada di bank akan dibekukan hingga ditetapkan peraturan-

peraturan selanjutnya (Surat Keputusan Menteri Keuangan No. P.U./1). Dan untuk

mempermudah maka pemerintah mengadakan pinjaman untuk mengkonsolidasi

hutang jangka pendek dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.

P.U./2. Uang kertas DJB yang digunting dikenal dengan Gunting Sjafrudin dengan

dikeluarkannya surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 20 Maret 1950. Tanggal

20 Maret 1950 akan diterbitkan uang baru yang dikeluarkan oleh DJB.

5. PERANAN ORI DALAM REVOLUSI KEMERDEKAAN 1946-1950

Gambar-gambar pada ORI mempunyai makna-makna yang dapat dijadikan

sebagai sumber informasi yang disampaikan dari pemerintah atau pemimpin kepada

rakyatnya. Gambar-gambar yang ada pada ORI dijadikan sebagai sarana komunikasi,

legitimasi kekuasaan serta pencitraan pemimpin Republik Indonesia maupun

pencitraan terhadap Republik Indonesia sendiri. Gambar padi menggambarkan

kemakmuran dan Indonesia sebagai negara agraris. Gambar pada ORI sebagian besar

pada bagian muka memuat gambar Presiden Soekarno menggunakan peci dengan

ekspresi tersenyum. Gambar tersebut dapat memunculkan makna bahwa Presiden

Soekarno yang pada saat itu merupakan orang nomer satu di Republik Indonesia.

Gambar Soekarno pada ORI mengukuhkan kedudukan Soekarno sebagai presiden

pertama sekaligus proklamator.

Gambar bilah keris dengan latar belakang kombinasi garis yang memancar

dengan situasi sulur daun sebagai security feature. Konotasi dari bahasa rupa ORI

yang pertama keluar ini adalah bahwa uang kertas yang dikeluarkan oleh Indonesia

bukan uang yang dibuat oleh Kolonial Belanda atau penjajah Jepang. Keris atau

dikenal dengan istilah tosan aji adalah salah satu senjata tradisional asli Indonesia

yang memperkuat indentitas uang tersebut bahwa uang tersebut adalah uang yang

dikeluarkan oleh Indonesia. Gambar banteng menggambarkan bahwa rakyat

Indonesia suka bermusyawarah. Gambar tenun menggambarkan kebudayaan

Indonesia yaitu menenun. Gambar gunung berapi menunjukkan kesiapan rakyat

Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Peran ORI dalam perekonomian pada masa revolusi antara lain ORI dapat

mengurangi inflasi, dijadikan pengukur harga di pasar sehingga dapat membantu

menentukan kebijakan pemerintah. ORI berfungsi sebagaimana fungsi uang dalam

perekonomian. ORI sebagai mata uang pertama membuat pemerintah Indonesia

mampu membiayai berbagai macam kebutuhan dalam rangka perjuangan

mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Penerbitan ORI pada dasarnya merupakan salah satu cara pemerintah RI

dalam membiayai revolusinya pada saat sumber-sumber pembiayaan lainnya tidak

memadai. Dalam ekonomi moneter, kebijakan itu disebut sebagai cara inflatoir

berupa deficit financing yaitu menciptakan daya beli melalui pengeluaran mata uang.

Pemerintah telah menyadari bahwa kebijakan deficit financing mengakibatkan

perkembangan inflasi yang serius. Namun kebijakan itu merupakan cara termudah,

baik dan efisien untuk membiayai roda pemerintahan dan membiayai peperangan.

Sementara sumber lain seperti pajak, ekspor, dan pengumpulan dana pinjaman tidak

cukup memadai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ORI adalah alat

pembiayaan revolusi melawan Belanda seperti halnya continental money

(greenbacks) yang telah dikeluarkan oleh negara-negara koloni di Amerika Serikat

selama perang kemerdekaan Amerika melawan Inggris.

Peran ORI dalam politik dan perjuangan antara lain ORI dapat menumbuhkan

semangat nasionalisme dan persatuan antar rakyat Indonesia. Dengan adanya ORI

rakyat Indonesia bahu membahu untuk menjaga ORI menjadi uang satu-satunya du

Indonesia. Perjuangan untuk menerbitkan ORI mempersatukan bangsa Indonesia.

ORI juga menjadi alat bagi Republik Indonesia sebagai simbol kedaulatan. Indonesia

yang dapat mencetak uangnya sendiri menunjukkan bahwa Indonesia sudah merdeka

dan berdaulat. ORI juga dijadikan sebagai sarana politik oleh pemerintah sebagai

legitimasi kekuasaan serta pencitraan bagi pemimpinnya. Oleh Soekarno ORI

menjadi alat untuk menunjukkan bahwa ia adalah presiden pertama RI. Melalui ORI

Soekarno menyebarkan paham nasionalis yang ia anut.

6. KESIMPULAN

Kondisi bahan makanan yang tersedia untuk masyarakat tidak mencukupi,

perdagngan juga mengalami kemerosotan. Kondisi itu disebabkan oleh beberapa

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi

adalah kondisi Republik Indonesia yang pada saat itu dalam masa pergolakan,

sebagian besar tenaga kerja yang melakukan produksi tidak dapat melakukan

produksi kembali karena ikut serta dalam perang. Sehingga produksi berkurang yang

berakibat kekurangan bahan makanan dan perdagangan semakin merosot. Faktor

eksternal yang mempengaruhi adalah adanya blokade yang dilakukan oleh Belanda,

sehingga Republik tidak dapat mengekspor barang ataupun mengimpor barang. Hal

ini semakin mempersulit ketersediaan bahan makanan serta kondisi perdagangan

Republik Indonesia.

Kondisi keuangan Republik Indonesia pada masa revolusi mengalami kesulitan. Kas

negara yang mengalami kekosongan karena tidak adanya pemasukan dari

perdagangan akibat adanya blokade oleh Belanda. Selain itu sector-sektor

perekonomian yang penting seperti perkebunan belum bisa berjalan akibat

pendudukan Jepang yang mengalih fungsi perkebunan demi kepentingan militernya.

Kondisi keuangan juga diperparah dengan adanya inflasi karena banyaknya uang

yang beredar tidak sebanding dengan barang yang tersedia di pasar. Banyaknya uang

yang beredar juga menyebabkan devaluasi terhadap ORI, nilai tukar ORI yang

semakin merosot menyebabkan kondisi keuangan Republik semakin buruk.

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk

memperbaiki kondisi ekonomi antara lain dengan melakukan pinjaman nasional pada

tahun 1946 dengan tujuan untuk mengisi kas negara yang kosong. Selain itu juga

bertujuan untuk menarik uang Jepang dan Belanda yang beredar sehingga

mengurangi inflasi, hal ini dilakukan sebagai salah satu persiapan Republik Indonesia

untuk mengerluarkan ORI. Pinjaman nasional menjadi salah satu cara pemerintah

dalam mengatasi kesulitan keuangan, pada tahun 1950 pemerintah kembali

melakukan pinjaman nasional dengan mengeluarkan obligasi.

Uang sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Awal mula

masyarakat Indonesia mengenal uang adalah pada saat pedagang-pedagang dari India,

Gujarat berdagang di Indonesia. Uang menjadi alat pembayaran yang mempermudah

perdagangan. Penggunaan uang terus berlanjut karena dianggap lebih efisien dari

barter. Macam uang yang beredar berkembang seiring dengan banyaknya pedagang

yang dating dan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat.

Pada awal kemerdekaan Indonesia belum memilik uang sendiri, sehingga pemerintah

menetapkan kebijakan untuk menetapkan uang Jepang dan Belanda yang telah

beredar sebagai alat pembayaran yang resmi.

ORI yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1946 membuat Republik Indonesia

memiliki uang yang dicetak dan diterbitkan sendiri. Dikeluarkannya ORI tidak serta

melenyapkan inflasi, akan tetapi sedikit memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.

Perjuangan panjang menerbitkan ORI membuat ORI diterima dengan baik oleh

rakyat. ORI terbit melalui lima emisi, tahun emisi yaitu 1945, 1946, 1947, 1948 dan

1949. Perjalanan ORI berakhir pada Maret 1950 karena adanya perubahan sistem

pemerintahan dan kondisi ekonomi yang buruk dengan dilakukan Gunting Sjafrudin.

Emisi yang pertama bertahunkan 1945 karena ORI sudah dicetak sejak tahun 1945,

akan tetapi karena mengalami kendala akibat kondisi Indonesia sehingga tertunda

percetakannya dan baru dapat diterbitkan pada bulan Oktober 1946. Klise ORI emisi I

sudah dicetak pada tahun 1945. Selain itu tahun 1945 adalah tahun Indonesia

merdeka, sehingga ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki kedaulatan

sejak tahun 1945.

Gambar-gambar pada ORI mempunyai makna-makna yang dapat dijadikan sebagai

sumber informasi yang disampaikan dari pemerintah atau pemimpin kepada

rakyatnya. Gambar-gambar yang ada pada ORI dijadikan sebagai sarana komunikasi,

legitimasi kekuasaan serta pencitraan pemimpin Republik Indonesia maupun

pencitraan terhadap Republik Indonesia sendiri.

Peran ORI dalam perekonomian pada masa revolusi antara lain ORI dapat

mengurangi inflasi, dijadikan pengukur harga di pasar sehingga dapat membantu

menentukan kebijakan pemerintah. ORI berfungsi sebagaimana fungsi uang dalam

perekonomian.

Peran ORI dalam politik dan perjuangan antara lain ORI dapat menumbuhkan

semangat nasionalisme dan persatuan antar rakyat Indonesia. ORI juga menjadi alat

bagi Republik Indonesia sebagai simbol kedaulatan. ORI juga dijadikan sebagai

sarana politik oleh pemerintah sebagai legitimasi kekuasaan serta pencitraan bagi

pemimpinnya.

Daftar Rujukan

Arsip

Surat Edaran No. 926/D. P. P. Tentang Pengiriman Barang-barang Dagangan Keluar

Tanah Jawa dan Madura

Surat Edaran No. 945/D. P. P. Tentang Pengiriman Barang-barang Dagangan keluar

Tanah Jawa dan Madura

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. P.U./I Tentang Kondolidasi Hutang Jangka

Pendek untuk Mengatur Peredaran Uang

Undang-undang No. 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional

Undang-undang No. 19 Tahun 1946 Tentang Pengeluaran Oeang Republik Indonesia

Buku

Abdurahman, Dudung. 2007. Metodologi Penelitian Sejarah. Jogjakarta: AR-RUZZ

MEDIA.

Fitrianti, Rahmawati. 2008. Perjalanan Panjang ORI; Oeang Republik Indonesia,

Mata Uang yang Lahir Sebagai Alat Revolusi. Bandung: Rosdakarya

Iskandar, Mohammad. 1987. Jurnal Sejarah; Oeang Republik dalam Kancah

Revolusi. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia

Khastiti, Yemima Lintang. 2011. Seri Lawasan Uang Kuno. Jakarta: Kepustakaan

Populer Gramedia (KPG).

Kristaniarsi. 2008. Usaha pemerintah Republik Indonesia mengatasi masalah

moneter pada masa awal kemerdekaan (1945-1946). Skripsi tidak

Diterbitkan. Jakarta: Universitas Indonesia

Kusumo, Erwin. 2008. Kronik Penerbitan Oeang Republik Indonesia. Jakarta: Kekal

Press

Parera, J.D (Ed). 2005. Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959; Bank

Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Bank

Indonesia.

Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, Nugroho. 1984. Sejarah Nasional

Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka

Sigalingging, Hotbin, dkk. 2005. Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia. Jakarta:

Bank Indonesia.

Tim Penyusun Laporan Bank Negara Indonesia. 1950. Pelaporan 1946-1949.

Djakarta. Bank Negara Indonesia

Tim Penyusun Penerbitan Naskah Sumber. 2003. Penerbitan Naskah Sumber; Oeang

Republik Indonesia (ORI). Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia

(ANRI).

To, Oey Beng. 1991. Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958).

Jakarta: LPPI

Majalah dan Koran

Majalah Merdeka, 8 Desember 1945 hal 12. Soal Makanan Rakyat

Majalah Sikap, 12 Maret 1949. Pemerintah Repoeblik Mencetak ORI Kembali

Merdeka, 27 November 1945. Sekitar Kesoekaran Beras

Majalah Merdeka, 24 Juli 1948. Lapar, Djoega Alat Politik

Merdeka, 30 Oktober 1946. Pidato Wakil Presiden Moh. Hatta menyambut

Keluarnya ORI