Jawaban Terbaik - Dipilih oleh Suara Terbanyak

Peranan DPR ...>> dalam sistem pemerintahan yang berasas kedaulatan rakyat, yaitu melaksanakan amanat rakyat dengan tugas dan wewenang DPR antara lain:

1.Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama DPR2.Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3.Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan 4.Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 5.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah 6.Memilih anggota BPKdengan memperhatikan pertimbangan DPD 7.Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; 8.Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial 9.Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden 10.Memilih 3 orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan; 11.Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi 12. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain 13. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat 14. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; 15. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; 16. DLL

materi referensi:

Berbagai sumber + UU yg mengatur DPR

PERANAN DPR-RI DALAM AIPA

10 Maret 2009 11:21 WIB

PERANAN DPR-RI DALAM AIPA Oleh: Warsito, S.H., M.Kn. -Dosen Universitas Satyagama Jakarta -Mantan Tim Perumus Tata Naskah DPD-RI -PNS DPD-RI digolongkan II/c Berhenti Atas Peermintaan Seendiri BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang AIPO (ASEAN Inter-Parliamentary Organization) secara resmi didirikan pada tanggal 2 September 1977, merupakan wadah pemersatu bagi parlemen-parlemen Asia Tenggara. Embrio terbentuknya AIPO diawali beberapa pertemuan kegiatan kunjungan bilateral antar anggota parlemen lima negara-negara anggota ASEAN untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesepahaman untuk saling membantu dan mendorong terwujudnya kerjasama yang lebih erat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi negara-negara ASEAN. Pertemuan pertama diberi nama First ASEAN Parliamentary Meeting (APM). Pertemuan APM ke-2 diselenggarakan di Kuala Lumpur-Malaysia, mengadopsi statutes of the ASEAN Parliamentary Cooperation yang draftnya dirumuskan oleh Indonesia, menghasilkan draft statuta bernama: “Statutes of the ASEAN Parliamentary Cooperation” dan Deklarasi bersama (joint declaration), antara lain: meningkatkan kerja sama yang lebih erat antara parlemen negara-negara anggota ASEAN, yang bertugas mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan guna mencapai tujuan bersama. Tindaklanjut pertemuan APM pertama diselenggarakan di Tugu-Bogor pada tanggal 12-15 Mei 1975, kemudian terbentuk Working Committee, salah satu tujuannya adalah meletakkan dasar untuk membentuk sebuah forum/wadah bagi parlemen negara-negara anggota ASEAN, guna memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan perdamaian kawasan Asia Tenggara khususnya, dan dunia pada umumnya. ASEAN Charter yang dikembangkan ASEAN telah berubah dari bentuk asosiasi, menjadi suatu organisasi yang berkepribadian hukum (legal personality), sebagai landasan yuridis untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama yang diinginkan. APM yang ke-3 dilaksanakan di Manila-Philipina, menyetujui the Statutes of AIPO secara resmi menandai berdirinya AIPO, sekaligus perubahan APM menjadi AIPO. Sidang Umum AIPO diadakan secara periodik setiap tahun sekali, ketua parlemen negara penyelenggara merangkap sebagai presiden AIPA. BAB II PEMBAHASAN SIUM ke-27 diselenggarakan di Cebu City-Philipina menyepakati rekomendasi Ad Hoc Committee untuk melakukan transformasi AIPO menjadi institusi yang efektif dan terintegrasi dengan ASEAN. Amandemen statuta AIPO, termasuk di dalamnya adalah perubahan nama AIPO menjadi AIPA oleh sidang luar biasa executive committee yang diadakan di Kuala Lumpur. Deklarasi ASEAN dilaksanakan di Bangkok-Thailand Agustus 1967 salah satu tujuan deklarasi itu adalah mewujudkan visi ASEAN 2020, Bali Concord II tahun 2003. Visi mulia yang perlu mendapat dukungan dan difasilitasi untuk menuju terwujudnya komunitas ASEAN berdasarkan pada pilar: ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultural Community ((ASCC). Terwujudnya komunitas ASEAN (ASEAN Community) yang terintegratif perlu terus didorong dan difasilitasi melalui peran aktif para anggota parlemen dan organisasi kemasyarakatan lainnya, guna lebih mempererat hubungan parlemen-parlemen negara Asia Tenggara. AIPA perlu memiliki perundang-undangan bersama (common legislative initiative), untuk dikembangkan menjadi perundang-undangan nasional. Legislasi bersama itu, dapat memberi jalan keluar untuk memfasilitasi proses ratifikasi berbagai kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai bersama oleh ASEAN, sehingga ASEAN Community tersebut

dapat diwujudkan. Peranan AIPA sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara, sebagai buktinya adalah aktifnya para anggota parlemen membahas dan mencari solusi bagi masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Tujuan dibentuknya AIPO adalah untuk meningkatkan kesadaran, solidaritas, kerjasama, dan hubungan yang lebih erat serta meningkatkan aspirasi regional bagi terwujudnya perdamaian, stabilitas pertahanan, dan kemajuan negara-negara anggota ASEAN. Pada saat berdirinya, AIPO beranggotakan lima parlemen negara-negara ASEAN, yakni: Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapore dan Thailand. Kemudian pada tahun 1995 dan 1997 AIPO bertambah jumlahnya menjadi tujuh anggota, menyusul Vietnam dan Laos. Kemudian September 1999, Kamboja menyusul bergabung dengan AIPO. Sesuai prinsip anggaran dasarnya, keanggotaan AIPO itu terbuka bagi parlemen-parlemen negara anggota ASEAN. Khusus untuk Brunei Darussalam dan Myanmar, karena sistem pemerintahan kedua negara itu, belum memiliki parlemen, maka belum dapat bergabung dengan AIPO. Namun setiap ada kegiatan yang diselenggarakan oleh AIPO, kedua negara itu, tetap berperan aktif sebagai Peninjau Khusus (Special Observer). Selain anggota tetap, AIPO juga membina hubungan kerjasama dengan parlemen-parlemen negara lain diluar anggota ASEAN, yang berkedudukan sebagai parlemen mitra dialog (dialogue partner) terdiri dari: parlemen Australia, Amerika Serikat, Kanada, Cina, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Papua New Guinea, Federasi Rusia, dan Federasi Eropa, serta parlemen yang berstatus sebagai peninjau (observer). Sidang Umum ke-28 AIPA akan diselenggarakan pada tanggal 19-24 Agustus 2007 di Kuala Lumpur-Malaysia, bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun AIPO ke-30. Peringatan ini memiliki sentuhan yang mendalam bagi parlemen-parlemen negara Asia Tenggara, karena bertepatan dengan peresmian transformasi ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) menjadi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Sampai dengan ulang tahunnya ke-30, AIPO beranggotakan 8 parlemen bernama: ASEAN member countries (Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam). Secara filosofis, dan historis berdirinya AIPO, terkait erat dengan pembentukan Association of Southeast Asian Nation (ASEAN), melalui deklarasi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok-Thailand. Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand adalah lima negara yang tercatat dalam sejarah sebagai the founding fathers terbentuknya ASEAN. Pembentukan AIPO ini tidak terlepas dari peran aktif yang dijalankan oleh DPR-RI, sebagai salah satu negara penandatangan statuta berdirinya AIPO pada tahun 1977. Sampai saat ini, DPR-RI terus-menerus aktif memperjuangkan masalah-masalah yang sedang dihadapi Asia Tenggara. Sebagai bangsa Indonesia kami bangga, memiliki DPR-RI dapat memberikan kontribusi nyata dalam percaturan regional. DPR-RI adalah mewakili bangsa Indonesia dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama seluruh rakyat Indonesia, melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu: ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial’. Peranan AIPA diharapkan menjadi alat kontrol terhadap perkembangan situasi di kawasan Asia Tenggara. Memasuki abad ke- 21 ini, situasi global telah berubah cepat menjadi masyarakat yang demokratis dan transparan, dituntut peranan AIPA untuk lebih meningkatkan kepekaannya terhadap perubahan-perubahan sosial dewasa ini. AIPA agar terus mendorong terwujudnya isi deklarasi ASEAN, sehingga masyarakat negara-negara anggota ASEAN mampu menjadi masyarakat yang percaya pada diri sendiri, memiliki wawasan kedepan, serta aktif melakukan kerjasama baik secara bilateral, multilateral, maupun internasional. Hubungan antara AIPO dengan ASEAN telah dibangun dan diefektifkan melalui interaksi langsung, dialog, pertemuan dan konsultasi. Wujudnya, setiap kali penyelenggaraan sidang, AIPO selalu mengundang pimpinan ASEAN

selaku ketua ASEAN Standing Committee, untuk menyampaikan langkah-langkah maju yang telah dicapai oleh ASEAN. Begitu juga, presiden AIPO senantiasa menghadiri setiap pertemuan KTT ASEAN, untuk melaporkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai AIPO. Concept paper yang diajukan oleh parlemen Indonesia, diterima sebagai usul untuk mewujudkan satu peta jalan (roadmap) transformasi AIPO menjadi institusi yang efektif dan terintegratif sebagai cerminan kehendak rakyat. Sidang merekomendasikan untuk melaksanakan survei comparatif tentang legislasi yang berkaitan dengan isu-isu khusus dan mengindentifikasikan permasalahannya, kemudian membuat legislasi yang merupakan concern bersama isu trans- nasional. AIPO berpandangan bahwa setiap manusia, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, kebangsaan, etnik golongan, status sosial dan keluarga, memiliki hak untuk hidup, martabat dan menikmati hasil pembangunan. Perhimpunan parlemen negara-negara anggota ASEAN dibentuk mempunyai maksud dan tujuan yang jelas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar amandemen the statutes of AIPO antara lain: memajukan solidaritas, kesepahaman, kerjasama dan hubungan yang lebih erat diantara Parlemen negara-negara ASEAN, negara peninjau khusus AIPA, negara peninjau dan organisasi keparlemenan lainnya. Transformasi AIPO menjadi AIPA berawal dari usulan parlemen Philipina mengajukan konsep tentang kemungkinan mendirikan parlemen ASEAN pada SIUM ke-3 AIPO di Jakarta. Keberhasilan perubahan AIPO menjadi AIPA tidak terlepas dari peran aktif yang dijalankan oleh delegasi Indonesia, untuk memperjuangkan perubahan eksistensi sebuah organisasi. Berawal dari keinginan Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan AIPO Adhoc Committee tentang transformasi AIPO menjadi sebuah institusi yang lebih efektif dan terintegratif. Delegasi Indonesia membentuk tim kecil dan mengadakan kunjungan ke beberapa negara anggota AIPO, dalam rangka merumuskan konsep roadmap transformasi AIPO. Gagasan Indonesia itu, pada akhirnya diterima sebagai konsep dasar bagi transformasi AIPO menjadi AIPA. Peranan Sekretaris Jenderal AIPA sangat strategis untuk mensosialisasikan AIPA kepada masyarakat di kawasan ASEAN khususnya, dunia pada umumnya. Sekretariat tetap AIPO berkedudukan di Jakarta ditetapkan pada tanggal 17 Februari 1990 berdasarkan amandemen statuta AIPO. Dengan sendirinya Sekretariat AIPO itu juga berubah menjadi Sekretariat AIPA. Sekretariat AIPA dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal berdomisili di tempat Sekretariat tetap AIPA berada. Sekretariat tetap AIPA di Jakarta, dapat dimaknai sebagai bentuk apresiasi dan kepercayaan parlemen-parlemen Asia Tenggara kepada kinerja Setjen DPR-RI pada umumnya, dan Bagian AIPO pada khususnya. Setjen DPR-RI tidak hanya dituntut untuk mampu melayani secara teknis administratif, kualitas, produktivitas dan kinerja yang ditujukan terbatas hanya untuk pelaksanaan fungsi dan tugas DPR-RI secara internal , tetapi lebih daripada itu, Setjen DPR-RI juga diuji kemampuannya secara berkesinambungan untuk mampu melayani kegiatan parlemen-parlemen yang bersifat regional. Indonesia pernah dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal secara permanent yaitu M.J.B.P Maramis, yang ditetapkan pada SIUM ke-11 AIPO di Singapura. Dalam perkembangannya Sekjen AIPO itu adalah Sekjen parlemen negara tuan rumah penyelenggara SIUM dengan masa jabatan 1(satu) tahun bersamaan dengan masa jabatan presiden AIPO. Dengan kepercayaan itu, Setjen DPR-RI senantiasa dapat menjaga kehormatan, martabat, citra serta kewibawaannya. Keputusan Sekretariat tetap AIPO di Jakarta itu, hendaknya dijadikan spirit oleh Bagian AIPO Setjen DPR-RI, sebagai dorongan untuk terus-menerus meningkatkan kinerjanya dengan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya akan dapat mengharumkan nama baik bangsa dan negara dimata parlemen-parlemen negara ASEAN. BAB III PENUTUP Kesimpulan Sebagai warga negara Indonesia, kami bangga memiliki DPR-RI yang mampu berperan aktif memperjuangkan masalah-masalah yang berkaitan

dengan ekonomi, sosial, budaya, dan penegakan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara ini. Harapan kami sebagai anak bangsa kepada organisasi antar parlemen-parlemen negara Asia tenggara, agar tidak disebut sekedar forum seremonial, maka, ‘berbunyilah nyaring’ kepada dunia internasional turut memecahkan permasalahan dan isu-isu aktual yang sedang dihadapi dunia. Misalnya, bagaimana sikap AIPA menyelesaikan kasus Irak yang adil dan bermartabat. Sikap tegas AIPA juga ditunggu untuk memecahkan kasus nuklir Iran yang ditujukan untuk kepentingan damai. Saatnya AIPA tampil kedepan, karena negara-negara yang ‘mengaku besar’, saat ini sudah tidak dapat diharapkan keadilannya. Dengan sikap tegas politik yang digaungkan oleh parlemen-parlemen Asia Tenggara itu, setidaknya dunia mendengar, bahwa AIPA itu bukan hanya berjuang untuk kepentingan ketertiban kawasan ASEAN, tetapi lebih daripada itu, AIPA mampu berperan untuk kepentingan masyarakat dunia pada umumnya. Meskipun ‘gertakan’ AIPA itu nanti pada akhirnya hanya spirit perjuangan moral untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan sikap tegas itu, dipastikan AIPA akan mendapatkan tempat dihati masyarakatnya, paling tidak dunia akan mengakui eksistensi AIPA tersebut, yang telah berbuat sesuatu untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dunia dari kehancuran. Apabila ‘pesan perdamaian’ itu telah disampaikan oleh AIPA kepada dunia, yang termasuk didalamnya adalah DPR-RI, maka barulah kami, benar-benar bertambah bangga menjadi bangsa Indonesia. Selamat untuk Bapak Mr. AIPO Indonesia, Hon. M. Kharis Suhud, yang telah memperkenalkan AIPO membumi di kawasan ASEAN khususnya, dan dunia pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada perkumpulan parlemen-parlemen Asia Tenggara ini, untuk memperjuangkan kawasan Asia Tenggara yang lebih baik lagi. Harapan kami transformasi AIPO menjadi AIPA ini, lebih mempererat tali persaudaraan dan memberikan sentuhan yang mendalam (keep and touch) antar parlemen negara-negara anggota ASEAN.

Jawaban Terbaik - Dipilih oleh Penanya

”Kinerja politik legislatif menunjukkan trend bahwa semakin lama peranan dan kinerja legislatif di Indonesia semakin melemah. Dalam hal pelaksanaan fungsi pembuatan hukum (law making) misalnya, pada periode 1945-1949, lembaga perwakilan di Indonesia rata-rata hanya menghasilkan 37,6 UU per tahun. Namun jumlah ini terus menurun menjadi rata-rata 19,1 pada periode 1959-1965, rata-rata 12,4 pada periode 1966-1977, serta mencapai titik terendah pada periode 1982-1992 menjadi hanya rata-rata 11,5 per tahun. Dengan tambahan tugas yang baru berupa hak menerima dan/atau meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka secara hipotetis, kinerja law making DPRD akan semakin menurun. Ironisnya, pelaksanaan tugas utama yang masih sangat lemah justru cenderung diabaikan, sedangkan "tugas tambahan" lebih ditonjolkan. Akar masalah dari rendahnya produktivitas anggota legislatif disebabkan antara lain karena tingkat pendidikan anggota legislatif relatif lebih rendah disamping kurangnya atau terbatasnya informasi dan data yang dimilikinya. Sekali lagi hal ini mengindikasikan bahwa posisi anggota legislatif perlu lebih diberdayakan. Pemahaman yang benar dan mendalam tentang lingkungan strategis yang melingkupi organisasinya perlu dibangun seiring dengan berbagai upaya untuk memperluas wawasan dan kapasitas individu anggota legislatif. Hal ini

perlu ditempuh agar DPR/DPRD benar-benar muncul sebagai lembaga yang independen, profesional dan mampu berkomunikasi dengan rakyat secara transparan, jujur dan efektif.”

2 tahun lalu

Dewan Perwakilan RakyatDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Langsung ke: navigasi, cari

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2009-2014

Jenis

JenisMajelis rendah pada Majelis Permusyawaratan Rakyat

Kepemimpinan

Ketua Marzuki Alie, Demokrat

sejak 1 Oktober 2009

Wakil KetuaPriyo Budi Santoso, Golkarsejak 1 Oktober 2009

Wakil KetuaPramono Anung, PDI-Psejak 1 Oktober 2009

Wakil KetuaAnis Matta, PKSsejak 1 Oktober 2009

Wakil KetuaTaufik Kurniawan, PANsejak 2 Maret 2010

Struktur

Anggota 560

Kelompok politik

Demokrat (148) Golkar (106) PDI-P (94) PKS (57) PAN (46) PPP (38) PKB (28) Gerindra (26) Hanura (17)

Pemilihan

Pemilihan terakhir 9 April 2009

Tempat bersidang

Gedung DPR/MPRJakarta

Indonesia

Situs web

www.dpr.go.id

Indonesia

Artikel ini adalah bagian dari seri:

Politik dan pemerintahanIndonesia

Pancasila UUD 1945

Legislatif[tampilkan]

Eksekutif[tampilkan]

Yudikatif[tampilkan]

Inspektif[tampilkan]

Daerah[tampilkan]

Pemilihan umum[tampilkan]

Partai politik[tampilkan]

Negara lain · Atlas

Portal politik

lihat • bicara • sunting

Foto coretan Pong Hardjatmo di atap Gedung Kura-Kura DPR, 30 Juli 2010.

Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR periode 2009–2014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

DPR dianggap sebagai institusi paling korup di Indonesia

Daftar isi

[sembunyikan]

1 Sejarah 2 Tugas dan wewenang 3 Hak 4 Alat kelengkapan

o 4.1 Pimpinan o 4.2 Komisi o 4.3 Badan Musyawarah o 4.4 Badan Anggaran o 4.5 Badan Kehormatan o 4.6 Badan Legislasi o 4.7 Badan Urusan Rumah Tangga o 4.8 Badan Kerja Sama Antar-Parlemen o 4.9 Panitia Khusus o 4.10 Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

5 Anggota o 5.1 Kekebalan hukum o 5.2 Larangan o 5.3 Penyidikan o 5.4 Komposisi anggota

6 Sekretariat Jenderal 7 Lihat pula 8 Pranala luar 9 Catatan kaki

[sunting] Sejarah

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta [1] . Tanggal peresmian KNIP ini (29 agustus 1945) dijadikan sebagai hari lahir DPR RI.

Dalam Sidang KNIP yang pertama dipilih pimpinan sebagai berikut:

Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary Wakil Ketua III : Adam Malik

Adapun pimpinan saat ini (2010) sebagai berikut:

Ketua: H. Marzuki Alie, SE., MM. (Fraksi Partai Demokrat) Wakil Ketua: Ir. Taufik Kurniawan, MM. (Fraksi Partai Amanat Nasional)[2]

Wakil Ketua: Drs. H. Priyo Budi Santoso (Fraksi Partai Golongan Karya)

Wakil Ketua: Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM. (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Wakil Ketua: H.M. Anis Matta, Lc. (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

Jika dihitung sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, DPR RI saat (2010) ini adalah dewan yang ketujuhbelas[3]. Dewan-dewan selengkapnya sebagai berikut:

Dewan Pertama: Komite Nasional Indonesia Pusat (29 Agustus 1945 - 15 Agustus 1950) Dewan Kedua: DPR Republik Indonesia Serikat (15 Februari 1950 - 15 Agustus 1950) Dewan Ketiga: DPR Sementara (16 Agustus 1950 - 26 Maret 1956) Dewan Keempat: DPR Pemilu 1955 (26 Maret 1956 - 22 Juli 1959) Dewan Kelima: DPR Peralihan (22 Juli 1959 - 26 Juni 1960) Dewan Keenam: DPR Gotong Royong (26 Juni 1960 - 15 November 1965) Dewan Ketujuh: DPR Gotong-Royong tanpa PKI (15 November 1965 - 19 November 1966) Dewan Kedelapan: DPR Gotong Royong - DPR Orde Baru (19 November 1966 - 28 Oktober 1971) Dewan Kesembilan: DPR Pemilu 1971 (28 Oktober 1971 - 1 Oktober 1977) Dewan Kesepuluh: DPR Pemilu 1977 (1 Oktober 1977 - 1 Oktober 1982} Dewan Kesebelas: DPR Pemilu 1982 (1 Oktober 1982 - 1 Oktober 1987) Dewan Keduabelas: DPR Pemilu 1987 (1 Oktober 1987 - 1 Oktober 1992) Dewan Ketigabelas: DPR Pemilu 1992 (1 Oktober 1992 - 1 Oktober 1997) Dewan Keempatbelas: DPR Pemilu 1997 (1 Oktober 1997 - 1 Oktober 1999) Dewan Kelimabelas: DPR Pemilu 1999 (1 Oktober 1999 - 1 Oktober 2004) Dewan Keenambelas: DPR Pemilu 2004 (1 Oktober 2004 - 1 Oktober 2009) Dewan Ketujuhbelas: DPR Pemilu 2009 (mulai 1 Oktober 2009)

[sunting] Tugas dan wewenang

Tugas dan wewenang DPR antara lain:

Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang

tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara

yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota

Komisi Yudisial Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan

sebagai hakim agung oleh Presiden Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk

ditetapkan; Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan

duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi

Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain

Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan

undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap

pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

[sunting] Hak

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Pada anggota DPR melekat hak ajudikasi dan legislasi yakni berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

[sunting] Alat kelengkapan

Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

[sunting] Pimpinan

Kedudukan Pimpinan dalam DPR dapat dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi.

Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, terdiri dari seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.

[sunting] Komisi

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing:

Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi. Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan

agraria. Komisi III, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan. Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat,

pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Komisi VI, membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan

menengah), dan badan usaha milik negara. Komisi VII, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan. Komisi VIII, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan

lembaga keuangan bukan bank.

[sunting] Badan Musyawarah

Bamus merupakan miniatur DPR. Sebagian besar keputusan penting DPR digodok terlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah putusan Bamus. Bamus antara lain memiliki tugas menetapkan acara DPR, termasuk mengenai perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas RUU).

Pembentukan Bamus sendiri dilakukan oleh DPR melalui Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Anggota Bamus berjumlah sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari anggota DPR, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Pimpinan Bamus langsung dipegang oleh Pimpinan DPR.

[sunting] Badan Anggaran

Badan Anggaran DPR dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang memiliki tugas pokok melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan

DPR. Susunan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi.

[sunting] Badan Kehormatan

Badan Kehormatan (BK) DPR merupakan alat kelengkapan paling muda saat ini di DPR. BK merupakan salah satu alat kelengkapan yang bersifat sementara. Pembentukan DK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan.

BK DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

[sunting] Badan Legislasi

Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang lahir pasca Perubahan Pertama UUD 1945, dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas pokok Baleg antara lain: merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPR dan kode etik anggota DPR.

Badan Legislasi dibentuk DPR dalam Rapat paripurna, dan susunan keanggotaannya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Keanggotaan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan keanggotaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

[sunting] Badan Urusan Rumah Tangga

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bertugas menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Salah satu tugasnya yang berkaitan bidang keuangan/administratif anggota dewan adalah membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.

[sunting] Badan Kerja Sama Antar-Parlemen

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan

kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

BKSAP bertugas:

1. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;

2. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;3. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan4. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen.

[sunting] Panitia Khusus

Jika dipandang perlu, DPR (atau alat kelengkapan DPR) dapat membentuk panitia yang bersifat sementara yang disebut Panitia Khusus (Pansus).

Komposisi keanggotaan Pansus ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna, dan dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Pansus mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna.

[sunting] Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

DPR dalam permulaan masa keanggotaan dan permulaan tahun sidang DPR membuat susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang beranggotakan paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas usul dari fraksi-fraksi DPR yang selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan tugas untuk penelaahan setiap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

[sunting] Anggota

[sunting] Kekebalan hukum

Anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.

[sunting] Larangan

Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.

[sunting] Penyidikan

Jika anggota DPR diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.

[sunting] Komposisi anggota

Komposisi DPR saat ini adalah komposisi yang berdasarkan Pemilu 2009. Anggota-anggota DPR yang terpilih berdasarkan Pemilu tersebut mengelompokkan diri kedalam fraksi-fraksi.

Fraksi Jumlah Anggota Ketua

Fraksi Partai Demokrat (F-PD) 148 Mohammad Jafar Hafsah [4] [5]

Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 107 Setya Novanto

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) 94 Tjahjo Kumolo

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 57 Mustafa Kamal

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) 46 Asman Abnur

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) 37 Hasrul Azwar

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) 28 Marwan Ja'far

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) 26 Mujiyono Haryanto

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) 17 Ahmad Fauzi

[sunting] Sekretariat Jenderal

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil.

Sekretariat Jenderal DPR dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPR secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal DPR.

[sunting] Lihat pula

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ketua DPR MPR Ketua MPR Presiden Wakil Presiden Volksraad Gedung DPR/MPR Majelis Rendah

[sunting] Pranala luar

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959 tentang Dewan Perwakilan Rakyat

(id) Situs web resmi (id) Sejarah DPR oleh Eryanto Nugroho dan Reny Rawasita Parasibu @ Parlementer.net

[sunting] Catatan kaki

1. ̂ Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.

2. ̂ menggantikan Marwoto Mintohardjono yang meninggal dunia dalam masa jabatannya (2009-2010)

3. ̂ http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/sejarah

4. ̂ Jafar Hafsah Gantikan Anas Pimpin Fraksi Demokrat. Antara, 15 Agustus 2010. Diakses pada 16 Agustus 2010.

5. ̂ Jafar Hafsah Ketua Fraksi Demokrat DPR RI. Republika, 15 Agustus 2010. Diakses pada 16 Agustus 2010.