PERAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA MANAJEMEN...
Transcript of PERAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA MANAJEMEN...
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA MANAJEMEN
ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA
(Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang)
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat memperoleh Gelar Sarjana Syariah ( S.Sy)
Oleh:
UUF ROUF
NIM. 109044100009
K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1435 H/ 2014 M
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA MANAJEMEN
ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA
(Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang)
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah ( S. Sy)
Oleh:
Uuf Rouf
NIM : 109044100009
Dibawah Bimbingan
Hotnidah Nasution, MA
NIP. 19710630 199703 2 002
K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1435 H/ 2014 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi yang berjudul “PERAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA
MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA (Studi
Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang)” telah diujikan dalam
sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada
Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah.
Jakarta, 28 Januari 2014
PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
Ketua : Prof.Dr.H.Muhammad Amin Suma. S.H.,M.A.,M.M.
NIP. 19550505 1982031012
Sekretaris : Hj. Rosdiana, M.A.
NIP. 196906102003122001
Pembimbing: Hotnidah Nasution, M.A.
NIP. 197106301997032002
Penguji I : Hj. Rosdiana, M.A.
NIP. 196906102003122001
Penguji II : Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A.
NIP. 197608072003121001
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatulah Jakarta.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil asli saya atau
merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi
yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta.
ABSTRAK
UUF ROUF. 109044100009. Peran Teknologi Informasi Pada Manajemen
Administrasi Perkara Pengadilan Agama (Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di
PA Tangerang). Peradilan Agama. Ahwal as-Syakhsiyyah. Fakultas Syariah dan
Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2013. x+ 89+ 16.
Dengan di implementasikannya aplikasi SIADPA Plus dapat mewujudkan
asas sederhana, cepat dan biaya ringan, aplikasi SIADPA Plus sebagai sebuah sistem
manajemen perkara (case management sistem) di Pengadilan Agama. Namun realita
yang terjadi adalah sulitnya menyatukan persepsi antara sesama user maupun
administrator dalam masalah blanko SIADPA Plus.
Tujuan penulisan penelitian ini adalah bagaimana melihat peran dan fungsi
aplikasi SIADPA Plus sebagai manajemen perkara di Pengadilan Agama Tangerang,
dalam hal ini ketua, hakim, dan pejabat kepaniteraan, selain itu penelitian ini juga
bertujuan untuk melihat apakah aplikasi SIADPA Plus sinkron atau tidak dengan pola
Bindalmin.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Sumber data
untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (penelitian
lapangan) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data
dengan cara dokumentasi, wawancara, dan observasi. Metode analisis yang
diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah
melalui pendekatan kualitatif.
Teknis Manajemen administrasi perkara di Pengadilan Agama Tangerang
adalah berdasarkan pola Bindalmin, dalam rangka memaksimalkan transparansi dan
pelayanan prima Pengadilan Agama Tangerang menerapkan aplikasi SIADPA Plus
sebagai sistem manajemen perkara (case management system). Aplikasi SIADPA
Plus ini sudah disinkronkan oleh Badan Direktorat Peradilan Agama (Badilag)
dengan pola- pola Bindalmin. Peran aplikasi SIADPA Plus sangat membantu dalam
menunjang tugas pokok dan fungsi KPA, hakim, dan pejabat kepaniteraan Pengadilan
Agama Tangerang, sehingga dalam menjalankan tugasnya lebih efektif dan efisien.
Kata kunci : Manajemen Perkara, Pola Bindalmin, SIADPA Plus, User,
Administrator, Sistem Informasi, dan Teknologi Informasi.
Pembimbing : Hotnidah Nasution, MA.
Daftar Pustaka : Tahun 1978 s.d Tahun 2012
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Swt yang telah mencurahkan Rahmat dan Karunia-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan
salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Muhammad Rasulullah
Saw, bagi keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sebagai suri tauladan yang
baik bagi kita semua.
Selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini, banyak
pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis, juga dengan penuh
kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “PERAN TEKNOLOGI
INFORMASI PADA MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKARA
PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA
Tangerang)” tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik
secara moril maupun materil.
Seperti juga perjalanan studi yang penulis lalui dari awal hingga akhir, tidak
ada pekerjaan yang sukses dilalui dalam kesendirian. Dibalik keberhasilan selalu ada
lingkaran lain yang memberikan semangat, motivasi bimbingan serta doa. Maka dalam
kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH.,MA.,MM selaku dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Drs H. A. Basiq Djalil, SH., MA., dan Ibu Rosdiana, MA., selaku ketua dan
sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Ibu Hotnidah Nasution, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar
membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktunya kepada penulis
sehingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Ibu Hj. Rosdiana, MA Penguji I dan Bapak Dr. Ahmad Tolabi Kharlie, MA yang
sudah merevisi dan memberikan nilai yang sangat memuaskan, syukran katsir.
vii
5. Ketua, hakim, panitera, pegawai serta staf Pengadilan Agama Tangerang, terima
kasih atas pelayanan dan bantuannya dalam memberikan data-data yang penulis
perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ketua dan seluruh staf Perpustakaan Syariah dan Hukum dan Perpustakaan Utama
UIN Sayarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak membantu dalam mendapatkan
buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Heldi, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama
kuliah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ahwal as-
Syakhsiyyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan
satu-persatu yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
9. Ayahanda tercinta yang telah tiada KH. Abdul Mu’thi, semoga arwah ayahanda
berada di surga Jannah an-Nai’m “Allahumaj’al Qabrahu Raudhah Min Riyadil
Jinan Wa La Taj’al Qabrahu Hufrah Min Hifarin Niran”, dan Ibunda tercinta Siti
Aisyah, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian dan motivasinya baik moril
maupun materil, sujud abdiku kepada Ibunda atas doa dan pengorbanannya selama
ini “Allahummagfirlii Waliwaalidayya Warhamhuma Kama Rabbayani shagiira”.
Kepada tetehku Aam Muthmainnah, adik-adikku tercinta Harun, Kimah, Neneng,
Ilham, Hamdun, Husnul, dan Lukman, kalian adalah motivasi dan inspirasiku.
10. Om Johar, Om Samiin, kakak ipar Kholid, dan seluruh keluarga besar Pondok
Pesantren Raudhatul Mubtadiin, terimakasih atas wejangan dan inspirasinya. Tidak
lupa pula untuk guruku sekaligus Om Bapak Dr. KH. A. Juaini Syukri, BA, Drs.
Lc, MA, terima kasih atas petuah dan bantuannya baik moril maupun materiil,
semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan di murahkan rizkinya.
11. Teman-teman seperjuangan PA.A angkatan 2009 terimakasih atas kebersamaannya,
selama kita empat tahun kita saling mengenal dan menjalin persahabatan bahkan
persaudaraan.
viii
12. Sahabat karibku Helmi, Farhan, Asep, Fajar, Waisul, Ihsan, Didin, Adi, Lia
terimakasih atas kebaikan, dukungan dan semangat kalian, semoga persahabatan
kita tidak akan pernah putus meskipun kita tidak bersama lagi.
13. Especially Listiani Fansela, seorang yang telah banyak membantu dan memberikan
semangat kepada penulis, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
Mengakhiri kata pengantar ini, atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis
hanya dapat memanjatkan do’a kepada Allah Swt semoga kebaikan yang telah
diberikan dapat bernilai ibadah dan dibalas oleh Allah Swt.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada
semua pihak yang membacanya, memperoleh ridha Allah Swt, dan menjadi
penyemangat bagi penulis untuk bisa mengembangkan keilmuan pada masa-masa
berikutnya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang
dengan pesat pada era globalisasi ini.
Jakarta, 28 Januari 2014
Penulis
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIAN UJIAN ............................................................ iii
LEMBAR PERNYATAAN .............................................................................................. iv
ABSTRAK ......................................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... vi
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1
B. Pembatasan Masalah ............................................................................. 8
C. Rumusan Masalah ................................................................................. 8
D. Tujuan Penelitian .................................................................................. 9
E. Manfaat Penelitian ................................................................................ 10
F. Metode Penelitian ................................................................................. 11
G. Studi Review ......................................................................................... 15
H. Sistematika Penulisan ............................................................................ 16
BAB II ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
A. Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama .......................... 18
x
B. Manajemen Administrasi Pengadilan Agama Berbasis Sistem
Informasi ............................................................................................... 33
C. Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA
Plus) ....................................................................................................... 36
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS 1 B
A. Sejarah Pengadilan Agama Tangerang ................................................. 53
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang .............................. 56
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang ....................................... 58
D. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang .............................. 58
E. Kewenangan Pengadilan Agama Tangerang ........................................ 59
BAB IV PERAN SIADPA PLUS DI PENGADILAN AGAMA
TANGERANG
A. Implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang ............ 61
B. Sinkronisasi Pola Bindalmin dengan SIADPA Plus ............................. 65
C. Peran SIADPA Plus di PA Tangerang dalam Penyelesaian Perkara .... 67
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................ 81
B. Saran-Saran ........................................................................................... 83
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 85
LAMPIRAN- LAMPIRAN .............................................................................................. 92
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di era pertengahan tahun 1990-an teknologi informasi telah mengalami
perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga untuk memperoleh
informasi dari segala penjuru dunia bukanlah suatu hal yang sulit lagi. Sebenarnya
istilah information technology (IT) yang di bahasa Indonesiakan dengan teknologi
informasi (TI) ini mulai populer di penghujung tahun 1970-an. Di masa itulah
teknologi informatika dikenal dengan sebutan teknologi komputer atau pengolahan
data elektronik. Kemudian, satu dasawarsa berikutnya terjadi perkembangan yang
cukup menakjubkan dimana teknologi informasi yang tadinya dikenal dengan
teknologi komputer beserta perangkat elektronik lainnya (software, hardware,
elektronik digital, dll) berpadu dengan teknologi komunikasi menghasilkan apa
yang dikenal saat ini dengan “internet”.1
Dewasa ini internet sudah digunakan baik di instansi pemerintahan maupun
swasta sebagai media yang memudahkan dalam pelayanan publik, menyampaikan
informasi, urusan bisnis, dan lain-lain. Dengan demikian internet merupakan salah
satu teknologi informasi yang berperan sangat penting dalam segala kegiatan atau
seluruh sektor kehidupan, dan mempunyai andil besar dalam perubahan sistem
informasi, struktur operasional dan manajemen dalam suatu organisasi
1 Agus Budi Susilo (Hakim PTUN Jogjakarta), “Peran Teknologi Informasi Dalam
Memodernisasi Sistem Peradilan di Indonesia”, di akses pada 12 Oktober 2012 dari
https://docs.google.com/file/d/0B1ZQDyCdBqhrS2tmdHgtQmJURmlTWmRWbVJKd3ZKQQ/edit
2
(pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan, LSM), tanpa terkecuali sistem
peradilan termasuk Peradilan Agama yang bersifat pelayanan publik.
Pada pengadilan dalam semua lingkungan peradilan, secara garis besar
terdapat dua jenis tata cara pengelolaan administrasi pengadilan, yaitu dibidang
administrasi perkara dan dibidang administrasi umum.2
Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan telah
melakukan beberapa agenda reformasinya, dan dari sedemikan banyak agenda
tersebut, yang sangat penting adalah dibidang teknologi informasi.
Berkenaan dengan tugas, tanggung jawab serta tata cara kerja kepaniteraan
pengadilan diatur berdasarkan KMA No.4 Tahun 1992 tentang organisasi dan tata
kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kepaniteraan
Pengadilan Agama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada ketua Pengadilan Agama, ia bertugas
memberikan layanan teknis dibidang admnistrasi perkara dan administrasi peradilan
lainnya, dan untuk dapat melaksanakan tertib admnistrasi perkara, Mahkamah
Agung menetapkan pola-pola pembinaan dan pengendaliaan administrasi perkara
(Pola Bindalmin).3
Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat
telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai
2 Wildan Suyuthi Mustafa (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat), “Manajemen
Peradilan Agama” artikel di akses pada 20 Oktober 2012 dari www.badilag.net/data/
ditbinganis/makalah%20KPA_p%20Wildan.pdf.
3 Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (Jakarta:
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007), h. 4.
3
bidang yang berpengaruh pula terhadap tuntutan pelayanan peradilan agama.
Kehandalan teknologi informasi dalam memberikan solusi efektifitas dan
efesiensi aktivitas pemberian pelayanan menjadi alasan bagi Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama RI (BADILAG RI) untuk mengeluarkan kebijakan
pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan peradilan agama. Kebijakan ini
semakin dimantapkan setelah Mahkamah Agung menerbitkan SK KMA Nomor 144
Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Agama
memprioritaskan reformasi manajemen di bidang pegawai peradilan, manajemen
perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan,
manajemen keungan serta inpra struktur dan pengawasan serta sanksi.
Pengadilan Agama sebagai institusi pelayanan publik untuk memberikan
layanan secara cepat, sederhana dan biaya ringan telah ada pembaharuan
penyelenggaraan adminstrasi perkara, yaitu dengan lahirnya Aplikasi Sistem
Informasi Administrasi Pengadilan Agama yang disingkat SIADPA Plus.4
Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, SIADPA Plus juga masuk kategori informasi publik
apabila telah dimasukkan dalam direktori putusan pengadilan, karena informasi
publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau
diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara.
4 Bahwa Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia telah
mengeluarkan instruksi tentang pemanfaatan Aplikasi SIADPA sebagai pendamping Pola Bindalmin pada
peradilan agama di seluruh Indonesia sebagaimana tertuang dalam surat nomor 12/TUADA-AG/IX/2007
tertanggal 27 September 2007.
4
Dengan demikian Direktori Putusan adalah hasil akhir dari anominasi putusan
dalam SIADPA Plus yang dimasukkan ke dalam website Pengadilan Agama.5
Hal ini tampaknya sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang ada dalam Cetak Biru (Blue Print) pembaharuan
peradilan 2010-2035, dalam hal ini bahwa pembaharuan dalam manajemen perkara
di pengadilan dilakukan dalam rangka mewujudkan 2 (dua) misi MA, yaitu:
pertama, memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan
berkeadilan bagi pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan
transparansi badan peradilan. Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara
dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu sebagai berikut:: Modernisasi
manajemen perkara, Penataan ulang organisasi manajemen perkara; Penataan ulang
proses manajemen perkara. 66
Untuk Melaksanakan semua itu perlu adanya Manajemen Peradilan yang
baik dan bagus. Adapun tujuan manajemen peradilan adalah meningkatkan
kontribusi produktif orang- orang yang ada dalam lembaga peradilan melalui
sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial, secara
spesipik tujuannya adalah “penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.”
5 Republik Indonesia, 2008, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi
Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
6 Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: mahkamah Agung RI, 2010), h. 41.
5
Salah seorang pakar manajemen Islam Syeikh Mahmud Sayyid Al-Hawary,
ia memberikan rumusan manajemen (Al-Idarah) sebagai berikut;7
اإلدارة ىي معرفة إىل أين تذىب ومعرفة املشاكل اليت جتنبها ومعرفة القوي والعوامل اليت تنعرض هلا معرفة كيفية التصرف لك ولبا خرتك والطاقم الباحرة
.وبكفاءة وبدون ضياع يف مرحلة الذىاب إىل ىناكArtinya :
“Manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang
harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana
mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan
waktu dalam proses mengerjakannya.”
Dari definisi di atas memberi gambaran bahwa manajemen (peradilan)
merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir
secara maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka
kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama.
Menurut Wahyu Widyana, selaku Dirjen Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI bahwa tujuan Lembaga Peradilan Agama tertuang dalam visi
dan misi seperti disebutkan; “Visi: Terwujudnya pelayanan peradilan agama yang
prima, Misi: Meningkatkan profesionalisme pegawai peradilan agama dan
mewujudkan Peradilan Agama yang modern..88
7As-Sayyid Mahmud Al-Hawari, Idaarah al-Asas wal Ushulil Ilmiyyah, Cet. III, (Kairo: tp,
1976), h. 285.
8 Wahyu Widiana, “Memantapkan Pelayanan Administrasi Di Lingkungan Peradilan Agama.”
Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan
Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2008, Materi Rakernas Perdata Agama, (Jakarta: Panitia Rakernas,
2008), h. 3.
6
Peran teknologi informasi berbasis sistem informasi dalam pengembangan
manajemen Peradilan Agama merupakan suatu yang tidak bisa terelakan lagi. Arti
penting kemajuan teknologi informasi tersebut adalah selain agar dimanfaatkan
dalam memberikan pelayanan kepada publik terutama bagi pegawai Pengadilan
Agama sendiri dan para pencari keadilan, juga untuk lebih memperlancar,
mempercepat dan mempernyaman suatu pekerjaan sesuai tupoksi lembaga peradilan
itu sendiri.
Dalam pandangan Islam, bahwa untuk berbuat secara terencana disenangi
Allah serta untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada serta berlaku adil,
dibutuhkan suatu keahlian dalam pengelolaannya. Hal ini berdasarkan hadis berikut:
ث نا ثن إب راىيم بن المنذر قال حد ث نا ف ليح وحد د بن سنان قال حد ث نا مم حدثن ىلل بن علي عن عطاء بن يسار عن ثن أب قال حد د بن ف ليح قال حد مم
ث القوم جاءه أب ىري رة قال نما النب صلى اللو عليو وسلم يف ملس يد ب ي ث ف قال اعة فمضى رسول اللو صلى اللو عليو وسلم يد أعراب ف قال مت الس
ع ما قال فكره م ا قال وقال ب عضهم بل ل يسمع حت إذا قضى ب عض القوم سعت اعة قال ىا أنا يا رسول اللو قال فإذا ضي ائل عن الس حديثو قال أين أراه الس
اعة قال كيف إضاعت ها قال إذ د المر إىل غي أىلو المانة فان تظر الس ا وساعة 9))رواه البخارى. فان تظر الس
9 Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari al-Ja’fiy, Al-Jaami’ al-Shahih al-
Mukhtashar (Sahih Bukhari), Juz.V, (Beirut:Daar Ibnu Katsir, 1987), h.2382
7
Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Sinan berkata, telah
menceritakan kepada kami Fulaih. Dan telah diriwayatkan pula hadits serupa dari
jalan lain, yaitu Telah menceritakan kepadaku Ibrahim Ibn Al Mundzir berkata,
telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Fulaih berkata, telah
menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Hilal Ibn
Ali dari Atho' Ibn Yasar dari Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi Saw berada dalam
suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui
lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Namun Nabi Saw tetap
melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata;
"beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang
dikatakannya itu, " dan ada pula sebagian yang mengatakan; "bahwa beliau tidak
mendengar perkataannya." Hingga akhirnya Nabi Saw menyelesaikan
pembicaraannya, seraya berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat
tadi?" Orang itu berkata: "saya wahai Rasulullah!". Maka Nabi Saw bersabda:
"Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat". Orang itu
bertanya: "Bagaimana hilangnya amanat itu?" Nabi Saw menjawab: "Jika urusan
diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat". (HR.
Bukhari)
Pesan tersurat dalil tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan
manajemen perkara apabila tidak dikelola oleh orang yang ahli maka manjemen
perkara tersebut akan mengalami masalah dalam prakteknya.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik
dan bersemangat untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian.
Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul skripsi ini adalah; “PERAN
TEKNOLOGI INFORMASI PADA MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKARA
PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS IMPLEMENTASI SIADPA Plus DI
PA TANGERANG)”.
8
B. Pembatasan Masalah
Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak melebar dan meluas
serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi ini, maka dalam
penulisan ini, penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang
lingkup peranan teknologi informasi dalam manajemen administrasi perkara
Pengadilan Agama berbasis sistem informasi. Dalam administrasi perkara ini,
penulis akan melihat implementasi program aplikasi SIADPA Plus yang berperan
membantu kinerja pegawai Pengadilan Agama, dalam hal ini panitera/panitera
pengganti, jurusita/jurusita pengganti, para hakim yang mengoperasikan aplikasi
SIADPA Plus dalam pemberian pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang.
C. Rumusan Masalah
Penggunaan aplikasi SIADPA Plus merupakan keniscayaan mewujudkan
asas sederhana dapat diterapkan. Asas Cepat juga dapat diterapkan, karena dengan
aplikasi SIADPA Plus tentunya penyelesaian perkara lebih tepat waktu dan
tunggakan perkara jadi berkurang. Sedangkan asas biaya ringan merupakan dampak
terselenggaranya kedua asas tersebut di atas. Namun, realita yang terjadi di
Pengadilan Agama adalah sulitnya menyatukan persepsi antara sesama hakim dan
pegawai pengadilan dalam masalah blanko SIADPA Plus. Tentunya jika semua
hakim dan pegawai di Pengadilan Agama sepakat untuk satu persepsi dalam blanko
SIADPA Plus, penerapan SIADPA Plus akan dapat lebih efektif.
9
Rumusan masalah tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai
berikut:
1. Bagaimana manajemen administrasi perkara Pengadilan Agama dan sistem
informasi administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA Plus) di Pengadilan
Agama Tangerang?
2. Bagaimana peran aplikasi SIADPA Plus dalam penyelesaian perkara bagi
internal pegawai Pengadilan Agama Tangerang.
3. Bagaimana sinkronisasi pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi
Kepaniteraan (Pola BINDALMIN) dengan Aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan
Agama Tangerang?
D. Tujuan Penelitian
Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu
kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin
dicapai dalam penulisan adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui manajemen administrasi perkara Pengadilan Agama dan
sistem informasi administrasi perkara Pengadilan Agama (SIADPA Plus) di
Pengadilan Agama Tangerang.
2. Untuk mengetahui peran Aplikasi SIADPA Plus dalam penyelesaian perkara bagi
internal pegawai Pengadilan Agama Tangerang, dalam hal ini ketua,
panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, para hakim yang
mengoperasikan aplikasi SIADPA Plus dalam menjalankan tugas pokoknya.
10
3. Untuk mengetahui sinkronisasi Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi
Kepaniteraan (Pola BINDALMIN) dengan Aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan
Agama Tangerang
E. Manfaat Penelitian
Terkait dengan tujuan di atas, maka penulisan ini memiliki manfaat sebagai
berikut:
1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai studi awal dan menambah wawasan dalam
pemanfaatan teknologi informasi berbasis sistem informasi dalam manajemen
administrasi perkara Pengadilan Agama, sehingga kedepan akan lebih
dikembangkan lagi dalam pemanfaatan teknologi informasi ini ke berbagai lini
yang lebih luas lagi.
2. Fakultas, penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai
bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa yang mempunyai perhatian lebih
dan konsen terhadap kajian pemanfaatan teknologi informasi, juga dapat
dijadikan referensi bagi staf pengajar dan pengambil kebijakan di Fakultas
Syar’ah dan Hukum khususnya.
3. Pengadilan Agama Tangerang, sebagai bahan pertimbangan evaluasi terhadap
kinerja pegawai peradilan dalam memberikan pelayanan publik melalui
penerapan program aplikasi SIADPA Plus, sehingga kedepan dapat
meningkatkan pelayanannya yang lebih prima bagi masyarakat pencari keadilan
maupun internal Pengadilan Agama Tangerang sendiri.
11
4. Masyarakat, merupakan sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan
akademisi dan praktisi hukum di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang
akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat,
merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai suatu
tujuan.10
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis dan Metode Penelitian
Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif,
yakni dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan. Sedangkan
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu
suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah faktual dengan cara
memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian.11
Di samping itu, peneliti juga menggunakan instrumen penelitian
kepustakaan, yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri
berbagai literatur.12
Yakni dengan jalan menelaah buku-buku ilmiah, meneliti
buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, artikel, peraturan
10
Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka,
1997), h.1.
11
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-10, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 1996), h.144.
12
Sudarwan Danim, Menjadi peneliti Kualitatif , (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 51.
12
perundang-undangan yang terkait, internet, dan lain-lain sebagai faktor
penunjang yang melandasi dasar-dasar teoritis.
2. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama
Tangerang. Alamat PA Tangerang sendiri adalah Jl. Perintis Kemerdekaan
Nomor II Cikokol Tangerang. Sebagai pertimbangan bahwa Pengadilan Agama
Tangerang tersebut merupakan PA Percontohan Tingkat Nasional dalam
Implementasi SIADPA Plus.13
3. Sumber Data
a. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan
yaitu dengan mengadakan penelitian di Instansi atau perorangan yang ada
kaitannya dengan penelitian skripsi ini.14
Jadi data primer dalam penelitian
ini penulis dapatkan dengan cara wawancara langsung dengan
panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, para hakim yang
mengoperasikan aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang.
b. Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang
bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang
13
Lihat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 0038/DjA. 1/SK/HM.00/IX/2012 Tentang Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah Terbaik Bidang Implementasi Siadpa Plus Tingkat Nasional (Siadpa Plus Award) dan
Penunjukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar' Iyah Percontohan.
14
Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas
Atma Jaya (PUAJ), 2007), h.54.
13
memiliki relevansi dengan objek penelitian, artikel, peraturan perundang-
undangan, internet, dan literatur lain yang berkaitan dengan objek
penelitian.15
Data-data tersebut antara lain sebagai berikut; buku-buku
ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, forum Laskar SIADPA Plus di Internet,
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang
No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang No. 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, SK. KMA. No. 144 Tahun
2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, SK. WKMA Non
Yudisial No. 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada
Mahkamah Agung RI, PERMA atau SEMA terkait lainnya, Buku Penerapan
dan pelaksanaan pola pembinaan dan pengendalian administrasi
kepaniteraan Pengadilan Agama dan pengadilan tinggi agama cetakan ke-III
tahun 2007, Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama
buku II edisi revisi 2010 serta data-data lainnya yang dapat mendukung
penulisan skripsi ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan
beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :16
15
Ibid.,h.54
16
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik ,cet. Ke-10 (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2006), h.221.
14
a. Dokumentasi, yaitu penelusuran dokumen-dokumen tertulis untuk
memperoleh data, seperti buku-buku yang terkait dengan penelitian ini,
surat-surat, arsip, Undang-undang, PERMA, SEMA, dan lain-lain.
b. Wawancara atau interview, yaitu pengambilan data dengan
menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan
objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap
pegawai Pengadilan Agama Tangerang yang terlibat dalam dalam
pengoperasian program aplikasi SIADPA Plus, yakni ketua pengadilan,
panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, dan para hakim.
c. Observasi, yang merupakan sebuah proses penelitian secara mendalam
untuk mengetahui peranan teknologi informasi pada manajemen
administrasi berbasis sistem informasi dalam penyelesaian perkara di
Pengadilan Agama Tangerang, dengan mengamati secara mendalam tentang
penggunaan program aplikasi SIADPA Plus oleh pegawai pengadilan yang
terlibat dalam pengoperasian program aplikasi tersebut.
5. Teknik Analisa Data
Dalam menganalisa data, pendekatan yang dilakukan adalah
pendekatan kualitatif, yaitu dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan dan
relevansi data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif untuk
menemukan fakta dengan intervensi yang tepat dan menganalisis lebih dalam
tentang hubungan dari fakta-fakta tersebut.17
17
Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum, h. 91
15
6. Teknik Penulisan
Mengenai teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada Buku
Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun
2012.
G. Studi Review
Penulis menemukan hanya satu judul kripsi yang pernah di tulis oleh
mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang
akan penulis teliti. Setelah penulis baca dan teliti secara seksama, ternyata skripsi
yang penulis temukan tersebut berbeda jauh isi pembahasan dan masalah yang yang
mereka angkat dalam skripsinya tersebut. Penulis juga tidak banyak menemukan
literatur yang sudah membahas tentang judul yang akan Penulis kemukakan dalam
penulisan ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak akan timbul suatu bentuk
plagiat dalam bentuk apapun sehingga tercapailah hasil yang maksimal dalam
penelitian ini, satu diantara skripsi yang penulis temukan sebagai berikut :
Identitas Subtansi Pembeda
Asep Solihin, NIM
104045201496,
Konsentrasi Siyasah
Syar’iyyah, Fakultas
Syariah dan Hukum
UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta
Judul Skripsi
“Kebebasan Informasi
Inti pembahasan yang
penulis (Asep Solihin)
angkat dalam skripsi ini
adalah tentang
permasalahan yang
berkisar pada kebebasan
informasi yang ada
dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
Inti pembahasan dalam
Skripsi penulis adalah,
peran teknologi informasi
pada manajemen
administrasi perkara
Pengadilan Agama berbasis
sistem informasi dalam
penyelesaian perkara,
teorinya dengan SIADPA
16
Menurut Undang-
Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi
Publik dalam Perspektif
Hukum Islam”
dalam pandangan hukum
islam sesungguhnya
seperti apa. Jadi, pokok
yang di permasalahkan
hanyalah kebebasan
informasi menurut
pandanagn hukum islam.
Plus segala sesuatu terkait
dengan administrasi perkara
sudah tersedia dalam
Aplikasi tersebut, akan
tetapi pada kenyataannya
tidak seperti itu,
dikarenakan perbedaan
persepsi dalam internal
aparat Pengadilan Agama
itu sendiri dalam membuat
blanko.
H. Sistematika Penulisan
Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi
penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan yang secara garis
besar berguna untuk pembaca. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima)
bab, dan isi dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai
berikut:
Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang mencakup; latar belakang
masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, studi review, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab kedua tentang administrasi perkara di Pengadilan Agama yang
mencakup; manajemen administrasi perkara Pengadilan Agama, manajemen
administrasi perkara berbasis sistem informasi dan sistem informasi administrasi
perkara Pengadilan Agama (SIADPA Plus).
17
Bab ketiga berisi tentang profil Pengadilan Agama Tangerang yang
mencakup; sejarah PA Tangerang, struktur organisasi PA Tangerang, visi dan misi
PA Tangerang, wilayah yuridiksi PA Tangerang, dan kewenangan PA Tangerang.
Bab keempat berisi tentang peran SIADPA Plus di Pengadilan Agama
Tangerang yang mencakup; implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang,
sinkronisasi pola Bindalmin dengan SIADPA Plus, dan peran SIADPA Plus di PA
Tangerang dalam penyelesaian perkara.
Bab kelima beirisi tentang bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yaitu
penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran
18
BAB II
ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
A. Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama
Sebagaimana kita ketahui bahwa dinamika sejarah Peradilan agama di
Indonesia sangat dinamis, pada awalnya pembinaan terhadap Peradilan Agama
dalam bidang teknis yustisial atau teknis yuridis berada pada kekuasaan Mahkamah
Agung, sedangkan dalam bidang organisasi, administrasi dan finansial (keuangan)
ada pada kekuasaan Departemen Agama. Walaupun kondisi ini berjalan lama,
setelah keluar UU No. 35 tahun 1999 perubahan atas UU No. 1970 tentang
ketentuan- ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, maka secara organisatoris
administratif Peradilan Agama berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.1
Keadaan Peradilan Agama ini juga dijelaskan oleh Eus Nurlaelawati dalam
bukunya “Modernization, Tradition and Identity (The Kompilasi Hukum Islam And
Legal Practice In The Indonesian Religious Courts)” sebagai berikut :2
“Just at the time when the religious court had been gaining their firm
institutional foundation and begun to anchor their juridical power, a challenge
emerged. The government issued law No. 35/1999, which reevaluated and replaced
some articles in law No. 14/1970 on the basic regulation of judicial authority. The
articles which were replaced are articles 11, 22 and 44. The most intriguing case of
these replacements is article 11, which governs the transfer of the administrative,
structural, and financial authority of all the domains of the court, from the
executive, where each court fell under its own departements, to the supreme court,
forming what is called a “single roof” judicial sistem. As a consequence, the
1 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Pasang Surut,
(Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 151. Lihat juga Juffran Sabrie, Peradilan Agama dalam Wadah
Negara Pancasila Dialog tentang RUUPA, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 109- 113.
2 Eus Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity (the kompilasi hukum islam and legal
practice in the Indonesian religious courts), (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), h. 62.
19
administration, structure, and finance of the religious courts, which had since
independence been under the auspices of the ministry of religious affairs, had to be
transferred to the supreme court”
.
Mahkamah Agung RI dalam blue print (cetak biru) pembaruan peradilan
2010- 2035 jelas mentargetkan untuk masa depan peradilan di Indonesia memiliki
manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi
serta menjadi organisasi modern berbasis teknologi informasi (TI) terpadu, hal ini
merupakan salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya badan
peradilan Indonesia yang agung. Oleh karena itu, segenap pemangku kepentingan di
lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya
menempatkan pembenahan TI sebagai salah satu prioritas perubahan.3
Berdasarkan pengalaman di banyak negara, penggunaan TI masih
menitikberatkan pada upaya-upaya pencatatan elektronis saja. TI belum
dioptimalkan secara maksimal untuk secara progresif meningkatkan kinerja badan
peradilan.4 Oleh karena itu, inisiatif TI yang dilakukan tidak memberikan hasil
memuaskan bagi lembaga peradilan. Salah satu penyebabnya adalah Badan
Peradilan gagal dalam menetapkan peran dan arah strategis TI di dalam organisasi
peradilan itu sendiri. Kegagalan ini berpotensi menciptakan ketidakmampuan dalam
memetik hasil maksimal, bahkan dalam implementasi TI itu sendiri, kegagalan
3 Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, (Jakarta: Mahkamah
Agung RI, 2010), h. 63.
4 Anja Oskamp, et.al. (ed.), IT Support of the Judiciary: Australia, Singapore, Venezuela,
Norway, The Netherlands and Italy, (Cambridge: TMC Asser Press/ Cambridge University Press, 2004);
serta inisiatif Courtroom 21 di Amerika Serikat yang dapat diunduh pada situs
http://www.legaltechcenter.net, terakhir diakses 22 Agustus 2013. Lihat juga Dory Reiling, Technology
for Justice: How Information Technology can support Judicial Reform, (Netherlands: Amsterdam
University Press, 2009).
20
implementasi akan terjadi ketika para pemakai sistem kemudian merasa TI gagal
memenuhi kebutuhannya.
Kalau kita kelompokan, pada dasarnya hanya terdapat dua kelompok besar
aplikasi yudisial yang digunakan di Mahkamah Agung RI, yaitu aplikasi manajemen
perkara (case management) dan aplikasi untuk manajemen aktivitas di pengadilan
(court management).5 Salah satu contoh aplikasi yudisial dibidang manajemen
perkara di Pengadilan Agama adalah aplikasi SIADPA Plus yang hampir seluruh
Pengadilan Agama di Indonesia menggunakannya.
1. Pengertian Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama
Ketika kita membicarakan manajemen Peradilan Agama maka kita tidak
bisa melepaskan diri daripada membicarakan administrasi itu sendiri. Istilah dan
pengertian Aadministrasi di Indonesia pada mulanya berasal dari Erofa
kontinental melalui penjajahan Belanda. Kata “administrasi” berasal dari bahasa
Belanda yaitu “administratie” yang artinya mencakup manajemen sumber daya,
seperti finansial, personel, gudang (stelselmatige verkrijging en vermerking van
gegeven).6
Pengertian administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan
pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk
menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara
5 Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, h. 66.
6 Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi, (Bandung: Sinar Baru Algensindo: 1989),
h. 3.
21
keseluruhan. Administrasi dalam arti sempit ini sering disebut tata usaha
(clerical work, office work).7
Dalam arti luas pengertian Administrasi menurut The Liang Gie adalah
segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan
oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Sedangkan
menurut John M. Pfiffner administrasi dapat diartikan sebagai mengorganisasi
dan menggerakan sumber daya manusia dan materil untuk mencapai tujaun yang
diharapkan.8
Dalam kepustakaan banyak dikenal pengertian administrasi yang banyak
ditulis oleh para pakar sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, tetapi yang
dimaksud administrasi disini adalah suatu proses penyelenggaraan oleh seorang
administratur secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah
ditetapkan semula.9
Yang dimaksud dengan proses adalah kegiatan yang dilaksanakan secara
beruntun dan susul-menyusul, artinya selesai yang satu harus diikuti dengan
pekerjaan yang lain sampai titik akhir. Proses itu sendiri meliputi enam hal yaitu
: menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan penyimpan.
7 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 49.
8 Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi, h. 9-10.
9 Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 13.
22
Penjelasan Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah
dua kali dengan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
menyatakan bahwa mengingat luas lingkup, tugas dan berat beban pekerjaan
yang harus dilaksanakan pengadilan, penyelenggaraan administrasi pengadilan
dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya. Menurut jenisnya
administrasi pengadilan dibedakan menjadi dua yakni administrasi umum dan
administrasi perkara/administrasi kepaniteraan, sedangkan menurut
penanganannya dilakukan oleh sekretaris dan panitera.
Pembedaan dan pemisahan ini melahirkan dua unit kerja yakni
kepaniteraan dan kesekretariatan, panitera dibantu wakil panitera menangani
administrasi kepaniteraan/perkara dan sekretaris dibantu wakil sekretaris akan
menangani administrasi umum (man, money and material).
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 keputusan KMA RI. No. 0041/SK/II/1992
tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, tugas pokok kepaniteraan adalah memberikan
pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi lainnya
berdasarkan peraturan perudangan yang berlaku.
Tugas pokok kepaniteraan tidak bisa dipisahkan dari tugas pokok
Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
perkara yang dalam pelaksanaannya diperlukan kerja administrasi.
Dalam rangka fungsi pengawasan, sekaligus demi terwujudnya tertib
administrasi perkara di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah
23
menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara bagi semua
lingkungan peradilan. Penetapan Pola ini adalah dengan surat Ketua MA tanggal
24 Januari 1991 No. KMA/001/SK/1991 telah mengeluarkan ketentuan-
ketentuan mengenai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara
yang disebut Pola Bindalmin (Pola Pembinaan dan Pengendalian
Administrasi).10
Pola BINDALMIN tersebut memuat lima bidang.11
1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara (tingkat pertama,
banding, kasasi dan peninjauan kembali).
2. Pola tentang register perkara.
3. Pola tentang keuangan perkara.
4. Pola tentang laporan keuangan.
5. Pola tentang kearsipan perkara.
2. Pola Prosedur Penyelenggara Administrasi Perkara Tingkat Pertama,
Banding, Kasasi dan PK
Tertib administrasi perkara adalah merupakan bagian dari Court Of Law
yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat Peradilan Agama dalam
10
A. Mukhsin Asyrof, Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama, (makalah Disampaikan
pada “Pelatihan SIMPEG dan SIADPA Pengadilan Agama Dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Pekanbaru di Tanjung pinang, tanggal 12 – 14 Juni 2008), h. 4.
11
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 12.
24
rangka mewujudkan peradi1an yang mandiri sesuai dengan peraturan yang
berlaku. 12
Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok pengadilan adalah menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
Yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas
pokok tersebut adalah panitera. Panitera sebagai pelaksana kegiatan administrasi
pengadilan memiliki 3 macam tugas pokok, yaitu :
a) Sebagai pelaksana administrasi perkara.
b) Sebagai pendamping hakim dalam persidangan.
c) Sebagai pelaksana putusan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya.
Sebagai pelaksana administrasi perkara panitera berkewajiban mengatur
tugas (wapan dan panmud). Sebagai pendamping hakim/ majelis dalam
persidangan, panitera berkwajiban mencatat jalanya persidangan dan dari catatan
disusun berita acara persidangan. Dalam hal panitera berhalangan maka dibantu
oleh para panitera pengganti.
Sebagai pelaksana administrasi perkara panitera bertanggung jawab atas
pengurusan perkara, penetapan, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya
perkara, uang titipan pihak ketiga, yang disimpan di kepaniteraan.
Prosedur penerimaan perkara di lingkungan Pengadilan Agama melalui
apa yang dikenal dengan sistem meja, sebagai kesatuan kelompok kerja yaitu
meja I, meja II, dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan
12
Ibid, h. 13
25
kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan
Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut di selesaikan.13
Meja I bertugas menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan
eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet), pernyataan banding,
kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan penaksiran
biaya perkara dan biaya eksekusi.14
Meja II bertugas menerima surat
gugat/perlawanan, menerima surat permohonan, menerima tindasan pertama
SKUM dari calon penggugat/pelawan/pemohon, mendaftar surat gugatan/
permohonan dalam register yang bersangkutan, dan mendaftar putusan
Pengadilan Agama/ Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Agung dalam semua
buku register yang bersangkutan.15
Dan Meja III bertugas menyerahkan salinan
putusan/penetapan Pengadilan Agama/ Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah
Agung kepada yang berkepentingan, menerima memori/ kontra memori
banding, memori/ kontra memori kasasi, jawaban/ tanggapan peninjauan
kembali dan lain-lain, dan menyusun/ menjahit/ mempersiapkan berkas.16
3. Pola Tentang Register Perkara
Istilah Register secara bahasa berasal dari kata “registrum”, yang berarti
buku daftar yang memuat secara lengkap dan terperinci mengenai suatu hal atau
13
Ibid, h. 16.
14
Ibid, h. 16- 17.
15
Ibid, h. 22- 23.
16
Ibid, h. 28- 29.
26
perkara, baik yang bersifat pribadi maupun register umum, seperti register
perkara, register catatan sipil atau lain-lain.17
Dalam bahasa Inggris disebut
“register” yang artinya buku catatan atau buku daftar.18
Sebelum lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan
Agama, pola tentang register perkara sangat sederhana, saat itu tugas-tugas
kepaniteraan masih dilaksanakan terbatas pada masalah fungsi panitera sebagai
pembantu hakim dalam persidangan.19
Setelah lahirnya Undang-undang No. 7
Tahun 1989, lembaga Peradilan Agama telah mengalami perubahan-perubahan
yang sangat mendasar, status dan eksistensinya telah pasti, atas dasar tersebut
pola register sebelumnya tidak mencerminkan ruh Undang- undang No. 7 tahun
1989, oleh karena itu disusunlah pola register baru yang mencerminkan
semangat ruh Undang- undang tersebut.20
Pencatatan perkara yang diterima dilakukan dalam buku register perkara
yang terdiri dari : 21
a) Register induk perkara gugatan
b) Register induk perkara permohonan
17
Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 500.
18
Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2005),
h. 385.
19
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 41.
20
Ibid, h. 43.
21
Dirjen Badilag MARI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku
II, (Jakarta: Dirjen Badilag MARI, Edisi Revisi, 2010), h. 34.
27
c) Register permohonan banding
d) Register permohonan kasasi
e) Register permohonan peninjauan kembali (PK)
f) Register surat kuasa khusus
g) Register penyitaan barang tidak bergerak
h) Register penyitaan barang bergerak
i) Register eksekusi.
j) Register akta cerai
k) Register permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa.
4. Pola Tentang Keuangan Perkara
Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 (4) R.Bg menyatakan bahwa biaya
perkara besarnya ditentukan oleh ketua Pengadilan. Suatu perkara di Pengadilan
baru dapat di daftar apabila biaya sudah dibayar sesuai asas dengan “Tidak ada
biaya, tidak ada perkara”. Biaya perkara menurut pasal 121 HIR dan 145 R.Bg
maksudnya adalah biaya kepaniteraan dan biaya proses, kecuali dalam perkara
prodeo sebagaimana ditentukan dalam pasal 237 HIR dan pasal 273 R.Bg. 22
Buku keuangan perkara meliputi buku jurnal perkara dan buku induk
keuangan perkara. Buku jurnal mencatat tentang kegiatan penerimaan dan
pengeluaran uang perkara untuk setiap perkara untuk tingkat pertama, banding,
kasasi dan peninjauan kembali. Jurnal keuangan perkara adalah pertanggung
22
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 59- 60.
28
jawaban panitera terhadap pihak ketiga selaku pembayar panjar biaya perkara,
dibuat berbeda dan terpisah untuk tiap perkara sejak diterima dan berakhir
dengan menutup buku jurnal setelah perkara diputus. Adapun dalam buku jurnal
tersebut terdiri dari enam kolom meliputi :23
1) Buku jurnal perkara permohonan
2) Buku jurnal perkara gugatan
3) Buku jurnal perkara banding
4) Buku jurnal perkara kasasi
5) Buku jurnal perkara PK
6) Buku jurnal perkara eksekusi
Semua kegiatan pencatatan buku jurnal setiap harinya dilaporkan ke
panitera untuk dimasukkan dalam buku induk keuangan perkara. Buku induk
keuangan perkara dalam bentuk tabelaris mencatat semua kegiatan penerimaan
dan pengeluaran biaya perkara untuk semua perkara yang masuk di Pengadilan
dan dicatat setiap hari. Buku tabelaris tersebut ditutup setiap akhir bulan oleh
panitera dan diketahui oleh ketua Pengadilan, sewaktu-waktu dalam rangka
pengawasan dapat di periksa dan ditutup oleh ketua Pengadilan atau MARI.24
23
Dirjen Badilag MARI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku
II, h. 31.
24
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 65-66.
29
5. Pola Tentang Laporan Perkara
Dasar hukum laporan perkara adalah Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang
No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,25
sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 48 tahun 2009 pasal 39
ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.26
Juga terdapat dalam pasal 32 ayat (1)
Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,27
bahwa
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan
yang lain yaitu terhadap penyelenggaraan peradilan dan tingkah laku serta
perbuatan para hakim di semua lingkungan badan peradilan dalam menjalankan
kekuasaan kehakiman.
Tata cara pengawasan terhadap badan Peradilan dapat dilaksanakan
dengan cara memeriksa pekerjaan dan meneliti proses kerja, meneliti dan
menilai hasil kerja, inspeksi rutin dan inspeksi mendadak, dan juga dengan
meneliti laporan-laporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pola
Bindalmin. 28
25
Pasal 10 ayat (4) Undang- undang No. 14 tahun 1970 ; “ Mahkamah Agung melakukan
pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan
Undang-undang”.
26
Pasal 39 ayat (1) Undang- undang No. 48 tahun 2009 ; Pengawasan tertinggi terhadap
penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
27
Pasal 32 ayat (1) Undang- undang No. 3 tahun 2009 ; Mahkamah Agung melakukan
pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. 28
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 54.
30
Pelaporan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
merupakan rangkaian dari tugas yang diemban oleh Peradilan di dalam
melaksanakan amanah Undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.29
Sekalipun pelaporan tidak menjadi tugas pokok yang secara langsung
melekat pada lembaga Peradilan dan tersurat di dalam Undang-undang, namun
laporan perkara dapat menjadi instrumen penting yang dapat menentukan dan
menilai kinerja aparat Peradilan mulai dari ketua, hakim, panitera, maupun para
panitera pengganti yang melaksanakan tugas menyelesaikan suatu perkara yang
ditangani. Melalui laporan perkara yang disajikan, tercermin proses penanganan
suatu perkara oleh suatu majelis, intensitas waktu yang dibutuhkan, sampai
bagaimana mekanisme penanganan perkara berjalan efektif dan memenuhi
aturan yang ditentukan.30
Laporan tentang keadaan perkara, keuangan perkara, dan kegiatan
hakim, dituangkan dalam bentuk-bentuk laporan sebagai berikut:31
a) LI- PA1 : Laporan keadaan perkara
b) LI- PA2 : Laporan perkara yang dimohonkan banding
29
Yang menjadi kewenangan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
30
Pada Pengadilan Agama dikenal dengan LIPA 1 (laporan keadaan perkara), pada Pengadilan
Tinggi Agama dikenal dengan RK-1.
31
Dirjen Badilag MARI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku
II, h. 49.
31
c) LI- PA3 : Laporan perkara yang dimohonkan kasasi
d) LI- PA4 : Laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali
e) LI- PA5 : Laporan perkara yang dimohonkanm eksekusi
f) LI- PA6 : Laporan tentang kegiatan hakim.
g) LI- PA7 : Laporan keuangan perkara
h) LI- PA8 : Laporan jenis perkara
6. Pola Tentang Kearsipan Perkara
Sebagaimana dirumuskan oleh pasal 1 Undang- undang No.7 Tahun
1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, yang dimaksud dengan
arsip adalah sebagai berikut :32
a) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-1embaga negara dan
badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan
tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pemerintahan.
b) Naskah-nasakah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan/ atau
perorangan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun
berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
Yang menjadi pijakan hukum pola kearsipan perkara di Pengadilan
Agama secara khusus sebagai berikut :
32
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, h. 81.
32
a. RBg pasal 711/ HIR pasal 383, yang menyatakan bahwa segala putusan
harus selalu tersimpan pada arsip Pengadilan dan tidak boleh dipindahkan,
terkecuali dalam keadaan dan dengan cara yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.
b. UU.No.7 Tahun1989 pasal 101, yang pada pokoknya menyatakan bahwa
panitera bertanggungjawab terhadap kearsipan perkara yang harus tersimpan
di ruang kepaniteraan, serta tidak dapat dipindahkan kecuali atas izin ketua
Pengadilan Agama.
c. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/004/II/1992, antara lain
menyatakan bahwa kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas
memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan
administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Administrasi kearsipan harus diselenggarakan sedemikian rupa, karena
arsip mempunyai nilai sebagai berikut : administratif value (nilai administrasi),
legal value (nilai hukum), fiskal value (nilai keuangan), researcht value (nilai
penelitian), dan educational value (nilai dokumentasi).33
Dilihat dari segi
kearsipan, berkas perkara dikelompokkan kepada dua macam, yakni: berkas
perkara yang masih berjalan dan arsip berkas perkara.34
33
Ibid, h. 85.
34
Ibid, h. 86.
33
B. Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama Berbasis Sistem
Informasi
Menurut kamus besar bahas Indonesia, Manajemen memiliki dua arti yakni
(1). Penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran; (2). Pejabat
pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.35
Sedangkan kata Administrasi memiliki empat arti yakni; (1). Usaha dan kegiatan
yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan
pembinaan organisasi; (2). Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan; (3). Kegiatan yangg berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan; dan (4). Kegiatan kantor dan tata usaha.36
Dalam hukum acara perdata dalam hal ini perdata agama maupun umum,
dikenal adanya dua tuntutan hak (perkara), yaitu permohonan merupakan perkara
yang tidak ada perselisihan (voluntair), dan gugatan merupakan perkara yang ada
perselisihan (contentiosa).37
Peradilan atau Rechtspraak dalam bahasa Belanda, dan Judiciary dalam
bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam
menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan atau Rechtbank dalam bahasa Belanda
dan Court dalam bahasa Inggris adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu
35
Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. I, h. 553.
36
Ibid, h. 7.
37
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. VI, h. 29.
Lihat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 13 Desember 1958, Nomor 4
k/Sip/1958.
34
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara- perkara.38
Peradilan Agama menurut
pasal 1 Undang- undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-
orang yang beragama Islam. Pengertian yang diberikan oleh Undang- undang
tersebut menggambarkan bahwa seolah-olah Peradilan Agama sebagai peradilan
Islam yang bersifat universal.39
Kata “Berbasis” berasal dari kata “Basis” yang artinya asas atau dasar.40
Sedangkan kata “Sistem Informasi” itu terdiri dari dua kata, pertama kata “Sistem”
yang berarti suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-
variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan
terpadu.41
Definisi yang lain tentang sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-
prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan
suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan.42
Sedangkan kata “Informasi” memiliki
arti data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk
digunakan dalam proses pengambilan keputusan.43
Pengertian lain tentang informasi
38
Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1978), h. 91. Lihat juga Gemala Dewi,
Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 3.
39
Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 6. Lihat juga
Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (akar sejarah, hambatan dan prospeknya),
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 94.
40
Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
h. 83. 41
Tata Sutabri, Analisa Sistem Informasi, (Jakarta: Andi Publisher, 2005), h. 6.
42
Jogiyanto HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), h. 12.
43
Tata, Analisa Sistem Informasi, h. 7.
35
adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi
yang menerimanya.44
Jadi, Sistem Informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat
teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan
komunikasi yang penting, proses atas transaksi- transaksi tertentu dan rutin,
membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar
pengambilan keputusan yang tepat.45
Manajemen perkara di Pengadilan Agama tumbuh begitu pesat, bahkan
Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sudah tidak asing lagi dengan teknologi
informasi, manajemen administrasi perkara yang merupakan serangkaian kegiatan
yang dibutuhkan dalam menangani perkara dalam rangka penertiban dokumen data
perkara semenjak pendaftaran perkara, persidangan, pengajuan upaya hukum
sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan juga merupakan satu kesatuan
proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya
keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat,46
sebelumnya
dilakukan dengan manual (Pola Bindalmin) diganti dengan berbasis teknologi
informasi (SIADPA), inilah esensi dari pengertian daripada “manajemen
administrasi perkara Pengadilan Agama berbasis sistem informasi”.
44
Jogiyanto, Analisis dan Desain Sistem Informasi, h. 13.
45
Nash, John F., Terjm: La Midjan, Sistem Informasi Akuntansi I Pendekatan Manual Praktika
Penyusunan Metode dan Prosedur, (Bandung : Lembaga Informasi Akuntansi, 2000), h.8. 46
Jimly Asshiddiqie, Reformasi Tata Kelola Peradilan, artikel diakses pada tanggal 26 Juli 2013
pada http://www.jimly.com/makalah/namafile/63/REFORMASI_TATA_KELOLA_ MANAJEMEN_
PERADILAN.pdf.
36
C. Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA)
1. Pengertian Aplikasi SIADPA
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengadilan
mempunyai tugas utama, yaitu: memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi
kepada pencari keadilan, memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang
diperlukan bagi pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara
efektif, efesien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada para pihak dan
masyarakat.47
Pemanfaatan teknologi informasi dikemas dalam bentuk aplikasi Sistem
Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama yang selanjutnya disebut
Aplikasi SIADPA. Aplikasi SIADPA digambarkan sebagai otomasi Pola
Bindalmin yang dirancang sedemikian rupa secara elektronik sehingga
memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses administrasi perkara.48
SIADPA ini merupakan aplikasi pengolah dokumen-dokumen
keperkaraan yang bekerja berdasarkan dokumen blanko (formulir). Prinsip kerja
SIADPA mirip dengan Mail Merge yang dikenal dalam program Microsoft
Word. Prinsip kerja dari SIADPA adalah dengan menggabungkan data-data
perkara dengan dokumen (blanko). Data-data perkara di dalam dokumen blanko
disebut dengan variebel. Variabel-variabel ini ditunjukan dengan angka atau
nomor. Nantinya ketika hendak mencetak suatu dokumen variable-variabel di
47
A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), h. 12 48
Dirjen Badilag MARI, Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA PLUS; Membangun
Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, (Jakarta : Dirjen Badilag MARI, 2012), h. 1
37
dalam dokumen blanko akan diganti dengan data-data keperkaraan yang telah
diisikan oleh operator di SIADPA yang sesuai dengan variable tersebut.
Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, aplikasi SIADPA adalah
pengembangan dari sistem administrasi kepaniteraan berdasar Pola Bindalmin
dalam mengolah dokumen-dokumen perkara baik pada tingkat pertama maupun
pada tingkat banding yang dirancang ulang (redesign) dengan sistem otomatisasi
dan integrasi menggunakan alat bantu komputer berbasis windows, dengan tidak
mengurangi substansi yustisial yang bertujuan untuk mempercepat proses
penyelesaian administrasi perkara di lingkungan Peradilan Agama.
Sedangkan SIADPA Plus adalah aplikasi hasil sinkronisasi menu-menu
dan template/ dokumen pada aplikasi SIADPA dengan Pola Bindalmin (KMA
001/SK/1991 dan Buku II MA tentang Pedoman Teknis Administrasi dan
Teknis Peradilan) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama MA RI.
2. Latar Belakang Munculnya Aplikasi SIADPA
Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah
Mahkamah Agung mempunyai kewenangan dalam bidang hukum perdata
tertentu khusus untuk umat Islam. Kompetensi absolut adalah wewenang badan
pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak
38
dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan
yang sama maupun dalam dalam lingkungan peradilan yang lain.49
Seiring dengan perkembangan dan perubahan situasi masyarakat Islam di
Indonesia, dengan meningkatnya kesadaran akan penyelesaian perkara-perkara
tersebut di bawa ke Pengadilan Agama, maka untuk mengelola perkara-perkara
tersebut memerlukan manajemen perkara yang dapat diandalkan dan efisien.
pola Bindalmin yang selama ini menjadi pedoman proses penyelesaian
administrasi perkara di Pengadilan Agama sepertinya yang sudah sangat lengkap
dan mengakomodir semua administrasi penyelesaian perkara, namun timbul
masalah ketika masyarakat membutuhkan informasi seputar perkara yang
sedang ditangani oleh pengadilan sudah sampai dimana prosesnya, juga dalam
hal pembuatan pelaporan perkara yang menjadi kewajiban pengadilan.
Atas dasar permasalahan yang timbul tersebut dengan keragaman perkara
yang ditangani oleh Pengadilan Agama, sudah sangat tentu akan semakin
beragam pula permasalahan yang nantinya akan dihadapi. Untuk mengantisipasi
hal tersebut, maka dimulailah pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana
atau alat bantu merekam semua proses administrasi perkara di Pengadilan
Agama.50
49
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 78.
Lihat juga A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), h. 6. Lihat juga Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 8. Lihat juga Erfaniah Zuhriah,, Peradilan Agama di
Indonesia Dalam Rentang Sejarah Pasang Surut, h. 204- 215. 50
Dirjen Badilag MARI, Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA PLUS; Membangun
Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, h. 10
39
3. Sejarah Lahirnya Aplikasi SIADPA
Ide-ide cerdas muncul ketika menghadapi permasalahan dan dalam
keadaan terdesak yang mengharuskan orang berpikir keras untuk mencari solusi
atas permasalahan yang sedang dihadapi. Jumlah perkara yang masuk ke
Pengadilan Agama Malang rata-rata 400 setiap bulan tidak sebanding dengan
jumlah SDM yang terbatas, hal ini menjadi masalah jika semua proses
penyelesaian perkara dijalankan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi
informasi. Bekerja di luar jam kantor bagi pegawai Pengadilan Agama Malang
pada tahun 1990-an tidak dapat dihindarkan, hal ini dilakukan untuk mengurangi
penumpukan perkara.
Reformasi di tahun 1998 memberikan inspirasi kepada Alm. Yugo Hari
Satriyo, SH. yang saat itu menjabat sebagai panitera/ sekretaris Pengadilan
Agama Malang untuk membenahi sistem administrasi perkara dalam rangka
meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, transparansi dan
pelayanan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Malang. Jumlah
perkara yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia dan
penerapan sistem manual tidak bisa menyelesaikan perkara tepat waktu. Hal ini
semakin mendorong untuk mempercepat pembenahan administrasi perkara
dengan memanfaatkan perangkat komputer.51
Memang sebelumnya Alm. Yugo
Hari Satriyo, SH sempat bertemu dengan seseorang yang bergerak di bidang
pemrograman komputer yaitu Irfan dari Sysolusindo.
51
Ibid, h. 11.
40
Usulan Alm. Yugo Hari Satriyo, SH tersebut akhirnya disetujui dan
ditindak lanjuti melalui pembicaraan dengan pihak Sysolusindo. Kemudian
kepaniteraan yang dikomandani oleh Yugo Hari Satriyo, SH, menyiapkan
konsep surat-surat administrasi, setelah konsep itu jadi kemudian diketik
dengan komputer oleh tenaga honorer yang terdiri dari saudara Hadijah
Hasanuddin, Ainur Rofiq, Farid Dzikrullah, Erik Handini dan lain-lain, hasil
pengetikan konsep tersebut diserahkan kepada pihak Sysolusindo untuk dibuat
dalam bentuk program komputer.52
Setelah pembuatan program administrasi perkara ini selesai, dilakukan uji
coba untuk proses penyelenggaraan administrasi perkara sejak dari penerimaan
sampai dengan putusan perkara. Ternyata hasilnya luar biasa. Untuk proses
pendaftaran perkara yang semula dalam sehari melayani 20 s/d 30 perkara baru
selesai pada pukul 16.00 setelah menggunakan program ini dapat diselesaikan
pada sekitar pukul 13.00 s/d pukul 14.00.
Sesudah uji coba dirasa cukup, dengan perbaikan dan penyempurnaan di
sana sini, program administrasi perkara ini mulai dioperasikan dengan diberi
nama Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama disingkat SIADPA 1.
Pemberian nama SIADPA 1 dimaksud untuk membedakan dengan program
lainnya yang direncanakan, yaitu SIADPA 2 untuk Register Perkara, SIADPA 3
untuk Keuangan Perkara, SIADPA 4 untuk Laporan Perkara dan seterusnya.
Namun sampai dengan saat Yugo Hari Satriyo, SH diangkat sebagai Panitera
52
Abu Amar (Ketua PTA Jayapura), Sejarah Awal SIADPA, artikel diakses pada tanggal 24
Juli 2013 pada http://www.pa- manokwari.go.id/ index.php/artikel/161-sejarah-awal-siadpa.
41
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2000, SIADPA 2 dan SIADPA
lainnya belum dapat direalisasikan.53
Perubahan luar biasa di Pengadilan Agama Malang Kelas II dengan
program SIADPA 1 ini rupanya menarik perhatian pimpinan PTA Surabaya,
sehingga diperintahkan kepada Pengadilan Agama Malang Kelas II untuk
menularkan kepada Pengadilan Agama lainnya di Jawa timur, terutama kepada
Pengadilan Agama Kelas I A yang jumlah perkaranya relatif banyak.
Beberapa waktu kemudian rupanya para ketua Pengadilan Agama di Jawa
Timur setelah melihat manfaat SIADPA, mulai tertarik dengan program ini dan
meminta kepada pihak Sysolusindo untuk membuatkan program bagi
Pengadilan Agama masing-masing,54
sehingga program SIADPA dalam waktu
singkat telah merata dipergunakan oleh Pengadilan Agama di seluruh wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Pada sebuah acara di Malang, Direktur Pembinaan Badan Peradilan
Agama Bapak Drs, H. Syamsuhadi Irsyad, SH., MHum berkenan singgah di
Pengadilan Agama Malang Kelas II, beliau melihat dan tertarik dengan program
SIADPA 1 ini dan mengatakan alangkah baiknya jika program ini bisa ditiru
oleh Pengadilan Agama yang lainnya.
53
Ibid.
54
Yudhi Wijaya, Pola Kerja Efektif Pelayanan Perkara dengan aplikasi SIADPA/SIADPTA,
artikel diakses pada tanggal 27 Juli 2013 pada http://www.pta-kendari.go.id/pakdi/media.php?module=
detailartikel &id=93.
42
Ketika Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama dijabat oleh Drs. H.
Wahyu Widyana, MA dan setelah Peradilan Agama satu atap berada di bawah
Mahkamah Agung, rupanya SIADPA ini menjadi perhatian beliau dan kemudian
dikembangkan di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana keadaan yang ada
sekarang.55
4. Landasan Hukum Implementasi Aplikasi SIADPA
Aplikasi SIADPA sebagai sebuah sistem manajemen perkara (Case
management system) telah dirasakan manfaatnya di bidang administrasi
peradilan. Proses pengolahan dokumen perkara dilakukan dengan lebih cepat,
efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan bisa
lebih ditingkatkan. 56
Secara umum landasan yuridis aplikasi SIADPA diperkuat dengan
adanya Surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Tuada
Uldilag) MARI Nomor 12/TUADA/AG/IX/2007 tertanggal 17 September 2007
tentang Penggunaan Sistim Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama
(SIADPA).
Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama (Buku II Edisi Revisi) Tahun 2010 ditegaskan bahwa dalam rangka
55
Ibid.
56
Dirjen Badilag MARI, Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA PLUS; Membangun
Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, h. 8.
43
memaksimalkan transparansi dan pelayanan prima peradilan perlu
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi infomasi. SIADPA dimanfaatkan dalam
rangka mendukung Pola Bindalmin dan peningkatan kerja pengadilan serta
pelayanan peradilan.
Rumusan hasil diskusi Komisi II Bidang Lingkungan Peradilan Agama
pada Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2010 di Balikpapan menyebutkan
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pola Bindalmin perlu didukung
dengan aplikasi SIADPA. Disamping sosialisasi perlu bimbingan dan
monitoring yang simultan ke satuan kerja tentang pelaksanaan Pola Bindalmin,
SIADPA, dan juga termasuk sarana administrasi perkara lainnya.57
Dirjen Badilag telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor
0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tanggal 2 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim
Implementasi SIADPA Nasional dalam rangka untuk mengoptimalkan
implementasi SIADPA Plus. Selain membentuk Tim SIADPA Plus Nasional
dan tugas-tugasnya, Dirjen Badilag juga mengintruksikan kepada seluruh Ketua
PTA dan Mahkamah Syariah Aceh untuk membentuk tim implementasi
SIADPA tingkat Propinsi, dan melaporkannya kepada Dirjen Badilag.58
Untuk mempertegas instruksi sebelumnya Tuada Uldilag MARI
mengeluarkan surat Nomor 07/TUADA-AG/IX/2011 tertanggal 19 September
2011 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SIADPA dan SIADPTA.
57
Ibid, h. 8- 9.
58
Ibid, h. 9.
44
Dalam surat ini Tuada Uldilag menegaskan bahwa SIADPA dan SIADPTA
sebagai case management system telah banyak dirasakan manfaatnya dalam
meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.59
5. Fitur- Fitur dalam Aplikasi SIADPA
Otomasi dan integrasi Pola Bindalmin dalam bentuk aplikasi SIADPA
secara perlahan namun pasti dapat diterima oleh warga Peradilan Agama.
Kondisi ini tidak lepas dari keunggulan aplikasi SIADPA yang mudah dipahami
dan dioperasikan (user friendly), menggunakan bahasa Indonesia, mempercepat
layanan, mempermudah pencarian data, menyediakan semua jenis dokumen
perkara, aman dan rahasia, jaringan multi user, serta tingkat efisiensi dan
efiktifitas yang tinggi.60
Aplikasi SIADPA terbukti mampu menjawab kebutuhan administrasi
perkara Peradilan Agama karena aplikasi SIADPA menawarkan solusi dokumen
dan solusi data.
Aplikasi SIADPA sebagai solusi dokumen mencakup: 1) SIADPA
Tingkat Pertama (aplikasi utama) yang digunakan untuk mengolah dokumen
perkara mulai dari penerimaan hingga putusan dan penyelesaian perkara. 2)
SIADPA Tingkat Banding, digunakan untuk mengolah dokumen persiapan
59
Ibid, h. 9-10.
60
Dirjen Badilag MARI, Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA PLUS; Membangun
Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, h. 4
45
banding di Pengadilan Agama, termasuk di dalamnya akta banding, memori
banding, hingga pemberitahuan isi putusan banding. 3) SIADPA Tingkat Kasasi,
digunakan untuk mengolah dokumen persiapan kasasi di Pengadilan Agama,
mencakup persiapan kasasi, memori kasasi, hingga pemberitahuan putusan
kasasi. 4) SIADPA Tingkat Peninjauan Kembali, digunakan untuk mengolah
dokumen persiapan peninjauan kembali di Pengadilan Agama, mencakup
persiapan peninjauan kembali, memori peninjauan kembali hingga
pemberitahuan isi putusan peninjauan kembali. 61
Aplikasi SIADPA sebagai solusi data dapat dilihat dari Aplikasi Sistem
Keuangan Perkara (SIADPA KIPA), Aplikasi Sistem Register Perkara (SIADPA
REGISTER), Aplikasi Sistem Laporan Perkara (SIADPA LIPA), Aplikasi Akta
Cerai (SIADPA AKTA CERAI), Aplikasi Jadwal Sidang (SIADPA JADWAL
SIDANG).62
61
Ibid, h. 4- 5
62
Ibid, 5
Gambar 1. Diagram otomasi dan integrasi Pola
Bindalmin dalam aplikasi SIADPA
46
Berikut ini penjelasan dari otomasi dan integrasi pola bindalmin dalam
aplikasi SIADPA, penjelasannya sebagai berikut :
1) Aplikasi SIADPA (aplikasi utama)
Merupakan aplikasi utama untuk sistem aplikasi SIADPA, aplikasi
SIADPA merupakan otomasi dari Pola Prosedur Penyelenggaraan
Administrasi Perkara yaitu pola pertama dalam Pola Bindalmin, berfungsi
menginput dan mengedit data- data perkara serta mencetak dokumen-
dokumen keperkaraan mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan dan
pasca putusan.
Aplikasi SIADPA (Tingkat Pertama), sebagai aplikasi utama menu-
menu dalam aplikasi SIADPA diklasifikasi menjadi enam bagian, yakni
sebagai berikut :
Menu Penerimaan. Menu ini terdiri dari pendaftaran, surat kuasa, surat
kuasa untuk membayar atau SKUM (didalamnya tercantum panjar biaya
perkara yang telah dibayar penggugat/ pemohon saat mendaftarkan
perkara).
Menu persiapan persidangan. Menu persiapan persidangan memuat
dokumen-dokumen yang harus dibuat sebelum memasuki tahap
persidangan, yaitu berbagai jenis penetapan (penetapan majelis hakim,
penetapan panitera pengganti, penetapan jurusita/jurusita pengganti,
penetapan hari sidang) dan surat panggilan sidang (kepada para pihak
berperkara).
47
Menu persidangan. Menu ini terdiri dari berita acara persidangan,
mediasi, sita, amar putusan, putusan, pemberitahuan isi putusan,
pengembalian sisa panjar perkara.
Menu penyelesaian perkara. Menu penyelesaian perkara terdiri dari ikrar
talak, eksekusi, dan pengiriman salinan putusan kepada Kantor Urusan
Agama (KUA).
Menu Lain-Lain, yang termasuk dalam menu ini antara lain, riwayat
penggunaan user, formulir pendukung, dan sampul minutasi.
2) SIADPA REGISTER
SIADPA REGISTER merupakan otomasi dari Pola Tentang Register
Perkara, yaitu pola kedua dalam Pola Bindalmin. SIADPA Register
dibangun pada tahun 2004. Dalam aplikasi SIADPA Register sama sekali
tidak diperlukan entry data, semua aktivitas penerimaan, persiapan
persidangan, persidangan dan penyelesaian perkara yang diproses dengan
aplikasi SIADPA akan tersimpan secara otomatis dalam SIADPA Register.
Format SIADPA Register pun dibuat sama persis dengan format register
yang ada di Pola Bindalmin.
3) SIADPA KIPA
Sebagaimana kita ketahui pada penjelasan sebelumnya, pola
Bindalmin itu terdiri dari 5 pola. Berpijak pada Pola Bindalmin,
48
perkembangan awal aplikasi SIADPA yang ada saat itu hanya mampu
mengakomodir pola tentang prosedur penyelenggaraan administrasi perkara
saja, namun belum mampu mengakomodir pola Bindalmin lainnya yang
memang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Untuk mengakomodir pola tentang keuangan perkara (otomasi pola
ketiga dalam Pola Bindalmin) pada tahun 2003 dibangun aplikasi SIADPA
KIPA. Penamaan KIPA sendiri diambil dari nama kode formulir keuangan
perkara yaitu KIPA.1, KIPA 2, dan lain-lain. Pada tahap ini aplikasi
SIADPA mulai diarahkan sebagai aplikasi pengolah data perkara.63
Arah, tujuan dan fungsi aplikasi SIADPA KIPA pada prinsipnya
dapat membantu pegawai Pengadilan Agama dengan cepat pencatatan,
pengendalian dan pencetakan laporan keuangan perkara, secara lebih rinci
arah, tujuan dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :64
a) Membantu pegawai bagian kas dalam hal pencatatan, membuat
perhitungan dan pengendalian keuangan perkara.
b) Berfungsi sebagai input awal sampai akhir proses keuangan perkara dan
sebagai sumber otomasi dari pembuatan buku-buku keuangan dan
pelaporan keuangan perkara.
63
Ibid, h. 15.
64
Ibid, h. 7.
49
Dari sisi operasional pencatatan jurnal dan pembuatan buku-buku
laporan tidak memerlukan pencarian data yang rumit dan entry data tidak
berulang-ulang bahkan sebagian besar telah diotomatiskan. Otomasi diambil
dari titik transaksi proses dan tahap perjalanan perkara, misalnya pada saat
pendaftaran akan terproses dan tersimpan jurnal biaya pendaftaran dan biaya
redaksi dan seterusnya.
4) SIADPA LIPA
Aplikasi sistem pelaporan statistik perkara Pengadilan Agama atau
yang biasa dikenal dengan sebutan SIADPA LIPA. SIADPA LIPA
merupakan aplikasi untuk mencetak laporan-laporan LIPA, semua data yang
dicetak pada laporan-laporan SIADPA LIPA mengambil dari data yang
dimasukkan pada aplikasi SIADPA. Aplikasi SIADPA LIPA terdiri dari
beberapa register yang berkaitan dengan register perkara, yaitu register
induk gugatan; register induk permohonan; register surat kuasa khusus;
register eksekusi; register permohonan kasasi; register penyitaan barang
tidak bergerak; register penyitaan barang bergerak; dan register akta cerai.
Aplikasi SIADPA LIPA ini mulai dibangun tahun 2004. Arah dan
fungsi aplikasi ini pada prinsipnya membantu pencatatan, pengendalian dan
pencetakan laporan keadaan perkara secara otomatis, secara lebih rinci arah
dan fungsi aplikasi SIADPA LIPA adalah sebagai berikut :65
65
Ibid, h. 17.
50
a) Memudahkan tugas panitera muda hukum (panmud hukum), petugas
Meja III maupun pihak manapun yang terkait untuk pencatatan,
pengarsipan dan penyampaian pelaporan perkara per bulan.
b) Berfungsi sebagai bahan data pelaporan dan statistik perkara semenjak
data awal perkara masuk ke pengadilan sampai akhir proses perkara.
c) Berfungsi sebagai sumber otomatis dari permintaan data-data penunjang
pihak terkait.
Dari sisi operasional implementasi SIADPA LIPA dapat
mempermudah, mempercepat dan meminimalisir kesalahan dalam proses
pembuatan laporan perkara pada Pengadilan Agama. Pembuatan laporan
keadaan perkara tidak lagi memerlukan waktu yang relatif lama dan tidak
memerlukan pencarian data yang rumit.
Otomasi diambil dari titik awal pendaftaran perkara, tahap perjalanan
perkara sampai dengan tahap minutasi perkara, misalnya pada saat
pendaftaran perkara terproses di awal, maka secara otomatis data yang telah
masuk tersebut akan selalu muncul keadaan perkaranya setiap pelaporan
perkara sampai dengan tahap akhir yaitu minutasi dan pengarsipan.
5) Menu Kearsipan Perkara
Berbeda dengan pola tentang kearsipan perkara yaitu pola kelima
dalam pola Bindalmin tidak diotomasi dalam sistem tersendiri, akan tetapi
51
menjadi bagian dari aplikasi SIADPA (aplikasi utama) dalam bentuk fitur
arsip perkara.
Latar belakang ide menempatkan menu kearsipan perkara yaitu pada
tahun 2010, ketika aplikasi SIADPA terpasang di seluruh Pengadilan Agama
di Indonesia muncul masukan dari para pengguna agar dibuatkan aplikasi
tentang arsip perkara. Memang kalau kita lihat dari lima pola dalam Pola
Bindalmin, hanya pola tentang kearsipan perkara yang belum terakomodir
dalam aplikasi SIADPA.
Meskipun agak terlambat, pada akhir tahun 2010 keinginan para
pengguna dapat diakomodir dalam aplikasi SIADPA. Pola tentang kearsipan
perkara tidak dibuat aplikasi khusus seperti SIADPA KIPA, LIPA dan
SIADPA Register, namun dibuat menu tambahan dalam SIADPA. Menu
arsip perkara menjadi bagian dari aplikasi SIADPA. Menu ini dapat
ditemukan para pengguna dalam aplikasi SIADPA Plus versi 1.0.3.35 dan
terus disempurnakan dan dikembangkan dengan versi-versi yang baru.
Pada prinsipnya menu kearsipan yang terdapat pada SIADPA Plus
versi 1.0.3.35 mekanismenya mengikuti pola kearsipan yang telah
dituangkan dalam Pola Bindalmin. Namun untuk melihat status berkas
perkara yang telah diarsipan ditampilkan dengan format blanko tersendiri
yang mencakup riwayat penggunaan blanko tersebut mulai dari perkara di
52
terima sampai perkara diminutasi termasuk juga tanggal penyimpanan
berkas atau tanggal diarsipan.66
66
Ibid, h. 21.
53
53
BAB III
PROFIL PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS 1 B
A. Sejarah Pengadilan Agama Tangerang
Segala informasi mengenai profil pengadilan khususnya Pengadilan Agama
di Indonesia secara umum dapat kita ketahui dengan mudah di halaman website
Pengadilan Agama yang bersangkutan, begitu juga dengan Pengadilan Agama
Tangerang dapat dilihat di website www.pa-tangerangkota.go.id, setelah penulis
komfirmasi tentang isi profil Pengadilan Agama Tangerang kepada ketua
Pengadilan Agama, wakil panitera dan staf pegawai yang membidangi pengelolaan
website, semua informasi mengenai profil Pengadilan Agama yang dimuat di
website tersebut diatas valid, sesuai dengan sejarah Pengadilan Agama Tangerang
yang sebenarnya, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Keberadaan Pengadilan Agama Tangerang beralamat di Jalan Perintis
Kemerdekaan II Komplek Perkantoran Cikokol Kota Tangerang. Status organisasi
PA Tangerang adalah merupakan Pengadilan Agama kelas IB,1 yang berada di
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten.
Pengadilan Agama Tangerang dibangun di atas tanah seluas 2.020 m2
dengan status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Badan
Pertanahan Nasional Tangerang No. 28 dan 29 tanggal 21 September 1984 dan telah
1 Untuk melihat lebih jauh mengenai klasifikasi Pengadilan Agama dapat merujuk pada
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan
Tingkat Pertama.
54
dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
Luas bangunan gedung Pengadilan Agama Tangerang adalah sekitar 1858
meter persegi, dan terdiri dari dua lantai yang dibangun pada tahun 2009. Letak
geografis kota Tangerang terletak antara 6 6’ lintang selatan sampai dengan 6 13’
lintang selatan dan 106 36’ bujur timur sampai dengan 106 42’ bujur timur.
Batas wilayah kota Tangerang adalah sebagai berikut; sebelah utara,
berbatasan dengan kecamatan Teluknaga dan kecamatan Sepatan kabupaten
Tangerang, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Curug (kabupaten
Tangerang) dan kecamatan Serpong, kecamatan Pondok Aren (kota Tangerang
Selatan), Sebelah timur berbatasan dengan provinsi DKI Jakarta, dan sebelah barat
berbatasan dengan kecamatan Cikupa kabupaten Tangerang.
Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang meliputi
seluruh wilayah daerah tingkat II kota Tangerang yang terdiri dari 13 (tiga belas)
kecamatan dan 104 (seratus empat) kelurahan.2
Pembentukan Pengadilan Agama Tangerang secara historis pada dasarnya
tidak jauh berbeda dengan pembentukan Pengadilan Agama lainnya yang ada di
wilayah negara RI. Fase sebelum kemerdekaan dimana Indonesia mengalami
beberapa kali masa penjajahan oleh bangsa lain seperti Belanda, Jepang, dan lain-
lain mewarnai tumbuh kembang dan terbentuknya institusi Peradilan Agama di
Indonesia.
2 PA Tangerang, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal
22 Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/yurisdiksi
55
Kota Tangerang dinyatakan sebagai wilayah kotamadya (kota) pada tanggal
31 Juli 1993. Status kota yang saat itu berada dibawah provinsi Jawa Barat
merupakan upaya pengembangan wilayah daaerah tingkat 2 (dua) yang sebelumnya
dipusatkan pada satu wilayah kabupaten Tangerang. Berdasarkan Undang-undang
No. 2 Tahun 1993 kota Tangerang diberikan otoritas daerah tersendiri di samping
kabupaten Tangerang yang berpusat di Tigaraksa. Selanjutnya, setelah provinsi
Banten dibentuk kota Tangerang beralih menjadi wilayah kota yang berada di
bawah provinsi Banten.
Keberadaan Pengadilan Agama Tangerang semenjak kemerdekaan sampai
sebelum lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama
Tangerang bermula dilaksanakan di tempat kediaman yang kemudian pindah ke
masjid, seperti yang dilakukan pada zaman Rasul. Ada beberapa nama yang sempat
menjadi ketua Pengadilan Agama di wilayah Tangerang diantaranya adalah dapat
dilihat dalam tabel berikut :3
No
.
NAMA GOL PEND TAHUN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
KH. Djunaedi
KH. Mhd. Sirodj
KH. Mursan
KH. Abdullah Mu’min
KH. Sa’ban Salim
KH. Yusuf Mustafa Harahap
KH. Sumarna
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1942-1949
1949-1954
1955-1960
1960-1965
1965-1972
1972-1974
-
3 PA Tangerang, Sejarah Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22
Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/sejarah
56
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
H. Halimi, BA
Drs. Humaidi ZA,ZA
Drs.H.Satibi Abdul Hadi
Drs.H.Yusuf Effendi
H. Abdullah Juki, SH
Drs. H. Muhammad Hasyim
Drs. H.Abdurrahman Abror
Drs. H. Zurrihan Ahmad, SH, M.Hum
Drs.HM. Nadjmi, SH. M.Hum
Drs.H.A.H.Chairuddin Ridwan, SH
Drs.H.Ahmad Fathoni, SH, M.Hum
Drs. Tata Sutayuga, SH.
Drs. H. Ambo Asse, S.H., M.H
Drs. Chazim Maksalina, M.H.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV/b
IV/b
IV/b
IV/b
-
Sarmud
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S2
1974-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1984
1984-1987
1987-1989
1989-1994
1994-1999
1999-2002
2002-2004
2004-2007
2007-2010
2010-2012 2012
s/d skrg
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang
Untuk lebih mudah memahami susunan organisasi Peradilan Agama, secara
umum susunan Peradilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera,
sekretaris dan juru sita. Ketua Pengadilan Agama Tangerang sekarang dijabat oleh
Drs. Chazim Maksalina, M.H sebelumnya dijabat oleh Drs. H. Ambo Asse, S.H.,
M.H. Susunan organisasi Pengadilan Agama Tangerang dapat digambarkan dalam
bagan organisasi dibawah ini :4
4 PA Tangerang, Struktur Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22
Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/struktur.
57
58
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang
Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undnag No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, dalam pasal
2 disebutkan bahwa : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
tertentu”.
Untuk menujang dan memenuhi harapan lembaga Peradilan yang sederhana,
cepat dan dengan biaya murah sebagai mana tersebut dalam Pasal 57 ayat (3)
Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tangerang
mengimplementasikannya dengan dalam Visi “Terwujudnya Pengadilan Agama
Tangerang yang terhormat dan bermartabat”, dan Misi “Mewujudkan pelayanan
prima dengan cara memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada
masyarakat, dan mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dengan cara
meningkatkan kwalitas SDM yang professional”.5
D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tangerang
Luas wilayah kota Tangerang adalah 1,231 Ha, kota Tangerang memiliki
wilayah 13 kecamatan dan 104 kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut
merupakan wilayah hukum atau merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama
Tangerang. Yang dimaksud dengan kompetensi relatif itu sendiri adalah kekuasaan
atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang
5 PA Tangerang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22
Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/visi
59
sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan
wilayah tempat tinggal/ tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.6
Kecamatan-kecamatan yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama
Tangerang adalah sebagai berikut : 7
1) Kecamatan Ciledug
2) Kecamatan Larangan
3) Kecamatan Karang Tengah
4) Kecamatan Cipondoh
5) Kecamatan Binong
6) Kecamatan Tangerang
7) Kecamatan Karawaci
8) Kecamatan Jatiuwung
9) Kecamatan Cibodas
10) Kecamatan Priuk
11) Kecamatan Neglasari
12) Kecamatan Batu Ceper
13) Kecamatan Benda
E. Kewenangan Pengadilan Agama Tangerang
Pengadilan Agama Tangerang sesuai dengan tugas dan kewenangannya
yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam atau yang menundukan
diri dengan hukum Islam berupa: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Wakaf, Zakat,
infak, Hibah, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah.
6 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 10.
7 PA Tangerang, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal
22 Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/yurisdiksi.
60
Dasar Hukum kewenangan absolut Pengadilan Agama Tangerang tersebut
adalah pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No. 50
Tahun 2009.
Selain dari tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Tangerang mempunyai
tugas tambahan baik yang diatur dalam Undang-undang maupun dalam peraturan-
peraturan lainnya yaitu :8
1) Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi
pemerintah apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 7/1989)
2) Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar
sengketa antara orang-orang Islam. (Pasal 107 ayat (2) Undang-undang No.
7/1989). Hal ini sudah jarang dilakukan karena Undang-Undang No. 3 Tahun
2006 telah mengatur dibolehkannya penetapan ahli waris dalam perkara volunter.
3) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun
Hijriyah (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006)
4) Melaksanakan tugas lainnya seperti pelayanan riset/ penelitian dan tugas-tugas
lainnya.
8 PA Tangerang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada
tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/tupoksi
61
BAB IV
PERAN SIADPA PLUS DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG
A. Implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang
Pelayanan di Pengadilan Agama adalah bersifat pelayanan publik, oleh
karena itu pelayanan di Pengadilan Agama harus memberikan pelayanan yang
memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada dasarnya setiap manusia
membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan
tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.1 Hal ini juga didukung oleh
pendapat Budiman Rusli yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu
membutuhkan pelayanan.2 Oleh karena itu, pelayanan yang bersifat publik itu harus
memberikan pelayanan yang prima, memuaskan, dan berkualitas agar masyarakat
merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, walaupun memang secara empiris
dilapangan masih banyak terjadi pelayanan publik masih bercirikan berbelit- belit,
lambat, mahal dan melelahkan.
Yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan pelayanan publik
itu? Untuk memberikan jawaban yang memadai dan memuaskan penulis akan
melihatnya dari sisi etimologis terlebih dahulu. Kata “pelayanan” menurut Kotler
adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan,
dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara
1 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h. 1.
2 L. P. Sinambela, Ilmu dan Budaya (perkembangan ilmu administrasi Negara), (Edisi
Desember, 1992), h. 198. Lihat juga Inu Kencana Syafiie, dkk, Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1999), h. 5.
62
fisik. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “pelayanan”
mengandung arti ; perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain
dengan memperoleh imbalan (uang) atau jasa, dan kemudahan yang diberikan
sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.3 Sedangkan istilah “publik” berasal
dari bahasa Inggris yaitu “public” yang artinya umum, masyarakat, dan negara.
Kata “public” sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku, public
berarti umum, orang banyak, dan ramai.4
Menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah
segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai ketentuan peraturan perundang- undangan. Jadi, pelayanan publik diartikan
sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata
cara yang telah ditetapkan.5 Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan
keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.
Sebagai inisiatif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat pencari keadilan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya telah
dibuat aplikasi SIADPA Plus yang merupakan integrasi teknologi informasi dengan
ragam regulasi dibidang administrasi perkara.
3 J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 2001), h. 781.
4 Ibid, h. 1095.
5 Inu Kencana Syafiie, dkk, Ilmu Administrasi Publik, h. 17. Lihat juga Lijan Poltak
Sinambela, ddk, Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan, dan implementasi), (Jakarta: Bumi
Aksara, 2010), h. 5.
63
Saat ini di lingkungan Pengadilan Agama telah tersedia suatu aplikasi
manajemen perkara yang biasa disebut dengan aplikasi SIADPA (Sistem Informasi
Administrasi Perkara Peradilan Agama). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, bahwa sesungguhnya aplikasi SIADPA dalam sejarahnya lahir penuh
dengan dinamika sejarah, aplikasi SIADPA ini telah mulai dipergunakan secara
resmi diseluruh Indonesia sejak tahun 2007 dan dalam perjalanannya telah
mengalami 14 kali updating (penyempurnaan) dan terakhir dikenal dengan istilah
SIADPA Plus.
Implementasi SIADPA Plus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
program Badilag, hampir semua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sudah
mengimplementasikan SIADPA Plus, tidak terkecuali Pengadilan Agama
Tangerang yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Agama Banten telah
melaksanakan Implementasi SIADPA Plus ini dengan baik dan benar. Implementasi
aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang pertama kali dilakukan pada
tahun 2006, setelah mengalami dinamika perubahan disana-sini pada tahun 2010
implementasi SIADPA Plus dengan wajah dan tampilan baru, dan sudah sesuai
dengan pola Bindalmin benar- benar terwujud di Pengadilan Agama Tangerang, hal
ini sebagaimana dijelaskan oleh administrator SIADPA Plus yang juga merupakan
pegiat dan tutor SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang, yaitu Bapak Irvan
Yunan.6
6 Irvan Yunan, Administrator, Pegiat dan Tim SIADPA PA Tangerang, Wawancara Pribadi,
Tangerang, 13 September 2013
64
Dalam sejarah implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang,
pada awal- awal implementasi yaitu pada tahun 2006 yang siap hanyalah meja I saja
yang menggunakan SIADPA Plus, dengan alasan sumber daya manusia yang
kurang, jumlah tenaga kerja yang faham dengan teknologi SIADPA masih kurang,
sedangkan pada saat ini mulai tahun 2009 – 2013 pembenahan terus dilakukan,
sehingga semua elemen di Pengadilan Agama Tangerang Menggunakan aplikasi
SIADPA Plus. Alasan Pengadilan Agama Tangerang menerapkan aplikasi SIADPA
Plus adalah : 1) Kapasitas perkara yang banyak, sehingga membuthkan efisiensi,
transparansi peradilan, waktu dan pelayanan yang prima. 2) Akses informasi,
sehingga bisa diupdate secara langsung oleh para pihak. 3) Teknologi SIADPA Plus
bisa mengatasi kesulitan pelayanan dengan baik dibandingkan dengan cara manual,
dan. 4) Fungsi Controling, dari mulai pendaftaran sampai pada pengarsipan
validasinya bisa di kontrol.7
Penulis telah melakukan wawancara terhadap empat orang yang penulis nilai
sudah mewakili unsur- unsur implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama
Tangerang, pertanyaan yang sama penulis ajukan kepada orang tersebut, yaitu
bagaimana apsresiasinya terhadap implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang?.
Menurut wakil panitera Pengadilan Agama Tangerang bapak Drs. Mukhtar, MH,
bahwasannya beliau sangat mengapresiasi dan menjungjung tinggi implementasi
SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang. Tanggapan positif ini bukan tanpa
alasan, menurut beliau dengan aplikasi SIADPA Plus sangat membantu tugas pokok
7 Hafifi, Calon Hakim (CAKIM) PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 13
September 2013
65
dan fungsi beliau sebagai seorang wakil panitera.8 Hal senada juga diamini oleh tiga
orang lainnya yang penulis wawancara, yaitu ketua Pengadilan Agama Tangerang
bapak Drs. H. Chazim Maksalina, MH, hakim senior Pengadilan Agama Tangerang
yang mulia bapak Drs. Arwendi serta Drs. Ubin Mubin Surdiman dan terakhir
administrator juga pegiat SIADPA Plus Pengadilan Agama Tangerang bapak Irvan
Yunan.9
Implementasi aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang adalah
merupakan sesuatu yang mutlak, dengan implementasi tersebut dapat membantu
semakin cepatnya tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tangerang,
serta keakuratan dalam proses pendaftaran, pembuatan berita acara persidangan dan
putusan, pembuatan putusan, publikasi putusan dan lain sebagainya akan dapat lebih
terjaga.
B. Sinkronisasi Pola Bindalmin dengan SIADPA Plus
Perlu kita pahami bahwa aplikasi seperti SIADPA Plus adalah merupakan
sinkronisasi dari pelaksanaan pola Bindalmin dalam era kemajuan teknologi
informasi. Sebelum menyandang nama SIADPA Plus, sebelumnya hanya bernama
SIADPA saja, namun setelah dimodifikasi aplikasi SIADPA yang semula dalam
format lama menjadi format baru dengan perubahan-perubahan pada menu aplikasi
8 Mukhtar, Wakil Panitera PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September
2013.
9 Chazim Maksalina, Ketua PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September
2013. Arwendi dan Ubin Mubin Surdiman, Hakim PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18
September 2013. Dan Irvan Yunan, Administrator, Pegiat dan Tim SIADPA PA Tangerang, Wawancara
Pribadi, Tangerang, 13 September 2013.
66
yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada pada pola Bindalmin Buku II.
Perubahan-perubahan tersebut merupakan proses sinkronisasi aplikasi SIADPA
versi lama dengan menu alur penerimaan perkara sesuai pola Bindalmin yang
kemudian disahkan dan diberi nama baru menjadi SIADPA Plus.
Pengadilan Agama Tangerang yang berada di wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Agama Banten telah melakukan ujicoba dan menerapakan aplikasi SIADPA
Plus hasil modifikasi dan disinkronisasikan sekitar tahun 2010, yaitu modifikasi dan
sinkronisasi dengan formulir-formulir kepaniteraan yang telah mendapat akreditasi
oleh Tim Standarisasi Nasional.
Untuk tetap menjaga, mengevaluasi dan mendukung aplikasi SIADPA Plus
tetap berjalan sesuai dengan koridor yang dikehendaki oleh pola Bindalmin,
Mahkamah Agung telah melakukan beberapa kali bimbingan teknis (Bimtek)
SIADPA Plus terhadap administrator SIADPA Plus di seluruh Indonesia, tak
terkecuali diikuti oleh administrator atau tutor SIADPA Plus Pengadilan Agama
Tangerang.
Menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di
Pengadilan Agama Tangerang, yaitu ketua Pengadilan Agama Tangerang bapak
Drs. H. Chazim Maksalina, MH, beliau menyebutkan bahwa aplikasi SIADPA Plus
yang ada di Pengadilan Agama Tangerang sudah sinkron dan sesuai dengan
formulir- formulir kepaniteraan yang terakreditasi.10
Pernyataan ketua Pengadilan
Agama Tangerang tersebut di dukung oleh wakil panitera Drs. Mukhtar, M.H, dan
10
Chazim Maksalina, Ketua PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September
2013.
67
administrator SIADPA Plus bapak Irvan Yunan, juga hakim yang mulia bapak Drs.
Arwendi mereka menyatakan bahwa SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang
sudah sinkron dengan pola Bindalmin.11
Lebih lanjut hakim Drs. Ubin Mubin
Surdiman mencontohkan bahwa, amar putusan yang dibuat oleh hakim menurut
pola Bindalmin harus di tulis atau di masukan ke buku register, dengan aplikasi
SIADPA Plus hakim hanya menginput amar putusan tersebut pada aplikasi SIADPA
Plus, kelebihannya kalau menggunakan cara manual hakim harus menyerahkan
amar putusan tersebut kepada petugas register dan petugas register harus
menulisnya kembali pada buku register, sedangkan dengan menggunakan SIADPA
Plus, petugas register cukup membuka menu amar putusan tersebut sesuai dengan
nomor perkaranya, dan langsung di input ke SIADPA Register tidak perlu mengetik
ulang amar putusan tersebut, karena memang sudah di input oleh hakim
sebelumnya.12
C. Peran SIADPA Plus di PA Tangerang dalam Penyelesaian Perkara
Implementasi SIADPA bisa dikatakan sukses dan sesuai dengan apa yang
dicanangkan, apabila implementasi SIADPA di Pengadilan Agama sudah
memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dalam aplikasi SIADPA Plus, semua
aktifitas tersebut dilakukan dan dikerjakan di seluruh lini masing-masing sesuai
11
Mukhtar, Wakil Panitera PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September
2013. Dan Irvan Yunan, Administrator, Pegiat dan Tim SIADPA PA Tangerang, Wawancara Pribadi,
Tangerang, 13 September 2013.
12
Arwendi dan Ubin Mubin Surdiman, Hakim PA Tangerang, Wawancara Pribadi,
Tangerang, 18 September 2013.
68
dengan tupoksi jabatan dan kedudukan masing-masing dan sesuai dengan alur-alur
penanganan perkara yang diinginkan oleh pola Bindalmin.13
Seluruh warga Pengadilan Agama di Indonesia sudah sepatutnya bangga
dan bersyukur dengan pencapaian Pengadilan Agama dalam hal pemanfaatan
teknologi informasi, lebih khusus lagi termasuk mempunyai sistem manajemen
perkara (case management sistem) yang bernama SIADPA Plus. Namun rasa
bangga itu tidak boleh membuat warga Pengadilan Agama terlena dan berpuas diri,
optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam menunjang tugas pokok harus terus
diupayakan sampai pada tujuan yang sudah dicanangkan dalam cetak biru (blue
print) modernisasi peradilan di Indonesia.
Manfaat SIADPA Plus telah banyak dirasakan oleh warga Pengadilan
Agama, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama
Tangerang. Manfaat SIADPA Plus oleh hakim ataupun pegawai peradilan yang
terbiasa menggunakan aplikasi SIADPA Plus kalau boleh penulis katakan seperti
mengandung zat adiktif, membuat orang kecanduan yang menggunakannya dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk terus menggunakannya.
Terkait dengan peran SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang dalam
penyelesaian perkara, secara umum aplikasi SIADPA Plus sangat berperan penting
dalam proses pengolahan data perkara di Pengadilan Agama Tangerang menjadi
lebih cepat dan efisien. Sehingga peran aplikasi SIADPA Plus sangat dirasakan
13
PA Palembang, Hasil Penilaian Implementasi SIADPA Plus di Wilayah Pengadilan Tinggi
Palembang, artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-kayuagung.go.id/875-hasil-
penilaian-siadpa-plus-di-wilayah-pengadilan-tinggi-agama-palembang.html.
69
fungsinya dalam melaksanakan tupoksi masing- masing warga Pengadilan Agama
Tangerang. Jadi, dalam hal ini aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran penting
dalam mengoptimalkan penerapan pola Bindalmin di lingkungan Pengadilan Agama
Tangerang. Aplikasi SIADPA Plus telah dirasakan manfaatnya dalam rangka
penyelarasan pola Bindalmin dan pemanfaatan teknologi informasi dalam
menunjang tugas pokok.
Secara khusus peran SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang yang
penulis teliti adalah 3 (tiga) unsur yang mengisi jabatan teknis yustisial pada
Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari ketua Pengadilan Agama selaku pimpinan
Pengadilan Agama Tangerang, hakim Pengadilan Agama Tangerang, pejabat
kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, dan satu unsur tambahan yang mengisi
jabatan non teknis yustisial yaitu Administrator SIADPA Plus Pengadilan Agama
Tangerang, hal ini dilakukan agar bisa melihat lebih dalam peran implementasi
SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang.
Dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana peran aplikasi
SIADPA ini dalam menunjang kerja tupoksi petugas Perngadilan Agama Tangerang
dalam hal manajemen perkara, mulai dari pendaftaran sampai pada pelaporan,
berikut ini peran aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang. Unsur-
unsur yang diteliti adalah unsur ketua, hakim, pejabat kepaniteraan, dan
administrator SIADPA Plus Pengadilan Agama Tangerang.
70
1. Unsur Pimpinan Pengadilan Agama Tangerang
Adapun yang menjabat unsur pimpinan pada Pengadilan Agama Tangerang
terdiri dari ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama, ketua Pengadialan Agama
Tangerang adalah bapak Drs. H. Chazim Maksalina, MH, sedangkan wakil ketua
Pengadilan Agama Tangerang dijabat oleh Drs. H. Uyun Kamiluddin, SH.MH.
Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, ketua Pengadilan Agama mengemban
klasifikasi pokok pekerjaan sebagai; Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok
dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksansaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan wakil ketua Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok sebagai ;
mewakili ketua Pengadilan Agama dalam hal : merencanakan dan melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksansaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.14
Peran aplikasi SIADPA Plus oleh ketua Pengadilan Agama tangerang adalah
sangat penting sekali dalam menunjang tugas pokoknya, yaitu dalam hal manajemen
perkara dan validasi. Terkait dengan manajemen perkara, peran aplikasi SIADPA
Plus oleh ketua Pengadilan Agama adalah berikut :
a. Penunjukan majelis hakim
14
Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang , Laporan Tahunan
Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2011, (Tangerang: PA Tangerang, 2011), h. 12.
71
b. Pembagian perkara sesuai kuota majelis
c. PMH ikrar
d. Penetapan perintah sita eksekusi
e. Penetapan aanmaning
f. Penetapan perintah eksekusi riil/lelang
g. Penetapan harga limit
h. Penetapan penghentian/pencabutan eksekusi
i. Permohonan penghentian eksekusi
Sedangkan terkait dengan validasi perkara, peran aplikasi SIADPA Plus oleh
ketua Pengadilan Agama adalah dapat menguasai dan mengontrol data sesuai
validasi data, seperti :
a. Perkara tanpa transaksi keuangan
b. Perkara belum putus sudah minutasi
c. Perkara belum putus sudah pengembalian sisa panjar
2. Unsur Hakim Pengadilan Agama Tangerang
Adapun hakim di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang berjumlah 14
orang. Dalam penelitian ini, tidak semua hakim di Pengadilan Agama Tangerang
yang penulis wawancara terkait dengan implementasi SIADPA Plus, hanya dua
hakim yang penulis wawancara dan membantu penulis dalam mendapatkan
penjelasan yang sangat memuaskan, dan penulis juga diberi kesempatan untuk
72
membuat putusan pengadilan dengan menggunakan aplikasi SIADPA Plus, yaitu
yang mulia bapak Drs. Arwendi dan yang mulia bapak Drs. Ubin Mubin Surdirman.
Peran aplikasi SIADPA Plus oleh hakim Pengadilan Agama Tangerang
adalah sangat penting sekali dalam menunjang tugas pokoknya, yaitu terkait dengan
pembuatan penetapan dan putusan. Terkait dengan penetapan aplikasi SIADPA Plus
sangat berperan bagi hakim dalam pembuatan penetapan seperti penetapan hari
sidang (PHS), penunjukan mediator, sita jaminan, talak, dan tidak talak (damai).
Sedangkan terkait dengan pembuatan putusan/ penetapan, aplikasi SIADPA Plus
berperan dalam pembuatan putusan/ penetapan seperti putusan perkara kontentius,
penetapan perkara voluntair, dan menambah dan merubah blanko putusan/
penetapan.
Dalam peraturan perundang-undangan susunan dan isi putusan pengadilan
harus memuat unsur- unsur berikut ini:15
1. Kepala putusan
2. Identitas para pihak
3. Duduk perkara atau tentang kejadiannya
4. Pertimbangan hukum, dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri
atas dua bagian, yaitu ; pertimbangan tentang duduk perkaranya (feitelijke
gronden) dan pertimbangan tentang hukumnya (rechsgronden).
5. Amar putusan, dalam gugatan Penggugat ada yang namanya petitum, yaitu apa
yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan
15
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta :
Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. IV, h. 292.
73
(diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum
dalam gugatan penggugat.
Dalam melaksanakan tugas pokok hakim di Pengadilan Agama Tangerang,
yaitu dalam hal pembuatan produk hukum (putusan/ penetapan) pengadilan. Sesuai
dengan bentuk dan susunan putusan pengadilan tersebut diatas, dalam aplikasi
SIADPA Plus juga menyediakan blanko yang sesuai dan beragam kategori putusan
yang dibutuhkan. Dengan aplikasi SIADPA Plus, hakim juga dibantu dengan data-
data yang dinamis yaitu dari surat permohonan, PMH, PHS, penunjukkan panitera,
relaas, berita acara persidangan (BAP) dan putusan pengadilan. Dengan disediakan
blanko yang dinamis, hakim tidak perlu lagi mengetik ulang surat permohonan, dan
hal-hal yang terjadi dalam persidangan.
Pada aplikasi SIADPA Plus memuat kepala putusan, identitas para pihak,
duduk perkara dan tentang kejadiannya, pertimbangan hukum dan amar putusan.
hakim cukup membuka apliaksi SIADPA Plus, kemudian memasukan nomor
perkara yang akan dibuat putusannya, semua perjalanan perkara mulai dari
pendaftaran sampai perkembangan terakhir sudah tercatat dalam server SIADPA
Plus, tinggal bagaimana hakim membutuhkan data yang mana, misalnya
membutuhkan data berita acara persdingan, hakim cukup mengklik menu BAP dan
semua BAP persidangan akan tampil, dengan tidak mengetik ulang BAP tersebut
kembali.16
16
Ubin Mubin Surdiman, Hakim PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18
September 2013.
74
Namun dalam hal mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan, Hakim
tidak wajib mengikuti blanko yang ada dalam SIADPA Plus tersebut. Karena pada
dasarnya intisari dari putusan hakim adalah pertimbangan hukum dan amar
putusan, dan hakim mempunyai wewenang penuh terhadap pertimbangan hukum
dan amar putusan tersebut, karena memang semua pertimbangan atas kasus
walaupun sama permasalahannya tentang cerai gugat misalnya, akan tetapi
pertimbangan atas kasus tersebut pastilah berbeda. Maka format putusan dalam
SIADPA Plus hanya boleh diikuti hakim dalam hal kepala putusan, identitas para
pihak dan duduk perkara dan tentang kejadiannya.17
Jadi, pembuatan putusan
termasuk kewenangan hakim, dan hakim mempunyai kebebasan dalam membuat
putusan tersebut.
Dengan menggunakan bantuan aplikasi SIADPA Plus ini, hakim dalam
menjalankan tugas pokoknya di Pengadilan Agama Tangerang sangat terbantu dan
memudahkan pembuatan putusan, walaupun demikian hakim tidak merasa
terkekang dengan adanya blanko yang sudah di sediakan dalam aplikasi SIADPA
Plus tersebut, karena hakim memiliki kebebasan dalam membuat putusan.
3. Unsur Pejabat Kepaniteraan
Unsur pejabat kepaniteraan terdiri dari wakil panitera, panitera muda
(gugatan, permohonan, dan hukum), panitera pengganti, jurusita / jurusita penganti,
serta staff kepaniteraan. Dalam penelitian ini, penulis hanya mewawancarai wakil
17
Arwendi, Hakim PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September 2013.
75
panitera Pengadilan Agama Tangerang yaitu bapak Drs. Mukhtar, MH untuk dapat
menjawab pertanyaan dan mewakili jawaban dari semua unsur pejabat kepaniteraan
di Pengadilan Agama Tangerang.
Pengadilan Agama Tangerang dalam proses penerimaan perkara mengikuti
pola Bindalmin dengan didukung program SIADPA Plus. Dalam pelaksanaan
pengelolaan administrasi Pengadilan Agama Tangerang dikoordinasikan dalam
sistem Meja, yaitu Meja I, Meja II dan Meja III. Pengertian dari Meja tersebut
adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara
di Pengadilan Agama tangerang, mulai dari proses penerimaan sampai penyelesaian
perkara.
Dengan didukung program aplikasi SIADPA Plus, pengelolaan penerimaan
perkara di Pengadilan Agama sangat terbantu dari mulai Meja I, II, dan III. Menurut
bapak Drs. Mukhtar, MH bahwa dengan menggunakan program aplikasi SIADPA
Plus pada pengelolaan administrasi dengan sistem meja, manfaat aplikasi SIADPA
Plus sangat mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan penerapan pola
Bindalmin.18
Misalnya saja, pada meja I yang merupakan petugas yang menerima
surat gugatan atau permohonan dan berkas pendukung lainnya, kemudian menaksir
biaya perkara dan membuatkan SKUM, kemudian penggugat atau pemohon
membayar panjar biaya ke bank, pada tahap pembuatan SKUM pada meja I ini
menggunakan aplikasi SIADPA Plus, secara otomotasis data yang diinput pada meja
I akan terekam dan tersimpan pad server SIADPA Plus Pengadilan Agama
18
Mukhtar, Wakil Panitera PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September
2013.
76
Tangerang. Setelah proses pendaftaran selesai, kemudian meja I membuat PMH
(pada dasarnya tugas PMH adalah ketua Pengadilan Agama) yang sudah dipaket,
kemudian petugas meja I mengajukan paket PMH tersebut kepada ketua Pengadilan
Agama, hal ini dapat dimaklumi karena pembuatan PMH adalah kewenangan ketua
Pengadilan Agama. Menurut wakil panitera Pengadilan Agama Tangerang,
pembuatan PMH yang sudah paket tersebut oleh meja I yang diajukan ke Ketua
Pengadilan Agama tentunya dengan tidak meninggalkan peran ketua Pengadilan
Agama yang mempunyai wewenang pembuatan PMH, paket PMH di Pengadilan
Agama Tangerang yang sudah baku dan setiap 6 (enam) bulan sekali selalu
dilakukan perubahan oleh ketua Pengadilan Agama Tangerang, setelah itu panitera
menunjuk panitera pengganti dan jurusita pengganti, lalu kemudian majelis hakim
menentukan hari sidang dan memerintahkan jurusita pengganti memanggil para
pihak untuk menghadiri persidangan sesuai hari dan tanggal yang ditetapkan.19
Peran aplikasi SIADPA Plus oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama
Tangerang adalah sangat penting sekali dalam menunjang tugas pokok di
kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, penulis rangkum dalam beberapa hal
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :
1. Bagi panitera / panitera pengganti, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran
dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan
dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam pembuatan berita acara
19
Mukhtar, Wakil Panitera PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September
2013.
77
persidangan, pembuatan penetapan penunjukan panitera pengganti, jurusita dan
akta permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
2. Bagi jurusita/jurusita pengganti, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam
melaksanakan tugas sehari-hari sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas
dengan sah dan patut, yaitu dalam pembuatan relaas panggilan, relaas
pemberitahuan isi putusan, teguran, juga pembuatan berita acara sita dan berita
acara eksekusi.
3. Bagi meja I yang dikoordinatori oleh panmud gugatan, panmud permohonan dan
penerima perkara, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam
menyelesaikan proses penerimaan perkara dalam waktu yang relatif singkat,
yaitu segala bentuk gugatan maupun permohonan pada perkara tingkat pertama,
perlawanan, perlawanan pihak ketiga, banding, kasasi, peninjauan kembali,
eksekusi, pemohonan untuk menjadi kuasa insidentil, pembuatan akta
permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
4. Bagi meja II yang dikoordinatori oleh panmud gugatan, panmud permohonan,
petugas meja II, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam menyelesaikan
proses penerimaan perkara dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam bidang
pencatatan semua kegiatan perkara dalam register baik gugatan maupun
permohonan pada perkara tingkat pertama, perlawanan, perlawanan pihak ketiga,
banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi, serta validasi data pada
SIADPA Register.
78
5. Bagi kasir dan bendahara perkara, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran
dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan
dalam waktu singkat, yaitu dalam proses pencetakan SKUM, tanda terima
transaksi dan pengisian buku jurnal keuangan perkara.
6. Bagi panmud hukum, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam
melaksanakan tugas sehari- hari sehingga mampu menyelesaikan proses
pelaporan perkara dalam waktu singkat, yaitu dalam pembuatan berbagai jenis
Laporan perkara, seperti keadaan perkara (LIPA.1), perkara dimohonkan
banding (LIPA.2), perkara dimohonkan kasasi (LIPA.3), perkara dimohonkan
peninjauan kembali (LIPA.4), laporan kegiatan hakim (LIPA.6), dan perkara
diterima dan diputus (LIPA.8).
7. Bagi petugas meja III, aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran dalam
menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam bidang
administrasi berkas perkara yang telah diminutasi, berkas perkara berjalan dan
berkas perkara yang akan diarsipkan, pengelolaan akta cerai dan pembuatan
instrumen yang berkaitan dengan adanya upaya hukum (banding, kasasi, PK dan
eksekusi).
Semua proses tersebut menggunakan aplikasi SIADPA Plus, sejak
pendaftaran, pembuatan SKUM, penunjukan majelis hakim, surat penunjukan
panitera pengganti, surat penunjukan juru sita pengganti, penetapan hari sidang,
pembuatan relaas- relaas panggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan
mediasi dibantu dengan aplikasi SIADPA Plus, inilah letak peran pentingnya
79
implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang sebagai alat bantu
dan juga efisiensi dan efektifitas serta optimalisasi penerapan pola Bindalmin yang
terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi
informasi di ranah peradilan harus tetap dikembangkan, juga terkait dengan
pembuatan akta cerai, di Pengadilan Agama Tangerang pembuatan akta cerai belum
diotomatisai kedalam aplikasi SIADPA Plus, yakni masih menggunakan sistem
blanko yang disediakan oleh Mahkamah Agung.20
4. Administrator SIADPA
Pada tahun 2012 lalu, Pengadilan Agama Tangerang membentuk tim
SIADPA Plus, dengan pertimbangan bahwa dalam rangka pengembangan teknologi
informasi di lingkungan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, baik dalam hal
penyampaian laporan, pelayanan hukum bagi para pencari keadilan serta mengenai
berbagai informasi tentang Pengadilan Agama khususnya dan umumnya tentang
Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dipandang perlu dibentuk tim
SIADPA Plus. Tim SIADPA Plus dipandang perlu dibentuk di Pengadilan Agama
Tangerang dengan memperhatikan arahan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung RI dalam berbagai kesempatan untuk meningkatkan
imlementasi aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama.21
20
Mukhtar, Wakil Panitera PA Tangerang, Wawancara Pribadi, Tangerang, 18 September
2013.
21
Lihat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor : W.27-A3/ 1044
/HM.02.3/III/2012 tentang Tim SIADPA Plus Pengadilan Agama Tangerang.
80
Salah satu tim SIADPA Plus Pengadilan Agama Tangerang tersebut ada
yang bertugas sebagai seorang Administrator, administrator dalam Sistem Informasi
manajemen adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan Sistem Informasi Manajemen
termasuk perangkat infrastrukturnya.
Dalam konteks implementasi aplikasi sistem informasi perkara Pengadilan
Agama (SIADPA) ini, seorang administrator atau biasa dipanggil dengan istilah
admint diarahkan untuk bertugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan
pembuatan, editing, penyesuaian (costumizing) dokumen-dokumen perkara, setting
variabel fungsi, setting laporan dan setting- setting lainnya.
Menurut penjelasan bapak Irvan Yunan, sesungguhnya peran admint adalah
sangat vital dan urgen dalam implementasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama
Tangerang, karena tugas seorang administrator harus selalu stand by (siap sedia)
mengawal jalannya aplikasi SIADPA Plus secara utuh dan menyeluruh, seperti
stabilitas jaringan, kelangsungan server, menjaga koneksitas komputer operator
dengan server. Disamping itu tugas lainnya adalah menggali dan memecahkan
permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam implementasi SIADPA Plus,22
berbeda dengan tugas seorang operator SIADPA Plus, tugas seorang operator atau
dalam istilah lain bisa disebut dengan user (pengguna aplikasi) tugasnya adalah
menginput data-data kedalam aplikasi SIADPA, SIADPA-KIPA, SIADPA-
REGISTER, dan SIADPA-LIPA dengan valid dan berkesinambungan.
22
Irvan Yunan, Administrator, Pegiat dan Tim SIADPA PA Tangerang, Wawancara Pribadi,
Tangerang, 13 September 2013.
81
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan analisis yang penulis dapatkan maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan jenisnya administrasi Pengadilan Agama terbagi kedalam dua
bagian, yaitu administrasi umum dan administrasi perkara (kepaniteraan).
Berdasarkan ketentuan pasal 2 KMA RI. No. 0041/SK/II/1992 tugas pokok
kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara
dan admnistrasi lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang
berlaku. Agar pengawasan dan terjadinya tertib administrasi, Mahkamah Agung
RI menetapkan pola Bindalmin (pola pembinaan dan pengendalian administrasi)
dengan landasan KMA No. 001/SK/1991. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II edidi Revisi) ditegaskan
bahwa, dalam rangka memaksimalkan transparansi dan pelayanan prima
peradilan perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi infomasi. Oleh karena
itu program aplikasi SIADPA Plus dimanfaatkan dalam rangka mendukung pola
Bindalmin dan peningkatan kerja pengadilan serta pelayanan peradilan, dalam
hal ini aplikasi SIADPA Plus sebagai sebuah sistem manajemen perkara (case
management system) yang diterapkan di Pengadilan Agama Tangerang.
2. Pemanfaatan TI hanyalah merupakan salah satu supporting items dalam
meningkatkan pelayanan. Namun demikian, peran TI di Pengadilan Agama
82
Tangerang dengan dimanifestasikan dalam aplikasi SIADPA Plus sangatlah
besar dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan berbagai aspek pelayanan juga
dalam menunjang tugas pokok tenaga teknis yustisial. Bagi ketua Pengadilan
Agama peran aplikasi adalah sebagai manajemen perkara dan validasi, juga
sebagai monitoring terhadap petugas-petugasnya. Bagi hakim Pengadilan
Agama Tangerang, peran aplikasi SIADPA Plus adalah sebagai penetapan dan
pembuatan produk hukum Pengadilan Agama, baik yang berupa putusan
maupun penetapan. Walaupun semua blanko produk hukum sudah tersedia
dalam aplikasi SIADPA Plus yang sesuai dengan bentuk dan susunan putusan
pengadilan, seperti kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara dan
tentang kejadiannya, pertimbangan hukum dan amar putusan, akan tetapi hakim
mempunyai mempunyai wewenang penuh dalam pembuatan pertimbangan
hukum dan amar putusan. Bagi kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang,
aplikasi SIADPA Plus bagaikan sang penolong karena dengannya pejabat di
kepaniteraan dapat melaksanakan tugas sehari-hari dan mampu menyelesaikan
pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat. Mulai dari proses penerimaan
perkara, pencatatan semua kegiatan perkara, proses pelaporan perkara,
pengadministrasian berkas perkara, dan lain sebagainya. Ketua, hakim dan juga
semua unsur yang ada dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang
dinamakan user (pengguna aplikasi), dibalik mereka yang tidak kalah
pentingnya ada seorang administrator atau admint (pengelola aplikasi) yang
83
bertugas sebagai pengawal jalannya aplikasi SIADPA Plus secara utuh dan
menyeluruh.
3. Implementasi aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama Tangerang sudah
berjalan cukup lama dan mengalami berbagai updating, aplikasi SIADPA Plus
merupakan sistem otomatisasi sedangkan pola Bindalmin adalah sistem manual.
Pola Bindalmin sudah disempurnakan dan SIADPA Plus juga sudah
disempurnakan berdasarkan pola Bindalmin, sehingga pola Bindalmin dan
aplikasi SIADPA Plus sudah berjalan beriringan (sinkron), semua variabel dan
blanko yang terdapat dalam menu aplikasi SIADPA Plus di Pengadilan Agama
Tangerang sudah memenuhi standarisasi blanko Nasional Badan Direktorat
Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI.
B. Saran-Saran
Setelah penulis membaca, meneliti, menganalisa dan menyimpulkan maka
dengan ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Bagi pegawai atau pejabat Pengadilan Agama Tangerang, karena pelayanan di
Pengadilan Agama Tangerang bersifat pelayanan publik, oleh karena itu
pelayanan di Pengadilan Agama Tangerang harus terus memberikan pelayanan
yang memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan, yaitu dengan cara
memberikan pelayanan yang prima dengan terus memanfaatkan teknologi
informasi, sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak berhenti sampai pada
otomatisasi pola Bindalmin dengan Aplikasi SIADPA Plus, akan tetapi bisa
84
diterapkan pada lini lainnya yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas
sehari- hari, sehingga mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.
2. Bagi Mahkamah Agung RI Cq Badan Direktorat Peradilan Agama (Badilag),
karena manfaat SIADPA Plus telah banyak dirasakan oleh seluruh warga
Peradilan Agama, juga dirasakan manfaatnya oleh para pencari keadilan dalam
memantau keadaan perkara yang sedang di proses, Badilag hendaknya selalu
melakukan monitoring terhadap implementasi SIADPA Plus diseluruh Indonesia,
karena tidak menutup kemungkinan masih ada Pengadilan Agama walaupun
telah mendapat kiriman aplikasi SIADPA Plus beserta perlengkapannya namun
masih jalan di tempat. Penulis juga juga berharap dan merekomendasikan Badan
Direktorat Peradilan Agama (Badilag), terhadap Pengadilan Agama yang sudah
mengimplementasikan SIADPA Plus secara konsisten dan berkesinambungan
agar diberikan appreciation atau penghargaan yang pantas, hal ini dimaksudkan
agar menjadi motivasi Pengadilan Agama lainnya, dalam mengimplementasikan
SIADPA Plus disatuan kerjanya tidak setengah hati atau jalan ditempat.
85
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tinggi Agama, Jakarta: Dirjen Badilag MARI, Cet. III, 2007.
----------, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta:
Yayasan al-Hikmah, 2000.
Al-Hawari, As-Sayyid Mahmud, Idaarah al-Asas wal Ushulil Ilmiyyah, Cet. III, Kairo:
tp, 1976.
Arifin, Bustanul, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (akar sejarah, hambatan dan
prospeknya), Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-10,
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
Arto, A. Mukti, Mencari Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
----------, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004.
Asyrof, A. Mukhsin, Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama, (makalah
Disampaikan pada “Pelatihan SIMPEG dan SIADPA Pengadilan Agama Dalam
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di Tanjung pinang, tanggal 12 –
14 Juni 2008) .
86
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Lembaga Peradilan, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.
Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara
Pustaka, 1997.
Danim, Sudarwan, Menjadi peneliti Kualitatif , Bandung: Pustaka Setia, 2002.
Dessler, Gary, Human resource Management/ Manajemen Sumber Daya Manusia,
Jakarta: Prenhallindo,1997.
Dewi, Gemala, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Prenada
Media, 2005.
Dirjen Badilag MARI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama Buku II, Jakarta: Dirjen Badilag MARI, Edidi Revisi, 2010.
Dirjen Badilag MARI, Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA PLUS;
Membangun Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi, Jakarta :
Dirjen Badilag MARI, 2012.
Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986 .
Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VI, 2006.
Inu Kencana Syafiie, dkk, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2001.
85
87
Jogiyanto HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
Kurniawan, Agung, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
L. P. Sinambela, Ilmu dan Budaya (perkembangan ilmu administrasi Negara), (Edisi
Desember, 1992).
Lijan Poltak Sinambela, ddk, Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan, dan
implementasi), Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Jakarta:
Mahkamah Agung RI, 2010.
Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,
Buku II Edisi revisi 2010, Jakarta: Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama, 2010.
Manan, Bagir, Sistem Peradilan berwibawa (Suatu Pencarian), Jakarta: Mahkamah
Agung RI, 2004
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002
Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari al-Ja’fiy, Al-Jaami’ al-Shahih al-
Mukhtashar (Sahih Bukhari), Juz.V, Beirut:Daar Ibnu Katsir, 1987
Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005
88
Nash, John F., Terjm: La Midjan, Sistem Informasi Akuntansi I Pendekatan Manual
Praktika Penyusunan Metode dan Prosedur, Bandung : Lembaga Informasi
Akuntansi, 2000
Nurlaelawati, Euis, Modernization, Tradition and Identity (the kompilasi hukum islam
and legal practice in the Indonesian religious courts), Amsterdam: Amsterdam
University Press, 2010
Oskamp, Anja, et.al. (ed.), IT Support of the Judiciary: Australia, Singapore,
Venezuela, Norway, The Netherlands and Italy, (Cambridge: TMC Asser Press/
Cambridge University Press, 2004
Purwaka, Tommy Hendra, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit
Universitas Atma Jaya (PUAJ), 2007
Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali, 1990
Reiling, Dory, Technology for Justice: How Information Technology can support
Judicial Reform, Netherlands: Amsterdam University Press, 2009
Sabrie, Juffran, Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila Dialog tentang
RUUPA, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001
Silalahi, Ulbert, Studi Tentang Ilmu Administrasi, Bandung: Sinar Baru Algensindo:
1989.
Subekti, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Pramita, 1978
Sutabri, Tata, Analisa Sistem Informasi, Jakarta: Andi Publisher, 2005
89
Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, 1988
Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang , Laporan Tahunan
Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2011, Tangerang: PA Tangerang, 2011
Widyana, Wahyu, Memantapkan Pelayanan Administrasi Di Lingkungan Peradilan
Agama, Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran
Pengadilan Dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2008,
Materi Rakernas Perdata Agama, Jakarta: Panitia Rakernas, 2008
Zuhriah, Erfaniah, Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Pasang
Surut, Malang: UIN-Malang Press, 2008
Peraturan Perundang-undangan, Internet dan Wawancara :
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
SK. KMA. No. 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
SK. WKMA Non Yudisial No. 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi
pada Mahkamah Agung RI
90
Agus Budi Susilo (Hakim PTUN Jogjakarta), Peran Teknologi Informasi Dalam
Memodernisasi Sistem Peradilan di Indonesia, di akses pada 12 Oktober
2012 dari https://docs.google.com/file/d/0B1ZQDyCdBqhrS2tmdHgtQm
JURmlTWmRWbVJKd3ZKQQ/edit
Wildan Suyuthi Mustafa (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat), Manajemen
Peradilan Agama, di akses pada 20 Oktober 2012 pada
www.badilag.net/data/ditbinganis/makalah%20KPA_p %20Wildan.pdf.
Badilag MARI, Studi banding PA Sibolga, diakses pada tanggal 2 Oktober 2012 dari
http://badilag.net/justice-for-all/39-berita-badilag/8889-studi-banding-pa-
sibolga--1011.htm
Jimly Asshiddiqie, Reformasi Tata Kelola Peradilan, diakses tanggal 26 Juli 2013 pada
http://www.jimly.com/makalah/namafile/63/REFORMASI_TATA_KELOLA_
MANAJEMEN_PERADILAN.pdf
Abu Amar (Ketua PTA Jayapura), Sejarah Awal Siadpa, artikel diakses pada tanggal
24 Juli 2013 pada http://www.pa- manokwari.go.id/ index.php/artikel/161-
sejarah-awal-siadpa.
Yudhi Wijaya, Pola Kerja Efektif Pelayanan Perkara dengan aplikasi
SIADPA/SIADPTA, artikel diakses pada tanggal 27 Juli 2013 dari
http://www.pta-kendari.go.id/pakdi/media.php?module= detailartikel &id=93
PA Tangerang, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada
tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-
tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/yurisdiksi
91
PA Tangerang, Sejarah Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22
Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/sejarah
PA Tangerang, Struktur Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada tanggal 22
Oktober 2013 dari http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/struktur
PA Tangerang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada
tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-
tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/visi
PA Tangerang, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses pada
tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-
tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/yurisdiksi
PA Tangerang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tangerang, artikel diakses
pada tanggal 22 Oktober 2013 dari http://pa-
tangerangkota.go.id/index.php/profil/profil/tupoksi
Wawancara Pribadi dengan Chazim Maksalina. Tangerang. 18 September 2013
Wawancara Pribadi dengan Mukhtar. Tangerang. 18 September 2013
Wawancara Pribadi dengan Irvan Yunan. Tangerang. 13 September 2013
Wawancara Pribadi dengan Arwendi. Tangerang. 18 September 2013
Wawancara Pribadi dengan Ubin Mubin Surdiman. Tangerang. 18 September 2013
Wawancara Pribadi dengan Hafifi, Tangerang. 13 September 2013.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Pertanyaan dan Hasil Jawaban Wawancara Implementasi SIADPA Plus
Ketua Pengadilan Agama Tangerang
Nama : Drs. Chazim Maksalina, MH
NIP : 195812311985031049
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tangerang
Waktu : 18 September 2013
1. Bagaimana Apresiasi Bapak terhadap implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang?
Jawaban :
Sebagai KPA saya sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada
Tim SIADPA Plus di PA Tangerang atas implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang, hal
ini merupakan sebuah hasil dari kerja keras dan peran aktif Tim SIADPA Plus khususnya
juga peran aktif semua warga peradilan pada umumnya. Implementasi SIADPA Plus di PA
Tangerang harus tetap dijaga agar pemanfaatan SIADPA Plus lebih baik lagi, dalam hal ini
agar setiap data yang diupload ke SIADPA Plus sangat akurat tidak ada selisih dengan data
manual.
2. Kapan Implementasi SIADPA dimulai di PA Tangerang?
Jawaban :
Implementasi SIADPA di PA Tangerang di mulai sejak tahun 2006, namun sejak
tahun 2009 pembenahan terus dilakukan seiring dengan program implementasi Nasional
SIADPA Plus yang dilakukan oleh Badilag RI.
3. Siapakah yang menjadi pelopor atau yang bertanggung jawab waktu itu dalam
implementasi SIADPA di PA Tangerang?
Jawaban :
Dipelopori oleh ketua Pengadilan Agama Tangerang pada waktu itu, juga dibantu
oleh seluruh elemen yang ada di Pengadilan Agama Tangerang, khususnya kepaniteraan
Pengadilan Agama Tangerang (wapan panmud gugatan, panmud hokum, panmud
permohonan, dan jurusita)
4. Kenapa Implementasi SIADPA wajib di terapkan di PA Tangerang?
Jawaban :
Karena dengan aplikasi SIADPA Plus, kinerja para pegawai Pengadilan Agama
Tangerang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan efektif
dan efisien, sehingga dengan pemanfaatan aplikasi SIADPA Plus sebagai sarana dalam
proses penyelesaian administrasi perkara lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelum
adanya implementasi aplikasi SIADPA Plus ini.
5. Bagaimana kesiapan semua warga PA Tangerang pada waktu itu?
Jawaban :
Pada awal implementasi SIADPA Plus, pada tahun 2006 yang siap hanyalah meja I
saja, dengan alasan sumber daya manusia yang masih kurang. Akan tetapi sekarang semua
elemen di Pengadilan Agama Tangerang sudah siap dengan perkembangan teknologi
informasi, sehingga aplikasi SIADPA Plus digunakan oleh semua pegawai yang
berkepentingan.
6. Menurut bapak setelah sekian lama implementasi SIADPA Plus berjalan, apa saja
peran SIADPA Plus yang bapak rasakan terhadap Tupoksi bapak selaku pucuk
pimpinan di Pengadilan Agama Tangerang ini?
Jawaban :
Sangat berperan penting bagi saya selaku KPA Tangerang, secara umum peran
aplikasi SIADPA bagi Ketua Pengadilan Agama tangerang adalah sangat penting sekali
dalam menunjang tugas pokoknya, yaitu dalam hal manajemen perkara dan validasi.
7. Terkait dengan tugas bapak mengawasi penyelenggaraan administrasi perkara di PA
Tangerang ini, apa bukti nyata Aplikasi SIADPA Plus mempunyai peran yang sangat
penting bagi Tupoksi Bapak?
Jawaban :
Bukti nyata peran dan manfaat implementasi SIADPA Plus bagi ketua pengadilan
secara umum adalah dalam menjalankan tugas sehari- hari mampu mempercepat proses
pemeriksaan dan penyelesaian perkara, manajemen administrasi perkara lebih baik, dan
juga mengontrol jalannya validasi data perakar sehingga didapatkan data yang akurat dan
valid.
8. Menurut Bapak, apakah pola BINDALMIN dan Aplikasi SIADPA Plus sudah
berjalan beriringan (sinkron)?
Jawaban :
Iya dengan adanya aplikasi SIADPA Plus yang sekarang, juga telah digunakan
seluruh Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka setiap blanko yang tersedia dalam
aplikasi SIADPA Plus sudah sama dengan pola Bindalmin dalam buku II.
9. Untuk masa yang akan datang, apa program bapak kedepan dalam rangka
mendorong dan mengembangkan peran IT, pelayanan publik, meja informasi dan
website PA Tangerang ini?
Jawaban :
Untuk masa kedepan, dalam rangka mendorong dan terus mengembangkan peran
IT di PA Tangerang, PA Tangerang akan menyiapkan Tim pakar IT khusus yang
diprioritaskan bekerja untuk membantu user SIADPA ketiak terjadi masalah, juga bekerja
untuk mengembangkan pemanfaatan IT yang bermanfaat bagi penunjang tugas pokok dan
fungsi, bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan, dan juga menunjang peradilan yang
lebih modern. Sehingga diharapkan dengan pemanfaatan IT, pekerjaan yang banyak dan
berat akan dapat diselesaikan dengan baik walaupun dilakukan oleh jumlah tenaga yang
terbatas.
Tangerang, 18 September 2013
PA Tangerang
Pertanyaan dan Hasil Jawaban Wawancara Implementasi SIADPA Plus
Hakim Pengadilan Agama Tangerang
Nama : Drs. Arwendi dan Drs. Ubin Mubin Surdiman
NIP : 195805251994031003 dan 194911281982031001
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Tangerang
Waktu : 18 September 2013
1. Bagaimana Apresiasi yang mulia terhadap implementasi SIADPA Plus di PA
Tangerang ini?
Jawaban :
Seluruh hakim di PA Tangerang sangat gembira dan menyambut dengan baik
penggunaan SIADPA Plus di PA Tangerang.
2. Menurut yang mulia setelah sekian lama implementasi SIADPA Plus berjalan, apa
saja peran SIADPA Plus yang mulia rasakan terhadap Tupoksi selaku hakim?
Jawaban :
Dengan adanya aplikasi SIADPA Plus Hakim dalam membuat putusan dengan
mudah mengambil dokument-dokument suatu perkara semenjak dari gugatan samapi ke
berita acara persidangan melalui SIADPA plus, karena semenjak dimulai pendaftaran suatu
perkara sampai ke pemeriksaan pokok perkara yang di buat dalam berita acara persidangan
tersebut secara otomatis suadah masuk kedalam SIADPA Plus. Hakim ketika hendak
membuat putusan perkara yang sudah putus, maka cukup membuka aplikasi SIADPA Plus
tidak perlu mengetik lagi gugatan, dan berita acara persidangan dan lain sebegainya.
3. Bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus dalam pembuatan putusan oleh
Hakim?
Jawaban :
Manfaat aplikasi SIADPA bukan hanya bagi aparat peradilan, akan tetapi juga
sangat bermanfaat bagi para pencari keadilan. Terkait dengan hakim dalam membuat
putusan, peran aplikasi SIADPA sangat memiliki urgensitas yang tinggi dalam mendukung
percepatan dan ketepatan waktu dalam membuat suatu putusan perkara.
4. Apakah dengan adanya aplikasi SIADPA Plus, kebebasan hakim dalam membuat
putusan tidak terkekang? Ataukah bahkan sebaliknya mempermudah pembuatan
putusan?
Jawaban :
Dengan adanya SIADPA Plus hakim bukan bebas dalam membuat putusan tetapi
hakim sudah mengikuti pola putusan yang telah di format dalam aplikasi SIADPA Plus,
contohnya ketika hakim ingin membuat putusan terkait dengan cerai gugat hakim tinggal
buka SIADPA dan memilih menu dan memilih format putusan yang ada dalam SIADPA.
Hakim tidak terkekang oleh format tersebut, hakim boleh merubahnya, tentang
pertimbangan hukum hakim mempunyai kewenangan penuh untuk merubah format yang
ada dalam SIADPA sesuai dengan proses masing- masing perkara. Secara umum sangat
memudahkan hakim dalam membuat putusan dengan adanya aplikasi SIADPA Plus ini.
5. Menurut yang mulia, apakah pola BINDALMIN dan Aplikasi SIADPA Plus sudah
berjalan beriringan (sinkron)?
Di PA Tangerang sudah sinkron atau sesuai dengan pola Bindalmin, contohnya
amar putusan yang harus dimasukan dalam buku register, hakim hanya cukup mengetik
dalam aplikasi SIADPA plus secara otomatis masuk pada bagian SIADPA Register,
sehingga hakim tidak perlu memerintahkan kepada petugas untuk mengetik pembuatan
amar putusan dalam register. Format secara umum dalam aplikasi SIADPA Plus sudah
berlaku secara nasional sesuai dengan pola Bindalmin, dan format tersebut tidak baku
khususnya dalam hal pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara.
6. Apa saja harapan yang mulia kedepan dalam rangka pemanfaatan IT di lingkungan
Peradilan?
Jawaban :
Agar Mahkamah Agung dapat meningkatkan sarana dan prasarana khususnya
dibidang IT supaya SIADPA Plus dapat berjalan dengan lancar dan dapat digunakan oleh
seluruh PA dengan baik. Agar disetiap PA ditempatkan tenaga ahli IT, hal ini dimaksud
untuk mengupload seluruh kegiatan di Pengadilan Agama agar dimasukan ke website.
Tangerang, 18 September 2013
PA Tangerang
Pertanyaan dan Hasil Jawaban Wawancara Implementasi SIADPA Plus
Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang
Nama : Drs. Mukhtar, MH
NIP : 196106281994031001
Jabatan : Wakil Panitera PA Tangerang
Waktu : 18 September 2013
1. Bagaimana apresiasi bapak terhadap implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang?
Jawaban :
Saya sangat apsresiasi sekali dengan adanya implementasi SIADPA Plus di PA
Tangerang, karena dengan adanaya aplikasi SIADPA Plus segala urusan menyangkut
administrasi keperkaraan di PA Tangerang dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien.
2. Menurut bapak setelah sekian lama implementasi SIADPA Plus berjalan, apa saja
peran SIADPA Plus yang bapak rasakan terhadap Tupoksi bapak selaku wakil
panitera dan jajaran bapak di PA Tangerang ini?
Jawaban :
Dengan adanya aplikasi SIADPA Plus, perannya banyak dirasakan oleh pegawai
PA Tangerang khususnya bagi tenaga teknis yustisial, dengan implementasi aplikasi
SIADPA Plus sangat membatu kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang sebagai pejabat
teknis yustisial dalam manajemen perkara dimulai dari penerimaan sampai pada akhir
perkara tersebut selesai, contohnya dalam sistem pelaporan mulai dari penerimaan perkara
sampai akhir perjalanan perkara tersebut akan menjadi bahan laporan, semua perkembangan
keperkaraan di PA Tangerang dapat diketahui kapan dan dimana saja, karena memang
sudah online dan memang SIADPA itu merupakan otomatisasi.
3. Secara umum bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus oleh Panitera Muda
Gugatan?
4. Secara umum bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus oleh Panitera Muda
Permohonan?
5. Secara umum bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus oleh Panitera Muda
Hukum?
Jawaban :
Jawaban untuk pertanyaan nomor 3, 4 dan 5 bisa dijawab sekaligus sebagai berikut
; Panitera gugatan merupakan pelaksana meja I, dia juga sebagai koordinator penerimaan
perkara yang dilaksanakan oleh meja I, sama halnya dengan panitera muda permohonan
sebagai koordinator penermaan perkara yang dilaksanakan oleh meja I, bedanya hanya beda
kewenangannya saja terkait dengan jenis perkara contentios ataukah perkara volunteer.
Panitera muda hukum berperan sebagai koordinator pelaporan, oleh karena itu panitera
muda hukum sangat berkaitan sekali dengan aplikasi SIADPA Plus, semua pelaporan
ditangani oleh panitera muda hukum melalui bantuan aplikasi SIADPA Plus.
6. Bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus pada pendaftaran sampai pada
pembuatan SKUM?
Jawaban :
Aplikasi SIADPA Plus untuk pembuatan SKUM dilakukan oleh kasir dan
bendahara perkara, apliaksi SIADPA Plus sangat berperan penting dalam membantu proses
pencetakan SKUM, tanda terima transaksi dan pengisian buku jurnal keuangan perkara dan
lain sebagainya.
7. Bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus pada pembuatan PMH, SPPP, SPJSP,
dan PHS?
Jawaban :
Pembuatan PMH adalah tupoksi pak ketua Pengadilan Agama, pembuatan SPPP
dan SPJSP dilakukan oleh panitera, dan PHS dibuat oleh majelis hakim, semuanya masuk
dalam aplikasi SIADPA Plus. Untuk PMH biasanya dibuatkan oleh meja I, namun diajukan
dulu kepada ketua, karena tugas ketua salah satunya adalah pembuatan PMH, untuk
mempermudah walaupun tentunya tidak meninggalkan peran ketua dalam pembuatan PMH
dan nanti yang akan menandatangani surat PMH ini adalah pak ketua, dan susunan majelis
hakim itu sudah baku ditunjuk dan biasa setiap enam bulan sekali dilakukan perubahan.
Peran SIADPA pada tahap ini adalah otomatisasi merekam semua perjalanan dari mulai
pembuatan PMH, SPPP, SPJSP maupun PHS.
8. Bagaimana peran implementasi SIADPA Plus pada pembuatan relaas- relaas
panggilan (pembuatan relas P/P atau T/T, tanggal pelaksanaan panggilan dan
pemberitahuan isi putusan) dan lain sebagainya?
Jawaban :
Aplikasi SIADPA Plus sangat berperan sekali, karena dengan aplikasi SIADPA
Plus yang merupakan otomatisasi sangat mempermudah dan mempercepat pembuatan
relaas- relaas di Pengadilan Agama Tangerang, sehingga petugas jurusita atau jurusita
pengganti tinggal memilih menu relaas dan langsung mengeprint, tidak perlu mengetik
ulang kembali karena semua perjalanan perkara sudah terekam dalam aplikasi SIADPA
Plus.
9. Bagaimana peran Implementasi SIADPA Plus pada pembuatan Berita Acara
Persidangan?
Jawaban :
Pembuatan berita acara persidangan dengan meggunakan aplikasi SIADPA Plus
sama saja seperti pembuatan relaas- relaas, tinggal memasukan nomor perkaranya saja, dari
mulai awal sampai perjalanan terakhir perkara sudah terekam dalam aplikasi SIADPA Plus,
semua opsi (pilihan) sudah ada dalam aplikasi SIADPA Plus, dengan aplikasi SIADPA Plus
pembautan BAP sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
10. Bagaimana peran implementasi SIADPA Plus pada proses mediasi, seperti
penunjukan mediator dan pembuatan Laporan hasil mediasi?
Jawaban :
Mediator terbagi kepada dua bagian, pertama mediator yang disediakan oleh
pengadilan dengan catatan bahwa hakim tersebut tidak sedang menangani perkara yang
akan dimediasi serta dapat izin dari ketua, kedua mediator dari luar pengadilan yang sudah
mendapatkan tanda lulus atau serifikat dari lembaga yang berwenang. Penunjukan mediator
sudah tersedia formnya dalam aplikasi SIADPA Plus, tinggal memilih menu yang berkaitan
dan isi yang perlu kemudian tinggal print, sama halnya juga dengan pembuatan laporan
hasil mediasi,dengan aplikasi SIADPA Plus sangat memudahkan dalam penunjukan
mediator maupun pembuatan laporan hasil mediasi.
11. Bagaiamana peran Implementasi SIADPA Plus pada pembuatan Akta Cerai?
Jawaban :
Sampai sejauh ini, di PA Tangerang belum menggunakan aplikasi SIADPA Plus
dalam mengelola Akta Cerai, masih menggunakan blanko dari Mahkamh Agung RI.
Kedepan mudah- mudahan untuk pembuatan Akta Cerai bisa diotomatisasi dengan aplikasi
SIADPA Plus.
12. Bagaimana peran implementasi SIADPA Plus pada pembuatan pelaporan perkara
(mingguan, bulanan, dan tahunan)?
Jawaban :
Terkait dengan pelaporan perkara, input terakhir aplikasi SIADPA Plus adalah
pelaporan, namun aplikasi SIADPA Plus merupakan sistem administrasi buatan manusia
oleh karena itu harus terus dikontrol, juga harus terus juga didukung dengan data manual,
karena namanya buatan manusia ada saja trouble (masalah) kalau ini terjadi data yang
selama ini tersimpan dan terekam oleh aplikasi SIADPA yang dijadikan bahan pelaporan
bisa saja hilang, oleh karenanya di butuhkan seorang admint. Dengan aplikasi SIADPA
Plus, PA Tangerang dalam membuat laporan sangat di mudahkan, tidak memerlukan waktu
yang lama, mulai dari pelaporan keadaan perkara, pelaporan perkara dimohonkan banding,
pelaporan perkara dimohonkan kasasi, pelaporan perkara dimohonkan peninjauan kembali,
laporan kegiatan hakim, dan laporan Perkara diterima dan diputus, semua pelaporan
tersebut tinggal klik saja dalam aplikasi SIADPA Plus, disinilah peran penting aplikasi
SIADPA Plus dapat digunakan untuk menilai kinerja Pengadilan Agama Tangerang.
13. Bagaimana peran implementasi SIADPA Plus pada penggunaan KIPA?
Jawaban :
Dengan menggunakan SIADPA KIPA, yang tiada lain merupakan bagian dari
aplikasi SIADPA yang berfungsi membantu petugas terkait dengan pencatatan,
pengendalian dan pencetakan laporan keuangan perkara. Dengan menggunakan SIADPA
KIPA, sangat berperan penting membantu kinerja petugas sebagai sumber otomatis dari
pembuatan buku-buku keuangan dan pelaporan.
14. Bagaimana peran implementasi pada pengarsipan perkara?
Jawaban :
Untuk pengelolaan arsip dengan menggunakan aplikasi SIADPA Plus di PA
Tangerang belum menggunakan SIADPA Plus, karena berbagai kendala terutama terkait
dengan perangkat computer dan sumber daya manusianya, walaupun PA Tangerang sudah
merancang untuk kedepannya pengelolaan arsip perkara sudah dapat direalisasikan
implementasinya di PA Tangerang, karena sesungguhnya aplikasi SIADPA Plus sudah
menyediakan formnya.
15. Menurut anda, apakah pola Bindalmin dan aplikasi SIADPA Plus sudah berjalan
beriringan (sinkron)?
Jawaban :
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta merupakan pakar Bindalmin,
juga bapak SIADPA Plus beliau adalah pak Wahyu Widyana, dan sekarang sudah pensiun
dan dilanjutkan oleh penerusnya yang juga ahli dalam SIADPA Plus juga ahli dalam
Bindalmin. Aplikasi SIADPA Plus adalah sistem online, sedangkan pola Bindalmin adalah
sistem manual, dengan adanya aplikasi SIADPA Plus yang diterapkan di PA Tangerang,
kedua sistem tersebut sudah berjalan beriringan, karena setiap blanko yang ada dalam
aplikasi SIADPA Plus sudah berstandar Nasional.
Tangerang, 18 September 2013
PA Tangerang
Pertanyaan dan Hasil Jawaban Wawancara Implementasi SIADPA Plus
Administrator SIADPA Pengadilan Agama Tangerang
Nama : Irvan Yunan, SH
NIP : 198106302006041002
Jabatan : Administrator SIADPA/Jurusita Pengganti
Waktu : 13 September 2013
1. Bagaimana apresiasi bapak terhadap implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang?
Jawaban :
Implementasi SIADPA Plus perannya sangat penting bagi Pengadilan Agama
Tangerang, karena dari mulai pendaftaran akan terkait dengan elemen lainnya, misalnya
terkait dengan pemanggilan para pihak, juga memberikan efektifitas bagi para pegawai
dalam menjalankan tugasnya.
2. Apa saja tugas administrator di Pengadilan Agama Tangerang ini?
Jawaban :
Tugas seorang administrator antara lain; Stabilitas jaringan agar tidak ada gangguan
dalam aplikasi SIADPA Plus, kalau terjadi gangguan terhadap jaringan yang diakibatkan
oleh virus, hack, trouble network dan lain-lain, maka tugas Administrator adalah
menganalisis permasalahan tersebut agar bisa cepat diatasi. Seorang administrator juga
bertugas menjaga kelangsungan server, menjaga koneksitas komputer operator dengan
server, juga untuk memvalidasi perkara agar sesuai dengan yang aslinya.
3. Menurut bapak setelah sekian lama implementasi SIADPA Plus berjalan, apa saja
peran SIADPA Plus yang bapak rasakan terhadap Tupoksi bapak sebagai
Administrator di Pengadilan Agama Tangerang ini?
Seorang administrator sebagai panglima dalam implementasi aplikasi SIADPA di
PA Tangerang, oleh karena itu tugas Administrator sangat vital bagi kelangsungan dan
terjaminnya stabilitas jaringan aplikasi SIADPA Plus, oleh karenanya ketika terjadi masalah
pada aplikasi SIADPA Plus, user cukup melaporkan masalahnya apa, kemudian
Admininistrator akan menganalisanya kemudian Admint akan memecahkan masalah
tersebut.
4. Dalam menjalankan tugas, apa saja hambatan yang bapak temui dan bagaimana cara
mengatasinya?
Jawaban :
Masalah tidak begitu besar seperti trouble network, gangguan jaringan dari virus
dan malwer, namun permasalahan tersebut akan segera di tindak lanjuti, hal ini sebagai
bentuk tugas administrator membimbing dan menjaga secara tekhnis agar aplikasi SIADPA
Plus berjalan dengan baik, dari segi koneksi jaringan, kondisi server dan lain sebagainya.
5. Selain adanya aplikasi SIADPA Plus, pemanfaatan IT di PA Tangerang dalam bidang
apa lagi?
Jawaban :
Tentunya pemanfaatan IT selain implementasi aplikasi SIADPA Plus, di Pengadilan
Agama Tangerang pemanfaatan IT digunakan dalam pengelolaan website sebagai pusat
informasi tentang PA Tangerang, publikasi putusan, publikasi laporan-laporan, juga sebagai
informasi pekara. Selain website, pemanfaatan IT juga di implementasikan dengan SMS
perkara yang terintegrasi dengan aplikasi SIADPA Plus.
6. Menurut bapak, apakah pola Bindalmin dan Aplikasi SIADPA Plus sudah berjalan
beriringan (sinkron)?
Jawaban :
Untuk saat ini pola Bindalmin sudah disempurnakan dan SIADPA Plus juga telah
disempurnakan, sehingga pola Bindalmin dan aplikasi SIADPA Plus sudah berjalan
beriringan (sinkron), jadi tidak ada dalam aplikasi SIADPA Plus menyalahi pola Bindalmin.
SIADPA Plus akan menyalahi pola Bindalmin jika user atau operator tidak melaksanakan
sesuai dengan fungsinyan masing-masing.
7. Untuk masa yang akan datang, apa program bapak kedepan dalam rangka
mendorong dan mengembangkan peran IT di PA Tangerang?
Jawaban :
Sumber daya manusia harus terus ditingkatkan kemampuannya, agar senatiasa
mampu menghadapi era perubahan yang begitu pesat ini, sehingga pemanfaatan IT dapat
diarahkan kepada bidang lainnya, hal ini dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pegawai
Pengadilan Agama. Misalnya saja pemanfaatan IT bisa seperti apa yang telah di
implementasikan di Mahkamah Konstitusi.
Tangerang, 18 September 2013
PA Tangerang