PERAN POKMASWAS DALAM MENDUKUNG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Oleh :Ir. Tyas Budiman, MM

DIREKTUR PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

DISAMPAIKAN PADA KEGIATAN PEMBINAAN POKMASWAS DISAMPAIKAN PADA KEGIATAN PEMBINAAN POKMASWAS DI PROVINSI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARAKALIMANTAN UTARA, 8 Maret 201, 8 Maret 20166

Amanat Pemanfaatan Sumber Daya Alam(Pasal 33 (3) UUD RI 1945)

Sumberdaya alam yang terkandung dalam bumi dan air agar dimanfaatkan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat

2

DASAR HUKUM

• Pasal 67 UU nomor 31/2004 tentang Perikanan "Masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan perikanan"

• Keputusan Menteri KP nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata cara Pelaksanaan Siswasmas dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDKP

• Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 25A/ KEP.DJPSDKP/2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Pengawas Perikanan Teladan, Polisi Khusus Teladan, Kapal Pengawas Berprestasi, PPNS Teladan dan Kelompok Masyarakat Pengawas Teladan di Lingkungan Ditjen PSDKP

• Indonesia memiliki potensi laut yang kaya;• Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan disatu sisi

mendatangkan keuntungan ekonomi, tapi disisi lain menimbulkan kerusakan lingkungan;

• Pengawasan dilakukan sebagai upaya dan langkah untuk mencegah tindakan illegal dan perusakan, sehingga sumber daya kelautan dapat lestari

• Kelestarian sumber daya kelautan berarti juga lestarinya potensi sumber daya perikanan sehingga SDI dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk masa sekarang dan akan datang.

Pentingnya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

ANCAMAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

DAN PERIKANAN

• ILLEGAL FISHING • KEGIATAN YANG MERUSAK SUMBER

DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DESTRUCTIVE FISHING)

• Kapal PengawasKapal Pengawas• VMS VMS • UPT / Satker PSDKPUPT / Satker PSDKP

KEBIJAKAN PENGAWASANKEBIJAKAN PENGAWASANSUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANANSUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pengelolaan SDKP tertib Pengelolaan SDKP tertib dan bertanggung jawabdan bertanggung jawab

Meningkatkan apresiasi Meningkatkan apresiasi dan partisipasi dan partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam pengawasan SDKP.pengawasan SDKP.

Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas pengawasan secara pengawasan secara sistematis dan sistematis dan terintegrasi agar terintegrasi agar pengelolaan SDKP pengelolaan SDKP berlangsung secara tertib.berlangsung secara tertib.

VISIVISI

Operasi Operasi PengawasanPengawasan

Penegakan HukumPenegakan Hukum

11

22

SISWASMAS/SISWASMAS/POKMASWASPOKMASWAS

SISTEM PENGAWASAN DENGAN PENDEKATAN MASYARAKAT LEBIH COCOK DITERAPKAN SISTEM PENGAWASAN DENGAN PENDEKATAN MASYARAKAT LEBIH COCOK DITERAPKAN DI INDONESIADI INDONESIA

MASYARAKAT LEBIH MENGETAHUI KONDISI LAPANGANMASYARAKAT LEBIH MENGETAHUI KONDISI LAPANGANDAPAT MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA TERUS-MENERUSDAPAT MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA TERUS-MENERUS

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS MASYARAKATPENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT

SISTEM SISTEM MCSMCS((MMONITORING, ONITORING, CCONTROL, ONTROL, SSURVEILLANCE)URVEILLANCE)

INTI SISWASMASINTI SISWASMASPENGAWASAN DENGAN MELIBATKAN PENGAWASAN DENGAN MELIBATKAN PERAN SERTA AKTIF MASYARAKATPERAN SERTA AKTIF MASYARAKAT

TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

Mengawasi tertib pelaksanaan Mengawasi tertib pelaksanaan KETENTUAN peraturan perundang-KETENTUAN peraturan perundang-undangan di bidang perikananundangan di bidang perikanan..((Pasal 66 Ayat (2) UU Pasal 66 Ayat (2) UU 45 tahun 2009)45 tahun 2009)

OBYEK PENGAWASAN

Pasal 66 ayat (3) UU No. 45 th 2009

a. kegiatan penangkapan ikan;b. pembudidayaan ikan, pembenihan;c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;d. mutu hasil perikanan;e. distribusi keluar masuk obat ikan;f. konservasi;g. pencemaran akibat perbuatan manusia;h. plasma nutfah;i. penelitian dan pengembangan perikanan; danj. ikan hasil rekayasa genetika

Terciptanya tertib pelaksanaan Terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.undangan dibidang perikanan.

TUJUAN PENGAWASANTUJUAN PENGAWASAN

Wujud tertib pelaksanaan ketentuan Wujud tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan merupakan peraturan perundang- undangan merupakan sasaran strategis pengawasan yaitu sasaran strategis pengawasan yaitu meningkatnya usaha perikanan yang sesuai meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan atau meningkatnya ketaatan ketentuan atau meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang – undangperundang – undanganan dibidang perikanan dibidang perikanan

Peran Serta Masyarakat

11

PeroranganPerorangan KelompokKelompok

Kegiatan Pokmaswas dalam membantu pengawasan

12

1.1. Mengamati/Mengamati/Memantau Memantau

2. 2. MendengarMendengar

Lanjutan -

13

3. 3. MMELAPORKANELAPORKAN

Subtansi Laporan Pelanggaran

• Lokasi pelanggaran (koordinat, tempat)• Waktu kejadian• Bentuk pelanggaran• Identitas yang melakukan pelanggaran• Saksi yang melihat pelanggaran• Kronologis pelanggaran

KEWENANGAN POKMASWAS POKMASWAS

• MENANGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN YG MENANGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN YG TERTANGKAP TANGAN SELANJUTNYA MENYERAHKAN TERTANGKAP TANGAN SELANJUTNYA MENYERAHKAN KEPADA PENGAWAS PERIKANAN ATAU APARAT KEPADA PENGAWAS PERIKANAN ATAU APARAT PENEGAK HUKUM SETEMPATPENEGAK HUKUM SETEMPAT

• MENGUSULKAN KEPADA PEMBERI IZIN UNTUK MENGUSULKAN KEPADA PEMBERI IZIN UNTUK MENGENAKAN SANKSI KEPADA PELAKU MENGENAKAN SANKSI KEPADA PELAKU PELANGGARAN TINDAK PIDANA PERIKANANPELANGGARAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

• MENGADAKAN KOORDINASI KEPADA PENGAWAS MENGADAKAN KOORDINASI KEPADA PENGAWAS PERIKANAN, APARAT PENEGAK HUKUM ATAU KEPADA PERIKANAN, APARAT PENEGAK HUKUM ATAU KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG PERIKANANPERIKANAN

BAGIAN DARI SISTEM PENGAWASAN SECARA KESELURUHANBAGIAN DARI SISTEM PENGAWASAN SECARA KESELURUHAN KEPANJANGAN TANGAN & MITRA PENGAWAS PERIKANANKEPANJANGAN TANGAN & MITRA PENGAWAS PERIKANAN PEMANTAU PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG PEMANTAU PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG

PERIKANAN DI LAPANGANPERIKANAN DI LAPANGAN SUMBER INFORMASI DINI TERJADINYA PELANGGARAN/TINDAK SUMBER INFORMASI DINI TERJADINYA PELANGGARAN/TINDAK

PIDANA PERIKANANPIDANA PERIKANAN SEBAGAI CONTOH & PELOPOR PELAKSANAAN TERTIB USAHA BAGI SEBAGAI CONTOH & PELOPOR PELAKSANAAN TERTIB USAHA BAGI

MASYARAKAT SEKITARNYAMASYARAKAT SEKITARNYA BUKAN SEBAGAI HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PELANGGARAN/ BUKAN SEBAGAI HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PELANGGARAN/

PIDANA DGN MENETAPKAN HUKUMANPIDANA DGN MENETAPKAN HUKUMAN

BUKAN SEBAGAI AGEN PEMERINTAHBUKAN SEBAGAI AGEN PEMERINTAH SEBAGAI IBADAH KEPADA SESAMA UMAT DAN MENJALANKAN SEBAGAI IBADAH KEPADA SESAMA UMAT DAN MENJALANKAN

AMANATAMANAT

POKMASWAS TIDAK BOLEHPOKMASWAS TIDAK BOLEH

MENGHAKIMI PELAKU TINDAK PELANGGARAN/PIDANAMENGHAKIMI PELAKU TINDAK PELANGGARAN/PIDANA

BERTINDAK SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUMBERTINDAK SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM

MENERAPKAN ATURAN YANG TIDAK ADA DASAR HUKUMNYAMENERAPKAN ATURAN YANG TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA

MEMANFAATKAN PERAN SEBAGAI POKMASWAS UNTUK MEMANFAATKAN PERAN SEBAGAI POKMASWAS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI ATAU KELOMPOKNYA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU KELOMPOKNYA

MEMBIARKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA TERJADI DI MEMBIARKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA TERJADI DI SEKITARNYA SEKITARNYA

Pemberdayaan Pokmaswas

18

1.1. Membantu pengawas perikanan untuk Membantu pengawas perikanan untuk menyadarkan masyarakat tentang menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pentingnya pelestarian sumberpelestarian sumber daya daya perikananperikanan dan dan mematuhi peraturan dibidang perikanan mematuhi peraturan dibidang perikanan

2.2. Penyelenggaraan bimbingan teknis pengawasan Penyelenggaraan bimbingan teknis pengawasan dan sosialisasi dan sosialisasi

3.3. Melengkapi sarana pengawasan (HT, HP SMS Melengkapi sarana pengawasan (HT, HP SMS gateway, kamera, teropong, kartu pokmaswas, gateway, kamera, teropong, kartu pokmaswas, dll)dll)

4.4. Menyelenggarakan evaluasi pokmaswas Menyelenggarakan evaluasi pokmaswas • Mengembangkan alternatif mata pencarian pada Mengembangkan alternatif mata pencarian pada

desa pokmaswasdesa pokmaswas

1. Menyadarkan masyarakat pentingnya pelestarian sumberdaya ikan serta mematuhi aturan di bidang

perikanan

19

dapat menyebabkan pecahnya gendang dapat menyebabkan pecahnya gendang telinga, kerusakan pada saluran sinusitis, telinga, kerusakan pada saluran sinusitis, decompression sicknessdecompression sickness (disebut penduduk (disebut penduduk lokal dengan kram) dan dapat pula berujung lokal dengan kram) dan dapat pula berujung kematiankematian

2. Bimbingan Teknis Pengawasan Dan Sosialisasi

20

3. Melengkapi Sarana Pengawasan

21

4. EVALUASI POKMASWAS

22

5. Mengembangkan Alternatif Mata Pencaharian pada Desa POKMASWAS

• Transplatasi Karang : adanya transplatasi karang dapat menjadi kawasan wisata baru

Lanjutan …• Rumpon

Lanjutan …..

• Budidaya Rumput Laut

TERIMA KASIH