DPMPTSP PROV JATENG

Peran Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Jawa Tengah

Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/101

Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan

Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Provinsi Jawa Tengah;

Tingkat Kabupaten / Kota telah terbentuk 35

Satgas

Perpres No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan

Pelaksanaan Berusaha;

Permenko Bidang Perekonomian No 8 Tahun

2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perpres

No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan

Pelaksanaan Berusaha;

NO. Kabupaten/Kota Nomor SK

1 Kota Semarang Nomor : 582/1234/2017, tanggal 28 Desember 2017

2 Kabupaten Semarang Nomor : 300/0635/2017, tanggal 16 November 2017

3 Kabupaten Blora Nomor : 374/142/2018, tanggal 15 Februari 2018

4 Kabupaten Demak Nomor : 570/89 Tahun 2018, tanggal 7 Maret 2018

5 Kabupaten Kudus Nomor : 570/057/2018, tanggal 16 April 2018

6 Kabupaten Jepara Nomor : 500/38 Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018

7 Kabupaten Pati Nomor : 503/075/Tahun 2018, tanggal 20 Januari 2018

8 Kota Salatiga Nomor : 503-05/96/2018, tanggal 31 Januari 2018

9 Kabupaten Rembang Nomor : 503/0650/2018, tanggal 5 April 2018

10 Kabupaten Grobogan Nomor : 750/560/2017, tanggal 2 Januari 2018

11 Kabupaten Kendal Nomor : 974/59/2018, tanggal 29 Januari 2018

12 Kota Surakarta Nomor : 536.05/148 Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2018

13 Kota Magelang Nomor : 574/24/12 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018

14 Kabupaten Magelang Nomor : 180.182/212KEP/16/2018, tanggal 10 April 2018

15 Kabupaten Boyolali Nomor : 561/175 Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018

16 Kabupaten Sukoharjo Nomor : 500/25 Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018

17 Kabupaten Sragen Nomor : 800/148/003/2018, tanggal 16 Maret 2018

18 Kabupaten Karanganyar Nomor : 503/520 Tahun 2018, tanggal 9 April 2018

19 Kabupaten Wonogiri Nomor : 127 Th 2018, tanggal 27 Maret 2018

20 Kabupaten Wonosobo Nomor : 030/479/2017, tanggal 27 Desember 2017

21 Kabupaten Klaten Nomor : 500/105 Tahun 2018 tanggal 18 April 2018

22 Kabupaten Purworejo Nomor : 160.18/165, tanggal 22 Februari 2018

23 Kabupaten Temanggung Nomor : 800/526 Tahun 2017, tanggal 20 Desember 2017

24 Kabupaten Kebumen Nomor : 503/692 Tahun 2017, tanggal 6 November 2017

25 Kabupaten Banyumas Nomor : 503/1013 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017

26 Kabupaten Pekalongan Nomor : 510.4/162 Tahun 2018, tanggal 2 April 2018

27 Kota Pekalongan Nomor : 500.05/039 Tahun 2018, tanggal 4 Januari 2018

28 Kota Tegal Nomor : 503/077/2018, tanggal 15 Februari 2018

29 Kabupaten Tegal Nomor : 050/189/2018, tanggal 22 Januari 2018

30 Kabupaten Cilacap Nomor : 503/204/25 Tahun 2018, tanggal 7 Februari 2018

31 Kabupaten Brebes Nomor : 300/045 Tahun 2018, tanggal 3 Januari 2018

32 Kabupaten Pemalang Nomor : 503/65/ Tahun 2018, tanggal 8 Januari 2018

33 Kabupaten Batang Nomor : 060/220/2018, tanggal 5 Maret 2018

34 Kabupaten Purbalingga Nomor : 500/361 Tahun 2017, tanggal 5 Desember 2017

35 Kabupaten Banjarnegara Nomor : 503.1/1068/2017 tanggal 29 Desember 2017

35 SK Satgas Kabupaten / KotaSe-Jawa Tengah

Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres No 91 Tahun 2017)

Dari memberi izin menjadi melayani

(Civil Servant)

Perubahan Paradigma Birokrasi

melalui

Dilakukan di semua level Pemerintahan (Pusat, Prov, Darah)

Pengawalan Penyelesaian

Perizinan (end to end)

Kegiatan Berusaha di KEK, FTZ, KI, KSPN tanpa menunggu

kelengkapan perizinan

Menerapkan Sistem

Checklist

Data Sharing

(Debirokratisasi)

Menghilangkan pengulangan

rekomendasi/perizinan

Reformasi Perizinan Peraturan Berusaha

Lebih sederhana, murah, cepat dan

pasti

Termasuk untuk UKM

Menerapkan Sistem

Terintegrasi

Sistem perizinan berusaha

terintegrasi secara elektronik (OSS)

1. 2.

4. 5.

Struktur Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Prov Jateng

Struktur Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Prov

Jateng

Struktur Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Kabupaten / Kota

Sesuai Permenko Bidang Perekonomian No 8 Tahun 2017

Fungsi Satgas

Sesuai Perpres 91 Tahun 2017

Membentuk layanan pengaduan help desk dan pusat

informasi (call center)

Melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking)

atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi

kewenangan Provinsi dan perizinan yang diperlukan

oleh K/L dan Pemerintah Kab/Kota yang telah diajukan

dan belum selesai

Melakukan penyederhanaan proses perizinan

(debirokratisasi) yang mencakup penggunaan data

sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh

pelaku usaha

Melakukan penyelesaian permasalahan investasi (antara

lain mendorong percepatan review Perda tata ruang,

mendorong percepatan pembangunan kawasan industri)

Mendorong percepatan realisasi investasi

Melakukan pengawalan terhadap proses pemenuhan

komitmen perizinan melalui Online Single Submission dan

Pengawasan (Post Audit)

Bagaimana memulai kerja satgas

MengoptimalkanFungsi

Pengaduan yang ada di DPMPTSP

Menginventarisir Kanal Pengaduan

(LaporGub/Bup/Wal/Medsos,dll)

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Satgas Mulai Bekerja

Alur Kerja Satgas

Jika menjadi

kewenangan Satgas,

maka harus diadakan

rapat satgas dengan

anggota satgas terkait

Rapat Satgas untuk

memutuskan tindak lanjut

penyelesaian masalah

Dipilah-pilah mana

yang

Kewenangan Satgas /

sektoral

Fungsi Pengaduan dan

Kanal Pengaduan

Lapor Gubernur /

Walikota / Bupati Jalan

atau tidak

Laporan Pelaksanaan Satgas

Satgas WAJIB melaporkan pelaksanaan satgas kepada satgas nasional 3 bulan sekali

Laporan Satgas Kepada Satgas Nasional :

C

Data jenis perizinan, persyaratan dan dasar hukum pelaksanaan perizinan serta pelaksanaannya;

Penyelesaian masalah perizinan yang menghambat investasi;

Data perizinan OSS di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan penyederhanaan

D Hasil notifikasi perizinan melalui webform

1 35Satgas Kab/Kota

Permasalahan

Fungsi satgas belum maksimal

1. Perbedaan penafsiran

terhadap regulasi antara

pusat, provinsi dan daerah;

2. Regulasi yang tidak inline;

3. Permasalahan Tata ruang;

RTL

Realisasi Investasi di Jawa Tengah

14

Performa InvestasiRealisasi nvestasi di Jawa Tengah menunjukkanpertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan 56% per tahun (2011 – 2018)

164%

99 %

80 %109%

139 %

124 %

45 %

Dalam IDR Trilyun

15Realisasi Tw 1 Tahun 2019

Berdasarkan Lokasi

PMAPMDN

16Realisasi Investasi PMDN Tahun 2018 Berdasarkan Kab / Kota

Kab / Kota Proyek Investasi (Rp. Juta)

Kota Semarang 239 8.534.747,90

Kabupaten Cilacap 39 4.805.118,20

Kabupaten Sragen 112 2.441.479,00

Kabupaten Semarang 133 2.141.898,60

Kabupaten Pekalongan 28 1.241.009,10

Kabupaten Boyolali 66 1.113.601,20

Kabupaten Sukoharjo 118 1.107.151,30

Kabupaten Karanganyar 136 989.035,40

Kabupaten Kudus 232 687.187,70

Kabupaten Banyumas 132 614.635,30

Kabupaten Batang 59 544.148,60

Kabupaten Demak 142 463.882,80

Kabupaten Rembang 55 427.814,80

Kota Surakarta 32 383.298,80

Kabupaten Kendal 20 311.708,40

Kabupaten Klaten 67 229.788,50

Kabupaten Grobogan 38 215.708,80

Kabupaten Banjarnegara 18 148.609,10

Kabupaten Magelang 31 125.480,30

Kota Salatiga 41 121.931,20

Kabupaten Purworejo 24 113.205,00

Kabupaten Pati 33 106.167,70

Kabupaten Pemalang 35 103.357,80

Kota Pekalongan 16 96.123,00

Kabupaten Temanggung 32 93.391,00

Kabupaten Kebumen 52 71.422,60

Kabupaten Brebes 18 67.550,80

Kabupaten Tegal 48 59.570,20

Kabupaten Wonogiri 165 42.569,20

Kabupaten Wonosobo 21 16.125,30

Kota Tegal 17 13.494,70

Kabupaten Blora 10 13.246,20

Kota Magelang 13 12.966,20

Kabupaten Purbalingga 22 9.103,80

Kabupaten Jepara 29 8.365,10

Total 2273 27.474.893,60

17Realisasi Investasi PMA Tahun 2018 Berdasarkan Kab / Kota

Kab / Kota Proyek Investasi (US$. Ribu)

Kabupaten Batang 17 1.009.895,10

Kabupaten Jepara 223 915.787,30

Kabupaten Brebes 34 91.202,50

Kabupaten Kendal 41 60.484,90

Kabupaten Sukoharjo 51 53.681,80

Kota Semarang 332 46.011,60

Kabupaten Grobogan 10 42.752,30

Kabupaten Demak 64 21.462,00

Kabupaten Semarang 143 18.850,20

Kabupaten Rembang 10 16.643,30

Kabupaten Boyolali 40 15.263,20

Kabupaten Tegal 24 13.391,80

Kabupaten Purbalingga 91 12.358,20

Kota Salatiga 29 9.679,30

Kabupaten Cilacap 14 9.296,50

Kabupaten Temanggung 15 9.093,40

Kabupaten Karanganyar 17 7.522,30

Kabupaten Sragen 10 5.105,90

Kabupaten Blora 7 4.234,90

Kabupaten Klaten 39 3.091,40

Kabupaten Magelang 9 2.733,00

Kabupaten Pemalang 5 1.152,10

Kota Tegal 13 1.068,30

Kabupaten Banyumas 51 773,50

Kota Pekalongan 8 597,00

Kabupaten Pati 10 163,60

Kabupaten Wonogiri 11 121,70

Kabupaten Kudus 6 114,00

Kota Surakarta 32 89,40

Kota Magelang 7 58,20

Kabupaten Banjarnegara 9 23,10

Kabupaten Wonosobo 5 1,50

Kabupaten Pekalongan 1 -

Kabupaten Purworejo 2 -

Total 1380 2.372.703,30

18Realisasi Investasi PMDN Tahun 2019 (Tw I) Berdasarkan Kab / Kota

Kab / Kota Proyek

Investasi

(Dalam Rp.

Juta)

TKI TKA

Kabupaten Cilacap 4 6.762.025,80 53 -

Kota Semarang 78 1.267.833,30 1.271 20

Kabupaten Semarang 32 395.083,60 779 -

Kabupaten Sukoharjo 32 193.402,40 3.323 -

Kabupaten Boyolali 19 168.726,40 844 -

Kabupaten Demak 41 158.129,10 1.290 -

Kabupaten Kendal 8 125.211,60 672 -

Kabupaten Grobogan 6 105.962,20 16 -

Kota Surakarta 18 86.224,90 81 -

Kabupaten Batang 16 76.949,10 915 -

Kabupaten Kebumen 15 65.035,80 116 -

Kabupaten Banyumas 14 54.230,70 244 -

Kabupaten Kudus 67 49.050,80 95 -

Kabupaten Banjarnegara 5 44.642,30 32 -

Kabupaten Rembang 11 44.360,20 42 -

Kabupaten Magelang 14 40.429,10 190 -

Kabupaten Karanganyar 34 37.597,10 352 -

Kabupaten Pekalongan 10 29.764,60 235 -

Kota Tegal 7 13.150,10 32 -

Kabupaten Pemalang 5 12.000,00 - -

Kabupaten Klaten 26 9.857,60 323 -

Kota Magelang 4 7.887,30 29 -

Kota Salatiga 16 7.238,30 204 -

Kabupaten Wonosobo 2 5.239,90 28 -

Kabupaten Wonogiri 33 4.427,60 22 -

Kabupaten Pati 11 1.411,70 6 1

Kabupaten Tegal 4 700,00 - -

Kabupaten Purbalingga 4 636,80 - -

Kabupaten Sragen 19 352,80 38 -

Kabupaten Purworejo 8 90,30 40 -

Kota Pekalongan 6 89,70 - -

Kabupaten Blora 2 0,50 9 -

Kabupaten Brebes 2 - - -

Kabupaten Jepara 10 - - -

Kabupaten Temanggung 5 - - -

Total 588 9.767.741,60 11.281 21

19Realisasi Investasi PMA Tahun 2019 (Tw I) Berdasarkan Kab / Kota

Kab / Kota Proyek Investasi

(Dalam US$.

Ribu)

TKI TKA

Kabupaten Jepara 69 369.569,90 3.334 44

Kabupaten Batang 4 314.341,60 964 57

Kota Semarang 116 24.855,50 464 15

Kabupaten Brebes 6 20.298,20 1.338 9

Kota Salatiga 9 12.189,10 40 -

Kabupaten Rembang 5 7.871,10 388 -

Kabupaten Karanganyar 6 6.447,60 16 -

Kabupaten Semarang 53 5.979,70 24 3

Kabupaten Grobogan 2 4.388,90 9.503 5

Kabupaten Kendal 14 4.085,80 26 1

Kabupaten Tegal 6 1.775,10 195 2

Kabupaten Demak 24 1.290,90 1.109 14

Kota Tegal 6 1.286,40 45 3

Kabupaten Pemalang 4 1.206,00 300 1

Kabupaten Sukoharjo 18 522,70 201 -

Kabupaten Sragen 4 260,30 - -

Kabupaten Blora 2 207,00 - -

Kabupaten Pati 6 61,00 - -

Kabupaten Banyumas 13 42,60 - -

Kabupaten Kudus 1 37,60 - -

Kabupaten Klaten 9 20,50 174 -

Kota Surakarta 8 19,70 - -

Kabupaten Magelang 6 10,10 7 1

Kabupaten Banjarnegara 4 8,00 10 -

Kabupaten Wonogiri 4 4,10 - -

Kabupaten Cilacap 6 3,30 - -

Kabupaten Purbalingga 23 2,20 100 -

Kota Pekalongan 4 0,60 - -

Kabupaten Boyolali 13 - 408 -

Kabupaten Purworejo 1 - - 4

Kabupaten Temanggung 2 - - -

Kabupaten Wonosobo 2 - - -

Kota Magelang 3 - - -

Kabupaten Kebumen - - - -

Kabupaten Pekalongan - - - -

Total 453 776.785,50 18.646 159

20 Realisasi Investasi berdasarkan Sektor Tahun 2019 (TW I)

Sektor Proyek

Investasi

(Dalam US$.

Ribu)

TKI TKA

Listrik, Gas dan Air 8 673.466,10 2.846 96

Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 26 37.234,70 11.659 14

Industri Tekstil 57 13.545,70 2.661 17

Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 2 13.408,20 - -

Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 4 8.755,60 124 -

Industri Lainnya 80 5.935,70 298 2

Industri Kimia Dan Farmasi 16 5.648,20 97 1

Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 8 3.873,20 18 -

Industri Kertas dan Percetakan 17 3.691,00 2 3

Pertambangan 4 3.329,10 - -

Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam12 1.983,50 31 3

Jasa Lainnya 21 1.579,20 15 -

Industri Makanan 33 1.491,50 193 3

Industri Kayu 37 1.033,50 395 12

Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya5 702,40 42 1

Perdagangan dan Reparasi 92 680,70 219 4

Industri Karet dan Plastik 12 304,00 15 1

Hotel dan Restoran 10 106,60 11 -

Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan 3 8,00 10 -

Kehutanan 2 7,10 10 2

Perikanan 4 1,50 - -

Total 453 776.785,50 18.646 159

PMA(US$ dalamribu)

Sektor Proyek

Investasi

(Dalam Rp.

Juta)

TKI TKA

Listrik, Gas dan Air 12 7.562.958,00 510 20

Industri Makanan 87 565.187,00 1.535 -

Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 22 374.917,60 129 -

Hotel dan Restoran 30 240.138,50 275 -

Industri Kimia Dan Farmasi 27 194.251,90 967 -

Perdagangan dan Reparasi 101 192.728,30 901 1

Industri Mineral Non Logam 17 185.483,00 135 -

Industri Kertas dan Percetakan 17 161.804,90 1.640 -

Jasa Lainnya 48 142.063,20 335 -

Industri Tekstil 75 80.130,40 3.079 -

Industri Karet dan Plastik 40 24.270,00 408 -

Industri Lainnya 18 12.045,40 204 -

Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam11 11.890,10 - -

Industri Kayu 23 9.153,70 117 -

Konstruksi 24 6.325,50 434 -

Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 8 1.394,70 26 -

Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 1 1.268,50 94 -

Perikanan 2 794,40 53 -

Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan 10 704,00 34 -

Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 5 232,50 - -

Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya5 - 396 -

Pertambangan 5 - 9 -

Total 588 9.767.741,60 11.281 21

PMDN(IDR dalam juta)

Serapan Tenaga Kerja 2018 dan TW 1 - 2019

21

59495

52321

694 373

PMA PMDN

2018

TKI TKA

18646

11281

159 21

PMA PMDN

Tw 1 - 2019

TKI TKA

Total 2018 TKI : 111,816TKA : 1,067

Total TW 1 -2019

TKI : 29,927TKA : 180

22Top 10 Realisasi Investasi berdasarkan Negara Asal

Tahun 2019 (TW I)

JepangBritish

Virgin Islands

KoreaSelatanSingapura

Peringkat Negara Asal Ribu USD

1 Jepang 682.531,40

2 Korea Selatan 37.203,00

3 Malaysia 12.557,50

4 British Virgin Islands 9.570,90

5 Singapura 7.153,60

6 RR. Tiongkok 6.072,50

7 Hongkok, RRT 5.009,20

8 Swedia 3.386,70

9 Jerman 3.322,30

10 Amerika Serikat 2.836,00

Malaysia

REKAPITULASI LAYANAN IZIN / NON IZIN 2013 SAMPAI DENGAN Juni 2019

No Bidang 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(s.d Juni)TOTAL

1 Penanaman Modal 71 88 141 180 131 54 0 665

2 Tenaga Kerja, Transmigrasi 0 79 346 351 476 312 39 1.603

3 Koperasi dan UKM 0 88 239 221 187 137 84 956

4 Kesbangpol 0 2.514 2.703 2.718 4.083 4.002 2.043 18.063

5 Sosial 0 0 1 0 0 0 0 1

6 Pengelolaan Sumberdaya Air 0 5 263 1.631 1.737 1.609 637 5.882

7 Kelautan dan Perikanan 0 1.142 1.075 1.746 2.313 928 561 7.765

8 Kehutanan 0 14 117 54 45 56 27 313

9 Pekerjaan Umum 0 29 145 135 67 92 64 532

10 Perhubungan 0 493 907 955 742 425 123 3.645

11 Perindustrian dan Perdagangan 0 133 315 1.172 548 192 0 2.360

12 Kesehatan 0 2 6 4 50 85 30 177

13 Perkebunan 0 0 0 89 7 7 0 103

14 Peternakan dan Kesehatan Hewan 0 103 128 143 181 162 61 778

15 Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0 0 0

16 ESDM 0 0 300 1.315 1.434 1.736 893 5.678

17 Pendidikan 0 0 40 123 173 61 15 412

JUMLAH 71 4.690 6.726 10.837 12.174 9.858 4.577 48.933

GRAFIK REKAPITULASI LAYANAN IZIN / NON IZIN 2013 SAMPAI DENGAN Juni 2019

71

4609

6726

10837

12174

9858

4577

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tw 2

Jumlah Izin

Jumlah Pengaduan Langsung s.D Juni 2019

35

13

3

4

5

5

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Jumlah

Total 65 Pengaduan

Jumlah Pengaduan Tidak Langsung s.d Juni 2019

Jan, 2Feb, 4

Mar, 6

Apr, 7

Mei, 8

Juni, 6

Total 33 Pengaduan

Hasil Survey Kepuasan MasyarakatTahun 2019

Magna Seed Pluvial Utricles, Pur

us Lexus Malasada Libero, Sit A

mit

0

2

4

6

8

Jan Feb Mar Apr

86,3887,04

90,6289,48

Rata-rata 88,25

87,88 88,11

Mei Juni

DATA HASIL NOTIFIKASI OSS

A (copas dari

webform)

B (belum ceklist

webform) A+B C D C+D (A+B)-(C+D)

Webform Yanyin Spread Sheet Ternotifikasi Ditolak Diproses Belum Ternotif

1 Ketenaga Listrikan 238 9 247 141 179 320 -73

2 Air Tanah 214 15 229 44 0 44 185

3 Pendidikan 37 5 42 7 0 7 35

4 Perindustrian 257 0 257 0 0 0 257

5 Kesehatan 213 0 213 35 0 35 178

6 Perdagangan 128 0 128 0 7 7 121

7 LH & Kehutanan 319 0 319 27 2 29 290

8 Pariwisata 186 0 186 0 0 0 186

9 Ketenagakerjaan 242 16 258 25 0 25 233

10 Obat dan Makanan 24 0 24 1 0 1 23

11 Pertanian 181 0 181 0 0 0 181

12 Koperasi 83 0 83 15 0 15 68

13 Kelautan & Perikanan 867 3 870 32 0 32 838

14 Perhubungan 866 18 884 40 0 40 844

TOTAL 3855 66 3921 367 188 555 3366Real Web form 6218 5663

No

Sehingga yg belum di proses sebanyak Real

Bidang

T E R I M A K A S I H

DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH