i

PERAN POLRI DALAM MENANGANI LAPORAN

DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM

TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DITETAPKANNYA

UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

TESIS

Oleh :

BAYU DEWANTO

NIM : MH.16.28.2006

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2017

ii

PERAN POLRI DALAM MENANGANI LAPORAN

DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM

TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DITETAPKANNYA

UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna

Mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

BAYU DEWANTO

NIM : MH.16.28.2006

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2017

iii

PERAN POLRI DALAM MENANGANI LAPORAN

DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM

TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DITETAPKANNYA

UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

TESIS

Oleh :

BAYU DEWANTO

NIM : MH.16.28.2006

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M,Hum

NIDN. 0680246401

Pembimbing II

Tanggal,

Dr. Sri Kusriyah, SH., M.Hum

NIDN 0615076202

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Umar Ma’ruf SH, Sp. N, M.Hum

NIDN. 0617026801

1

PERAN POLRI DALAM MENANGANI LAPORAN DUGAAN

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SETELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014

TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

TESIS

Oleh :

BAYU DEWANTO

NIM : MH.16.28.2006

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada tanggal 15 September 2017

dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH, MH NIDN. 0627046601

Anggota I

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M,Hum

NIDN. 0680246401

Anggota II

Dr. Sri Kusriyah, SH., M.Hum

NIDN. 0615076201

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Umar Ma’ruf SH, Sp. N, M.Hum

NIDN. 0617026801

2

3

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Sesuatu yang terlewat dari usia anda

tidak akan ada gantinya,

Dan apa yang anda peroleh di dalamnya

Tidak ada harga yang sepadan untuknya

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-

orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajad. Dan Allah

Maha Mengetahui yang kamu kerjakan” (Q.S, 58, Al Mujaddila:

11)”

Dengan rasa syukur kepada Alah SWT, kupersembahkan tesis ini

kepada :

1. Doa dari kedua orang tua Bp. Sajuti beserta Ibu Suwarsih, istriku Reviana Asti Akhadiah dan anak-anakku tercinta Rafi Akadi Naja dan Devanan Fidela Gilda yang selalu menyertai

2. Dosen pembimbing beserta staf Tata Usaha Program Magister UNISSULA serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan studi ini

3. Almamaterku tercinta UNISSULA

4

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Pasal

20 menyebutkan jika hasil Pengawasan Aparat Intern Pemerintah (APIP) berupa

terdapat kesalahan administratif, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk

penyempurnaan administrasi, Jika terdapat kesalahan administratif yang

menimbulkan kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian kerugian

keuangan negara dan pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Badan

Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur

penyalahgunaan Wewenang. Hal ini tentu bertolak belakang dengan Undang-

undang tindak pidana korupsi.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Polri

dan kendala dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam

tindak pidana korupsi setelah ditetapkannya Undang-Undang No 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, serta langkah-langkah apa yang diperlukan

agar penanganan tindak pidana korupsi dapat efektif mencegah kerugian keuangan

negara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polri dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi setelah

ditetapkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 adalah dalam menangani

laporan dugaan penyalahgunaan wewenang, adalah terlebih dahulu Polri

berkonsultasi dahulu dengan para ahli. Polri akan meminta pendapat ahli, pakar

umum, pakar sosial dan politik apakah penyalahgunaan wewenang tersebut masuk

dalam ranah Pidana atau ranah kesalahan administratif. Selain itu disarankan

mengedepankan pada hasil pengawasan APIP. Kendala Polri dalam menangani

laporan dugaan penyalahgunaan wewenang adalah: a) penyelidikan terhadap

dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh APIP, Oleh

karena itu Polri dalam menangani perkara ini menunggu hasil penyelidikan APIP

sehingga terasa lamban. b). Tidak ada upaya paksa pemanggilan karena menunggu

proses penyidikan APIP Sehingga proses penanganannya akan memakan waktu

yang cukup lama c) Jika terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan

kerugian keuangan negara, selanjutnya dilakukan pengembalian kerugian

keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, jadi tidak bisa dipidanakan.

Langkah-langkah yang diperlukan agar penanganan tindak pidana korupsi dapat

efektif mencegah kerugian keuangan negara a) Polri melakukan kerjasama

dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan

Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman

Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan

pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi;

b)Komitmen pencegahan dan penanggulangan korupsi harus diaktualisasikan

dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan keempat aspek

penyebab korupsi. Strategi tersebut mencakup aspek preventif, detektif dan

represif, yang dilaksanakan secara intensif dan terus menerus.

Kata kunci: Polri, Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Korupsi,

5

ABSTRACK Background of this research is Law number 30 year 2014 Article 20 states if the results of Supervision of Government Internal Apparatus (APIP) in the form of administrative errors, followed up in the form of administrative improvements, If there are administrative errors that cause losses of state finances carried out financial loss state and state losses are imposed on the Governing Body, if an administrative error occurs not due to an element of abuse of Authority. This is certainly contrary to the law of corruption. The issues raised in this study are how the role of the Police and the obstacles in

handling reports of alleged abuse of authority in corruption after the enactment

of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, as well as what steps are

needed for the handling of corruption can effectively prevent loss of state

finances.

This research uses qualitative method with empirical juridical approach.

The results showed that the role of the Police in handling reports of alleged

misuse of authority in corruption after the enactment of Law No.30 of 2014 is in

handling reports of alleged abuse of authority, it is first the Police consulted with

experts first. Polri will seek expert opinion, public experts, social and political

experts whether the abuse of authority is included in the Criminal domain or

administrative error area. In addition it is suggested to put forward on the results

of supervision of APIP. Polri's obstacles in handling reports of alleged abuse of

authority are: a) investigation of alleged misuse of authority done by APIP.

Therefore, the Police in handling this case awaits the result of APIP investigation

so that it feels sluggish. b). No attempted involuntary summons pending the APIP

investigation process so that the handling process will take a long time c) If there

is an administrative error that causes the state financial loss, then the state

financial loss is repaid no later than 10 (ten) working days, so it can not be

criminalized. Measures necessary for the handling of criminal acts of corruption

can effectively prevent financial losses of the state a) Police cooperate and/or

coordinate with the Supreme Audit Agency, Corruption Eradication Commission,

Financial Transaction Reports and Analysis Center, National Ombudsman

Commission and other government agencies in an effort law enforcement and

financial loss of state due to corruption; b) Commitment on prevention and

prevention of corruption must be actualized in the form of a comprehensive

strategy to minimize the four aspects of the causes of corruption. The strategy

includes preventive, detective and repressive aspects, which are carried out

intensively and continuously.

Key Word : Polri, Abuse of Authority, Corruption,

6

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Bayu Dewanto

NIM : MH.16.28.2006

Alamat : Jl. Kruing III No.134 RT.03 RW.16 Kel. Srondol Wetan

Kec. Banyumanik Kota Semarang

Judul Tesis : Peran polri dalam menangani laporan Dugaan penyalahgunaan

wewenang dalam tindak pidana korupsi setelah ditetapkannya

Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi

pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk

mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Sultan Agung

Semarang maupun di perguruan tinggi lain

2. Karya tulis saya ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya

sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali dari arahan pembimbing

3. Dalam karya tulis ini tidak ada karya atau pendapat yang dipublikasikan

orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas sebagai acuan dalam

naskah dengan disebut kan nam pengarang dan judul buku aslinya dan

dicantumkan dalam daftar pustaka

4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian

hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini

maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar

yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma

yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, September 2017

Yang menyatakan

Bayu Dewanto NIM : MH. 16.28.2006

7

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT Tuhan yang maha kuasa karena dengan izin Nya tesis ini dapat diselesaikan. Penyusun sadar bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan penelitian ini tidak akan berhasil tanpa ada dukungan, bimbingan dan partisipasi serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc, MA, Ph.D, selaku Rektor UNISSULA 2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum Dekan Fakultas Hukum

UNISSULA 3. Bapak Dr. Umar Ma’ruf SH, Sp. N, M.Hum, selaku Ketua Program

Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA 4. Ibu Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum selaku pembimbing tesis

yang telah memberikan ijin penulisan tesis, dorongan, petunjuk, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian tesis ini

5. Ibu Dr. Sri Kusriyah, SH., M.Hum sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penyempurnaan penulisan tesis ini.

6. Bapak Kotot Gutomo Kepala BPKP Jawa Tengah yang telah memberikan ijin penelitian serta bantuan sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

7. Para dosen dan staf pengajar UNISSULA yang telah berdedikasi tinggi membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di UNISSULA.

8. Kedua orang tuaku Bp. Sajuti beserta Ibu Suwarsih 9. Istriku Reviana Asti Akhadiah dan anak-anakku tercinta Rafi Akadi Naja

dan Devanan Fidela Gilda yang selalu memberikan do’a dan semangat selama mengikuti dan menyelesaikan studi.

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas segala dorongan semangat yang diberikan untuk penulis demi kelancaran penulisan tesis ini.

Semoga amal baik Bapak, Ibu dan semua pihak mendapat pahala dari Allah SWT, Amiin. Besar harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang , September 2017 Penulis Bayu Dewanto MH. 16.28.2006

8

DAFTAR ISI

Halaman Judul …………………………………………………………………

ii

Halaman Persetujuan ………………………………………………………….

iii

Halaman Pengesahan ………………………………………………………….

iv

Motto dan Persembahan ……………………………………………………….

v

Abstrak …………………………………………………………………………

vi

Abstrack …………………………………………………………………………

vii

Pernyataan ………………………………………………………………….

viii

Kata Pengantar ………………………………………………………………….

ix

Daftar Isi ……………………………………………………………………….

x

BAB I Pendahuluan ……………………………………………………………

1

A. Latar Belakang Masalah……………………………………………… 1

B. Perumusan Masalah ………………………………………………….. 9

C. Tujuan Penelitian ……………………………………………………… 9

D. Manfaat penelitian …………………………………………………… 10

E. Landasan Teori dan Kerangka konseptual ……………………………… 11

F. Metode penelitian …………………………………………………… 24

G. Sistematika Penulisan …………………………………………………. 30

9

BAB II Tinjauan Pustaka ………………………………………………………..32

A. Negara Hukum ………………………………………………………….32 B. Penyalahgunaanwewenang………………………………………………40 C. Kerugian negara ………………………………………………………...44 D. Tindak Pidana Korupsi ………………………………………………….53 E. Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam………………………………58

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan ……………………………………..74

A. Polri dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi setelah ditetapkannya Undang-

Undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

........................ 74 B. Kendala Polri dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan

wewenang dalam tindak pidana korupsi setelah ditetapkannya

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan.......................................................................... 100 C. Langkah-langkah yang diperlukan agar penanganan tindak pidana

korupsi dapat efektif mencegah kerugian keuangan negara ……………. 103 BAB IV Penutup ………………………………………………………………. 110

A. Simpulan ……………………………………………………………110 B. Saran

…………………………………………………………..…………..112

Daftar Pustaka ………………………………………………………………….113