PERAN PENGAWASAN

DALAM RANGKA DALAM RANGKA

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

DISAMPAIKAN OLEH:

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

SEBAGAI KEY NOTE SPEAKER

PADA

ACARA ULANG TAHUN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Jakarta, 13 Mei 20151

SASARAN REFORMASI2

Aparatur negara yang bersihAparatur negara yang bersih

Bebas Korupsi dan Bebas Korupsi dan AkuntabelAkuntabel, ,

efektif efektif fanfan efisienefisien

Mampu memberikan Mampu memberikan

pelayanan publik pelayanan publik

yang semakin baikyang semakin baik

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 3

Perubahan Perubahan mindmind set dan set dan cultureculture setset

Penataan peraturan Penataan peraturan perundangperundang--

undanganundangan

Penataan tata laksanaPenataan tata laksana

Penguatan organisasiPenguatan organisasiPenguatan organisasiPenguatan organisasi

Penataan SDM AparaturPenataan SDM Aparatur

Penguatan Penguatan

pengawasanpengawasan

Penguatan akuntabilitasPenguatan akuntabilitas

Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas

pelayanan publikpelayanan publik

PENGUATAN PENGAWASAN 4

Penguatan pengawasanPenguatan pengawasanPenguatan pengawasanPenguatan pengawasan

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

YANG EFEKTIFYANG EFEKTIF

INDIKASI PENGAWASAN INTERN

BELUM EFEKTIF5

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

masih marakmasih marak

Akuntabilitas kinerja atas Akuntabilitas kinerja atas

penggunaan anggaranpenggunaan anggaran

masih rendahmasih rendah

Kualitas pelayanan publik Kualitas pelayanan publik

masih burukmasih buruk

AKAR PERMASALAHAN PENGAWASAN INTERN

BELUM EFEKTIF6

LemahnyaLemahnya

independensiindependensi

Aparat Pengawasan Aparat Pengawasan

yang kurang profesionalyang kurang profesional

Proses Bisnis Pengawasan Proses Bisnis Pengawasan

yang lemahyang lemah

UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS APIP 7

REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI APIP

JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG

INPRES REVITALISASI

PERAN DAN FUNGSI

APIP

JANGKA PENDEK

RUU

SISTEM PENGAWASAN

INTERN PEMERINTAH

JANGKA PANJANG

INPRES

REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI APIP8

Kewajiban bagi pimpinan instansi pemerintah mengambil langkah penguatan fungsi dan peran APIP

Mengurangi intervensi pimpinan organisasi terhadap APIP dalam menjalankan peran dan fungsinya

Kebebasan bagi APIP mengakses seluruh informasi dan mendukung langkah APIP dalam melakukan pengawasan

Mendorong pengembangan kompetensi dan kapabilitas APIP melalui pelatihan dan pendidikan secara berkala

Mengembangkan proses bisnis pengawasan yang lebih optimal

UPAYA PENGUATAN PENGAWASAN 9

Revitalisasi peran BPKP

dalam penguatan pengawasan

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanTentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPKP berfungsi sebagai perumus kebijakan nasional

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara/daerah

HARAPAN TERHADAP BPKP (1) 10

Memberikan panduan dalam rangka pengawasan

disetiap Instansi Pemerintah

Menerapkan early warning system di setiap

Instansi Pemerintah dalam rangka meminimalkan

terjadinya penyimpangan

Instansi Pemerintah dalam rangka meminimalkan

terjadinya penyimpangan

Mampu segera melaporkan kepada pemerintah

jika analisis potensi risiko tidak segera

ditindaklanjuti

Memastikan bahwa kebijkan pemerintah dapat

terlaksana dengan baik

HARAPAN TERHADAP BPKP (2) 11

Meningkatkan kapasitas organisasi

internal

Bersinergi dengan seluruh APIP

Mendorong penguatan APIP

Meningkatkan sinergi dan kerja sama

dengan Kementerian PAN dan RB

HARAPAN TERHADAP BPKP (3) 12

Menjadi pemicu terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang baik

Mengedepankan pola pikir yang berorientasi hasil serta

cara kerja yang lebih baik sebagai bentuk reformasi

birokrasi pada area perubahan mind set/culture set

cara kerja yang lebih baik sebagai bentuk reformasi

birokrasi pada area perubahan mind set/culture set

Selalu menjaga independensinya

Melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi para auditor APIP

TERIMA KASIH

13